<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari, Candra Mega SariAsisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga, Novia Herawati&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Jatu Rahendarto, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Karir&nbsp;</h1><h1>Selalu Ada yang Baru!</h1>Selamat datang di situs resmi Rekrutmen Jawa Pos&nbsp;Jawa Pos merupakan perusahaan media massa terbesar di Indonesia. Memiliki lebih dari 200 media yang tersebar di seluruh Nusantara. Berbasis di Surabaya dengan sirkulasi lebih dari 400 ribu eksemplar per hari, Jawa Pos telah menjadi media massa yang kreatif, mencetak tren baru, serta mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.&nbsp;Di 2016, Jawa Pos (PT Jawa Pos Koran) untuk kali pertama dalam sejarah membuka rekrutmen secara online. Situs resmi Rekrutmen Jawa Pos ini dapat diakses sepanjang tahun. Berbagai posisi yang tersedia dapat dilihat updatenya di situs ini. Berbagai pengumuman terkait program rekrutmen juga akan hadir. Tim rekrutmen Jawa Pos hanya akan memproses lamaran yang diajukan secara online. Let’s join us!&nbsp;Beberapa posisi telah dibuka! Buruan cek!

karir

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Muhammad Ridwan

KPK mengamankan Bupati Rejang Lebong dalam OTT di Bengkulu. Tim menangkap pelaku dan menyita uang tunai.

Sabik Aji Taufan

KPK Gelar OTT di Bengkulu, Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Diamankan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/29/WhatsApp-Image-2026-01-29-at-063453-1985098150.jpeg" alt="Kapolres Tangerang Selatan Boy Jumalolo memimpin mediasi kasus dugaan kekerasan verbal di salah satu sekolah di Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, Rabu (28/1). (Dok Polres Tangsel)" width="100%">
<figcaption>Kapolres Tangerang Selatan Boy Jumalolo memimpin mediasi kasus dugaan kekerasan verbal di salah satu sekolah di Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, Rabu (28/1). (Dok Polres Tangsel)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polres Tangerang Selatan menghentikan penyelidikan terkait kasus dugaan tindak pidana kekerasan verbal yang dilakukan guru di SDK Mater Dei, Pamulang, Tangsel. Hal ini berdasarkan hasil gelar perkara dan mediasi yang sudah dilakukan aparat kepolisian. &ldquo;Terkait perkara tersebut, penyidik Sat Reskrim Polres Tangerang Selatan telah melakukan proses penyelidikan secara mendalam terhadap dugaan peristiwa yang dilaporkan. Dari hasil penyelidikan tersebut, selanjutnya telah dilakukan gelar perkara pada tanggal 29 Januari 2026,&rdquo; ujar&nbsp;Kapolres Tangerang Selatan AKBP Boy Jumalolo, pada Jumat (30/1). Berdasarkan hasil gelar perkara tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa peristiwa yang dilaporkan tidak memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. &ldquo;Dengan demikian, penyidik Polres Tangerang Selatan memutuskan untuk menghentikan penyelidikan