<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/08/AP-1-3362693965.jpg" alt="Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengumumkan pengunduran dirinya Senin (1/6) waktu Kanada. (AP)" width="100%">
<figcaption>Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengumumkan pengunduran dirinya Senin (1/6) waktu Kanada. (AP)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash;&nbsp;Setelah sembilan tahun menjabat, Perdana Menteri Kanada&nbsp;Justin&nbsp;Trudeau mengumumkan pengunduran dirinya pada hari Senin (6/1) waktu setempat. Keputusan itu menyusul seruan yang terus meningkat agar&nbsp;Trudeau mundur, serta pertempuran atau konflik internal di dalam partainya yang beraliran kiri. Pria berusia 53 tahun ini telah menjabat sejak 2015. Trudeau mengatakan bahwa ia berencana untuk tetap memegang jabatannya, hingga Partai Liberal yang berkuasa memilih penggantinya setelah kejatuhannya yang mengejutkan. &ldquo;Saya adalah seorang petarung, dan bukan orang yang mundur dari sebuah pertarungan, terutama ketika pertarungan itu sepenting ini&rdquo; &ldquo;Namun selalu didorong oleh kecintaan saya pada Kanada, oleh keinginan saya untuk melayani warga Kanada, dan oleh apa yang menjadi kepentingan terbaik bagi warga Kanada."&nbsp;ujarnya, dilansir dari New York Post. "Warga Kanada berhak mendapatkan pilihan nyata dalam pemilihan berikutnya," lanjut Trudeau dalam sebuah konferensi pers di luar rumahnya di Rideau Cottage, Ottawa. &ldquo;Menjadi jelas bagi saya, dengan adanya pertarungan internal, bahwa saya tidak bisa menjadi orang yang membawa standar liberal ke dalam pemilihan berikutnya,&rdquo; ucapnya. Pengumuman ini muncul setelah Trudeau yang dihantam rentetan seruan untuk berhenti dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah jajak pendapat mengindikasikan berkurangnya dukungan terhadapnya. Jajak pendapat yang rendah menunjukkan bahwa partainya akan kalah telak dari Partai Konservatif yang dipimpin oleh saingannya, Pierre Poilevre. Pierre Poilevre masih memimpin untuk pemilihan berikutnya, yang akan diadakan pada akhir Oktober mendatang. Parlemen Kanada yang tadinya dijadwalkan akan kembali melaksanakan sidang pada tanggal 27 Januari, kini akan ditangguhkan hingga tanggal 24 Maret. Trudeau berpendapat jika Partai Liberal memungkinkan untuk menyelenggarakan pemilihan kepemimpinan yang kuat dan kompetitif secara nasional untuk menggantikannya. Dia juga telah meminta pemimpin partainya untuk memulai proses pemilihan pemimpin baru. &ldquo;Sudah waktunya untuk pengaturan ulang,&rdquo; kata Trudeau, serta menambahkan bahwa Parlemen telah &lsquo;disita oleh obstruksi, filibuster, dan kurangnya produktivitas&rsquo; dalam beberapa bulan terakhir. &ldquo;Sudah waktunya untuk menurunkan suhu bagi rakyat untuk memiliki awal yang baru di Parlemen, untuk dapat menavigasi masa-masa yang kompleks ini,&rdquo; jelas Trudeau. Justin Trudeau telah mengalami penurunan popularitas dalam beberapa tahun terakhir karena berbagai masalah. Termasuk pengeluaran dan melonjaknya biaya makanan serta perumahan. Seruan agar dia mundur juga mendapatkan momentum setelah menteri keuangannya, Chrystia Freeland tiba-tiba berhenti bulan lalu. Pengunduran diri Freeland terjadi setelah Trudeau mencoba menurunkan jabatannya ketika ia menolak usulan Trudeau untuk pengeluaran yang lebih besar. Freeland menulis surat pedas yang menuduh Trudeau melakukan tipu muslihat politik, dan bukannya berfokus pada apa yang terbaik untuk ekonomi Kanada. Gejolak politik juga terjadi karena terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS). Termasuk ancaman tarif sebesar 25 persen untuk semua produk di Kanada yang akan masuk AS. Trump, yang secara konsisten telah &rsquo;menusuk&rsquo; PM Kanada sejak memenangkan pemilu, telah mengancam untuk memberlakukan tarif pada semua produk Kanada. Terutama jika negara tersebut tidak membendung apa yang disebut oleh presiden terpilih, sebagai aliran migran dan obat-obatan terlarang melintasi perbatasan. Trudeau, putra mantan PM Kanada Pierre Trudeau, mengambil alih sebagai pemimpin sayap kiri pada tahun 2013, ketika partai ini berada dalam masalah besar dan turun ke posisi ketiga di House of Commons untuk kali pertama dalam sejarah. Dia kemudian mendorong kaum Liberal ke tampuk kekuasaan pada tahun 2015, dengan janji 'jalan yang cerah' dan agenda progresif yang mendorong hak-hak perempuan, dan perjuangan melawan perubahan iklim. Trudeau kemudian memenangkan pemilihan ulang dua kali dan menjadi salah satu perdana menteri terlama di Kanada. Dalam pengumuman pengunduran dirinya, Trudeau mengecam Poilievre dengan alasan bahwa pemimpin konservatif tersebut tidak memiliki visi yang tepat untuk warga Kanada. &ldquo;Kami membutuhkan pandangan yang ambisius dan optimis terhadap masa depan, dan Pierre Poilievre tidak menawarkan hal tersebut,&rdquo; ujarnya. Poilievre menjadi terkenal pada awal tahun 2022, ketika ia mendukung pengemudi truk yang mengambil alih pusat kota Ottawa, sebagai bagian dari protes terhadap mandat vaksin Covid-19.

