<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div> <p dir="ltr">&nbsp;</p> <strong><br /></strong> <p dir="ltr"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/03/Screenshot-2024-01-03-173949-3870904523.png" alt="Ketua KPK Non Aktif Firli Bahuri saat menjalani proses penyidikan (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Non Aktif Firli Bahuri saat menjalani proses penyidikan (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure> </strong></p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Polda Metro Jaya buka suara pasca Firli Bahuri mencabut gugatan praperadilan yang dia ajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak menyampaikan, instansinya terbuka dan selalu siap menghadapi upaya hukum yang dilakukan oleh eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Keterangan itu ditegaskan oleh Kombes Ade Safri usai mendapat informasi bahwa Firli memutuskan untuk mencabut gugatan praperadilan yang dia ajukan pada Rabu pekan lalu (12/3). Pencabutan gugatan itu disampaikan oleh penasihat hukum Firli dalam sidang perdana yang digelar oleh PN Jaksel hari ini (19/3). Ade menegaskan bahwa pihaknya sudah siap menghadapi upaya hukum apapun yang dilakukan oleh Firli.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Tim penyidik selalu siap dan sangat siap kapanpun juga jika pihak tersangka atau kuasa hukumnya ingin menguji keabsahan penyidikan, maupun penetapan tersangka yang sudah dilakukan&rdquo; kata Ade Safri.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Perwira menengah Polri dengan tiga kembang di pundak itu menyatakan, proses hukum terhadap Firli sudah dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Penyelidikan dan penyidikan juga berlangsung secara transparan. Hingga ditemukan lebih dari cukup alat bukti, pihaknya menetapkan Firli sebagai tersangka kasus dugaan pemerasaan dan penerimaan gratifikasi atau suap. Penetapan tersangka itu dilakukan melalui proses gelar perkara yang sah.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Saya pastikan bahwa penyidikan atas penanganan perkara a quo berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel, serta bebas dari segala bentuk intervensi,&rdquo; tegasnya.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Terpisah, dengan berbagai pertimbangan, Hakim Tunggal Parulian Manik mengabulkan permohonan eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri untuk mencabut gugatan praperadilan yang dilayangkan pada Rabu pekan lalu (12/3). Keputusan tersebut disampaikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dalam sidang hari ini.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Usai diskors oleh hakim tunggal, sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan oleh Firli berlanjut. Hakim Tunggal Parulian Manik lantas menyampaikan bahwa pengadilan mengabulkan permohonan Firli Bahuri untuk mencabut gugatan praperadilan tersebut.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Mengabulkan permohonan Pemohon tentang pencabutan perkara tersebut. ⁠Menyatakan perkara pidana praperadilan nomor 42/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan PN Jakarta Selatan pada 12 Maret 2025 dicabut,&rdquo; ungkap dia.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Selanjutnya, Parulian Manik memerintahkan kepaniteraan PN Jaksel mencoret perkara 42/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel dari dalam register perkara pidana praperadilan. Sebelumnya Ian Iskandar selaku penasihat hukum Firli menyampaikan bahwa kliennya memutuskan untuk mencabut gugatan tersebut.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Keputusan itu disampaikan oleh Ian dalam persidangan. Di hadapan hakim tunggal Parulian Manik. Gugatan praperadilan atas penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya dilayangkan oleh Firli ke PN Jaksel pada Rabu pekan lalu (12/3). Gugatan itu diajukan oleh Firli untuk lepas dari penetapan tersangka dalam kasus dugaan pemerasaan dan penerimaan gratifikasi atau suap dari Syahrul Yasin Limpo (SYL).&nbsp;</p> <strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015785087/eks-ketua-kpk-firli-bahuri-cabut-gugatan-praperadilan-pn-jaksel-kabulkan">Eks Ketua KPK Firli Bahuri Cabut Gugatan Praperadilan, PN Jaksel Kabulkan</a></strong> <p dir="ltr">Ian menyampaikan bahwa keputusan mencabut gugatan praperadilan tersebut karena pihaknya perlu melakukan perbaikan agar perkara tersebut nantinya bisa memberikan manfaat itu. Alasan lainnya, lanjut dia, saat ini adalah bulan suci Ramadhan. Sehingga kliennya ingin mencabut gugatan praperadilan yang sudah disampaikan pekan lalu.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Kami menyatakan mencabut permohonan praperadilan yang telah kami daftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Maret 2025,&rdquo; terang dia.&nbsp;</p> </div> <div>&nbsp;</div>

