<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/22/JKT_-RDPU-membahas-manajemen-royalti_SALMAN-TOYIBI_-05JPG-3030115953.jpg" alt="Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (kanan) berbincang dengan Dirjen Kekayaan Intelektual Razilu (kiri) mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jaka" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (kanan) berbincang dengan Dirjen Kekayaan Intelektual Razilu (kiri) mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jaka</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharief Hiariej mengingatkan l pembentukan regulasi terkait pertembakauan tidak boleh dilakukan sepihak. Menurutnya, setiap kebijakan harus disusun dengan prinsip meaningful participation atau partisipasi bermakna, agar benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat yang terdampak langsung.</p> <p>"Kalau ada resistensi dalam pembahasannya, artinya tidak ada partisipasi," ujar Eddy, Kamis (30/10).</p> <p>Ia menambahkan, setiap peraturan harus dibentuk dengan mempertimbangkan berbagai aspek, baik filosofis, yuridis, maupun sosiologis. "Kita harus ekstra hati-hati, duduk bersama, dan berhubungan agar peraturan memiliki kekuatan filosofis, yuridis, dan yang paling penting sosiologis," ungkapnya.</p> <p>Menurut Eddy, aspek sosiologis sangat penting agar kebijakan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat diterima oleh masyarakat luas.</p> <h3>Kemenkes Diminta Libatkan Semua Pemangku Kepentingan</h3> <p>Dalam kesempatan yang sama, Eddy menekankan pentingnya melibatkan semua pihak dalam penyusunan kebijakan pertembakauan. Ia menyoroti agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperhatikan seluruh elemen yang ada di ekosistem industri tembakau. Mulai dari petani, buruh, pelaku ritel, hingga industri kreatif.</p> <p>"Partisipasi ini memastikan bahwa suara publik benar-benar didengar, dipertimbangkan, dan mendapatkan tanggapan, bukan sekadar formalitas. Pro dan kontra itu pasti ada, tapi semua masukan wajib dipertimbangkan," ucapnya.</p> <p>Ia juga menegaskan pentingnya menjaga tertib perundangan agar kebijakan yang disusun bisa memberikan kepastian hukum dan mudah diimplementasikan.&nbsp;"Tertib perundangan tetap perlu dijaga supaya ada kepastian hukum. Sekali lagi, dalam membentuk peraturan apapun kita harus ekstra hati-hati dan melibatkan semua pihak agar kebijakan tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial," ungkapnya.</p> <p>Hendra Kurnia Putra dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan turut menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga. Menurutnya, proses pembentukan instrumen hukum seperti Permenkes dan Permenko membutuhkan harmonisasi antarinstansi agar tidak tumpang tindih dan berjalan efektif.</p> <p>Hingga kini, regulasi pertembakauan masih menjadi perdebatan di kalangan pelaku industri dan masyarakat. Banyak pihak menilai kebijakan yang ada belum sepenuhnya melibatkan partisipasi publik dan cenderung tidak transparan.&nbsp;Salah satu yang menuai sorotan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, yang melarang penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari sekolah dan tempat bermain anak.</p> <p>Selain itu, usulan penyeragaman kemasan rokok oleh Kemenkes juga menuai kritik karena dinilai melampaui kewenangan yang diatur dalam PP tersebut.&nbsp;Kebijakan-kebijakan ini dinilai berdampak besar pada sektor pertembakauan, yang selama ini menjadi sumber penghidupan jutaan petani, buruh, dan pedagang kecil di berbagai daerah.</p>

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej, menekankan pentingnya partisipasi publik dalam regulasi tembakau.

