<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/24/banjir-3558456114.jpg" alt="Banjir Ciamnggung Sumedang. (Pemkab Sumedang)" width="100%">
<figcaption>Banjir Ciamnggung Sumedang. (Pemkab Sumedang)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah Kabupaten Sumedang menerima bantuan penanganan banjir dari Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno dan Anggota DPR RI Farah Puteri Nahlia, yang disalurkan secara terintegrasi melalui aplikasi Si Tabah (Sistem Informasi Tanggap Bencana dan Musibah). Bantuan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila di Kecamatan Cimanggung, Selasa (18/3/2025). &ldquo;Atas nama Pemerintah Daerah, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan ini. Semoga bencana ini menjadi yang terakhir dan masyarakat dapat terbantu dengan adanya bantuan ini,&rdquo; ujar Wabup Fajar Aldila. Aplikasi Si Tabah menjadi platform utama dalam pendataan dan distribusi bantuan untuk warga terdampak banjir yang melanda empat desa di Kecamatan Cimanggung. Banjir terjadi akibat luapan Sungai Cimande pada Kamis (13/3/2025), merendam ratusan rumah di Desa Cihanjuang, Sukadana, Sindanggalih, dan Sindangpakuon, dengan ketinggian air mencapai 30 cm hingga 1 meter. Lebih dari 200 kepala keluarga (KK) terdampak akibat bencana ini. Wabup Fajar menegaskan bahwa Si Tabah akan terus dikembangkan agar tidak hanya mencatat bantuan masuk, tetapi juga memantau pengeluaran dan kebutuhan dalam masa tanggap darurat maupun pemulihan. &ldquo;Kami berencana mengembangkan aplikasi Si Tabah agar mencakup kegiatan serta perbelanjaan yang dibutuhkan dalam penanganan bencana. Dengan begitu, segala bentuk bantuan dan pengeluarannya dapat tercatat dengan transparan dan akuntabel,&rdquo; jelas Fajar. Sementara itu, Farah Puteri Nahlia menyampaikan empati atas musibah yang menimpa warga Cimanggung, sekaligus mengapresiasi gerak cepat Pemkab Sumedang dan para relawan dalam proses evakuasi dan pemberian bantuan awal. &ldquo;Saya turut prihatin atas musibah banjir yang melanda saudara-saudara kita di Cimanggung. Semoga warga yang terdampak diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi cobaan ini,&rdquo; ucap Farah. Ia menyerahkan bantuan uang tunai kepada Pemkab Sumedang yang akan digunakan untuk mendukung pemulihan infrastruktur serta penyediaan logistik darurat. Farah berharap bantuan tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat. Tak hanya bersifat tanggap darurat, Farah juga menyoroti pentingnya upaya mitigasi jangka panjang. Ia mendorong Pemkab Sumedang untuk melanjutkan program normalisasi Sungai Cimande, perbaikan sistem drainase, peninggian tanggul, serta penghijauan kawasan hulu sungai. &ldquo;Penanganan komprehensif sangat diperlukan agar bencana seperti ini tidak terus berulang. Saya mendorong kolaborasi erat antara pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat dalam menjaga ekosistem sungai dan membangun infrastruktur yang lebih tangguh terhadap risiko banjir,&rdquo; pungkasnya.

Bantuan banjir Cimanggung dari Eddy Soeparno dan Farah Nahlia disalurkan via aplikasi Si Tabah. Pemkab Sumedang siapkan langkah mitigasi.

