<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Karir&nbsp;</h1><h1>Selalu Ada yang Baru!</h1>Selamat datang di situs resmi Rekrutmen Jawa Pos&nbsp;Jawa Pos merupakan perusahaan media massa terbesar di Indonesia. Memiliki lebih dari 200 media yang tersebar di seluruh Nusantara. Berbasis di Surabaya dengan sirkulasi lebih dari 400 ribu eksemplar per hari, Jawa Pos telah menjadi media massa yang kreatif, mencetak tren baru, serta mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.&nbsp;Di 2016, Jawa Pos (PT Jawa Pos Koran) untuk kali pertama dalam sejarah membuka rekrutmen secara online. Situs resmi Rekrutmen Jawa Pos ini dapat diakses sepanjang tahun. Berbagai posisi yang tersedia dapat dilihat updatenya di situs ini. Berbagai pengumuman terkait program rekrutmen juga akan hadir. Tim rekrutmen Jawa Pos hanya akan memproses lamaran yang diajukan secara online. Let’s join us!&nbsp;Beberapa posisi telah dibuka! Buruan cek!

karir

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Muhammad Ridwan

KPK mengamankan Bupati Rejang Lebong dalam OTT di Bengkulu. Tim menangkap pelaku dan menyita uang tunai.

Sabik Aji Taufan

KPK Gelar OTT di Bengkulu, Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Diamankan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/14/WhatsApp-Image-2023-04-14-at-135611-1075883142.jpeg" alt="Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dicopot dari jabatannya." width="100%">
<figcaption>Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dicopot dari jabatannya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Irfan Setiaputra resmi dicopot sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan digantikan oleh Bos Lion Air, Wamildan Tsani Panjaitan. Keputusan ini sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar hari ini, Jumat (15/11). "Pada RUPSLB Tahun 2024 kali ini resmi menyetujui penunjukan Wamildan Tsani Panjaitan sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia yang baru, menggantikan Irfan Setiaputra yang menjabat sejak Januari 2020 lalu," bunyi keterangan yang diterima. Selain itu, agenda RUPSLB turut memberhentikan dengan hormat Irfan Setiaputra dan menunjuk Wamildan Tsani Panjaitan sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia yang baru. Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani menyampaikan ungkapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan komitmen untuk bersama-sama dengan manajemen dan karyawan Garuda Indonesia memperkuat akselerasi kinerja Garuda Indonesia. &ldquo;Saya akan menjalankan amanah ini dengan melakukan financial and operational review secara menyeluruh, mengakselerasi kinerja perusahaan, serta melakukan ekspansi jaringan dan peningkatan kualitas layanan," kata Wamildan. "Semua ini akan memperkuat reputasi Garuda Indonesia sebagai national flag carrier yang makin sehat dan menjadi kebanggaan Indonesia," sambungnya. Selanjutnya, Wamildan Tsani yang merupakan Bos Lion Air ini juga menyampaikan amanah dari Presiden RI Prabowo Subianto yang memberi perhatian khusus terhadap Garuda Indonesia. Salh satunya, menegaskan soal kehadiran Garuda Indonesia agar dirasakan oleh masyarakat dan dunia. "Beliau memberi arahan agar kami dapat melanjutkan proses untuk membawa maskapai nasional ini kembali menjadi kebanggaan kita semua. Untuk itu, beliau menegaskan agar kehadiran Garuda Indonesia dapat dirasakan tidak hanya oleh masyarakat Indonesia, tapi juga kembali dikenal oleh dunia,&rdquo; jelasnya. Sementara itu, Direktur Utama Garuda Indonesia periode 2020-2024 Irfan Setiaputra mengungkapkan terima kasih karena telah berkesempatan untuk mengiringi dan memimpin jalannya transformasi Garuda Indonesia untuk bisa keluar dari turbulensi kinerja paling menantang sepanjang sejarah. Ia berharap, perjalanan transformasi kinerja Garuda Indonesia dapat terus berlangsung optimal. Tak lupa, terima kasih juga ia sampaikan kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan Garuda Indonesia atas seluruh dedikasinya. "Melalui kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan Garuda Indonesia atas segala wujud dedikasi dan sinergitas yang terjalin hingga kita bersama-sama mampu membawa Garuda Indonesia kembali bergerak on the track menuju kinerja yang semakin positif," pungkas Irfan.