atas laporan tersebut,&rdquo; lanjutnya. Kapolres Tangerang Selatan menegaskan bahwa Polres Tangsel tetap berkomitmen memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta akan terus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap penanganan perkara. Sebelumnya Dilakukan Mediasi Diberitakan sebelumnya, AKBP&nbsp;Boy Jumalolo memimpin mediasi kasus&nbsp;dugaan kekerasan verbal di salah satu sekolah di Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, Rabu (29/1). Diketahui, hingga saat ini kasus yang viral itu masih terus berlanjut. Usai melakukan mediasi pada Rabu (28/1), pelapor belum bersedia mencabut laporannya. Mereka beralasan akan menggunakan hak jawab di media massa. Kapolres Tangsel menyampaikan bahwa pihaknya sudah berusaha menengahi persoalan yang melibatkan seorang guru bernama Christiana Budiyati atau Bu Guru Budi. Dalam mediasi itu, dia sudah menekankan agar pelapor dan terlapor menurunkan ego demi masa depan anak. Namun demikian, harapan mediasi itu menghasilkan solusi penyelesaian secara damai tidak terlaksana. Pelapor belum bersedia mencabut laporannya meski Bu Guru Budi sudah menyampaikan permintaan maaf atas perkataan yang dia sampaikan kepada siswa yang tidak lain adalah anak pelapor. &rdquo;Pelapor mau gunakan hak jawab di media (alasan tidak mencabut laporan),&rdquo; ungkap Boy saat dikonfirmasi pada Kamis (29/1). Berdasar hasil mediasi yang difasilitasi secara langsung oleh Boy, terlapor sudah menyampaikan permintaan maaf kepada anak dan orang tua bila perkataannya menimbulkan kesedihan dan kekecewaan. Namun, dia menekankan niatnya untuk kebaikan anak. Selain itu, pelapor memutuskan untuk tetap melanjutkan laporan polisi di Polres Tangsel. Meski begitu, pelapor masih membuka ruang mediasi atau ditempuhnya mekanisme restorative justice di kemudian hari. Sehingga masih terbuka peluang masalah itu diselesaikan di luar mekanisme peradilan. Diketahui, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan bahwa kasus tersebut bermula pada Agustus 2025. Saat itu, guru tersebut dilaporkan oleh orang tua siswa. Walau sempat berlangsung ikhtiar mediasi, tidak tercapai kesepakatan. &rdquo;Sehingga bulan Desember 2025, laporan ke Polres Tangerang Selatan ditindaklanjuti,&rdquo; ungkap dia pada Rabu (28/1). Karena itu, kembali dilakukan mediasi bersama kedua belah pihak untuk mengambil langkah damai melalui mekanisme restorative justice atas laporan dengan Pasal 80 Undang-Undang (UU) Perlindungan Perempuan dan Anak tersebut. Namun demikian, saat ini proses hukumnya tetap berjalan dalam tahap penyelidikan. &rdquo;Masih tahap penyelidikan dan ini rencana dilakukan mediasi oleh kedua belah pihak,&rdquo; kata Budi. Berdasar pendalaman yang sudah dilakukan oleh aparat kepolisian, masalah muncul saat proses belajar-mengajar sedang berlangsung di dalam kelas. Guru tersebut menasihati siswa. Pada momen itu ada pernyataan dari guru tersebut yang dinilai tidak pantas.

