<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/17/Screenshot-2025-03-17-111632-1831945912.png" alt="Al-Quran (Dok. Freepik)" width="100%">
<figcaption>Al-Quran (Dok. Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) mengungkapkan hasil asesmen Pendidikan Agama Islam (PAI) tahun 2025 menunjukkan masih rendahnya kemampuan membaca Al Quran di kalangan guru PAI tingkat sekolah dasar. Data asesmen mencatat sebanyak 58,26 persen guru PAI SD di Indonesia belum fasih membaca Al Quran atau masih berada pada kategori pratama atau dasar. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Amien Suyitno, menyebut temuan tersebut sebagai tantangan serius bagi pendidikan keagamaan nasional. Sebab, guru PAI memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pembentukan literasi keagamaan di sekolah. &ldquo;Guru PAI adalah ujung tombak pendidikan keagamaan di sekolah. Ketika lebih dari separuh guru PAI SD belum fasih membaca Al Quran, ini menjadi tantangan serius yang harus dijawab dengan kebijakan yang sistematis dan berkelanjutan,&rdquo; kata Suyitno di Jakarta, dikutip Jumat (2/1). Hal ini diketahui setelah melakukan asesmen terhadap 160.143 guru PAI SD dan SDLB di seluruh Indonesia. Penilaian dilakukan melalui tes dan kuesioner yang diakses menggunakan aplikasi SIAGA milik Kementerian Agama. Proses asesmen menggunakan metode triangulasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Tahsin dan Tahfiz Al-Qur&rsquo;an (LTTQ) Universitas PTIQ Jakarta. Hasilnya memiliki tingkat kepercayaan tinggi, baik pada level agregat nasional maupun daerah. Selain 58,26 persen guru yang berada pada kategori pratama, asesmen juga mencatat 30,4 persen guru berada pada kategori madya, dan hanya 11,3 persen yang masuk kategori mahir. Sementara itu, sebanyak 27,51 persen guru PAI dinilai membutuhkan perhatian khusus. Secara kuantitatif, indeks membaca Al Quran guru PAI SD/SDLB berada pada angka rata-rata 57,17. Angka tersebut masuk kategori rendah, sehingga harus dibaca sebagai alarm kebijakan nasional. Analisis indikator menunjukkan kelemahan paling menonjol terdapat pada pemahaman hukum bacaan tajwid. Indikator ini memperoleh skor terendah dibandingkan aspek membaca Al Quran lainnya. Suyitno menilai, rendahnya indeks tersebut tidak terlepas dari beragam latar belakang pendidikan guru, keterbatasan akses penguatan kompetensi, serta belum optimalnya integrasi kemampuan membaca Al Quran dalam sistem pembinaan karier guru PAI. &ldquo;Ke depan, penguatan kompetensi membaca Al Quran harus menjadi bagian integral dari rekrutmen, sertifikasi, hingga penilaian kinerja guru PAI,&rdquo; tegasnya. Sementara itu, Direktur Pendidikan Agama Islam Kemenag, M. Munir, menilai hasil asesmen ini memberikan dasar kuat bagi penyusunan program intervensi yang lebih tajam dan terarah. &ldquo;Data ini sangat jelas menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya pada aspek pedagogik, tetapi pada kompetensi dasar guru PAI itu sendiri, khususnya kemampuan membaca Al Quran secara tartil dan sesuai kaidah tajwid,&rdquo; ucap Munir. Munir menekankan, dominasi kategori pratama menunjukkan sebagian besar guru masih berada pada tahap membaca dasar, sehingga belum ideal menjadi model pembelajaran bagi siswa. &ldquo;Jika guru masih terbata-bata atau belum memahami tajwid dengan baik, maka proses transfer literasi Al Quran kepada siswa akan ikut terdampak,&rdquo; imbuhnya. Sebagai tindak lanjut, Kemenag merekomendasikan sejumlah langkah strategis, antara lain penguatan kompetensi profesional guru PAI SD/SDLB, intervensi khusus bagi guru yang masih berada pada kategori pratama, serta memasukkan kemampuan membaca Al Quran sebagai indikator dalam rekrutmen dan penilaian karier fungsional. Selain itu, Kemenag juga mendorong reorientasi program sertifikasi guru PAI dengan memasukkan indikator kemampuan membaca Al Quran, pelibatan pesantren dan perguruan tinggi keagamaan Islam sebagai mitra strategis. "Dukungan studi lanjut bagi guru PAI, serta evaluasi berkala melalui asesmen nasional membaca Al Quran dan PAI," pungkasnya.