Pemkab Sumedang Gunakan Aplikasi Si Tabah untuk Salurkan Bantuan Banjir Cimanggung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/20/kunjungan-wakil-mpr-3JPG-1774092891.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno (dua dari kiri) saat melakukan kunjungan kerja ke PLTSa Benowo, Surabaya, Rabu (19/3). (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno (dua dari kiri) saat melakukan kunjungan kerja ke PLTSa Benowo, Surabaya, Rabu (19/3). (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Inovasi pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang diterapkan Pemerintah Kota Surabaya, menuai apresiasi dari&nbsp;Wakil Ketua&nbsp;MPR Eddy Soeparno. Dalam kunjungan kerjanya ke&nbsp;Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Benowo, Surabaya, Rabu (18/3), Eddy mengaku ingin melihat proses penguraian sampah menjadi energi terbarukan di Kota Pahlawan. "Kita tahu&nbsp;permasalahan sampah hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Apabila tidak terkelola dengan baik, akan berakhir menjadi sampah di bantaran sungai dan lainnya," tutur Eddy dalam keterangannya. Ia menilai pengolahan sampah di PLTSa Benowo yang mengubah sampah menjadi listrik sangat bermanfaat dalam mengurangi volume sampah secara drastic. Tentunya tanpa menghasilkan limbah tambahan. Eddy lantas menyebut Surabaya sebagai satu-satunya kota yang berhasil menerapkan pengelolaan sampah menjadi energi terbarukan di Indonesia. Oleh karena itu, ia mengapresiasi inovasi tersebut.&nbsp; "Saya sudah melihat beberapa pengolahan sampah, baik di dalam maupun di luar negeri. Terobosan ini patut diacungi jempol karena bisa menjadi model pengelolaan sampah di kota-kota besar lainnya," imbuhnya. Eddy mengungkapkan bahwa hasil kunjungan ke PLTSa Benowo akan dibahas secara nasional bersama berbagai elemen pemerintah. MPR dapat melakukan perubahan atau evaluasi terkait permasalahan sampah. "Ini adalah bagian dari manajemen sampah yang akan kami dalami dan tindak lanjuti untuk menjadi pembahasan dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Menko Pangan," imbuh Politikus PAN itu. &nbsp;

Inovasi pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang diterapkan pemkot Surabaya menuai apresiasi dari Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Apresiasi PLTSa Benowo Surabaya, Bisa Ubah Sampah Jadi Listrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/07/kompor-listrik-2406458280.jpg" alt="Penggunaan kompor listrik dinilai langkah tepat mengurangi beban subsidi APBN. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Penggunaan kompor listrik dinilai langkah tepat mengurangi beban subsidi APBN. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Eddy Soeparno menyatakan bahwa kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penggunaan kompor listrik merupakan langkah yang baik untuk mengurangi ketergantungan terhadap subsidi dan impor LPG yang membebani anggaran negara. Ia juga menilai bahwa penggunaan kompor listrik dapat membawa dampak positif bagi konsumsi energi masyarakat. &ldquo;Kebijakan alat masak listrik, saya kira itu ide yang bagus. Apalagi jika kita lihat dari sisi ekonominya, ini tidak memberatkan masyarakat,&rdquo; kata Eddy Soeparno dalam keterangannya, dikutip Sabtu (7/12). Dia menuturkan bahwa kompor listrik memiliki penyerapan energi listrik yang efisien dan memberikan kontribusi positif dalam menekan pengeluaran pemerintah untuk subsidi energi. &ldquo;Subsidi impor LPG 3 kilogram (kg) saat ini mencapai sekitar Rp 93 triliun per tahun. Dengan mengganti ketergantungan tersebut menggunakan kompor listrik, saya rasa ini adalah ide yang patut dihidupkan kembali,&rdquo; imbuh Eddy. Eddy mengatakan bahwa penggunaan kompor listrik tidak hanya membawa manfaat ekonomis bagi masyarakat, karena biaya operasional yang lebih rendah, tapi juga berkontribusi terhadap pengelolaan energi yang lebih berkelanjutan. Ia menyampaikan bahwa penggunaan kompor listrik juga dapat mendukung diversifikasi energi dengan menggantikan LPG impor menggunakan energi listrik yang melimpah di dalam negeri. Pihaknya pun optimistis bahwa langkah tersebut tidak hanya mampu mengurangi ketergantungan pada impor energi, tapi juga memperkuat ketahanan energi nasional. Kebijakan tersebut juga merupakan langkah strategis dalam mengurangi emisi karbon dan mendukung komitmen pemerintah Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Dengan demikian, Eddy berharap bahwa transisi ke kompor listrik dapat memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat dan negara. Pihaknya pun siap mendukung kebijakan transisi energi tersebut untuk mengurangi ketergantungan terhadap LPG bersubsidi. &ldquo;Kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan kami siap memberikan dukungan penuh,&rdquo; pungkasnya.

