<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/24/FUkXm74INhQY8zRD9YWBEB9rQbwH7A41fmfGD6Vz-1-896492660.jpg" alt="Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan pernyataan nasional soal Palestina di High Level Segment (HLS) ke-61 Dewan HAM PBB di Markas Besar PBB Jenewa, Swiss, Senin (23/2). (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan pernyataan nasional soal Palestina di High Level Segment (HLS) ke-61 Dewan HAM PBB di Markas Besar PBB Jenewa, Swiss, Senin (23/2). (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Usai ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM 2026, Indonesia secara perdana memimpin High Level Segment (HLS) Sesi ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Senin (23/2). Dalam kesempatan itu, Menteri Luar Negeri RI (Menlu) Sugiono turut memberikan statement nasional Indonesia. Salah satu yang ditekankan oleh Sugiono adalah mengenai kemerdekaan Palestina. Dia menegaskan, dukungan Indonesia untuk Rakyat Palestina tetap sama. &ldquo;Indonesia menegaskan kembali dukungan yang tak tergoyahkan atas hak-hak mereka yang tidak dapat dirampas,&rdquo; tegasnya. Selain itu, Sugiono memastikan, bahwa Indonesia akan terus menyerukan penghentian segera kekerasan di Palestina. Tak hanya itu, dia mendesak agar akses kemanusiaan dapat dilakukan dengan cepat, penuh, aman, dan tanpa hambatan. Menurut&nbsp;dia, perlu jalur kredibel menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan berdasarkan Solusi Dua Negara. &ldquo;Menegakkan hukum humaniter internasional adalah kewajiban kolektif kita,&rdquo; sabungnya. Selain soal Palestina, dia turut menyinggung soal makan bergizi gratis (MBG) bagi anak-anak Indonesia serta dukungan penuh bagi organisasi HAM tertinggi ini. Dalam kesempatan itu, Sugiono juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas konflik dan krisis kemanusiaan yang terjadi di berbagai kawasan. Termasuk di Myanmar. Menurut dia, dalam kerangka ASEAN, Indonesia tetap teguh mendorong kemajuan di Myanmar melalui implementasi Konsensus Lima Poin ASEAN secara penuh dan efektif. &ldquo;Kami tetap berkomitmen untuk memperkuat Komisi Antarpemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia sebagai mekanisme untuk pemajuan dan pelindungan,&rdquo; ujarnya. Dia menekankan, bahwa dalam menghadapi konflik dan krisis kemanusiaan yang terjadi saat ini perlu adanya dialog yang tulus dan keterlibatan yang konstruktif dan berlandaskan objektivitas. Sebab dia menilai, solusi yang berkelanjutan tidak dipaksakan, melainkan dibangun melalui kepercayaan dan saling menghormati. Untuk diketahui, Dewan HAM merupakan badan PBB yang memiliki mandat dalam pemajuan dan pelindungan isu HAM global. Dewan HAM beranggotakan 47 negara dari berbagai kawasan dengan masa keanggotaan 3 tahun. Indonesia telah enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB dan dua kali dipercaya sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB, yaitu pada tahun 2009 dan 2024. Sebelumnya, Indonesia juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB, lembaga pendahulu Dewan HAM PBB, pada tahun 2005. Dalam menjalankan perannya sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang. Itu sesuai dengan programme of work tahunan Dewan HAM PBB serta isu-isu hak asasi manusia yang menjadi perhatian bersama.&nbsp; &nbsp;

Menlu Sugiono serukan penghentian kekerasan di Palestina dan dukungan penuh Indonesia dalam sidang ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss.