Tim penyidik selalu siap dan sangat siap kapanpun juga jika pihak tersangka atau kuasa hukumnya ingin menguji keabsahan penyidikan

Eks Ketua KPK Firli Bahuri Cabut Gugatan Praperadilan di PN Jaksel, Ini Respons Polda Metro Jaya

<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/28/Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-3JPG-45551344.jpg" alt="Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri usai menjalani pemeriksaan di gedung  Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (27/12/2023).(DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri usai menjalani pemeriksaan di gedung  Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (27/12/2023).(DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> </strong><strong><br /></strong> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Tersangka kasus dugaan pemerasaan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan kasus dugaan penerimaan gratifikasi, Firli Bahuri, kembali mengajukan gugatan praperadilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Atas gugatan tersebut, Polda Metro Jaya menegaskan bahwa mereka siap menghadapi praperadilan tersebut.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Simanjuntak menegaskan hal itu kepada awak media pada Sabtu (15/3). Dia menyampaikan bahwa sidang perdana gugatan praperadilan tersebut akan berlangsung pada 19 Maret mendatang. Saat ini, jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Metro Jaya sudah siap menjalani sidang tersebut.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Pada prinsipnya tim penyidik melalui Tim Advokasi Bidkum Polda Metro Jaya sangat siap untuk menghadapi gugatan pra peradilan tersebut,&rdquo; kata dia.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Firli Bahuri merupakan mantan ketua KPK. Dia ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Gugatan praperadilan yang dilayangkan kepada PN Jaksel kali ini adalah yang kedua. Dalam gugatan pertama, hakim tunggal yang memeriksa gugatan praperadilan saat itu menolak gugatan Firli. Sehingga status tersangka purnawirawan Polri tersebut tetap melekat.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Menurut Ade, putusan gugatan praperadilan pertama tersebut sudah menegaskan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya dengan tersangka Firli Bahuri sah dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Karena itu, dalam gugatan praperadilan yang kedua, Polda Metro Jaya sangat yakin akan kembali menang.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Saya sangat&nbsp; yakin dan meyakini bahwa hakim akan kembali menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh tersangka dugaan korupsi yg merupakan eks Ketua KPK Firli Bahuri tersebut, karena materi yang sama sudah pernah diuji di sidang pra peradilan sebelumnya,&rdquo; ungkap Kombes Ade.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa tim penyidik gabungan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Dittipidkor Bareskrim Polri telah melakukan serangkaian penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Dengan bukti tersebut, mereka yakin mampu membuat terang peristiwa pidana yang sedang mereka tangani. Sebab, tidak hanya dua alat bukti, mereka punya lebih dari dua alat bukti yang sah.&nbsp;</p> <strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015458355/novel-ungkap-hasto-sudah-diusulkan-jadi-tersangka-sejak-2020-tapi-ditolak-firli-bahuri-dkk">Novel Ungkap Hasto Sudah Diusulkan jadi Tersangka Sejak 2020 Tapi Ditolak Firli Bahuri dkk</a></strong> <p dir="ltr">&rdquo;Dan saya menjamin bahwa penyidikan atas penanganan perkara aquo sudah berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel. Bebas dari segala intervensi maupun tekanan dari manapun juga,&rdquo; imbuhnya.&nbsp;</p> </div>

Tersangka pemerasaan terhadap eks Mentan Syahrul Yasin Limpo dan kasus penerimaan gratifikasi, Firli Bahuri kembali  ajukan praperadilan

Mantan Ketua KPK Firli Bahuri Kembali Ajukan Praperadilan, Polda Metro Jaya Siap Hadapi