Eddy Soeparno menilai bahwa penggunaan kompor listrik dapat membawa dampak positif bagi konsumsi energi masyarakat.

Tiap Tahun Negara Gelontorkan Rp 93 Triliun untuk Subsidi LPG 3 Kg, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Berharap Ide Kompor Listrik Dilanjutkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/05/Pertemuan-Gerindra-Dengan-PAN-Dery-Ridwansah-3-1791759326.jpg" alt="Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto (tengah) bersama Sekjen PAN Eddy Soeparno (ketiga kiri) dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani (kempat kanan) menggelar konfrensi pers usai mengadakan pertemuan di Kantor DPP PAN, Jakarta," width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto (tengah) bersama Sekjen PAN Eddy Soeparno (ketiga kiri) dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani (kempat kanan) menggelar konfrensi pers usai mengadakan pertemuan di Kantor DPP PAN, Jakarta,</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pelawak Eko Patrio alias Eko Hendro Prunomo dikabarkan didapuk menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN). Eko Patrio menggantikan posisi Eddy Soeparno yang sebelumnya menjabat sebagai Sekjen PAN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu dibenarkan langsung oleh Eddy Soeparno. Menurut Eddy, penunjukan Sekjen terhadap Eko Patrio telah disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya, kan sudah disampaikan Pak Zul (Ketum PAN Zulkifli Hasan)," kata Eddy di Komoleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Eddy, keputusan itu sebagaimana hasil dari Kongres PAN. Sementara, dirinya kini didapuk menjadi Wakil Ketua Umum PAN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya, jadi memang hasil kongres kemarin akan ada perubahan di dalam struktur kepengurusan DPP PAN dan Pak Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum telah menetapkan Mas Eko Hendro Purnomo sebagai Sekretaris Jenderal menggantikan saya,&rdquo; ucap Eddy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun mengamini, dirinya kini didapuk menjadi Wakil Ketua Umum PAN dalam kepengurusan periode yang baru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Insya Allah nanti saya akan menjadi salah seorang di antara wakil ketua umum yang ada. Nanti tugas apa pun sebagai wakil ketua umum nanti akan diumumkan di PAN sendiri," ujar Eddy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Eddy menyatakan kepengurusan DPP PAN bersifat regeneratif. Mengingat, Eddy Soeparno telah menjabat sebagai Sekjen PAN selama 10 tahun terakhir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Alhamdulillah ada pergantian yang sifatnya regeneratif. Jadi Mas Eko menggantikan posisi saya yang sudah saya jabat selama 10 tahun,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, Eko Patrio merupakan Ketua DPW PAN DKI Jakarta. Eko juga merupakan anggota DPR periode 2019-2024 yang juga terpilih lagi pada periode 2024-2029.</div>

"Insya Allah nanti saya akan menjadi salah seorang di antara wakil ketua umum yang ada," ujar Eddy Soeparno.