Menlu Sugiono Serukan Penghentian Kekerasan di Palestina saat Pimpin Sidang ke-61 Dewan HAM PBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/05/dino-2193724608.jpg" alt="Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal/(Instagram @dinopattidjalal)." width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal/(Instagram @dinopattidjalal).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Rencana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza melalui Board of Peace (BoP) memunculkan pertanyaan baru. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, meminta pemerintah memberikan kejelasan apakah kontingen Indonesia akan tetap menggunakan atribut khas pasukan perdamaian PBB, yakni blue helmet, atau tidak. Menurut Dino, kepastian soal penggunaan &ldquo;helmet biru&rdquo; bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut legitimasi, mandat, dan persepsi internasional terhadap misi tersebut. &ldquo;Kita perlu kejelasan dari Pemerintah apakah pasukan perdamaian Indonesia di Gaza akan menggunakan blue helmet sebagaimana biasanya pasukan perdamaian PBB. Kalau tidak, ini pertama kalinya pasukan perdamaian Indonesia tidak menggunakan blue helmets, dan perlu dijelaskan alasannya kepada publik,&rdquo; kata Dino melalui catatan di akun X pribadinya. Soal Mandat dan Legitimitas Selama ini, keterlibatan Indonesia dalam misi penjaga perdamaian berada di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lengkap dengan atribut resmi termasuk helm biru. Jika dalam misi Gaza atribut tersebut tidak digunakan, publik berhak mengetahui dasar hukum dan mandat internasional yang melandasinya. Isu ini menjadi penting karena Board of Peace bukanlah misi formal PBB, melainkan forum multilateral yang melibatkan sejumlah negara dengan kepentingan berbeda. Dino mengingatkan agar Indonesia berhati-hati dalam menentukan posisi, termasuk memastikan bahwa partisipasi militer tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif serta tidak menimbulkan preseden yang membingungkan. Selain aspek hukum, penggunaan atau tidaknya blue helmet juga berpengaruh pada persepsi di lapangan. Pasukan dengan atribut PBB biasanya dipandang sebagai pihak netral. Tanpa simbol tersebut, muncul pertanyaan mengenai status dan netralitas misi. Di tengah situasi Gaza yang masih rapuh, dengan tantangan demiliterisasi dan keamanan yang belum sepenuhnya stabil, kejelasan mandat menjadi faktor krusial untuk menjaga kredibilitas Indonesia. Dino juga menegaskan pentingnya transparansi kepada publik, mengingat isu Palestina memiliki sensitivitas tinggi di dalam negeri. Partisipasi Indonesia, menurutnya, harus tetap berpijak pada misi perdamaian dan tidak menyimpang dari tujuan utama mendukung kemerdekaan Palestina. Hingga kini, pemerintah belum merinci secara terbuka skema operasional pasukan Indonesia dalam kerangka Board of Peace, termasuk soal atribut dan struktur komandonya. &nbsp;

Dino Patti Djalal minta kejelasan penggunaan blue helmet oleh pasukan Indonesia di Gaza. Ketahui dampak dan mandat misi Board of Peace.

Pasukan Indonesia di Gaza Tanpa Blue Helmet? Dino Patti Djalal Minta Pemerintah Beri Kejelasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/23/image-353747345.png" alt="Alat berat bekerja di tengah tumpukan puing dan hamparan permukiman yang hancur di Gaza, memperlihatkan besarnya tantangan rekonstruksi pasca perang (Dok. Brookings Institution)" width="100%">
<figcaption>Alat berat bekerja di tengah tumpukan puing dan hamparan permukiman yang hancur di Gaza, memperlihatkan besarnya tantangan rekonstruksi pasca perang (Dok. Brookings Institution)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric, menyatakan bahwa penjajah Zionis Israel terus menghalangi operasi bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza meski telah diberlakukan gencatan senjata sejak Oktober lalu. Pada konferensi pers yang digelar di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, Dujarric menyampaikan para koleganya melaporkan bahwa operasi kemanusiaan di Gaza masih terus dihalangi. "Rekan-rekan kami di Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) telah melaporkan bahwa operasi kemanusiaan di Gaza terus menemui hambatan yang signifikan," katanya. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa dari sekitar 50 inisiatif bantuan yang dikoordinasikan pada 6-11 Februari, "otoritas Israel hanya mengizinkan separuhnya untuk masuk" ke Gaza. (*)

PBB nyatakan penjajah Zionis Israel terus menghalangi operasi bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza meski telah diberlakukan gencatan senjata

