<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/30/superbank-30-jan-3859280522.jpg" alt="SuperBank memperluas penyaluran kredit digital dengan mengintegrasikan akses pengajuan Pinjaman Atur Sendiri (PAS) langsung ke dalam aplikasi Grab. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>SuperBank memperluas penyaluran kredit digital dengan mengintegrasikan akses pengajuan Pinjaman Atur Sendiri (PAS) langsung ke dalam aplikasi Grab. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Super Bank Indonesia Tbk (IDX: SUPA) memperluas penyaluran kredit digital dengan mengintegrasikan akses pengajuan Pinjaman Atur Sendiri (PAS) langsung ke dalam aplikasi Grab. Langkah ini diklaim menandai semakin menguatnya model embedded finance di Indonesia, di mana layanan keuangan hadir langsung di platform digital yang telah digunakan masyarakat sehari-hari. Melalui integrasi tersebut, pengguna dan mitra Grab terpilih dapat memulai proses pengajuan pinjaman tanpa harus berpindah aplikasi. Sebelumnya, kolaborasi kedua pihak telah memungkinkan pembukaan rekening dan penggunaan layanan perbankan Superbank langsung di ekosistem Grab. Ekspansi ini mencerminkan upaya bank digital menjangkau segmen masyarakat yang selama ini belum terlayani optimal oleh perbankan konvensional, termasuk pekerja sektor informal dan pelaku ekonomi gig. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan tingkat inklusi keuangan nasional memang terus meningkat, namun kesenjangan akses pembiayaan formal masih menjadi tantangan, terutama bagi kelompok underbanked. Presiden Direktur Superbank Tigor M. Siahaan menyatakan, integrasi pengajuan PAS melalui Grab merupakan bagian dari strategi memperluas akses pembiayaan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian perbankan. Menurutnya, kolaborasi lintas ekosistem memungkinkan proses yang lebih efisien tanpa mengabaikan aspek keamanan dan transparansi. "PAS sendiri merupakan produk pinjaman digital tanpa agunan yang memberikan fleksibilitas bagi nasabah dalam menentukan jumlah pinjaman, tenor, serta tanggal jatuh tempo. Skema ini dirancang agar nasabah dapat menyesuaikan pembiayaan dengan kebutuhan arus kas mereka, termasuk melakukan pinjaman berulang sesuai ketentuan bank," kata Tigor di Jakarta baru-baru ini. Dari sisi platform, Grab menilai integrasi layanan keuangan berizin sebagai bagian dari penguatan ekosistem digital. Chief Executive Officer Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan, kolaborasi dengan bank yang diawasi OJK dan Bank Indonesia diharapkan dapat memberikan alternatif pembiayaan yang lebih aman dan bertanggung jawab bagi pengguna terpilih. Langkah terbaru ini melanjutkan rangkaian kolaborasi Superbank dalam ekosistem digital. Pada Juni 2024, Superbank menjadi bank digital pertama yang memungkinkan pembukaan rekening dan penggunaan tabungan langsung di aplikasi Grab. Inisiatif tersebut kemudian diikuti peluncuran OVO Nabung by Superbank pada Mei 2025, yang memungkinkan pengguna OVO menabung langsung melalui aplikasi dompet digital. Sebagai informasi juga, tren integrasi perbankan dengan platform digital berpotensi memperluas inklusi keuangan sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi layanan keuangan. Namun, model ini juga menuntut pengawasan ketat untuk memastikan perlindungan konsumen, manajemen risiko kredit, serta kepatuhan terhadap regulasi tetap terjaga. Sebagai bank yang berada di bawah pengawasan OJK dan Bank Indonesia, Superbank mengklaim menegaskan komitmennya untuk mengembangkan layanan keuangan digital secara inklusif dan bertanggung jawab, seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan di era ekonomi digital.

Superbank integrasikan pinjaman digital ke Grab untuk dorong embedded finance dan perluas akses kredit di Indonesia.

Dorong Model Embedded Finance di Indonesia, SUPA Perluas Akses Kredit dengan Skema PAS

