<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/23/ILUSTRASI-PESAWAT_HANUNG-HAMBARA-1-7908834.jpg" alt="Pesawat Garuda Indonesia melintas di Bandara Soekarno-Hatta. (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pesawat Garuda Indonesia melintas di Bandara Soekarno-Hatta. (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia membeberkan strategi penguatan terhadap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai bagian dari konsolidasi jangka menengah. Mulai dari pembenahan fundamental operasional dan struktur keuangan guna memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Managing Director Stakeholders Management Danantara Indonesia, Rohan Hafas, menjelaskan bahwa 2025 menjadi periode krusial untuk memperkuat fondasi perusahaan, sementara 2026 diarahkan sebagai fase optimalisasi. &ldquo;Tahun 2025 merupakan periode penguatan fundamental Garuda Indonesia, dan 2026 ini sebagai landasan optimalisasi. Pada tahun 2025 itu kami memiliki fokus utama bagaimana memastikan kesiapan operasional dan struktur keuangan yang lebih sehat sebagai prasyarat pertumbuhan berkelanjutan,&rdquo; beber Rohan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (26/2). Sebagai pemegang saham mayoritas, Danantara menempatkan 2025 sebagai tahun penting dalam menjaga kesinambungan transformasi maskapai pelat merah tersebut. Adapun prioritas diarahkan pada peningkatan kesiapan armada secara bertahap, penguatan struktur permodalan, serta penataan jaringan dan kapasitas berbasis prinsip kehati-hatian. Menurut Rohan, seluruh langkah dilakukan secara disiplin dan terukur dengan menjunjung tata kelola perusahaan yang baik serta prinsip komersial yang sehat. Sepanjang 2025, Garuda Indonesia Group telah memasuki fase peningkatan kesiapan teknis armada. Program perawatan atau maintenance dan reaktivasi pesawat dijalankan bertahap sesuai perencanaan operasional. Ia menyebut, progres yang dicapai menunjukkan perbaikan kesiapan armada secara konsisten dan terukur. Fase ini menjadi bagian dari strategi memastikan kualitas layanan dan keandalan operasional sebelum masuk ke tahap optimalisasi kapasitas. &ldquo;Pendekatan ini menempatkan kualitas dan keberlanjutan sebagai prioritas, bukan ekspansi agresif dalam jangka pendek,&rdquo; ujarnya. Selain pembenahan operasional, penguatan juga dilakukan dari sisi permodalan. Rohan menyebut Danantara telah menjalankan skema korporasi yang sebelumnya diumumkan sebagai upaya memperkuat struktur neraca, meningkatkan fleksibilitas keuangan, dan memberikan ruang stabilisasi operasional. &ldquo;Seluruh langkah ditempuh dalam kerangka tata kelola yang prudent dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,&rdquo; tukasnya. (*)

Danantara Indonesia saat ini tengah fokus untuk membenahi fundamental dan struktur keuangan Garuda Indonesia 2025-2026.

