<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Perumahan.jpeg" alt="Ilustrasi rumah sederhana yang banyak diminati konsumen." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rumah sederhana yang banyak diminati konsumen.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Skema pembiayaan untuk mendukung pembanguna perusahaan semakin luas. Terbaru, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN menyiapkan Kredit Pengembang Perumahan (KPP), selain skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Skema KPP ditujukan untuk mendorong pengembang, khususnya developer kecil dan startup developer di daerah, agar lebih siap dalam menyiapkan lahan dan proyek perumahan. Hingga kini, BTN telah bekerja sama dengan lebih dari 10.000 mitra developer di seluruh Indonesia untuk dapat mengejar target 210 ribu unit rumah subsidi, termasuk penyediaan rumah sektor informal. &ldquo;Lebih dari 10 ribu mitra kita di seluruh Indonesia, kita siapin untuk mereka mulai dari mempersiapkan lahan, mempersiapkan proyek, supaya target 210 ribu berjalan. Karena kami melihat segmen pekerja informal sebagai potensi pasar baru bagi rumah subsidi," kata Direktur Consumer and Commercial Landing BTN Hirwandi Gafar di sela-sela BTN Expo di Jakarta, Sabtu (31/12/2026). BTN Expo 2026 menjadi momen penutup rangkaian BTN Housingpreneur dan bukan sekadar pameran properti. Lebih dari itu, BTN Expo menjadi platform ekosistem yang menyatukan akses peluang usaha, pengembangan karier, hingga solusi finansial bagi masyarakat. Hasil BTN Housingpreneur 2025 dinilai sangat menggembirakan. Program ini mencatat 1.170 submission dan melahirkan 58 inovator baru yang kreatif, visioner, dan solutif. Mayoritas peserta merupakan startup anak muda dengan ide-ide segar, terutama terkait pemanfaatan teknologi di sektor perumahan. &nbsp;

Skema KPP ditujukan untuk mendorong developer kecil dan startup developer agar lebih siap dalam menyiapkan lahan dan proyek perumahan.

Kembangkan Skema Kredit Pengembang Perumahan Dukung Debitur KPR Informal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/23/FLPP-23-107301970.jpg" alt="Presiden Prabowo pada acara Akad Massal 50.030 KPR Sejahtera &amp; Serah Terima Kunci Rumah Tahun 2025 Bersama Presiden RI di Perumahan Pondok Banten Indah di Serang, Banten. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo pada acara Akad Massal 50.030 KPR Sejahtera &amp; Serah Terima Kunci Rumah Tahun 2025 Bersama Presiden RI di Perumahan Pondok Banten Indah di Serang, Banten. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah perbankanyang memfasilitasi menyediaan rumah bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP). Berdasarkan data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), rumah-rumah subsidi yang disalurkan melalui program FLPP tersebut terletak di 12.981 perumahan yang tersebar di 33 provinsi dan 401 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sedangkan total penyaluran KPR FLPP secara nasional untuk periode 19 Desember 2025 mencapai 263.017 unit senilai Rp32,67 triliun dari 39 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang perumahan dan didukung oleh 7.998 pengembang. Dari data tersebut, Presiden Prabowo mengapresiasi terhadap PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) atas perannya mendukung pemenuhan rumah rakyat melalui penyaluran KPR FLPP yang mencapai sebanyak 182.952 unit pada 2025 dengan pencapaian tertinggi di antara para mitra bank penyalur lainnya secara nasional. Data BP Tapera menyebutkan bahwa antara seluruh bank penyalur, BTN mendominasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP. Dari angka tersebut, penyaluran KPR Sejahtera FLPP oleh BTN mencapai sekitar 70% terhadap angka penyaluran secara nasional. &ldquo;Saya mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang hari ini bersatu sehingga kita bisa memberikan kualitas hidup kepada rakyat kita. Ini sangat membanggakan, tapi masih jauh dari yang harus kita capai,&ldquo; tutur Presiden Prabowo dalam pidatonya pada acara Akad Massal 50.030 KPR Sejahtera &amp; Serah Terima Kunci Rumah Tahun 2025 Bersama Presiden RI di Perumahan Pondok Banten Indah di Serang, Banten, akhir pekan kemarin. Presiden Prabowo mengatakan, masih ada 29 juta rakyat masih belum memiliki rumah sehingga seluruh stakeholders, baik pemerintah maupun para pelaku ekosistem perumahan nasional harus bekerja keras dan bekerja sama dengan kompak demi kesejahteraan rakyat. &ldquo;Saya minta Pak Ara (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait) pastikan ke pengembang untuk perbaiki kualitas rumah-rumahnya,&rdquo; perintah Presiden. Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan KPR Subsidi masih menjadi portofolio mayoritas di BTN dan terus menunjukkan pertumbuhan positif. Untuk dapat lebih mengefektifkan penyaluran KPR Subsidi, BTN akan membidik kerja sama dengan berbagai institusi, perusahaan, dan lembaga untuk penyediaan layanan perbankan komprehensif, termasuk KPR Subsidi untuk para karyawan atau pekerja calon-calon mitra potensial tersebut. &ldquo;Mulai tahun 2026, kami akan create demand dengan mencari debitur yang potensial dari institusi-institusi yang ada di berbagai sektor," ungkap Nixon. Contohnya, lanjutnya, dengan mendapatkan komitmen bahwa kebutuhan KPR subsidi untuk guru-guru Muhammadiyah akan dilayani BTN. Pasti banyak potensi serupa dengan berbagai institusi lainnya. "Dengan upaya ini, BTN dapat merekomendasikan debitur KPR subsidi potensial kepada developer. Sehingga dapat semakin mengakselerasi penyaluran KPR Subsidi,&rdquo; tutur Nixon. Acara akad massal KPR subsidi pada Sabtu, 20 Desember 2025 di Serang, Banten dihadiri oleh jajaran menteri Kabinet Merah Putih, para pemimpin daerah, direksi bank-bank penyalur dan BP Tapera, serta berbagai asosiasi developer. Dari 50.030 unit, sebanyak 300 akad dilakukan di lokasi acara yakni Perumahan Pondok Banten Indah di Serang, sedangkan sisanya 49.730 akad lainnya berlangsung secara online diikuti oleh 39 bank penyalur yang tersebar di 33 provinsi di 110 titik di kabupaten dan kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, penyaluran KPR Sejahtera FLPP yang telah mencapai 263.017 unit hingga 19 Desember 2025 merupakan rekor tertinggi dan menunjukkan peningkatan yang signifikan dibanding lima tahun yang lalu, yakni 109.253 unit pada 2020. Peningkatan penyaluran tersebut menandakan tingginya minat MBR untuk memiliki rumah layak dan terjangkau.

