<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/di_sini_sejak_2003.jpg" alt="MENUNTUT HAK: Kamp Tuapukan di Desa Oebelo, Kupang Tengah, NTT. (RISNO PAKUR FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MENUNTUT HAK: Kamp Tuapukan di Desa Oebelo, Kupang Tengah, NTT. (RISNO PAKUR FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure><h3>Mereka yang Loyal kepada Indonesia Itu Meminta untuk Didengar</h3> Ratusan warga eks Timor Timur, sebagian di antaranya pejuang prointegrasi, menuntut penuntasan program relokasi. Risno Pakur membantu mereka lewat tulisan, video, dan dengan membawa isu itu ke khalayak yang lebih luas.  AGUS DWI PRASETYO, Jakarta, Jawa Pos  ---  DI kamp pengungsi yang sepi, dengan jalanan yang belum diaspal itu, tak ada yang berubah dari Egi Soares. Dia tetap mencintai Indonesia, dengan segala kekecewaannya.  ”Kami sudah memilih dan menetap di Indonesia. Kami hanya ingin kepedulian bangsa ini agar hak-hak kami dipenuhi,” katanya dalam panggilan video dengan Jawa Pos yang difasilitasi Risno Pakur.  Egi bagian dari ratusan warga eks Timor Timur (Timtim, kini Timor Leste) yang masih menetap di kamp pengungsian Tuapukan di Kupang Tengah, Kupang, Nusa Tenggara Timur.  Tiga puluh menit saja jaraknya dari ibu kota provinsi, tapi mereka yang bermukim di sana, sebagian di antaranya pejuang prointegrasi dan keturunannya, merasa negara seperti tidak pernah hadir.  ”Sejak menempati rumah yang disediakan 2003 lalu, kami belum punya hak atas tanah,” imbuh Marcho Okky, warga eks Timtim lainnya.  Risno Pakur termasuk yang tengah berjuang membantu mengadvokasi para penghuni kamp Tuapukan. Dia menulis artikel di sebuah media daring yang judulnya dibuka dengan kalimat Dear, El Presidente (Tuan Presiden yang Terhormat).  Pemuda Kupang alumnus Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, itu juga membuat video seputar kondisi terkini kamp tersebut. Durasinya 12 menit. Jawa Pos termasuk yang mendapat kiriman.  Di video itu terekam sepinya suasana di kamp yang penghuninya rata-rata bekerja sebagai buruh tani dan buruh lepas itu. Tak ada kendaraan lalu-lalang. Dan, jarak antarrumah juga cukup jauh.  Lokasi tanah yang ditempati pengungsi itu secara administratif berada di RT 18, RW 07, Dusun IV, Desa Oebelo. Terdapat 52 kepala keluarga (KK) lama dan 12 KK baru. Total ada 381 jiwa yang menetap di atas tanah seluas 3 hektare tersebut. Tiap KK menempati lahan seluas 20 meter x 25 meter.  Program relokasi yang dijanjikan pemerintah sampai saat ini belum juga tuntas. ”Sampai sekarang mereka (warga eks Timtim, Red) masih tinggal di barak pengungsian,” ujar Risno yang tengah melanjutkan studi S-2 di Universitas Trisakti.  