Polres Tangerang Selatan menghentikan penyelidikan terkait kasus dugaan tindak pidana kekerasan verbal yang dilakukan guru di SDK Mater Dei.

Polres Tangsel Hentikan Penyelidikan Kasus Guru Bu Budi yang Dipolisikan Karena Nasihati Murid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/30/benyamin-davnie2-3276484229.jpg" alt="Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie. (Muhtamimah/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie. (Muhtamimah/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kasus dugaan kekerasan verbal yang menyeret seorang guru bernama Christiana Budiyati atau Bu Guru Budi, turut mendapat atensi dari Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie. Dia mendorong agar persoalan tersebut bisa diselesaikan lewat musyawarah. Saat dikonfirmasi oleh awak media pada Jumat (301/), Benyamin menyampaikan bahwa dirinya turut prihatin ketika mendapat informasi mengenai kasus yang terjadi di wilayah Tangsel tersebut. Menurut dia, masalah itu bisa diselesaikan di luar mekanisme hukum. &rdquo;Saya prihatin dengan kejadian tersebut dan harapan saya semoga bisa ditempuh melalui musyawarah saja,&rdquo; kata dia. Kini Polres Tangsel tengah memproses hukum kasus tersebut. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, kasus itu bermula pada Agustus 2025. Berdasar pendalaman yang sudah dilakukan oleh aparat kepolisian, masalah muncul saat proses belajar-mengajar sedang berlangsung di dalam kelas. Kala itu Bu Guru Budi menasihati siswa di depan kelas. Pada momen tersebut ada pernyataan yang dinilai tidak pantas. Karena itu, Bu Guru Budi dilaporkan oleh orang tua siswa kepada pihak kepolisian. Meski sempat berlangsung ikhtiar mediasi, tidak tercapai kesepakatan. &rdquo;Sehingga bulan Desember 2025, laporan ke Polres Tangerang Selatan ditindaklanjuti,&rdquo; ungkap dia pada Rabu (28/1). Rabu pekan ini kembali dilakukan mediasi bersama kedua belah pihak untuk mengambil langkah damai melalui mekanisme restorative justice atas laporan dengan Pasal 80 Undang-Undang (UU) Perlindungan Perempuan dan Anak tersebut. Kapolres Tangsel AKBP Boy Jumalolo menyampaikan bahwa pihaknya sudah berusaha menengahi persoalan yang melibatkan seorang guru bernama Christiana Budiyati atau Bu Guru Budi. Dalam mediasi itu, dia sudah menekankan agar pelapor dan terlapor menurunkan ego demi masa depan anak. Namun demikian, harapan mediasi itu menghasilkan solusi penyelesaian secara damai tidak terlaksana. Pelapor belum bersedia mencabut laporannya meski Bu Guru Budi sudah menyampaikan permintaan maaf atas perkataan yang dia sampaikan kepada siswa yang tidak lain adalah anak pelapor. &rdquo;Pelapor mau gunakan hak jawab di media (alasan tidak mencabut laporan),&rdquo; ungkap Boy saat dikonfirmasi pada Kamis (29/1). Berdasar hasil mediasi yang difasilitasi secara langsung oleh Boy, terlapor sudah menyampaikan permintaan maaf kepada anak dan orang tua bila perkataannya menimbulkan kesedihan dan kekecewaan. Namun, dia menekankan niatnya untuk kebaikan anak. Selain itu, pelapor memutuskan untuk tetap melanjutkan laporan polisi di Polres Tangsel. Meski begitu, pelapor masih membuka ruang mediasi atau ditempuhnya mekanisme restorative justice di kemudian hari. Sehingga masih terbuka peluang masalah itu diselesaikan di luar mekanisme peradilan. &nbsp;

Kasus dugaan kekerasan verbal yang menyeret seorang guru bernama Christiana Budiyati atau Bu Guru Budi turut mendapat atensi dari Walkot