Wamenkumham Ingatkan Pentingnya Keterlibatan Semua Pihak dalam Penyusunan Regulasi Tembakau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/05/Edward-Omar-Sharif-Hiariej-atau-Eddy-Hiariej-Fedrik-Tarigan-3JPG-3440268565.jpg" alt="Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej memberikan keterangan sebagai ahli pihak pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo-Gibran saat sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 d" width="100%">
<figcaption>Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej memberikan keterangan sebagai ahli pihak pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo-Gibran saat sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 d</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan bahwa jika terbukti tidak ada partisipasi publik (<em>meaningful participation</em>), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang mengatur industri hasil tembakau secara ketat dan berat.</p> <p>"Kalau misalnya terbukti PP dibuat tanpa ada partisipasi. Ya berarti secara prosedur cacat. Berarti dibatalkan, secara formilnya tidak terpenuhi. Cacat. Itu kita belum bicara substansi loh," kata Eddy.</p> <p>Salah satu pasal yang dinilai akan mematikan industri, adalah pelarangan penjualan produk tembakau dan rokok elektronik dalam jarak 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.</p> <p>Edy melanjutkan definisi satuan pendidikan dalam PP 28/2024 itu tafsirnya banyak sekali. Ia menekankan butuh kehati-hatian dalam mengimplementasikan beleid tersebut. "Memang satuan pendidikan itu banyak sekali, formal maupun informal. Saya kira memang harus berhati-hati," kata Edward kepada wartawan.</p> <p>Edward mempersilakan bila ada pihak yang merasa dirugikan atas PP 28/2024 untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Agung, secara uji materiil maupun secara formil. Secara materiil, peraturan pemerintah bisa dibatalkan bila bertentangan dengan aturan di atasnya.</p> <p>"Bila bertentangan dengan undang-undang, itu secara substansi bisa dibatalkan," kata dia.</p> <p>Sebelumnya, menanggapi PP 28/2024, Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wachjudi mengaku diminta masukan dalam pembahasan. Tapi tidak ada poin-poin masukan Gaprindo yang diakomodasi untuk masuk ke dalam PP 28/2024.</p> <p>"Minim sekali partisipasi pengusaha. Memang kami diminta masukan tapi kita nggak tahu masukan mana yang masuk dalam PP itu," kata Benny.</p> <p>Meski sudah berlaku, kata Benny, PP 28/2024 sulit diimplementasikan, apalagi di Jakarta banyak sekali penjual rokok yang dekat dengan tempat bermain anak dan satuan pendidikan. "Pasal itu langsung berlaku. Kami khawatir aturan itu sulit diberlakukan," kata dia.</p> <p>Sementara itu Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyatakan bahwa pihaknya akan mengajukan <em>judicial review</em> ke Mahkamah Agung. Ketua Aprindo Solihin menyebut ketentuan yang melarang penjual rokok berjarak kurang dari 200 meter itu dalam implementasinya sulit dijalankan.</p> <p>"Siapa yang berani mengambil tindakan pada toko kelontong penjual rokok," kata dia.</p> <p>Solihin menyoroti tidak ada meaningful participation dalam penyusunan PP 28/2024. Dia mengaku Aprindo sudah menyambangi beberapa kementerian tapi tidak diminta pendapat. "Kami sudah menyambangi beberapa kementerian, tapi kami sama sekali tidak diminta pendapat," katanya.</p>

Wakil Menteri Hukum menegaskan PP 28/2024 bisa dibatalkan jika tidak ada partisipasi publik. Asosiasi pengusaha ritel juga siap ajukan JR.