PBB: Zionis Israel Terus Halangi Operasi Kemanusiaan ke Gaza

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/17/Screenshot_2026-02-17-19-14-26-197_comandroidchrome-edit-3059356054.jpg" alt="Menteri Luar Negeri RI Sugiono (kanan) berbicara dengan Wakil Tetap Palestina untuk PBB Menteri Riyad Mansour di Kantor Perwakilan Palestina di New York (16/2/2026). (ANTARA/Kemlu RI)" width="100%">
<figcaption>Menteri Luar Negeri RI Sugiono (kanan) berbicara dengan Wakil Tetap Palestina untuk PBB Menteri Riyad Mansour di Kantor Perwakilan Palestina di New York (16/2/2026). (ANTARA/Kemlu RI)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono melaksanakan pertemuan bilateral dengan Wakil Tetap Palestina untuk PBB, Menteri Riyad Mansour, di Kantor Perwakilan Palestina di New York (16/2). Dalam pertemuan tersebut, Menlu Sugiono menegaskan dukungan dari Pemerintah Indonesia untuk Palestina. Melalui keterangan resmi yang disampaikan oleh Kemlu pada Selasa (17/2), dijelaskan bahwa pertemuan tersebut berlangsung menjelang kehadiran Menlu Sugino dalam Sidang Dewan Keamanan PBB mengenai Situasi di Timur Tengah, termasuk perkembangan isu Palestina. Sidang tersebut yang dijadwalkan berlangsung besok (18/2). Melalui pertemuan itu, Sugiono menegaskan dukungan Indonesia kepada Palestina. Dia juga menekankan komitmen teguh Indonesia dalam mendorong terwujudnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025) juga turut dibahas dalam pertemuan tersebut, khususnya berkaitan dengan pembentukan Board of Peace (BoP) dan rencana pengerahan International Stabilization Force (ISF) di Gaza. &rdquo;Kami siap berkontribusi lebih jauh, termasuk mempersiapkan kemungkinan pengerahan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza, yang dapat diawali dengan bantuan kesehatan dan rekonstruksi,&rdquo; kata Sugiono. Dia menegaskan bahwa rencana partisipasi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan Board of Peace di Washington D.C. pekan ini semata-mata untuk mendorong upaya perdamaian di Gaza. Suara yang sama disampaikan oleh sejumlah pemimpin dunia, termasuk negara-negara yang tergabung dalam Kelompok delapan. Yakni Indonesia, Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Pakistan. &rdquo;Partisipasi Presiden Indonesia bertujuan memastikan setiap keputusan yang diambil selaras dengan Piagam PBB dan upaya multilateral yang ada, guna membuka jalan bagi perdamaian yang adil dan berkelanjutan,&rdquo; ungkap Sugiono. Dalam kesempatan yang sama, Riyad Mansour menyampaikan apresiasi mendalam atas kehadiran Sugiono secara langsung di New York. Dia menilai kunjungan tersebut semakin mempererat solidaritas kedua negara dalam mendorong aksi nyata PBB di tengah situasi sulit yang dihadapi oleh rakyat Palestina. Secara khusus, Mansour menekankan bahwa Indonesia memiliki tempat istimewa di hati rakyat Palestina. Dengan ikatan sejarah yang erat antara kedua bangsa, terutama sejak lahirnya Dasasila Bandung pada tahun 1955. Dia yakin Indonesia akan terus memperjuangkan solusi dua negara. &nbsp;

Menlu Sugiono bertemu Wakil Tetap Palestina di PBB. Indonesia tegas dukung Palestina dan perdamaian berkelanjutan di Timur Tengah.