58,26 persen guru PAI SD belum fasih membaca Al Quran. Hasil asesmen Kemenag dorong penguatan kompetensi dan peningkatan literasi Al Quran.

Miris! 58,26 Persen Guru PAI SD Belum Fasih Membaca Al Quran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/14/menag-mpls-690018135.jpg" alt="Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar. (Humas Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar. (Humas Kemenag)</figcaption>
</figure> JawaPos.Com -&nbsp;Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Pendidikan Agama Islam (PAI) Ditjen Pendidikan Islam menetapkan sebanyak 69.313 guru mata pelajaran PAI di sekolah sebagai peserta Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Batch 2 Tahun 2025. Jumlah ini melengkapi Batch 1 yang telah lebih dulu mengikutsertakan 21.715 guru PAI. Dengan demikian, sebanyak 91.028 guru PAI Dalam Jabatan (Daljab) akan disertifikasi melalui PPG pada tahun ini. Jika seluruh peserta lulus sertifikasi, maka para&nbsp;guru PAI yang lolos verifikasi dan tuntas menjalani PPG pada 2025 akan menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) mulai tahun 2026. Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk menyelesaikan sertifikasi guru melalui PPG secara menyeluruh tahun ini. Ia juga menekankan bahwa tunjangan untuk guru Non-ASN telah mengalami kenaikan. &ldquo;Kemenag berkomitmen mendukung program prioritas nasional Presiden Prabowo. Ini bukan hanya penting, tapi juga mulia, karena kesejahteraan guru adalah pilar bagi keberkahan pendidikan. Saya berharap guru semakin terangkat muru&rsquo;ah-nya dan makin kompeten dalam mengajar,&rdquo; ujar Nasaruddin. Sesuai ketentuan, guru yang lulus PPG pada tahun berjalan akan menerima TPG pada tahun berikutnya. Besaran tunjangan bagi guru ASN (PNS dan PPPK) adalah setara satu kali gaji, sementara guru Non-ASN menerima Rp2.000.000 per bulan, meningkat dari sebelumnya Rp1.500.000. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amien Suyitno, menambahkan&nbsp;bahwa meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran, PPG PAI tetap dituntaskan tahun ini. Skema pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, dan Baznas. &ldquo;Kami berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung suksesnya PPG PAI ini. Setelah semua guru PAI Daljab disertifikasi tahun ini, kami bisa lebih fokus meningkatkan kompetensi guru PAI lainnya pada tahun-tahun mendatang,&rdquo; ucapnya. Sementara itu, Direktur PAI, M. Munir, menyebutkan bahwa guru yang lolos menjadi peserta PPG PAI Batch 2 Tahun 2025 dapat melihat statusnya melalui akun Siaga Guru PAI masing-masing. Pelaksanaan pembelajaran PPG akan dimulai awal September 2025. &ldquo;Saya himbau seluruh peserta untuk segera melakukan proses lapor diri ke LPTK yang telah ditetapkan, mulai tanggal 18 hingga 31 Agustus 2025,&rdquo; kata Munir. Dengan langkah ini, Kemenag tidak hanya menunjukkan dukungan konkret terhadap program prioritas nasional, tetapi juga menegaskan kehadiran negara dalam memperjuangkan kesejahteraan dan profesionalisme guru agama di Indonesia.

Kemenag menetapkan 69.313 guru mata pelajaran PAI di sekolah sebagai peserta Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Batch 2 Tahun 2025.

