<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari, Candra Mega SariAsisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga, Novia Herawati&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Jatu Rahendarto, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Karir&nbsp;</h1><h1>Selalu Ada yang Baru!</h1>Selamat datang di situs resmi Rekrutmen Jawa Pos&nbsp;Jawa Pos merupakan perusahaan media massa terbesar di Indonesia. Memiliki lebih dari 200 media yang tersebar di seluruh Nusantara. Berbasis di Surabaya dengan sirkulasi lebih dari 400 ribu eksemplar per hari, Jawa Pos telah menjadi media massa yang kreatif, mencetak tren baru, serta mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.&nbsp;Di 2016, Jawa Pos (PT Jawa Pos Koran) untuk kali pertama dalam sejarah membuka rekrutmen secara online. Situs resmi Rekrutmen Jawa Pos ini dapat diakses sepanjang tahun. Berbagai posisi yang tersedia dapat dilihat updatenya di situs ini. Berbagai pengumuman terkait program rekrutmen juga akan hadir. Tim rekrutmen Jawa Pos hanya akan memproses lamaran yang diajukan secara online. Let’s join us!&nbsp;Beberapa posisi telah dibuka! Buruan cek!

karir

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Muhammad Ridwan

KPK mengamankan Bupati Rejang Lebong dalam OTT di Bengkulu. Tim menangkap pelaku dan menyita uang tunai.

Sabik Aji Taufan

KPK Gelar OTT di Bengkulu, Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Diamankan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG-20220530-WA0040.jpg" alt="Yakup (kanan) bersana Bayu Airlangga. Yakup for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Yakup (kanan) bersana Bayu Airlangga. Yakup for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gagalnya Bayu Airlangga menjadi ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPP) Partai Demokrat Jawa Timur berbuntut panjang. Tidak hanya Bayu Airlangga yang keluar dari Demokrat dan bergabung ke Partai Golkar, beberapa sosok juga memilih mundur.  Yang terbaru, Ketua DPC Demokrat Kabupaten Kediri Yakup memutuskan mundur dari partai. Keputusan itu diambil karena alasan yang sama, yakni Bayu gagal maju menjadi ketua Demokrat Jatim.  ”Saya selaku ketua DPC Demokrat Kabupaten Kediri memutuskan mundur setelah melihat hilangnya demokrasi dalam tubuh partai pasca penetapan hasil Musda Demokrat Jatim. Per 26 Mei, saya mundur dari Demokrat,” kata Yakup dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/5).  Yakup mengaku kecewa dengan Partai Demokrat. Dia menilai partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu tidak lagi sesuai dengan platform perjuangan partai terkait proses musda yang tidak demokratis.  Saat Musda Demokrat Jatim lalu, Bayu meraih 25 dukungan DPC, sementara Emil meraih 13 dukungan DPC plus 1 DPD.  ”25 lawan 13 kok dimenangkan yang 13? saya kader yang pernah menjadi ketua ranting, ketua PAC, sekretaris DPC, sampai dengan ketua DPC, selama bersama Demokrat, baru kali ini kami merasakan roh perjuangan kita untuk memperjuangkan demokrasi terasa tidak ada. Untuk itu saya memilih keluar dari Demokrat,” papar Yakup.  Yakup menyatakan, tak lama lagi, sejumlah ketua DPC Demokrat di beberapa daerah di Jatim juga akan mundur. ”Bisa jadi sangat mungkin akan disusul dengan para ketua DPC atau kader Demokrat lainnya juga akan mundur,” kata Yakup.  Yakup juga menyoroti soal pemilihan Emil yang dinilai loyal ke partai. Menurut dia, Bayu jauh lebih loyal dibanding Emil. Sebab, Bayu yang juga menantu Pakde Karwo itu merupakan kader Demokrat.  ”Kalau tidak salah Emil itu dari partai lain loncat ke Demokrat, baru menjadi Plt 2020. Bayu jauh sebelum itu sudah menjadi pengurus Demokrat,” ucap Yakup.

Susul Bayu Airlangga, Ketua DPC Kediri Hengkang dari Partai Demokrat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG-20220422-WA0105.jpg" alt="AHY menandatangani pelantikan Emil Dardak menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur. Istimewa" width="100%">
<figcaption>AHY menandatangani pelantikan Emil Dardak menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak dilantik menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Jatim. Pelantikan itu dilakukan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Surabaya, Jumat (22/4).  Di bawah kepemimpinan Emil, sejumlah tokoh muda langsung bergabung. Pertama adalah putra Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Ali Mannagalli Parawansa yang menjadi wakil ketua.  ”Benar, sebagai salah satu wakil ketua,” kata Mannagalli singkat sebelum memasuki arena pelantikan.  Selain itu, Ali Afandi, anak Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) LaNyalla Mattaliti, juga tercatat di kepengurusan periode 2022–2026 sebagai Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur.  Selain dua putra tokoh di Jatim itu, sejumlah kepala daerah di Jatim juga masuk di pengurus DPD Demokrat Jatim. Ada Bupati Lamongan Yuhronur Efendi yang bergabung. Ada juga Wali Kota Malang Sutiadji, kemudian Bupati Pacitan Indarta Nur Bayuaji.  Selain itu, Wakil Bupati Tuban Riyadi, Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra, dan Wakil Bupati Trenggalek Syah Muhammad Natanegara. Mereka tercatat di jajaran wakil ketua.  Nama kepala daerah lain yang juga bergabung di kepengurusan Emil Dardak, yakni Bupati Mojokerto Ikfina Fatmawati, Bupati Magetan Suprawoto, Wali Kota Madiun Maidi, serta Bupati Ngawi Ony Anwar.  Mereka bersama 170 pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur lainnya, dilantik AHY. Pengurus baru DPD Partai Demokrat Jawa Timur itu 64 persen pengurusnya berusia di bawah 40 tahun.  Turut memberikan sambutan dalam pelantikan kepengurusan baru DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Ketua PWNU Jawa Timur KH Marzuki Mustamar, Ketua PW Muhammadiyah Jawa Timur KH Saad Ibrahim, dan ulama kharismatik Jawa Timur KH Imam Hambali.