<div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1807250683535863180" data-legacy-message-id="1914a4ebe43cad8c"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":16x" class="ii gt"> <div id=":16y" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/28/Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-3JPG-45551344.jpg" alt="Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri usai menjalani pemeriksaan di gedung  Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (27/12/2023).(DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri usai menjalani pemeriksaan di gedung  Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (27/12/2023).(DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Polda Metro Jaya menaikan kasus pertemuan eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dengan eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo ke tahap penyidikan. Artinya penyidikan menemukan adanya dugaan tindak pidana dalam perkara tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pertemuan SYL dan Firli sendiri terjadi di Gelanggang Olahraga (GOR) Tangki, Jakarta Barat. Saat itu SYL diketahui sudah dilaporkan ke KPK saat Firli menjabat.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sedangkan untuk LP yang kedua terkait dengan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-undang KPK sudah dilakukan gelar perkara, penyelidikan naik ke penyidikan,&rdquo; ujar Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Selasa (13/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyelidikan dinaikan ke tahap penyidikan setelah dilakukan gelar perkara. Saat ini proses pengembangan kasus sedang dilakukan oleh Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saat ini sedang berproses, tidak ada hambatan ataupun kendala dalam penanganan perkara a quo,&rdquo; ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014871441/tak-ingin-tragedi-firli-bahuri-terulang-im57-institute-minta-pansel-coret-nurul-ghufron-dan-johanis-tanak">Tak Ingin Tragedi Firli Bahuri Terulang, IM57+ Institute Minta Pansel Coret Nurul Ghufron dan Johanis Tanak</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan begitu, ada dua kasus yang ditangani oleh Polda Metro Jaya terkait Firli. Pada kasus pertama terkait penerimaan suap, Firli sudah ditetapkan sebagai tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami janjikan penyidikan dalam penanganan perkara aquo akan berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel. Profesional artinya transparan dan tuntas,&rdquo; pungkas Ade.</div> </div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div>

Pertemuan SYL dan Firli sendiri terjadi di Gelanggang Olahraga (GOR) Tangki, Jakarta Barat. Saat itu SYL diketahui sudah dilaporkan ke KPK

Polisi Kembali Sidik Perkara Dugaan Korupsi Firli, Kali Ini Soal Pertemuanya dengan SYL di Gor Tangki

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/28/Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-5JPG-565849753.jpg" alt="Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri usai menjalani pemeriksaan di gedung  Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (27/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri usai menjalani pemeriksaan di gedung  Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (27/12/2023).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Bareskrim Polri telah selesai melakukan pemeriksaan tambahan kepada eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam kasus pemerasan kepada eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Pemeriksaan berjalan cukup singkat sekitar 3 jam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Tak banyak kata yang disampaikan oleh Firli. Dia hanya memastikan sudah mengutarakan hal-hal yang diketahuinya kepada penyidik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semua sudah kita berikan sesuai dengan permintaan penyidik ya. Oke kita ikuti aja selanjutnya ya. Terima kasih," ujar Firli di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (19/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemeriksaan Firli hari ini dalam rangka mengumpulkan keterangan tambahan sesuai petunjuk Jaksa. Di berkas pertama yang dikirimkan, jaksa menilai, masih ada kekurangan yang harus dilengkapi penyidik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Polda Metro Jaya resmi menaikan status&nbsp;Firli&nbsp;Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Penetapan ini dilakukan usai gelar perkara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (22/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penetapan tersangka juga berdasarkan hasil pemeriksaan 91 saksi. Dilengkapi dengan penggeledahan di dua lokasi, yakni rumah Jalan Kertanegara Nomor 46, Jakarta Selatan, dan rumah Gardenia Villa Galaxy, Bekasi Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013734313/yusril-minta-penyidik-buktikan-pemerasan-yang-dilakukan-firli-bahuri">Yusril Minta Penyidik Buktikan Pemerasan yang Dilakukan Firli Bahuri</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa data elektronik dan bahan elektronik. Kemudian dokumen penukaran vallas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai total Rp 7,4 miliar sejak bulan Februari 2021 sampai September 2023.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyitaan juga dilakukan terhadap salinan berita acara penggeledahan, penyitaan, penitipan barang bukti pada rumah dinas Mentan yang didalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK. Dilakukan penyitaan terhadap pakaian, sepatu, maupun pin yang digunakan oleh SYL saat pertemuan di Gor bersama&nbsp;Firli&nbsp;pada Maret 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Barang bukti lainnya yakni satu eksternal hardisk dari penyerahan KPK RI. Hardisk ini berisi ekstraksi data dari barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan KPK, dilakukan juga penyitaan LHKPN atas nama&nbsp;Firli&nbsp;pada periode 2019 sampai 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Barang bukti selanjutnya 21 unit handphone, 17 akun email, 4 flashdisk, 2 mobil, 3 kartu uang elektronik, 1 buah kunci atau remote keyless mobil, 1 dompet coklat, 1 anak kunci gembok dan gantungan kunci kuning berlogo KPK, serta beberapa surat atau dokumen lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Firli&nbsp;dijerat Pasal 12 e atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 65 KUHP.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div> </div>