Tanah yang ditempati eks Timtim di Oebelo, kata Risno, sebelumnya merupakan milik Nikanor Mooy Mbatu. Pada 2003, tanah itu telah diberikan kepada panitia penyelenggara tanah. Dalam hal ini Dinas Kimpraswil (PU Bidang Cipta Karya) Provinsi NTT. ”Lahan (eks Timtim) diperoleh dari proses jual beli antara pemerintah dan tuan tanah,” paparnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/di_sini_sejak_2003_1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> MENUNTUT HAK: Risno Pakur (kanan) dan Egi Soares. (RISNO PAKUR FOR JAWA POS)  Menurut Risno, dana yang dipakai untuk membeli lahan permukiman dan pembangunan resettlement atas Oebelo tersebut bersumber dari dana hibah pemerintah Jepang. Pada 2015, Aliansi Perjuangan Rakyat NTT (APR NTT) melakukan rapat dengar pendapat dengan pemerintah dan wakil rakyat setempat. ”Tapi, belum ada realisasi untuk tuntutan sertifikasi lahan,” paparnya.  Sekarang kamp pengungsian seluas 3 hektare itu dihuni mayoritas warga eks Timtim generasi ketiga. Kebanyakan orang tua mereka yang kali pertama menempati lahan tersebut sudah meninggal.  ”Kami ingin masalah ini (sertifikat tanah) cepat diselesaikan karena menyangkut masa depan anak dan cucu kami nanti,” kata Antonio Da Costa, salah seorang warga yang juga tinggal di kamp tersebut.  Film Atambua 39 Derajat Celsius rilisan 2012 juga menggambarkan situasi sulit para warga eks Timtim ini. Mereka tinggal di rumah-rumah beratap seng dan beralas tanah. Sebagian juga harus tinggal terpisah dari keluarga menyusul kerusuhan pascareferendum 1999 yang akhirnya berujung kepada Timor Leste merdeka.  ”Dulu aku mencari kayu di sana, mencari burung-burung liar,” kata salah seorang warga kepada Ronaldo, salah satu karakter di film garapan Riri Riza tersebut, sambil menunjuk ke arah Timor Leste. ”Tapi, sekarang ada tentara berjaga.”  Sepanjang film tersebut, ada getir seperti itu: tanah Timor di mana Timor Barat (masuk NTT, termasuk Kupang dan Atambua di dalamnya) dan Timor Timur (kini Timor Leste) berada yang kini terbelah.  Juga cinta yang tak terbantahkan kepada Indonesia di satu sisi. Dan, tarikan kerinduan dari tanah kelahiran di seberang di sisi lain. Riri Riza menggambarkan kontras itu lewat sosok ayah dan anak, Ronaldo serta Joao. Ronaldo yang prointegrasi meninggalkan istri dan anak yang sedang dikandung untuk menyeberang ke Indonesia dengan membawa si kecil Joao. Dan, di negeri tempat dia bekerja serabutan sebagai sopir itu, Joao tumbuh tanpa belaian kasih ibu yang cuma dia kenal suaranya lewat rekaman kaset usang.  Entah apakah hal yang sama juga dirasakan Egi, Okky, Antonio, atau warga penghuni Taupuan yang lain. Yang pasti, seperti disaksikan Risno, waktu yang tak pendek, hampir dua dekade, menunjukkan loyalitas mereka.  Tapi, di sisi lain, mereka juga ingin didengar. Risno membantunya, termasuk dengan membawa persoalan itu ke ibu kota Jakarta agar mendapat perhatian lebih luas.  ”Kami berharap lembaga bantuan hukum (LBH) dan teman-teman CSO (civil society organization, Red) bisa membantu menyelesaikan persoalan kami,” kata Antonio.