Emil Ketua, Anak LaNyalla Mattalitti dan Anak Gubernur Gabung Demokrat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG-20220422-WA0060.jpg" alt="Demonstran di depan kantor DPD Demokrat Jatim. Rafika Yahya/JawaPos.com " width="100%">
<figcaption>Demonstran di depan kantor DPD Demokrat Jatim. Rafika Yahya/JawaPos.com </figcaption>
</figure>JawaPos.com–Puluhan orang memadati kantor DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Jumat (22/4). Mereka melakukan demonstrasi atas tidak terpilihnya Bendahara DPD Demokrat Jatim Bayu Airlangga sebagai Ketua Demokrat Jatim.  Taufik, koordinator aksi mengatakan, pihaknya kecewa akibat tidak terpilihnya Bayu. Mengingat Bayu merupakan kandidat yang memiliki banyak suara untuk menjadi ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur.  ”Kami melihat di DPD Jatim tidak relevan menjadi contoh karena kita tahu mekanisme pemilihan (ketua Demokrat Jatim) itu tidak sesuai,” kata Taufik di lokasi aksi.  Demonstran yang menamakan diri sebagai Gerakan Rakyat untuk Demokrasi Jawa Timur itu menyebut, sebagai sebuah partai, sudah seharusnya Partai Demokrat menjadi contoh dari proses demokrasi. ”Kami simpatisan yang melihat maju dan laju berkembangnya Partai Demokrat dengan tujuan baik. Tapi dalam proses ini tidak pantas menjadi pendidikan politik pada masyarakat,” ucap Taufik.  Taufik menyebut, apa yang dipertontonkan Partai Demokrat saat ini merupakan bukti bahwa ada sikap otoriter. Sehingga Partai Demokrat tak pantas disebut wakil rakyat.  ”DPP Partai Demokrat kami anggap tidak pantas memberi contoh pada kami di Jatim untuk mengajarkan dmeokrasi tapi ini demokrasi rekayasa seperti akrobat sirkus di tengah kebun binatang,” jelas Taufik.  Gerakan Rakyat untuk Demokrasi menyatakan beberapa sikap: <ol> 	<li>Menolak hasil keputusan pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, karena tidak mencerminkan sikap-sikap demokratis dalam pelaksanaannya</li> 	<li>Menuntut kepada DPP Partai Demokrat mengusut semua praktik-praktik kolusif dalam pelaksanaan pemilihan ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur</li> 	<li>Memberikan sanksi yang tegas kepada seluruh panita pelaksanaan Musyawarah Daerah Partai Demokrat Jawa Timur yang telah menyelewengkan tujuan pelaksanaan musda tersebut kepada tujuan-tujuan pribadi dan mengabaikan tuan besar yaitu tujuan Partai Demokrat</li> 	<li>Menuntut tetap tegaknya demokrasi dalam tubuh Partai Demokrat tanpa kolusif dan rekayasa serta berkeadilan</li> 	<li>Menolak praktik pelaksanaan sistem demokrasi terpimpin yang otoriter yang mencerminkan rezim layaknya orde baru pada era reformasi.</li> </ol> Sebelumnya, dalam Musda Demokrat Jatim yang digelar 20 Januari, Bayu Airlangga mendapat dukungan 25 DPC. Sementaraitu, Emil Elestianto Dardak meraih 13 dukungan DPC. Namun, DPP justru memutuskan Emil Dardak sebagai Ketua Demokrat Jatim.