Irfan Setiaputra resmi dicopot sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan digantikan oleh Bos Lion Air, Wamildan Tsani.

Irfan Setiaputra Dicopot sebagai Dirut Garuda Digantikan Bos Lion Air Wamildan Tsani Panjaitan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Laode-Derry.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana akan mengambil alih kasus skandal penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton yang diangkut melalui pesawat Garuda Indonesia. Barang mewah itu diduga milik mantan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Ashkara.   Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarief menyatakan, KPK masih akan menunggu bila penyidikan yang tengah dilakukan Direktorat Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan ditemukan indikasi korupsi.  "Kalau misalnya ada indikasi korupsinya kami pasti Insya Allah akan lakukan (ambil alih kasus korupsi)," kata Laode di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (10/12).  Kendati demikian, Laode menyebut masih belum dapat mengatakan bila kasus menjerat Ashkara sudah dilakukan penyelidikan oleh KPK akibat adanya dugaan korupsi.  "Saya nggak bisa katakan itu lah," ucap Laode.  Pernyataan senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Menurutnya, jika ada indikasi korupsi pihaknya akan melakukan tindak lanjut dari kasus tersebut.  "Kalau masih relevan dengan tugas dan wewenang KPK (korupsi yang dilakukan penyelenggara negara), maka KPK akan menindak lanjutinya," tegas Saut.  Sebelumnya, Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menemukan adanya dugaan aksi penyelundupan barang mewah yaitu motor gede Harley Davidson dan Sepeda Brompton. Hal itu terjadi saat petugas Bea dan Cukai memeriksa pesawat baru milik maskapai Garuda Indonesia Airbus A300-900 Neo.  Kasubdit Komunikasi dan Publikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Deny Sujantoro menuturkan, petugas bea dan cukai mendapati 18 boks berwarna cokelat yang dibawa penumpang dalam pesawat tersebut.  "Setelah diperiksa, isinya terdapat motor gede Harley Davidson yang terurai dan dua boks isinya sepeda Brompton dalam kondisi baru. Atas itu kami lakukan penelitian," tukas Deny.

KPK Buka Peluang Ambil Alih Kasus Penyelundupan Harley Davidson

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Penyelundupan-Harley-Davidson-Dery-Ridwansah-8-1-1.jpg" alt="Barang bukti motor Harley Davidson dan sepeda Brompton saat konferensi pers terkait penyelundupan motor Harlery Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12/2019). Direktorat J" width="100%">
<figcaption>Barang bukti motor Harley Davidson dan sepeda Brompton saat konferensi pers terkait penyelundupan motor Harlery Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12/2019). Direktorat J</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton tidak hanya menyeret nama mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara atau Ari Askhara. Namun, Menteri BUMN Erick Thohir juga dikabarkan memberhentikan 3 direktur lainnya, yang diduga terlibat langsung maupun tidak langsung kasus tersebut.  Terkait itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, meskipun ada kasus hukum yang menjerat para petinggi Garuda, dia memastikan operasional penerbangan akan tetap terjaga. BUMN tengah berkoordinasi dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk membahas pelayanan kepada masyarakat.   "Kita sedang koordinasi dengan Dirjen Perhubungan Udara. Kita pastikan tidak terganggu operasional. Makanya kita belum putuskan dulu," kata Kartika di Balaikota Jakarta, Senin (9/12).  Namun, dia memastikan pengusutan kasus penyelundupan ini akan terus dilakukan hingga tuntas. "Kami yakinkan kami akan lakukan investigasi dan menggunakan koridor hukum dan memastikan keselamatan penumpang tetap terjaga," tegas Kartika.  Sebelumnya, penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton dipastikan tidak hanya berujung pada pencopotan Direktur Utama PT Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra (Ari Askhara). Kementerian BUMN dan Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia menegaskan bakal memberhentikan semua direktur yang terlibat.  Kesepakatan tersebut dicapai setelah pertemuan antara Menteri BUMN Erick Thohir dan Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia kemarin (7/12). Pencopotan dilakukan setelah komite audit selesai melakukan pendalaman.  Selain Ari Ashkara, dalam manifes penumpang pesawat tersebut memang ada nama direksi Garuda. Yakni, Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto, Direktur Kargo dan Pengembangan Bisnis Mohammad Iqbal, serta Direktur Human Capital Heri Akhyar. Ada juga Aircraft Maintenance Planner Garuda Indonesia Nova Wijayanti P.  Dugaan yang mengarah kepada pemecatan tiga direktur yang terbang bersama Ari Askhara itu bukan tanpa alasan. Sebelumnya, Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga membeberkan, sebenarnya direksi Garuda Indonesia tersebut terbang ke Prancis untuk menjemput pesawat belum seizin Kementerian BUMN. ”Keempat direktur ini kalau menurut komite audit yang ditandatangani komisaris Garuda, tidak mendapat izin dinas dari Kementerian BUMN. Jadi, belum ada izin dari Kementerian BUMN,” ungkap Arya.