Bertemu Perwakilan Palestina di PBB, Menlu Sugiono Tegaskan Dukungan dari Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/20/FotoJet-2025-11-20T190836976-3173895305.jpg" alt="Kerusakan parah di pesisir Gaza mencerminkan besarnya kebutuhan rekonstruksi yang menjadi fokus utama PBB. (United Nations in Palestine)" width="100%">
<figcaption>Kerusakan parah di pesisir Gaza mencerminkan besarnya kebutuhan rekonstruksi yang menjadi fokus utama PBB. (United Nations in Palestine)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah menegaskan tidak akan melibatkan TNI dalam operasi tempur maupun demiliterisasi di Gaza, Palestina. Komitmen itu disampaikan seiring dengan persiapan para prajurit untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF) yang berada di bawah Board of Peace (BoP).&nbsp; &nbsp; Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang berkoordinasi secara intensif dengan TNI untuk menyiapkan pasukan memastikan bakal mempedomani komitmen tersebut. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, hal itu selaras dengan mandat yang diberikan kepada TNI.&nbsp; &nbsp; &rdquo;Kami akan pedomani arahan dari pemerintah yang tercantum dalam pernyataan Kemlu. Komunikasi dan diplomasi diatur sesuai dengan jalur-jalur yang ada dalam hubungan internasional, termasuk penetapan mandat dan aturan misi pasti melibatkan seluruh unsur yang terlibat,&rdquo; terang Rico dikutip pada Selasa (17/2).&nbsp; &nbsp; Kemlu melalui keterangan resmi yang disampaikan kepada publik sudah menyampaikan bahwa kemungkinan partisipasi TNI dalam ISF berada sepenuhnya di bawah kendali nasional Indonesia. Pemerintah akan mengambil langkah berlandaskan mandat Dewan Keamanan PBB Resolusi 2803 (2025), politik luar negeri bebas-aktif, dan hukum internasional. &nbsp; &rdquo;Ruang lingkup tugas personel Indonesia bersifat terbatas dan spesifik, sesuai mandat dan national caveats tegas dan mengikat yang ditetapkan Pemerintah Indonesia dan disepakati dengan ISF,&rdquo; bunyi keterangan tersebut. &nbsp; Dalam keterangan yang sama, Kemlu menegaskan pokok-pokok national caveats Indonesia. Pertama mandat non-combat dan non-demiliterisasi. Kemlu memastikan keikutsertaan Indonesia bukan untuk misi tempur dan bukan untuk misi demiliterisasi. Kemudian mandat Indonesia bersifat kemanusiaan, dengan fokus pada perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan dan kesehatan, rekonstruksi, serta pelatihan dan penguatan kapasitas polisi Palestina. &nbsp; Kedua, tidak dihadapkan pada pihak manapun. Dalam arti personel Indonesia tidak akan terlibat dalam operasi tempur atau tindakan apa pun yang mengarah pada konfrontasi langsung dengan pihak bersenjata mana pun. Ketiga, penggunaan kekuatan sangat terbatas. Yakni hanya diperbolehkan untuk self-defense dan mempertahankan mandat, dilakukan secara proporsional, bertahap, sebagai upaya terakhir, dan sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional serta Rules of Engagement. &nbsp; Keempat, area penugasan terbatas di Gaza. Pasukan dari Indonesia hanya bertugas pada area penugasan Indonesia, dibatasi secara khusus hanya di Gaza yang merupakan bagian integral dari wilayah Palestina. Kelima, persetujuan Palestina sebagai prasyarat. Artinya, deployment hanya dapat dilakukan dengan consent dari otoritas Palestina, sebagai prasyarat mendasar. &nbsp; Keenam, Indonesia menolak perubahan demografi dan relokasi paksa. Indonesia secara konsisten menolak segala upaya perubahan demografi maupun pemindahan atau relokasi paksa rakyat Palestina dalam bentuk apa pun. Ketujuh, menghormati kedaulatan dan hak menentukan nasib sendiri. Partisipasi Indonesia didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap kedaulatan Palestina dan hak menentukan nasib sendiri bangsa Palestina. &nbsp; Kedelapan, Indonesia akan mengakhiri partisipasi apabila pelaksanaan ISF menyimpang dari national caveats Indonesia atau tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia. Kemlu menegaskan bahwa Indonesia secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara, sesuai hukum internasional dan parameter internasional yang telah disepakati. &nbsp; &rdquo;Partisipasi dan kehadiran personel Indonesia dalam ISF tidak dimaknai sebagai pengakuan atau normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun,&rdquo; terang Kemlu. &nbsp;

Kemhan pastikan TNI tak terlibat tempur dan demiliterisasi di Gaza Palestina. Pemerintah pegang komitmen Kemlu.