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/21/PINDAR-2-1785141073.jpg" alt="Ilustrasi pemanfaatan fintech P2P. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemanfaatan fintech P2P. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kebutuhan dana mendesak kerap datang tanpa aba-aba. Mulai dari biaya kesehatan, kebutuhan rumah tangga, hingga modal usaha kecil yang harus segera dipenuhi. Di tengah kondisi tersebut, layanan pinjaman online atau pinjol menjadi salah satu opsi yang banyak dilirik masyarakat. Data menunjukkan, pertumbuhan pinjaman daring di Indonesia mencapai 22,16 persen per September 2025. Angka ini mencerminkan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap layanan keuangan digital, khususnya untuk pinjaman jangka pendek. Namun, tingginya minat tersebut juga diiringi risiko jika masyarakat tidak cermat memilih penyedia layanan. Mengapa Pinjaman Online Berizin OJK itu Penting? Salah satu kunci utama agar pinjaman online tidak berubah menjadi beban adalah memastikan platform yang digunakan berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Status ini bukan sekadar formalitas, melainkan jaminan bahwa penyedia layanan wajib mematuhi aturan ketat, mulai dari batas bunga, transparansi biaya, hingga perlindungan data pribadi pengguna. Pinjol ilegal kerap menawarkan proses instan tanpa kejelasan skema bunga dan denda. Sebaliknya, pinjaman online resmi diwajibkan menyampaikan seluruh ketentuan sejak awal, sehingga pengguna bisa mempertimbangkan kemampuan finansial sebelum mengajukan pinjaman. Tips Memilih Pinjaman Online yang Aman Agar tidak salah langkah, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mengajukan pinjaman online. Pertama, cek legalitas penyedia pinjaman melalui situs resmi OJK atau kanal informasi publik yang tepercaya. Lalu, perhatikan transparansi biaya. Layanan resmi akan menjelaskan bunga, biaya administrasi, tenor, dan cicilan secara terbuka di awal pengajuan. Ketiga, sesuaikan tenor dengan kemampuan bayar. Pinjaman jangka pendek sebaiknya digunakan untuk kebutuhan yang memang bisa segera ditutup, bukan konsumsi berulang dan perlu dicatat, pinjol resmi hanya meminta data yang relevan, bukan akses ke seluruh kontak atau galeri pribadi. Pinjaman Jangka Pendek untuk Kebutuhan Nyata Di tengah kebutuhan akan layanan yang aman dan fleksibel, sejumlah platform pinjaman daring berizin OJK mulai menghadirkan produk pinjaman jangka pendek dengan skema cicilan yang lebih terukur. Salah satunya KlikCair, yang sejak 2018 beroperasi sebagai penyedia pinjaman daring resmi. Produk terbarunya, KlikNano, dirancang untuk menjawab kebutuhan dana mendesak tanpa harus mengganggu tabungan utama. Skema pinjaman jangka pendek dengan pilihan tenor dan cicilan fleksibel memungkinkan pengguna menyesuaikan pinjaman dengan kebutuhan dan kemampuan finansial. Seluruh proses lengajuan diklaim dilakukan secara digital, mulai dari pendaftaran hingga pencairan dana, tanpa perlu datang ke kantor fisik. Namun yang paling krusial, seluruh ketentuan pinjaman disampaikan secara transparan di awal, sesuai prinsip kepatuhan terhadap regulasi OJK. Direktur Utama KlikCair, Andreaw, menegaskan bahwa inovasi layanan keuangan digital harus berjalan seiring dengan tanggung jawab. Menurutnya, teknologi seharusnya tidak hanya mempercepat akses dana, tetapi juga membantu masyarakat mengambil keputusan finansial yang lebih bijak. "Kami menghadirkan opsi pinjaman jangka pendek dan cicilan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan,dengan menjunjung tinggi aspek transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi," ujar dia melalui keterangannya. Literasi Keuangan jadi Kunci Ke depan, tantangan terbesar layanan pinjaman daring bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga membangun literasi dan kepercayaan. Masyarakat perlu memahami bahwa pinjaman online bukan solusi jangka panjang, melainkan alat bantu keuangan yang harus digunakan secara terencana. Dengan memilih pinjaman online yang berizin, transparan, dan diawasi OJK, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mendesak tanpa terjebak risiko finansial di kemudian hari. Di tengah pesatnya perkembangan layanan keuangan digital, sikap cermat dan bijak tetap menjadi perlindungan terbaik bagi konsumen.

Tips memilih pinjaman online aman dan berizin OJK agar kebutuhan dana mendesak terpenuhi tanpa risiko bunga dan denda tersembunyi.

Dana Mendesak Tanpa Bikin Panik, Simak Tips Memilih Pinjol Aman dan Tepercaya

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/21/PINDAR-2-1785141073.jpg" alt="Ilustrasi pemanfaatan fintech P2P. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemanfaatan fintech P2P. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan angka kredit industri fintech lending atau pinjaman online (pinjol) atau pinjaman daring (pindar) sebesar 25,45 persen secara tahunan (yoy) dengan nilai mencapai Rp 94,85 triliun per November 2025. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menyatakan di Jakarta, Jumat, bahwa tingkat pertumbuhan tersebut juga didukung dengan Tingkat Wanprestasi 90 hari (TWP90) yang terjaga di posisi 4,33 persen. "Industri pinjaman daring atau pindar outstanding pembiayaan pada November 2025 tumbuh 25,45 persen year-on-year dengan nilai nominal sebesar Rp 94,85 triliun," kata Agusman dalam konferensi pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Desember 2025, Jumat (9/1). Lebih lanjut, Agusman memberkan bahwa kinerja positif industri pindar tersebut juga berdampak terhadap peningkatan kinerja perusahaan pembiayaan. Hal ini terlihat dari piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan yang tumbuh 1,09 persen (yoy) pada November 2025 menjadi Rp 506,82 triliun. Selain berkat kinerja industri pindar, pertumbuhan tersebut terutama didukung oleh pembiayaan modal kerja yang naik sebesar 8,99 persen (yoy). Agusman juga membeberkan bahwa profil risiko perusahaan pembiayaan pun tetap terjaga dengan rasio Non-Performing Financing (NPF) Gross atau pembiayaan bermasalah bruto tercatat sebesar 2,44 persen dan NPF Net sebesar 0,85 persen. "Sementara gearing ratio perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,13 kali, jauh berada di bawah batas maksimum yang ditetapkan OJK sebesar 10 kali," jelasnya. Di sisi lain, industri modal ventura tumbuh 1,20 persen (yoy) pada November 2025 dengan nilai pembiayaan mencapai Rp 16,29 triliun. Sedangkan, industri pergadaian juga mencatatkan kinerja yang positif, bahkan penyaluran pembiayaan pergadaian melonjak signifikan sebesar 42,88 persen (yoy) menjadi Rp 125,44 triliun. "Pembiayaan terbesar di industri pergadaian disalurkan dalam bentuk produk gadai, yaitu sebesar Rp 102,75 triliun atau mendominasi 81,92 persen dari total pembiayaan yang disalurkan," pungkas Agusman.

