<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/ibu-minta-ganja-medis-buat-anaknya-ist.jpg" alt="Andien bersama Santi, ibu yang bawa poster" width="100%">
<figcaption>Andien bersama Santi, ibu yang bawa poster</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diharapkan dapat membuka ruang diskusi publik, bahwa narkotika bukan hanya soal penegakan hukum. Namun, juga harus dilihat pada sisi kesehatan.  "Dalam diskursus mengenai ganja untuk kebutuhan medis, masyarakat perlu mengetahui bahwa secara hukum dan berdasarkan UU Narkotika, sebenarnya narkotika merupakan obat. Namun karena terdapat efek samping jika tidak digunakan dengan standar pengobatan yang tepat, maka dari itu diaturlah golongan-golongan narkotika," kata Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari dalam keterangannya, Senin (4/7).  Taufik menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Kesahatan (Permenkes) yang menjadi lampiran Undang-Undang, sejak dahulu hingga terakhir tahun 2021, ganja dan seluruh produk turunannya ditempatkan sebagai narkotika golongan satu yang hanya dapat digunakan untuk riset dan tidak bisa digunakan untuk terapi kesehatan.  "Akibatnya, pasien seperti anak dari ibu santi yang menderita cerebal palsy tidak dapat menggunakan ganja untuk pengobatan, bahkan dalam kasus Fidelis Arie, yang memberikan ganja untuk pengobatan istrinya harus berakhir pada proses hukum," beber Taufik.  "Peristiwa yang dialami ibu Santi dan ibu Dwi Pertiwi yang memperjuangkan pengobatan anaknya serta Fidelis yang membantu pengobatan istrinya hingga harus berhadapan dengan hukum, merupakan masalah kemanusiaan yang harus dicarikan jalan keluarnya," sambungnya.  Taufik mengharapkan, pembahasan revisi UU Narkotika berdasar pada kajian penelitian baru, yang tidak berpandangan konservatif. Sehingga, jika terdapat penelitian yang menunjukkan turunan dari tanaman ganja dapat digunakan sebagai pengobatan, maka harus memiliki pikiran terbuka utk merumuskan perubahan kebijakan.  "Selama ini ketika ada yang mengangkat isu tentang ganja untuk kebutuhan medis seringkali langsung mendapatkan stigma dan diberikan berbagai macam tuduhan," ungkap Taufik.  Taufik menegaskan, hukum bisa ditegakkan kepada setiap yang menyalahgunakan narkotika. Sementara pendekatan kesehatan digunkan untuk kemanfaatan dan kemanusiaan, serta menyelamatkan anak bangsa yang menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika.  Oleh karena itu, semua pihak diharapkan dapat mendukung penelitian yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengkaji hal ini. Penelitian tidak harus dilakukan dari awal, karena sebelumnya terdapat dari berbagai negara termasuk dari komite expert di bawah PBB yang dapat dijadikan rujukan penelitian lanjutan.  "Meskipun terjadi perdebatan namun penetapan ganja untuk kepentingan medis telah menjadi keputusan badan di PBB," pungkas Taufik.

Revisi UU Narkotika Bisa Ubah Kebijakan Ganja untuk Kebutuhan Medis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/ibu-minta-ganja-medis-buat-anaknya-ist.jpg" alt="Andien bersama Santi, ibu yang bawa poster" width="100%">
<figcaption>Andien bersama Santi, ibu yang bawa poster</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Legalitas penggunaan ganja medis di Indonesia menjadi kontroversi. Berbeda dari Indonesia, sejumlah negara di luar negeri sudah melegalkan penggunaan ganja. Terbaru, Thailand menjadi satu-satunya negara di Asia yang melegalkan ganja.  Di Indonesia, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin baru-baru ini menegaskan bahwa penggunaan ganja medis masih harus melalui riset di Indonesia. Pihaknya memberi sinyal untuk membuka aturan atau regulasi soal riset ganja medis di tanah air.  "Kami sudah melakukan kajian, nanti sebentar lagi akan keluar regulasinya untuk kebutuhan medis," katanya kepada wartawan, baru-baru ini.  "Jadi, tahapan ini untuk riset dulu, nanti habis riset kita tahu bisa digunakan untuk medis," katanya.  Ia juga membandingkan ganja dengan morfin. Penggunaan morfin misalnya dapat digunakan untuk pengobatan medis.  "Ganja sama dengan morfin. Morfin lebih keras dari ganja, dan morfin sudah dipakai untuk yang bermanfaat," katanya.  Lalu apa perbedaan antara legal dan didekriminalisasi penggunaam ganja?  Dekriminalisasi ganja berarti bahwa kepemilikan atau penggunaan obat tidak akan mengarah pada tuntutan pidana. Di beberapa negara, memiliki mariyuana bukanlah tindakan kriminal, tetapi mungkin masih ilegal.  Ini berarti Anda tidak akan dibawa ke pengadilan, tetapi mungkin harus menghadapi hukuman perdata seperti denda berat atau rujukan ke program pendidikan atau perawatan. Legalisasi atau dekriminalisasi juga tidak berarti deregulasi.  Bahkan di negara-negara di mana ganja legal untuk penggunaan rekreasi dan pengobatan, penjualan obat diatur secara ketat dan hanya ganja yang dibeli dari toko resmi yang dianggap legal. Dilansir dari CN Traveler, Minggu (3/7), berikut daftar negara yang melegalkan ganja, salah satunya untuk tujuan medis.  1. Kanada  Ganja telah dilegalkan untuk tujuan pengobatan di Kanada sejak tahun 2001. Pada tahun 2018, ganja juga dilegalkan untuk tujuan rekreasi di bawah Cannabis Act.  Sejak 2019, produk dan konsentrat ganja yang dapat dimakan juga legal untuk dijual di Kanada. Dengan demikian, orang dewasa di atas usia 18 tahun diperbolehkan untuk memiliki hingga 30 gram ganja legal (kering atau setara) di depan umum, berbagi hingga 30 gram ganja legal dengan orang dewasa lainnya, beli ganja kering atau segar dan minyak ganja dari pengecer berlisensi provinsi tumbuh, dari benih atau bibit berlisensi, hingga 4 tanaman ganja per tempat tinggal untuk penggunaan pribadi hingga membuat produk ganja, seperti makanan dan minuman, di rumah selama pelarut organik tidak digunakan untuk membuat produk pekat  Bisakah turis di Kanada membeli ganja secara legal?  Saat Anda bepergian di Kanada, jika Anda memenuhi persyaratan usia minimum, Anda mungkin memiliki hingga 30 gram ganja kering atau yang setara. Ingatlah bahwa masih ilegal untuk mengangkut ganja atau produk ganja (termasuk CBD) melintasi perbatasan Kanada, saat memasuki atau meninggalkan negara tersebut.  2. Uruguay  Uruguay adalah negara pertama di dunia yang melegalkan ganja pada tahun 2013. Menurut hukum Uruguay, warga negara dewasa (di atas 18 tahun) dan penduduk negara tersebut dapat menanam ganja mereka sendiri.  Warga tersebut dapat bergabung dengan klub ganja, atau membeli hingga 40 gram ganja per bulan dari apotek resmi, selama apotek tersebut merupakan bagian dari pendaftaran pemerintah. Ganja legal untuk tujuan rekreasi dan pengobatan di negara ini. Saat ini, hanya warga negara dan penduduk Uruguay yang dapat membeli dan menggunakan ganja secara legal di negara tersebut.  3. Afrika Selatan  Di Afrika Selatan, orang dewasa diizinkan untuk memiliki, mengolah, atau menggunakan ganja secara pribadi. Membeli, menjual, dan menggunakan ganja di ruang publik masih tetap ilegal di negara ini.  4. Amerika Serikat  Beberapa negara bagian Amerika Serikat telah melegalkan ganja, meskipun penggunaan rekreasi dan pengobatan tetap ilegal di tingkat federal. Berikut adalah negara bagian di mana ganja menjadi legal. Colorado,Washington, Alaska, Oregon, Washington DC, California, Maine, Massachusetts, Nevada, Michigan, Vermont, Guam, Illinois, Arizona, montana, New Jersey, New York, Virginia, New Meksiko, Connecticut, dan Pulau Rhode.  5. Thailand  Laporan Sydney Morning Herald, Thailand secara resmi menjadi negara pertama di Asia yang secara efektif melegalkan ganja mulai 9 Juni 2022. Tujuannya demi meningkatkan industri kesehatan dan pariwisatanya dan menghasilkan sebanyak 10 miliar baht atau USD 400 juta per tahun.  Thailand menghapus ganja dari daftar narkotika, memungkinkan petani untuk menanam tanaman itu di rumah dan menjualnya secara komersial. Ganja dianggap legal sama halnya seperti tanaman lainnya.  Penghapusan daftar tersebut didorong oleh Wakil Perdana Menteri dan Menteri Kesehatan Masyarakat Thailand Anutin Charnvirakul. Partainya yakni Bhumjaithai atau Kebanggaan Thailand telah berkampanye dengan platform legalisasi ganja.  