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie Dorong Penyelesaian Masalah Bu Guru Budi Lewat Musyawarah 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/29/WhatsApp-Image-2026-01-29-at-063453-1985098150.jpeg" alt="Kapolres Tangerang Selatan Boy Jumalolo memimpin mediasi kasus dugaan kekerasan verbal di salah satu sekolah di Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, Rabu (28/1). (Dok Polres Tangsel)" width="100%">
<figcaption>Kapolres Tangerang Selatan Boy Jumalolo memimpin mediasi kasus dugaan kekerasan verbal di salah satu sekolah di Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, Rabu (28/1). (Dok Polres Tangsel)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Kapolres Tangerang Selatan&nbsp;Boy Jumalolo memimpin mediasi kasus&nbsp;dugaan kekerasan verbal di salah satu sekolah di Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, Rabu (29/1). Diketahui, hingga saat ini kasus yang viral itu masih terus berlanjut. Usai melakukan mediasi pada Rabu (28/1), pelapor belum bersedia mencabut laporannya. Mereka beralasan akan menggunakan hak jawab di media massa. Kapolres Tangsel menyampaikan bahwa pihaknya sudah berusaha menengahi persoalan yang melibatkan seorang guru bernama Christiana Budiyati atau Bu Guru Budi. Dalam mediasi itu, dia sudah menekankan agar pelapor dan terlapor menurunkan ego demi masa depan anak. Namun demikian, harapan mediasi itu menghasilkan solusi penyelesaian secara damai tidak terlaksana. Pelapor belum bersedia mencabut laporannya meski Bu Guru Budi sudah menyampaikan permintaan maaf atas perkataan yang dia sampaikan kepada siswa yang tidak lain adalah anak pelapor. &rdquo;Pelapor mau gunakan hak jawab di media (alasan tidak mencabut laporan),&rdquo; ungkap Boy saat dikonfirmasi pada Kamis (29/1). Berdasar hasil mediasi yang difasilitasi secara langsung oleh Boy, terlapor sudah menyampaikan permintaan maaf kepada anak dan orang tua bila perkataannya menimbulkan kesedihan dan kekecewaan. Namun, dia menekankan niatnya untuk kebaikan anak. Selain itu, pelapor memutuskan untuk tetap melanjutkan laporan polisi di Polres Tangsel. Meski begitu, pelapor masih membuka ruang mediasi atau ditempuhnya mekanisme restorative justice di kemudian hari. Sehingga masih terbuka peluang masalah itu diselesaikan di luar mekanisme peradilan. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan bahwa kasus tersebut bermula pada Agustus 2025. Saat itu, guru tersebut dilaporkan oleh orang tua siswa. Walau sempat berlangsung ikhtiar mediasi, tidak tercapai kesepakatan. &rdquo;Sehingga bulan Desember 2025, laporan ke Polres Tangerang Selatan ditindaklanjuti,&rdquo; ungkap dia pada Rabu (28/1). Karena itu, kembali dilakukan mediasi bersama kedua belah pihak untuk mengambil langkah damai melalui mekanisme restorative justice atas laporan dengan Pasal 80 Undang-Undang (UU) Perlindungan Perempuan dan Anak tersebut. Namun demikian, saat ini proses hukumnya tetap berjalan dalam tahap penyelidikan. &rdquo;Masih tahap penyelidikan dan ini rencana dilakukan mediasi oleh kedua belah pihak,&rdquo; kata Budi. Berdasar pendalaman yang sudah dilakukan oleh aparat kepolisian, masalah muncul saat proses belajar-mengajar sedang berlangsung di dalam kelas. Guru tersebut menasihati siswa. Pada momen itu ada pernyataan dari guru tersebut yang dinilai tidak pantas.

