<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Karir&nbsp;</h1><h1>Selalu Ada yang Baru!</h1>Selamat datang di situs resmi Rekrutmen Jawa Pos&nbsp;Jawa Pos merupakan perusahaan media massa terbesar di Indonesia. Memiliki lebih dari 200 media yang tersebar di seluruh Nusantara. Berbasis di Surabaya dengan sirkulasi lebih dari 400 ribu eksemplar per hari, Jawa Pos telah menjadi media massa yang kreatif, mencetak tren baru, serta mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.&nbsp;Di 2016, Jawa Pos (PT Jawa Pos Koran) untuk kali pertama dalam sejarah membuka rekrutmen secara online. Situs resmi Rekrutmen Jawa Pos ini dapat diakses sepanjang tahun. Berbagai posisi yang tersedia dapat dilihat updatenya di situs ini. Berbagai pengumuman terkait program rekrutmen juga akan hadir. Tim rekrutmen Jawa Pos hanya akan memproses lamaran yang diajukan secara online. Let’s join us!&nbsp;Beberapa posisi telah dibuka! Buruan cek!

karir

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Muhammad Ridwan

KPK mengamankan Bupati Rejang Lebong dalam OTT di Bengkulu. Tim menangkap pelaku dan menyita uang tunai.

Sabik Aji Taufan

KPK Gelar OTT di Bengkulu, Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Diamankan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/01/ALI-910263020.jpg" alt="Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali menyelenggarakan kegiatan Anugerah Layanan Investasi tahun 2024. (dok. BUMN)" width="100%">
<figcaption>Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali menyelenggarakan kegiatan Anugerah Layanan Investasi tahun 2024. (dok. BUMN)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali menyelenggarakan kegiatan Anugerah Layanan Investasi tahun 2024 sebagai upaya peningkatan layanan kepada pelaku usaha. Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Tirta Nugraha Mursitama, serta Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, Sandry Pasambuna. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas upaya bersama dalam memperbaiki iklim investasi di Indonesia, terutama melalui peningkatan pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan pelaksanaan usaha. "Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh instansi dan kabupaten/kota yang telah bekerja sama dan bersinergi dengan Kementerian Investasi dalam rangka meningkatkan pelayanan, perbaikan iklim industri, iklim investasi dan juga meningkatkan daya saing," ujar Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, dalam keterangannya, Selasa (1/10). Dalam sambutannya, Rosan menyampaikan bahwa selama periode Kabinet Indonesia Maju, realisasi investasi telah mencapai Rp 5.931,3 triliun. Angka ini meningkat sebesar 77,6 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya​. Ia juga menyoroti pentingnya perbaikan regulasi dan pembangunan infrastruktur untuk menarik lebih banyak investasi. "Kami berkomitmen untuk terus melakukan reformasi yang diperlukan agar Indonesia menjadi tujuan investasi yang lebih menarik dan kompetitif," imbuh Rosan.&nbsp; Dia menjelaskan, dalam lima tahun terakhir, investasi ini telah berhasil menciptakan lebih dari 7 juta lapangan kerja. Ini menunjukkan bahwa kebijakan dan langkah-langkah yang diambil pemerintah sangat positif dan responsif terhadap kebutuhan pasar. "Kami menyadari bahwa untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, kita perlu menciptakan ekosistem investasi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat," pungkasnya. Senada dalam sambutannya, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Tirta Nugraha Mursitama&nbsp; menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. "Kami mengharapkan setiap daerah terus berinovasi dan beradaptasi untuk menciptakan lingkungan yang ramah investasi. Dengan kerja sama yang baik, kita dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional," ujarnya. Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, Sandry Pasambuna, menegaskan peran PT Surveyor Indonesia dalam percepatan investasi&nbsp; "PT Surveyor Indonesia berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam mempercepat layanan investasi. Peran kami sebagai operator dalam sistem berbasis risiko adalah untuk memastikan bahwa proses investasi berlangsung efisien dan transparan, sehingga dapat meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia," tuturnya. Pada tahun 2024, PT Surveyor Indonesia kembali ditunjuk sebagai lembaga yang mendukung percepatan layanan investasi dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. PT Surveyor Indonesia membantu dalam proses Verifikasi Validasi Dokumen dan Verifikasi Validasi Lapangan, kemudian Melakukan Quality Control atas Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian/Lembaga. Setelah dilaksanakan Proses Penilaian tersebut, PT Surveyor Indonesia bekerja sama dengan Direktorat Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha untuk mendapatkan Pemenang terbaik dengan dilaksanakan Acara Anugerah Layanan Investasi. "Harapannya terjadi peningkatan pelayanan perizinan&nbsp; Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah (Pemda) dan Percepatan Pelaksanaan berusaha Pemda dan Kementerian/Lembaga di tahun 2025," ujar Sandry Pasambuna. Melalui penghargaan ini, pemerintah berharap agar seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat terus memperbaiki pelayanan investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat daya saing Indonesia di kancah global.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas upaya bersama dalam memperbaiki iklim investasi di Indonesia.