Kemhan Pedomani Komitmen Kemlu Agar TNI Tak Terlibat Tempur dan Demiliterisasi di Gaza Palestina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/29/markas-UNRWA-Gaza-Palestina-1936424092.jpg" alt="Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) pada Senin (21/10/2024) mendesak otoritas Israel agar mengizinkan timnya masuk ke Gaza Utara untuk melaksanakan misi penyelamatan. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) pada Senin (21/10/2024) mendesak otoritas Israel agar mengizinkan timnya masuk ke Gaza Utara untuk melaksanakan misi penyelamatan. (ANTARA)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Komisaris Jenderal Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) Philippe Lazzarini menyatakan Israel terus melakukan tekanan politik untuk "melenyapkan" lembaga yang dipimpinnya. Pernyataan itu disampaikan Lazzarini dalam konferensi pers pada Jumat (13/2) malam di sela-sela Konferensi Keamanan Munich di Jerman. Ia mengatakan situasi di Gaza "masih tragis" karena penduduk setempat hampir tak bisa memenuhi kebutuhan dasar dan berjuang agar tetap hidup akibat perang yang dilancarkan Israel. Anak-anak di Gaza tidak bersekolah selama lebih dari dua tahun, kata Lazzarini, seraya menekankan pentingnya UNRWA melanjutkan layanan kesehatan serta pendidikan dasar dan menengah di sana. Ia mengatakan bahwa lembaga itu berada di bawah tekanan besar dan Israel terus melanggar hukum internasional. "Israel terus melakukan tekanan politik untuk melenyapkan UNRWA, dan kami melihat kantor pusat kami dihancurkan di wilayah pendudukan Yerusalem Timur," kata Lazzarini. Ia juga mengatakan warga Israel yang mengambil alih tanah Palestina meningkatkan kekerasan dan penyitaan lahan di Tepi Barat. Lazzarini menekankan perlunya perhatian terhadap situasi di Tepi Barat sebelum terlambat dan sebelum hal itu merusak masa depan Solusi Dua Negara. (*)

Komisaris Jenderal Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) Philippe Lazzarini menyatakan Israel ingin melenyapkan badan yang dipimpinnya

Israel Ingin Lenyapkan UNRWA, Begini Penjelasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/30/Dgn5HPMjTDPQdFVQPa0X0RzZkvT0ngmgWDmTLnBq-1-3459846426.jpg" alt="Ilustrasi: dampak serangan terbaru Israel di Gaza Palestina. (ANSA)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: dampak serangan terbaru Israel di Gaza Palestina. (ANSA)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menandatangani dokumen resmi yang menyatakan negaranya bergabung dalam inisiatif Board of Peace (BoP) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Penandatanganan itu dilakukan saat kunjungannya ke Washington, di sela pertemuan dengan Trump dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Melalui akun X, Netanyahu mengkonfirmasi langkah tersebut. &ldquo;Saya menandatangani aksesi Israel sebagai anggota &lsquo;Board of Peace&rsquo;,&rdquo; tulisnya. Visual yang dirilis usai pertemuan Netanyahu dan Rubio memperlihatkan keduanya memegang dokumen dengan tanda tangan Netanyahu. Selain membahas keanggotaan Israel dalam dewan tersebut, Netanyahu juga berdiskusi dengan Trump mengenai Iran, isu yang selama ini menjadi salah satu fokus utama keamanan Israel. Mandat Dewan dan Rencana untuk Gaza 'Board of Peace' dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang diadopsi pada pertengahan November. Resolusi itu memberi mandat kepada dewan dan negara-negara yang bekerja sama dengannya untuk membentuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza. Langkah ini merupakan bagian dari rencana Gaza yang diajukan Donald Trump, yang menjadi dasar gencatan senjata rapuh antara Israel dan Hamas sejak Oktober lalu. Di tahap awal, dewan dirancang untuk mengawasi tata kelola sementara Gaza. Namun belakangan, Trump menyatakan cakupan dewan akan diperluas untuk menangani konflik global lain, dengan dirinya bertindak sebagai ketua. Pertemuan perdana Board of Peace dijadwalkan berlangsung pada 19 Februari di Washington, dengan agenda utama membahas rekonstruksi Gaza. Kritik dan Kontroversi Sejak diumumkan pada akhir Januari, inisiatif ini menuai respons beragam dari komunitas internasional. Sejumlah pakar hak asasi manusia menilai struktur dewan, terutama dengan Trump sebagai ketua yang mengawasi wilayah asing 'menyerupai model kolonial'. Kritik diperkirakan akan menguat setelah Israel resmi menjadi anggota, sementara tidak ada perwakilan Palestina dalam struktur dewan. Sejumlah negara merespons undangan AS untuk bergabung dengan sikap hati-hati. Beberapa sekutu Timur Tengah Washington telah menyatakan dukungan, tetapi banyak sekutu tradisional Barat memilih tidak ikut serta. Para analis juga mengingatkan potensi tumpang tindih mandat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dapat melemahkan peran lembaga tersebut. Di sisi lain, operasi militer Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 72.000 orang, menurut kementerian kesehatan Gaza, serta memicu krisis kelaparan dan membuat seluruh populasi wilayah itu mengungsi secara internal. Israel menolak tudingan itu dan menyatakan tindakannya sebagai bentuk pembelaan diri setelah serangan yang dipimpin Hamas pada akhir 2023 menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 orang. Keikutsertaan Israel dalam Board of Peace kini menempatkan negara itu di jantung desain tata kelola pascakonflik Gaza, sebuah langkah yang berpotensi membentuk ulang lanskap politik kawasan, sekaligus memicu perdebatan global tentang legitimasi, representasi, dan masa depan peran PBB dalam konflik Timur Tengah.