"Semua sudah kita berikan sesuai dengan permintaan penyidik ya. Oke kita ikuti aja selanjutnya ya. Terima kasih," ujar Firli di Mabes Polri

Cuma Diperiksa 3 Jam, Firli: Semua Sudah Kita Berikan

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/17/WhatsApp-Image-2023-10-17-at-150341_1-212822703.jpeg" alt="Pakar politik tata negara Yusril Ihza Mahendra usai diskusi Menakar Pilpres Pascaputusan MK di Jakarta, Selasa (17/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Pakar politik tata negara Yusril Ihza Mahendra usai diskusi Menakar Pilpres Pascaputusan MK di Jakarta, Selasa (17/10/2023).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra membantah memiliki kedekatan denga Eks Ketu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sehingga mau menjadi saksi meringankan. Dia berdalih dengan rakyat kecil pun biasa membantu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya sering sama siapa aja, orang-orang kecil pun diminta saya datangi, begitu juga saya diminta menjadi ahli kadang-kadang di sidang PTUN. Makanya, di sidang pengadilan banyak saya sering diminta menjadi ahli sejauh menerangkan suatu peraturan perundang-undangan saya bersedia," kata Yusri di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (15/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu mengungkapkan, alasannya menjadi saksi meringankan untuk Firli yakni pasal-pasal yang disangkakan dianggap sensitif. Oleh karena itu, dia jarang menolak bila diminta bantuan orang lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena pasal-pasal yang dituduhkan sensitif, misalnya Tipikor, terutama Pasal 12. Saya tahu karena saya mewakili presiden mengajukan RUU, lalu kemudian mengenai saksi, saya juga yang menguji saksi ke MK yamg mengubah tentang saksi. Jadi, ketika orang meminta saya untuk menjadi ahli atau saksi meringankan, saya jarang menolak, saya bersedia aja," jelas Yusril.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sering saya diminta karena prinsip saya orang jangan dihukum kalau memang tidak ada alat bukti yang cukup. Baca hadist nabi, bagi seorang hakim adalah lebih baik dia salah dalam membebaskan, daripada dia salah memberikan hukuman pada seseorang. Saya pernah menjadi menteri kehakiman," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Polda Metro Jaya resmi menaikan status&nbsp;Firli&nbsp;Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Penetapan ini dilakukan usai gelar perkara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (22/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penetapan tersangka juga berdasarkan hasil pemeriksaan 91 saksi. Dilengkapi dengan penggeledahan di dua lokasi, yakni rumah Jalan Kertanegara Nomor 46, Jakarta Selatan, dan rumah Gardenia Villa Galaxy, Bekasi Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa data elektronik dan bahan elektronik. Kemudian dokumen penukaran vallas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai total Rp 7,4 miliar sejak bulan Februari 2021 sampai September 2023.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013733557/mahfud-tegaskan-tetap-jaga-idealisme-dan-integritas-jika-memenangkan-pemilu-2024">Mahfud Tegaskan Tetap Jaga Idealisme dan Integritas jika Memenangkan Pemilu 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyitaan juga dilakukan terhadap salinan berita acara penggeledahan, penyitaan, penitipan barang bukti pada rumah dinas Mentan yang didalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK. Dilakukan penyitaan terhadap pakaian, sepatu, maupun pin yang digunakan oleh SYL saat pertemuan di Gor bersama&nbsp;Firli&nbsp;pada Maret 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Barang bukti lainnya yakni satu eksternal hardisk dari penyerahan KPK RI. Hardisk ini berisi ekstraksi data dari barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan KPK, dilakukan juga penyitaan LHKPN atas nama&nbsp;Firli&nbsp;pada periode 2019 sampai 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Barang bukti selanjutnya 21 unit handphone, 17 akun email, 4 flashdisk, 2 mobil, 3 kartu uang elektronik, 1 buah kunci atau remote keyless mobil, 1 dompet coklat, 1 anak kunci gembok dan gantungan kunci kuning berlogo KPK, serta beberapa surat atau dokumen lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Firli&nbsp;dijerat Pasal 12 e atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 65 KUHP.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

Saya sering sama siapa aja, orang-orang kecil pun diminta saya datangi, begitu juga saya diminta menjadi ahli kadang-kadang di sidang PTUN.