Hadiah HUT ke-80 RI, Kemenag PPG-kan 69.313 Guru PAI 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/28/menag-nassarudin-4182668912.jpg" alt="Menteri Agama Nasaruddin Umar usai membuka program Tuntas Baca Qur&rsquo;an (TBQ) di sekolah di Jakarta (27/5). (Humas Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Nasaruddin Umar usai membuka program Tuntas Baca Qur&rsquo;an (TBQ) di sekolah di Jakarta (27/5). (Humas Kemenag)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) akan melakukan asesmen atau pengujian kemampuan membaca Al-Qur&rsquo;an untuk para guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Pengujian berskala nasional itu menyasar 252 ribuan guru PAI yang mengajar di sekolah seluruh Indonesia.&nbsp; Asesmen kemampuan membaca Al-Qur&rsquo;an untuk guru PAI itu bagian program Tuntas Baca Qur&rsquo;an (TBQ) di sekolah. Program ini diluncurkan langsung oleh Menag Nasaruddin Umar di Jakarta pada Selasa (27/5). Asesmen itu bertujuan untuk mengetahui kemampuan baca Al-Qur&rsquo;an para guru PAI se-Indonesia yang berjumlah 252.069 orang.&nbsp; Sebab, mereka yang nantinya akan menjadi garda depan pelaksanaan TBQ di sekolah. Guru-guru PAI itu yang akan mengajarkan baca Al-Qur&rsquo;an bagi seluruh siswa muslim di sekolah yang berjumlah 45 juta lebih siswa. Nasaruddin merasa senang dengan direalisasikannya program ini oleh Direktorat PAI Ditjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag. &ldquo;Pendis sudah memulai program yang sangat penting bagi penguasaan kemampuan dasar beragama Islam yakni membaca Al-Qur&rsquo;an. Ini menjadi jariyah yang pahalanya akan terus mengalir bagi semua yang terlibat dalam mensukseskan program Tuntas Baca Qur&rsquo;an di sekolah ini," katanya.&nbsp; Nasaruddin menambahkan bahwa Al-Qur&rsquo;an merupakan sumber ajaran dan pedoman hidup umat Islam. Mempelajarinya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam membentuk kualitas hidup umat Islam. Dia mengatakan siswa muslim harus dikenalkan sejak dini dan didekatkan dengan nilai-nilai Al-Qur&rsquo;an. Agar kelak para siswa selain menjadi seorang ilmuan, juga memiliki akhlak yang mulia sebagai bekal dalam kehidupan mereka. Dalam laporannya Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Amien Suyitno menyampaikan bahwa Kick off Program TBQ di Sekolah itu ditandai dan diawali dengan kegiatan Asesmen TBQ bagi Guru dan Pengawas PAI Daerah Khusus Jakarta. &ldquo;5.281 Guru dan Pengawas PAI semua jenjang baik TK, SD, SMP, SMA dan SLB Provinsi Daerah Khusus Jakarta ini menjadi piloting asesmen, yang dilaksanakan pada hari ini (27/5) secara hybrid," katanya. Kemudian seratus guru dan pengawas PAI Provinsi Daerah Khusus Jakarta akan mengikuti asesmen secara tatap muka (offline) di Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Sisanya, mengikuti asesmen secara online (daring). Dalam asesmen itu para peserta dari Guru dan Pengawas PAI diminta untuk membaca beberapa ayat Al-Qur&rsquo;an. Lalu asesor akan menilai dari sisi makhorijul huruf, shifatul huruf, dan ahkamul mad wal qashr. Asesmen ini menggunakan aplikasi berbasis website dengan nama CintaQu yang menjadi kependekan kata Cinta Tartil Qur&rsquo;an. Website ini diatur agar sebisa mungkin tidak terjadi kecurangan (cheating). Oleh sebab itu, pada aplikasi asesmen ini ada fitur video untuk menunjukkan wajah peserta.&nbsp; Pada kesempatan lain Direktur Pendidikan Agama Islam Kemenag M. Munir menyebutkan bahwa kegiatan asesmen ini dilakukan dan diawasi langsung oleh tim ahli (expert) dari Universitas PTIQ Jakarta. Mereka mayoritas para juri nasional Musabaqah Tilawatil Qur&rsquo;an (MTQ). "Kami akan mengasesmen Guru dan Pengawas PAI seluruh Indonesia. Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi piloting," ungkap Munir. (wan)

Kementerian Agama melakukan asesmen kemampuan membaca Al-Qur’an untuk 252.069 guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di seluruh Indonesia.