OJK catat utang pinjol naik 25,45 persen jadi Rp 94,85 triliun per November 2025. Pertumbuhan ini didukung pembiayaan modal kerja

OJK: Utang Pindar Melesat 25,45 Persen Tembus Rp 94,85 Triliun per November 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/05/scmans-4210448340.jpg" alt="Waspada penipuan modus perjalanan liburan. (Grants Pass Tribune)" width="100%">
<figcaption>Waspada penipuan modus perjalanan liburan. (Grants Pass Tribune)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kementerian Koordinator bidang Perekonomian memperkirakan nilai ekonomi digital Indonesia menembus USD 360 miliar pada 2030. Di tengah proyeksi pesatnya perkembangan industri fintech tersebut, tantangan terkait keamanan serta kepercayaan digital (digital trust) kian mengemuka. Meningkatnya penggunaan layanan keuangan berbasis digital turut diiringi risiko penipuan dan penyalahgunaan identitas yang semakin kompleks, sehingga menuntut penanganan yang terstruktur dan menyeluruh.&nbsp;Kondisi tersebut tercermin pada data Indonesian Anti-Scam Center (IASC) periode 22 November 2024 hingga 16 Oktober 2025. Selama rentang waktu tersebut, tercatat 299.237 laporan penipuan dengan total kerugian mencapai Rp 7 triliun. Selain itu, terdapat 94.344 rekening yang diblokir, 487.378 rekening yang dilaporkan, serta dana yang berhasil dibekukan sebesar Rp 376,8 miliar. Sebagai respons atas tantangan tersebut, Privy, penyedia layanan identitas digital dan tanda tangan elektronik kembali ambil bagian dalam rangkaian Bulan Fintech Nasional (BFN) 2025 dengan peran sebagai Official Digital Trust Provider. Melalui keterlibatan ini, Privy berkontribusi dalam memperkuat fondasi kepercayaan digital di ekosistem fintech dengan menghadirkan solusi identitas digital yang aman, tepercaya, dan sesuai standar. Solusi tersebut ditujukan bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari penyelenggara layanan fintech, pelaku UMKM, investor, hingga masyarakat umum. Dalam pelaksanaan BFN 2025, dukungan Privy diwujudkan melalui penguatan literasi mengenai pentingnya digital trust, penerapan standar verifikasi identitas yang andal, serta pemanfaatan identitas digital tepercaya guna memitigasi potensi fraud sejak tahap awal interaksi pengguna dengan layanan keuangan digital. Chief Information &amp; Compliance Officer (CICO) Privy, Krishna Chandra menegaskan bahwa kepercayaan digital dan perlindungan konsumen merupakan pilar utama bagi keberlanjutan industri fintech di Tanah Air. "Dengan pesatnya perkembangan layanan digital, pengguna semakin sulit membedakan mana informasi yang autentik dan mana yang merupakan hasil rekayasa. Karena itu, kepercayaan tidak bisa lagi dibangun hanya melalui imbauan untuk &lsquo;berhati-hati&rsquo;. Diperlukan kolaborasi antara industri dan regulator untuk mencegah fraud sejak awal, mulai dari verifikasi identitas yang tepercaya, mekanisme pelacakan dokumen, hingga standar interoperabilitas yang memastikan setiap transaksi dapat divalidasi dengan jelas," ujar Krishna dalam keterangannya, Minggu (21/12). Ia juga menambahkan bahwa visi Privy dalam pengelolaan keamanan identitas digital berperan penting dalam melindungi konsumen sekaligus menopang pertumbuhan industri fintech yang berkelanjutan. "Bagi konsumen, identitas digital memungkinkan data pribadi tersimpan aman dalam satu platform terpercaya, sehingga pengguna tidak perlu berulang kali memasukkan data sensitif saat mengakses berbagai layanan fintech. Sementara bagi penyedia layanan, sistem ini membantu mencegah penipuan sekaligus meningkatkan efisiensi onboarding dan menekan drop-off rate," jelas Krishna. Peran tersebut telah diimplementasikan Privy melalui berbagai kolaborasi di ekosistem digital. Hingga kini, Privy telah melakukan verifikasi terhadap lebih dari 68 juta pengguna individu di Indonesia dan digunakan oleh lebih dari 167.000 organisasi, mencakup perusahaan besar, pelaku usaha, hingga individu. Sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang berada di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI, Privy juga menyediakan Certificate Warranty hingga Rp1 miliar sebagai bentuk perlindungan apabila terjadi kerugian akibat penyalahgunaan identitas yang berkaitan dengan sertifikat elektronik yang diterbitkan. "Kami berharap, keikutsertaan Privy dalam perhelatan BFN 2025 dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan ekosistem fintech, khususnya dalam menghadirkan inovasi yang memperkuat keamanan dan kepercayaan terhadap identitas digital. Sebagai digital identity dan digital trust enabler, Privy akan terus membuka ruang kolaborasi bersama penyedia fintech, pemangku kepentingan, dan regulator untuk mendorong inklusi keuangan nasional yang lebih aman dan berkelanjutan," tutup Krishna.