Eddy Soeparno jadi Waketum, Eko Patrio kini Ditunjuk jadi Sekjen PAN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Sekjen-PAN-Eddy-Soeparno-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno saat acara Refleksi Akhir Tahun DPP PAN di Jakarta, Rabu (30/12/2020). PAN menyatakan dukungannya terhadap pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19, salah satunya dengan pemberian vaksin secara gratis" width="100%">
<figcaption>Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno saat acara Refleksi Akhir Tahun DPP PAN di Jakarta, Rabu (30/12/2020). PAN menyatakan dukungannya terhadap pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19, salah satunya dengan pemberian vaksin secara gratis</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&ndash;Sudah tiga hari sejak puncak Pemilu 2024 dilaksanakan yakni pada Rabue(14/2), komentar negatif dan positif terus bermunculan memenuhi lini masa media sosial.&nbsp; Salah satu yang sedang jadi sorotan masyarakat adalah terkait isu akan dilakukannya pemotongan subsidi BBM dan LPG untuk menjalankan program makan siang dan susu gratis. Isu itu viral setelah Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno memberi pernyataan di sebuah wawancara dengan Bloomberg TV. Saat itu, Eddy mengatakan, Prabowo-Gibran akan melakukan evaluasi terhadap subsidi energi yang saat ini banyak dirasakan manfaatnya justru oleh orang-orang yang mampu dan bukan sasaran.&nbsp; Khususnya subsidi untuk pertalite dan LPG 3 kg. Untuk diketahui, subsidi saat ini nilainya Rp 350 Triliun dan tahun lalu bahkan Rp 500 Triliun. Dari Rp 350 Triliun, subsidi terbesar adalah untuk pertalite dan LPG 3 kg itu. "Padahal, 80 persen pengguna dan penikmat LPG 3 kg dan pertalite adalah masyarakat yang mampu. Oleh karena itu, kita akan evaluasi," katanya, dalam video yang diunggahnya di akun Instagram @eddy_soeparmo. Menurutnya, yang dimaksud pemotongan subsidi energi itu bukan berarti mengurangi distribusi LPG 3 kg dan pertalite, akan tetapi memastikan penyaluran subsidi itu tepat sasaran. Untuk merealisasikannya, Eddy menuturkan pihaknya akan melakukan pendataan siapa saja yang berhak menerima subsidi tersebut. Mulai dari orang miskin, DTKS, UMKM, yayasan-yayasan, dan lain-lain.&nbsp; "Dan kami juga akan kemudian melakukan revisi atau penyempurnaan dari payung hukum. Payung hukumnya nanti akan mengatur kriteria siapa saja masyarakat atau anggota masyarakat yang berhak menikmati subsidi dan juga sanksi hukum bagi mereka yang tetap menjual energi bersubsidi," tambahnya.&nbsp; Sehingga, menurutnya hal itu dapat membhat subsidi energi lebih efisien. Efisiensi subsidi energi inilah yang nantinya akan bisa menghemat Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara (APBN).&nbsp; Dimana penghematan APBN tersebut nantinya juga akan bisa dipergunakan untuk membiayai program - program APBN lainnya, seperti program makan siang dan susu gratis. (*) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Sudah tiga hari sejak puncak Pemilu 2024 dilaksanakan yakni pada Rabue(14/2), komentar negatif dan positif terus bermunculan di medsos

Wakil TKN Prabowo-Gibran Buka Suara soal Isu Pemotongan Subsidi BBM dan LPG 3 Kg untuk Program Makan Siang dan Susu Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/12/PAN-Daftarkan-Bacaleg-Ke-KPU-Dery-Ridwansah-2-2797177334.jpg" alt="Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan saat pengajuan bakal calon anggota DPR di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (12/5/2023). Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan menyampaikan filosofi perjuangan partainya dalam Pemilu 2" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan saat pengajuan bakal calon anggota DPR di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (12/5/2023). Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan menyampaikan filosofi perjuangan partainya dalam Pemilu 2</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pendaftaran bakal calon anggota legislatif (bacaleg) berpotensi padat di hari terakhir besok (14/5). Hingga kemarin (12/5), baru delapan partai politik yang menyerahkan nama-nama yang berkontestasi di Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2024. Dua partai yang mendaftar kemarin adalah PAN dan PPP. Sebelumnya, ada PKS, Hanura, PDIP, Nasdem, Ummat, dan Garuda. Dengan demikian, ada 10 partai yang belum mendaftar. PAN dan PPP mendaftarkan masing-masing 580 bacaleg untuk 84 dapil. PAN menargetkan 60 kursi. PPP mencanangkan minimal 50 kursi. Uniknya, dua partai itu kompak tidak mengusung menterinya untuk maju. Sebagaimana diketahui, PAN memiliki Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan PPP diwakili Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Sekjen PAN Eddy Soeparno menyatakan, Zulhas pada awalnya diplot di Dapil Jateng I. Namun, setelah melihat daftar bacaleg yang ada, rencana itu urung dilakukan. &rsquo;&rsquo;Kami merasa, dalam kondisi seperti ini pun, cukup baik kemungkinan kami mendapatkan kursi,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Namun, lanjut Eddy, keputusan itu belum final. Masih ada tahap perbaikan sebelum nama bacaleg masuk dalam daftar calon tetap (DCT). Sementara, Ketum PPP Mardiono menyebut Suharso tidak maju pileg karena memilih berfokus sebagai menteri. Terlebih, ada tugas khusus untuk menyukseskan pembangunan Ibu Kota Nusantara. &rsquo;&rsquo;Karena itu, beliau memutuskan untuk tidak mencalonkan,&rsquo;&rsquo; katanya. (far/c14/bay)