Pastikan Bisa Mengaji? Kemenag Gelar Asesmen Nasional Baca Al-Qur’an untuk 252 Ribu Guru PAI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/13/WhatsApp-Image-2024-07-13-at-094339-1-1870672005.jpeg" alt="Guru Agama Islam peserta PPG di Bandung, Jawa Barat, pada Jumat (12/7). (HUMAS KEMENAG)" width="100%">
<figcaption>Guru Agama Islam peserta PPG di Bandung, Jawa Barat, pada Jumat (12/7). (HUMAS KEMENAG)</figcaption>
</figure> Para guru Pendidikan Agama Islam (PAI) periode 2025 bisa bernafas lega dan tak perlu cemas. Kementerian Agama (Kemenag) memastikan pelaksanaan pendidikan profesi guru (PPG) PAI 2025 gratis alias tidak dipungut biaya. Pasalnya sudah didanai lewat APBN maupun APBD.&nbsp; Seperti diketahui tahun ini kuota PPG untuk guru PAI seluruh Indonesia mencapai 21.807 orang. Kemenag menegaskan bahwa semua biaya untuk PPG PAI Kemenag 2025 sepenuhnya ditanggung negara. Dari 21.807 peserta PPG PAI, yang menerima pembiayaan bersumber APBN sebanyak 80 persen. Sisanya sebanyak 20 persen ditanggung APBD. "Dengan demikian, para peserta tidak perlu mengeluarkan biaya pribadi apapun untuk mengikuti program ini," tegas Direktur PAI Kemenag M. Munir dalam keterangannya di Jakarta (5/4).&nbsp; Dia lantas mengimbau para peserta dan calon peserta tidak terjebak oleh ajakan-oknum yang meminta pembayaran dalam bentuk apapun dengan alasan biaya PPG. Karena jelas bertentangan dengan peraturan yang ada. Serta bisa menciderai semangat pemerintah dalam menyukseskan sertifikasi guru PAI di Indonesia. "Jangan ada yang tertipu dengan ajakan untuk membayar biaya PPG PAI Kemenag. Semua biaya ditanggung oleh pemerintah," jelasnya. Jika ada oknum yang meminta biaya dari guru PAI peserta atau calon peserta PPG, silahkan laporkan ke panitia PPG di Kemenag.&nbsp; Munir juga mengajak organisasi guru, baik asosiasi, kelompok kerja, maupun musyawarah guru, untuk ikut mendukung proses PPG PAI 2025. Agar bisa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Mereka juga diminta untuk memastikan tidak ada pihak yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. "Dengan program ini, kami harap guru PAI dapat meningkatkan kompetensi mereka dalam melaksanakan tugas pendidikan agama di sekolah-sekolah," sebut Munir. Dia menegaskan lemerintah tetap berkomitmen untuk mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia.&nbsp; Seperti diketahui pelaksanaan PPG sangat ditunggu para guru. Pasalnya PPG merupakan kunci untuk bisa mendapatkan sertifikat profesi guru (TPG). Syarat utama mendapatkan TPG adalah sudah lulus PPG, ditandai dengan lembar sertifikat profesi guru. Bagi guru ASN, besaran TPG senilai satu kali gaji pokok. Sedangkan untuk guru non ASN besaran TPG adalah Rp 2 juta per bulan.

Kementerian Agama menegaskan bahwa semua biaya untuk PPG PAI Kemenag 2025 sepenuhnya ditanggung negara.