BKPM Serahkan Penghargaan Anugerah Layanan Investasi 2024, Rosan: Ciptakan Ekosistem yang Inklusif dan Berkelanjutan

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/10/ganjar-bertemu-nelayan-3232959889.jpg" alt="Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo bertemu ratusan nelayan dari berbagai wilayah Indonesia di kediamannya, Patra Kuningan Jakarta, Minggu (10/12)." width="100%">
<figcaption>Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo bertemu ratusan nelayan dari berbagai wilayah Indonesia di kediamannya, Patra Kuningan Jakarta, Minggu (10/12).</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com&nbsp;- Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo optimistis ekonomi bisa tumbuh 7 persen, asalkan ada kepastian hukum di Indonesia. Maka dari itu, dia pun bersyukur dipasangkan dengan Mahfud MD, yang menurutnya sangat paham mengenai persoalan hukum ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Beruntungnya saya didampingi Pak Mahfud MD, beliau dikenal sebagai peluru yang tak terkendali. Jadi, bisa sat set untuk urusan penegakan dan kepastian hukum ini. Beliau paham betul soal ini dan nanti yang akan mengurusi langsung persoalan ini," tegasnya,&nbsp;saat menjadi pembicara dialog Apindo di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (11/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun menegaskan, penegakan hukum adalah problem utama yang harus dibereskan di Indonesia. Jika problem itu beres, maka separuh persoalan bisa selesai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau hukum tegak, aparat penegak hukum kuat, maka kami yakin ekonomi Indonesia bisa tumbuh sampai 7 persen. Kalau itu terjadi, maka kita benar-benar bisa menjadi negara maju," kata Ganjar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013473534/ganjar-sebut-kepastian-hukum-kunci-sukses-pertumbuhan-ekonomi-pdb-bisa-tembus-7-persen">Ganjar Sebut Kepastian Hukum Kunci Sukses Pertumbuhan Ekonomi, PDB Bisa Tembus 7 Persen</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun meyakini, investasi akan berdatangan, lapangan pekerjaan terbuka, kesejahteraan masyarakat meningkat dan ekonomi tumbuh pesat. Menurutnya, setidaknya ada tiga cara yang akan dilakukan untuk mewujudkan penegakan dan kepastian hukum di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pertama adalah memperbaiki regulasi dan sistem hukum. Kedua, memperbaiki dan memperkuat kelembagaan dari aparat penegak hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketiga yang paling penting adalah aktor, siapa pejabat yang duduk di sana. Aktor ini harus kita seleksi dengan baik, harus kredibel dan berintegritas. Dia tidak bisa disogok, anti-KKN dan bekerja untuk melayani rakyat," ucap Ganjar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Selain persoalan hukum, beragam persoalan lain juga dibahas dalam kesempatan itu. Terkait potensi ekonomi digital, energi baru terbarukan, UMKM, persoalan upah buruh, pajak dan lain sebagainya. Ganjar mendengarkan semua masukan dan mencatat&nbsp;dari para pengusaha.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013465160/apindo-rilis-roadmap-perekonomian-2024-2029-sebagai-masukan-bagi-pemerintahan-baru">Apindo Rilis Roadmap Perekonomian 2024-2029 sebagai Masukan bagi Pemerintahan Baru</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya senang mendapat masukan ini, apalagi sudah ditulis dalam bentuk rekomendasi. Ini yang saya butuhkan karena langsung dari para pelaku. Mari kita diskusi bersama untuk merumuskan apa yang terbaik untuk bangsa Indonesia," ujar Ganjar.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Ketua Apindo Shinta Kamdani mengatakan, pihaknya telah menggelar diskusi dengan para pengusaha. Menurutnya, problem paling banyak diutarakan terkait penegakan hukum dan kepastian hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk itu kami telah menyusun roadmap yang akan kami berikan kepada Pak Ganjar. Memang salah satu problem terbanyak yang dikeluhkan kawan-kawan pengusaha adalah pentingnya kepastian hukum serta perbaikan kelembagaan," pungkas Shinta.</div>