Total  KPR FLPP yang disalurkan  hingga 19 Desember 2025 mencapai 263.017 unit senilai Rp32,67 triliun dari 39 bank penyalur.

Presiden Prabowo Apresiasi Langkah Perbankan Salurkan KPR FLPP untuk Golongan MBR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/15/wQIZnHhrrEkIUV2O9zkDM5bPdz2OrAlCb7jAVEHO-2436239493.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri PKP Maruarar Sirait diskusikan penyerapan APBN dan kuota FLPP. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri PKP Maruarar Sirait diskusikan penyerapan APBN dan kuota FLPP. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membahas soal penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah pertemuannya dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara, pada Selasa (13/10) kemarin. Dalam pertemuan itu, Purbaya membuka opsi untuk memindahkan alokasi APBN untuk Kementerian PKP jika memang penyerapannya masih rendah hingga akhir Oktober ini. Namun, Purbaya juga mengaku turut membahas soal permasalahan terkait dengan lambannya penyerapan anggaran. "Jadi sepertinya saya mau lihat, dia bisa menyerap anggaran nggak. Saya sudah siap-siap memotong tadi. Tapi tadi memang ada beberapa bagian yang masih agak lambat penyerapannya, tapi kita deteksi bareng permasalahannya termasuk pembatasan di publik," kata Purbaya. Terkait permasalahan yang berkaitan dengan adanya pembatasan bagi masyarakat untuk memiliki rumah. Ia mengaku akan turut mengatasinya dalam waktu dekat. Dengan begitu maka kuota FLPP yang mencapai 350.000 unit pada tahun ini akan segera terealisasi. "Dan kita pikirkan nanti caranya bagaimana untuk menghilangkan itu dalam waktu dekat. Dengan seperti itu maka demandnya akan naik secara kencang. Jadi menurut beliau target 350.000 tahun ini untuk FLPP bisa tercapai, dan dia sudah punya tuh setiap bulan bagaimana penyerapannya," lanjutnya. Meski begitu, bendahara negara itu pun akan kembali melihat realisasi anggaran Kementerian PKP. Salah satunya untuk bisa menentukan apakah tetap diserap atau dipindahkan ke tempat lain. "Tapi saya akan lihat akhir bulan seperti apa. Nanti kalau bagus, ya kita nggak pindahin uangnya. Tapi kalau ada masalah ya kita pindahin tempat lain dulu," tuturnya. "Tapi saya yakin dengan kegiatan seperti ini, semua perubahan-perubahan antar pemerintahan, koordinasi dan lain-lain, bisa diselesaikan dengan cepat," tambah Purbaya. Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan penyerapan kuota FLPP itu masih terkendala dengan SLIK OJK. Itu sebabnya ia meminta kepada Menkeu untuk turut membantu persoalan tersebut. Kepada Menkeu, Menteri Ara mengaku apabila jalan keluar terkait SLIK OJK bisa diselesaikan. Maka ia menjanjikan bahwa penyerapan kuota FLPP pada akhir tahun 2025 bisa mencapai 96 persen. "Beliau berkenan untuk membantu nanti dengan OJK, untuk bisa membantu menyelesaikan, memberikan jalan keluar dengan kebijakan dari KSSK atau dari Menteri Keuangan, sehingga nanti dari segi demandnya bisa terselesaikan," jelas Ara. &nbsp; "Jadi saya rasa itu, saya sudah laporkan penyerapannya, saya janjikan penyerapan kami itu di Desember akhir itu, ya paling tidak 96% itu akan tercapai," tukasnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri PKP Maruarar Sirait diskusikan penyerapan APBN dan kuota FLPP.