Strategi Penguatan Garuda Indonesia: Danantara Fokus Benahi Fundamental hingga Struktur Keuangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/25/aLRkgXzqqoJnI7BeU6enOPZvL6Xu3ULbEY4IoA2q-2997800371.jpg" alt="Ilustrasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh menjadi sorotan karena persoalan utang. (RianAlfianto/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh menjadi sorotan karena persoalan utang. (RianAlfianto/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Proyek Kereta Cepat Jakarta&ndash;Bandung atau Whoosh kembali menjadi sorotan setelah muncul indikasi kerugian yang harus ditanggung oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang nilainya mencapai lebih dari Rp 4 triliun. Kerugian tersebut dibebankan kepada PSBI sebagai pemegang 60 persen saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menilai proyek kereta cepat yang diberi nama Whoosh itu perlu dievaluasi secara menyeluruh. Pasalnya, periode pengembalian modal (payback period) dinilai sangat panjang dan berpotensi mencapai lebih dari 100 tahun. "Menurut saya semua proyek pengadaan fisik berpotensi menimbulkan dugaan korupsi, tidak hanya Whoosh, tapi juga proyek lainnya," kata Esther dalam keterangannya, Selasa (24/2). Diketahui, konsorsium PSBI merupakan gabungan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, serta PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I). Esther menjelaskan, pengawasan terhadap pengelolaan KCIC dapat dilakukan dengan langkah sederhana, yakni membandingkan kualitas barang atau hasil pekerjaan yang diterima dengan harga pasar yang berlaku. Menurutnya, cara tersebut dapat menjadi indikator awal untuk mendeteksi adanya potensi penyimpangan. "Mudah mengeceknya, bandingkan saja kualitas barang yang diterima dengan harga pasar yang ada," tegasnya. Ia menambahkan, strategi utama untuk meminimalkan potensi kerugian adalah melalui monitoring dan evaluasi proyek secara konsisten. Jika ditemukan kejanggalan, maka harus segera ditindaklanjuti melalui penegakan hukum. Selain persoalan tata kelola, Esther juga menyoroti aspek pembiayaan proyek Whoosh. Ia menilai terdapat kesenjangan yang besar antara jumlah utang yang ditanggung pemerintah dengan potensi penerimaan dari operasional kereta cepat tersebut. "Jumlah utang yang ditanggung pemerintah untuk Whoosh dan potensi penerimaan dari Whoosh ini gap-nya sangat besar," ujarnya. Kondisi tersebut berdampak langsung pada lamanya periode pengembalian modal. Berdasarkan perhitungannya, dengan tingkat okupansi Whoosh saat ini, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas sangat panjang. "Ini mengakibatkan tingkat pengembalian (payback period) proyek Whoosh sangat lama. Saya pernah menghitung, dengan tingkat okupansi seperti sekarang, bisa lebih dari 100 tahun," pungkasnya.

Ekonom Indef sebut proyek kereta cepat Whoosh perlu evaluasi. Menurutnya, proyek ini baru balik modal setelah 100 tahun.