"Kalau hukum tegak, aparat penegak hukum kuat, maka kami yakin ekonomi Indonesia bisa tumbuh sampai 7 persen," kata Ganjar.

Ganjar: Beruntungnya Saya Didampingi Pak Mahfud,  Beliau Dikenal sebagai Peluru yang Tak Terkendali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/PN-PUSAT.jpg" alt="Ilustrasi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) saat ini telah berusia 19 tahun. Regulasi ini perlu diperkuat agar bisa mengikuti dinamika dan perkembangan ekonomi yang semakin kompleks, dan meningkatkan indeks Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia. Selama ini, para pelaku usaha di Indonesia menggunakan regulasi ini untuk menyelesaikan perselisihan bisnis dalam bentuk utang-piutang. Namun demikian, seiring dengan ekosistem bisnis yang semakin kompleks dan melampaui batas negara, UU tersebut ternyata menjadi kurang relevan dalam memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur atau para pihak yang berselisih. Managing Partner Dwinanto Strategic Legal Consultant (DSLC), Rizky Dwinanto melihat penggunaan UU 37/2004 telah bergeser dari tujuan utamanya, sebagai salah satu sarana untuk penyelesaian utang-piutang yang adil, cepat, transparan dan efektif. Menurut Rizky, beleid ini seharusnya ditujukan untuk melindungi debitur yang mengalami kendala dalam berusaha atau berbisnis. "Atau mungkin kalau debitur yang benar-benar sudah sangat kesulitan dalam berbisnis dan membayar utangnya, dia bisa memakai mekanisme pengajuan pailit. Jadi, fokusnya ke perlindungan debitur," kata Rizky dalam keterangan, Kamis (26/10). Namun demikian, Rizky memandang, saat ini UU 37/2004 justru dijadikan alat atau skema hukum untuk melakukan penagihan utang oleh kreditur kepada debitur. Akibatnya, mayoritas permohonan PKPU dan pailit di Indonesia justru lebih banyak datang dari kreditur. "Kalau berangkat dari fenomena saat ini, ketika utang belum terbayar dua bulan sudah dimohonkan PKPU, lalu utang Rp 100 juta belum terbayar sudah diajukan PKPU. Ini akhirnya jadi moral hazard. Seharusnya kita lihat dulu kondisi perusahaan debitur dan kondisi ekonomi saat ini. Supaya jangan sedikit-sedikit PKPU atau pailit," tambahnya. Sementara itu, Presiden Direktur AJ Capital Geoffrey D. Simms menyatakan, dalam sistem ekonomi yang semakin kompleks dan terhubung (melampaui batas negara), hukum harus dapat memberikan rasa keadilan dan perlindungan yang sama, baik bagi kreditur maupun debitur. "Kreditur, debitur, dan pengadilan semuanya harus berpartisipasi dan memiliki peran masing-masing dalam proses kepailitan dan PKPU. Pengadilan niaga tentu akan berusaha untuk menemukan penyelesaian yang adil bagi semua pihak. Pengadilan niaga juga harus berusaha untuk menjaga perusahaan (debitur) tetap beroperasi dan memberikan perlindungan kepada semua pemegang saham. Itu adalah semangat hukum modern," ujarnya. Simms