PP 28/2024 Dikritik Pelaku Usaha, Wamenkum: Bisa Dibatalkan Bila Terbukti Tidak Ada Partisipasi Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/12/OTT-KPK-Bupati-Labuan-Batu-Dery-Ridwansah-5JPG-3397910581.jpg" alt="Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi Pers di Gedung KPK, Jumat (12/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi Pers di Gedung KPK, Jumat (12/1/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron memastikan, proses hukum terhadap mantan Wakil Menteri Hukum dam HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej masih terus berjalan. Terlebih, KPK melakukan penyidikan ulang terhadap kasus dugaan suap yang menyeret Eddy Hiariej.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Eddy Hiariej posisi di KPK saat ini dalam proses, kami mengulang kembali proses hukumnya, sebagaimana diketahui setelah praperadilan yang menyatakan penetapan tersangka kepada yang bersangkutan dinyatakan tidak sah," kata Nurul Ghufron dikonfirmasi, Minggu (7/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kehadiran Eddy Hiariej dalam memberikan keterangan ahli dalam sidang lanjutan sengketa hasil pilpres 2024 di MK, dengan perkara di KPK, kata Ghufron, merupakan proses hukum yang berbeda. Ghufron meminta pihak-pihak tak mengaitkannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Keberadaan yang bersangkutan sebagai ahli dalam perkara PHPU di MK itu adalah proses hukum yang berbeda dan tidak perlu saling dikaitkan, karena keduanya regim hukum yang berbeda. Tak perlu diperhadapkan dan memang tak sama sekali berhadapan ataupun terkait," ucap Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014517889/balik-pertanyakan-status-bambang-widjojanto-yang-walk-out-yusril-beliau-itu-apa-tersangka-seumur-hidup">Balik Pertanyakan Status Bambang Widjojanto yang Walk Out, Yusril: Beliau itu Apa? Tersangka Seumur Hidup</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ghufron merasa, kekalahan praperadilan yang diajukan Eddy Hiariej ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukan suatu tamparan kepada KPK. Ia mengingatkan semua pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita hormati semua proses hukum ini tidak perlu juga ada yang baper dan membawa-bawa seakan ini tamparan bagi KPK, tidak. Karena bagaimanapun kita hormati asas praduga tak bersalah sampai hakim memutus dengan hukum berkekuatan tetap. Sehingga tidak sama sekali ini ada tamparan dan ada yang tertampar semua berjalan secara hukum," tegas Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebagaimana dketahui, Eddy Hiariej sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Eddy disebut menerima gratifikasi terkait pengurusan status hukum PT Citra Lampia Mandiri (CLM) senilai Rp 7 miliar. Namun, PN Jakarta Selatan mengabulkan praperadilan Eddy Hiariej. Serta menyatakan jeratan hukum KPK tak cukup bukti.</div> </div>

"Keberadaan yang bersangkutan sebagai ahli dalam perkara PHPU di MK itu adalah proses hukum yang berbeda dan tidak perlu saling dikaitkan".

Nurul Ghufron Sebut Kehadiran Eddy Hiariej di MK dengan Perkara di KPK Proses Hukum Berbeda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/05/Edward-Omar-Sharif-Hiariej-atau-Eddy-Hiariej-Fedrik-Tarigan-4JPG-220779542.jpg" alt="Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej memberikan keterangan sebagai ahli pihak pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo-Gibran saat sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 d" width="100%">
<figcaption>Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej memberikan keterangan sebagai ahli pihak pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo-Gibran saat sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 d</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Tampilnya eks Wamenkum HAM Edward Omar Sharif Hiariej dalam sidang MK Kamis (4/4) menimbulkan polemik. Kendati status tersangka Eddy telah dinyatakan dicabut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, KPK bersiap kembali menjerat Eddy dalam perkara suap.</p> <p>&rdquo;Kami memahami harapan dan masukan kritik masyarakat terkait penyelesaian perkara tersebut,&rdquo; ucap Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kemarin. KPK memastikan akan tetap melanjutkan penyidikan perkara dugaan korupsi di lingkungan Kemenkum HAM tersebut.</p> <p>Beberapa waktu lalu, gelar perkara sudah dilakukan KPK. Dalam forum tersebut, KPK sepakat untuk diterbitkan surat perintah penyidikan baru dengan segera. Perkembangan mengenai kasus ini disampaikan KPK dalam waktu dekat.</p> <p>KPK optimistis bisa kembali menjerat Eddy dalam perkara dugaan korupsi tersebut. Sebab, substansi materi penyidikan perkara tersebut sebenarnya belum pernah diuji di pengadilan tipikor dan praperadilan beberapa waktu lalu. PN Jakarta Selatan hanya menguji keabsahan syarat formilnya.</p> <p>Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengingatkan agar KPK tegas dalam kasus perkara Eddy. &rdquo;Harus dipastikan juga sudah ada sprindik atau sekadar sedang akan ditindaklanjuti saja,&rdquo; paparnya.</p> <p>ICW menilai proses menjerat kembali Eddy sebagai tersangka oleh KPK berjalan lambat. Sudah sejak dua bulan setelah praperadilan, KPK kalah, kasus ini tidak segera dilanjutkan. Padahal, perkara di praperadilan itu hanya membahas syarat formil atau administratif. Sementara secara substantif belum diuji.</p> <p>&rdquo;KPK harus menangani secara serius kasus ini. Agar kepercayaan publik tak semakin menurun,&rdquo; terangnya. Dengan munculnya sprindik baru, harapannya kasus tersebut bisa kembali dilanjutkan.</p> <p>Eddy diduga telah menerima suap dari mantan Dirut PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan. Yakni, terkait indikasi membantu pengurusan masalah internal di PT CLM. Helmut diduga juga menyuap dalam proses buka blokir perusahaan PT CLM yang dalam sistem administrasi badan hukum (SABH) distop oleh Kemenkum HAM. <strong>(elo/c19/bay)</strong></p>

Tampilnya eks Wamenkum HAM Edward Omar Sharif Hiariej dalam sidang MK Kamis (4/4) menimbulkan polemik.