Di Sini sejak 2003, tapi Kami Belum Punya Hak atas Tanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/warga-eks-timtim.jpg" alt="TAK LAYAK: Contoh rumah yang ditempati salah seorang warga eks warga Timor Timur di Kabupaten Kupang. (ABEL MONTEIRO FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TAK LAYAK: Contoh rumah yang ditempati salah seorang warga eks warga Timor Timur di Kabupaten Kupang. (ABEL MONTEIRO FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure>Konflik Timor Timur memaksa ribuan warga meninggalkan kampung halaman dan berdomisili di berbagai wilayah Indonesia. Namun, hingga dua dekade kemudian, ribuan di antaranya belum mendapatkan hak yang selayaknya.  UMAR WIRAHADI, Semarang, Jawa Pos  ---  RUMAH berdinding bambu itu tampak sudah lapuk dimakan usia. Beberapa bagian dinding ditutupi karung dan seng bekas untuk melindungi yang sobek.  Dengan hanya berlantai tanah, lengkap sudah kesan bahwa bangunan itu sudah tidak layak huni.  Itu adalah potret salah satu bangunan kamp pengungsian warga eks Provinsi Timor Timur –kini Timor Leste– yang biasa ditemui di sejumlah tempat di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). ”Bangunan seperti itu sudah jamak ditemui di kamp-kamp pengungsian,” ujar Abel Monteiro kepada Jawa Pos kemarin (3/8).  Abel Monteiro adalah salah seorang tokoh eks Provinsi Timor Timur yang memilih menjadi warga negara Indonesia (WNI). Saat ini pria 55 tahun itu tinggal di Semarang, Jawa Tengah. Pada 24 Mei 2018, dia memprakarsai berdirinya organisasi yang memayungi warga eks Timtim. Namanya Komunitas Persaudaraan Kesejahteraan Masyarakat Eks Provinsi Timor Timur atau disingkat Koper Kesmatim. ”Kami ingin organisasi ini menjadi wadah bagi warga eks Timtim yang setia dengan NKRI,” tuturnya.  Menurut dia, pendirian organisasi itu adalah mandat untuk melindungi hak-hak warga eks Timtim. Dasar pembentukan organisasi tersebut adalah Keppres 25/2003 tentang Pendataan Penduduk WNI Eks Provinsi Timor Timur. Juga, Perpres 25/2016 tentang Pemberian Kompensasi kepada WNI Eks Timor Timor yang Berdomisili di Luar Provinsi NTT.  Hingga kini, Koper Kesmatim sudah berdiri di 18 provinsi dengan lebih dari 5 ribu anggota. Mulai di Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Bali, Sumatera, Kalimantan, hingga Papua.  Dituturkan, tempat tinggal menjadi isu paling krusial saat ini. Bayangkan, masih ada ribuan warga yang hidupnya terlunta-lunta karena tidak punya rumah sendiri. Selain tidak layak huni, kesulitan warga eks Timtim mempunyai rumah sendiri karena status tanah yang ditempati tidak bersertifikat. Ada yang sudah tinggal lebih dari 15 tahun di suatu tempat, harus terusir karena tanah itu dijual pemiliknya. Akhirnya tidak sedikit yang pindah tempat tinggal ke tengah hutan lindung.  Cerita pilu itu, tutur Abel, sering terjadi di wilayah NTT yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Sebab, sebagian besar pengungsi ada di provinsi tersebut.  ”Yang diharapkan adalah bantuan rumah sekaligus jaminan status tanah,” tuturnya.  Disampaikan, saat ini total warga eks Timor Timur berjumlah 1,1 juta hingga 1,2 juta jiwa. Mereka tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Sebagian besar memang ada di wilayah NTT. Di antaranya di Kabupaten Belu, Timor Tengah Selatan (TTS), Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), dan Kabupaten Kupang. Melonjaknya jumlah pengungsi di empat kabupaten itu tidak lepas dari letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan Timor Leste.  