Ekonom Indef: Dengan Okupansi saat ini, Balik Modal Proyek Whoosh Bisa Baru Tercapai 100 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/24/mudik-gratis-btn-36004993.jpg" alt="PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyediakan kuota untuk 3.500 pemudik dalam Program Mudik Gratis BUMN 2026. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyediakan kuota untuk 3.500 pemudik dalam Program Mudik Gratis BUMN 2026. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyediakan kuota untuk 3.500 pemudik dalam Program Mudik Gratis BUMN tahun ini yang dikoordinasikan oleh Badan Pengaturan (BP) BUMN bersama Danantara Indonesia. Para pemudik tersebut nantinya diberangkatkan menggunakan 88 bus dengan enam rute pilihan. Pemberangkatan perdana dijadwalkan pada 17 Maret 2026 dari Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, menuju Yogyakarta, sementara 87 bus lainnya diberangkatkan dari kantor-kantor cabang BTN yang telah ditetapkan. &ldquo;Kami berharap fasilitas ini dapat membantu nasabah dan masyarakat menikmati perjalanan mudik dengan lebih baik,&rdquo; kata Corporate Secretary BTN Ramon Armando dikutip Selasa (24/2). Ia menuturkan program ini terbuka bagi nasabah aktif BTN dan diwajibkan untuk memiliki akun pada aplikasi Bale by BTN. Saat pendaftaran, calon peserta diminta menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli beserta salinannya serta buku tabungan BTN dan fotokopinya. Untuk peserta anak yang belum memiliki identitas pribadi, orang tua atau wali dapat melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) sebagai pengganti. Setiap peserta hanya diperkenankan mendaftar satu kali dalam program Mudik Gratis BUMN 2026 dan tidak dapat terdaftar pada BUMN lain. Satu nomor rekening dapat digunakan untuk maksimal empat tiket keberangkatan, dengan ketentuan satu tiket berlaku untuk satu orang. Ramon menyatakan pendaftaran dibuka pada 24&ndash;28 Februari 2026, atau hingga kuota terpenuhi, di 11 kantor cabang BTN selama jam kerja pukul 08.00&ndash;16.00 WIB, dengan mekanisme&nbsp;first come, first serve&nbsp;(siapa cepat, dia dapat). Kantor-kantor cabang tersebut meliputi BTN KC Bekasi, BTN KC Bogor, BTN KC Tangerang, BTN KC Depok, BTN KC Jakarta Harmoni, BTN KC Ciputat, BTN KC Cikarang, BTN KC Jakarta Kuningan, BTN KC Cibubur, BTN KC Kelapa Gading Square, dan BTN KC Jakarta Kebon Jeruk. Selain melayani nasabah, perseroan juga akan memberangkatkan sejumlah karyawan internal, seperti petugas kebersihan, petugas keamanan, tenaga administrasi, dan pengemudi, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka. &ldquo;Melalui Program Mudik Gratis BUMN 2026 bertema Mudik Aman Berbagi Harapan, BTN ingin menghadirkan perjalanan yang tidak hanya aman dan nyaman, tetapi juga memberi rasa tenang dan harapan bagi para pemudik untuk bisa berkumpul kembali dengan keluarga,&rdquo; ujar Ramon Armando. Berikut enam rute Program Mudik Gratis BUMN 2026 yang disediakan oleh BTN: <ol> <li>Jakarta - Semarang - Demak - Kudus - Pati - Rembang - Tuban - Babat - Lamongan - Gresik - Surabaya</li> <li>Jakarta - Sragen - Ngawi - Madiun - Nganjuk - Kediri - Tulungagung - Blitar - Malang</li> <li>Jakarta - Cirebon - Brebes - Tegal - Pemalang - Kendal - Semarang - Salatiga - Solo</li> <li>Jakarta - Bandung - Garut - Tasikmalaya - Ciamis - Banjar - Majenang - Wangon - Ajibarang - Purwokerto - Sokaraja - Banyumas - Kebumen - Purworejo -&nbsp;Jogjakarta</li> <li>Jakarta - Merak - Palembang - Jambi - Bungo - Padang</li> <li>Jakarta - Merak - Lampung - Rengat - Pekanbaru.</li> </ol> &nbsp;

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyediakan kuota untuk 3.500 pemudik dalam Program Mudik Gratis BUMN tahun ini.

Mudik Gratis BUMN 2026, BTN Siapkan Kuota 3.500 Kursi, ini Kota Tujuannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/20/517b0905-29c0-4be6-b76d-9fced588bc5e-1-1873776676.jpg" alt="CEO Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>CEO Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Raksasa tambang asal Amerika Serikat, Freeport-McMoRan, bersiap menggelontorkan investasi jumbo senilai USD 20 miliar atau setara sekitar Rp 337,8 triliun dalam 20 tahun ke depan di Indonesia. Kepastian itu disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Freeport dan pemerintah Indonesia di Amerika Serikat (AS). &ldquo;Memang kemarin sudah ditandatangani kesepakatan MoU antara Freeport dan juga pemerintah Indonesia. Dalam hal ini kami mewakili atas mandat yang diberikan kepada kami sehingga pihak Freeport bisa meningkatkan investasinya kurang lebih dalam 20 tahun ke depan nilainya itu USD 20 miliar,&rdquo; ujar Rosan dalam konferensi pers secara daring, Jumat (20/2). Rosan menegaskan, tambahan investasi ini tidak hanya berdampak pada ekspansi bisnis Freeport, tetapi juga akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. &ldquo;Dan ini juga akan memberikan dampak yang positif baik dari segi penerimaan pajak dan yang lain-lainnya,&rdquo; tegasnya. Meski masih dalam tahap MoU, pemerintah memastikan prosesnya tidak akan berlarut-larut. Rosan menyebut, kesepakatan ini segera ditindaklanjuti ke tahap perjanjian final. &ldquo;Oleh sebab itu ini tentunya akan ditindaklanjuti sehingga akan menjadi definitive agreement dalam waktu yang tidak lama,&rdquo; pungkasnya. Sementara itu, seperti dikutip dalam fact sheet di laman resmi Gedung Putih atau White House, Freeport-McMoRan menandatangani Nota Kesepahaman dengan Indonesia untuk memperpanjang izin penambangannya dan memperluas operasinya di distrik mineral Grasberg, tambang tembaga terbesar kedua di dunia. Kesepakatan ini diperkirakan akan menghasilkan pendapatan tahunan sebesar USD 10 miliar dan akan semakin memperkuat rantai pasokan AS untuk mineral-mineral penting. &nbsp; &nbsp;