Emil Dardak Jadi Ketua Demokrat Jatim, Simpatisan Bayu Demo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/1650599671124.jpg" alt="Bendahara Demokrat Jatim Bayu Airlangga. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Bendahara Demokrat Jatim Bayu Airlangga. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bendahara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Demokrat Jawa Timur sekaligus calon ketua Demokrat Jatim Bayu Airlangga memutuskan mundur dari Partai Demokrat.  Keputusan itu diambil, setelah Bayu merasa dizalimi terkait hasil Musda DPD Partai Demokrat Jatim. Sebab, dia seharusnya menjadi ketua berdasar pilihan Dewan Perwakilan Cabang (DPC) di tiap kabupaten/kota. Namun Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memilih Emil Dardak menjadi Ketua Demokrat Jatim.  ”Saya memutuskan mundur dari Partai Demokrat per Kamis, 21 April 2022,” kata Bayu dalam keterangannya yang diterima pada Jumat (22/4).  Menantu mantan Gubernur Jatim Soekarwo (Pakde Karwo) itu menegaskan, keputusan mundur ini sebagai bentuk tanggung jawab kepada 25 DPC. Ke-25 DPC itu telah memberikan suaranya kepada Bayu.  ”Saya beberapa kali setelah pengumuman Musda ditawari sejumlah jabatan pengurus di Demokrat Jatim. Tapi saya menolak itu, sebagai bentuk rasa prihatin saya atas matinya demokrasi di Demokrat dan tanggung jawab kepada 25 DPC yang mendukung saya selama ini,” papar Bayu.  Sebelum mundur, dia menyampaikan terima kasih kepada seluruh 25 DPC yang berjuang mendukungnya saat Musda. Secara khusus, Bayu juga menyampaikan terima kasih kepada adik AHY, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).  ”Saya terima kasih kepada seluruh DPC dan khusus kepada Mas Ibas, matur nuwun yang selama ini telah mau turun dan mendengar aspirasi dari akar rumput Demokrat di Jatim. Saya mohon maaf juga kepada seluruh keluarga besar Partai Demokrat jika ada perbuatan saya yang tidak sengaja kurang berkenan,” ujar Bayu.  Dia menegaskan, keputusan mengundurkan diri dari Partai Demokrat sudah bulat. Sebab, merasa dizalimi saat Musda (Musyawarah Daerah) Demokrat Jatim.  ”Bagi saya, ketika saya dan para DPC pendukung saya dizalimi terkait Musda, tidak ada pilihan lain selain mundur dari partai. Kita ingat, saat pembukaan Musda, Ketum AHY menjanjikan demokratis. Tapi bisa dinilai publik sendiri, bagaimana hasil Musda Demokrat Jatim,” jelas Bayu.  Padahal, sebelum mundur, dia meyakini Partai Demokrat sebagai partai yang demokratis. Sehingga saat hasil Musda Demokrat Jatim tidak demokratis, tidak ada pilihan lain selain mundur.  ”Ada tanggung jawab moral dan etika kepatutan berpolitik. Batas kepatutan itu tidak boleh diterjang seenaknya. Sebagai seorang kader yang menjunjung asas demokrasi, ketika demokrasi itu sendiri tidak ada di partai, saya memutuskan mundur dari Demokrat,” ucap Bayu.  Menurut dia, Dewan Perwakilan Pusat (DPP) terkesan tidak memandang kondisi akar rumput di Demokrat Jatim. Tidak pernah ada komunikasi langsung dari Ketum AHY kepada akar rumput atau DPC.  ”Kalau memang ketum menginginkan seorang figur untuk memimpin Demokrat Jatim, sebaiknya sejak awal tidak perlu Musda. Ajak bicara saya dan DPC pendukung saya, daripada harus dikecewakan di akhir, apalagi pengumuman SK itu hanya diumumkan ketua BPOKK dan Sekjen,” terang Bayu.  Dalam Musda Demokrat Jatim pada 20 Januari, Bayu Airlangga mendapat dukungan 25 DPC. Sementara, Emil Elestianto Dardak meraih 13 dukungan DPC. Namun, DPP justru memutuskan Emil Dardak sebagai Ketua Demokrat Jatim.