menyatakan, hukum harus digunakan sebagai sarana untuk melakukan restrukturisasi bisnis yang sehat dengan memastikan hak-hak para kreditur terlindungi sambil membantu mengatasi masalah perusahaan (debitur) yang mengalami kesulitan agar kembali sehat dan dapat menyelesaikan kewajiban yang dimilikinya. Penegakan hukum kepailitan yang kuat dan konsisten, katanya, dapat membantu meminimalkan risiko penyalahgunaan proses kepailitan, yang dapat berdampak negatif pada para pemegang saham dan kreditur. Simms mengatakan ketidakpastian penyelesaian yang adil dalam putusan kepailitan dikhawatirkan dapat meningkatkan persepsi risiko dalam pemberian pinjaman. Lembaga keuangan, katanya, mungkin memandang pinjaman kepada individu atau perusahaan di Indonesia lebih berisiko jika mereka tidak yakin tentang prosedur dan perlindungan hukum yang akan diberikan dalam proses kepailitan. "Oleh karena itu, untuk mengompensasi risiko yang lebih tinggi, mereka mungkin menawarkan tingkat bunga yang lebih tinggi. Dengan demikian biaya peminjaman akan naik dan ekonomi secara keseluruhan akan menjadi lebih buruk," ungkapnya. Jumlah Kepailitan Meningkat Pada 2021 lalu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat menyoroti peningkatan jumlah kasus hukum terkait dengan aturan PKPU dan kepailitan. Hal itu disampaikan dalam pidatonya di Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pada 24 Agustus 2021. Adapun, pada 2019, jumlah permohonan kepailitan dan PKPU tercatat hanya 435 pengajuan. Namun, jumlah permohonan meningkat drastis menjadi 635 permohonan pada 2020 dan mencapai puncaknya pada 2021 dengan 726 permohonan. Sementara itu, pada 2022, pengajuan permohonan mulai turun menjadi 625 dan pada 2023 (hingga 14 Oktober 2023) menjadi 563 permohonan. Airlangga bahkan memandang terdapat moral hazard dalam pengajuan PKPU dan kepailitan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu disebabkan oleh mudahnya persyaratan bagi kreditur untuk meminta debiturnya mengajukan PKPU. Kala itu, Airlangga pun menyatakan bahwa pemerintah akan memberlakukan moratorium pengajuan PKPU dan kepailitan sesuai UU yang berlaku. Sebabnya, undang-undang tersebut selama ini tidak hanya dimanfaatkan debitur untuk merestrukturisasi utangnya, namun justru digunakan para kreditur sebagai bagian dari aksi korporasi mereka. Sebelum adanya inisiatif dari pemerintah, wacana untuk memperkuat UU 37/2004 sempat muncul pada 2017. Pada saat itu, Kelompok Kerja Revisi UU 37/2004 telah menyusun naskah akademik yang akan digunakan sebagai acuan untuk pembahasan antara pemerintah dan DPR RI. Namun demikian, hingga saat ini pembahasan mengenai revisi UU 37/2004 tak kunjung usai, baik di tingkat pemerintah maupun DPR RI.

Lembaga keuangan mungkin memandang pinjaman kepada individu atau perusahaan lebih berisiko jika tidak yakin tentang perlindungan hukum di RI