Dia mengumumkan bulan lalu bahwa pemerintah akan membagikan 1 juta tanaman ke rumah tangga, yang dapat tumbuh sebanyak yang mereka suka. Caranya mendaftar ke otoritas provinsi mereka dan dapat menggunakan aplikasi yang disetujui untuk distribusi komersial.  Menteri Kesehatan Thailand Anutin Charnivirakul telah menjelaskan bahwa wisatawan tidak boleh berharap untuk merokok dengan bebas saat berada di negara itu. Menavigasi undang-undang seputar ganja bisa jadi rumit, mengingat banyak yang berbeda tergantung pada negara dan budaya.  Berikut daftar negara di mana ganja didekriminalisasi.  1. Kolumbia 2. Ekuado 3. Peru 4. Brazil 5. Bolivia 6. Chili 7. Argentina 8. Australia 9. Italia 10. Portugal 11. Swiss 12. Republik Ceko 13. Belgia 14. Estonia 15. Moldova

Ada Negara Legalkan Ganja, Ada yang Dekriminalisasi, Berikut Daftarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Ahmad-Ramadhan-Antara.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polri akan melakukan pengawasan ketat apabila rencana ganja digunakan untuk medis direalisasikan. Sehingga penggunaannya tidak berlebihan atau disalahgunakan.  "Kita lihat pasti akan dikaji, diatur bagiamana kebijakannya tersebut. Tentu itu melalui proses medis yang mana ada takarannya pasti," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Sabtu (2/7).  Ramadhan menekankan, sesuatu yang berlebihan akan masuk dalam kategori penyimpangan. Dia mencontohkan tenaga medis di beberapa tempat yang melakukan penyalahgunaan atas penggunaan heroin dan kokain melebihi takaran.  "Ya tentu pelanggaran itu kita melihat aturannya dan undang-undangnya ya penyalahgunaan obat namanya kan gitu, kan tentu itu nanti akan diikuti dengan aturan dan perundang-undangan," imbuhnya.  Terlepas dari itu, Ramadhan memastikan Polri akan selalu mendukung kebijakan pemerintah. Sepanjang kebijakan tersebut untuk kepentingan masyarakat banyak.  "Nanti akan melihat keputusan, kalau memang itu sebuah kebijakan, Polri akan selalu mendukung," pungkasnya.  Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan, secara syariat Islam ganja memang dilarang. Namun, ganja bisa masuk dalam pengecualian apabila untuk pengobatan.  Pernyataan mantan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini merespons terkait viralnya seorang ibu yang meminta pertolongan agar anaknya diberi ganja medis. “Kalau memang ganja dilarang, dalam arti (ganja dapat) membuat masalah dalam Al-Qur’an dilarang,” kata Ma’ruf Amin di kantor MUI, Jakarta, Selasa (27/6).  Oleh karen itu, Ma’ruf Amin meminta agar MUI segera membuat fatwa terkait penggunaan ganja medis. Menurut Ma’ruf Amin, ada kriteria khusus penggunaan ganja untuk kebutuhan medis.  “Masalah kesehatan saya kira pengecualian dalam membuat fatwa baru pembolehannya, artinya ada kriteria. Nah, ini saya minta MUI segera membuat fatwanya untuk bisa dipedomani oleh DPR, jangan sampai nanti ada berlebihan,” tegas Ma’ruf. “Sehingga menimbulkan kemudaratan ada berbagai klasifikasi varietasnya, supaya MUI membuat fatwa yang berkaitan dengan varietas-varietas dari pada ganja itu,” sambungnya.  &nbsp;

Jika Ganja Dipakai Untuk Medis, Polri Akan Lakukan Pengawasan Ketat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/legalisasi_ganja_1.jpg" alt="VIRAL: Santi saat berdemontrasi di area car free day Jakarta, Minggu (26/6) lalu. (TWITTER)" width="100%">
<figcaption>VIRAL: Santi saat berdemontrasi di area car free day Jakarta, Minggu (26/6) lalu. (TWITTER)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai jika ganja adalah barang haram untuk dikonsumsi. Namun, MUI tetap siap melakukan kajian pemakaian ganja untuk kepentingan medis.  Ketua MUI bidang fatwa, Asrorun Niam Sholeh mengatakan, ganja adalah barang yang bisa memabukan. Dalam islam, semua benda yang memabukan baik itu sedikit atau banyak dikatagorikan haram.  "Mengonsumsi ganja hukumnya haram karena memabukkan dan membahayakan kesehatan," kata Asrorun kepada wartawan, Kamis (30/6).  Namun, secara syariat ada pengecualian untuk mengkonsumsi barang yang diharamkan dalam kondisi dan syarat tertentu. Namun, harus ada kajian komperehensif yang dilakukan untuk menerbitkan fatwa MUI terkait ganja dipakai kepentingan medis.  "Karenanya, perlu ada kajian mendalam mengenai ihwal manfaat ganja tersebut. kita akan mengkaji substansi masalah terkait dengan permasalahan ganja ini dari sisi kesehatan, sosial, ekonomi, regulasi, serta dampak yang ditimbulkan," jelasnya.  Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan, secara syariat Islam ganja memang dilarang. Namun, ganja bisa masuk dalam pengecualian apabila untuk pengobatan.  Pernyataan mantan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini merespons terkait viralnya seorang ibu yang meminta pertolongan agar anaknya diberi ganja medis. “Kalau memang ganja dilarang, dalam arti (ganja dapat) membuat masalah dalam Al-Qur’an dilarang,” kata Ma’ruf Amin di kantor MUI, Jakarta, Selasa (27/6).  Oleh karen itu, Ma’ruf Amin meminta agar MUI segera membuat fatwa terkait penggunaan ganja medis. Menurut Ma’ruf Amin, ada kriteria khusus penggunaan ganja untuk kebutuhan medis.  “Masalah kesehatan saya kira pengecualian dalam membuat fatwa baru pembolehannya, artinya ada kriteria. Nah, ini saya minta MUI segera membuat fatwanya untuk bisa dipedomani oleh DPR, jangan sampai nanti ada berlebihan,” tegas Ma’ruf.  “Sehingga menimbulkan kemudaratan ada berbagai klasifikasi varietasnya, supaya MUI membuat fatwa yang berkaitan dengan varietas-varietas dari pada ganja itu,” sambungnya.

MUI: Ganja Haram Karena Memabukan, tapi Perlu Kajian Untuk Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Tanaman-Ganja.jpg" alt="Ilustrasi tanaman ganja" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tanaman ganja</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah akan mempelajari terlebih dahulu kepentingan melegalkan ganja untuk kebutuhan medis. Hal ini dilakukan dengan meminta pendapat dari berbagai ahli terkait legalitas ganja untuk kebutuhan medis.  "Pemerintah akan mempelajari terlebih dahulu mengenai legalitas ganja untuk tujuan medis," kata Kepala Bagian Humas Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Tubagus Erif Faturahman dikonfirmasi, Rabu (29/6).  "Akan dilihat baik buruknya dengan cara meminta pendapat atau pandangan para ahli dari berbagai pihak seperti kesehatan, sosial, agama dan lain sebagainya," sambungnya.  Menurut Erif, jika pendapat dari para ahli lebih banyak positif daripada negatif, bukan tidak mungkin akan melegalkan ganja untuk kebutuhan medis. Namun, perlu aturan khusus untuk menghindari penyalahgunaan.  "Kalau memang positifnya lebih banyak, pasti pemerintah akan melegalkan ganja untuk medis. Itupun dengan mekanisme dan pengaturan ketat," tegas Tubagus.  Terpisah, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, secara syariat Islam ganja memang dilarang. Namun, ganja bisa masuk dalam pengecualian apabila untuk pengobatan.  "Kalau memang ganja dilarang, dalam arti (ganja dapat) membuat masalah dalam Al-Qur'an dilarang," ucap Ma'ruf Amin di kantor MUI, Jakarta, Selasa (27/6).  Oleh karen itu, Ma'ruf Amin meminta agar MUI segera membuat fatwa terkait penggunaan ganja medis. Menurut Ma'ruf Amin, ada kriteria khusus penggunaan ganja untuk kebutuhan medis.  "Masalah kesehatan saya kira pengecualian dalam membuat fatwa baru pembolehannya, artinya ada kriteria, nah ini saya minta MUI segera membuat fatwanya untuk bisa dipedomani oleh DPR, jangan sampai nanti ada berlebihan," tegas Ma'ruf.  "Sehingga menimbulkan kemudaratan ada berbagai klasifikasi varietasnya, supaya MUI membuat fatwa yang berkaitan dengan varietas-varietas dari pada ganja itu," imbuhnya.  Pembicaraan ganja untuk kebutuhan medis ini setelah sebelumnya ramai di media sosial terkait seorang ibu yang membawa poster ‘tolong anakku butuh ganja medis’ viral di media sosial, Minggu (26/6). Poster itu dibawa oleh Santi bersama suaminya, Eto, dengan membawa serta anaknya yang bernama Pika.  Mereka melakukan aksi damai di CFD Bundaran HI pada Minggu (26/6). Poster bertuliskan ‘tolong anakku butuh ganja medis’ itu digantungkan Santi di lehernya.  Aksi ibu perjuangkan legalisasi ganja medis untuk anaknya itu mendapat perhatian dari warga. Tidak sedikit warga yang bersimpati atas kondisi Pika.

Pemerintah Akan Minta Pandangan Berbagai Ahli Terkait Legalitas Ganja