<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/IMG_20210217_200425.jpg" alt="Ilustrasi gas elpiji 3 kg. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gas elpiji 3 kg. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Banjarmasin menangani kasus sebuah pangkalan gas elpiji 3 kg yang kedapatan nakal. Diduga mempermainkan harga penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).  ”Memang benar kami ada mengamankan satu orang terlapor dalam kasus ini dan sedang dalam pemeriksaan,” ucap Kasatreskrim Polresta Banjarmasin Kompol Alfian Tri Permadi seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin.  Dia mengatakan, kenakalan pelaku usaha yang memperdagangkan gas elpiji 3 kg bersubsidi yang melebihi ketentuan harga penjualan ke konsumen terbongkar pada Selasa (16/2) sekitar pukul 16.20 wita.  Untuk tempat kejadian, ucap Kasatreskrim, berada di Jalan Kapur Naga 1 RT16 RW02 Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Dalam penindakan praktik curang pangkalan itu, Satreskrim Polresta Banjarmasin mengamankan satu orang terlapor berinisial SP warga Kota Banjarmasin.  Kompol Alfian mengatakan, pangkalan elpiji 3 kg tersebut telah memperdagangkan kepada konsumen atau pengecer dengan harga Rp  20.000 per tabung. Padahal HET (harga eceran tertinggi) sesuai aturan pemerintah sebesar Rp 17.500.  Barang bukti yang diamankan petugas di antaranya 217 tabung gas elpiji 3 kg (isi/baru), empat tabung gas elpiji 3 kg kosong, Log book, surat perjanjian kerja sama, serta papan pangkalan elpiji 3 kilogram atas nama Barliyani.  ”Giat yang dilakukan Unit Tipidter Satreskrim Polresta Banjarmasin itu sebagai bentuk tindak lanjut karena saat ini gas melon tersebut sangat langka di kota ini, dan pangkalan terbukti nakal kami proses sesuai aturan hukum,” tegas Alfian  Dia menambahkan, terlapor bisa dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1) Jo pasal 10 huruf (a) UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=SQpM-kC6P0s

Satreskrim Banjarmasin Tangani Kasus Pangkalan Gas Elpiji Nakal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/alasan-pemerintah-ketika-warga-mengantre-panjang-dapatkan-gas-melon_m_173742.jpeg" alt="Warga mengantre dapatkan gas 3 kg di Jalan Sekolah Rumbai, Pekanbaru," width="100%">
<figcaption>Warga mengantre dapatkan gas 3 kg di Jalan Sekolah Rumbai, Pekanbaru,</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah tidak mau disalahkan dengan adanya kelangkaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/95173/gas-elpiji-langka" target="_blank">gas 3 kg</a> atau gas subsidi. Di Kota Pekanbaru, pemerintah kota setempat berkilah antrean panjang warga mendapatkan gas melon itu akibat perubahan sistem distribusi. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Kota Pekanbaru Irba Sulaiman mengaku, panjangnya antrean warga di pangkalan penjualan gas bersubdisi karena adanya perubahan kebijakan dalam pola pendistribusian gas ke pangkalan. "Ada beberapa kebijakan yang kami ambil. Di antaranya tidak ada lagi pengiriman <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/03/11/115401/warung-dilarang-jual-gas-elpiji-warga-kelimpungan" target="_blank">gas 3 kg</a> ke pangkalan di atas pukul 18.00 WIB. Jadi, semua penyaluran <a href="https://www.jawapos.com/tag/69461/gas-3-kg" target="_blank">gas 3 kg</a> dari SPBE ke agen dan pangkalan dilakukan mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB. Jadi ini salah satu penyebabnya (antrean panjang, Red)," ujar Irba seperti dikutip dari Riau Pos (Jawa Pos Group), Minggu (10/12). Lebih jauh dikatakannya, kebijakan ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya penyelewengan dalam pendistribusian dari agen ke <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/05/04/127620/23600-tabung-untuk-700-rw-pekanbaru-masih-kekurangan-gas-melon" target="_blank">pangkalan</a>. Sebab berdasarkan pengawasan yang dilakukan, penyelewengan kerap terjadi pada malam hari. "Beberapa kali kami lakukan pengawasan, <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/10/11/162160/tindak-pengoplos-gas-3-kg-pertamina-takut-dikejar-orang-sekampung" target="_blank">penyelewengan</a> itu terjadi di malam hari. Ketika malam dikirim agen ke pangkalan. Pangkalan paginya tutup dan pada siang hari saat buka menyatakan gas habis," paparnya. Oleh karena itu, saat ini pendistribusian dilakukan pada pagi hingga sore hari, sehingga masyarakat pun dapat melakukan pengawasan. "Berbeda dengan sebelumnya, pada pagi hari masyarakat sudah dapat membeli gas elpiji. Antrean itu karena masyarakat sudah menunggu sebelum gas masuk ke pangkalan," sebut Irba. Ketika disinggung adanya antrean panjang di sejumlah pangkalan menandakan masih terjadi <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/05/28/133082/antisipasi-lonjakan-kebutuhan-pasokan-bbm-dan-elpiji-ditambah" target="_blank">kelangkaan</a> gas melon di Pekanbaru, Irba membantahnya. Irba membantah ada kelangkaan gas melon di Pekanbaru, walaupun di sejumlah pangkalan terdapat anteran panjang calon pembeli. "Tidak ada kelangkaan. Kami sudah cek ke Partamina. Penyaluran dan pendistribusian tidak ada masalah. Semuanya berjalan lancar serta tidak ada pengurangan kuota gas elpiji 3 kg," sebutnya.

Alasan Pemerintah ketika Warga Mengantre Panjang Dapatkan Gas Melon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/pengawasan-lemah-bikin-elpiji-3-kg-langka-di-jateng_m_158219.jpeg" alt="Ilustrasi pangkalan elpiji 3 kg" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pangkalan elpiji 3 kg</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Elpiji 3 kg sempat mengalami kelangkaan di Jawa Tengah. Sesuatu yang seharusnya tidak perlu terjadi jika pemerintah konsisten memperkuat pengawasan. Sebab, pendistribusian elpiji 3 kg sebagai barang subsidi, bukan baru kali ini dilakukan oleh pemerintah. &nbsp; Pengamat energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta Fahmy Radhi menjelaskan, faktor kelangkaan elpiji 3 kg adalah lagu lama. Oleh sebab itu, dia meminta agar pemerintah daerah, termasuk Pemprov Jawa Tengah, agar melakukan pembenahan dalam pengawasan tersebut. &nbsp; &rsquo;&rsquo;Pemprov melalui dinas terkait harus melakukan pengawasan sampai ke pelosok-pelosok,&rsquo;&rsquo; ujar Fahmy. Lebih lanjut dia menyarankan agar Dinas ESDM Jateng bekerja sama dengan Dinas Perdagangan untuk melakukan pengawasan distribusi. Fakta yang adasaat ini, pengawasan tidak efektif Karena tidak memiliki SOP yang jelas. &nbsp; Menurut Fahmy, tidak fokusnya pengawasan juga disebabkan keberadaan UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Sesuai perundangan tersebut, maka Dinas ESDM dan Dinas Perdagangan hanya terbatas hingga Provinsi Jateng, namun tidak bisa menyentuh pada tingkat kabupaten/kota. Kondisi itu disebutnya riskan, mengingat kewenangan Pertamina hanya menjual, itupun sampai tingkat pangkalan. &nbsp; &ldquo;Makanya, Pemprov harus membentuk penugasan agar pengawasan sampai ke daerah-daerah. Dinas bersangkutan provinsi harus membentuk penugasan ke tingkat kabupaten dan kota. Lantas, kabupaten atau kota, harus mengoordinasikan sampai kecamatan bahkan kelurahan,&rdquo; terangnya. &nbsp; Pembenahan pengawasan oleh Pemda, menurut