Menkeu Purbaya Bertemu Menteri PKP Bahas Penyerapan Anggaran: Lihat Akhir Bulan, Kalau Ada Masalah Kita Pindahkan ke Tempat Lain Dulu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/21/properti-surabaya-2053628188.jpg" alt="Ilustrasi investasi properti.&nbsp; (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi investasi properti.&nbsp; (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ajang pameran properti Jawa Pos Property Week (JPPW) 2025 siap digelar mulai 16&ndash;19 Oktober di Ciputra World Surabaya, tepatnya di area V-Junction Atrium. Edisi kelima pameran properti terbesar di Jawa Timur ini akan menampilkan lebih dari 40 tenant, mulai pengembang besar, penyedia interior, hingga material bangunan. Para developer sudah menyiapkan sederet promo eksklusif yang hanya berlaku selama empat hari pameran. Salah satu yang jadi magnet utama adalah Citraland Surabaya. Pengembang yang dikenal sebagai ikon hunian modern di Surabaya Barat itu membawa dua produk unggulan Omnia dan Peoni yang diklaim sebagai favorit pembeli muda. "Kami baru saja meluncurkan show unit baru untuk tipe Omnia. Selama JPPW, pembeli berkesempatan mendapatkan voucher belanja hingga ratusan juta rupiah serta kelas pilates gratis di fasilitas baru kami," ujar Rinda Yulistiyani, Marketing Manager Citraland Surabaya. Rinda menambahkan, target pasar Citraland kali ini adalah generasi kedua penghuni Surabaya Barat, yaitu pasangan muda yang baru menikah atau baru memiliki anak. "Kami ingin menyediakan rumah pertama yang fungsional dan tetap elegan untuk keluarga muda. Karena itu, segmen dan pilihan produknya kami buat lebih luas, dari harga Rp 2 miliar hingga Rp 9 miliar," ungkapnya. Sementara itu, Royal Residence membawa dua tipe terbaru, yakni Palacio dan Communal. Keduanya ditawarkan dengan sederet promo menarik yang siap menggoda pengunjung. &ldquo;Kami berikan cashback puluhan juta rupiah, bebas uang muka (UM), bebas BPHTB, serta gratis biaya KPR," ujar Dina Ariyanti, Marketing Manager Royal Residence. Dina menegaskan, Royal Residence memanfaatkan momen JPPW untuk memberi kemudahan bagi masyarakat yang ingin segera memiliki hunian tanpa beban biaya tambahan. Selain dua pengembang besar tersebut, Intiland juga berpartisipasi dengan membawa sejumlah proyek andalan di Surabaya dan Sidoarjo. Developer ini menawarkan konsep hunian ramah lingkungan dengan cicilan ringan dan diskon harga spesial selama pameran. Proyek-proyek seperti Graha Natura dan The Rosebay menjadi andalan untuk segmen menengah ke atas yang mencari hunian nyaman di kawasan barat kota. Tak hanya developer, pengunjung juga akan menemukan deretan tenant pendukung industri properti. Diantaranya Country Wood, Decohaus, hingga penyedia home decor dan building material lokal. Tenant-tenant ini memberikan potongan harga hingga 30 persen, konsultasi gratis desain interior, hingga paket renovasi rumah minimalis. Kombinasi antara developer besar dan pelaku industri pendukung menjadikan JPPW 2025 sebagai one-stop property exhibition paling lengkap di Surabaya. Pameran kali ini juga dikemas lebih interaktif. Selain promo besar-besaran, panitia menyiapkan talkshow urban farming yang berkolaborasi dengan petani lokal. Pengunjung bisa belajar langsung cara menanam alpukat, cabai, dan buah organik di lahan sempit. Konsep ini membuat pameran tidak hanya menarik bagi calon pembeli rumah, tapi juga pengunjung umum yang tertarik dengan gaya hidup hijau. Penanggung jawab acara, Upik Palupi, mengatakan, tahun ini JPPW menempati area baru di lantai atas Ciputra World agar suasana pameran lebih luas dan nyaman. "Total ada 43 tenant dari berbagai kategori. Developer yang ikut semuanya sudah verified dan terpercaya. Kami juga siapkan hadiah undian cashback Rp 50 juta bagi pengunjung yang melakukan transaksi,&rdquo; ujarnya. Upik berharap kehadiran JPPW 2025 bisa menjadi dorongan nyata bagi kebangkitan pasar properti di semester akhir tahun ini.

