<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/MUTASI-PERTAMA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Di antara sebelas posisi jabatan eselon II yang kosong, Pemkab Gresik hanya membuka seleksi terbuka (selter) pimpinan tinggi pratama itu untuk sepuluh posisi. Satu kursi yang tidak dilelang adalah kepala badan kepegawaian daerah (BKD).  Sekda Gresik Achmad Wasil menyampaikan alasan kenapa posisi kepala BKD masih dibiarkan kosong atau tidak ikut dilelang. Dia mengatakan, Bupati Fandi Akhmad Yani menginginkan posisi kepala BKD itu diisi oleh pejabat yang sudah eselon II. ’’Nanti posisi itu tidak dilelang, tetapi dimutasi dari eselon II saat ini,’’ ucapnya.  Pengisian jabatan kepala BKD itu mungkin akan dibarengkan dengan pengisian jabatan kepala dinas perhubungan (dishub) yang akan kosong per 1 Desember 2021 mendatang. Kepala Dishub yang saat ini dijabat Tursilowanto Hariogi akan pensiun pada 1 Desember tersebut.  Selain Tursilowanto, ada nama Hermanto T. Sianturi yang saat ini menjabat staf ahli bupati juga akan pensiun Desember. ’’Sejauh ini belum tahu (siapa penggantinya), yang pasti nanti di sana (BKD, Red) diisi dengan cara mutasi,’’ imbuh Wasil.  Soal selter sepuluh jabatan kosong, Wasil menyebutkan bahwa kemarin (25/10) sudah banyak pejabat eselon III yang meminta tanda tangan dirinya. Tanda tangan itu terkait dengan persyaratan surat rekomendasi dari pejabat pembina kepegawaian. Dalam hal itu Sekda Gresik.  Namun, terkait dengan nama-nama yang sudah meminta surat rekomendasi itu, Wasil belum membeberkan. ’’Sudah banyak, tetapi nanti saja diumumkan kalau persyaratan sudah masuk semua,’’ kata mantan kepala dinas pekerjaan umum dan tata ruang (DPUTR) itu.  Meski demikian, lanjut dia, masih banyak pula pejabat yang belum meminta rekomendasi. Mereka masih mempersiapkan data persyaratan administrasi lainnya.  Untuk diketahui, pada selter pimpinan tinggi pratama kali ini ada sejumlah ketentuan yang diperbarui. Di antaranya untuk jabatan kepala satpol PP yang harus berstatus penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Lalu, untuk posisi sekelas Kabid, tidak perlu ketentuan pernah menjabat di dua bidang yang berbeda. Terakhir, direktur RSUD bisa diisi dokter umum.  Perlu Dokter Senior untuk Jabatan Dirut RSUD  Di antara sepuluh posisi yang tengah dilelang Pemkab Gresik, posisi direktur utama (dirut) RSUD Ibnu Sina menjadi salah satu isu hangat di kalangan aparatur sipil negara (ASN). Betapa tidak, selain sebagai RS rujukan regional, RSUD Ibnu Sina menjadi wajah pelayanan kesehatan Pemkab Gresik.  Di internal RS pelat merah itu pun, nama-nama kandidat mulai bermunculan. Memang, banyak dokter senior di RS tipe B tersebut. Namun, tidak semua berkeinginan menduduki jabatan dirut.  Sumber Jawa Pos menyebutkan, saat ini internal RSUD mulai muncul nama-nama seperti dr Rudyanto Dwi Agustomo yang sebelumnya menjabat pelaksana tugas (Plt) direktur RSUD, dr Wiweka Merbawani, hingga dr Ferry Andian.  Bukan hanya tiga nama itu, ada nama lain seperti dr Sony Hamzah, Plt dirut RSUD saat ini, yang juga menjabat kepala puskesmas. Bahkan, nama dr Ummi Khoiroh, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes, juga turut muncul dalam bursa dirut RSUD.  ’’Untuk menjadi dirut RSUD, sangat diperlukan dokter yang senior, harus memiliki pengalaman di bidang kesehatan, juga harus memiliki kemampuan manajemen rumah sakit. Begitu harapan kami-kami,’’ ungkap sumber Jawa Pos.