Tak Terpilih Jadi Ketua, Bayu Airlangga Mundur dari Demokrat Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/1649944288440.jpg" alt="Ilustrasi Partai Demokrat. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Partai Demokrat. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–DPC Partai Demokrat Mojokerto minta DPP menunda pelantikan pengurus DPD Partai Demokrat Jawa Timur. Permintaan itu disampaikan karena peraturan organisasi (PO) Musda Demokrat Jatim bermasalah.  Ketua DPC Demokrat Kabupaten Mojokerto Ayub Busono menilai pelantikan Emil Dardak tidak sah. ”Pasca Musda, hakekatnya sudah selesai karena amanat AD/ART. Tapi apakah bisa pelantikan dilakukan? jawabannya jelas belum. DPP harus menyelesaikan dulu payung hukum Musda yaitu PO yang berdasar AD/ART, kalau sampai ada pelantikan, sekali lagi itu tidak sah karena melangkahi ketentuan,” papar Ayub pada Kamis (14/4).  Ayub menjelaskan, Musda Demokrat yang digelar tidak hanya di Jatim sudah tidak sesuai AD/ART. Jika Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih nekat melantik Emil Dardak, sama saja melanggar aturan partai.  ”Musda kan sudah tidak sesuai AD/ART, DPP harus menyelesaikan, khususnya di Jatim dengan sebaik-baiknya. Dilihat itu PO, agar dicermati, apakah benar bisa pelantikan. Legal standing partai yaitu AD/ART, kalau PO saja tidak tepat waktu sesuai AD/ART, tentu saya pertanyakan keabsahannya PO. Sebelum itu diselesaikan, jangan ada pelantikan,” jelas Ayub.  Bila pelantikan tetap dilakukan, Ayub menilai AHY bertindak tidak sesuai dengan semangat Partai Demokrat yang harus tunduk dan patuh pada aturan. ”Musda yang menetapkan Emil Dardak, kalau masih nekat melantik, berarti DPP Demokrat melanggar aturan yang dibuat sendiri. Menurut saya aib sekali kalau itu terjadi. Karena dibuat sesuatu yang tidak sesuai ketentuan, sangat amat merugikan Demokrat, semua akan bersedih dengan kondisi itu,” terang Ayub.  Ayub menegaskan, payung hukum organisasi kepartaian adalah AD/ART. Ketum dan jajaran petinggi DPP Demokrat diminta mematuhi aturan tersebut.  ”Pelantikannya tidak sah, karena payung hukum ditabrak DPP. Kalau itu sampai ditandatangani keputusan pelantikan, apa Ketum itu baca tidak, benar atau tidak, harus diteliti detail, itu sebuah kecerobohan AHY. Kalau nekat dilantik, bisa jadi ini pengurus ilegal, tidak sejalannya PO dan AD/ART,” ucap Ayub.  Hal serupa disebutkan Sekretaris DPC Demokrat Kabupaten Malang Joshua Sebayang. Dia mencatat terlalu banyak permasalahan dalam Musda Demokrat Jatim. Menurut dia, AHY ceroboh dalam mengelola Partai Demokrat Jatim.  ”Panitia BPOKK tidak pernah melakukan penjaringan ketua DPD Demokrat Jatim berdasar AD/ART. H-7 tidak pernah ada pengumuman Musda Demokrat Jatim diikuti dua calon. Kita justru tahunya dua calon saat pembukaan saat ketum sambutan. Padahal yang maju nyalon hanya Bayu Airlangga,” kata Joshua.  Dia mempertanyakan kemampuan AHY dalam mengatur partai. AHY dinilai tak sama seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika menjadi ketua umum.  ”Pertanyaannya, ketum paham gak terkait kondisi partai di Jatim? Caranya mengelola partai tidak menjiwai semangat budaya, tradisi sejak zaman SBY. Kalau Jatim ini wilayah strategis dan harus dimenangkan, mestinya ketum mengelolanya bukan awur-awuran,” ujar Joshua.  Tidak hanya itu, Joshua melihat keganjilan saat DPP mengumumkan SK Ketua Demokrat Jatim hasil Musda. ”Penyampaian hasil Musda dinyatakan oleh Sekjen dan BPOKK, bukan dari ketum. Ini keputusan politis terkait partai di Jatim ke depannya, bagaimana bisa mengumumkan seperti orang jagongan di peternakan kuda, apa ini keputusan resmi partai, ini jadi aneh,” ungkap Joshua.  Joshua menambahkan, apa yang diputuskan DPP sangat bersebrangan dengan akar rumput di Jatim. Dia juga menilai, AHY tidak pernah berkomunikasi dengan kader di bawah.  ”Ini kok sangat tidak profesional, partai dikelola dengan cara tidak profesional. Pemaksaan kehendak, tahap Musda dilalui cara yang tidak wajar. DPP itu hadir di Jatim punya misi, bukan menggelar Musda untuk kepentingan partai, tapi mendudukkan orang, ini yang gak boleh,” kata Joshua.