Freeport-McMoRan siap gelontorkan investasi Rp337,8 triliun di Indonesia. Izin tambang Grasberg resmi diperpanjang, dorong penerimaan negara

Izin Tambang Grasberg Diperpanjang, Freeport Siap Kucurkan Investasi Rp 337,8 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/21/IMG-20251021-WA0002-3928616127.jpg" alt="Lokasi calon kampung haji Indonesia di Jabal Hindawiyah, Makkah. jaraknya hanya sekitar 2 km dari pelataran Masjidil Haram. (Google Maps)" width="100%">
<figcaption>Lokasi calon kampung haji Indonesia di Jabal Hindawiyah, Makkah. jaraknya hanya sekitar 2 km dari pelataran Masjidil Haram. (Google Maps)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah oleh Danantara mendapat dukungan luas, salah satunya dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Sesuai namanya, di dalam kampung haji itu nantinya akan dibuka pusat layanan lengkap untuk jamaah haji dan umrah dari Indonesia. Mulai dari hotel, klinik, dapur konsumsi atau restoran khas Indonesia, dan beragam layanan lainnya. Kepala BPKH Fadlul Imansyah menyebut bahwa pembangunan Kampung Haji itu adalah agenda nasional dan patut untuk didukung. &ldquo;BPKH siap berkolaborasi dalam pengembangan Kampung Haji. Ini bukan agenda sektoral, melainkan agenda strategis nasional untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem haji global,&rdquo; terang Fadlul, Senin (16/2). Dia menjelaskan, dalam kerangka yang lebih luas, pengembangan Kampung Haji menjadi bagian dari arsitektur besar kedaulatan ekonomi haji. Kampung Haji hadir menjadi gagasan strategis pemerintah melalui Danantara sebagai leading sector-nya. Fadlul menilai Kampung Haji dirancang sebagai ekosistem terpadu yang memperkuat kehadiran Indonesia secara permanen di Tanah Suci. Baik dari sisi layanan, logistik, maupun aktivitas ekonomi yang relevan dengan kebutuhan jamaah. Sehingga diharapkan bisa meningkatkan layanan kepada jamaah haji maupun umrah dari Indonesia. Menurut dia, Indonesia harus memegang kunci strategis dalam kedaulatan ekonomi haji. Sebab, Indonesia adalah negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia. Setiap tahun, lebih dari 200 ribu jamaah haji berangkat ke Tanah Suci. Selain itu ada jamaah umrah yang jumlahnya diperkirakan lebih dari 1,5 juta jemaah per tahun.&nbsp; Di balik ibadah yang sakral itu, terdapat potensi ekosistem ekonomi global bernilai sangat besar. Meliputi layanan hotel, konsumsi, transportasi, logistik, hingga berbagai layanan pendukung lainnya. Sejak awal, BPKH melalui BPKH Limited dirancang sebagai instrumen investasi di ekosistem haji dan umrah. Orientasinya bukan menjadi perantara layanan, melainkan membangun pijakan strategis Indonesia dalam struktur ekonomi haji. &ldquo;Orientasi awal pembentukan BPKH Limited atas dukungan kementerian lainnya, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Keuangan yang berdiri tahun 2023 adalah investasi langsung di ekosistem haji dan umrah,&rdquo; jelas Anggota BP BPKH Bidang Investasi Langsung M. Arief Mufraini. BPKH Limited dibentuk agar Indonesia tidak hanya menjadi pembeli musiman saja. Tetapi juga memiliki posisi strategis dalam rantai nilai ekonomi haji. "Jadi ini merupakan tahapan pertama untuk secara gradual pergeseran dari procurement ke investasi," tambah Arief.