PAN dan PPP mendaftarkan masing-masing 580 bacaleg untuk 84 dapil. PAN menargetkan 60 kursi. PPP mencanangkan minimal 50 kursi.

PAN Tidak Usung Menteri di Pileg 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Sekjen-PAN-Eddy-Soeparno-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno saat acara Refleksi Akhir Tahun DPP PAN di Jakarta, Rabu (30/12/2020). PAN menyatakan dukungannya terhadap pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19, salah satunya dengan pemberian vaksin secara gratis" width="100%">
<figcaption>Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno saat acara Refleksi Akhir Tahun DPP PAN di Jakarta, Rabu (30/12/2020). PAN menyatakan dukungannya terhadap pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19, salah satunya dengan pemberian vaksin secara gratis</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno melaporkan pengacara Ade Armando, Muannas Alaidid ke Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan membenarkan pelaporan tersebut.  "Iya benar. Laporannya sudah diterima," ujarnya kepada wartawan, Senin (25/4).  Zulpan menyebut, Eddy melaporkan Muannas atas dugaan pencemaran nama baik hingga keterangan palsu. Semua laporan tersebut hingga kini sedang dipelajari oleh penyidik Ditreskrimus Polda Metro Jaya.  "Semua laporan dari masyarakat bakal ditindaklanjuti," tuturnya.  Sementara, menurut Eddy, Muannas telah mencemarkan nama baiknya dan keluarganya melalui media elektronik.  Eddy menjelaskan, pelaporan tersebut berawal saat dirinya menyampaikan pernyataan di media sosial. Dia menyebut cuitannya itu terkait pendapatnya sebagai warga negara soal penegakan hukum. Namun, cuitannya dibalas soal tindakan pencemaran nama baik dari terlapor kepada pribadi serta keluarganya.  "Intinya saya menyampaikan sebuah pesan di media sosial yang merupakan bagian aspirasi dari konstituen yang saya salurkan, yang mana kemudian dibalas dengan penghinaan baik atas nama diri saya maupun keluarga saya,” jelasnya.  Pelaporan Muannas dalam hal ini terkait dugaan pelanggaran 27 ayat 3 UU ITE, Pasal 310 KUHP, 311 KUHP, 315 soal pencemaran nama baik, hingga pasal 263 KUHP tentang keterangan palsu. Laporan Eddy ini teregister dengan nomor STLP/B/2107/IV/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Sekjen PAN Laporkan Pengacara Ade Armando Terkait Pencemaran Nama Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gatot-minta-fotonya-diturunkan-gerindra-itu-urusannya-pak-ferry_m_.jpg" alt="Habiburokhman. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Habiburokhman. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno dilaporkan oleh tim kuasa hukum Ade Armando ke Polda Metro Jaya, buntut dari cuitan sindiran penista agama. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI mengingatkan pihak Kepolisian bahwa Eddy Soeparno memiliki hak imunitas yang melekat sebagai anggota DPR RI.  Pelaporan Eddy Soeparno itu tercantum dalam nomor LP/B/1990/IV/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal Senin (18/4). Eddy dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya.  "Saya nggak tahu apakah itu diterima dalam konteks administratif atau seperti apa. Tapi tentu kita perlu mengingatkan Polri sebagai mitra soal hal imunitas anggota DPR yang nggak bisa ditawar-tawar," kata Wakil Ketua MKD DPR RI Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (21/4).  Habiburokhman menjelaskan, hak imunitas anggota DPR RI diatur dalam Pasal 20A konstitusi dan Pasal 224 UU MD3. Dia mengungkapkan, anggota DPR memiliki imunitas dalam menyampaikan pertanyaan, pernyataan, pendapat, sikap, tindakan dan kegiatan lisan maupun tertulis, baik di dalam maupun luar ruang sidang.  "Jadi, tidak ada celah anggota DPR dipersoalkan secara hukum, dan perlu dicatat bahwa status keanggotaan melekat 24 jam. Kemanapun kita selama masa jabatan tetap terikat sebagai anggota DPR," tegas politikus Partai Gerindra ini.  Hak imunitas bagi anggota Dewan, lanjut Habiburokhman, juga dilakukan kepada anggota parlemen di sejumlah negara. Dia mengungkapkan, hak imunitas diberikan kepada anggota DPR agar berani bicara di hadapan publik.  "Ya benar (melekat tak bisa ditawar), hak imunitas itu penting untuk menyuarakan suara rakyat. Di seluruh dunia juga begitu kok," cetus Habiburokhman.  Ketua DPP PAN Saleh Daulay memastikan pihaknya akan mengawal dan menghadapi laporan tersebut. Pelaporan terhadap Eddy, dilakukan setelah pihak Ade Armando sebelumnya melayangkan somasi.  "Pada prinsipnya DPP PAN siap menghadapi somasi maupun laporan ke Polisi. Kami pastikan partai akan mengawal seluruh prosesnya. Karena kami yakin dan percaya saudaraku Sekjen PAN Eddy Soeparno tidak melakukan kesalahan apapun," ucap Saleh, Rabu (20/4).  Saleh yang juga Ketua Fraksi PAN DPR RI ini, menilai aneh dengan laporan kuasa hukum Ade Armando yang dilakukan diam-diam di malam hari dan baru dirilis esok harinya. Dia menyebut, pihak Ade Armando terkesan tidak percaya diri atas laporannya ke aparat kepolisian.  "Kok seperti tidak percaya diri melaporkan ke polisi diam-diam begitu dan malam hari. Padahal kan sebelumnya sudah bicara somasi ke mana-mana. Seperti antiklimaks saja," papar Saleh.  Menurut Saleh, sebagai Anggota DPR RI, Eddy Soeparno mempunyai kewajiban untuk menyuarakan dan bersikap terhadap situasi yang terjadi di masyarakat. Bahkan, seorang Anggota DPR RI dalam menjalankan tugasnya dilindungi oleh pasal 224 UU MD3.  "Kami juga menolak pernyataan kuasa hukum Ade Armando yang menuding seakan anggota DPR bertindak seenaknya karena memiliki hak imunitas. Tudingan itu bakal menyinggung banyak anggota legislatif lainnya kalau tidak ditarik segera dan disertai permintaan maaf," tegas Saleh.  Menurut Saleh, sebagai anggota DPR RI Eddy Soeparno yang saat ini duduk di Komisi VII memang bukan mengurus bidang hukum. Tetapi sebagai wakil rakyat, anggota DPR RI dimanapun penugasan Komisinya, memiliki konstituen yang aspirasinya harus didengarkan dan disuarakan.  "Itulah kenapa di UU tidak disebut spesifik Anggota DPR harus bicara sesuai komisinya tapi bicara tentang tugas, fungsi dan kewenangan sebagai Anggota DPR," tandas Saleh.