Jawa Pos Property Week 2025 hadir dengan promo menarik dari berbagai pengembang di Surabaya. Kunjungi 16-19 Oktober di Ciputra World.

Digelar di Ciputra World Surabaya, Developer Siapkan Banjir Promo di Jawa Pos Property Week 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Perumahan.jpeg" alt="Ilustrasi rumah sederhana yang banyak diminati konsumen." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rumah sederhana yang banyak diminati konsumen.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemenuhan sektor perumahan yang menjadi fokus pemerintah dengan program tiga juta rumah terus dikembangkan. Skema pembiayaan lewat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi salah satu andalan yang memberikan kemudahan bagi debitur, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBG). Salah satu bank yang penyalur program FLPP, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatat penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) program FLPP yang disubsidi pemerintah telah mencapai lebih dari 140.000 unit. &ldquo;BTN memiliki mandat dari pemerintah menyalurkan (pembiayaan) rumah layak huni bagi keluarga Indonesia. Lewat program ini banyak keluarga berpenghasilan rendah terbantu untuk memiliki rumah. Jumlah yang telah tersalurkan untuk KPR FLPP 140.000 keluarga,&rdquo; tutur Direktur Utama PT Bank&nbsp; Tabungan Negara (BTN) Nixon&nbsp; Napitupulu. Dengan laju penyaluran yang konstan, BTN optimistis dapat mencapai target kuotanya yakni 220.000 unit hingga akhir tahun seperti yang telah ditetapkan pemerintah. Data BTN menunjukkan, BTN telah menyalurkan KPR Subsidi FLPP sebanyak 142.749 unit KPR Subsidi hingga 30 September 2025, atau setara 64,89% terhadap target penyerapan kuota FLPP BTN sebanyak 220.000 unit tahun ini. Adapun nominal penyaluran mencapai Rp17,66 triliun dari total nominal kuota untuk BTN sebesar Rp26,40 triliun. Dari total penyaluran tersebut, sebanyak 99.441 unit disalurkan oleh BTN dan sisanya 43.308 disalurkan oleh unit usaha syariah. Pencapaian penyaluran oleh BTN sebanyak 142.749 unit setara dengan 40,7% dari total kuota KPR FLPP nasional sebanyak 350.000 unit tahun ini. Hal yang menarik, mayoritas atau sekitar 88,43% penerima KPR Subsidi BTN adalah generasi milenial atau rentang usia antara 29 hingga 44 tahun. Nixon menegaskan komitmen BTN untuk terus melayani MBR termasuk mereka yang berasal dari kalangan pekerja sektor informal dan pekerja berpendapatan tidak tetap, seperti pedagang kecil, tukang cukur, ojek, dan lain-lain. Meskipun saat ini lebih dari 77% debitur KPR Subsidi di BTN adalah karyawan swasta, proporsi pekerja sektor informal yang dapat menikmati kepemilikan rumah juga terus bertambah di BTN. &nbsp;

BTN optimistis dapat mencapai target kuotanya yakni 220.000 unit hingga akhir 2025 seperti yang telah ditetapkan pemerintah.

