<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Geng-Shuang-Geo.tv_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah Tiongkok kembali balas dendam. Pada Selasa (17/3), Tiongkok mencabut izin tiga perusahaan media Amerika Serikat (AS). Keputusan itu datang setelah AS memperketat regulasi bagi lima media Tiongkok.  Pemerintahan Xi Jinping memerintahkan agar New York Times, Washington Post, dan Wall Street Journal yang izinnya bakal habis tahun ini untuk keluar dan menyerahkan akreditasi mereka dalam waktu sepuluh hari. Hal tersebut dilaporkan bakal memengaruhi 13 jurnalis yang bekerja di sana.  Kemudian, kantor perwakilan tiga media tersebut, ditambah dengan perwakilan Voice of America, diwajibkan untuk melaporkan data pegawai, keuangan, dan aset. Tiongkok juga melarang empat media tersebut untuk melakukan liputan di wilayah otonomi khusus seperti Hongkong dan Makau.  ”Tiongkok bukanlah pencari masalah, tapi kami tak pernah takut dengan masalah. Kami mengimbau AS agar segera mengakhiri mental Perang Dingin,” ungkap Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Geng Shuang kepada The Guardian.  Tiongkok tak takut mengakui bahwa itu adalah aksi balas dendam. Bulan lalu pemerintah AS mengubah status lima media Tiongkok menjadi lembaga perwakilan Tiongkok. Dengan begitu, perusahaan tersebut harus mendapat persetujuan pemerintah sebelum bisa membeli atau menyewa tempat. Mereka juga harus melaporkan pergantian personel seperti kantor diplomatik lainnya.  Pemimpin media yang diblokir ikut meradang. Direktur Eksekutif Washington Post Marty Baron mengatakan bahwa keputusan Tiongkok dilakukan di saat yang ”tepat”. Sebab, dunia harus tahu bagaimana kelanjutan dari kabar virus korona dari sumber persebarannya. ”Keputusan Tiongkok jelas memperparah situasi darurat ini,” ujar dia kepada CNN.

Tiongkok Cabut Izin Tiga Media Amerika Serikat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Geng-Shuang-Geo.tv_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiongkok menegaskan bahwa tidak ada WNI yang masuk dalam daftar 27 WNA yang terinfeksi virus Korona. Seperti diketahui, Tiongkok melaporkan bahwa dari 40 ribu lebih kasus virus Korona, 27 di antaranya diidap WNA yang tinggal di Tiongkok.  Kepastian tidak ada WNI di Tiongkok yang terinfeksi virus Korona disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Geng Shuang. "Kami sudah mengecek kepada pihak yang berkompeten. Hingga Senin (10/2) pukul 08.00 (07.00 WIB), sebanyak 27 WNA di Tiongkok yang didiagnosis 2019-nCoV," sebut Geng Shuang dalam pernyataan tertulis yang diterima Antara, Selasa (11/2) pagi.  Geng Shuang menjelaskan bahwa dari 27 WNA yang terinfeksi virus Korona tersebut, 3 di antaranya telah meninggalkan rumah sakit karena dianggap sembuh. Sampai saat ini masih ada 22 WNA yang dirawat. Sementara dua WNA lainnya meninggal dunia.  "Dua WNA lainnya meninggal dunia di Wuhan. Satu orang Tionghoa-Amerika yang meninggal pada Kamis (6/2) dan seorang lainnya warga Jepang yang meninggal pada Sabtu (8/2)," jelas Geng Shuang.  Pemeritah Tiongkok disebutnya sudah mengirimkan ucapan berbelasungkawa kepada pemerintah AS dan pemerintah Jepang atas meninggalnya dua WNA tersebut. Pemerintah Tiongkok memberikan pelayanan secara rutin dengan menggunakan multibahasa dan cara-cara penanggulangan wabah virus Korona kepada warga negara asing yang masih tinggal di Tiongkok.  Sementara itu, Kedutaan Besar RI (KBRI) di Beijing menyebutkan bahwa di Provinsi Hubei terdapat tujuh WNI. Kemudian di beberapa daerah selain Provinsi Hubei terdapat sekitar 1.800 WNI. Menurut Duta Besar RI untuk Tiongkok, Djauhari Oratmangun, semuanya tidak ada yang terinfeksi 2019-nCoV atu virus Korona jenis baru.  "Kami selalu memantau terus kondisi mereka. Khusus untuk di Wuhan, hampir setiap hari saya melakukan video call," ujar Dubes Djauhari.