BPKH mendukung pembangunan Kampung Haji di Makkah untuk meningkatkan layanan bagi jamaah haji dan umrah dari Indonesia.

Kampung Haji Indonesia di Makkah Jadi Agenda Nasional, BPKH Siap Kolaborasi dengan Danantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/13/aa02cc06-181a-4a7a-9a8e-8a5b515a3c69-456605798.jpeg" alt="Presiden Prabowo Subianto dalam Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/2). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto dalam Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/2). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) meraih capaian besar dengan menembus total 4,5 miliar porsi makanan yang diproduksi dan didistribusikan sejak program tersebut berjalan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat memaparkan perkembangan pelaksanaan MBG sebagai salah satu program prioritas pemerintah, dalam agenda&nbsp;Indonesia Economic Outlook 2026&nbsp;di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat. "Kalau dijumlahkan selama ini, kita sudah memproduksi dan mendistribusi 4,5 miliar porsi makanan, 4,5 miliar!" katanya disambut tepuk tangan hadirin, di antaranya perwakilan IMF, asosiasi dunia pengusaha, lembaga riset, perwakilan perbankan, hingga perusahaan rating. Presiden mengungkapkan bahwa miliaran menu program MBG telah menjangkau 60,2 juta penerima manfaat setiap hari, yang terdiri atas anak-anak, ibu hamil, serta lanjut usia yang hidup sendiri tanpa pendamping. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyampaikan bahwa skala distribusi tersebut setara dengan memberi makan jumlah penduduk di Afrika Selatan setiap harinya, yang menurutnya sebagai capaian besar dari sisi manajemen, logistik, dan pengendalian program. "60.200.000 tiap hari kita beri makan. Kalau dihitung, berarti kita memberi makan penduduk sebesar Afrika Selatan tiap hari," katanya. Menurut Presiden, untuk kelompok ibu hamil dan lansia, distribusi makanan dilakukan dengan pengantaran langsung ke rumah guna memastikan bantuan tepat sasaran. Ia menilai pelaksanaan program tersebut merupakan prestasi nasional yang patut dibanggakan. Meski demikian, Presiden mengakui terdapat sekitar 28 ribu penerima manfaat yang mengalami gangguan terkait makanan dengan berbagai penyebab. Namun, sebagian besar kasus tidak memerlukan perawatan intensif. Jika dibandingkan dengan total 4,5 miliar porsi yang telah disalurkan, kata Presiden, angka tersebut dinilai sangat kecil secara statistik. Presiden menegaskan bahwa pemerintah tetap menargetkan standar pelaksanaan yang semakin baik dengan tujuan mencapai kesalahan nol (zero error). Ia menyebut capaian sejauh ini menunjukkan bahwa program MBG berjalan efektif dan menjadi salah satu upaya penting pemerintah dalam memperkuat perlindungan sosial dan kualitas gizi masyarakat. (*)

Presiden Prabowo Subianto menyatqkan, Makan Bergizi Gratis (MBG) meraih capaian besar dengan menembus total 4,5 miliar porsi