 Penuhi Kebutuhan Rumah MBR, Salurkan FLPP 140.000 Hingga September 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/rumah-murah-istimewa.jpeg" alt="Ilustrasi rumah sederhana yang digenjot pembaunannnya dalam program sejuta rumah. (Dok.Humas Kementeroan PUPR)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rumah sederhana yang digenjot pembaunannnya dalam program sejuta rumah. (Dok.Humas Kementeroan PUPR)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dukung pemenuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama 41 bank penyalur Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tapera menggelar akad kredit massal kepada 26.000 debitur di seluruh Indonesia. Acara akad kredit massal yang dipusatkan di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini menjadi bagian wujud hadirnya negara bagi rakyat dalam menyelesaikan backlog (kekurangan) rumah yang kini telah mencapai 9,9 juta di Indonesia. Menteri PKP Maruara Sirait mengapresiasi kalangan perbankan yang turut aktif dalam menyalurkan kredit untuk masyarakat menengah bawah dalam memenuhi layak huni. &ldquo;Pada tahun-tahun sebelumnya, kuota FLPP rata-rata 220.000 ribu per tahun, kini belum satu tahun sudah dapat menaikkan kuota FLPP menjadi 350.000 unit. Kami apresiasi bank-bank penyalur yang telah mendukung program ini,&rdquo; ujar Maruara. Menteri PKP menambahkan, pemerintah telah menyediakan delapan kebijakan yang membantu perbankan untuk dapat lebih banyak melayani pembeli rumah subsidi, yakni di antaranya dukungan untuk pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi 0% untuk MBR dan perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) Akad massal melibatkan 41 bank penyalur FLPP, termasuk BTN yang merupakan mitra utama dengan pangsa pasar KPR Subsidi sebesar 80% secara nasional. Sebanyak 200 debitur dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hadir langsung di lokasi, sedangkan 25.800 debitur lainnya melakukan akad secara serentak di 100 titik pada 33 provinsi di seluruh Indonesia. Sebagai wujud dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan rumah rakyat, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN terus melakukan langkah proaktif menyalurkan KPR Subsidi, terutama setelah ditambahnya kuota FLPP sebanyak 220.000 unit untuk BTN dari total 350.000 unit secara nasional pada tahun ini. &ldquo;BTN mengakadkan 220.000 unit KPR FLPP pada tahun ini. Kalau dibagi dengan hari kerja, setiap hari kita bisa mengakadkan sekitar 1.000 rumah, jadi BTN menjalankan mesin terbesar di Indonesia untuk mendukung pemenuhan kebutuhan rumah,&rdquo; ujar Nixon dalam keterangan tertulisnya. Sebanyak 26.000 penerima manfaat KPR Subsidi FLPP pada akad massal 29 September 2025 datang dari 17 kategori profesi MBR, yakni di antaranya asisten rumah tangga (ART), petani, ojek, tukang becak, pedagang, buruh, tukang cukur, tukang tambal ban, tukang angkringan, wartawan, guru, perawat, bidan, anggota TNI dan Polri, tuna netra, dan lain-lain. Nixon mengatakan, para MBR yang mayoritas berasal dari sektor profesi informal tersebut merupakan segmen masyarakat yang terus dilayani secara konsisten oleh BTN sebagai mitra utama pemerintah dalam penyaluran KPR Subsidi. &ldquo;Saat ini proporsi pekerja sektor informal telah mencapai 10% dari total nasabah KPR Subsidi BTN. Ke depan, porsi ini akan terus meningkat,&ldquo; ujarnya. Hingga semester I-2025, BTN telah menyalurkan KPR Subsidi sebesar Rp182,17 triliun, naik 6,5% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. &nbsp;

Akad kredit massal wujud hadirnya negara menyelesaikan backlog (kekurangan) rumah yang kini telah mencapai 9,9 juta di Indonesia.