Tiongkok Tegaskan Tak Ada WNI dari 27 WNA yang Terinfeksi Virus Korona

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Geng-Hongkongfp.com_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah Tiongkok kembali naik pitam setelah mendengar keputusan terbaru Amerika Serikat (AS). Pada Senin (7/10), Kementerian Perdagangan AS memasukkan 28 organisasi Tiongkok ke daftar hitam. Perusahaan AS dilarang berdagang dengan organisasi-organisasi tersebut. Sebab, beberapa organisasi di Tiongkok itu diduga terlibat dalam penindasan kaum Uighur di Provinsi Xinjiang.  Dalam pernyataan resmi, kementerian menyatakan bahwa puluhan organisasi tersebut terlibat dalam penindasan, penahanan masal, dan pengawasan ketat terhadap kaum muslim minoritas. Di antara daftar tersebut, terdapat Biro Keamanan Publik Xinjiang dan 19 lembaga pemerintah lainnya. Sisanya merupakan badan usaha yang bergerak di bidang teknologi pengawasan. Salah satu raksasa yang terdampak adalah Hikvision. Perusahaan tersebut merupakan salah satu pemain global di bidang kamera keamanan dan teknologi pengenalan wajah.  "Pemerintah AS dan Kementerian Perdagangan tak akan menoleransi penindasan brutal terhadap etnis minoritas di dalam Tiongkok," ujar Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross sebagaimana dilansir New York Times.  Tiongkok langsung berang. Hikvision menegaskan bahwa keputusan itu tidak didasari fakta. Mereka pun meminta keputusan tersebut segera dievaluasi lagi.  Jubir Kementerian Luar Negeri Tiongkok Geng Shuang menduga Uighur hanyalah alasan bagi AS untuk memberikan sanksi. Tujuan sebenarnya Gedung Putih, lanjut Geng, adalah menghancurkan ekonomi Tiongkok.  "Tidak ada isu HAM seperti yang diklaim AS. Mereka selalu menggunakan banyak alasan untuk mencampuri urusan dalam negeri," ungkapnya kepada AFP.  Langkah itu jelas bakal menghalangi kemajuan teknologi Tiongkok. Sebelumnya, Huawei juga di-blacklist AS. Akibatnya, mereka sulit mendapatkan teknologi AS seperti sistem operasi Android atau perangkat lainnya.  Keputusan itu juga pasti mengubah alur negosiasi kesepakatan perdagangan. Gedung Putih sudah mengumumkan bahwa perundingan dagang akan dilakukan pada Kamis (10/10). Utusan Tiongkok Liu He bakal bertemu dengan Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin.

Tiongkok Kembali Disanksi Amerika

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Geng-Shuang-Politico.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polemik pascademo 1 Juli di Hongkong masih belum reda. Pemerintah Hongkong masih mengejar orang-orang yang merangsek ke gedung dewan legislatif pada hari itu. Sedangkan Tiongkok, negara pemilik daerah administratif khusus tersebut, sibuk beradu mulut dengan Inggris.  Tensi dua anggota Dewan Keamanan Tetap PBB itu sedang tinggi. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Inggris sampai-sampai memanggil Duta Besar Tiongkok di London L iu Xiaoming untuk memberikan penjelasan. "Komentar yang keluar dari pihak Tiongkok menyesatkan dan tidak bisa diterima." Begitu pernyataan kantor Kemenlu Inggris kepada Agence France-Presse.  Perseteruan itu dimulai saat Menlu Inggris Jeremy Hunt menanggapi isu Hongkong. Kandidat perdana menteri Inggris tersebut meminta Tiongkok menghormati kesepakatan penyerahan kewenangan pulau tersebut. Menurut dia, Tiongkok harus bisa menaati perjanjian yang tercatat di PBB itu. "Jangan menggunakan kerusuhan sebagai dalih untuk melakukan penindasan," ungkap Hunt, Rabu (3/7).  Pada 1984, Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher setuju menyerahkan Hongkong kepada perdana menteri Tiongkok. Penyerahan itu berlaku 1997 dengan syarat Tiongkok membiarkan Hongkong berjalan dengan system dan demokrasinya selama 50 tahun.  "Permintaan kami hanyalah agar Tiongkok bisa menghormati kesepakatan tersebut. Jika tidak, kami pasti menanggapinya secara serius," ungkap dia kepada BBC. Hunt memberikan sinyal bahwa Inggris bisa saja memberikan sanksi kepada Beijing karena isu Hongkong.  Pernyataan itu langsung dibalas Tiongkok. Juru Bicara Kemenlu Tiongkok Geng Shuang mengatakan bahwa Hongkong sudah bukan lagi wilayah jajahan Inggris. Menurut dia, komentar Hunt sama saja seperti Negara asing yang ingin mencampuri urusan dalam negeri sebuah pemerintah.  "Sepertinya, dia (Hunt) masih berkhayal bahwa kolonialisme Inggris masih berjaya. Karena itu, mereka masih mengobok-obok urusan Negara lain," imbuhnya.  Tak lama setelah itu, Liu Xiaoming ikut buka suara. Dia menggelar konferensi pers di Kedutaan Besar Tiongkok di London. Kalimatnya tegas. "Inggris, sepertinya, melakukan kesalahan dengan mencampuri urusan internal sebuah negara dan mendukung pelaku kerusuhan. Kami harap mereka lebih berhati-hati jika tak ingin hubungan bilateral rusak," ungkap dia menurut South China Morning Post.  Di sisi lain, kubu Carrie Lam terus berusaha untuk mengikuti nasihat Beijing. Kemarin polisi Hongkong sudah menangkap 11 pria dan 1 perempuan yang terlibat dalam aksi vandalisme.  Menurut The Guardian, tersangka dengan rentang umur 14 sampai 31 tahun itu dikenai pasal kepemilikan senjata, masuk tanpa izin, menyerang aparat, sampai menghalangi hukum. "Kami akan mengusut tuntas kasus ini sampai semua pelaku tertangkap." Demikian pernyataan resmi dari kepolisian.  Sehari sebelumnya, polisi mengaku menangkap delapan orang. Enam pria dan dua perempuan itu ditangkap dengan tuduhan penyebaran informasi pribadi kepublik. Mereka dituduh telah menyebarkan data pribadi personel kepolisian yang membuat mereka mendapatkan teror via telepon setiap saat.  "Mereka telah mengganggu banyak petugas kami. Beberapa keluarga polisi bahkan mendapatkan ancaman pembunuhan," ujar Kepala Biro Keamanan Siber dan Kejahatan Teknologi Kepolisian Hongkong Swalikh Mohammed.

Tiongkok Cekcok dengan Inggris

Geng Shuang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Geng Shuang

Berita Terkini

Tiongkok Cabut Izin Tiga Media Amerika Serikat

Tiongkok Tegaskan Tak Ada WNI dari 27 WNA yang Terinfeksi Virus Korona

Tiongkok Kembali Disanksi Amerika

Tiongkok Cekcok dengan Inggris

Download Aplikasi JawaPos.com