4 Direktur Garuda Dicopot, Wamen BUMN Sebut Operasional Tak Terganggu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/pesawat-garuda-indonesia-frizal.jpg" alt="TEKANAN FINANSIAL: Pesawat Garuda Indonesia di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TEKANAN FINANSIAL: Pesawat Garuda Indonesia di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyelundupan motor Harley-Davidson dan sepeda Brompton dipastikan tidak hanya berujung pada pencopotan Direktur Utama PT Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra (Ari Askhara). Kementerian BUMN dan Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia menegaskan bakal memberhentikan semua direktur yang terlibat.  Kesepakatan tersebut dicapai setelah pertemuan antara Menteri BUMN Erick Thohir dan Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia kemarin (7/12). Pencopotan dilakukan setelah komite audit selesai melakukan pendalaman.  Komisaris Utama Garuda Indonesia Sahala Lumban Gaol menjelaskan, pihaknya telah menetapkan dan mengeluarkan keputusan pemberhentian Ari Askhara selaku Dirut Garuda Indonesia yang berlaku sejak 5 Desember 2019. Pada saat yang sama, dewan komisaris juga mengambil keputusan mengangkat Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Garuda Indonesia Fuad Rizal sebagai Plt Dirut PT Garuda Indonesia.  Nah, beberapa hal lain disepakati Dewan Komisaris Garuda Indonesia bersama menteri BUMN kemarin. ”Pertama, akan memberhentikan sementara semua anggota direksi yang terindikasi terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kasus dugaan penyelundupan Harley-Davidson dan sepeda Brompton,” tegasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Penyelundupan-Harley-Davidson-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="BARANG BUKTI: Harley-Davidson dan sepeda Brompton saat konferensi pers terkait penyelundupan yang menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12/2019).(Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>BARANG BUKTI: Harley-Davidson dan sepeda Brompton saat konferensi pers terkait penyelundupan yang menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12/2019).(Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> BARANG BUKTI: Harley-Davidson dan sepeda Brompton saat konferensi pers terkait penyelundupan yang menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12/2019).(Dery Ridwansah/JawaPos.com)  Selanjutnya, disepakati bahwa akan ditunjuk pelaksana tugas untuk jabatan direksi yang diberhentikan. ”Komite audit PT Garuda Indonesia tetap melakukan investigasi lanjutan terhadap kasus yang dimaksud,” katanya.  Sahala meminta seluruh karyawan <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/07/12/2019/pesawat-angkut-mobil-ferrari-ini-penjelasan-garuda/">Garuda Indonesia</a> tetap menjalankan tugas seperti biasa. Dewan komisaris tidak ingin para karyawan terganggu dengan adanya restrukturisasi tersebut dan tetap memberikan pelayanan terbaik untuk para penumpang pesawat Garuda.  Namun, Sahala masih menyimpan nama-nama direktur yang akan diberhentikan. Dia hanya kembali menegaskan bahwa keputusan dijatuhkan kepada direksi yang terindikasi terlibat secara langsung maupun tidak langsung. ”Nanti kita sampaikan jika sudah ada keputusan dewan komisaris,” ujarnya berkelit.  Pun saat awak media menyinggung tiga direktur yang tercatat dalam manifes penumpang penerbangan Garuda Indonesia GA9721 dari Toulouse, Prancis, yang membawa spare part <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/07/12/2019/nasib-barang-bawaan-garuda-dilelang-dihibahkan-atau-dimusnahkan/">Harley-Davidson</a> dan sepeda Brompton tersebut, Sahala enggan menjawab. Dia menyatakan, penyelidikan masih berlangsung. ”Nanti itu (investigasi, Red) dilakukan komite audit. Tentu ada dilakukan pendalaman. Kita tidak mau terburu-buru,” ucapnya.  Selain Ari Ashkara, dalam manifes penumpang pesawat tersebut memang ada nama direksi Garuda. Yakni, Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto, Direktur Kargo dan Pengembangan Bisnis Mohammad Iqbal, serta Direktur Human Capital Heri Akhyar. Ada juga Aircraft Maintenance Planner Garuda Indonesia Nova Wijayanti P.  Dugaan yang mengarah kepada <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/07/12/2019/usut-semua-direktur-garuda/">tiga direktur</a> yang terbang bersama Ari Askhara itu bukan tanpa alasan. Sebelumnya, Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga membeberkan, sebenarnya direksi Garuda Indonesia tersebut terbang ke Prancis untuk menjemput pesawat belum seizin Kementerian BUMN. ”Keempat direktur ini kalau menurut komite audit yang ditandatangani komisaris Garuda, tidak mendapat izin dinas dari Kementerian BUMN. Jadi, belum ada izin dari Kementerian BUMN,” ungkap Arya.  Sementara itu, Fuad Rizal irit bicara perihal pengangkatan dirinya sebagai Plt Dirut Garuda Indonesia. ”Saya menjalankan mandat dari Pak Menteri (BUMN) melalui komisaris untuk menjalankan perusahaan sampai dilaksanakannya RUPSLB. Mohon dukungan dari masyarakat, biar adem kita kerjanya,” tutur Fuad menjawab pertanyaan Jawa Pos kemarin.  Fuad duduk di jajaran direksi Garuda Indonesia sejak 2015. Dia menjabat direktur keuangan dan perbendaharaan Garuda Indonesia hingga September 2018. Kemudian, Fuad ditunjuk sebagai direktur keuangan dan manajemen risiko hingga saat ini didapuk sebagai Plt Dirut.  Garuda Indonesia sudah menyatakan bahwa penetapan resmi atau definitif direktur utama PT Garuda Indonesia akan dilaksanakan melalui RUPSLB. Sebab, Garuda Indonesia adalah perusahaan terbuka. Menurut Sahala, RUPSLB akan dilaksanakan sekitar 45 hari setelah Garuda Indonesia meminta izin atau pengajuan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ”Itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengajuannya hari Senin (9 Desember, Red). Jadi, 45 hari dari Senin,” kata Sahala.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/dilelang-750x409.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Karangan bunga untuk Menteri BUMN Erick Thohir di halaman Kementerian BUMN Jakarta, Jumat (6/12/2019). Karangan bunga tersebut sebagai bentuk apresiasi publik kepada kementerian yang dipimpin Erick Thohir yang sudah bersikap tegas terhadap Eks Dirut Garuda Indonesia Ary Ashkara. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)  KPK-Polri  Pada bagian lain, Polri dan KPK turut memantau kasus penyelundupan motor Harley-Davidson dan sepeda Brompton dalam pesawat Garuda. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Argo Yuwono menuturkan, Polri bisa menangani kasus itu. Namun, Ditjen Bea Cukai juga memiliki penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). ”PPNS ini juga bisa menanganinya,” tutur dia.  Polri, kata dia, bisa memberikan asistensi melalui Korwas PPNS Mabes Polri. ”Kita kemungkinan kedepankan PPNS,” terangnya. Yang pasti, Polri siap bila diminta bantuan untuk menangani kasus tersebut.  Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya menunggu perkembangan penanganan kasus penyelundupan di pesawat Garuda. Bila ditemukan indikasi korupsi, KPK hanya akan melakukan supervisi atas penyidikan yang dilakukan. ”Kalau hanya melanggar Undang-Undang Pajak dan Bea Cukai, itu masih kewajiban mereka (penyidik PNS di lingkungan pajak dan bea cukai, Red),” ujarnya.  KPK terbuka bila petugas Bea Cukai meminta bantuan untuk menelusuri indikasi korupsi dalam penyelundupan tersebut. ”(KPK) tidak harus turun sendiri,” papar komisioner asal Magetan itu.