 Penuhi Kebutuhan Rumah Layak Huni, 41 Bank Lakukan Akad Kredit Massal Pada 26.000 Debitur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Rumah-Subsidi-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Suasana rumah subsidi di kawasan Parung Panjang, Jakarta, Jumat (26/6/2020). Survei Bank Indonesia mencatat penjualan rumah di pasar primer selama 3 bulan pertama tahun ini anjlok 30,52 persen atau lebih dalam dari kuartal sebelumnya sebesar -16,33 persen" width="100%">
<figcaption>Suasana rumah subsidi di kawasan Parung Panjang, Jakarta, Jumat (26/6/2020). Survei Bank Indonesia mencatat penjualan rumah di pasar primer selama 3 bulan pertama tahun ini anjlok 30,52 persen atau lebih dalam dari kuartal sebelumnya sebesar -16,33 persen</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) telah menyalurkan pembiayaan rumah subsidi mencapai 2.919 unit per 24 September 2025. Realisasi itu mencapai 172,6 persen dari target awal sebanyak 1.819 unit. Sedangkan tahun lalu, kuota FLPP BSI sebanyak 1.694 unit senilai Rp 273,30 miliar yang terserap 100 persen. Alhasil, BSI mendapatkan kuota tambahan menjadi 5.000 unit untuk tahun ini. "Hingga posisi 24 September 2025, realisasi penyaluran FLPP BSI kuota baru telah mencapai 2.919 unit atau 58,38 persen. Kami optimis diakhir September 2025 sudah terserap 3.000 unit dan habis kuota di akhir tahun ini untuk mendukung kesuksesan program 3 Juta Rumah," ucap Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo, Selasa (30/9).&nbsp; Menurut dia, sinergi bersama pemerintah, perbankan, dan pengembang menjadi pendorong utama percepatan pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat. Mengingat, BSI ambil bagian dalam akad massal yang digelar Senin (30/9). Yang melibatkan 26 ribu unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). "Tujuannya untuk meningkatkan penyediaan rumah subsidi dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit per tahun," jelasnya. Sementara itu, Bank Mega Syariah (BMS) mengandalkan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Sedangkan, pembiayaan unit usaha syariah (UUS) BTN (BTN Syariah) tumbuh 17 persen Year-on-Year (YoY) Sembari menanti merger dengan Bank Victoria Syariah (BVIS) menjadi Bank Syariah Nasional (BSN). Kebutuhan akan hunian layak untuk masyarakat Indonesia masih sangat besar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sekitar lebih dari 9 juta kebutuhan rumah yang belum terpenuhi. Hingga 25 September 2025, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melaporkan bahwa total rumah subsidi yang telah disalurkan melalui skema FLPP mencapai 178 ribu unit. Consumer Financing Business Division Head Bank Mega Syariah Raksa Jatnika Budi menyatakan, telah menyalurkan 96 persen dari total kuota awal unit rumah FLPP yang diberikan oleh pemerintah di 2025. Hingga Agustus 2025, outstanding pembiayaan perumahan sebesar Rp 50 miliar. Tumbuh 78,6 persen dibandingkan Agustus 2024 senilai Rp 29 miliar.&nbsp; Sejak 2021, total pembiayaan FLPP Bank Mega Syariah telah naik 1.409 persen. Dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya mencapai 97 persen. Bank Mega Syariah menargetkan pertumbuhan pembiayaan FLPP sebesar 50 persen YoY pada 2025. Bank Mega Syariah memanfaatkan sinergi developer subsidi dengan mitra yang telah ber-payroll. Bahkan, turut serta dalam kegiatan akad masal 25 ribu penerima FLPP yang digelar serentak di 33 provinsi. "Kita bekerjasama dengan developer berpengalaman yang memastikan bahwa rumah yang dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sudah siap huni melalui bangunan yang telah tersedia 100 persen, listrik, dan air yang sudah teraliri ke unit rumah tersebut serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)," terang Raksa, Senin (29/9). Jelang Proses Akhir Spin Off, Kinerja BTN Syariah Makin Kinclong Menjelang spin-off, BTN Syariah mencatatkan kinerja positif. Tercermin dari pertumbuhan aset sebesar 18 persen YoY menjadi Rp 65,56 triliun hingga akhir Juni 2025. Ditopang oleh ekspansi pembiayaan dengan nilai Rp 48,46 triliun. Naik 17 persen secara tahunan.&nbsp; Begitu pula, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) mencapai 19,8 persen YoY menjadi Rp 55,23 triliun. Alhasil, BTN Syariah mampu memperoleh laba bersih Rp 401 miliar pada akhir Juni 2025. Meningkat 8,3 persen YoY. "BTN Syariah telah memasuki era baru seiring dengan proses akhir spin-off yang ditandai dengan perubahan nama menjadi Bank Syariah Nasional (BSN) melalui penggabungan dengan Bank Victoria Syariah sebagai perusahaan cangkang. Aksi korporasi yang menjadi milestone bagi industri perbankan syariah Indonesia ini dapat terwujud atas dukungan pemegang saham, regulator dan masyarakat luas," terang Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu. Menurut dia, Indonesia memerlukan 3 hingga 4 bank syariah besar. Supaya kompetisi layanan terjadi. Sebab, jika terjadi monopoli, maka arahnya kapitalisme. "Jadi, tidak ada single player. So, kita jangan memberi kapitalisme ke industri syariah. Jadi, mestinya industri syariah dilakukan oleh banyak bank," ujarnya.&nbsp; Menurut Nixon, ekosistem syariah tidak hanya soal pembiayaan rumah. Ada tabungan haji, umrah, tabungan emas, hingga gadai emas yang potensinya luar biasa. Persepsi masyarakat juga akan lebih positif jika sudah menjadi bank umum syariah.&nbsp; "Bahkan banyak lembaga pengelola dana muslim yang menunggu momentum ini untuk menempatkan dana mereka," tandasnya.

Berita tentang penyaluran pembiayaan perumahan oleh BSI dan Bank Mega Syariah serta kinerja BTN Syariah menjelang spin-off.