Pihaknya mendesak pemerintah agar membangun rumah yang layak huni bagi WNI eks Timor Timur yang belum mendapat rumah. Sejauh ini, kata dia, data kasar warga yang belum memiliki rumah sedikitnya mencapai 4.436 kepala keluarga (KK).  Mereka menempati rumah yang tidak layak huni karena dibangun sejak masa pengungsian tahun 1999, saat terjadi referendum yang berbuntut lepasnya Timor Timur dari Indonesia. ”Sampai sekarang belum diperbaiki. Kondisinya benar-benar tidak layak huni,” tuturnya.  Ketua DPW Koper Kesmatim Jogjakarta Bernardino Mariano mengatakan, sangat wajar pemerintah memberikan bantuan kepada para pengungsi. Sebab, untuk menjadi WNI, mereka sudah berkorban jiwa dan raga.  Selain mempertaruhkan nyawa, mereka rela meninggalkan harta benda dan aset masa depan di Timor Leste. Ada rumah, tanah, atau kendaraan. ”Menjadi WNI itu pilihan yang sulit. Tapi, kami melakukannya,” tuturnya.  Pada 30 Agustus tahun ini genap 21 tahun Timor Timur lepas dari Indonesia. Meski terentang selama dua dekade, warga yang pernah mendiami wilayah yang menjadi bagian provinsi ke-27 Indonesia itu tidak bisa melupakan momen-momen pahit tersebut. Termasuk salah satunya Imaculada Concecao de Sousa Mariano.  Saat kerusuhan dan perang berkecamuk, dia masih kelas III sekolah dasar. ”Hari-hari itu sangat menakutkan. Benar-benar mencekam,” tutur Imaculada.  Dia ingat benar, kala itu tiada hari tanpa kerusuhan dan kerusuhaan. Suara tembakan peluru dari kedua pihak berdesingan. Umumnya terjadi pada malam hari. Suasana tambah mencekam karena listrik padam di seantero ibu kota Dili. ”Penjarahan maupun pembakaran pasar hampir terjadi tiap malam,” kenangnya.  Insiden itu benar-benar membekas hingga kini. ”Tidak bisa saya lupakan,” tutur perempuan yang kini tinggal di Jogjakarta tersebut.  Situasi saat itu benar-benar sulit. Selain bertaruh nyawa, mereka harus rela meninggalkan harta benda yang nilainya tidak sedikit. Bahkan, ada yang rela berpisah dari kerabat dan famili karena berbeda pilihan warga negara.  Ada yang prointegrasi dan ada yang memilih menjadi bagian dari Timor Leste. ”Tidak jarang saya lihat (waktu itu, Red) pengungsi hanya bawa pakaian yang melekat di badan,” tutur perempuan yang kini berusia 31 tahun tersebut.  Karena itu, sambung dia, dirinya sangat menyayangkan bahwa ribuan pengungsi belum mendapat perlakuan yang memadai dari pemerintah. Selain akses tempat tinggal, warga eks Timtim kesulitan dalam mendapat pelayanan dasar. Contohnya, kesehatan, kesetaraan dalam pendidikan, akses tanah, dan lapangan pekerjaan. ”Menurut saya sangat wajar kalau pemerintah membalas pengorbanan mereka,” kata Imaculada.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=nj7NuOsEWf8  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=HFeYFmQLXrA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=GYYJMr-RaRo

Jangan Sia-siakan Cinta dan Pengorbanan Kami Menjadi WNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kamp-para-wni-eks-timor-timur-dan-perjuangan-mendapat-kartu-identitas_m_201794.jpeg" alt="PANTANG MENYERAH: Agus Tinho Pinto bersama istri dan anak-anaknya di kediamannya di Belu." width="100%">
<figcaption>PANTANG MENYERAH: Agus Tinho Pinto bersama istri dan anak-anaknya di kediamannya di Belu.</figcaption>