Terdapat 94.344 rekening yang diblokir, 487.378 rekening yang dilaporkan, serta dana yang berhasil dibekukan sebesar Rp 376,8 miliar.

Data IASC: Kerugian Ekonomi Akibat Penipuan Digital Tembus Rp 7 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/24/Screenshot-2025-08-24-111847-240774445.png" alt="Ilustrasi seseorang registrasi pinjaman online (Dok. Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seseorang registrasi pinjaman online (Dok. Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Skema pembayaran tadpole (kecebong) &mdash; pola cicilan yang jauh lebih besar di awal dan mengecil di periode berikutnya &mdash; tengah menjadi sorotan. Dalam peluncuran Survei Potret Sumber Pembiayaan dan Perilaku Peminjam di Indonesia, Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, mengungkapkan bahwa banyak peminjam pinjaman daring (Pindar) dalam situasi darurat tidak menyadari bahwa skema ini justru merugikan mereka. Tidak seperti skema cicilan normal yang dibagi merata setiap bulannya, peminjam dipaksa membayar jumlah yang jauh lebih besar di awal. Dalam wawancara mendalam, sejumlah responden mengaku harus membayar 50&ndash;75 persen dari total pinjaman pada cicilan pertama, sementara sisa 25&ndash;50 persen dilunasi melalui cicilan tetap atau semakin kecil di periode berikutnya. Jenis skema tersebut seringkali meningkatkan rate efektif yang dibayar peminjam hingga 4-5 kali skema pembayaran normal (non-tadpole). Meskipun keduanya memiliki rate yang sama rata, namun skema tadpole berpotensi melanggar ketentuan batas maksimum suku bunga dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada beberapa kasus, porsi terbesar di awal tersebut tidak hanya terjadi dari jumlah pembayaran cicilan, melainkan juga frekuensi pembayaran yang lebih sering, sehingga tekanan cicilan menjadi jauh lebih berat pada tenor awal. "Saya membayangkan, untuk apa konsumen Pindar meminjam untuk tenor enam bulan kalau dalam satu atau dua bulan sudah (harus)&nbsp;sebagian besar lunas,ˮ ujar Piter dalam keterangannya, Kamis (18/12). Dalam risetnya, Segara Research Institute menyimpulkan bahwa skema pembayaran tadpole sangat merugikan konsumen. Oleh karena itu, sesuai semangat pelindungan konsumen, skema tadpole seharusnya dilarang. Untuk mengatasi dampak negatif dari skema tadpole, Segara menyampaikan rekomendasi kepada OJK supaya meningkatkan edukasi dan menyusun regulasi yang melarang praktik skema tadpole. Regulasi tersebut hendaknya mendefinisikan secara tegas skema pembayaran yang dikategorikan sebagai skema tadpole. Misalnya, memasukkan porsi fee yang sangat besar di awal pinjaman secara tidak transparan dikategorikan sebagai skema tadpole yang merugikan nasabah. "Yang paling utama adalah transparansi sekaligus upaya edukasi serta kemanfaatan bagi nasabah," pungkas Piter.

Jenis skema tersebut seringkali meningkatkan rate efektif yang dibayar peminjam hingga 4-5 kali skema pembayaran normal (non-tadpole).

Hati-hati Terjebak Skema Kecebong saat Meminjam Uang di Pindar, ini Risikonya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/12/WN7i6fBF36wNtDPHcZYNgzHiyaOanHf9yreG257i-1973647986.jpg" alt="Dude Harlino sudah mengakhiri kerja sama dengan DSI. (Shafa Nadia/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Dude Harlino sudah mengakhiri kerja sama dengan DSI. (Shafa Nadia/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Dude Harlino memastikan bahwa dirinya dan Alyssa Soebando sudah tidak lagi terikat kontrak kerja sama dengan Dana Syariah Indonesia (DSI). Mereka pernah menjadi brand ambassador perusahaan fintech yang kini tengah mengalami kesulitan pembayaran itu hingga pertengahan 2025. Kendati demikian, Dude dan Alyssa memutuskan untuk turut serta menyuarakan keresahan ribuan nasabah yang menjadi korban. &ldquo;Saya tidak ada dalam manajemen, tidak ikut operasional, tidak mengetahui detail mekanismenya,&rdquo; tegas Dude di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Dia menerima banyak pesan di media sosial dari para korban yang memohon bantuan untuk mendorong pihak DSI menyelesaikan pembayaran. Sampai saat ini, Paguyuban Lender DSI telah mencatat kerugian yang dialami 4.200 anggotanya sebesar Rp 1,2 triliun. Jumlah tersebut hanya sebagian kecil dari total 14.999 lender yang ikut mengalami kerugian. &ldquo;Banyak teman-teman lender yang berkeluh kesah lewat DM. Saya sangat prihatin dan saya ingin masalah ini bisa terdengar lebih luas lagi,&rdquo; papar Dude. Ketua Paguyuban Lender DSI Ahmad Pitoyo menjelaskan, besarnya dampak yang dirasakan para korban akibat dana DSI yang tidak cair. Pasalnya, uang tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk tabungan masa depan. Namun, juga diperuntukkan sebagai dana darurat hingga biaya pengobatan. &ldquo;Ada yang sampai kehilangan orang tua yang sedang sakit karena biaya tidak mencukupi. Ini kan kesedihan yang luar biasa,&rdquo; tutur Pitoyo. Para korban, khususnya yang tergabung dalam paguyuban mendesak DSI untuk berikap transparan. Sebab, mereka telah menjanjikan pengembalian dana sepenuhnya kepada belasan ribu lender. &ldquo;Kami berharap DSI benar-benar terbuka terkait data yang kami minta untuk kelancaran proses pengembalian dana lender-lender,&rdquo; ucap Fajar sebagai kuasa hukum Paguyuban Lender DSI.