Bersaing Ikut Lelang Jabatan, Ramai-Ramai Minta Tanda Tangan Sekda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menpan-dan-RB-Tjahjo-Kumolo-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Menpan dan RB Tjahjo Kumolo berbicara saat mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan seleksi CPNS 2019 di tengah pandemi Covid-19. Foto:" width="100%">
<figcaption>Menpan dan RB Tjahjo Kumolo berbicara saat mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan seleksi CPNS 2019 di tengah pandemi Covid-19. Foto:</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah merombak birokrasi lewat penyederhanaan struktur eselonisasi. Hingga akhir 2020, tercatat 38.898 jabatan struktural dipangkas.  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) <a href="https://www.jawapos.com/tag/tjahjo-kumolo/">Tjahjo Kumolo</a> menuturkan, penyederhanaan itu dilakukan pada <a href="https://www.jawapos.com/tag/lelang-jabatan-eselon-i-dan-ii/">jabatan eselon</a> III, IV, dan V.  Dengan demikian, saat ini hanya ada dua <a href="https://www.jawapos.com/tag/eselon/">eselon</a> di kementerian/lembaga.  ”Dalam penyederhanaan struktur tersebut, diikuti dengan pengalihan yang saat ini sudah mencapai 38.398 pemangku <a href="https://www.jawapos.com/tag/jabatan-struktural/">jabatan struktural</a> ke jabatan fungsional,” tuturnya dalam Catatan Akhir Tahun 2020 Kementerian PAN-RB secara virtual kemarin (29/12).  Dari pengalihan jabatan tersebut, terdapat 237 jabatan fungsional existing saat ini. Sebanyak 37 jabatan itu, antara lain, merupakan jabatan fungsional baru. Misalnya, metrolog (BSN), pengawas intelijen (BIN), negosiator perdagangan (Kemendag), pengawas perdagangan (Kemendag), pemeriksa perdagangan berjangka komoditas (Kemendag), analis pemantauan PUU legislatif (Setjen DPR), kurator keperdataan (Kemenkum HAM), hingga asisten penata kadastral (Kemen ATR/BPN).  Perubahan itu nanti diikuti dengan penyetaraan penghasilan. Tjahjo mengungkapkan, rancangan tersebut sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan dan instansi terkait. Saat ini posisinya menunggu penetapan Presiden Joko Widodo.  Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemen PAN-RB Teguh Widjinarko menyinggung soal seleksi penerimaan guru sebagai abdi negara. Seleksi akan dibuka lebar lewat jalur pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK). Bahkan, kata dia, kemungkinan guru untuk menjadi PNS sangat kecil. ”Kemungkinan lowongan-lowongan untuk guru PNS kita batasi,” katanya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/02/12/2020/pembubaran-lembaga-menghemat-rp-227-m-setahun/">Pembubaran Lembaga Menghemat Rp 227 M Setahun</a>  Senada, Kepala Badan Kepegawaian Nasional (<a href="https://www.jawapos.com/tag/bkn/">BKN</a>) Bima Haria Wibisana mengatakan bahwa ke depan, pemerintah mungkin hanya menerima guru dengan status PPPK. ”Sementara ini, Bapak Men PAN, Bapak Mendikbud, dan kami sepakat bahwa untuk guru itu akan beralih menjadi PPPK,” katanya. Dengan begitu, yang diterima tidak lagi dengan status CPNS, tetapi PPPK.  Bima mengatakan, ada alasan khusus yang melatarbelakangi kebijakan itu. Menurut dia, banyak <a href="https://www.jawapos.com/tag/guru-pppk/">guru</a> yang selama ini lolos melalui seleksi CPNS mengajukan pindah tugas setelah empat hingga lima tahun bertugas. Hal itu mengakibatkan persoalan pemerataan pendidik tak kunjung rampung. ”Itu menghancurkan sistem distribusi guru secara nasional,” keluhnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/25/12/2020/kemenag-berharap-dapat-kuota-pppk-untuk-guru-madrasah-dan-guru-agama/">Kemenag Berharap Dapat Kuota PPPK untuk Guru Madrasah dan Guru Agama</a>  Padahal, sudah puluhan tahun pemerintah berupaya menyelesaikan masalah tersebut. ”Jadi, ke depan sistem ini akan diubah menjadi <a href="https://www.jawapos.com/tag/pppk/">PPPK</a>,” tegasnya.  Pada kesempatan terpisah, Men PAN-RB Tjahjo Kumolo sempat menyinggung soal besaran <a href="https://www.jawapos.com/tag/gaji-pns/">gaji ASN</a> tahun depan. Diperkirakan, paling rendah Rp 9 juta hingga Rp 10 juta.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/23/11/2020/bkn-jelaskan-skema-pengadaan-guru-pppk/">BKN Jelaskan Skema Pengadaan Guru PPPK</a>  Selama menjabat Men PAN-RB, kata dia, salah satu urusan yang dikaji adalah kesejahteraan ASN atau PNS. ’’Bahwa gaji pokok (ASN) tidak mungkin naik karena menyangkut pensiun,’’ katanya. Namun, politikus PDIP itu mengungkapkan telah berkomunikasi dengan PT Taspen. Termasuk menghitung subsidi dana pensiun yang bakal ditingkatkan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/30/12/2020/pemkot-makassar-terima-1-030-formasi-pppk-periode-2021/">Pemkot Makassar Terima 1.030 Formasi PPPK Periode 2021</a>  Tjahjo menjelaskan, sejatinya tahun ini bakal ada kenaikan penghasilan PNS. Di antaranya, dari komponen tunjangan kinerja. Tetapi, karena ada Covid-19, kenaikan itu ditunda. "Tunjangan ASN kita tingkatkan maksimal. Jadi, ASN paling rendah minimal (gajinya, Red) Rp 9 juta sampai Rp 10 juta," tuturnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=e-15o6r6WSE