KPK Terbitkan Sprindik Baru Kasus Eks Wamenkum HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/04/eddy-hiariej-1378768787.jpg" alt="Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) Edward Omar Sharif Hiariej." width="100%">
<figcaption>Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) Edward Omar Sharif Hiariej.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) Edward Omar Sharif Hiariej menyebut dalil-dalil permohonan yang diajukan Anies-Muhaimin (AMIN) dan Ganjar-Mahfud bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengadilinya.<br /><br />Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM yang kerap disapa Eddy itu mengatakan bahwa wewenang MK dalam sengketa pemilu hanya sebatas persoalan penghitungan suara. Hal itu telah termaktub dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.<br /><br />"Yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah sebatas hasil penghitungan suara, tidak lain dan tidak bukan karena kita melakukan interpretasi gramatikal sistematis, baik terhadap Pasal 24C maupun Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang MK," ucap Eddy saat dihadirkan sebagai ahli dari kubu Prabowo-Gibran di Gedung I MK RI, Jakarta, Kamis (4/4).<br /><br />Eddy mengutarakan bahwa postulat yang berarti perkataan adalah hal pertama yang diperiksa untuk mencegah adanya kesalahan pengertian atau kekeliruan dalam menemukan hukum. Oleh sebab itu, dalil permohonan AMIN dan Ganjar-Mahfud hanya mempersoalkan hal-hal di luar kewenangan MK.<br /><br />"Artinya, kalau MK ini diminta untuk mengadili sesuatu yang di luar kewenangannya, sesungguhnya kuasa hukum Paslon 01 dan kuasa hukum Paslon 03 memaksa Mahkamah untuk melanggar apa yang kita sebut sebagai&nbsp;<em>yuridikitas rechtmatingheid</em>&nbsp;atau asas yuridikitas yang berarti bahwa Mahkamah atau pengadilan tidak boleh memutus sesuatu yang berada di luar kewenangannya," ucap Eddy.<br /><br />Di samping itu, terkait dengan permasalahan keabsahan pencalonan Prabowo-Gibran, Eddy menilai hal itu merupakan sengketa proses dan bukan merupakan kewenangan MK. Seharusnya, kata dia, pasangan calon lain yang keberatan menggugat ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) ketika KPU mengeluarkan keputusan pencalonan Prabowo-Gibran.</p> <p>Namun, AMIN maupun Ganjar-Mahfud tidak mengajukan gugatan tersebut. "Secara&nbsp;<em>de facto</em>, pada masa kampanye, saat debat presiden dan wakil presiden, hal ini tidak pernah dipersoalkan. Artinya, ada pengakuan secara diam-diam," kata&nbsp;Eddy.<br /><br />Ia menilai, persoalan batas usia seharusnya tidak persoalkan karena KPU hanya melaksanakan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. "Semestinya, terkait dengan batas usia ini tidak dipersoalkan kepada KPU, tetapi kepada MK," tuturnya.<br /><br />Dalam PHPU pilpres 2024, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI&nbsp;Anies-Muhaimin pada intinya meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.<br /><br />Anies-Muhaimin juga memohon MK mendiskualifikasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI&nbsp;Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024. Keduanya turut meminta MK memerintahkan kepada KPU melakukan pemungutan suara ulang pilpres 2024 tanpa mengikutsertakan Prabowo-Gibran.<br /><br />Sementara itu, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Ganjar-Mahfud memohon MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.<br /><br />Mereka turut meminta MK mendiskualifikasi Prabowo-Subianto selaku pasangan calon peserta pilpres 2024. Kemudian, juga memohon MK memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang untuk pilpres 2024 hanya antara Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.</p>