Dude Harlino dan Alyssa Soebandono mengakhiri kerja sama dengan DSI dan suarakan keresahan nasabah yang dirugikan

Dude Harlino dan Alyssa Soebandono Suarakan Keresahan Nasabah DSI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/21/PINDAR-2-1785141073.jpg" alt="Ilustrasi pemanfaatan fintech P2P. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemanfaatan fintech P2P. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Proses persidangan dugaan kesepakatan penetapan suku bunga pada layanan pinjaman daring (pindar) yang tengah digelar Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha (KPPU) kembali mendapat sorotan.&nbsp;Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Ningrum Natasya Sirait, menilai pemeriksaan terhadap 97 perusahaan secara bersamaan berpotensi tidak memiliki dasar pasar yang jelas, sehingga konstruksi perkara perlu dikaji ulang. KPPU saat ini sedang memeriksa dugaan pelanggaran persaingan usaha oleh puluhan penyelenggara layanan peer-to-peer (P2P) lending, seluruhnya terdaftar sebagai anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).&nbsp;Namun, menurut Ningrum, menggabungkan semua platform tersebut dalam satu pasar identik dapat memunculkan ketidaktepatan hukum, mengingat industri P2P lending memiliki karakteristik dan segmentasi yang bervariasi. "Di antara para terlapor itu ada penyelenggara pembiayaan berbasis syariah seperti Alami Sharia hingga Duha Syariah. Cara kerja mereka tidak mengenal konsep bunga, melainkan akad-akad syariah seperti murabahah atau musyarakah," ujar Ningrum, dikutip Kamis (4/12). Menurutnya, kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa para pelaku tidak berada dalam target pasar yang sama, sehingga sulit menyimpulkan adanya kesepakatan tunggal terkait suku bunga. Industri P2P Lending yang Tersegmentasi Selain platform syariah, sejumlah penyelenggara P2P lending juga memiliki fokus layanan berbeda, mulai dari pinjaman produktif untuk UMKM dan usaha ultra mikro hingga pinjaman konsumtif mikro. Perbedaan model bisnis, profil risiko, dan perilaku konsumen inilah yang menurut Ningrum seharusnya dijadikan dasar dalam mendefinisikan pasar terkait. Ia menekankan, Peraturan Ketua KPPU Nomor 4 Tahun 2022 mewajibkan penentuan pasar dengan mempertimbangkan karakteristik produk, harga, dan tujuan penggunaan. Dengan demikian, pasar pinjaman daring tidak bisa disatukan begitu saja karena memiliki struktur yang terfragmentasi. "Dalam perkara persaingan, kesalahan mendasar dalam mendefinisikan pasar bersangkutan adalah kesalahan hukum dan seharusnya membatalkan seluruh konstruksi kasus," lanjutnya. Kewajaran Jumlah Pelaku dalam Dugaan Kartel Dalam penjelasannya, Ningrum juga menyoroti karakteristik kartel dalam teori persaingan usaha. Menurutnya, kartel hanya dapat berjalan efektif apabila pelakunya sedikit dan berada dalam pasar yang cenderung oligopolistik. "The fewer, the better. Tidak realistis mengharapkan adanya kesepakatan yang mampu menyatukan puluhan pelaku usaha secara efektif. Bahkan pada kartel dengan sedikit pelaku pun, kesepakatan kerap tidak bertahan lama," ungkapnya. Dengan jumlah terlapor yang mencapai hampir seratus perusahaan, ia mempertanyakan kelayakan asumsi adanya koordinasi terstruktur yang dituduhkan dalam perkara ini. Peran Asosiasi dan Pembuktian Unsur Kesengajaan Ningrum juga menyinggung peran asosiasi dalam ekosistem fintech di Indonesia. Menurutnya, asosiasi seperti AFPI sering menjadi perpanjangan tangan regulator dalam menetapkan standar operasional anggotanya. Namun, ia menekankan bahwa dalam perkara persaingan, lembaga seperti KPPU tetap wajib membuktikan adanya unsur kesengajaan (mens rea) untuk memastikan apakah benar terdapat kesepakatan yang bersifat melanggar. "Di Indonesia, asosiasi kerap dipanggil ketika ada isu terkait industri. Tapi pembuktian pelanggaran tetap harus diarahkan kepada pelaku usaha berdasarkan unsur niat dan perilaku pasar," terangnya. KPPU sendiri telah memulai pemeriksaan perkara ini sejak 14 Agustus lalu. Sejumlah saksi dari pihak investigator dan para terlapor terus dihadirkan dalam beberapa sesi sidang terakhir. Proses pemeriksaan diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan, mengingat masih ada saksi dan ahli tambahan yang dijadwalkan hadir. Hingga saat ini, KPPU belum menyampaikan kesimpulan atau temuan akhir dalam perkara dugaan kesepakatan suku bunga pinjaman online tersebut. Proses penyusunan putusan diharapkan dapat memberikan kejelasan terkait struktur pasar industri P2P lending serta batasan yang lebih tegas dalam penegakan hukum persaingan usaha di sektor fintech.