Setelah sembilan tahun menjabat, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengumumkan pengunduran dirinya pada hari Senin (6/1) waktu setempat.

PM Kanada Justin Trudeau Mengundurkan Diri, Imbas Konflik Internal Partai dan Desakan Mundur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/antarafoto-persiapan-penyelenggaraan-sepak-bola-penonton-061221-hma-2.jpg" alt="Menpora Zainudin Amali (kiri) bersama Ketua PSSI Mochamad Iriawan (kanan). Hafidz Mubarak A./Antara" width="100%">
<figcaption>Menpora Zainudin Amali (kiri) bersama Ketua PSSI Mochamad Iriawan (kanan). Hafidz Mubarak A./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menegaskan bahwa dirinya maupun pejabat eksekutif pemerintahan lainnya tidak akan mengintervensi perihal desakan agar Mochamad Iriawan mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI.  Kendati demikian, Menpora juga tidak melarang masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka termasuk lewat petisi daring mendesak Ketum PSSI mundur yang menuai banyak dukungan.  "Tidak, tidak. Kami sama sekali, itu silahkan saja di masyarakat," kata Amali di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, saat ditanya awak media soal kemungkinan pemerintah mengintervensi karena desakan deras bagi Iriawan untuk mundur.  Menpora mengingatkan bahwa PSSI sebagai federasi sepak bola di Indonesia bernaung di bawah FIFA yang merupakan otorita sepak bola dunia. "Pemerintah apapun yang ada, itu federasi, kita hormati. Kita ada wilayahnya masing-masing," ujar Amali.  Pilihan Menpora untuk tidak meneruskan desakan dari masyarakat agar Iriawan mundur tentu tidak lepas dari bayang-bayang ancaman sanksi FIFA yang pernah dirasakan Indonesia pada 2015 silam.  Kala itu pemerintah membekukan PSSI pada 17 April 2015 dengan dasar ketidakpatuhan atas imbauan Badan Olahraga Profesional (BOPI) terkait penyelenggaraan Liga Indonesia 2015, yang dijawab FIFA dengan menjatuhkan sanksi kepada PSSI per 30 Mei 2015.  Selain mencabut keanggotaan PSSI, FIFA juga melarang tim nasional maupun klub Indonesia bermain di kompetisi resmi FIFA dan AFC. Sanksi itu pula yang membuat Menpora merasa harus berhati-hati dalam tindak lanjut pasca Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan sedikitnya 131 nyawa selepas pertandingan Liga 1 Indonesia antara Arema FC kontra Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (1/10) pekan lalu.  Di kalangan masyarakat, Tragedi Kanjuruhan memicu desakan agar Iriawan --yang akrab disapa Iwan Bule-- untuk bertanggung jawab dengan cara menanggalkan jabatan Ketum PSSI yang sedianya ia duduki dalam periode 2019–2023.  Hingga Jumat petang pukul 18.00 WIB di laman petisi daring, change.org, terdapat dua petisi yang mendesak Iwan Bule mundur dengan jumlah dukungan mencapai total lebih dari 36.000 penandatangan.  Petisi pertama dibuat oleh Suhari Ete dari Perhimpunan Jurnalis Rakyat bertajuk "Tragedi Kanjuruhan, Desak Ketua Umum dan Pengurus PSSI Mengundurkan Diri" yang hingga kini telah menerima dukungan dari 21.934 penandatangan.  Sedangkan petisi kedua dibuat praktisi hukum Emerson Yuntho berjudul "Ketua Umum PSSI dan Direktur PT LIB Harus Mundur!" pada Rabu (5/10) dan saat ini telah mendapatkan dukungan dari 14.217 penandatangan. (*)