</figure> Saat ini tinggal ratusan warga eks Timor Timur yang masih bertahan di bekas kamp pengungsian di Belu. Di seantero NTT, diperkirakan masih ada ribuan yang belum memiliki KTP. BAYU PUTRA, Belu --- HANYA ada satu ranjang dengan alas tidur berupa tikar di rumah itu. Sebuah kotak besar tempat menyimpan pakaian dan timba besar untuk menaruh perkakas tampak di salah satu sudut. Selama hampir dua dekade, di rumah yang lebih tepat disebut gubuk itulah Lukas Alves tinggal. Dengan mengandalkan pekerjaan mencari kayu di hutan. "Bila beruntung, dalam sehari bisa dapat 60-70 ikat kayu. Kalau segitu, bisa bawa uang Rp 70 ribu," katanya. Dengan segala keterbatasan itu, tak sekali pun Lukas menyesali keputusannya pada 1999: meninggalkan Timor Timur (kini Timor Leste), memilih jadi warga negara Indonesia. Dia menolak kembali ke bekas provinsi 27 Indonesia yang kini telah menjadi negara merdeka itu Bahkan, dia sudah beberapa kali mengikuti pemilu. Dia masih menyimpan kartu pemilih yang digunakan untuk pilgub NTT pada 2008. "Saya orang Indonesia," tegasnya. Lukas adalah satu di antara ratusan WNI eks Timor Timur (Timtim) yang masih bertahan di Kamp Haliwen. Kamp tersebut hanya sepelemparan batu dari Bandara AA Bere Tallo, Atambua, ibu kota Belu. "Dulu waktu registrasi pengungsi di seluruh NTT, jumlahnya sekitar 23 ribu KK (kepala keluarga)," terang Agus Tinho Pinto, anggota DPRD Kabupaten Belu yang juga WNI eks Timtim, saat ditemui Jawa Pos di kediamannya di Belu. Saat ini ada ratusan warga yang masih tinggal di kamp seluas 50 hektare tersebut. Sementara itu, puluhan ribu lainnya tersebar di beberapa kabupaten di NTT. Terutama yang dekat perbatasan dengan Timor Leste. Dulu mereka disebut pengungsi eks Timtim. Sekarang mereka sering disebut warga baru. Namun, mereka sejatinya lebih senang bila disebut WNI (warga negara Indonesia) kelahiran Timor Timur. Sayang, hampir dua dekade setelah memilih meninggalkan kampung halaman, nasib para warga eks Timtim tidak banyak berubah. Sebab, mayoritas memang tidak memiliki keahlian lain di luar bercocok tanam. Bahkan, Agus menduga masih ada sekitar 10 ribu WNI kelahiran Timtim yang belum memiliki KTP. Itulah yang kini jadi salah satu fokus perjuangan Agus lewat kedudukannya di parlemen. Agus mengklaim baru saja memperjuangkan anggaran untuk pemberian KTP dan KK bagi para warga eks Timtim yang belum memiliki kartu identitas itu. "Sebelumnya, KTP mereka adalah KTP Timtim," katanya. Agus adalah contoh warga eks Timtim yang berhasil mengubah nasib. Dulu pria kelahiran Dili, 6 juni 1970, tersebut juga tinggal di Kamp Haliwen pascareferendum 1999. "Kami tidak bisa berkembang di situ karena Kamp Haliwen merupakan tanah negara," ujarnya. Sampai sekarang pun, mereka yang memilih bertahan di Kamp Haliwen harus hidup dalam keprihatinan. Rumah mereka hampir sama semua: dinding dari pelepah sagu, atapnya dari seng. Ada pula yang atapnya masih berupa terpal karena tidak mampu membeli seng. Para mantan petani itu kebanyakan bekerja di kebun atau mengambil hasil hutan. Ada yang menjadi tukang ojek. Sebagian lagi yang membawa modal saat mengungsi membeli tanah untuk dijadikan sawah. Agus kemudian nekat keluar dari kamp dan mulai mencari tanah di seantero Atambua. Akhirnya, dia bertemu seorang tuan tanah di Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Belu. Awalnya si tuan tanah menawarkan tanahnya seharga Rp 100 juta untuk 15 hektare. Setelah bernegosiasi, akhirnya disepakati harga Rp 60 juta plus Rp 10 juta untuk mengurus administrasi pertanahan. Setelah deal, Agus bersama warga datang untuk babat alas. Agus kemudian mengajukan proposal kepada Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. Responsnya positif. Bahkan, TNI ikut memberikan bantuan. Total ada 300 rumah