Israel gabung Board of Peace gagasan Trump untuk Gaza, picu kritik soal legitimasi, peran PBB, dan absennya Palestina.

Israel Resmi Gabung Board of Peace Inisiatif Donald Trump, Picu Sorotan soal Masa Depan Gaza

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/10/Screenshot-2026-02-10-222057-141895865.png" alt="Presiden Prabowo Subianto saat berbicara dengan wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta (i24News)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto saat berbicara dengan wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta (i24News)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Indonesia kembali berada di pusat sorotan geopolitik global setelah sejumlah media internasional, termasuk media Israel, memberitakan bahwa Jakarta tengah menyiapkan hingga 8.000 prajurit untuk kemungkinan misi perdamaian di Jalur Gaza, Palestina.&nbsp; Pemberitaan ini muncul di tengah perdebatan global mengenai pembentukan kekuatan penjaga perdamaian internasional di wilayah yang masih dilanda perang antara Israel dan Hamas. Melansir dari&nbsp;The Straits Times, Selasa (10/2/2026), rencana tersebut belum final dan masih berada dalam tahap kajian internal militer Indonesia. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan bahwa jumlah pasukan maupun waktu pengerahan sangat bergantung pada koordinasi lanjutan di dalam rantai komando TNI.&nbsp; "Rencana ini masih dalam tahap awal, dengan jumlah pasukan dan waktu penyebaran yang akan ditentukan melalui koordinasi lebih lanjut," ujarnya dalam pernyataan resmi seperti dikutip i24news pada Selasa (10/2/2026). Selanjutnya, i24news melaporkan bahwa fokus utama persiapan Indonesia adalah unit teknik dan kesehatan militer, bukan pasukan tempur. Hal ini menandakan bahwa Jakarta memandang potensi keterlibatan di Gaza terutama sebagai misi kemanusiaan dan rekonstruksi, bukan operasi militer ofensif. Jenderal Maruli juga menegaskan bahwa pembahasan ini muncul setelah pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan TNI&ndash;Polri di Jakarta. Namun demikian, penting untuk membaca isu ini dalam konteks yang lebih luas. Financial Times menempatkan rencana Indonesia sebagai bagian dari diskusi global tentang pembentukan kekuatan stabilisasi internasional yang didorong oleh Amerika Serikat (AS), termasuk gagasan kerja sama dalam kerangka Dewan Perdamaian yang diinisiasi pemerintahan Presiden AS Donald Trump.&nbsp; Dalam kerangka ini, Indonesia dipandang sebagai salah satu negara yang paling terbuka untuk berkontribusi, meski rincian mandat dan struktur komandonya belum disepakati. Di sisi lain, klaim paling tegas justru datang dari media publik Israel, Channel Kan (KAN News), yang menyebut Indonesia berpotensi menjadi "pasukan asing pertama di Gaza" dan bisa ditempatkan di wilayah selatan antara Rafah dan Khan Younis. Klaim ini kemudian dikutip oleh sejumlah media Israel lain, termasuk The Times of Israel, tetapi hingga kini tidak didukung pernyataan resmi pemerintah Indonesia dan tetap bersifat spekulatif. Sebagai respons terhadap narasi tersebut, The Australian melaporkan bahwa Jakarta secara implisit menepis anggapan bahwa pasukan Indonesia akan segera dikirim ke Gaza dalam waktu dekat. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa belum ada keputusan final mengenai waktu pengerahan, mandat, maupun komposisi pasukan, dan setiap langkah hanya akan dilakukan jika ada mandat resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Lebih jauh, rencana ini tidak berdiri sendiri, melainkan berakar pada visi kebijakan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB pada September 2025, ia menyatakan bahwa Indonesia siap mengerahkan "20.000 atau bahkan lebih pasukan penjaga perdamaian untuk Gaza atau kawasan konflik lain jika diminta oleh PBB." Pernyataan ini menunjukkan bahwa angka 8.000 prajurit hanyalah bagian dari kesiapan yang lebih besar. Dari sudut pandang strategis, langkah ini menempatkan Indonesia pada posisi yang kompleks. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia yang tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel, Jakarta harus menyeimbangkan solidaritas terhadap Palestina dengan komitmen terhadap hukum internasional dan stabilitas global. Hal ini membuat setiap keputusan pengiriman pasukan menjadi sangat sensitif secara politik. Selain itu, hingga kini, Dewan Keamanan PBB belum mengeluarkan mandat resmi untuk pembentukan pasukan internasional di Gaza. Tanpa dasar hukum yang jelas, Indonesia tidak memiliki payung legal yang kuat untuk mengerahkan pasukan dalam skala besar. Di kawasan Timur Tengah sendiri, beberapa negara Arab masih menunjukkan sikap hati-hati, bahkan skeptis terhadap keterlibatan pasukan asing di Gaza. Kekhawatiran utama mereka adalah potensi gesekan politik dan keamanan jangka panjang di wilayah tersebut. Dalam dinamika domestik, wacana pengiriman pasukan juga memicu perdebatan. Sebagian kalangan menilai langkah ini berisiko karena dapat menggeser tradisi politik luar negeri Indonesia yang nonblok dan berhati-hati dalam keterlibatan militer di luar negeri. Namun, pendukung kebijakan ini berargumen bahwa Indonesia perlu lebih proaktif dalam diplomasi keamanan global. Dengan mempertimbangkan seluruh perkembangan tersebut, satu hal jelas: klaim media Israel tentang pengiriman 8.000 prajurit Indonesia ke Gaza berangkat dari rencana awal yang nyata, tetapi bukan keputusan final. Hingga saat ini, langkah tersebut masih bergantung pada mandat PBB, koordinasi internasional, dan keputusan politik pemerintah Indonesia.

