<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Karir&nbsp;</h1><h1>Selalu Ada yang Baru!</h1>Selamat datang di situs resmi Rekrutmen Jawa Pos&nbsp;Jawa Pos merupakan perusahaan media massa terbesar di Indonesia. Memiliki lebih dari 200 media yang tersebar di seluruh Nusantara. Berbasis di Surabaya dengan sirkulasi lebih dari 400 ribu eksemplar per hari, Jawa Pos telah menjadi media massa yang kreatif, mencetak tren baru, serta mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.&nbsp;Di 2016, Jawa Pos (PT Jawa Pos Koran) untuk kali pertama dalam sejarah membuka rekrutmen secara online. Situs resmi Rekrutmen Jawa Pos ini dapat diakses sepanjang tahun. Berbagai posisi yang tersedia dapat dilihat updatenya di situs ini. Berbagai pengumuman terkait program rekrutmen juga akan hadir. Tim rekrutmen Jawa Pos hanya akan memproses lamaran yang diajukan secara online. Let’s join us!&nbsp;Beberapa posisi telah dibuka! Buruan cek!

karir

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Muhammad Ridwan

KPK mengamankan Bupati Rejang Lebong dalam OTT di Bengkulu. Tim menangkap pelaku dan menyita uang tunai.

Sabik Aji Taufan

KPK Gelar OTT di Bengkulu, Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Diamankan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/03/puan-di-istana-2300930713.jpg" alt="Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri pertemuan dengan sejumlah tokoh bangsa yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (1/9).(Ist)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri pertemuan dengan sejumlah tokoh bangsa yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (1/9).(Ist)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut baik langkah pemerintah membentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di Kementerian Agama (Kemenag). Menurutnya, kebijakan tersebut sebagai bentuk kehadiran nyata negara dalam memperkuat ekosistem pendidikan dan pemberdayaan pesantren. Menurut Puan, Hari Santri 2025 menjadi momentum strategis untuk meneguhkan kembali peran santri dan pesantren sebagai penjaga moral bangsa sekaligus penggerak kemajuan peradaban Indonesia di era modern.&nbsp; "Persetujuan Presiden atas pembentukan Ditjen Pesantren merupakan kado istimewa bagi seluruh santri di Hari Santri Nasional tahun ini,&rdquo; kata Puan kepada wartawan, Rabu (22/10). Tema Hari Santri Nasional 2025 yang mengangkat 'Mengawal Indonesia Merdeka, Menuju Peradaban Dunia&rsquo;, sangat relevan dengan tantangan zaman yang dihadapi bangsa saat ini. Ia berharap para santri mampu mengawal pembangunan nasional dengan ilmu pengetahuan, akhlak, dan semangat inovasi. &ldquo;Santri bukan hanya penjaga tradisi keilmuan Islam, tetapi juga aktor penting dalam sejarah masa depan bangsa,&rdquo; tegasnya. Karena itu, ia menyampaikan apresiasi terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang telah menyetujui pembentukan Ditjen Pesantren di Kementerian Agama. Sebab, kehadiran Ditjen Pesantren akan membuka peluang besar bagi penguatan pesantren secara kelembagaan dan strategis.&nbsp; Menurut dia, peran pesantren tidak hanya penting dalam pendidikan agama, tetapi juga dalam bidang ekonomi umat, literasi digital, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia santri.&nbsp; &ldquo;Ditjen Pesantren akan menjadi wadah untuk memperluas kiprah pesantren dalam pembangunan nasional,&rdquo; tutur politikus PDIP itu. Lebih lanjut, Puan juga berharap pembentukan Ditjen Pesantren dapat memperkuat tata kelola pendidikan, meningkatkan kapasitas santri. Sekaligus menjadikan pesantren sebagai pilar pemberdayaan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing.&nbsp; &ldquo;Saya berharap keberadaan Ditjen Pesantren akan memperkuat tata kelola pendidikan pesantren dan memastikan peningkatan kualitas santri secara berkelanjutan,&rdquo; pungkasnya.

Pembentukan Ditjen Pesantren oleh pemerintah diharapkan memperkuat pendidikan dan pemberdayaan santri di Indonesia.