Menurut Ningrum, menggabungkan semua platform tersebut dalam satu pasar identik dapat memunculkan ketidaktepatan hukum.

KPPU Periksa 97 Perusahaan P2P Lending, Guru Besar Hukum USU Soroti Ketidaktepatan Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/20/survei-fintech-187762874.jpg" alt="Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) merilis hasil terbaru dari Annual Members Survey (AMS) 2024-2025. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) merilis hasil terbaru dari Annual Members Survey (AMS) 2024-2025. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) merilis hasil terbaru dari Annual Members Survey (AMS) 2024-2025. Laporan tahunan ini menggarisbawahi berbagai tantangan fundamental yang harus ditangani bersama agar manfaat transformasi digital dapat dinikmati secara lebih merata oleh masyarakat.&nbsp; Di sisi lain, survei ini juga mengindikasikan bahwa ekosistem fintech Indonesia mulai memasuki fase kedewasaan, tercermin dari peningkatan kuat dalam tata kelola, keamanan digital, perluasan bisnis, dan pemanfaatan teknologi. AMS 2024-2025 menunjukkan bahwa penggunaan fintech masih terkonsentrasi di wilayah Jabodetabek, yang mencapai 73,77 persen, menandakan penetrasi layanan di wilayah non-metro masih terbatas. Sebagian besar pengguna berasal dari kelompok pendapatan menengah dengan Rp 5-10 juta, sementara masyarakat berpenghasilan rendah atau Rp 0-5 juta masih menghadapi berbagai hambatan akses terhadap layanan keuangan yang sebenarnya paling mereka perlukan. Hal ini menegaskan urgensi percepatan inklusi keuangan digital yang lebih luas. Seiring meningkatnya transaksi digital, aspek keamanan siber dan potensi penipuan tetap menjadi sorotan utama. Phishing tercatat sebagai serangan siber paling sering terjadi, dialami oleh 27,12 persen perusahaan fintech pada 2025, turun dari 33,59 persen pada 2024.&nbsp; Tantangan terbesar justru berasal dari eksternal dengan 82,98 persen responden mengungkapkan bahwa fraud eksternal menjadi ancaman utama, baik dari konsumen, kelompok kriminal siber, maupun pihak ketiga. Edukasi dan literasi keuangan digital juga mulai menunjukkan peningkatan, meski belum sebanding dengan pesatnya pertumbuhan produk dan inovasi fintech. Sebanyak 43,44 persen perusahaan menjadikan literasi sebagai program inti perlindungan konsumen. Namun, 59,02 persen pelaku industri masih menilai rendahnya literasi merupakan hambatan terbesar dalam perluasan inklusi keuangan. Survei juga menyoroti kesenjangan kompetensi sebagai salah satu tantangan utama. Sebanyak 65,57 persen responden menyatakan kekurangan talenta di bidang Artificial Intelligence (AI) dan Big Data, dua kemampuan krusial untuk inovasi dan keamanan digital.&nbsp; Representasi perempuan dalam posisi strategis juga masih terbatas dengan 75 persen perusahaan belum memiliki CEO perempuan, dan 71 persen menyebutkan bahwa porsi perempuan di jajaran direksi berada di bawah 25 persen.&nbsp; Aftech menilai diperlukan upaya lebih kuat untuk mendorong keberagaman dalam kepemimpinan. Pada aspek keberlanjutan, penerapan program Environmental, Social, and Governance (ESG) juga masih rendah, dengan hanya 27,05 persen perusahaan yang memiliki program ESG formal. Ketua Umum Aftech, Pandu Sjahrir, menegaskan bahwa temuan AMS 2024&ndash;2025 merupakan cerminan penting bagi arah perkembangan industri fintech.&nbsp; "Tantangan-tantangan ini bukanlah hambatan, melainkan peta jalan untuk memperkuat ekosistem. Kita telah memasuki fase maturing, dan fokus kita adalah memastikan inovasi tumbuh dengan tata kelola yang kuat, perlindungan konsumen yang kokoh, serta dampak nyata bagi sektor riil dan masyarakat luas," kata Pandu dalam keterangannya. Pada saat yang sama, AMS 2024-2025 juga mencerminkan optimisme besar dari para pelaku industri. Fokus mereka kini bergeser ke profitabilitas, efisiensi, dan tata kelola berkelanjutan, sembari memperkuat peran fintech sebagai motor inklusi keuangan dan produktivitas ekonomi nasional. Pergeseran strategi ini terlihat jelas dalam pendekatan bisnis dan pendanaan. Pada 2025, 43,4 persen perusahaan fintech memilih untuk tidak lagi agresif mencari pendanaan eksternal, naik dari 38,9 persen pada 2024, yang menandakan fokus pada penguatan internal dan pencapaian profitabilitas.&nbsp; Optimisme terhadap perekrutan juga tetap tinggi, dengan 57,38 persen perusahaan berencana menambah karyawan. Sementara itu, jumlah perusahaan yang melakukan pengurangan tenaga kerja turun drastis menjadi 16,33 persen, mengindikasikan bahwa industri fintech telah melewati fase penyesuaian dan kembali memasuki fase ekspansi.&nbsp; Selain itu, 94,26 persen responden menilai regulasi pemerintah semakin kondusif bagi inovasi dan investasi digital, menjadi modal penting dalam memperkecil kesenjangan akses keuangan dan memperkuat daya saing nasional. Di bidang tata kelola, peningkatan signifikan turut terlihat. Tingkat kepatuhan terhadap Kode Etik Aftech mencapai 73,77 persen pada 2025, naik dari 69,47 persen pada 2024. ISO/IEC 27001 juga tetap menjadi standar keamanan terkini yang paling banyak diterapkan, dengan tingkat adopsi mencapai 88,04 persen. Model bisnis fintech menunjukkan transformasi besar. Porsi pengguna utama di segmen business-to-business (B2B) meningkat pesat dari 27,48 persen pada 2024 menjadi 50 persen pada 2025, mencerminkan tingginya kepercayaan sektor korporasi terhadap solusi fintech sebagai bagian dari transformasi digital. Layanan lintas negara juga semakin meluas, di mana perusahaan yang memiliki pengguna internasional meningkat dari 56 persen menjadi 64 persen pada periode yang sama. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Aftech, Firlie Ganinduto, menekankan bahwa AMS 2024-2025 memberikan gambaran menyeluruh mengenai peluang dan tantangan yang perlu dijawab industri.&nbsp; "Kita melihat progres besar dalam aspek tata kelola, keamanan, dan kapabilitas teknologi. Namun, masih terdapat sejumlah kesenjangan yang perlu dijembatani. Ke depan, salah satu fokus utama Aftech adalah memperkuat governance untuk meningkatkan trust sehingga mendorong confidence di industri digital, khususnya fintech. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mengatasinya," tukasnya. Firlie juga menambahkan bahwa hasil AMS 2024-2025 akan menjadi acuan bagi Aftech dalam menetapkan agenda strategis tahun mendatang, termasuk penguatan advokasi kebijakan, standardisasi keamanan, peningkatan tata kelola, kolaborasi antara sektor riil dan digital, serta perluasan program literasi dan inklusi keuangan.