Polemik global seputar klaim media Israel, khususnya Channel Kan yang menyebut Indonesia akan mengirim hingga 8.000 prajurit ke Gaza.

Media Israel Mengklaim Indonesia Akan Kirim 8.000 Prajurit ke Gaza, Ini Penjelasan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/pasukan-garuda-meneteskan-air-mata-saat-salat-id-di-sudan_m_140407.jpeg" alt="Pasukan Garuda Indobatt-03 Saat salat Id di Sudan" width="100%">
<figcaption>Pasukan Garuda Indobatt-03 Saat salat Id di Sudan</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyampaikan bahwa Indonesia tengah mempersiapkan pengiriman pasukan keamanan ke Gaza, Palestina, melalui&nbsp;International Stabilization Force&nbsp;(ISF). "Kalau untuk proses persiapan, memang Indonesia melakukan persiapan tersebut. Mengenai&nbsp;timeline, belum ada yang definitif. Jumlah juga belum definitif, tapi prosesnya sedang dilakukan," kata Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela di Jakarta, Selasa. Menurutnya, pengiriman pasukan keamanan ke Gaza, Palestina, memerlukan koordinasi tidak hanya dari pihak dalam negeri tetapi juga dengan pihak dari luar negeri. "Sehingga Kementerian Luar Negeri dan seluruh kementerian dan lembaga terkait melakukan koordinasi untuk mengawal instruksi Presiden tersebut," katanya. Jubir Kemlu itu juga menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam ISF lebih berfokus pada aspek kemanusiaan dan tidak terlibat dalam pelucutan senjata. Sebelumnya, media Israel melaporkan bahwa persiapan lapangan telah dimulai untuk pengerahan pasukan Indonesia di Gaza, Palestina, sebagai bagian dari ISF. Media Israel itu mengatakan bahwa mereka mengutip sumber-sumber yang mengetahui informasi tersebut yang memperkirakan pengerahan pasukan dapat melibatkan beberapa ribu tentara, termasuk perencanaan awal, dan persiapan logistik. Pada 17 November 2025, Dewan Keamanan PBB mengadopsi sebuah resolusi untuk mendukung pembentukan pasukan stabilisasi internasional (ISF) di Gaza, Palestina. Resolusi 2803 yang dirancang Amerika Serikat (AS) itu mendapat dukungan dari 13 anggota dewan. Rusia, yang mengajukan rancangan resolusi tandingan, memilih abstain, begitu pula China. Resolusi tersebut memberi wewenang kepada negara anggota PBB dan&nbsp;Board of Peace&nbsp;(BoP) untuk membentuk ISF sementara di Gaza di bawah komando terpadu, dengan kontribusi pasukan dari negara peserta, serta kewenangan mengambil langkah yang diperlukan sesuai hukum internasional. Menurut resolusi tersebut, ISF bertugas antara lain membantu mengamankan wilayah perbatasan, menstabilkan lingkungan keamanan di Gaza dengan memastikan proses demiliterisasi di Jalur Gaza, melindungi warga sipil, serta berkoordinasi dengan negara-negara terkait untuk mengamankan koridor kemanusiaan. ISF beroperasi di bawah panduan strategis BoP dan akan didanai melalui kontribusi sukarela dari para donor serta sumber pendanaan BoP dan pemerintah. (*) &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Indonesia tengah mempersiapkan pengiriman pasukan keamanan ke Gaza, Palestina, melalui International Stabilization Force (ISF).