MBG Tembus 4,5 Miliar Porsi, Prabowo: Setara Memberi Makan Penduduk Afsel Setiap Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/13/d02d6cea-18d2-488f-bc6c-858db3100d63-139779458.jpeg" alt="Masyita Crystallin Resmi Pindah ke Danantara, jadi Head of Economic &amp; ESG Strategic Positioning" width="100%">
<figcaption>Masyita Crystallin Resmi Pindah ke Danantara, jadi Head of Economic &amp; ESG Strategic Positioning</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Masyita Crystallin resmi mengakhiri masa tugasnya sebagai Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kementerian Keuangan. Ia kini melanjutkan pengabdian sebagai Head of Economic &amp; ESG Strategic Positioning di Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia efektif sejak 11 Februari 2026. &nbsp; "Penugasan merupakan bagian dari upaya penguatan sinergi kebijakan dan investasi dalam rangka mempercepat agenda strategis pendalaman sektor keuangan nasional," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro dalam keterangan tertulis, Jumat (13/2). &nbsp; Kemenkeu menilai, dengan pengalaman panjang di bidang makro-keuangan, stabilitas sistem keuangan, serta pengembangan kebijakan sektor keuangan berkelanjutan. &nbsp; Bahkan, Masyita diharapkan mampu memperkuat integrasi antara arah kebijakan ekonomi nasional, prinsip Environmental, Social and Governance (ESG), dan strategi investasi jangka panjang. &nbsp; Selama menjabat sebagai Dirjen SPSK, Masyita berperan dalam berbagai agenda reformasi sektor keuangan. Di antaranya penguatan kerangka stabilitas sistem keuangan. &nbsp; Kemudian, pendalaman pasar keuangan domestik, serta harmonisasi kebijakan dalam kerangka Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). &nbsp; Alih tugas ini sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan kesinambungan kepemimpinan dan tata kelola yang baik guna menjaga stabilitas serta mendorong transformasi sektor keuangan Indonesia. &nbsp; "Seluruh proses transisi dilakukan secara tertib dan sesuai dengan prinsip good governance," ujarnya. &nbsp; Kementerian Keuangan juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi Masyita selama mengemban amanah sebagai Direktur Jenderal SPSK. &nbsp; "Pemerintah meyakini peran barunya di Danantara akan semakin memperkuat orkestrasi kebijakan dan investasi dalam mendukung agenda pembangunan nasional," tukasnya. &nbsp;

Masyita Crystallin resmi pindah ke Danantara sebagai Head Economic & ESG. Pengalaman makro-keuangan, stabilitas sektor keuangan jadi modal.

Masyita Crystallin Resmi Pindah ke Danantara, jadi Head of Economic & ESG Strategic Positioning

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/09/terimnal-1-642729804.jpg" alt="Terminal 1C Bandara Soekarno-Hatta. (Dok. Injourney Airports)" width="100%">
<figcaption>Terminal 1C Bandara Soekarno-Hatta. (Dok. Injourney Airports)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports memberlakukan potongan 50 persen tarif jasa kebandarudaraan selama periode Angkutan Lebaran 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung mobilitas masyarakat sekaligus menekan harga tiket pesawat saat arus mudik. Direktur Utama Mohammad R. Pahlevi menjelaskan, potongan 50 persen diberikan untuk tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) bagi penumpang penerbangan niaga berjadwal rute domestik maupun penerbangan tambahan (extra flight). Potongan tersebut berlaku untuk periode pembelian tiket 10 Februari hingga 29 Maret 2026, dengan jadwal keberangkatan 14 Maret sampai 29 Maret 2026. &ldquo;Potongan 50 persen tarif PJP2U berlaku di seluruh bandara InJourney Airports. Kebijakan ini akan memengaruhi nominal harga tiket pesawat, karena tarif PJP2U merupakan tarif atas pelayanan jasa bandara yang dititipkan dalam tiket pesawat,&rdquo; ujar Mohammad R. Pahlevi dalam keterangan resmi, Jumat (13/2). Tak hanya bagi penumpang, InJourney Airports juga memberikan insentif kepada maskapai. Perusahaan memberikan potongan 50 persen untuk tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) pada periode 14 Maret hingga 29 Maret 2026. Menurut Pahlevi, kebijakan ini menjadi bentuk sinergi dalam mendukung operasional maskapai sebagai bagian dari ekosistem kebandarudaraan. &ldquo;Potongan tarif PJP4U ini menjadi wujud sinergi InJourney Airports dalam mendukung operasional maskapai yang merupakan bagian dari ekosistem kebandarudaraan serta peran perusahaan sebagai agent of development,&rdquo; jelasnya. Sebelumnya, pemerintah menyiapkan stimulus ekonomi senilai Rp 911,16 miliar untuk memberikan diskon tiket untuk transportasi selama periode mudik Lebaran 2026. Stimulus untuk diskon tiket tersebut mencakup berbagai moda transportasi, mulai dari kereta api, angkutan laut, penyeberangan, hingga pesawat udara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan diskon tiket ini diberikan dalam rangka libur Hari Besar Nasional, sekaligus untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pergerakan ekonomi selama masa mudik. "Pada tahun ini, dalam rangka libur Hari Besar Nasional, pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa diskon transportasi,&rdquo; ujar Airlangga dalam konferensi pers Stimulus Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2). Pemerintah turut memberikan diskon untuk angkutan udara. Untuk penerbangan kelas ekonomi domestik, diskon tarif diberikan sebesar 17&ndash;18 persen pada periode 14 hingga 29 Maret 2026. "Targetnya untuk 3,3 juta penumpang," tukasnya.