Tingkatkan Indeks EoDB, UU Kepailitan dan PKPU Perlu Direvisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Jokowi-BPMI.jpg" alt="capture dok BPMI" width="100%">
<figcaption>capture dok BPMI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Peluncuran Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko di Gedung Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sistem ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam mendorong penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran.  “Saya nggak mau dengar ada suap, dan harus terbuka dan transparan. Jika ada yang melakukan tak bersih, coba-coba (suap), laporkan ke saya. Mendorong lebih banyak wirausaha baru dari sektor informal jadi formal dan yang paling penting membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya,” ujarnya secara virtual, Senin (9/8).  Menurutnya, pandemi tidak boleh menghentikan upaya pemerintah dalam melakukan reformasi struktural, khususnya dalam memangkas prosedur perizinan yang tumpang tindih dan berbelit sehingga menghambat iklim investasi nasional. “Aturan menghambat terus kita pangkas. Kemudahan investor terus kita permudah. Kita ingin iklim berusaha makin kondusif, UMKM memulai usaha, meningkatkan kepercayaan investor dan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya sehingga jadi solusi peningkatan pengangguran,” tuturnya.  Jokowi mengungkapkan bahwa Indonesia sudah masuk peringkat ke-73 dalam kategori kemudahan perizinan. Namun, capaian ini harus lebih ditingkatkan untuk menciptakan daya saing dan menarik investasi masuk.  “Negara kita masih 73, sudah masuk kategori mudah, tapi kategori itu belum cukup. Kita harus mampu meningkatkan lagi dari mudah jadi sangat mudah. Kuncinya di reformasi perizinan investasi yang cepat dan sederhana untuk data saing menarik investasi. Jadi ini kita luncurkan OSS Berbasis Risiko ini signifikan dalam berbasis perizinan,” ucapnya.  Jokowi memaparkan, jenis perizinan akan disesuaikan tingkat risikonya. Sehingga, ada perbedaan antara pelaku UMKM dan usaha besar. “Untuk risiko usaha besar perizinan berusaha berupa izin, usaha menengah berupa sertifikat standar, dan risiko rendah berupa pendaftaran dan hanya nomor induk OSS,” jelasnya.  Jokowi menegaskan, dalam implementasi sistem tersebut dirinya akan langsung melakukan pengecekan dan pengawasan di lapangan. “Dalam OSS di lapangan seperti apa, apakah mudah izin, apakah semakin sederhana, apakah biaya efisien, dan standarnya sama di seluruh Indonesia dan apakah layanan semakin cepat, ini yang akan saya ikuti,” ungkapnya.  Jokowi juga menyebut, adanya pelayanan OSS ini bukan untuk mengebiri kewenangan daerah, tapi justru memberikan layanan standar bagi pemerintah yang menentukan perizinan agar semakin sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Sebab, para pengusaha membutuhkan layanan yang cepat dan tidak berbelit-belit yang akan memberikan dampak baik bagi pembangunan nasional.  “Investor lokal, maupun asing, dan UNKM untuk memanfaatkan layanan ini sebaik-baiknya dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya,” pungkasnya.

Peresmian OSS Berbasis Risiko, Jokowi: Saya Nggak Mau Dengar Ada Suap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Jokowi-Biro-Setpres.jpg" alt="Presiden Joko Widodo" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berpesan agar para pemimpin daerah dapat meningkatkan pelayanan investasi di daerah masing-masing. Hal itu mencakup kecepatan dan kemudahan para investor yang berminat menanamkan modalnya di tanah air.  "Ini juga berulang kali saya sampaikan, agar kemudahan pelayanan, kecepatan pelayanan, itu diberikan oleh daerah. Terutama yang berkaitan dengan perizinan," ujarnya melalui akun YouTube, Kamis (29/4).  Imbauan tersebut, kata dia, kerap kali dilontarkan karena dirinya masih saja mendengar adanya kasus hambatan perizinan investasi di daerah. Bukan hanya investasi skala kecil namun juga investasi yang besarannya besar.  "Ini saya ulang-ulang terus karena masih banyak saya dengar urusan perizinan terhambat dan lama sehingga investasi. UU Cipta Kerja mengamanatkan kita untuk cepat melayani perizinan," ucapnya.  Jokowi mengungkapkan, padahal investasi menjadi kunci dari pemulihan ekonomi yang saat ini masih terpapar pandemi Covid-19. Investasi diperlukan dan berperan sangat penting karena dalam pemulihan nasional tidak dapat mengandalkan APBN saja.  "Yang kita butuhkan adalah investasi dari swasta. Dan investasi dari swasta itu akan muncul kalau pelayanan perizinan, kecepatan kita layani mereka bisa kita lakukan. Kuncinya ada di situ. Kunci pertumbuhan ekonomi ada di Investasi," jelasnya.  Jokowi menambahkan, dengan masuknya investasi ke tanah air maka dampaknya akan merambah pada aspek lain, seperti adanya tambahan peredaran uang di daerah maupun secara nasional. Serta, peningkatan pendapatan pajak karena akan ada lapangan kerja baru.  https://www.youtube.com/watch?v=JlfHt2CngYk  &nbsp;