Laporan AMS 2024-2025 mengungkap tantangan dan peluang dalam industri fintech Indonesia, termasuk aspek keamanan dan inklusi keuangan.

Survei Aftech: 73,77 Persen Pengguna Fintech Domisili di Jabodetabek, Mayoritas Pendapatan Rp 5-10 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/18/ancaman-siber-1339685657.jpg" alt="Ilustrasi keamanan siber. (pinterest)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi keamanan siber. (pinterest)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Aplikasi trading kini menghadapi ancaman siber yang semakin canggih, mulai dari pencurian data hingga manipulasi transaksi. Karena itu, penerapan keamanan tiga lapis menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan seluruh aktivitas investasi berlangsung tanpa celah.&nbsp; Sistem berlapis ini biasanya mencakup proteksi identitas, enkripsi data, serta pengawasan aktivitas secara real time yang bekerja saling melengkapi untuk menahan potensi serangan sejak tahap paling awal. Dengan keamanan tiga lapis, pengguna mendapatkan perlindungan menyeluruh yang tidak hanya menjaga kerahasiaan informasi pribadi, tetapi juga memastikan integritas transaksi serta keamanan saldo investasi.&nbsp; Pendekatan ini penting untuk membangun kepercayaan di tengah meningkatnya aktivitas trading digital dan maraknya kejahatan siber. Ketika keamanan menjadi fondasi utama, aplikasi trading dapat menyediakan pengalaman investasi yang lebih aman, nyaman, dan bebas risiko bagi seluruh pengguna.&nbsp; Selaras dengan ini, Pluang, sebagai aplikasi trading dan investasi multi-aset di Indonesia, kembali menegaskan komitmennya terhadap aspek keamanan dan kepercayaan pengguna melalui penerapan Sistem Keamanan Tiga Lapis (3L). Mekanisme ini mencakup liveness check dan Two-Factor Authentication (2FA) untuk memastikan setiap aktivitas pengguna terlindungi secara menyeluruh. Dalam beberapa tahun terakhir, ekosistem investasi digital di Indonesia memang menghadapi lonjakan kasus penipuan, mulai dari kelompok investasi bodong di media sosial hingga situs atau aplikasi palsu yang menyerupai platform resmi.&nbsp; Berbagai modus yang digunakan pun semakin kompleks, seperti meminta korban membocorkan OTP dan kata sandi, hingga mengarahkan pengguna untuk mengklik tautan atau mengunduh APK mencurigakan yang berisiko menyebabkan hilangnya akses maupun dana. &ldquo;Keamanan dan kepercayaan pengguna adalah prioritas utama kami di Pluang. Di tengah meningkatnya risiko kejahatan digital, kami terus memperkuat sistem keamanan serta memberikan edukasi agar pengguna dapat berinvestasi dengan aman,&rdquo; ujar Claudia Kolonas, CEO &amp; Co-Founder Pluang dalam keterangannya. Sebagai bagian dari komitmen edukasi kepada masyarakat, Pluang mengingatkan seluruh pengguna untuk memahami serta menerapkan sejumlah prinsip keamanan dasar berikut, seperti: Pastikan selalu mengakses aplikasi atau situs Pluang melalui kanal resmi atau melalui Google Play Store dan App Store. Aktifkan Two-Factor Authentication (2FA) dan gunakan PIN transaksi yang kuat serta berbeda dari kode lain yang dimiliki. Tetap berhati-hati terhadap pesan, panggilan, atau tautan mencurigakan yang mengatasnamakan Pluang maupun lembaga resmi. Jangan membagikan OTP, PIN, atau kata sandi kepada siapa pun, termasuk pihak yang mengaku sebagai staf.&nbsp; Hindari bergabung dengan grup Telegram, WhatsApp, atau komunitas media sosial yang tidak terafiliasi secara resmi. Sementara itu, dalam upaya memperkuat keamanan pengguna dan sebagai bagian penting dari Sistem Keamanan Tiga Lapis (3L), perusahaan kini memperkenalkan fitur verifikasi wajah &ldquo;Liveness Check&rdquo;. Teknologi biometrik ini memastikan identitas diverifikasi langsung oleh pengguna asli, bukan melalui foto, rekaman video, bot, atau pelaku penipuan, pada aktivitas sensitif seperti penarikan saldo dan aset crypto dari perangkat baru, serta proses reset PIN. Di samping fitur tersebut, perusahaan juga terus meningkatkan berbagai sistem keamanan lain yang sudah lebih dulu diterapkan, seperti PIN/Verifikasi Biometrik dan OTP untuk seluruh aksi penting seperti masuk ke akun dan Two-Factor Authentication (2FA) untuk verifikasi dua langkah pada setiap transfer aset crypto Bahkan, perusahaan juga menjalankan kebijakan perlindungan data pribadi secara ketat sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), sehingga seluruh prosedur keamanan mengikuti standar tertinggi di industri teknologi finansial. Sebagai tambahan informasi, hingga November 2025 Pluang telah digunakan oleh 12 juta pengguna terdaftar dan menyediakan akses ke lebih dari 2.000 instrumen investasi, mulai dari aset crypto, saham global dan ETF, saham Indonesia (segera hadir), emas, crypto futures, options trading, hingga reksadana. &nbsp; &nbsp;