Puan Maharani Apresiasi Pembentukan Ditjen Pesantren, jadi Kado Peringatan Hari Santri 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/12/inFT6IhyoPo3ztnpYiQsuZBGXdm8HwqMLK5JWVrH-2230361083.jpg" alt="Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo R. Muhammad Syafi" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo R. Muhammad Syafi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i optimistis pendirian Direktorat Jenderal Pesantren akan segera disepakati pada peringatan Hari Santri 2025 pada 22 Oktober mendatang. Hal itu menyusul surat permohonan izin prakarsa yang segera dikirim ke Sekretariat Negara melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini.&nbsp; "Hari ini saya bersilaturahim ke Menpan RB, Ibu Rini. Alhamdulillah, ada kabar baik. Surat permohonan izin prakarsa pembentukan Ditjen Pesantren ditandatangani hari ini untuk dikirim ke Sekretariat Negara," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (17/10). "Saya optimistis Hari Santri 2025 ada kado izin prakarsa pembentukan Ditjen Pesantren dari Presiden Prabowo," lanjutnya. Ia mengatakan, usul pembentukan Ditjen Pesantren ini sudah berproses sejak 2019, lalu diusulkan kembali pada 2021, 2023, dan 2024. "Tim Kemenpan RB selama ini terus melakukan pandampingan. Alhamdulillah, di era Menpan Ibu Rini ada progress signifikan. Kita sangat apresiasi," ucapnya.&nbsp; Menurut Syafi'i, pembentukan Ditjen Pesantren sangat mendesak karena pesantren mengemban mandat undang-undang yang sangat berat. Pasal 4 UU No 18 tahun 2019 tentang Pesantren mengatur tiga fungsi pesantren, yaitu: pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. &ldquo;Ketiga fungsi ini bahkan sudah diperankan banyak pesantren sejak sebelum Indonesia merdeka. Pesantren sudah ada sejak abad 15 masehi,&rdquo; paparnya. Fungsi pendidikan yang diemban pesantren, menurut Wamenag, terus berkembang dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi (ma&rsquo;had aly). Lembaga pendidikan keagamaan Islam khas Indonesia ini menjadi kawah bagi para jutaan santri dalam mendalami ajaran Islam rahmatan lil &lsquo;alamin. Saat ini, pesantren dan para lulusannya juga berkiprah di berbagai bidang kehidupan sosial, memberi pemahaman keagamaan yang moderat bagi masyarakat. &ldquo;Dakwah pesantren mempromosikan nilai tawassuth, tawazun, i'tidal, dan tasamuh. Ini membangun modal sosial yang diperlukan dalam membangun kerukunan umat,&rdquo; tegasnya. Sementara dalam fungsi pemberdayaan masyarakat, ia menyebut bahwa pesantren terbukti bukan menjadi lembaga yang seperti menara gading keilmuan, tapi juga menjadi episentrum pembangunan ekonomi lokal.&nbsp; &ldquo;Tiga fungsi ini tidak bisa berkembang jika hanya dikelola dalam satuan kerja setingkat eselon II, di bawah Ditjen yang fokus pada fungsi pendidikan Islam. Perlu kehadiran negara untuk bisa lebih mengoptimalkan tiga fungsi pesantren, tidak hanya pendidikan, tapi juga dakwah dan pemberdayaan masyarakat,&rdquo; tegas Syafi'i. Untuk diketahui, Kementerian Agama mencatat saat ini ada lebih dari 42 ribu pesantren yang terdaftar. Puluhan ribu pesantren itu kini mengelola lebih dari 11 juta santri dengan kurang lebih 1 juta kiai atau dewan guru. Selain itu, Direktorat Pesantren saat ini juga membina 104.204 Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan 194.901 Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (LPQ). &ldquo;Ini secara kuantitas bukan jumlah yang sedikit. Ditjen Pesantren dibutuhkan karena kehadirannya sesuai dengan kebutuhan atas layanan umat beragama. Kita juga sudah hitung analisis beban kerja setiap unit organisasi/jabatan jika terbentuk Ditjen Pesantren," lanjutnya. &ldquo;Ikhtiar Kemenag bersama Kemenpan RB sudah maksimal. Saya optimistis izin prakarsa dari Presiden terbit sebelum 22 Oktober 2025 sebagai hadiah Hari Santri, sekaligus penghormatan kepada para kiai yang telah mendedikasikan diri untuk pengembangan pesantren," tandas Syafi'i.

Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i optimistis pendirian Ditjen Pesantren bisa disepakati pada Hari Santri 2025.

Wamenag Syafi'i Yakin Ditjen Pesantren Terbentuk Sebelum Hari Santri 22 Oktober 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/24/bF4XqPpm4lY8zglid00nD2ynij7YI1lu0rPsuUtP-2943184380.jpg" alt="Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar di sela pembukaan rangkaian acara Hari Santri Nasional 2025 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. (Humas Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar di sela pembukaan rangkaian acara Hari Santri Nasional 2025 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. (Humas Kemenag)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Desakan supaya Pemerintah membentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di Kementerian Agama (Kemenag) menguat. Dukungan diantaranya datang dari parlemen. Menag Nasaruddin Umar memberikan lampu hijau terkait pembentukan Ditjen Pesantren tersebut. Seperti diketahui seiring dengan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah oleh Presiden Prabowo Subianto, jumlah unit eselon I di Kemenag berkurang. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) resmi dihapus. Sebagai gantinya Kemenag mengusulkan pembentukan Ditjen Pesantren. Selama ini urusan pesantren dijabat oleh unit eselon II atau direktur. Yaitu Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren PD-Pontren di bawah Ditjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag. Pembentukan Ditjen Pesantren menjadi kado spesial menyambut Hari Santri Nasional (HSN) 2025. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016617407/reaksi-global-terhadap-kondisi-negara-palestina-di-pbb-soroti-dukungan-solusi-untuk-2-negara-demi-perdamaian">Reaksi Global Terhadap Kondisi Negara Palestina di PBB Soroti Dukungan Solusi untuk 2 Negara Demi Perdamaian</a>&nbsp; Pembentukan Ditjen Pesantren tersebut disinggung Menag Nasaruddin Umar saat membuka rangkaian Hari Santri 2025 di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, Nasaruddin mengungkap rencana pemerintah menghadirkan unit eselon I khusus yang menangani pesantren. &ldquo;Selama ini pondok pesantren diurus eselon II. Insya Allah, dalam waktu tidak lama lagi akan keluar ketetapan untuk menjadikannya diurus oleh satu eselon I tersendiri,&rdquo; ujar Nasaruddin dalam keterangannya (25/9). Pembentukan Ditjen Pesantren tersebut sudah dibahas antara Kemenag dengan Kementerian PAN-RB. Bahkan Kemenag sudah menyelesaikan seluruh dokumen yang dipersyaratkan. Termasuk adanya dokumen analisis jabatan (Anjab) sebagai dasar pembentukan Ditjen Pesantren itu. Dia berharap keberadaan Ditjen Pesantren bisa membawa kebaikan untuk pesantren di Indonesia. Nasaruddin mengatakan pesantren sejak dulu dikenal mandiri. &ldquo;Kemandirian ini tidak boleh hilang," kata dia. Namun, bukan berarti pemerintah lepas tangan. Buktinya, Indonesia mempunyai Undang-Undang Pesantren. Kemudian sekarang sedang dalam proses penguatan kelembagaan, dalam bentuk Ditjen Pesantren di Kemenag. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/016617399/daftar-lengkap-pemenang-ballon-dor-dari-1956-hingga-2025-sepanjang-sejarah-sepak-bola-dunia">Daftar Lengkap Pemenang Ballon d&rsquo;Or dari 1956 hingga 2025 Sepanjang Sejarah Sepak Bola Dunia</a>&nbsp; Lebih lanjut Nasaruddin menambahkan soal pelaksanaan HSN 2025. Dia menjelaskan pemilihan Ponpes Tebuireng sebagai lokasi pembukaan Hari Santri 2025 penuh makna. Menurut dia, di Pesantren Tebuireng dimulai Resolusi Jihad yang kemudian menjadi cikal bakal Hari Santri.&nbsp; Dia mengatakan tahun bangsa Indonesia mengenang satu dasawarsa pengakuan negara terhadap santri. &ldquo;Kalau pesantren kuat, bangsa ini juga akan kuat,&rdquo; tegas Nasaruddin. Selain penguatan kelembagaan, pemerintah juga memberi perhatian pada kesejahteraan santri. Menag menyebut program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto kini sudah menyasar pondok pesantren. &ldquo;Santri tidak hanya harus kuat ilmunya, tapi juga sehat jasmani dan tercukupi gizinya. Dengan begitu mereka siap tumbuh sebagai generasi unggul yang bisa tampil di panggung dunia,&rdquo; ujarnya. &nbsp; Sementara itu Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Amien Suyitno menegaskan bahwa Hari Santri bukan sekadar seremonial tahunan. Tetapi momentum memperkuat peran pesantren dalam kehidupan kebangsaan. Melalui Hari Santri, Kemenag menegaskan bahwa pesantren bukan hanya lembaga pendidikan tradisional. Lebih dari itu menjadi pusat pemberdayaan, penguatan moderasi beragama, sekaligus motor kemandirian umat. "Karena itu, penguatan kelembagaan pesantren melalui Eselon I khusus merupakan langkah strategis yang sangat penting,&rdquo; jelas Suyitno. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016617392/menkeu-purbaya-pastikan-anggito-abimanyu-tak-rangkap-jabatan-ketua-lps-dan-sudah-mundur-dari-wakil-menteri-keuangan">Menkeu Purbaya Pastikan Anggito Abimanyu Tak Rangkap Jabatan Ketua LPS dan Sudah Mundur dari Wakil Menteri Keuangan</a>&nbsp; Dia menambahkan, pembukaan Hari Santri 2025 diwarnai tiga agenda utama. Yaitu Halaqah Kebangsaan bertema Memaknai Ulang Resolusi Jihad: Dari Pesantren untuk Kemaslahatan Bangsa. Kemudian Cek Kesehatan Gratis di empat pesantren Jombang. Serta peninjauan Program Makan Bergizi Gratis di dua pesantren. Untuk diketahui puncak peringatan Hari Santri Nasional dirayakan setiap 22 Oktober.