Mau Jadi Saksi Meringankan Firli Bahuri, Yusril: Pasal yang Disangkakan Sensitif

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/28/Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-3JPG-45551344.jpg" alt="Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri usai menjalani pemeriksaan di gedung  Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (27/12/2023).(DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri usai menjalani pemeriksaan di gedung  Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (27/12/2023).(DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Indonesia Police Watch (IPW) menilai Polda Metro Jaya tidak memprioritaskan penahanan kepada eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Oleh karena itu, sampai sekarang Firli tak kunjung ditahan meskipun sudah berulang kali diperiksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"IPW mencermati bahwa penyidik PMJ tidak memprioritaskan mengenai penahanan Firli, tetapi memprioritaskan agar berkas perkara dengan beberapa pasal yang dikenakan pasal pemerasan dalam jabatan, TPPU, ini bisa di buktikan dengan sempurna," kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso kepada wartawan, Rabu (3/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyidik Polda Metro Jaya dipercaya fokus pada pembuktian persangkaan pasal kepada Firli. Sedangkan proses penahan diperkirakan baru terjadi saat pelimpahan tahap II kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau Jaksa peniliti telah menyatakan P21, IPW menduga sebelum diserahkan kepada kejaksaan tahap 2 penyidik akan menahan Firli kemudian menyerahkan kepada Kejati," jelas Sugeng.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Polda Metro Jaya resmi menaikan status Firli&nbsp;Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Penetapan ini dilakukan usai gelar perkara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (22/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penetapan tersangka juga berdasarkan hasil pemeriksaan 91 saksi. Dilengkapi dengan penggeledahan di dua lokasi, yakni rumah Jalan Kertanegara Nomor 46, Jakarta Selatan, dan rumah Gardenia Villa Galaxy, Bekasi Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013690677/nikita-mirzani-minta-publik-hormati-keputusan-pasangan-yang-memilih-childfree">Nikita Mirzani Minta Publik Hormati Keputusan Pasangan yang Memilih Childfree</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa data elektronik dan bahan elektronik. Kemudian dokumen penukaran vallas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai total Rp 7,4 miliar sejak bulan Februari 2021 sampai September 2023.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyitaan juga dilakukan terhadap salinan berita acara penggeledahan, penyitaan, penitipan barang bukti pada rumah dinas Mentan yang didalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK. Dilakukan penyitaan terhadap pakaian, sepatu, maupun pin yang digunakan oleh SYL saat pertemuan di Gor bersama&nbsp;Firli&nbsp;pada Maret 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Barang bukti lainnya yakni satu eksternal hardisk dari penyerahan KPK RI. Hardisk ini berisi ekstraksi data dari barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan KPK, dilakukan juga penyitaan LHKPN atas nama&nbsp;Firli&nbsp;pada periode 2019 sampai 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Barang bukti selanjutnya 21 unit handphone, 17 akun email, 4 flashdisk, 2 mobil, 3 kartu uang elektronik, 1 buah kunci atau remote keyless mobil, 1 dompet coklat, 1 anak kunci gembok dan gantungan kunci kuning berlogo KPK, serta beberapa surat atau dokumen lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Firli&nbsp;dijerat Pasal 12 e atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 65 KUHP.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

Kalau Jaksa peniliti telah menyatakan P21, IPW menduga sebelum diserahkan kepada kejaksaan tahap 2 penyidik akan menahan Firli