Ia menilai, persoalan batas usia seharusnya tidak persoalkan karena KPU hanya melaksanakan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Eddy Hiariej Sebut Permohonan AMIN dan Ganjar-Mahfud Bukan Wewenang MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/05/Wamenkumham-Eddy-Hiariej-Penuhi-Panggilan-KPK-Dery-Ridwansah-4JPG-3598926984.jpg" alt="Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Senin (4/12/2203)." width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Senin (4/12/2203).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menerima permohonan gugatan praperadilan yang diajukan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej. Hakim tunggal Estiono menyatakan bahwa penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Eddy Hiariej tidak sah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengadili, dalam ekspeksi menyatakan eksepsi pemohon tidak dapat diterima seluruhnya," kata Hakim tunggal Estiono membacakan amar putusan di PN Jakarta Selatan, Selasa (30/1)&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam pokok perkara menyatakan penetapan tersangka oleh termohon terhadap pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menghukum termohon membayar biaya perkara," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putusan ini sekaligus menggugurkan penetapan tersangka terhadap Eddy Hiariej. Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) itu sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosi Andika Mulyadi selaku pengacara Eddy, Yogi Arie Rukmana, selaku asisten pribadi Eddy. Ketiganya diduga menerima suap dari tersangka mantan Dirut PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan sebesar Rp 8 miliar.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eddy Hiariej sudah dua kali mengajukan permohonan praperadilan terhadap status tersangkanya. Praperadilan pertama dicabut, lantaran permohonan itu diajukan bersama Yosi dan Yogi yang juga selaku pemohon.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Eddy kembali mengajukan gugatan praperadilan untuk kedua kalinya, hanya Eddy Hiarieh yang menjadi pemohon dalam gugatan langkah hukum praperadilan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal, kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri sudah meyakini,&nbsp;PN Jaksel bakal menolak gugatan praperadilan yang dilayangkan mantan Eddy Hiariej. "Iya tentu kami optimis permohonan tersebut akan di tolak hakim," ucap Ali Fikri sebelum PN Jaksel memutus gugatan praperadilan Eddy Hiariej.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali menegaskan, upaya permohonan praperadilan yang dilayangkan Eddy Hiariej tak jauh berbeda dengan penyuap Eddy Hiariej, yakni Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan. Namun, Helmut Hermawan memilih untuk mencabut gugatan praperadilannya itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalil pemohon ini sama dengan perkara lain yang ditangani KPK dan kemudian juga sudah diputus hakim dengan vonis ditolak," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK itu menegaskan, tidak ada alasan baru yang dibawa Eddy Hiariej untuk kabur dari jeratan tersangka. Ia menegaskan, proses hukum yang ditangani KPK telah sesuai prosedur hukum yang berlaku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi memang tidak ada alasan baru dari para pemohon praperadilan sehingga hampir semuanya di tolak hakim. Yang artinya semua proses yang KPK lakukan telah sesuai hukum acara pidana yang berlaku baik KUHAP maupun UU KPK itu sendiri," ucap Ali.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto"> <div dir="auto">KPK saat ini baru menahan Helmut Hermawan. Namun, tiga tersangka lainnya dalam kasus ini belum menjalani penahanan oleh KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Helmut Hermawan sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</div> </div>

"Menyatakan penetapan tersangka oleh termohon terhadap pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata hakim.