FLPP jadi Andalan Penyaluran Pembiayaan Perumahan Perbankan Syariah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/30/PSSuadP4bp5G8jewI5a3jADuFfOya5hdL2XJcQMm-3304469596.jpg" alt="Menteri Pekerjaan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pekerjaan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah menegaskan tahun ini penyerapan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) masih menyisakan banyak kuota. Pasalnya, hingga akhir September 2025 masih tersisa lebih dari 100 ribu unit. Menteri Pekerjaan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut, kondisi saat ini berbeda dengan tahun lalu ketika kuota habis pada September. Imbasnya, kuota yang ludes itu sempat diprotes para asosiasi pengembang. &ldquo;Jadi luar biasa tahun lalu Pak (Prabowo Subianto), ini saya dengar dari Pak Heru, kuotanya habis pada September. Nah kalau sekarang Pak, mereka protes dulu tahun lalu sama pemerintah Pak, karena kuotanya habis. Tahun ini masih sisa banyak, 100 ribu lebih,&rdquo; kata Maruarar Sirait, Senin (29/9). Maruarar menambahkan, pemerintah akan terus mendorong semangat para pengembang agar lebih optimal dalam membangun rumah subsidi. Apalagi kata Ara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sangat ekstra mendukung kebijakan Program 3 Juta Rumah. "Nanti gantian kita yang mendemo pengembang Pak, karena mereka kurang semangat untuk membangunnya. Apalagi Menteri Keuangan gas terus Pak," tambah Ara. Dia menyebut banyak asosiasi pengembang yang terlibat dalam program ini, mulai dari Apersi, Himpera, Asprumnas, Apernas Jaya, Pengembang Indonesia, hingga Apersi Bersatu. Bahkan Menteri PKP yang kerap disapa Ara menyebut bahwa jumlah asosiasi di pengembang hampir sama banyaknya dengan partai di Indonesia. &ldquo;Jadi asosiasinya banyak Pak. Ini pengembang sudah seperti partai Pak, banyak sekali anggotanya. Jadi kami juga mesti pinter-pinter ini sama mereka, kalau kerjanya kurang cepat, kami pun bisa didemo Pak,&rdquo; ujarnya. Sebelumnya, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat realisasi Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai 183.058 unit rumah hingga 28 September 2025. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan capaian tersebut tercatat setara dengan 52,3 persen dari target 350.000 unit kuota FLPP di sepanjang tahun 2025. Dengan realisasi itu, Heru menyebut pembiayaan yang sudah dikucurkan pemerintah mencapai Rp 22,72 triliun. &ldquo;Pada 2025, dapat kami laporkan, hingga 28 September, penyerapan KPR Subsidi FLPP telah mencapai 183.058 unit rumah atau 52,3 persen dari target 350.000 dengan total nilai realisasi pembiayaan sebesar Rp 22,72 triliun,&rdquo; ujar Heru. Heru menjelaskan, realisasi FLPP ini disalurkan melalui 38 bank penyalur dan dibangun oleh 7.382 pengembang yang tersebar di 11.488 lokasi perumahan di 33 provinsi serta 354 kabupaten/kota.&nbsp;Lebih lanjut, Heru menegaskan bahwa pencapaian FLPP hingga akhir Triwulan III-2025 menunjukkan tren peningkatan signifikan. &ldquo;Realisasi FLPP sampai akhir Triwulan III-2025 dapat kami laporkan, terus mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama di tahun 2004. Ini menunjukkan bahwa KPR subsidi FLPP begitu diminati oleh seluruh rakyat perumahan yang belum memiliki rumah tanpa ada batasan,&rdquo; tutur Heru.

Pemerintah menegaskan kuota KPR Subsidi melalui FLPP masih banyak, dukungan untuk pengembang terus dioptimalkan

Pemerintah Pastikan Kuota KPR Subsidi Masih Tersisa, Dukung Pengembang Lebih Optimal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/25/Rumah-Impian-Untuk-Pasangan-Muda-Dery-Ridwansah-4JPG-2267172794.jpg" alt="Sales marketing saat menjelaskan KPR rumah subsidi dibeli di kawasan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (25/2/2024). PT. Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN) tengah gencar membidik potensi pembiayaan rumah bersubsidi untuk generasi milenial dan pasanga" width="100%">
<figcaption>Sales marketing saat menjelaskan KPR rumah subsidi dibeli di kawasan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (25/2/2024). PT. Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN) tengah gencar membidik potensi pembiayaan rumah bersubsidi untuk generasi milenial dan pasanga</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat realisasi Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai 183.058 unit rumah hingga 28 September 2025. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan capaian tersebut tercatat setara dengan 52,3 persen dari target 350.000 unit kuota FLPP di sepanjang tahun 2025. Dengan realisasi itu, Heru menyebut pembiayaan yang sudah dikucurkan pemerintah mencapai Rp 22,72 triliun. &ldquo;Bapak Presiden yang kami hormati, di tahun 2025, dapat kami laporkan, hingga 28 September, penyerapan KPR Subsidi FLPP telah mencapai 183.058 unit rumah atau 52,3 persen dari target 350.000 dengan total nilai realisasi pembiayaan sebesar Rp 22,72 triliun,&rdquo; ujar Heru dalam sambutannya di acara akad massal 26.000 unit rumah dan serah terima kunci di Cileungsi, Jawa Barat, Senin (29/9). Heru menjelaskan, realisasi FLPP ini disalurkan melalui 38 bank penyalur dan dibangun oleh 7.382 pengembang yang tersebar di 11.488 lokasi perumahan di 33 provinsi serta 354 kabupaten/kota. Lebih lanjut, Heru menegaskan bahwa pencapaian FLPP hingga akhir Triwulan III-2025 menunjukkan tren peningkatan signifikan. &ldquo;Realisasi FLPP sampai akhir Triwulan III-2025 dapat kami laporkan, terus mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama di tahun 2004. Ini menunjukkan bahwa KPR subsidi FLPP begitu diminati oleh seluruh rakyat perumahan yang belum memiliki rumah tanpa ada batasan,&rdquo; tuturnya. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP untuk kepemilikan rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tercatat senilai Rp 18,77 triliun di sepanjang Semester I-2025. Melalui Laporan Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2025, Kemenkeu mencatat jumlah tersebut setara dengan 115.930 unit rumah, atau 57,7 persen dari target sebanyak 220.000 unit rumah hingga akhir tahun 2025. Di sisi lain, pemerintah telah menambah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah model Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menjadi 350 ribu unit pada tahun 2025. Adapun sebelumnya, kuota FLLP bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ditetapkan sebanyak 220 ribu unit dengan anggaran mencapai Rp 18,7 triliun.