IPW: Polda Metro Tidak Prioritaskan Penahanan Firli Bahuri

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/22/JKT-1-FIRLI-BAHURI-DIPERIKSA-DEWAS-FED-6JPG-3221840281.jpg" alt="Ketua KPK Non Aktif KPK Firli Bahuri meninggalkan Gedung Dewas KPK, Kamis (21/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Non Aktif KPK Firli Bahuri meninggalkan Gedung Dewas KPK, Kamis (21/12/2023).</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Surat perbaikan terkait pengunduran diri dari jabatan Ketua dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diajukan Firli Bahuri sedang diproses. Hal ini dikatakan&nbsp;Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.<br /><br />Ari mengatakan, surat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo itu dikirimkan Firli Bahuri Sabtu, 23 Desember 2023, ke Kementerian Sekretariat Negara.<br /><br />"Pada hari Sabtu sore, tanggal 23 Desember 2023, Kemensetneg telah menerima surat dari Bapak Firli Bahuri kepada Presiden, tertanggal 22 Desember 2023," kata Ari Dwipayana, dikutip dari Antara, Senin (25/12)<br /><br />Dalam surat itu, kata Ari, Firli menyampaikan permohonan pengunduran diri yang bersangkutan sebagai Ketua dan Pimpinan KPK.<br /><br />"Surat tersebut tengah diproses mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013654346/bila-jadi-presiden-anies-akan-buat-tempat-semi-permanen-untuk-pengungsi-termasuk-dari-rohingya">Bila Jadi Presiden, Anies Akan Buat Tempat Semi Permanen Untuk Pengungsi, Termasuk dari Rohingya</a></strong><br /><br />Surat tersebut merupakan surat permohonan pengunduran diri kedua (surat perbaikan) yang dikirimkan Firli kepada Presiden<br /><br />Dalam surat permohonan pengunduran diri yang diajukan sebelumnya, Firli tidak menyatakan mengundurkan diri, sebagaimana syarat pemberhentian Pimpinan KPK yang diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang KPK, sehingga Presiden Joko Widodo tidak dapat memproses atau menerbitkan Keputusan Presiden terkait pengunduran diri Firli.<br /><br /><span style="color: #1a1a1a; font-family: roboto, sans-serif;">Hingga saat ini Keputusan Presiden tentang pemberhentian sementara Firli Bahuri sebagai Ketua KPK masih berlaku&nbsp;</span>sampai ada proses hukum berikutnya.<br />&nbsp;</p>

Pada hari Sabtu sore, tanggal 23 Desember 2023, Kemensetneg telah menerima surat dari Bapak Firli Bahuri kepada Presiden

Istana Proses Surat Perbaikan Pengunduran diri Firli Bahuri

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/22/JKT-1-FIRLI-BAHURI-DIPERIKSA-DEWAS-FED-3JPG-4008549477.jpg" alt="Ketua KPK Non Aktif KPK Firli Bahuri meninggalkan Gedung Dewas KPK, Kamis (21/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Non Aktif KPK Firli Bahuri meninggalkan Gedung Dewas KPK, Kamis (21/12/2023).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengaku telah menerima surat balasan dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno merespons surat pengunduran dirinya, pada Jumat (22/12). Surat pengunduran diri Firli Bahuri itu tidak dapat diproses, karena Firli dalam suratnya menyampaikan permintaan untuk diberhentikan dan tidak diperpanjang masa jabatannya, bukan meminta pengunduran diri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Permintaan berhenti atau tidak diperpanjang seperti itu, rupanya tidak masuk ke dalam syarat-syarat pemberhentian Ketua KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 pukul 18.35 WIB, saya menerima surat jawaban dari Mensesneg tentang tanggapan atas Pemberitahuan Berhenti dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2019-2024, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa permohonan saya kepada Presiden RI untuk memproses pemberhentian dengan hormat</div> <div dir="auto">dari jabatan Ketua KPK masa jabatan 2019-2024 tidak dapat diproses lebih lanjut, mengingat pemberitahuan/pernyataan berhenti bukan merupakan salah satu syarat pemberhentian Pimpinan KPK," kata Firli kepada wartawan, Senin (25/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Firli yang menyandang status tersangka di Polda Metro Jaya mengaku akan memperbaiki surat pengunduran dirinya itu. Sehingga, dengan harapan dapat sura pengunduran diri itu dapat diproses Mensesneg.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Selanjutnya saya melakukan perbaikan atas surat saya dan saya menyatakan bahwa saya menyatakan mengundurkan diri sebagai Pimpinan KPK (Ketua merangkap Anggota komisi pemberantasan korupsi)," ucap Firli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Purnawirawan jenderal polisi bintang tiga itu berharap surat pengunduran dirinya sebagai Pimpinan KPK dapat berjalan lancar. Ia mengklaim, pengunduran dirinya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 UU 30/2002 terkait syarat pemberhentian pimpinan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Adapun surat pengunduran diri saya dari pimpinan KPK (ketua merangkap anggota) telah saya sampaikan kepada Mensesneg Pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023. Selanjutnya saya menunggu arahan dan Keputusan Presiden," tegas Firli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013653712/presiden-palestina-mahmoud-abbas-sebut-pengeboman-israel-targetkan-umat-islam-dan-kristen">Presiden Palestina Mahmoud Abbas Sebut Pengeboman Israel Targetkan Umat Islam dan Kristen</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, permohonan pengunduran diri dari jabatan Ketua dan Pimpinan KPK yang diajukan Firli Bahuri ditolak. Ihwal adanya informasi ini dikatakan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Keppres pemberhentian Bapak Firli Bahuri sebagai Pimpinan KPK belum bisa diproses lebih lanjut karena dalam surat tersebut, Bapak Firli Bahuri tidak menyebutkan mengundurkan diri, tetapi menyatakan berhenti," kata Ari Dwipayana kepada wartawan, Jumat (22/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Ari, pernyataan berhenti tidak dikenal sebagai syarat pemberhentian Pimpinan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU KPK. Oleh karena itu, surat pengajuan pengunduran diri yang diajukan mantan Kabarharkam Polri itu tidak dapat diterima.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pernyataan berhenti tidak dikenal sebagai syarat pemberhentian Pimpinan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU KPK," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Permintaan berhenti atau tidak diperpanjang seperti itu, rupanya tidak masuk ke dalam syarat-syarat pemberhentian Ketua KPK.