Menag Nasaruddin Umar umumkan pembentukan Ditjen Pesantren sebagai langkah strategis memperkuat peran pesantren di Indonesia.

Menag Nasaruddin Sebut Tidak Lama Lagi Lahir Ditjen Pesantren, Jadi Kado Istimewa Peringatan Hari Santri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/07/ZXzxqN9OTyMzlg3tM7ya9ReMVC1ohqDdvpPSovdO-2974099361.jpg" alt="Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP, Selly Andriany Gantina, menegaskan dukungannya terhadap langkah Kementerian Agama (Kemenag) mempercepat pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Menurutnya, keberadaan Ditjen Pesantren sangat strategis dalam meningkatkan kecerdasan anak bangsa melalui peran penting pondok pesantren. "Keberadaan dari Ditjen Pesantren sangat menolong untuk program pembangunan peningkatan kecerdasan anak bangsa. Maka saya termasuk orang yang sangat setuju untuk percepatan dari pembentukan Ditjen Pesantren, apalagi hari ini kita mengetahui ada satu ditjen yang sudah dilepas yaitu Ditjen PHU (Penyelenggaraan Haji dan Umrah)," kata Selly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9). Ia menilai, pembentukan Ditjen Pesantren seharusnya sudah dilakukan sejak lama, terlebih Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sudah hadir sebagai landasan hukum yang kuat. "Implementasinya itu, sebetulnya agak terlambat. Seharusnya dari beberapa tahun yang lalu sudah dibuat Ditjen Pesantren," ucap Selly. Selain itu, Selly juga menyoroti aspek anggaran yang dialokasikan untuk pesantren. Ia mendorong Kemenag agar memperhatikan secara serius kebutuhan finansial pesantren, sehingga pengembangan lembaga pendidikan berbasis agama ini dapat lebih optimal. Sebelumnya, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafii menyampaikan pihaknya tengah mengebut pembentukan Ditjen Pesantren. Ia berharap, kehadiran Ditjen baru tersebut dapat menjadi kado istimewa pada peringatan Hari Santri pada 22 Oktober 2025 mendatang. "Kalau bisa menjadi kado untuk Hari Santri tanggal 22 Oktober yang akan datang. Kementerian Agama kehilangan Ditjen Haji, tetapi bisa menambah Ditjen Pesantren," ujar Wamenag Muhammad Syafii, Senin (22/9). Syafii menekankan, pembentukan Ditjen Pesantren merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memberikan perhatian lebih pada dunia pesantren. Baginya, pesantren selama ini telah memainkan peran vital dalam pendidikan, dakwah, serta pembinaan umat. "Pesantren adalah kekuatan pendidikan yang perlu mendapat dukungan kelembagaan yang lebih kokoh," pungkasnya. &nbsp;

Komisi VIII DPR RI mendukung pembentukan Ditjen Pesantren untuk meningkatkan pendidikan berbasis agama.