Demokrat Mojokerto Minta Pelantikan Pengurus Jatim Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG_20220407_143223.png" alt="Emil Dardak dan Bayu Airlangga. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Emil Dardak dan Bayu Airlangga. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Terpilihnya Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Jatim menimbulkan respons beragam.  Sebab, Emil yang ditunjuk oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dipertanyakan banyak pihak. Mengingat, Bayu Airlangga meraih dukungan 25 DPC dan Emil Dardak meraih 13 DPC.  Salah satu pihak yang memberikan respons adalah Sekretaris DPC Demokrat Kabupaten Kediri M. Zaini. Dia melihat penetapan Emil itu merupakan keputusan tertinggi yang harus dihormati serta tidak patut dipersoalkan.  ”Kami tegak lurus mendukung keputusan Ketua Umum AHY. Ketika posisinya saat ini ketum sudah memutuskan Mas Emil sebagai ketua terpilih, keputusan ketum menjadi keputusan tunggal yang harus kami hormati dan kami tunduk, kami anggap sebagai sebuah keputusan tertinggi, jadi tidak ada alasan keputusan ketum untuk kita pertanyakan kembali,” kata Zaini, Kamis (7/4).  Dia menegaskan, Emil Dardak ditunjuk sebagai ketua DPD Demokrat Jatim menjadi keputusan yang tepat. Zaini yakin Partai Demokrat lebih maju dan unggul.  Menurut dia, Emil Dardak memiliki bangunan jejaring akar rumput yang kokoh. Hal ini penting dalam rangka mengakomodir simpati dan dukungan kepada Partai Demokrat.  ”Keputusan Ketum AHY merupakan keputusan terbaik untuk kebesaran, kemajuan, dan kejayaan Partai Demokrat khususnya di Jawa Timur,” ujar Zaini.  Zaini meminta seluruh jajaran pengurus di setiap lapisan, mulai tingkat ranting dan PAC tetap kompak, solid, dan tegak lurus mendukung keputusan AHY. Selama berkeliling ke berbagai Pengurus Anak Cabang (PAC) di tiap kecamatan, rata-rata kader mengikuti permintaan AHY.  ”Saya juga sudah keliling ke PAC terkait masalah penetapan Mas Emil oleh ketum, setelah saya temui, rata-rata mengikuti segala keputusan yang diputuskan ketum AHY, itu fixed,” ucap Zaini.  Hal berbeda disampaikan Ketua DPC Demokrat Kabupaten Kediri Yakup. Dia mempertanyakan keputusan Badan Pembna Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) yang memutuskan untuk memilih Emil sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jatim. Sebab, Emil sempat menjadi kader partai lain sebelum memutuskan bergabung ke Partai Demokrat.  Hal itu jelas berbeda dengan Bayu Airlangga, calon lain yang didukung beberapa DPC untuk menjadi ketua DPD. Menurut Yakup, Bayu yang juga menantu mantan Gubernur Jatim Soekarwo itu sangat loyal dengan Demokrat.  ”BPOKK melihat Emil mampu karena loyal. Memangnya Mas Bayu nggak loyal? Coba lihat, apakah Mas Emil kader asli Demokrat? Pernah di beberapa partai, saya kira kalau alasan DPP loyalitas tidak masuk akal. Mas Bayu jelas membesarkan Demokrat lebih lama,” tutur Yakup pada Rabu (6/4).  Yakup juga menyinggung jumlah dukungan saat Musda Demokrat Jatim. Dalam Musda yang digelar 20 Januari, Bayu Airlangga meraih dukungan 25 DPC, unggul jauh atas Emil Dardak yang meraih 13 dukungan DPC. Tidak hanya itu, Yakup juga mempertanyakan, kapan Emil Dardak mendaftar sebagai Bacalon Ketua Demokrat Jatim.

Beda Pendapat Demokrat Kediri Soal Ketua Demokrat Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/1649314571360.jpg" alt="Pelaksanaan Musda Partai Demokrat. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Pelaksanaan Musda Partai Demokrat. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Musyawarah Daerah DPD Partai Demokrat Jawa Timur dinilai tidak berpayung hukum. Hal itu menyusul keputusan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menunjuk Emil Elestianto Dardak sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jatim.  Ketua DPC Jember Zarkasi menyebut, peraturan organisasi (PO) yang dijadikan acuan saat Musda Demokrat bermasalah. Sehingga Musda Demokrat Jatim tak memiliki payung hukum.  ”Jadi PO ini bermasalah, tidak hanya untuk Musda Demokrat Jatim saja loh ya, bisa dilihat sendiri,” ujar Zarkasi pada Kamis (7/4).  Dalam Musda tersebut, PO yang dijadikan dasar saat Musda yakni PO 02/2021. PO tersebut, diklaim Zarkasi bertentangan dengan AD/ART partai yang ditetapkan saat Kongres 15 Maret 2020.  Alasan PO tersebut ditentang, karena penetapannya melebihi satu tahun. Padahal dalam AD/ART maksimal satu tahun. PO itu baru disahkan 3 Mei 2021.  Dijelaskan Zarkasi, dalam amanat AD/ART pasal 100 ayat 3, tentang peralihan berbunyi PO berdasar AD/ART yang ditetapkan paling lambat setahun sejak anggaran ini ditetapkan, kemudian dijabarkan lagi dalam peraturan peralihan ART, semua peraturan organisasi (PO) ditetapkan selambat-lambatnya setahun sejak AD/ART ditetapkan.  Artinya, lanjut Zarkasi, PO sudah melampaui ketentuan. Sehingga selama 14 bulan, apa yang dilakukan Partai Demokrat tidak sesuai dengan AD ART pasal 96.  ”AD/ART 15 Maret 2020, lalu PO ditetapkan 3 Mei 2021. Artinya sudah melampaui ketentuan, berati 14 bulan tidak sesuai dengan AD/ART pasal 96. Tidak sesuai pasal peralihan AD/ART di pasal 100. Saya mohon maaf, pimpinan DPP saya membaca secara tekstual yang dibuat PO itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan. Jadi PO ini tidak senafas sejalan dengan amanat,” sambung dia.  Mantan Kepala Inspektorat Jatim itu menyebut, karena PO tidak sesuai amanat AD/ART, Musda tidak memiliki payung hukum.  ”Artinya ya gak punya payung hukum, Musda ini gak punya payung hukum sah atau tidak saya kembalikan ke DPP. Tapi ini jelas tidak sesuai. Induk segala induk rohnya demokrat itu AD/ART saat Kongres 15 Maret 2020,” tegas Zarkasi.  Tidak hanya itu, Zarkasi mengatakan, DPP tidak bisa membaca suasana demokrasi saat Musda. Padahal, platform Partai Demokrat jelas menjunjung demokrasi.  Dia menyarankan untuk menetapkan fit and proper test dengan memperhitungkan hasil Musda. ”Di dalam pembukaan AD/ART Partai Demokrat alenia ke-6, bunyinya rakyat ingin didengar suaranya, serta kebebasan demokrasi terbuka. Bagaimana itu dijalankan DPP, wong internal saja tidak diberi kesempatan,” papar Zarkasi.  Zarkasi juga menyinggung pernyataan Ketua BPOKK (Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan) Partai Demokrat yang menyebut Emil lebih loyal kepada AHY. Menurut Zarkasi, jika Emil loyal ke AHY, seharusnya akar rumput di Jatim loyal juga ke Emil.  ”Loyalitas yang bagaimana? Loyalitas yang pertama itu ke partai, setelah ke partai baru ke person. Loyalitas ke partai ditunjukkan dengan menjunjung tinggi AD/ART. Kompetitor (Emil) sudah satu tahun beberapa bulan jadi Plt DPD kok baru didukung hanya 13 DPC? Berarti tidak memberi perhatian yang lebih ke partai. Kalau ke person itu urusan orang per orangan,” ucap Zarkasi.  Sebelumnya, Musda Demokrat Jatim digelar 20 Januari. Bayu Airlangga meraih dukungan 25 DPC dan Emil Dardak meraih 13 DPC. DPP Demokrat memutuskan Emil Dardak sebagai Ketua Demokrat Jatim.  Penunjukkan Emil itu mendapat perlawanan dari DPC pemilik suara yang mendukung Bayu Airlangga. Mereka menyebut DPP yang dipimpin AHY tidak demokratis.