Ditanggung Pemerintah Pusat dan Daerah, Kemenag Tegaskan Biaya PPG PAI 2025 Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/02/JKT_Raker-Menag-dengan-Komite-iii-DPD-Bahas-Persiapan-Haji_Salman-Toyibi-4JPG-3431414361.jpg" alt="Menteri Agama Nasaruddin Umar saat mengikuti rapat kerja dengan Komite III DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (2/12/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Nasaruddin Umar saat mengikuti rapat kerja dengan Komite III DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (2/12/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas sekaligus kesejahteraan para pendidik dengan sertifikasi atau pendidikan profesi guru (PPG). Guru yang lolos sertifikasi berpeluang mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG). Kemenag baru saja mengumumkan kegiatan sertifikasi yang menyasar 28.536 guru pendidikan agama Islam (PAI). Kegiatan sertifikasi guru PAI itu sudah digelar dalam dua gelombang. Pertama berkapasitas 13.409 guru. Kemudian, disusul tahap kedua sebanyak 15.127 guru. Mereka adalah guru PAI yang diangkat pemda, Kemendikbudristek (sekarang Kemendikdasmen), yayasan, maupun Kemenag sendiri. Menag Nasaruddin Umar menyampaikan, kegiatan PPG merupakan program utama untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sehingga guru layak disebut profesional. Selain itu, melalui PPG, kesejahteraan guru akan meningkat. Dia mengatakan, guru yang lulus PPG akan mendapatkan sertifikat pendidik dan kemudian menerima TPG setiap bulan. Nasaruddin menyampaikan, anggaran PPG pada 2024 mencapai Rp 142,68 miliar. Dana tersebut bersumber dari anggaran pemda serta lembaga pemerintah nonstruktural seperti Baznas, BWI, dan Baitul Mal. Sedangkan tugas Kemenag adalah mengoordinasikan beberapa lembaga donatur. &rdquo;Melalui PPG, kita ingin memastikan bahwa guru PAI memiliki kompetensi yang mumpuni dalam mengajarkan nilai-nilai agama kepada generasi muda,&rdquo; katanya kemarin (22/12). Tahun ini Kemenag melaksanakan PPG dengan model tatap muka dan daring. Program itu dilaksanakan dalam enam tahap. Di antaranya, pendalaman materi, pembuatan perangkat pembelajaran, uji komprehensif, praktik pengalaman lapangan, dan uji kompetensi (uji kinerja dan uji pengetahuan). Setiap angkatan PPG digelar dalam durasi 128 hari atau setara dengan 36&ndash;40 SKS. Pada bagian lain, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Abu Rokhmad menambahkan, PPG sangat penting bagi pengembangan kualitas pendidikan agama Islam. Pendidikan profesi diharapkan mampu melahirkan guru-guru PAI yang tidak hanya kompeten dalam materi. &rdquo;Tetapi, juga mampu menyampaikan ajaran agama dengan cara yang lebih menarik dan relevan dengan tantangan zaman,&rdquo; kata Abu. Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan strategi meningkatkan kesejahteraan guru. Di antaranya, menaikkan besaran TPG untuk guru non-ASN. Selama ini guru non-ASN yang sudah bersertifikat profesi guru mendapatkan TPG Rp 1,5 juta/bulan. Dengan kebijakan baru Prabowo itu, mereka akan mendapatkan TPG Rp 2 juta/bulan. Sedangkan TPG untuk guru PNS sesuai dengan besaran gaji pokoknya. (wan/c6/oni)

Guru yang lolos sertifikasi berpeluang mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG). 28.536 guru pendidikan agama Islam (PAI) terima sertifikat.

Sudah Ikut PPG, 28 Ribuan Guru PAI yang Segera Terima Tunjangan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/13/Guru-PPG-2909272751.jpg" alt="Plt Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Abu Rokhmat (tiga dari kiri) menyalami peserta PPG dalam jabatan guru PAI di Bandung (13/7)." width="100%">
<figcaption>Plt Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Abu Rokhmat (tiga dari kiri) menyalami peserta PPG dalam jabatan guru PAI di Bandung (13/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) menjadi agenda yang ditunggu-tunggu oleh para guru. Termasuk guru-guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah-sekolah. Pasalnya dengan ikut dan lulus PPG, para guru sudah memegang kunci untuk mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG). Pelaksanaan PPG bagi para guru PAI itu diselenggarakan oleh Kementerian Agama (Kemenag). Pelaksanaan PPG PAI 2024 dibuka secara rentak dan dipimpin langsung oleh Plt Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Abu Rokhmad di UIN Sunan Gunung Djati, Bandung pada Jumat (12/7) malam. Kegiatan PPG dalam jabatan untuk guru-guru PAI itu melibatkan 48 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di bawah naungan Kemenag. Abu menyampaikan melalui PPG dalam jabatan itu Kemenag optimis para guru PAI semakin kompeten dan memiliki daya saing. Abu bersyukur PPG PAI tahun ini bisa kembali digelar dengan diikuti peserta yang jumlahnya mencapai ribuan guru. Dia menilai PPG menjadi media yang sangat efektif untuk memacu para guru agama di Indonesia, agar memiliki kompetensi sekaligus daya inovasi tinggi. Apalagi kegiatan PPG tahun ini digelar dengan rentang waktu empat bulan. Selain itu panitia nasional juga membuat sejumlah terobosan. Seperti menambah fitur baru pada learning management system (LMS) dengan komponen aplikasi plagiarism checker (turnitin). Terobosan ini dilakukan agar lulusan yang dihasilkan benar-benar memiliki kompetensi dan kualitas tinggi. &rsquo;&rsquo;PPG ini merupakan instrumen yang sangat penting,&rsquo;&rsquo; katanya. Dia menegaskan mengikuti PPG bukan sekadar soal lembaran sertifikatnya. Namun lebih dari itu menjadi sarana untuk meningkatkan kompetensi. Lebih lanjut Abu mengatakan, tantangan yang dihadapi guru agama, termasuk PAI, saat ini tidak ringan. Sebab, dampak dari perkembangan teknologi yang pesat, para siswa begitu mudah mendapatkan pengetahuan yang diajarkan sangat professional. Namun bukan berasal dari sosok guru. Pengetahuan itu antara lain didapat dari berbagai platform media sosial atau alat pencari yang begitu mudah diakses tanpa mengenal tempat, waktu, dan kondisi. Untuk itu anak-anak di tengah kemajuan teknologi seperti sekarang, butuh pendampingan guru yang kompeten dan profesional.