Sempat Ditolak Mensesneg, Firli Bahuri Kembali Ajukan Surat Pengunduran Diri dari Jabatan Pimpinan KPK

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/21/4J3A0897JPG-17745520.jpg" alt="Ketua KPK Non Aktif KPK Firli Bahuri meninggalkan Gedung Dewas KPK, Kamis (21/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Non Aktif KPK Firli Bahuri meninggalkan Gedung Dewas KPK, Kamis (21/12/2023).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons mundurnya Firli Bahuri dari jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi menyatakan, surat pengunduran Firli belum sampai di meja kerjanya, tetapi telah mendapat kabar dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Belum, belum sampai di meja saya. Tetapi sudah disampaikan ke Mensesneg tapi belum sampai ke meja saya," kata Jokowi di Jakarta, Jumat (22/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait adanya permintaan penundaan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk tidak segea menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres), kata Jokowi, saat ini masih dalam proses. Jokowi tak menjelaskan lebih jauh, kapan dirinya akan menerbitkan Keppres pemberhentian Firli Bahuri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semua masih dalam proses. Semuanya masih dalam proses," tegas Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri sebelumnya mendatangi kantor Dewas KPK. Firli yang berstatus tersangka di Polda Metro Jaya itu mengaku telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya hari ini agenda menyampaikan terkait dengan pernyataan saya yang telah saya sampaikan kepada Presiden RI, melalui Menteri Sekretaris Negara, pernyataan tersebut adalah dalam rangka genap 4 tahun saya melaksanakan tugas sebagai Ketua KPK periode 2019- 2023, sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan Desember 2023, maka saya mengakhiri tugas saya sebagai ketua KPK dan saya menyatakan berhenti," ucap Firli di Gedung ACLC KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (21/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski berstatus sebagai Komisioner KPK nonaktif, kata Firli, dirinya memilih untuk tidak melanjutkan masa jabatannya di KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013645556/sudah-clear-bandara-internasional-dhoho-siap-beroperasi-29-desember-nanti">Sudah Clear, Bandara Internasional Dhoho Siap Beroperasi 29 Desember Nanti</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya juga menyatakan tidak berkeinginan untuk memperpanjang masa jabatan saya, dan saya mengucapkan terima kasih kepada pak presiden, bapak Jokowi, wakil presiden bapak Ma'aruf Amin, dan segenap anak bangsa dimanapun berada," ujar Firli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membenarkan bahwa Firli Bahuri menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Ketua dan Pimpinan KPK. Pengunduran diri itu diterima Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) tertanggal 18 Desember 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kementerian Sekretariat Negara telah menerima surat tertanggal 18 Desember 2023 dari bapak Firli Bahuri kepada Presiden yang menyampaikan pengunduran diri beliau dari Jabatan Ketua dan Pimpinan KPK," ujar Ari Dwipayana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ari menjelaskan, pengunduran diri Firli Bahuri itu tengah dalam proses. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pengunduran diri Firli Bahuri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini, surat pengunduran diri tersebut tengah diproses untuk dapat segera ditetapkan dengan Keputusan Presiden," pungkas Ari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Reporter: Muhamad Ridwan</div> </div> </div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