yang dibangun lewat bantuan dua instansi tersebut. Baik berupa rumah jadi maupun bahan bangunan. Nama Agus otomatis melambung. Hingga pada 2008 dia ditawari menjadi anggota Partai Gerindra. Di Pemilu Legislatif 2014, ayah enam anak itu pun sukses menembus DPRD Belu. Dengan duduk di parlemen, dia lebih leluasa memperjuangkan nasib para WNI kelahiran Timtim di Belu. Selain perkara KTP, dia meminta anggaran untuk pemberantasan buta aksara di Belu dialihkan untuk pendidikan. Salah satunya membuka sejumlah PAUD. Permintaannya bukan tanpa alasan. Sebab, rata-rata sasaran pemberantasan buta aksara itu merupakan warga senior yang mayoritas sudah melewati usia emas. Ketimbang membuang anggaran untuk mereka, lebih baik membiayai pendidikan usia dini. Yang menjadi persoalan, banyak warga eks Timtim di NTT yang tidak memiliki dokumen kependudukan sama sekali. Kartu keluarga tertinggal di Timtim saat eksodus. Selain itu, tidak sedikit warga yang tinggal di pelosok yang jauh dari kecamatan. Karena itu, pemerintah harus melakukan jemput bola untuk perekaman data warga. Selain Agus, ada seorang lagi eks Timtim yang berhasil menjadi legislator di DPRD Belu. Sedangkan di DPRD provinsi, Angelino Da Costa jadi satu-satunya yang sukses masuk parlemen lewat Partai Amanat Nasional. Pada masa-masa genting seputar referendum, Angelino turut angkat senjata bersama TNI melawan kubu pro kemerdekaan. "Jadi, saya ini satu dari 404 orang yang masuk daftar penjahat di Timor Leste," terangnya. Dampaknya pun terasa sampai sekarang. Saat para WNI eks Timor Timur sesekali masih bisa berkunjung ke tanah kelahirannya, dia tidak bisa. Sebab, bila masuk ke Timor Leste, sudah pasti dia bakal ditangkap. "Yang tidak banyak diketahui orang, pemerintah Timor Leste masih mengklaim warga baru itu sebagai rakyatnya yang keluar sementara karena alasan keamanan," tutur ayah tiga anak tersebut saat ditemui di Kupang. Seperti Agus, Angelino berusaha keras membantu para warga eks Timtim. Bahkan, dia mengklaim perjuangannya itu juga didukung konstituennya yang warga asli NTT. Dia berharap pemerintah pusat segera menerbitkan sebuah produk hukum yang melegitimasi seluruh WNI eks Timtim se&shy;bagai rakyat Indonesia. Levelnya pun minimal setara keppres karena berkaitan dengan klaim sebuah negara. Namun, hingga saat ini, harapan tersebut belum terwujud. Maka, satu-satunya jalan adalah menyuarakannya melalui DPR di Jakarta. Dan, satu-satunya tokoh yang diharapkan bisa menembus senayan adalah Ketua Umum Uni Timor Aswain (Untas) Eurico Guterres. Pada 2014 Eurico maju sebagai caleg dari PAN. Sayang, mantan pejuang integrasi Timtim itu gagal. "Nanti 2019 beliau maju lagi, namun melalui Perindo," tambahnya. WNI kelahiran Timtim, katanya, belum akan merasa tenang bila pemerintah belum membuat produk hukum yang memastikan status mereka sebagai WNI. Saat ini dia dan para aktivis Untas masih terus mendata warga eks Timtim yang memilih bertahan di Indonesia. Sebab, pada dasarnya pemerintah, baik pusat maupun daerah, sudah bersedia memberikan berbagai bantuan seperti WNI pada umumnya. "Namun, harus ada data yang valid agar bantuan benar-benar pas jumlahnya dan tepat sasaran," katanya. Bantuan, baik dari pemerintah maupun para wakil mereka di parlemen, sudah tentu ditunggu para warga eks Timtim. Termasuk oleh anak-anak di Kamp Haliwen yang pada sore di pertengahan Maret lalu itu asyik bermain di saat para orang tua sibuk memotong kayu.&nbsp;

Kamp Para WNI Eks Timor Timur dan Perjuangan Mendapat Kartu Identitas