Komentari PAN Vs Ade Armando, MKD Ingatkan soal Hak Imunitas Dewan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Sekjen-PAN-Eddy-Soeparno-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno saat acara Refleksi Akhir Tahun DPP PAN di Jakarta, Rabu (30/12/2020). PAN menyatakan dukungannya terhadap pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19, salah satunya dengan pemberian vaksin secara gratis" width="100%">
<figcaption>Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno saat acara Refleksi Akhir Tahun DPP PAN di Jakarta, Rabu (30/12/2020). PAN menyatakan dukungannya terhadap pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19, salah satunya dengan pemberian vaksin secara gratis</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno dilaporkan ke polisi oleh tim kuasa hukum pegiat media sosial Ade Armando. Pelaporan itu terkait cuitan Eddy Soeparno yang menyebutkan mendukung tindakan hukum yang tegas kepada mereka yang menistakan agama, termasuk AA.  Pelaporan Eddy Soeparno itu tercantum dalam nomor LP/B/1990/IV/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal Senin (18/4). Eddy dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya.  Menanggapi pelaporan ini, Ketua DPP PAN Saleh Daulay menegaskan memastikan akan mengawal dan menghadapi laporan tersebut. Pelaporan terhadap Eddy, dilakukan setelah pihak Ade Armando sebelumnya menerima somasi.  "Pada prinsipnya DPP PAN siap menghadapi somasi maupun laporan ke Polisi. Kami pastikan partai akan mengawal seluruh prosesnya. Karena kami yakin dan percaya saudaraku Sekjen PAN Eddy Soeparno tidak melakukan kesalahan apapun," kata Saleh kepada JawaPos.com, Rabu (20/4).  Saleh yang juga Ketua Fraksi PAN DPR RI ini, menilai aneh dengan laporan kuasa hukum Ade Armando yang dilakukan diam-diam di malam hari dan baru dirilis esok harinya. Dia menyebut, pihak Ade Armando terkesan tidak percaya diri atas laporannya ke aparat kepolisian.  "Kok seperti tidak percaya diri melaporkan ke Polisi diam-diam begitu dan malam hari. Padahal kan sebelumnya sudah bicara Somasi kemana-mana. Seperti antiklimaks saja," cetus Saleh.  Menurut Saleh, sebagai Anggota DPR RI, Eddy Soeparno mempunyai kewajiban untuk menyuarakan dan bersikap terhadap situasi yang terjadi di masyarakat. Bahkan, seorang Anggota DPR RI dalam menjalankan tugasnya dilindungi oleh pasal 224 UU MD3.  “Kami juga menolak pernyataan kuasa hukum Ade Armando yang menuding seakan anggota DPR bertindak seenaknya karena memiliki hak imunitas. Tudingan itu bakal menyinggung banyak anggota legislatif lainnya kalau tidak ditarik segera dan disertai permintaan maaf,” tegas Saleh.  "Segala tindakan, pernyataan dan aktivitas yang dilakukan secara publik oleh saudaraku Eddy Soeparno adalah sebagai Anggota DPR RI yang menyuarakan pendapatnya sebagai respons terhadap situasi yang terjadi sebagai bentuk fungsi pengawasan, yang dilindungi oleh undang-undang," sambungnya.  Menurut Saleh, sebagai anggota DPR RI Eddy Soeparno yang saat ini duduk di Komisi VII memang bukan mengurus bidang hukum. Tetapi sebagai wakil rakyat, anggota DPR RI dimanapun penugasan Komisinya, memiliki konstituen yang aspirasinya harus didengarkan dan disuarakan.  "Itulah kenapa di UU tidak disebut spesifik Anggota DPR harus bicara sesuai komisinya tapi bicara tentang tugas, fungsi dan kewenangan sebagai Anggota DPR,” ujar Saleh.