Fahmy sangat krusial dilakukan. Jika tidak, maka carut-marut distribusi Elpiji 3 Kg di Jateng, akan kembali terjadi di masa mendatang. Terutama, lanjut Fahmy,&nbsp; pada saat permintaan gas sangat tinggi seperti saat ini. &nbsp; Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah, Ngargono Suwardi sependapat dengan apa yang disampaikan Fahmy. Menurutnya, Pemda harus meningkatkan pengawasan sesuai dengan tupoksi yang dimiliki. &nbsp; Menurutnya, memang benar terdapat kesalahan yang cukup mendasar, yaitu mengenai Organisasi Perangkat daerah (OPD) pada UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Meski begitu, lanjut Ngargono, kondisi demikian tidak bisa dijadikan alasan Pemda untuk melepaskan tugas pengawasan tersebut. &nbsp; Melalui pengawasan yang ketat, Ngargono yakin bisa mengurangi terjadinya pelanggaran. Jika mekanisme distribusi bisa dijalankan dengan benar, hanya warga yang berhak bisa membeli elpiji 3 kg. &nbsp; &ldquo;Sambil menata mekanisme distribusi yang lebih baik, termasuk melalui pasar tertutup, pemda harus selalu meningkatkan pengawasan,&rdquo; katanya. &nbsp; Rusmanto, pedagang nasi goreng di Kabupaten Bawen, Semarang menyebut, lemahnya pengawasan menjadikan banyak warga bisa membeli gas melon. Meski, mereka sebenarnya tidak berhak. Hal itu pula, yang diyakini menjadi penyebab langkanya elpiji di Jawa Tengah.&nbsp; &nbsp; &ldquo;Saya selama ini pakai gas melon karena memang hak saya. Tetapi untuk restoran dan rumah makan besar, apakah mereka juga punya hak membeli Elpiji 3 Kg? Nggak heran kalau gas melon jadi langka,&rdquo; kata dia.

Pengawasan Lemah Bikin Elpiji 3 Kg Langka Di Jateng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/cek-gas-elpiji-pak-bupati-sampai-geleng-geleng-kepala_m_145875.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Bupati Tasikmalaya H Uu Ruzhanul Ulum melakukan inspeksi mendadak (sidak) gas elpiji 3 kg ke SPBE PT Hans Gas Bersama di Cintaraja Kecamatan Singaparna. Sidak ini berkaitan dengan mahalnya harga gas di pasaran. Uu menyatakan banyak keluhan dari masyarakat yang disampaikanvia telepon tentang mahalnya harga gas elpiji 3 kg.&nbsp; &ldquo;Seperti dari Karangnunggal dan daerah lainnya mereka mengeluhkan gas melon (elpiji 3 kg) harganya hampir Rp 30.000,&rdquo; ujarnyasebagaimana dilansir Radar Tasikmalaya Online (Jawa Pos Grup), kemarin.&nbsp; Dengan kondisi tersebut, pihaknya melakukan sidak ke SPBE untuk memastikan kondisi sebenarnya. Jika harga gas elpiji terus mahal akan merugikan masyarakat. Apalagi saat ini menjelang lebaran. &ldquo;Saya coba cek ke SPBE barangkali permasalahannya seperti apa ternyata di sini pasokan normal bahkan lebih,&rdquo; ucapnya sambil geleng-geleng kepala. Saat melihat di SPBE, selain pasokan ditambah 100 persen, jam kerja para pekerja juga ditambah untuk menutupi kebutuhan masyarakat.&nbsp; Hanya, Uu mengaku masih heran kenapa di lapangan harga dan pasokan gas sulit juga mahal.&nbsp; &ldquo;Saya kira di sini ada yang bermain. Jika di SPBE aman berarti agen dan pangkalan bermain. Sehingga harga dan pasokan mahal serta sulit. Ya kita akan cek secepatnya ke agen dan pangkalan untuk memastikan kondisi yang sebenarnya,&rdquo; paparnya. Kepala Operasional SPBE PT Hans Gas Bersama Sandra Kurniawan mengatakan pihaknya sudah melakukan tugas secara normatif. Bahkan Pertamina sudah menambah 100 persen pasokan untuk kebutuhan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.&nbsp; &ldquo;Kalau di sini pasokan gas aman bahkan lebih dari biasanya. Kalau memang di pasaranada kelangkaan itu di luar kewenangan dari SPBE,&rdquo; paparnya.