Kasus Penyelundupan Harley: 3 Direktur Garuda Menyusul Dicopot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Saut-Situmorang-Dan-Pegawai-KPK-Tolak-Revisi-UU-KPK-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Pegawai KPK menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2019). Dalam aksinya mereka menolak revisi UU KPK dan menolak calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pegawai KPK menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2019). Dalam aksinya mereka menolak revisi UU KPK dan menolak calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal membantu kasus dugaan penyelundupan barang mewah terkait motor Harley Davidson dan sepeda Brompton yang diangkut menggunakan pesawat Garuda A330-900. Meski kasus ini masih ditangani Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, lembaga antirasuah siap membantu.  "Bisa kita supervisi bila ada masalah dalam penindakannya," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dikonfirmasi, Jumat (6/12).  Saut tak mempermasalahkan pernyataan Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, soal penanganan kasus di Ditjen Bea Cukai. Namun, pihaknya tak keberatan membantu jika ada hambatan menangani kasus tersebut.  "Yang sudah ditangani oleh aparat penegak hukum lainnya, kita tidak bisa masuk," ucap Saut.  Kendati demikian, Saut enggan untuk berspekulasi soal potensi graritifikasi dalam kasus ini. Menurutnya, definisi pemberian terhadap penyelenggara negara sudah jelas. Misalnya tenggat waktu pelaporan selama 30 hari sejak gratifikasi diterima.  "Jadi ini bukan gratifikasi saya kira," terang Saut.  Lebih jauh, Saut pun enggan untuk berspekulasi tentang kemiripan kasus ini dengan dugaan suap eks Direktur Utama Garuda Emirsyah Satar. Diketahui, Emirsyah menerima aliran dana suap dengan total nilai Rp 100 miliar. "Belum ketahuan," tegas Saut.  Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyerahkan kasus penyelundupan Harley Davidson yang melibatkan Direktur Utama PT Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra atau Ari Ashkara, kepada Bea Cukai. Kasus itu tak akan dilempar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  "Kita tunggu saja pidana, kita tunggu saja proses kerja dari Bea Cukai," jelas staf khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga, di Kantor KPK, Kamis (5/12).