InJourney Airports berikan diskon 50 persen tarif jasa bandara selama Angkutan Lebaran 2026. Dukung mudik hemat dan tekan harga tiket.

InJourney Airports Diskon 50 Persen Tarif Jasa Bandara Selama Periode Angkutan Lebaran 2026

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/12/adhikarya-3439570421.jpg" alt="ADHI bekerja sama dengan kelompok tani setempat menanam 6.600 bibit mangrove di lahan seluas 5 hektare." width="100%">
<figcaption>ADHI bekerja sama dengan kelompok tani setempat menanam 6.600 bibit mangrove di lahan seluas 5 hektare.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT ADHI KARYA (Persero) Tbk menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh mengabaikan kelestarian alam. Melalui program ADHI Green 2026, perusahaan pelat merah ini menekankan bahwa pembangunan dan perlindungan lingkungan harus berjalan seimbang dan saling memperkuat. Komitmen tersebut diwujudkan lewat kegiatan penanaman mangrove yang digelar pada 11 Februari 2026 di Desa Cemara Kulon, Kabupaten Indramayu. Aksi ini menjadi bagian dari langkah strategis ADHI dalam memperkuat komitmen terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), sekaligus mendukung target net-zero emission. Dalam kegiatan tersebut, ADHI bekerja sama dengan kelompok tani setempat menanam 6.600 bibit mangrove di lahan seluas 5 hektare. Program ini tidak hanya berfokus pada pemulihan kawasan pesisir, tetapi juga menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam menekan emisi gas rumah kaca melalui upaya dekarbonisasi. "Kegiatan ini bukan hanya sekedar menanam mangrove, melainkan momentum penting untuk kembali mengingatkan kita dalam menanam komitmen bersama menjaga lingkungan," ujar Direktur Utama ADHI, Moeharmein Zein Chaniago, Kamis (12/2). "Sebagai perusahaan BUMN infrastruktur, ADHI menyadari bahwa pembangunan dan kelestarian lingkungan harus berjalan beriringan dan saling menguatkan,&rdquo; sambungnya. Moeharmein menerangkan, penanaman mangrove dipilih karena memiliki peran penting dalam menyerap karbon sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Selain membantu mengurangi dampak perubahan iklim, penanaman ini juga mendukung peningkatan keanekaragaman hayati dan memperkuat ketahanan wilayah pesisir dari ancaman abrasi maupun cuaca ekstrem. Tak berhenti pada aspek lingkungan, ADHI juga mendorong dampak sosial dan ekonomi melalui pelibatan masyarakat. Program ini dirancang untuk memberdayakan komunitas petani dan kelompok tani lokal agar turut merasakan manfaat jangka panjang, baik dari sisi lingkungan maupun peningkatan kesejahteraan. Lokasi di Indramayu menjadi kelanjutan dari program rehabilitasi mangrove yang sebelumnya dijalankan di Desa Sedari, Kabupaten Karawang, sejak awal 2024 hingga akhir 2025 dengan cakupan sekitar 525 hektare. Keberlanjutan program ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian lingkungan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan agenda jangka panjang perusahaan. Kegiatan tersebut juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari Bupati Indramayu Lucky Hakim beserta jajaran pemerintah daerah, instansi kehutanan Provinsi Jawa Barat, unsur TNI-Polri, pemerintah desa, mitra strategis perusahaan, hingga Dewan Komisaris dan Direksi ADHI.