Kader Jember Sebut Musda Demokrat Tidak Berpayung Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG-20220121-WA0006.jpg" alt="Bayu Airlangga (kiri) berjabat tangan dengan Emil Dardak pada musda, Kamis (20/1). Istimewa" width="100%">
<figcaption>Bayu Airlangga (kiri) berjabat tangan dengan Emil Dardak pada musda, Kamis (20/1). Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tunjuk Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menjadi Ketua DPD Demokrat Jatim. Keputusan itu memunculkan respons berbagai pihak.  DPC Partai Demokrat Nganjuk, misalnya. Sekretaris DPC Demokrat Nganjuk Endah Sri Murtini mengklaim pihaknya solid serta menerima hasil keputusan Musda VI. Hasil Musda VI menetapkan Emil Elestianto Dardak sebagai ketua DPD Demokrat Jatim.  ”Sejak ditetapkan Mas Emil sebagai ketua DPD, kami tidak ada masalah, tidak ada gejolak, kami baik-baik saja, tidak ada kisruh-kisruh sebagaimana yang beredar,” kata Endah pada Rabu (6/4).  Endah menegaskan, penunjukan Emil sebagai pemimpin Demokrat Jatim telah melalui sejumlah tahap. Sehingga, penetapan Emil sebagai Ketua DPD Demokrat Jatim sudah benar dan wajib ditaati.  ”Kontestasinya sudah selesai, sekarang waktunya kembali bekerja, apalagi sekarang verifikasi parpol,” tutur Endah.  Disinggung soal perbedaan pandangan terkait hasil Musda VI, dia melihat hal itu merupakan hal yang wajar. Namun, Endah mengingatkan hal lain yang lebih penting, yakni soliditas partai menghadapi Pemilu 2024.  ”Sekarang roda kepemimpinan Jawa Timur diserahkan ke Mas Emil, seyogyanya, demi kebesaran partai kita perlu menatap masa depan untuk persiapan 2024,” ucap Endah.  Di sisi lain, Ketua DPC Demokrat Nganjuk M. Fauzi Irwana mengaku kecewa usai penunjukan Emil Dardak sebagai ketua Demokrat Jatim. Fauzi menyebut, janji DPP soal musda berjalan demokrasi hanya omong kosong.  ”Tentu kita kecewa, apa yang disampaikan di awal bahwa pemilihan ketua secara demokrasi, tapi nyatanya seperti ini. Teman-teman 25 DPC sangat kecewa dengan keputusan ini,” kata Fauzi.  Fauzi mengatakan, DPC-DPC pendukung Bayu Airlangga tidak dijelaskan di mana letak kekurangan Bayu. Apalagi, soal jumlah dukungan juga terpaut jauh.  ”Musda 20 Januari, 25 DPC lawan 13 DPC itu harusnya jadi pertimbangan. Kalau soal loyalitas, boleh diadu, Mas Bayu loyal ke AHY. Apalagi saat KLB. Jauh, lebih loyal Mas Bayu,” tegas Fauzi.  Selain Fauzi, Yakup, Ketua DPC Demokrat Kabupaten Kediri juga merasa kecewa. Dia mempertanyakan keputusan Badan Pembna Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) yang memutuskan memilih Emil sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jatim. Sebab, Emil sempat menjadi kader partai lain sebelum memutuskan bergabung ke Partai Demokrat.  Menurut Yakup, Bayu yang juga menantu Mantan Gubernur Jatim Soekarwo ini sangat loyal dengan Demokrat. ”Coba lihat, apakah Mas Emil kader asli Demokrat? Pernah di beberapa partai, saya kira kalau alasan DPP loyalitas tidak masuk akal. Mas Bayu jelas membesarkan Demokrat lebih lama,” papar Yakup.  Sementara itu sebelumnya, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya dan anggota Komisi IX DPR Lucy Kurniasari menyatakan mendukung keputusan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menetapkan Emil Elestianto Dardak memimpin DPD Demokrat Jatim.  ”Sebagai kader saya harus tunduk, patuh, dan tegak lurus mendukung keputusan ketua umum,” kata Lucy Kurniasari seperti dilansir dari Antara.  Menurut dia, keputusan tersebut selayaknya harus dipandang sebagai yang terbaik untuk mengembalikan kejayaan Partai Demokrat, khususnya di Jawa Timur.  ”Pilihan saya kepada Bayu Airlangga pada Musda Jatim saat itu merupakan bagian dari demokrasi. Namun perbedaan pilihan bukan membuat jarak dan terkotak-kotak. Mari bersama-sama demi kejayaan partai,” kata Lucy.  Untuk itu, lanjut dia, sudah saatnya melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi untuk menyongsong tahun politik. ”Mari bersatu untuk mencapai kemenangan Partai Demokrat pada 2024,” ujar Lucy.