Jokowi ke Pemda: Berulang Kali Saya Sampaikan, Permudah Perizinan!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Pembangunan-Tol-Layang-Kelapa-Gading-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Pekerja melakukan proses pengerjaan pembangunan 6 ruas jalan tol Seksi A Kelapa Gading-Pulogebang 9,3 kilometer di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (18/10/2020). Pembangunan jalan tol tahap 1 dengan nilai investasi sebesar Rp20,7 triliun memil" width="100%">
<figcaption>Pekerja melakukan proses pengerjaan pembangunan 6 ruas jalan tol Seksi A Kelapa Gading-Pulogebang 9,3 kilometer di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (18/10/2020). Pembangunan jalan tol tahap 1 dengan nilai investasi sebesar Rp20,7 triliun memil</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus berupaya meningkatkan investasi masuk ke tanah air. Hal ini guna menyelamatkan perekonomian dalam negeri dari keterpurukan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Berbagai langkah telah diambil pemerintah, mulai dari deregulasi untuk meningkatkan taraf kemudahan berusaha hingga beragam insentif fiskal maupun non-fiskal.  Namun, para investor masih menemui banyak kendala, sehingga belum menjadikan Indonesia sebagai destinasi utama bagi investasi seperti yang dicita-citakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Hidayat Amir mengatakan, para investor masih menemui banyak kendala ketika ingin menanamkan investasinya di Indonesia, antara lain saat akan memulai bisnisnya (starting business).  Menurut mereka proses perizinan, termasuk prosedur, biaya dan waktu pengurusannya masih kalah bila dibandingkan dengan negara lain. Selain komponen starting business, BKF mencatat masih ada komponen ease of doing business (EoDB) lain yang juga masih kurang bersaing dengan negara lain.  Seperti diketahui, peringkat EoDB merupakan salah satu indikator yang dilihat oleh investor ketika akan masuk ke suatu negara. Saat ini posisi Indonesia stagnan di peringkat 73 sejak 2018, sehingga perlu ada perbaikan di berbagai komponen EoDB agar peringkat dapat bergerak naik.  "Solusi dari pemerintah selain melakukan perbaikan dari sisi simplifikasi regulasi dan birokrasi atau kebijakan non-fiskal, pemerintah juga akan menggunakan instrumen fiskal untuk mendorong realisasi investasi untuk pemulihan ekonomi dari berbagai sektor," kata Hidayat dalam diskusi virtual, Selasa (10/11).  Hidayat mengatakan, seiring perkembangan sektor industri yang fokus pada inovasi dan produk dengan eksternalitas negatif yang lebih rendah pihaknya juga bersiap dan sangat responsif. "Misalnya insentif produk mobil listrik yang rendah emisi. Aturan ini bisa ditranslasi lewat aturan cukai yang lebih rendah, sesuai prinsipnya membatasi eksternalitas," tuturnya.  Ia menambahkan perlu juga ada kebijakan fiskal berupa tax holiday dan tax allowance yang sifatnya sebagai pemanis untuk menarik investasi. BKF menurut Hidayat, juga secara proaktif mengevaluasi kebijakan yang ada terkait dengan insentif.  "Setiap policy yang ada saat ini tengah kita kaji dan evaluasi, lalu kita sesuaikan dari sisi kebijakan. Jadi kebijakan itu bukan sesuatu yang fix, namun terus menerus kita selalu evaluasi," tuturnya.  Evaluasi terus menerus tersebut diharapkan akan mendukung langkah perbaikan ekonomi yang dilakukan pemerintah agar dapat berjalan dengan baik dan pada akhirnya memperkuat daya saing Indonesia dalam menangkap peluang investasi.  Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot menyampaikan, pihaknya terus memperbaiki regulasi dan jalur birokrasi yang kerap menjadi persoalan bagi investor.  "Tentu dengan adanya perbaikan regulasi tumpang tindih, yang menyebabkan inefisiensi terhadap kegiatan perekonomian tentu kita harap ada perbaikan," katanya.  Saat ini, kata Yuliot, ada sekitar 154 perusahaan yang merencanakan relokasi ke Indonesia. Ini menunjukkan animo investor yang cukup besar.  "Dengan kepastian melalui peraturan Menteri keuangan yang didelegasikan kepada BKPM, tentu ini akan lebih mempercepat proses pengambilan keputusan atas proposal investasi yang masuk," tuturnya.  https://www.youtube.com/watch?v=-ePoDZMGR38