"Belum, belum sampai di meja saya. Tetapi sudah disampaikan ke Mensesneg tapi belum sampai ke meja saya," kata Jokowi di Jakarta, Jumat

Jokowi Sebut Surat Pengunduran Firli Bahuri Belum Sampai ke Mejanya

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/24/Koalisi-Masyarakat-Sipil-Syukuran-Firli-Bahuri-Tersangka-Dery-Ridwansah-1JPG-4022963502.jpg" alt="Mantan penyidik KPK Novel Baswedan menjawab pertanyaan wartawan saat melakukan aksi bersama di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Mantan penyidik KPK Novel Baswedan menjawab pertanyaan wartawan saat melakukan aksi bersama di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/11/2023).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan merespons mundurnya Firli Bahuri dari jabatan Pimpinan KPK. Menurut Novel, cara yang dilakukan Firli merupakan modus lama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, sikap itu pernah dilakukan Firli saat menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Firli saat itu ditarik ke institusi Polri, dengan alasan promosi jabatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya, ini modus lama Firli. Sama ketika Deputi Penindakan melakukan pelanggaran berat kemudian menghindar dengan cara mengundurkan diri," kata Novel dikonfirmasi, Jumat (22/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Novel menegaskan, modus itu seharusnya tidak lagi terulang. Sebab, sikap pengecut itu tidak akan mengungkap dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Firli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Modus ini harusnya tidak boleh terulang, karena akan jadi pola jahat. Cara ini akan membuat pelanggaran tidak diungkap dengan tuntas, sehingga pihak-pihak lain yang terlibat tidak diusut," tegas Novel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Novel meminta Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk tetap melanjutkan proses persidangan, dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri. Terlebih, ditemukan tiga dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Firli Bahuri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebenarnya Dewas masih bisa memilih untuk terus memeriksa kasus ini agar jelas," ucap Novel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013645223/akan-penuhi-panggilan-dewas-kpk-maki-akan-ungkap-pertemuan-firli-bahuri-dengan-orang-surabaya">Akan Penuhi Panggilan Dewas KPK, MAKI Akan Ungkap Pertemuan Firli Bahuri dengan Orang Surabaya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri sebelumnya mendatangi kantor Dewas KPK. Sebab, Firli seharusnya menjalani persidangan pelanggaran kode etik, terkait dugaan pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Firli, yang juga berstatus tersangka di Polda Metro Jaya itu mengaku telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Setelahnya, ia mengaku menyempatkan diri hadir memenuhi panggilan Dewas KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya hari ini agenda menyampaikan terkait dengan pernyataan saya yang telah saya sampaikan kepada Presiden RI, melalui Menteri Sekretaris Negara, pernyataan tersebut adalah dalam rangka genap 4 tahun saya melaksanakan tugas sebagai Ketua KPK periode 2019- 2023, sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan Desember 2023, maka saya mengakhiri tugas saya sebagai ketua KPK dan saya menyatakan berhenti," tegas Firli di Gedung ACLC KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (21/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski berstatus sebagai Komisioner KPK nonakti, kata Firli, dirinya memilih untuk tidak melanjutkan masa jabatannya di KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya juga menyatakan tidak berkeinginan untuk memperpanjang masa jabatan saya, dan saya mengucapkan terima kasih kepada pak presiden, bapak Jokowi, wakil presiden bapak Ma'aruf Amin, dan segenap anak bangsa dimanapun berada," ucap Firli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membenarkan bahwa Firli Bahuri menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Ketua dan Pimpinan KPK. Pengunduran diri itu diterima Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) tertanggal 18 Desember 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kementerian Sekretariat Negara telah menerima surat tertanggal 18 Desember 2023 dari bapak Firli Bahuri kepada Presiden yang menyampaikan pengunduran diri beliau dari Jabatan Ketua dan Pimpinan KPK," ujar Ari Dwipayana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ari menjelaskan, pengunduran diri Firli Bahuri itu tengah dalam proses. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pengunduran diri Firli Bahuri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini, surat pengunduran diri tersebut tengah diproses untuk dapat segera ditetapkan dengan Keputusan Presiden," pungkas Ari.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

"Iya, ini modus lama Firli. Sama ketika Deputi Penindakan melakukan pelanggaran berat kemudian menghindar dengan cara mengundurkan diri,"

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Firli tersangka korupsi

Berita Terkini