AHY Tunjuk Emil Pimpin Demokrat Jatim, Arus Bawah Kisruh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/1649233459828.jpg" alt="Emil Dardak. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Emil Dardak. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Keputusan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menunjuk Emil Elestianto Dardak sebagai ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur masih disesalkan beberapa pihak. Yang terbaru, beberapa DPC menanyakan loyalitas Emil Dardak.  Salah satunya Yakup, ketua DPC Demokrat Kabupaten Kediri. Dia mempertanyakan keputusan Badan Pembna Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat yang memutuskan memilih Emil sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jatim. Sebab, Emil sempat menjadi kader partai lain sebelum bergabung ke Partai Demokrat.  ”Hal ini jelas berbeda dengan Bayu Airlangga, calon lain yang didukung beberapa DPC untuk menjadi ketua DPD. Bayu sangat loyal dengan Demokrat,” ujar Yakup.  ”BPOKK melihat Emil mampu karena loyal. Memangnya Mas Bayu nggak loyal? Coba lihat, apakah Mas Emil kader asli Demokrat? Pernah di beberapa partai, saya kira kalau alasan DPP loyalitas tidak masuk akal. Mas Bayu jelas membesarkan Demokrat lebih lama,” tambah dia pada Rabu (6/4).  Yakup juga menyinggung jumlah dukungan saat Musda Demokrat Jatim. Dalam Musda yang digelar 20 Januari, Bayu Airlangga meraih dukungan 25 DPC, unggul jauh atas Emil Dardak yang meraih 13 dukungan DPC. Tidak hanya itu, Yakup juga mempertanyakan, kapan Emil Dardak mendaftar sebagai Bacalon Ketua Demokrat Jatim.  ”Bahwa dalam musda penetapan bacalon diputuskan dan ditetapkan DPP selambat-lambatnya 7 hari sebelum musda. Lah ini, kita semua sampai H-1 pelaksanaan musda setahu kita hanya Mas Bayu yang telah mendaftar, karena tidak pernah disampaikan Mas Emil mendaftar. Tahu-tahu pas pelaksanaan musda diumumkan ada dua calon,” ungkap Yakup.  Dia menyayangkan sikap tidak demokratis Tim 3 DPP yang dimotori Ketum AHY, Sekjen Teuku Rafli Harsya, dan Ketua BPOKK Herman Khaeron dalam penentuan ketua Demokrat Jatim.  ”Saat sambutan, Pak Ketum menyampaikan musda akan berjalan demokratis, tapi nyatanya berlawanan dengan arti demokratis itu sendiri,” ucap Yakup.  Hal serupa diungkapkan Ketua DPC Demokrat Nganjuk, M. Fauzi Irwana. Dia mengaku kecewa usai penunjukan Emil Dardak sebagai Ketua Demokrat Jatim.  Fauzi menyebut, janji DPP soal musda yang demokrasi hanya omong kosong. ”Tentu kita kecewa, apa yang disampaikan pada awal bahwa pemilihan secara demokrasi, nyatanya seperti ini. Teman-teman 25 DPC sangat kecewa dengan keputusan ini,” kata Fauzi.  Dia mengatakan, DPC-DPC pendukung Bayu Airlangga tidak dijelaskan di mana letak kekurangan Bayu. Apalagi, soal jumlah dukungan juga terpaut jauh.  ”Kita gak tahu letak kekurangan Bayu tidak terpilih di mana? Mereka mengacu ke PO, kita Musda 20 Januari, 25 DPC lawan 13 DPC itu harusnya jadi pertimbangan. Kalau soal loyalitas, boleh diadu, Mas Bayu loyal ke AHY. Setiap Mas Bayu turun ke lapangan selalu menyampaikan loyal ke AHY, apalagi saat KLB dulu. Kalau Emil sama Bayu, ya jauh, lebih loyal Mas Bayu,” tegas Fauzi.  Fauzi menyebut, ada potensi Demokrat di Jatim terbelah akibat DPP tidak mendengarkan aspirasi di bawah. Di antaranya, beberapa memilih mundur dari kepengurusan atau malah pindah partai.  ”Kalau DPP tidak mendengarkan aspirasi bawah, sangat potensi pengurus mundur atau pindah partai. Sebenarnya Ketum AHY baik, tapi saya kira ada pihak yang jadi begal politik, ya yang ada di sekitar Mas AHY itu yang mempengaruhi. Toh kemarin kenapa bukan Mas AHY yang ngumumin? Kok malah BPOKK? Kita prinsip loyal sama Mas AHY,” ucap Fauzi.