Pelaksanaan PPG PAI 2024 dibuka secara rentak dan dipimpin langsung oleh Plt Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Abu Rokhmad

Dibuka Serentak, Sebanyak 13.409 Guru PAI Ikuti PPG Dalam Jabatan Kemenag

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/13/WhatsApp-Image-2024-07-13-at-094339-1-1870672005.jpeg" alt="Guru Agama Islam peserta PPG di Bandung, Jawa Barat, pada Jumat (12/7). (HUMAS KEMENAG)" width="100%">
<figcaption>Guru Agama Islam peserta PPG di Bandung, Jawa Barat, pada Jumat (12/7). (HUMAS KEMENAG)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Guru agama menghadapi banyak tantangan dalam mengajar peserta didik di tengah perkembangan teknologi dan lebih profesional. Untuk itu, guru agama harus berintegritas dan ikut menguasai teknologi agar tidak dikuasai oleh teknologi tersebut. Pendapat itu diungkapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pendis Kementerian Agama (Kemenag) Abu Rokhmad dalam pembukaan kuliah umum Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pendidikan Agama Islam (PAI) Dalam Jabatan Tahun 2024 di Bandung, Jawa Barat, pada Jumat (12/7). Abu mengatakan, tantangan yang dihadapi guru agama termasuk PAI saat ini tidaklah ringan. Sebab, dampak dari perkembangan teknologi yang pesat, para siswa begitu mudah sekali mendapatkan pengetahuan yang diajarkan sangat profesional, namun bukan berasal dari sosok guru. "Pengetahuan itu antara lain didapat dari berbagai platform media sosial atau alat pencari yang begitu mudah diakses tanpa mengenal tempat, waktu dan kondisi," ujar Abu Rokhmad dalam keterangan persnya yang diterima JawaPos.com, Sabtu (13/7). PPG PAI Dalam Jabatan Tahun 2024 berlangsung secara serentak selama empat bulan dan pembukaannya dimulai pada Jumat (12/7). Pembukaan perkuliahan itu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Jawa Barat. PPG PAI diikuti oleh 13.409 guru yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan di seluruh daerah. Panita nasional PPG PAI membuat sejumlah terobosan, seperti menambah fitur pada learning management system (LMS) dengan komponen aplikasi plagiarism checker (turnitin). Hal ini dilakukan agar lulusan yang dihasilkan benar-benar memiliki kompetensi dan kualitas tinggi. "PPG ini merupakan instrumen yang sangat penting. Bukan sekadar soal sertifikatnya, tetapi lebih dari itu bagi bapak dan ibu guru ini sangatlah strategis karena bisa meningkat kompetensinya," jelas Abu Rokhmad. Abu Rokhmad mengatakan, saat ini guru PAI harus bersaing dengan guru yang profesional meski tidak ikut PPG. Siapa dia? Yakni media sosial, seperti YouTube dan juga Google. Mereka mengajarkan dengan setia dan menemani para murid. "Ini harus disadari, tantangan ibu dan bapak sangat luar biasa," tandas guru besar UIN Walisongo Semarang itu. Atas beragam tantangan itu, Abu meminta para peserta PPG agar serius mengikuti proses perkuliahan hingga tuntas. Sebab, PPG menjadi incaran banyak guru yang menyebabkan antrean untuk mengikuti pendidikan ini mencapai 27 hingga 30 tahun. Direktur PAI Kementerian Agama M Munir menjelaskan, PPG 2024 digelar dengan sistem daring dan melibatkan 48 Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidik dan Kependidikan (LPTK) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Menurut dia, PPG adalah bentuk komitmen negara untuk menciptakan para guru yang memiliki kompetensi serta inovatif. "PPG ini antara lain amanat dari UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen serta PP tentang Guru. Saya mengapresasi atas dukungan Pemda yang mengeluarkan anggaran besar untuk kesuksesan program ini," ujar Munir. Munir yang juga Wakil Ketua Panitia Nasional PPG ini menjelaskan, PPG 2024 digelar secara daring dengan basis domisili. Selain lebih mudah diikuti dan tidak terlalu menganggu kewajiban para guru dalam mengajar, cara ini juga bisa menghemat pembiayaan. "Semoga dengan digelar tahun ini, antrean PPG juga bisa dipercepat. Saat ini masih ada setengah juta guru agama yang belum memiliki sertifikat pendidik," ujarnya.