Cek Gas Elpiji, Pak Bupati sampai Geleng-geleng Kepala

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/warung-dilarang-jual-gas-elpiji-warga-kelimpungan_m_115401.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejak sepekan terakhir warga Kota Pekanbaru, Riau mengalami kelangkaan tabung gas 3 kg. Sejumlah warung yang biasanya menyediakan gas melon itu kini mendadak kehabisan stok. Tak ayal warga kelimpungan mencari gas tersebut untuk memasakan kebutuhan sehari. Sebagaimana yang dialami Ratih (33) warga Sungai Mintan, Kota Pekanbaru ini. Dia mengaku telah menyusuri sepanjang Jalan Tengku Bey, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, namun tabung gas bersubsidi itu tak juga ditemukan. Ibu dua anak itu menyebutkan, sejak dua hari terakhir dirinya telah mencari gas tapi tak kunjung mendapatkannya. "Saya sudah mondar mandir sana-sini, dari kemarin saya cari bang, tapi belum juga dapat. Tiap warung sudah datangi tapi pemilik bilang gas kosong," ujar Ratih seperti dilansir Riau Pos (Jawa Pos Group), Sabtu (11/3). Hal serupa juga dikatakan Murni (41), warga Simpang Tiga lainnya. Dia mengaku kecewa atas kelangkaan gas elpiji 3 kg ini yang terjadi sejak empat hari terakhir. "Sejak empat hari lalu langka, di warung biasanya ada menjual gas 3 Kg sekarang tidak ada lag, kalau di pangkalan beli gas itu susah, baru datang gasnya lansung habis," sebutnya. Kata Murni, setelah mencari ke berbagai tempat, akhirnya mendapatkan gas tersebut dengan harga&nbsp; Rp 22 ribu/tabung. "Dua hari yang lalu saya beli di Pandau harganya Rp 22 ribu/tabung. Mungkin sekarang disana sudah habis. Karena warga di sini sebagian mencari ke sana," tambah Murni. Sementara itu,&nbsp; Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DPP) Kota Pekanbaru, Masirba Sulaiman membantah adanya kelangkaan. Menurutnya,&nbsp; kelangakaan gas elpiji 3 Kg di Pekanbaru itu hanya hoax. Dikatakannya, saat memang di warung gas 3 kg tidak lagi dibenarkan menjual gas subsidi tersebut. "Kelangkaan itu hoax, jika masyarakat menyebutkan kelangkaan di warung memang iya. Karena kita sudah melarang dan mengancam pangkalan yang menjual gas ke warung-warung dicabut izinnya, sehingga pihak pangkalan tidak berani menjual ke sana," ungkap Irba. Pelarangan itu tujuannya untuk menertibkan HET elpiji 3 Kg sebesar Rp 18 ribu/tabung. Kini persoalannya gas melon tersebut dijual oleh pemilik warung harganya berkisaran Rp 21 ribu hingga 25 ribu/tabung. Irba meminta kepada masyarakat menginformasikan apabila ada pangkalan yang menyebutkan gas kosong padahal baru disuplay Pertamina. "Sekarang ini masyarakat berapa pun harganya dibeli asalkan barangnya ada, maka itu yang kita tertibkan. Kita menginginkan masyarakat membeli gas 3 Kg di pangkalan dan sesuai HET Rp 18 ribu/tabung. Jika ada pangkalan yang bilang gas kosong padahal baru disuplay, cacat nama pangakalanya laporkan kekita biar dicabut izinnya," tegasnya. (rpg/iil/JPG)

Warung Dilarang Jual Gas Elpiji, Warga Kelimpungan