Ketimbang Insentif, Pemodal Ternyata Lebih Idamkan Kemudahan Berusaha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/whatsapp-image-2020-09-15-at-15.16.33-1.jpg" alt="Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan. Biro Komunikasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi/Antara" width="100%">
<figcaption>Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan. Biro Komunikasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja menuai pujian dari Amerika Serikat (AS). CEO US International Development Finance Corporation (IDFC) Adam Boehler memandang, aturan tersebut membuat buruh di Indonesia lebih kompetitif.  "Mereka terkejut melihat progresifnya Indonesia membuat aturan ini. Dia bilang aturan ini akan menguntungkan pegawai dan buruh kita, dan membuat kita jadi negara kompetitif," ujarnya secara virtual, Jumat (23/10).  Luhut juga mengatakan, dirinya geram dengan peringkat kemudahan berusaha alias ease of doing bussines (EODB) Indonesia yang stagnan selama tiga tahun. Bahkan, aku Luhut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat bertanya mengapa tingkat kemudahan berusaha Indonesia tak kunjung membaik.  Sehingga, menurutnya Indonesia butuh mengambil langkah berani, salah satunya dengan cara membuat Omnibus Law. Diharapkan aturan tersebut dapat mendorong kemudahan bisnis di Indonesia, kalau perlu bisa mendorong peringkat kemudahan berusaha ke peringkat 50.  "Kita rating EODB ini ada di 73 terus tiga tahun terakhir, ini berhenti tiga tahun. Presiden tanya kok bisa begini? Saya jawab, Pak kalau kita nggak melakukan perubahan Omnibus, jadinya seperti ini,” ungkapnya.  Luhut memaparkan, selama ini kemudahan berusaha Indonesia berada di bawah banyak negara Asia Tenggara. Hal itu karena negara-negara tetangga sudah menggunakan aturan semacam Omnibus Law lebih awal.  "Kemudian ranking Indonesia masih di bawah negara Asia. Karena mereka ini juga terapkan Omnibus, Vietnam sudah, Filipina sudah tahun 2016," tuturnya.