Perusahaan BUMN tegas jalankan pembangunan dan kelestarian lingkungan di Indramayu. ADHI KARYA tanam 6.600 mangrove dukung ESG.

ADHI Tegaskan Pembangunan Harus Selaras dengan Kelestarian Lingkungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/19/LZxiqYOtKvZH2CQTDyZ5gvqozFccK1rsEQFdLEvi-1262113371.jpg" alt="Danantara punya pekerjaan rumah berat jika kementerian BUMN jadi dibubarkan. Salah satunya masalah utang BUMN. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Danantara punya pekerjaan rumah berat jika kementerian BUMN jadi dibubarkan. Salah satunya masalah utang BUMN. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Transformasi tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pembentukan Danantara dinilai membawa konsekuensi besar terhadap posisi hukum dan akuntabilitas publik BUMN. Di tengah menguatnya orientasi korporatisasi, karakter publik BUMN disebut tidak boleh tergerus. Akademisi hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Fathudin Kalimas melihat,&nbsp;pasca pembentukan Danantara, arah pengelolaan BUMN memang semakin menekankan logika korporasi. Namun perubahan itu, kata dia, tidak serta-merta menghapus kewajiban BUMN sebagai alat negara untuk melayani kepentingan publik. "Pasca Danantara, semangat pengelolaan BUMN memang semakin korporatif. Namun secara konstitusional, karakter publik BUMN tetap tidak dapat dikesampingkan," katanya saat memaparkan hasil riset doktoralnya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Senin (9/2). "Di sinilah problem akuntabilitas muncul, terutama ketika keputusan pejabat BUMN berdampak langsung pada hak-hak warga negara dalam konteks pelayanan publik,"&nbsp;lanjut Fathudin. Ia menjelaskan, BUMN Persero berada dalam ruang yang unik yang mempertemukan dua kepentingan besar sekaligus. Di satu sisi dituntut efisien dan menguntungkan, tetapi di sisi lain tetap mengemban mandat pelayanan umum. "BUMN Persero tidak dapat dipahami semata-mata sebagai entitas dengan logika privat, tetapi juga memuat karakter publik yang melekat dan tidak dapat ditanggalkan," ujar Direktur Kajian dan Riset Poskolegnas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut. Ketegangan dua logika tersebut, lanjut Fathudin, semakin menguat setelah restrukturisasi besar BUMN dan pembentukan Danantara yang mendorong korporatisasi lebih jauh. Ia mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui sejumlah putusan, termasuk Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013, telah menegaskan bahwa BUMN tidak bisa sepenuhnya diperlakukan sebagai entitas privat murni meskipun berbentuk perseroan terbatas. Masalah krusialnya bukan pada status badan hukum BUMN, tetapi pada fungsi dan sumber kewenangan yang dijalankan. "Ketika pejabat BUMN menjalankan kewenangan publik, misalnya dalam konteks pelayanan publik atau penugasan PSO, maka keputusan tersebut secara normatif relevan untuk diuji di PTUN," kata Fathudin. Menurut dia, kondisi pasca Danantara justru menuntut penguatan mekanisme akuntabilitas yang lebih jelas agar transformasi BUMN tidak menimbulkan kekosongan pengawasan hukum. Ia merekomendasikan agar kewenangan PTUN dipertegas sebagai instrumen kontrol yudisial terhadap kebijakan BUMN. "Transformasi BUMN tidak boleh mengorbankan prinsip negara hukum. Justru di tengah korporatisasi yang semakin kuat, mekanisme akuntabilitas publik harus diperkuat," ujarnya. Pandangan tersebut disampaikan Fathudin bertepatan dengan keberhasilannya meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia melalui disertasi berjudul 'Fungsi Publik BUMN Persero sebagai Rasionalitas Objek Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2010&ndash;2025'.

BUMN Persero berada dalam ruang yang unik yang mempertemukan dua kepentingan besar sekaligus. Dituntut menguntungkan, juga jalankan PSO.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Danantara

Berita Terkini