Permohonan Praperadilan Eks Wamenkumham Diterima PN Jaksel, Penetapan Tersangka Eddy Hiariej Dinyatakan Gugur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/05/Wamenkumham-Eddy-Hiariej-Penuhi-Panggilan-KPK-Dery-Ridwansah-6JPG-2750459182.jpg" alt="Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada hari ini, Senin (4/12/2203)." width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada hari ini, Senin (4/12/2203).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) bakal menolak gugatan praperadilan yang dilayangkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej. Sebab, pada Selasa (30/1) PN Jaksel bakal memutus praperadilan yang dilayangkan Eddy Hiariej.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya tentu kami optimis permohonan tersebut akan di tolak hakim," kata kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (30/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali menegaskan, upaya permohonan praperadilan yang dilayangkan Eddy Hiariej tak jauh berbeda dari penyuap Eddy Hiariej, yakni Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan. Namun, Helmut Hermawan memilih untuk mencabut gugatan praperadilannya itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalil pemohon ini sama dengan perkara lain yang ditangani KPK dan kemudian juga sudah diputus hakim dengan vonis ditolak," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK itu menegaskan, tidak ada alasan baru yang dibawa Eddy Hiariej untuk kabur dari jeratan tersangka. Ia menegaskan, proses hukum yang ditangani KPK telah sesuai prosedur hukum yang berlaku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi memang tidak ada alasan baru dari para pemohon praperadilan sehingga hampir semuanya di tolak hakim. Yang artinya semua proses yang KPK lakukan telah sesuai hukum acara pidana yang berlaku baik KUHAP maupun UU KPK itu sendiri," ucap Ali.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat tersangka. Mereka diantaranya eks Wamenkumham Eddy Hiariej, dua asisten pribadinya (aspri) Yosi Andika Mulyadi dan Yogi Arie Rukmana, serta Direktur Utama PT. CLM Helmut Hermawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eddy Hiariej diduga menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 8 miliar, dari Dirut PT CLM Helmut Hermawan. Penerimaan suap itu berkaitan pengurusan status hukum PT CLM dan status hukum Helmut Hermawan di Bareskrim Polri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK saat ini baru menahan Helmut Hermawan. Namun, tiga tersangka lainnya dalam kasus ini belum menjalani penahanan oleh KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Helmut Hermawan sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</div> </div> </div> </div> </div> </div>

Juru bicara KPK itu menegaskan, tidak ada alasan baru yang dibawa Eddy Hiariej untuk kabur dari jeratan tersangka.

KPK Yakin PN Jaksel Tolak Praperadilan Eks Wamenkumham Eddy Hiariej

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/04/Wamenkumham-Eddy-Hiariej-Penuhi-Panggilan-KPK-Dery-Ridwansah-4JPG-380157719.jpg" alt="Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada hari ini, Senin (4/12/2203)." width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada hari ini, Senin (4/12/2203).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) kembali menggugat praperadilan KPK di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Gugatan itu terkait tak kunjung ditahannya eks Wamenkum HAM Edward Omar Sharif Hiariej meski telah ditetapkan tersangka.</p> <p>Dalam gugatan yang didaftarkan Selasa (23/1) itu, MAKI menginginkan KPK berlaku adil. &rdquo;Dengan segera melakukan penahanan terhadap Eddy,&rdquo; ucap koordinator MAKI Boyamin Saiman.</p> <p>Ada beberapa pertimbangan terkait desakan itu. Di antaranya, kerangka kasus itu sendiri. KPK telah menahan pengusaha tambang Helmut Hermawan yang jadi penyuap Eddy. Namun, Eddy sebagai penerima duit belum ditahan.</p> <p>Padahal, berdasar Pasal 5, 6, 11, dan 12 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, untuk kasus suap, ancaman hukuman penjara bagi pejabat penerima lebih tinggi daripada pemberi suap.</p> <p>&rdquo;Bahkan bisa maksimal 20 tahun, sedangkan pemberi suap maksimal 5 tahun,&rdquo; katanya. Artinya, dilihat dari sisi ancaman hukuman, semestinya titik berat pada pejabat penerima suap. Jika pemberi ditahan, penerima semestinya juga ditanan.</p> <p>Kini, Eddy berupaya lolos dari jerat tersangka lewat gugatan praperadilan. Namun, KPK tetap bisa melakukan penahanan. &rdquo;Apalagi, gugatan yang diajukan Eddy Hiariej belum diputus oleh PN Jakarta Selatan,&rdquo; paparnya.</p> <p>Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada 9 November 2023 menyebut Eddy sudah ditetapkan sebagai tersangka. Eddy, lewat dua orang kepercayaannya, Yosi dan Yogi, diduga menerima suap dan gratifikasi dari Helmut Hermawan. Total yang diterima mencapai Rp 8 miliar. &rdquo;Ya itu kan kebutuhan dalam proses penyidikan, nanti penyidik yang akan menentukan,&rdquo; terang Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kemarin. <strong>(elo/c18/ttg)</strong></p>

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) kembali menggugat praperadilan KPK di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