Sederhanakan Eselonisasi, 38.898 Jabatan Struktural Dipangkas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/513664.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><div style="text-align: left;" align="center">JawaPos.com - Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi melantik Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dan 19 pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Agama. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung dengan menerapkan protokol Covid-19 di Auditorium HM Rasjidi Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jalan MH Thamrin Jakarta.</div> <div align="center"> "Saya yakin dan percaya saudara dapat melaksanakan tugas dan tangungjawab dengan sebaik-baiknya," kata Menag dalam keterangan resminya, Jumat (10/7). Sebanyak 12 pejabat hadir dalam pelantikan di Auditorium, delapan pejabat lainnya mengikuti prosesi pelantikan secara daring (dalam jaringan). Kedelapan pejabat tersebut adalah Kakanwil Kemenag Aceh, Gorontalo, NTB, Maluku, dan Kakanwil Kemenag Bali. Selain itu, Kepala Biro pada IAIN Ternate, dan dua Kepala Biro pada IHDN Denpasar. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dilantik oleh Menag adalah Prof Dr Phil Al Makin, M.A. Adapun 19 pejabat eselon II yang dilantik, sebagai berikut (*) 1. Kepala Biro Umum: Yayat Supriadi 2. Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu: Wawan Djunaedi 3. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren: Waryono 4. Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri: Subchan Cholid 5. Direktur Urusan Agama Katolik: Albertus Triatmojo 6. Kapuslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan: Muhammad Adlin Sila 7. Kapuslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan: Sunarini 8. Kakanwil Kemenag Aceh: Iqbal 9. Kakanwil Kemenag Lampung: Juanda Naim 10. Kakanwil Kemenag Jabar: Adib 11. Kakanwil Kemenag Jateng: Mustain Ahmad 12. Kakanwil Kemenag Gorontalo: Syafrudin Baderung 13. Kakanwil Kemenag NTB: M. Zaidi 14. Kakanwil Kemenag Maluku: Jamaludin Bugis 15. Kakanwil Kemenag Bali: Komang Sri Marheni 16. Karo Administrasi Umum dan Kepegawaian UIN Syarif Hidayatullah Ciputat: Kastolan 17. Karo Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Ternate: Syami Muhammad 18. Karo Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Universitas Hindu Negeri Bagus Sugriwa Denpasar: Ni Wayan Rustawati 19. Karo Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama Universitas Hindu Negeri Bagus Sugriwa Denpasar: I Nyoman Sueca    </div>

Menag Lantik Para Pejabat dengan Protokol Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/pejabat-harus-lebih-sering-turun-ke-lapangan_m_176873.jpeg" alt="Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat mengambil sumpah jabatan Empat pejabat eselon II dilingkup Pemprov Sumbar di Auditorium Gubernuran Sumbar, Jumat (22/12)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat mengambil sumpah jabatan Empat pejabat eselon II dilingkup Pemprov Sumbar di Auditorium Gubernuran Sumbar, Jumat (22/12)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno melantik empat pejabat eselon II di jajaran Pemprov Sumbar, Jumat (22/12). Dalam sambutannya, orang nomor satu di Sumbar tersebut meminta kepada para pejabat agar serius dan bertanggung jawab terhadap amanah yang telah diberikan. "Jabatan bukan untuk mencari kebahagiaan. Jabatan itu amanah yang harus di emban sebaik mungkin. Jadi, bekerjalah sesuai aturan," tegas Irwan usai melantik pejabatnya di Auditorium Gubernuran Sumbar, Jumat (22/12). Empat pejabat itu masing-masing, Siti Aisyah sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup menggantikan posisi Asrizal Asnan yang sudah pensiun. Kemudian, Yulitar sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan. Lalu, Herzadi L menjadi Kepala Biro Umum, serta, Iqbal Ramadi Payana menjabat sebagai Kepala Biro Pemerintahan. Menurut Irwan, pergantian pejabat hanya didasarkan dua hal. Pertama soal kinerja dan masa pensiun. Tentang kinerja tidak saja terkait capaian program, namun juga didasari oleh laporan audit BPK dan Inspektorat. "Bagi pejabat yang tidak mencapai target kerja ataupun audit BPK dan Inspektoratnya jelek, siap-siap dimutasi," beber Gubernur. Selain hal diatas, Irwan juga menekankan agar para pejabat eselon II rajin turun kelapangan. Dengan kata lain, tidak saja mengandalkan staf. Sebab, semua keputusan dapat diambil berdasarkan fakta dan realita di lapangan. Termasuk untuk menyerap aspirasi masyarakat. "Kalau soal evaluasi, mulai hari dilantik hingga 6 bulan kedepan akan akan dilaksanakan," tutupnya &nbsp;

Pejabat Harus Lebih Sering Turun ke Lapangan

eselon

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#eselon

Berita Terkini

Bersaing Ikut Lelang Jabatan, Ramai-Ramai Minta Tanda Tangan Sekda

Sederhanakan Eselonisasi, 38.898 Jabatan Struktural Dipangkas

Menag Lantik Para Pejabat dengan Protokol Covid-19

Pejabat Harus Lebih Sering Turun ke Lapangan

Download Aplikasi JawaPos.com