BP Tapera laporkan realisasi KPR Subsidi FLPP mencapai 183.058 unit, pemerintah kucurkan Rp 22,72 triliun hingga September 2025.

Realisasi KPR Rumah Subsidi FLPP Tembus 183.058 Unit hingga 28 September 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Rumah-Subsidi-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Pekerja saat menyelesaikan rumah rumah subsidi di kawasan Parung Panjang, Bogor, Jakarta, Rabu (22/7/2020). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengalihkan kuota pembangunan rumah bagi bank pelaksana yang tidak mampu mencapai targe" width="100%">
<figcaption>Pekerja saat menyelesaikan rumah rumah subsidi di kawasan Parung Panjang, Bogor, Jakarta, Rabu (22/7/2020). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengalihkan kuota pembangunan rumah bagi bank pelaksana yang tidak mampu mencapai targe</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Perbankan Syariah terus menggenjot pembiayaan perumahan. Bank Mega Syariah (BMS) mengandalkan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Sedangkan, pembiayaan unit usaha syariah (UUS) BTN (BTN Syariah) tumbuh 17 persen Year-on-Year (YoY) sembari menanti merger dengan Bank Victoria Syariah (BVIS) menjadi Bank Syariah Nasional (BSN). Kebutuhan akan hunian layak untuk masyarakat Indonesia masih sangat besar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sekitar lebih dari 9 juta kebutuhan rumah yang belum terpenuhi. Hingga 25 September 2025, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melaporkan bahwa total rumah subsidi yang telah disalurkan melalui skema FLPP mencapai 178 ribu unit. Consumer Financing Business Division Head Bank Mega Syariah Raksa Jatnika Budi menyatakan, telah menyalurkan 96 persen dari total kuota awal unit rumah FLPP yang diberikan oleh pemerintah di 2025. Hingga Agustus 2025, outstanding pembiayaan perumahan sebesar Rp 50 miliar. Tumbuh 78,6 persen dibandingkan Agustus 2024 senilai Rp 29 miliar. Sejak 2021, total pembiayaan FLPP Bank Mega Syariah telah naik 1.409 persen. Dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya mencapai 97 persen. Bank Mega Syariah menargetkan pertumbuhan pembiayaan FLPP sebesar 50 persen YoY pada 2025. Bank Mega Syariah memanfaatkan sinergi developer subsidi dengan mitra yang telah ber-payroll. Bahkan, turut serta dalam kegiatan akad masal 25 ribu penerima FLPP yang digelar serentak di 33 provinsi. &nbsp;"Kita bekerja sama dengan developer berpengalaman yang memastikan bahwa rumah yang dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sudah siap huni melalui bangunan yang telah tersedia 100 persen, listrik, dan air yang sudah teraliri ke unit rumah tersebut serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)," terang Raksa, Senin (29/9). Jelang Proses Akhir Spin Off, Kinerja BTN Syariah Makin Kinclong Menjelang spin-off, BTN Syariah mencatatkan kinerja positif. Tercermin dari pertumbuhan aset sebesar 18 persen YoY menjadi Rp 65,56 triliun hingga akhir Juni 2025. Ditopang oleh ekspansi pembiayaan dengan nilai Rp 48,46 triliun. Naik 17 persen secara tahunan. Begitu pula, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) mencapai 19,8 persen YoY menjadi Rp 55,23 triliun. Alhasil, BTN Syariah mampu memperoleh laba bersih Rp 401 miliar pada akhir Juni 2025. Meningkat 8,3 persen YoY. &ldquo;BTN Syariah telah memasuki era baru seiring dengan proses akhir spin-off yang ditandai dengan perubahan nama menjadi Bank Syariah Nasional (BSN) melalui penggabungan dengan Bank Victoria Syariah sebagai perusahaan cangkang. Aksi korporasi yang menjadi milestone bagi industri perbankan syariah Indonesia ini dapat terwujud atas dukungan pemegang saham, regulator dan masyarakat luas," terang Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu. Menurut dia, Indonesia memerlukan 3 hingga 4 bank syariah besar. Supaya kompetisi layanan terjadi. Sebab, jika terjadi monopoli, maka arahnya kapitalisme. &nbsp;"Jadi tidak ada single player. So kita jangan memberi kapitalisme ke industri syariah. Jadi mestinya industri syariah dilakukan oleh banyak bank," ujarnya. Menurut Nixon, ekosistem syariah tidak hanya soal pembiayaan rumah. Ada tabungan haji, umrah, tabungan emas, hingga gadai emas yang potensinya luar biasa. Persepsi masyarakat juga akan lebih positif jika sudah menjadi bank umum syariah. &nbsp;"Bahkan banyak lembaga pengelola dana muslim yang menunggu momentum ini untuk menempatkan dana mereka," tandasnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sekitar lebih dari 9 juta kebutuhan rumah yang belum terpenuhi.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#flpp

Berita Terkini