Pernah Gabung Partai Lain, Loyalitas Emil Dardak Dipertanyakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG-20220127-WA0006.jpg" alt="Bayu Airlangga. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Bayu Airlangga. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Nama Bayu Airlangga makin kuat menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Timur. Terlebih setelah mengantongi dukungan dari 25 DPC se-Jatim.  Dukungan itu diberikan pada Musyarawah Daerah VI pada Kamis (20/1). Alasan para ketua DPC se-Jatim memberi dukungan kepada Bayu adalah demi menjaga soliditas Partai Demokrat Jatim menghadapi Pemilu 2024.  Salah satu yang memberi dukungan adalah Ketua DPC Demokrat Nganjuk M. Fauzi Irwana. Dia mengungkapkan, Bayu Airlangga saat ini menunggu tahap fit and proper test.  Tahap itu dilakukan di hadapan tim 3 yang terdiri atas Ketum, Sekjen, serta kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat. Rencananya fit and proper test itu dilakukan pada 31 Januari.  ”Untuk tahap fit proper test saya punya keyakinan Mas AHY sebagai ketum akan mempertimbangkan Mas Bayu sebagai Ketua DPD Jatim,” kata Fauzi pada Kamis (27/1).  Fauzi berharap Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendengar suara mayoritas pendukung. Apalagi Bayu mengantongi suara 25 dari 38 DPC se-Jatim.  Dari dukungan itu, Bayu lolos dalam pencalonan ketua. Raihan dukungan itu diklaim terbesar sepanjang pelaksanaan Musda Demokrat di seluruh Indonesia.  ”Saya yakin musda sudah dilaksanakan dengan baik dan bagus, harapan kita di Ketum AHY juga akan memperhatikan suara dari teman-teman DPC. Karena sebelum musda kita juga pernah acara dengan Mas Ketum AHY di Trawas,” papar Fauzi.  Menurut Fauzi, AHY dalam musda meminta pemilihan ketua DPD harus demokratis dan positif. Dukungan suara terbanyak merupakan salah satu indikator sesuai arahan pucuk pimpinan tertinggi partai berlambang mercy tersebut. Sebagai bukti kekuatan grass root Partai Demokrat di Jawa Timur.  ”Kita yakin betul nanti orang yang paling tepat menakhodai di Jatim untuk Partai Demokrat ini tentu Mas Bayu. Kita akan memberikan yang terbaik pada 2024 untuk Mas Ketum mencalonkan presiden pada 2024,” ujar Fauzi.  Bayu Airlangga, lanjut Fauzi, paket lengkap dari seluruh unsur arahan AHY. Sebab, selain mendapat dukungan suara cukup besar, Sekretaris DPD Demokrat Jatim sekaligus Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim itu juga merupakan representasi sosok milenial berwawasan luas dan memiliki tekad membesarkan partai sepenuh hati.  ”Sudah sangat memenuhi sekali. Artinya bahwa Mas Bayu juga punya cita-cita membesarkan Partai Demokrat di Jatim. Tentunya akan memberikan hal terbaik untuk Jatim khususnya pada Pemilu 2024 untuk kemenangan Mas AHY dan Partai Demokrat,” ujar Fauzi.  Sehingga, dia menambahkan, bila nanti Bayu Airlangga ditetapkan menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Jatim oleh DPP, mesin penggerak partai langsung gas karena semua sudah siap.  ”Sebelum Musda pun sudah sering komunikasi koordinasi saat Bayu turun ke wilayah-wilayah. Selama ini, itu yang dilaksanakan. Maka terjadi kekompakan, kesolidan, kerukunan antar teman-teman DPC selama ini. Yang kita rasakan seperti itu. Kami solid berkat Mas Bayu Airlangga,” jelas Fauzi.  Menurut Fauzi, menantu mantan Gubernur Jatim Soekarwo tersebut, merupakan sosok santun dan memiliki kedekatan dengan arus bawah. Tak hanya jelang musda saja namun sejak beberapa tahun sebelumnya.  ”Selama ini, Mas Bayu dekat dengan teman-teman DPC. Kedekatan dalam arti nggak hanya jelang Musda. Jauh sebelum Musda itu sudah memang sering turun,” ujar Fauzi.  Selain itu, Bayu juga disebut memahami karakter DPC di wilayah masing-masing. Pria 30 tahun itu memiliki kepedulian tinggi. Kehadiran Bayu juga makin mempererat hubungan silaturahmi dan keakraban antar DPC. ”Teman-teman DPC jadi lebih saling mengenal satu sama lain,” ucap Fauzi.

Jadi Calon Ketua Demokrat, Bayu Airlangga Jalani Fit and Proper Test

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dpd demokrat jatim

Berita Terkini