Menpora Sebut Tak akan Intervensi Desakan Ketua PSSI Harus Mundur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Boris-Johnson-The-Independent.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jabatan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berada di ujung tanduk setelah dua menteri kabinetnya mengundurkan diri dan sejumlah anggota parlemen mendesaknya untuk mundur.  Menteri keuangan dan menteri kesehatan Inggris serta beberapa pejabat di bawah mereka meletakkan jabatan pada Selasa (6/7).  Mereka mengatakan tak bisa lagi bekerja untuk pemerintah setelah serangkaian skandal menghantam pemerintahan Johnson. Meski seruan agar Johnson mengundurkan diri terus meluas, dia bertekad untuk tetap menjabat dengan menunjuk pengusaha yang juga menteri pendidikan, Nadhim Zahawi, sebagai menkeu yang baru, dan mengisi beberapa posisi yang kosong.  "Saya menduga kami akan terpaksa menyeretnya, menendang dan meneriakinya (agar keluar) dari Downing Street," kata seorang anggota parlemen dari partai Konservatif kepada Reuters, yang berbicara secara anonim. "Tapi jika kami harus melakukannya seperti itu maka kami akan melakukannya."  Seberapa besar penentangan pada Johnson di kalangan partainya sendiri akan terungkap pada Rabu ketika dia menghadiri sesi tanya-jawab mingguan di parlemen dan di hadapan komite terpilih selama dua jam.  Johnson, mantan jurnalis dan wali kota London yang mewakili wajah Inggris pasca-Brexit, memenangi pemilihan secara telak pada 2019. Sejak itu, pemerintahannya telah mengambil pendekatan agresif dan tak jarang memicu kekisruhan.  Kepemimpinannya diwarnai berbagai skandal dan salah langkah selama beberapa bulan terakhir. Sang perdana menteri didenda polisi karena melanggar penguncian Covid-19 dan sebuah laporan yang memberatkan diterbitkan tentang kelakuan para pejabatnya di Downing Street –sebutan bagi kantor dan kediaman perdana menteri Inggris– yang melanggar aturan pembatasan Covid-19 yang mereka buat sendiri.  Ada juga kebijakan yang berubah arah, pembelaan pada anggota parlemen yang melanggar aturan lobi, dan kritik bahwa Johnson tak cukup bertindak untuk mengatasi krisis yang membuat banyak warga Inggris kesulitan menghadapi kenaikan harga pangan dan bahan bakar.  The Times of London mengatakan "rentetan ketidakjujuran" Johnson "betul-betul merusak" pemerintahan yang efektif. "Demi kebaikan negara ini, dia harus pergi," tulis harian itu.  Drama terbaru di jantung kekuasaan Inggris muncul ketika ekonomi merosot tajam. Para ekonom mengingatkan bahwa negara itu bisa jatuh ke dalam resesi. Skandal terakhir muncul ketika Johnson meminta maaf telah menunjuk seorang anggota parlemen untuk ditugaskan di partainya, bahkan setelah diberi tahu bahwa politikus itu pernah dilaporkan dalam kasus pelanggaran seksual.  