<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/kepala-bi-Jatim-kopi.jpg" alt="Difi Ahmad Johansyah (KPw Jatim BI)" width="100%">
<figcaption>Difi Ahmad Johansyah (KPw Jatim BI)</figcaption>
</figure>SETELAH lebih dari 30 tahun, Difi Ahmad Johansyah mengakhiri masa tugasnya di BI. Pria 58 tahun itu melepas jabatan kepala Kantor Perwakilan Wilayah (KPw) BI Jatim sekaligus karier di bank sentral. Selanjutnya, dia ingin nganggur dulu sambil berkreasi.  "Saya balik ke Bintaro sama keluarga, tapi masih mampir (Jawa Timur, Red) karena anak masih bersekolah di sini. Kalau mau bincang, boleh asal nggak ngomong inflasi,’’ tuturnya, lantas tersenyum.  Dia ingin menikmati hal-hal yang dirindukan. Misalnya, lagu rock lawas. Difi menyatakan tumbuh di generasi pencinta band rock seperti Deep Purple. "Tapi, selama tugas, apalagi di Jatim, nggak bisa mikir lagu rock. Mikirnya ya bawang merah dan inflasi," ujarnya.  Dia juga ingin berbincang soal apa yang disukai secara pribadi. Misalnya, kopi. Atau, menulis yang menjadi kesehariannya saat menjadi Jubir BI. ’’Mungkin nanti kalau sudah balik, saya punya waktu untuk coba tulis buku,’’ katanya.

Difi Ahmad Johansyah: Kopi, Buku, dan Deep Purple

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/rumah-kurasi.jpg" alt="RUMAH KURASI" width="100%">
<figcaption>RUMAH KURASI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus menggenjot ekspor Indonesia. Salah satu yang berpotensi adalah produk UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Jawa Timur (KPW BI Jatim) pun berusaha menjamah potensi tersebut dengan meluncurkan rumah kurasi.  Kepala KPW BI Jatim Difi Ahmad Johansyah menyatakan bahwa ide rumah kurasi datang dari pameran UMKM hybrid akhir tahun lalu. Ajang tersebut menarik perhatian banyak pelaku usaha dan calon pembeli. Namun, banyak kesempatan itu yang terbuang karena pengusaha UMKM tidak bisa memenuhi syarat dari pembeli dari negara asing.  "Saat itu pasar diaspora banyak yang tertarik membeli. Tapi, persyaratan impor setiap negara bahkan wilayah yang berbeda jadi masalah," ucapnya saat peluncuran rumah kurasi di Kediri Selasa (27/7).  Dia menyatakan, kendala tersebut adalah kurangnya edukasi mengenai alur ekspor serta konektivitas antarbisnis yang belum maksimal. Menurut dia, ada jurang yang memisahkan antara UMKM dan industri.  Padahal, produk UMKM banyak peminatnya. Selama bisa meningkatkan kualitas produk dan operasional, mereka pun bisa memperluas pasar hingga ke luar negeri.  "Rumah kurasi ini kami fungsikan wadah bagi UMKM yang memang punya minat melakukan ekspor. Saya sendiri berharap rumah kurasi pertama ini bakal direplikasi sehingga nantinya proses kurasi bisa lebih mudah dan terstandar," jelasnya.  Direktur Rumah Kurasi Setyohadi menyatakan, banyak pengusaha menengah ke bawah yang tertarik untuk mengembangkan pasar sejak soft launching rumah kurasi. Dia menyebutkan, setidaknya seribu UMKM menyatakan minat bergabung saat pihaknya melakukan roadshow di Malang awal tahun lalu.  "Selama ini, pelaku UMKM memang mengandalkan pasar lokal karena standar produk mereka biasanya masuk standar pasar tradisional. Namun, pasar tersebut hilang karena pandemi," ujarnya.  Meningkatkan kualitas produk sesuai standar pasar modern atau ekspor jelas tak mudah. Apalagi, sebagian besar hasil UMKM yang diminati pembeli asing adalah makanan dan minuman. Biasanya, negara maju menuntut standar nutrisi dan kebersihan seperti sertifikat HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point).  Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyatakan, pihaknya berkomitmen memperkuat UMKM di Jatim. Sebab, sektor itu memiliki andil yang besar dalam perekonomian Jatim. Sebanyak 57 persen dari PDB Jatim berasal dari UMKM.  "Sekarang akses ke pasar luar negeri mulai terbuka. Dan, yang paling penting, memang menyesuaikan produk kita dengan standar negara tujuan," tuturnya.