MAKI Gugat KPK karena Lambat Tahan Eks Wamenkum HAM

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/21/JKT-1-PEMERIKSAAN-PENYUAP-WAMENKUMHAM-FED-1JPG-42850628.jpg" alt="Tersangka penyuap Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej, Helmut Hermawan tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Marah Putih KPK, Jakarta, Rabu (20/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Tersangka penyuap Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej, Helmut Hermawan tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Marah Putih KPK, Jakarta, Rabu (20/12/2023).</figcaption>
</figure> &nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap&nbsp;Yosi Andika Mulyadi dan Yogi&nbsp;Arie Rukmana, dua asisten pribadi mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej. Keduanya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara tersangka Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk berkas perkara tersangka lainnya," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (9/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini, Yosi dan Yogi telah hadir memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik KPK. Keduanya pun telah berstatus tersangka dalam kasus ini, terkait pengurusan status hukum PT CLM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah hadir dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kasus ini,&nbsp;KPK total menetapkan empat tersangka dalam kasus ini. Mereka diantaranya eks Wamenkumham Eddy Hiariej,&nbsp;dua asisten pribadinya (aspri) Yosi Andika Mulyadi dan Yogi&nbsp;Arie Rukmana, serta Direktur Utama PT CLM Helmut Hermawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eddy Hiariej diduga menerima suap senilai Rp 8 miliar, dari Dirut PT CLM Helmut Hermawan. Penerimaan suap itu berkaitan pengurusan status hukum PT CLM dan status hukum Helmut Hermawan di Bareskrim Polri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK saat ini baru menahan Helmut Hermawan. Namun, tiga tersangka lainnya dalam kasus ini belum menjalani penahanan oleh KPK.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Helmut Hermawan sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Keduanya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara Dirut CLM Helmut Hermawan.

KPK Periksa Dua Aspri Eks Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/05/Wamenkumham-Eddy-Hiariej-Penuhi-Panggilan-KPK-Dery-Ridwansah-7JPG-2519181590.jpg" alt="Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada hari ini, Senin (4/12/2203)." width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada hari ini, Senin (4/12/2203).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkum HAM) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej kembali mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Itu adalah gugatan kedua setelah permohonan praperadilan di pengadilan yang sama mereka cabut pada 20 Desember 2023.</p> <p>Kuasa hukum Eddy, Ricky Sitohang, mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan kembali permohonan praperadilan tiga kliennya. Yakni, eks Wamenkum HAM Eddy, Andika Mulyadi, dan Yogi Arie Rukmana. &rdquo;Benar sudah kami ajukan kemarin,&rdquo; ucapnya kepada Jawa Pos.</p> <p>Dia mengatakan, ada beberapa revisi dibandingkan dengan pengajuan yang pertama. &rdquo;Namun, kami belum bisa sampaikan. Nanti di pengadilan saja,&rdquo; terangnya. Poin-poin revisi itulah yang akan memperkuat kliennya dalam proses uji formil mengenai sah tidaknya penetapan tersangka ketiganya oleh KPK.</p> <p>Di luar itu, Ricky meminta kasus kliennya tak diseret ke mana-mana. Dia menyebut kliennya hingga kini tetap kooperatif menjalani proses hukum yang sedang dihadapi. Pun ketika nanti ada pemanggilan lagi dari KPK.</p> <p>&rdquo;Kami selalu kooperatif,&rdquo; katanya. Dia menyebut kondisi Eddy saat ini cukup baik. Ricky mengaku bertemu dengan Eddy, Yogi, dan Yosi pada Selasa (2/1) lalu. Yosi adalah pengacara yang juga ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi. Pertemuan itu membahas konsultasi hukum terkait kasus yang membelit Eddy.</p> <p>Terpisah, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya siap menghadapi praperadilan tersebut. &rdquo;KPK melalui biro hukum akan jawab semua dalil permohonan dimaksud,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Ali optimistis pengajuan permohonan praperadilan itu bakal ditolak majelis hakim. Sebab, KPK telah patuh pada ketentuan hukum, termasuk ketika menetapkan seseorang sebagai tersangka. Tentu berdasar kecukupan alat bukti dan prosedur yang benar.</p> <p>Humas PN Jaksel Djuyamto mengatakan, permohonan itu telah masuk ke lembaganya. Sidang pertama berlangsung pada 11 Januari mendatang dengan hakim tunggal Estiono. <strong>(elo/c7/oni)</strong></p>

Mantan Wamenkum HAM Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej kembali mengajukan permohonan praperadilan di PN Jakarta Selatan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Edward Omar Sharif Hiariej

Berita Terkini