Indonsia Bersiap Kirim Pasukan ke Gaza Palestina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/10/pixlr_20200624060456188_copy_1024x6821-1-2612448302.jpg" alt="Ilustrasi pasukan perdamaian Indonesia. Sebanyak 600 prajurit TNI siap bergabung dengan ISF di Gaza Palestina. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pasukan perdamaian Indonesia. Sebanyak 600 prajurit TNI siap bergabung dengan ISF di Gaza Palestina. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Indonesia memastikan kesiapan pengiriman prajurit TNI ke Gaza, Palestina. Sebagai salah satu negara yang tergabung dalam Board of Peace, Indonesia akan mengirimkan&nbsp;prajurit TNI untuk turut andil dalam International Stabilization Force (ISF). Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto menyampaikan hal itu saat ditanyai oleh awak media pada Selasa (20/2). Dia menyampaikan bahwa penyiapan&nbsp;prajurit TNI untuk dikirim ke Gaza dikoordinasi langsung oleh Mabes TNI. &rdquo;Intinya kami sudah siapkan ya. Mabes TNI, panglima TNI sudah menyiapkan prajurit kita untuk sewaktu-waktu diberangkatkan. Hanya kita tinggal menunggu perintah, koordinasi, kapan kita untuk berangkat. Intinya kita sudah siap,&rdquo; kata dia menegaskan. Presiden Prabowo Subianto sempat menyampaikan bahwa jumlah yang akan dikirim sebanyak 20 ribu prajurit. Meski demikian, DPR berpandangan bahwa angkanya tidak perlu sebanyak itu. Untuk tahap awal, jumlah personel yang disiapkan sebanyak 600 orang. &rdquo;Mungkin nanti wakil panglima (TNI) yang akan jawab ya. Tapi, (jumlahnya) sekitar 600-an sekian,&rdquo; ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menyampaikan bahwa pada prinsipnya TNI menyiapkan berapa pun personel yang dibutuhkan. Namun, semua tetap akan menyesuaikan keputusan bersama. Mengingat bukan hanya Indonesia yang tergabung dalam ISF. &rdquo;Pada prinsipnya TNI siap ya berapapun yang dibutuhkan karena kan sekarang masih dalam proses perundingan. Nanti mungkin kalau tidak salah minggu terakhir bulan Februari ini akan diputuskan berapa TNI nanti yang akan berkontribusi secara jumlah pasukan,&rdquo; terang dia. Tandyo mengakui, sudah ada beberapa opsi yang disiapkan oleh TNI untuk bergabung dalam ISF. Semua opsi disiapkan semata-mata untuk berpartisipasi aktif dalam menghadirkan perdamaian di Gaza Palestina. Terkait keputusan pasti, pihanya juga masih menunggu. &rdquo;Secara pastinya menunggu keputusan akhir bulan ini yang nanti akan ditandatangani langsung oleh bapak presiden,&rdquo; ujarnya. Keterlibatan TNI dalam ISF tidak lepas dari keputusan Pemerintah Indonesia bergabung dalam Board of Peace yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Pengiriman ISF ke Gaza adalah salah satu bagian dari langkah yang dilakukan oleh Board of Peace. &nbsp;

Indonesia siap kirim 600 prajurit TNI ke Gaza dalam ISF. Kesiapan ini bagian dari peran aktif di Board of Peace bersama negara lain.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gaza

Berita Terkini