Komisi VIII DPR Dorong Percepatan Pembentukan Ditjen Pesantren Jelang Hari Santri 2025

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/19/OayUkogEmeE9Wu97Il4i6WvoJXOvzBOvclGuXL7H-3613157285.jpg" alt="Paparan menyambut peringatan Hari Santri 2025 yang diselenggarakan Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta, Jumat (19/9). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Paparan menyambut peringatan Hari Santri 2025 yang diselenggarakan Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta, Jumat (19/9). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menyambut Hari Santri 2025, pemerintah menyiapkan kado spesial. Yaitu pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di Kementerian Agama (Kemenag). Ditjen Pesantren itu muncul menggantikan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) yang dihapus. Seperti diketahui Presiden Prabowo Subianto baru saja meresmikan Kementerian Haji dan Umrah. Maka urusan haji dan umrah sudah tidak menjadi kewenangan Kemenag. Akibatnya Ditjen PHU di Kemenag dihapus. Sebagai gantinya Kemenag membentuk unit eselon I yang baru. Yaitu Ditjen Pesantren. Selama ini yang membidangi pesantren di Kemenag adalah pejabat eselon II. Namanya adalah Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD-Pontren), di bawah Ditjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag. Pembentukan Ditjen Pesantren disinggung oleh Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag Thobib Al-Asyhar. Dia mengatakan peringatan Hari Santri tahun ini spesial. Karena setelah tidak ada Dirjen PHU Kemenag, akan dibentuk Ditjen Pesantren. umrahBaca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kuliner/016591646/oleh-oleh-umrah-favorit-jamaah-air-zamzam-kurma-hingga-parfum-arab">Oleh-Oleh Umrah Favorit Jamaah: Air Zamzam, Kurma, hingga Parfum Arab</a> "Insyaallah (Ditjen Pesantren) resmi tahun ini," kata Thobib dalam paparan Hari Santri 2025 di Jakarta (19/9). Dia menegaskan pesantren mempunyai peran signifikan di Indonesia. Pemerintah akan terus memberikan kebijakan yang mendukung pesantren di Indonesia. Dalam kesempatan yang sama Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Amien Suyitno menyampaikan pesantren ikut mendukung program Presiden Prabowo Subianto. Seperti pada saat pembukaan rangkaian Hari Santri 2025 nanti, digelar cek kesehatan gratis (CKG) dan makan bergizi gratis (MBG) di pesantren. "Pembukaan Hari Santri 2025 kita gelar di Tebuireng," kata Suyitno. Dia menuturkan nantinya program CKG dan MBG dilaksanakan di sejumlah pesantren di Jombang, Jawa Timur. Selain itu juga ada kegiatan halaqah membahas isu-isu keagamaan dan masyarakat terkini. Suyitno menegaskan pesantren mempunyai peran penting di Indonesia. Bahkan peran pesantren muncul sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Dia mengatakan pada puncak Hari Santri 2025 nanti digelar malam Bakti Santri Untuk Negeri. "Rencananya akan dihadiri Presiden Prabowo," jelasnya.&nbsp; Pada malam puncak Hari Santri itu Presiden akan menyampaikan kado spesial untuk pesantren atau santri. Suyitno mengatakan dalam Hari Santri 2025 ini, mereka mengusung misi Asta Hasa. "Asta itu delapan. Hasa itu Hari Santri," pungkasnya.

Kemenag mengganti Ditjen Haji dan Umrah dengan Ditjen Pesantren sebagai kado spesial untuk Hari Santri 2025.

Ditjen Haji dan Umrah di Kemenag Dihapus, Diganti Ditjen Pesantren, Jadi Kado Hari Santri 2025