Rumah Kurasi Bantu Pelaku UMKM Jatim Rambah Pasar Mancanegara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/bahan-arm.jpeg" alt="Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Difi Ahmad Johansyah" width="100%">
<figcaption>Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Difi Ahmad Johansyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pertumbuhan ekonomi dunia pada 2020 mengalami kontraksi akibat adanya Covid-19. Diperkirakan kembali tumbuh pada 2021 (V-shape Recovery). Hal itu sejalan dengan hasil positif sejumlah bauran kebijakan yang ditempuh banyak negara, termasuk Indonesia, selama 2020 dalam menghadapi pandemi Covid-19.  Hal tersebut juga mendorong optimisme perekonomian Jawa Timur yang akan recovery lebih cepat. Semua itu sejalan dengan respons penanganan Covid-19 dari berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta dukungan masyarakat secara umum.  Selanjutnya kondisi inflasi juga relatif stabil dan terjaga dalam rentang target inflasi nasional yakni 3±1 persen.  Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Difi Ahmad Johansyah mengatakan, sejumlah upaya telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota. Upaya itu dalam menjaga stabilitas harga, ketersediaan pasokan, serta kelancaran distribusi komoditas pangan strategis di tengah penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah wilayah.  Selain itu, kata Difi Ahmad Johansyah, BI Jatim telah melibatkan Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR) dalam pendistribusian uang layak edar, sehingga kegiatan penukaran uang layak edar yang rutin dilakukan dalam menyambut Ramadan dan Idul Fitri dapat dilakukan melalui Perbankan.  "BI juga memastikan bahwa uang layak edar tersebut telah terjaga kebersihannya sesuai dengan protokol Covid-19," kata Difi dalam diskusi bersama media di Surabaya, Selasa (28/4).  Kepala Grup Sistem Pembayaran &amp; Pengedaran Uang Rupiah Imam Subarkah menambahkan, BI Jatim juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) dalam hal kegiatan operasional kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank (KUPVA BB) di wilayah Jawa Timur. Upaya itu untuk meminimalisasi terjadinya tumpukan settlement transaksi di kemudian hari.  Sampai dengan 27 April 2020, terdapat 6 dari 65 KUPVA BB di Jawa Timur telah menutup sementara kegiatan usahanya. Sejak akhir Maret 2020 transaksi KUPVA BB mengalami penurunan hingga lebih kurang 50- 80 persen dari kondisi normal.  Sementara itu, transaksi Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank (PTD BB) secara umum masih stabil. Terdapat 1 negara partner yaitu Timur Leste yang masih melakukan lockdown, sehigga transaksi PTD dari negara tersebut mengalami penurunan transaksi hingga 50-70 persen. Sedangkan untuk negara partner PTD lainnya seperti Hongkong dan Taiwan tidak terjadi penurunan transaksi.  Selanjutnya, untuk mendorong optimalisasi pembayaran secara nontunai, BI Jatim terus mendukung implementasi penggunaan QRIS pada merchant-merchant di Jawa Timur. "Sejak akhir Februari 2020 sampai dengan 24 April 2020, terdapat pembahan 67.175 merchant QRIS baru atau meningkat sebesar 20,7 persen," ujar Imam.  Difi menambahkan, dalam mendukung transaksi pembayaran masyarakat secara nontunai dalam situasi pandemi Covid-19, Bank Indonesia telah mengeluarkan sejumlah ketentuan relaksasi kebijakan sistem pembayaran. Antara lain, Kebijakan penyesuaian tarif Merchant Discount Rate (MDR) untuk pelaku usaha mikro; dan Kebijakan pelonggaran kartu kredit efektif per 1 Mei 2020.  BI Jatim mendukung sepenuhnya upaya Pemprov Jawa Timur dalam menangani penyebaran dan dampak Covid-19, termasuk kebijakan dalam mengimplementasikan PSBB di sejumlah wilayah.  BI Jatim juga mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang telah menginisiasi adanya Lumbung Pangan Jatim guna menjaga ketersediaan pasokan pangan strategis dengan harga yang stabil di masyarakat. "BI akan terus mengawal kelancaran sistem pembayaran dan menjaga ketersediaan uang rupiah di Jawa Timur,” pungkas Difi.  Berikut Skema dan Biaya pemrosesan Transaksi QRIS sejak 1 April 2020 sampai 30 September 2020 untuk Kebijakan penyesuaian tarif Merchant Discount Rate (MDR) untuk pelaku usaha mikro.  Merchant Reguler:  Kategori Usaha Mikro (UMI). MDR: 0 persen. Kategori usaha kecil (UKE, usaha menengah UME, usaha besar (UBE). MDR: 0,7 persen  Merchant Khusus: Kategori Pendidikan. MDR: 0,6 persen. Kategori SPBU. MDR: 0,4 persen. Kategori G2P seperti bansos. MDR: 0 persen. Kategori P2G seperti pajak, paspor dan donasi sosial (nirlaba). MDR: 0 persen.  Berikut Kebijakan pelonggaran kartu kredit yang efektif per 1 Mei 2020: 1. Penurunan batas maksimum suku bunga. Sebelumnya 2,25 persen per bulan. Selanjutnya berubah menjadi 2 persen per bulan. Kebijakan ini berlaku 1 Mei 2020.  2. Penurunan sementara nilai pembayaran minimum. Sebelumnya 10 persen, lalu berubah menjadi 5 persen, dengan waktu berlaku 1 Mei s.d 31 Desember 2020.  3. Penurunan sementara besaran denda keterlambatan pembayaran. Sebelumnya 3 persen atau maksimal Rp 150.000. Selanjutnya menjadi 1 persen atau maksimal Rp 100.000. Waktu berlaku 1 Mei s.d 31 Desember 2020.  4. Mendukung kebijakan penerbitan kartu kredit untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran bagi nasabah yang terdampak Covid-19. Mekanismenya menjadi diskresi masing-masing penerbit kartu. Ketentuan ini berlaku 1 Mei s.d 31 Desember 2020.

BI Jatim Pastikan Sistem Pembayaran Lancar Selama Ramadan-Idul Fitri