Luhut Pamer UU Omnibus Law Cipta Kerja Dipuji Amerika Serikat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/rapat-eodb.jpg" alt="rapat terbatas bertema Akselerasi Peningkatan Peringkat Kemudahan Berusaha di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (12/2). (ANT)" width="100%">
<figcaption>rapat terbatas bertema Akselerasi Peningkatan Peringkat Kemudahan Berusaha di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (12/2). (ANT)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business Indonesia (EoDB) masih bertengger di angka 73. Capaian tersebut jauh dari harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni level 40.  "Kita tahu posisi kita di peringkat 73 meskipun kalau kita lihat dari 2014 berada di posisi 120, sebuah lompatan yang baik tapi saya minta agar kita berada pada posisi di 40," kata Jokowi, dalam rapat terbatas bertema Akselerasi Peningkatan Peringkat Kemudahan Berusaha di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (12/2).  Mantan Gubernur DKI Jakarta melihat masih ada beberapa indikator EoDB dengan peringkat di atas 100. Dia pun meminta agar perbaikan indikator-indikator tersebut diakselerasi.  Pertama, indikator 'starting a business' yang ada di peringkat 140. Kedua, indikator 'dealing with construction permit' yang menempati peringkat 110.  Ketiga, indikator 'registering property' yang meski naik, tapi masih di peringkat 106. Terakhir, indikator 'trading across border' yang stagnan di peringkat 116.  Di samping keempat indikator tersebut, Jokowi juga mencermati ada beberapa indikator -meski peringkatnya di bawah 100- namun mengalami penurunan nilai. Misalnya, 'getting credit' yang memburuk dari peringkat 44 ke 48, serta 'resolving insolvency' yang memburuk dari peringkat 36 ke 38.  Atas dasar itu, Jokowi meminta keruwetan prosedur saat akan memulai usaha dihilangkan. Prosedur pengurusan yang memakan waktu juga diminta lebih efisien.  Secara khusus, dia meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Kepala BKPM untuk membuat dashboard monitoring dan evaluasi secara berkala. "Sehingga kita bisa pastikan perbaikan di beberapa komponen yang masih bermasalah," katanya dilansir dari Antara, Rabu (12/2).  Kemudian, dia meminta agar kemudahan berbisnis ini tidak hanya dinikmati oleh pengusaha besar, melainkan juga pelaku usaha mikro usaha kecil (UMKM). "Agar diberikan kemudahan-kemudahan baik dalam penyederhanaan maupun mungkin tidak usah izin tetapi hanya registrasi biasa," katanya.

Presiden Minta Empat Indikator Jeblok EoDB Dibenahi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ppatk-didesak-telusuri-dana-investasi-nasabah-brent-ventura-rp-17-t_m_.jpg" alt="ilustrasi investasi daerah" width="100%">
<figcaption>ilustrasi investasi daerah</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah pusat dan daerah perlu segera mereformasi birokrasi demi menumbuhkan investasi. Terutama di daerah-daerah yang menjadi gerbang keluar masuknya barang seperti Jawa Timur (Jatim). Perombakan itu bakal memperbaiki posisi Indonesia dalam peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing business (EODB) yang kini berada di tingkat 73.  Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) berkontribusi 28,6 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Jatim. Kontribusi tersebut masih bisa meningkat asal Jatim mampu mendatangkan lebih banyak investor.  "Sebenarnya daerah pun tidak jauh berbeda dengan nasional. Harus ada perubahan birokrasi. Tata aturan pun harus semakin mudah," kata David Sumual, ekonom BCA, Selasa (12/11).  Menurut dia, pemerintah daerah tidak cukup hanya menawarkan fasilitas kepada investor. Sebab, para penanam modal tidak hanya mencari daya dukung listrik dan kawasan industri yang mumpuni.  Aturan terkait dengan kemudahan berusaha, mengimpor, dan mengekspor barang, bahkan aturan pengiriman barang antardaerah juga harus ditingkatkan. "Nah, praktiknya selama ini bagaimana. Secara aturan, sudah banyak reformasi. Tetapi, praktiknya di lapangan tentu tidak semudah itu," sambung David.  Kepala Dinas Perhubungan Jatim Fattah Jasin mengungkapkan bahwa total ada 18 aturan yang berkaitan dengan birokrasi di pelabuhan. Mulai urusan bea dan cukai, karantina, perizinan investasi, hingga perindustrian. Birokrasi yang panjang dan merepotkan tersebut membuat investor tidak berminat menanamkan modal di Jatim.  "Dwelling time saja, misalnya. Di India sehari selesai. Di (negara) kita 7 hari sudah Alhamdulillah," ungkapnya. Karena itu, pelabuhan-pelabuhan Jatim kurang cepat untuk mengirimkan barang.  Dia berharap instansi-instansi terkait bisa membuat aturan yang lebih mudah. Sebab, pengelola pelabuhan tidak bisa seenaknya menyederhanakan aturan. Penyederhanaan itu penting mengingat Jatim adalah salah satu daerah yang mengirimkan banyak barang ke wilayah Indonesia Timur maupun luar negeri.

Kadishub Jatim: Di India Dwelling Time Sehari Kelar, Indonesia 7 Hari

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#EoDB

Berita Terkini