Dilaporkan Ade Armando ke Polisi, PAN Pastikan Kawal Eddy Soeparno

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Ade-Armando-Dikroyok-4-1.jpg" alt="Personel kepolisian memapah penggiat Media Sosial Ade Armando yang terluka akibat dianiaya massa di lokasi unjuk rasa, di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2022). Dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando menjadi korban pengeroyoka" width="100%">
<figcaption>Personel kepolisian memapah penggiat Media Sosial Ade Armando yang terluka akibat dianiaya massa di lokasi unjuk rasa, di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2022). Dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando menjadi korban pengeroyoka</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kuasa hukum Ade Armando, Muannas Alaidid menyatakan bakal memolisikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno. Hal ini setelah pihak Ade Armando menyatakan batas waktu somasi selama tiga hari sejak 14 April 2022 telah selesai.  Pelaporan kepolisian terhadap Eddy Soeparno bakal dilayangkan karena yang bersangkutan tidak memberikan klarifikasi dan permintaan maaf kepada Ade Armando soal cuitannya di akun Twitter sehingga pihaknya akan segera mengambil langkah hukum.  "Tinggal tunggu aja kita mau ambil langkah hukum diantaranya laporan polisi," kata Muannas saat dikonfirmasi, Senin (18/4).  Muannas mengatakan, pihaknya sedang mematangkan barang bukti yang ada untuk melaporkan secara resmi Eddy Soeparno ke polisi. Dugaan pelanggarannya adalah terkait pencemaran nama baik dan fitnah, termasuk dugaan menyebarkan berita bohong soal tuduhan Ade Armando dianggap menista agama, padahal belum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.  "Bukti sedang kita siapkan untuk resmi melaporkan pencemaran nama baik dan fitnah termasuk dugaan menyebarkan berita bohong soal tuduhan Ade dianggap menista agama, padahal belum ada putusannya," ungkap Muannas.  Terpisah, Wakil Sekjen (Wasekjen) DPP PAN Slamet Ariyadi menilai, somasi terhadap Eddy Soeparno salah alamat. Dia menegaskan, rekannya tidak pernah menyebut secara jelas istilah AA yang dimaksud Ade Armando.  "Dilihat dari materi somasinya, mereka yang menyimpulkan sendiri bahwa AA adalah Ade Armando. Sementara Sekjen PAN Eddy Soeparno tidak pernah menyebut nama Ade Armando dalam twit-nya. Dari sini saja jelas salah alamat," tegas Slamet.  Slamet yang juga Anggota DPR RI dari Dapil Madura ini menegaskan, DPP PAN akan mengambil sikap dan tindakan terhadap mereka yang mengirimkan somasi tersebut  "Ketum dan Sekjen adalah simbol dan kehormatan partai. Jika ada tuduhan terhadap mereka berarti berurusan dengan lembaga dan bukan lagi individu. Kami di PAN akan merespons dengan tindakan yang terukur, bermartabat dan dalam koridor hukum yang berlaku," ujar Slamet.  Sekjen Barisan Muda PAN (BM PAN) ini menyampaikan, akan lebih baik jika kuasa hukum Ade Armando fokus mengusut para pelaku kekerasan terhadap kliennya dalam demonstrasi 11 April lalu.  "Tentu pelaku kekerasan terhadap Ade Armando harus diusut tuntas," lanjut Slamet.  Slamet menyarankan ketimbang mengirimkan somasi, lebih baik pihak kuasa hukum meminta kejelasan perihal status Ade Armando. Hal ini demi kebaikan Ade Armando sendiri.  "Semua juga bisa membaca berita dan informasi yang menyebutkan SP3 Ade Armando dicabut PN Jakarta Selatan dan dianggap tidak sah. Seharusnya kuasa hukum sibuk memperjelas ini demi kebaikan Ade Armando sendiri. Bukan malah sibuk kirim somasi kesana-kemari," tegas Slamet.  Sebelumnya, Muannas Alaidid dan rekannya Aulia Fahmi selaku kuasa hukum Ade Armando mengirimkan somasi terhadap Sekjan PAN Eddy Soeparno terkait cuitan yang menuduh Ade Armando melakukan penistaan agama dan ulama dalam akun Twitter miliki Eddy. Mereka meminta Eddy menghapus cuitan tersebut dan meminta maaf kepada Ade Armando dalam waktu 3 x 24 jam.

Ade Armando Bakal Polisikan Eddy Soeparno, PAN Bereaksi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#eddy soeparno

Berita Terkini