Kapolres Tangerang Selatan Boy Jumalolo memimpin mediasi kasus dugaan kekerasan verbal di salah satu sekolah di Pamulang, Tangerang Selatan.

Kapolres Tangsel Pimpin Mediasi Kasus Guru yang Dipolisikan Karena Nasihati Murid, Begini Hasilnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/27/Screenshot-2026-01-27-134427-2-1706048420.jpg" alt="Kriminalisasi guru oleh muridnya kembali terjadi. Christiana Budiyati, atau yang akrab disapa Bu Budi, seorang pengajar di SDK Mater Dei Pamulang, dilaporkan ke polisi atas tuduhan kekerasan verbal." width="100%">
<figcaption>Kriminalisasi guru oleh muridnya kembali terjadi. Christiana Budiyati, atau yang akrab disapa Bu Budi, seorang pengajar di SDK Mater Dei Pamulang, dilaporkan ke polisi atas tuduhan kekerasan verbal.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief, mendesak aparat kepolisian mengedepankan pendekatan restorative justice dalam menangani kasus pelaporan seorang guru di Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel), Banten. Pelaporan itu menyasar seorang guru bernama Christiana Budiyati, atau yang akrab disapa Bu Budi, seorang pengajar di SDK Mater Dei Pamulang, atas tuduhan kekerasan verbal. Bu Budi dilaporkan orang tua murid ke Kepolisian usai memberikan nasihat kepada siswanya agar tidak mudah menyerah. Habib Syarief menilai, tindakan menasihati murid merupakan bagian dari tanggung jawab dan fungsi utama seorang pendidik. &ldquo;Kami prihatin dengan maraknya pelaporan guru ke polisi atas tuduhan kekerasan verbal yang belum tentu terbukti. Menasihati murid adalah tugas pendidik. Mengapa tindakan mendidik harus dibalas dengan laporan polisi? Kasus seperti ini harus diselesaikan melalui dialog, bukan pidana,&rdquo; kata Habib kepada wartawan, Kamis (29/1). Legislator dari Fraksi PKB itu menyoroti posisi guru yang dinilai semakin rentan terhadap ancaman hukum berlebihan akibat persoalan sepele di lingkungan sekolah. Menurutnya, pendekatan restorative justice menjadi solusi paling adil untuk memulihkan hubungan antara guru, murid, dan orang tua tanpa merusak iklim pendidikan. &ldquo;Jangan sampai guru mengajar dalam suasana takut. Jika guru terus dibayangi ancaman hukum, konsentrasi dan psikologis mereka akan terganggu. Pada akhirnya, kualitas pendidikan nasional yang terdampak,&rdquo; tegasnya. Habib juga mendorong pihak sekolah untuk lebih serius menanamkan nilai adab dan etika kepada peserta didik, sekaligus membangun komitmen bersama dengan orang tua murid. Ia menegaskan, sekolah harus memiliki mekanisme penyelesaian masalah internal yang kuat agar persoalan kecil tidak melebar ke ranah hukum. &ldquo;Pendidikan bukan hanya soal akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan sikap hormat kepada guru. Sangat miris jika persoalan nasihat di kelas justru berujung pada laporan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) hingga kepolisian,&rdquo; imbuhnya. Diketahui, kasus ini bermula dari peristiwa di kelas pada Agustus 2025. Meski pihak sekolah telah memfasilitasi dua kali proses mediasi, kesepakatan tidak tercapai hingga berlanjut ke jalur hukum. Kasus ini ramai di setelah sang anak, Dino Gabriel, membagikan kisah ini melalui instagram miliknya @dinogabrl. Ia menceritakan, persoalan ini bermula pada Agustus 2025. Saat itu, sedang berlangsung kegiatan lomba sekolah. Seorang murid terjatuh setelah meminta temannya menggendong, namun tidak segera mendapat pertolongan dari rekan-rekannya. Melihat kejadian itu, Bu Budi sebagai wali kelas memberikan nasihat kepada seluruh murid. Tujuannya agar mereka lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap sesama teman. Namun, niat baik tersebut berujung panjang. "Nasihat edukatif tersebut kemudian dipersepsikan berbeda oleh salah satu pihak sebagai bentuk dimarahi di depan kelas. Meskipun telah dilakukan upaya mediasi secara kekeluargaan, pihak keluarga memilih memindahkan anaknya ke sekolah lain dan melaporkan Ibuku ke beberapa lembaga masyarakat (Dinas Pemberdayaan Perempuan &amp; Perlindungan Anak, DikNas Provinsi, dan Polres Tangsel) dengan tuduhan kekerasan verbal," ungkapnya dikutip JawaPos.com, Selasa (27/1). &nbsp;

Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief, mendesak polisi mengedepankan pendekatan restorative justice dalam menangani kasus guru dipolisikan

Miris Guru di Pamulang Dipolisikan Karena Nasihati Murid, Komisi X DPR Desak Penyelesaian Restorative Justice 

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/27/Screenshot-2026-01-27-134427-2-1706048420.jpg" alt="Kriminalisasi guru oleh muridnya kembali terjadi. Christiana Budiyati, atau yang akrab disapa Bu Budi, seorang pengajar di SDK Mater Dei Pamulang, dilaporkan ke polisi atas tuduhan kekerasan verbal." width="100%">
<figcaption>Kriminalisasi guru oleh muridnya kembali terjadi. Christiana Budiyati, atau yang akrab disapa Bu Budi, seorang pengajar di SDK Mater Dei Pamulang, dilaporkan ke polisi atas tuduhan kekerasan verbal.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus dugaan kekerasan verbal di salah satu sekolah di Tangerang Selatan (Tangsel), Banten tetap berlanjut. Usai melakukan mediasi pada Rabu (28/1), pelapor belum bersedia mencabut laporannya. Mereka beralasan akan menggunakan hak jawab di media massa. Kapolres Tangsel AKBP Boy Jumalolo menyampaikan bahwa pihaknya sudah berusaha menengahi persoalan yang melibatkan seorang guru bernama Christiana Budiyati atau Bu Guru Budi. Dalam mediasi itu, dia sudah menekankan agar pelapor dan terlapor menurunkan ego demi masa depan anak. Namun demikian, harapan mediasi itu menghasilkan solusi penyelesaian secara damai tidak terlaksana. Pelapor belum bersedia mencabut laporannya meski Bu Guru Budi sudah menyampaikan permintaan maaf atas perkataan yang dia sampaikan kepada siswa yang tidak lain adalah anak pelapor. &rdquo;Pelapor mau gunakan hak jawab di media (alasan tidak mencabut laporan),&rdquo; ungkap Boy saat dikonfirmasi pada Kamis (29/1). Berdasar hasil mediasi yang difasilitasi secara langsung oleh Boy, terlapor sudah menyampaikan permintaan maaf kepada anak dan orang tua bila perkataannya menimbulkan kesedihan dan kekecewaan. Namun, dia menekankan niatnya untuk kebaikan anak. Selain itu, pelapor memutuskan untuk tetap melanjutkan laporan polisi di Polres Tangsel. Meski begitu, pelapor masih membuka ruang mediasi atau ditempuhnya mekanisme restorative justice di kemudian hari. Sehingga masih terbuka peluang masalah itu diselesaikan di luar mekanisme peradilan. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan bahwa kasus tersebut bermula pada Agustus 2025. Saat itu, guru tersebut dilaporkan oleh orang tua siswa. Walau sempat berlangsung ikhtiar mediasi, tidak tercapai kesepakatan. &rdquo;Sehingga bulan Desember 2025, laporan ke Polres Tangerang Selatan ditindaklanjuti,&rdquo; ungkap dia pada Rabu (28/1). Karena itu, kembali dilakukan mediasi bersama kedua belah pihak untuk mengambil langkah damai melalui mekanisme restorative justice atas laporan dengan Pasal 80 Undang-Undang (UU) Perlindungan Perempuan dan Anak tersebut. Namun demikian, saat ini proses hukumnya tetap berjalan dalam tahap penyelidikan. &rdquo;Masih tahap penyelidikan dan ini rencana dilakukan mediasi oleh kedua belah pihak,&rdquo; kata Budi. Berdasar pendalaman yang sudah dilakukan oleh aparat kepolisian, masalah muncul saat proses belajar-mengajar sedang berlangsung di dalam kelas. Guru tersebut menasihati siswa. Pada momen itu ada pernyataan dari guru tersebut yang dinilai tidak pantas.

Kapolres Tangsel AKBP Boy Jumalolo menyampaikan bahwa pihaknya sudah berusaha menengahi persoalan yang melibatkan seorang guru

Bakal Gunakan Hak Jawab Jadi Alasan Pelapor Bu Guru Budi Enggan Cabut Laporan Kepolisian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/guru-dipolisikan-usai-tegur-siswa-main-handphone_m_171521.jpeg" alt="Mala Yanti" width="100%">
<figcaption>Mala Yanti</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Guru mata pelajaran Bahasa Inggris SMAN 3 Wajo, Mala Yanti, harus berurusan dengan polisi. Hanya gara-gara mencubit siswinya, DAB yang jadi pemicunya. Mala sebagaimana dilansir dari Fajaronline.co.id (Jawa Pos Group) menuturkan, peristiwa itu terjadi saat pihak sekolah mengadakan kegiatan seminar kewirausahaan, Senin (06/11) lalu yang diikuti oleh siswa-siswi SMAN 3 Wajo. "Pada saat kegiatan berlangsung, saya menegur DAB dari kejauhan. Dia duduk di pojok ruangan bersama temannya sedang menggunakan handphone," ujarnya, saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Tancung Kecamatan Tanasitolo, Rabu (29/11). Karena mengabaikan teguran tersebut, Maya terpaksa menghampiri siswi kelas satu itu, kemudian mencubitnya sebanyak dua kali di bagian lengan, serta menepuknya sekali. "Saya sebagai guru mencubitnya untuk mendidik. Apalagi, siswi bersangkutan memainkan handphone pada saat kegiatan sekolah berlangsung. Dan memang sekolah melarang murid membawa HP," jelasnya. Namun ia tak menyangka, niatnya untuk mendidik malah berurusan dengan kepolisian. Karena orangtua siswi itu tidak menerima dicubit di hadapan teman-temannya. "Pihak kepolisian ingin memediasi, namun dengan syarat saya dan Pak Kepala Sekolah SMAN 3 Wajo meminta maaf," tuturnya. Akan tetapi, Mala menegaskan pihaknya tidak ingin menuruti permintaan itu. Karena ia menilai cubitan itu masih dalam bentuk kewajaran, sebagai bentuk didikan guru kepada muridnya.

Guru Dipolisikan Usai Tegur Siswa Main Handphone