KPK Siap Bantu Bea Cukai Usut Penyelundupan Harley Davidson di Garuda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Penyelundupan-Harley-Davidson-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama dengan Menteri BUMN Erick Thohir saat konferensi pers terkait penyelundupan motor Harlery Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12/2019)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama dengan Menteri BUMN Erick Thohir saat konferensi pers terkait penyelundupan motor Harlery Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12/2019)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal fokus memperkuat peran para komisaris di masing-masing perusahaan pemerintah. Peran komisaris dinilai penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan.  Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menyatakan, hingga kini peran komisaris tidak terlalu dianggap, padahal mendapat gaji besar dengan menggunakan uang rakyat. Sehingga, mendorong peran komisaris BUMN untuk meningkatkan pengawasan operasional perusahaan pelat merah.  "Penguatan komisaris. Selama ini komisaris tidak dianggap. Kita ini negara sudah membayar gaji besar komisaris. Merekalah jadi perpanjangan tangan kementerian untuk audit," kata Arya di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/12) malam.  Arya mencontohkan, adanya kasus penyelundupan Harley Davidson dan dua sepeda Brompton menggunakan pesawat Garuda A330-900. Meski bermula dari laporan masyarakat, Arya menyatakan audit internal Garuda turut berperan membongkar kasus yang membuat Direktur Utama PT Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra atau Ari Ashkara yang dicopot dari jabatannya tersebut.  "Jadi ke depan kalau ada laporan serupa, maka akan kami dorong pihak berwajib untuk lakukan penyelidikan. Kalau ada akan ditindak langsung oleh Kementerian BUMN," ucap Arya.  Oleh karena itu, Arya memastikan Menteri BUMN Erick Thohir berkomitmen untuk membersihkan perusahaan-perusahaan BUMN dari berbagai penyimpangan. Hal ini dibuktikan Erick dengan secara tegas memecat Ari Ashkara.  "Sudah jelaskan, pak Erick Thohir tidak memukul bawah tapi langsung memukul pucuk pimpinannya. Itu kan membuktikan beliau komitmen dengan yang namanya bersih-bersih di BUMN. Ini sejalan dengan visinya pak Jokowi yang minta untuk perombakan total di BUMN," tukasnya.

Tak Ingin Kecolongan Lagi, Kementerian BUMN Perkuat Peran Komisaris