Pluang memperkuat keamanan aplikasi trading dengan Sistem Keamanan Tiga Lapis, melindungi pengguna dari ancaman siber.

Pluang Tingkatkan Keamanan Pengguna dengan Sistem Tiga Lapis, Mitigasi Ancaman Siber

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/21/PINDAR-2-1785141073.jpg" alt="Ilustrasi pemanfaatan fintech P2P. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemanfaatan fintech P2P. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat masih terdapat delapan penyelenggara fintech lending atau pinjaman daring (pindar) yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp 12,5 miliar. Kondisi tersebut menjadi perhatian regulator dalam menjaga kesehatan industri pembiayaan digital yang terus berkembang pesat. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman menjelaskan, OJK terus melakukan langkah pembinaan dan pemantauan ketat terhadap delapan penyelenggara Pindar tersebut. "Kami terus melakukan langkah pembinaan dan monitoring secara ketat terhadap action plan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum dimaksud, berupa injeksi modal dari pemegang saham maupun strategic investor yang kredibel," kata Agusman di Jakarta, Selasa (11/11). Selain masalah permodalan, OJK juga mencatat peningkatan jumlah penyelenggara yang memiliki tingkat wanprestasi atau TWP90 di atas ambang batas lima persen. Hingga September 2025, terdapat 22 penyelenggara pindar yang masuk kategori tersebut. "Terhadap mereka, OJK melakukan pemantauan secara ketat terhadap action plan penyelenggara dalam memperbaiki TWP 90 tersebut," ungkapnya. Dari sisi penyaluran pembiayaan, per September 2025 total outstanding pembiayaan Pindar ke sektor produktif tercatat mencapai Rp 31,37 triliun, atau sekitar 34,48 persen dari total pembiayaan industri. Agusman mengakui, tantangan terbesar dalam penyaluran ke sektor produktif masih terkait keterbatasan data kelayakan usaha serta infrastruktur pendukung. Karena itu, OJK mendorong industri untuk memperkuat kemitraan lintas sektor dan memanfaatkan data alternatif agar pembiayaan lebih berkualitas dan tepat sasaran. Dari sisi pendanaan, tren partisipasi lender individu di sektor fintech lending masih relatif stabil. Hingga September 2025, outstanding pendanaan dari lender individu mencapai Rp 5,96 triliun atau 6,5 persen dari total pendanaan di industri Pindar. "Ketentuan batasan pendanaan bagi lender profesional dan nonprofesional akan berlaku paling lambat 1 Januari 2027, sesuai dengan SEOJK 19/2025," terang Agusman. OJK menegaskan, untuk menjaga kepercayaan lender individu, penyelenggara fintech lending harus memperkuat tata kelola, manajemen risiko, serta proses seleksi peminjam. "Prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen menjadi kunci agar kepercayaan terhadap industri Pindar terus meningkat," tutup Agusman.

OJK mencatat delapan penyelenggara fintech lending belum penuhi ekuitas minimum dan tingkat wanprestasi meningkat.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#fintech

Berita Terkini