Skandal itulah yang mendorong Rishi Sunak mundur sebagai menteri keuangan dan Sajid Javid melepas jabatannya sebagai menteri kesehatan, sementara setengah lusin pejabat junior juga ikut mengundurkan diri. "Jelas bagi saya bahwa situasi ini tidak akan berubah di bawah kepemimpinan Anda, dan Anda telah kehilangan kepercayaan dari saya juga," kata Javid dalam surat pengunduran dirinya.  Mereka yang mundur menyebutkan bahwa Johnson tidak memiliki penilaian, standar, kemampuan untuk mengatakan kebenaran. Jajak pendapat singkat YouGov menunjukkan bahwa 69 persen warga Inggris berpendapat Johnson harus turun dari kursi perdana menteri.  Kendati demikian, para anggota kabinet lain di pemerintahan saat ini masih mendukungnya. "Saya mendukung penuh perdana menteri," kata Menteri Skotlandia Alister Jack. "Saya prihatin melihat kolega-kolega baik mengundurkan diri, tetapi kami punya tugas besar untuk dilakukan."  Satu bulan lalu, Johnson lolos dalam pengumpulan suara mosi tidak percaya oleh para anggota parlemen Konservatif, dan menurut aturan partai dia tidak akan menghadapi mosi seperti itu lagi selama setahun.  Namun, beberapa anggota parlemen berusaha mengubah aturan itu, sementara Johnson juga diselidiki oleh sebuah komite atas dugaan telah membohongi parlemen terkait pelanggaran penguncian Covid-19 yang dilakukannya.  Jika Johnson lengser, proses untuk mencari penggantinya akan memakan waktu beberapa bulan. Dua setengah tahun yang lalu, Johnson meraup suara mayoritas di parlemen dengan janji akan menyelesaikan persoalan bertahun-tahun sejak Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit).  Namun sejak itu, cara dia menangani pandemi telah menuai kritik dan pemerintahannya bergerak dari satu masalah ke masalah lainnya. Meski Johnson meraih pujian atas dukungannya kepada Ukraina, hal itu tidak mengerek popularitasnya dalam jajak-jajak pendapat.  Peringkat Konservatif berada di bawah partai Buruh oposisi, dan popularitas Johnson anjlok ke titik terendah sepanjang kariernya. Gaya pemerintahannya yang agresif kepada Uni Eropa telah membebani mata uang Inggris, memperparah inflasi yang diprediksi akan menembus angka 11 persen. "Setelah semua kebusukan, skandal dan kegagalan ini, jelas bahwa pemerintahannya kini mulai runtuh," kata ketua partai Buruh Keir Starmer. (Antara/Reuters)

Dua Menteri Mundur, Jabatan PM Inggris Boris Johnson di Ujung Tanduk

desakan mundur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#desakan mundur

Berita Terkini

PM Kanada Justin Trudeau Mengundurkan Diri, Imbas Konflik Internal Partai dan Desakan Mundur

Menpora Sebut Tak akan Intervensi Desakan Ketua PSSI Harus Mundur

Dua Menteri Mundur, Jabatan PM Inggris Boris Johnson di Ujung Tanduk

Download Aplikasi JawaPos.com