Guru agama menghadapi banyak tantangan dalam mengajar peserta didik di tengah perkembangan teknologi dan lebih profesional.

Perkembangan Teknologi Sangat Pesat, Tantangan Guru Agama Tidaklah Ringan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/04/WhatsApp-Image-2024-07-04-at-185407-1944809910.jpeg" alt="Direktur Pendidikan Agama Islam Kemenag M Munir. (Humas Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Direktur Pendidikan Agama Islam Kemenag M Munir. (Humas Kemenag)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Guru pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah umum dituntut untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitasnya saat mengajar peserta didik. Untuk mengukur dan menjaga kompetensi dan profesionalitas tersebut, mereka harus mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). Sebanyak 13.383 guru PAI sekolah umum mengikuti PPG secara nasional. PPG nasional itu berlangsung dengan dua angkatan (batch). Untuk tahapan PPG Batch I telah dimulai sejak akhir Juni lalu. Pendalaman materi dilakukan mulai 1 Juli hingga 3 Agustus. Dijadwalkan Batch I selesai pada awal November. Sementara untuk Batch II digelar mulai awal Agustus mendatang dengan pendalaman materi pada pertengahan Agustus dan keseluruhan tahapan selesai pada pertengahan Desember 2024. Wakil Ketua Panitia Nasional PPG M Munir menjelaskan, pendidikan profesi yang diikuti ribuan guru PAI itu digelar dengan sistem daring. Melibatkan 48 Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidik dan Kependidikan (LPTK) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Munir menilai, PPG adalah program yang sangat strategis dalam rangka meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik agar semakin kompeten. Kompetensi dan profesionalitas adalah modal utama yang harus dimiliki para guru PAI. "Di tengah perkembangan teknologi digital saat ini, guru harus bisa lebih adaptif dan transformatif. Pola pengajaran PAI tak bisa lagi dengan cara konvensional, tapi perlu dipadu dengan teknologi terkini agar menarik dan mudah dipahami,&rdquo; ujar Munir di Jakarta, Kamis (4/7). Dengan besarnya tujuan PPG ini, Munir berharap para guru PAI bisa mengikuti dan memanfaatkan secara optimal program tersebut. Sebab dalam PPG ini, guru PAI juga dilatih untuk berpikir kritis (critical thinking) serta merumuskan pemecahan masalah (problem solving). Selain itu, para guru juga diajak untuk berpikir terbuka agar memiliki pola pengajaran yang inovatif. Bahkan pada PPG tahun 2024, Kemenag juga menambah fitur baru pada learning management system (LMS), yaitu melengkapi komponen aplikasi plagiarism checker (turnitin). Dengan inovasi itu, maka dalam pengerjaan tugas peserta PPG tidak bisa copy paste atau melakukan plagiat dan harus murni dari pemikiran/karya sendiri. &ldquo;Penambahan itu bagian komitmen Kemenag untuk menciptakan guru-guru peserta PPG lebih berkualitas, jujur dan berdaya saing. Dari LMS ini, penilaian hasil PPG akan lebih terukur sehingga lebih memudahkan mitigasinya,&rdquo; ujar Direktur Pendidikan Agama Islam Kemenag itu. Munir menambahkan, PPG Guru PAI 2024 digelar dengan dukungan pendanaan dari pemerintah daerah. Tercatat ada 28 pemerintah provinsi dan ratusan pemerintah kabupaten/kota yang berkontribusi atas kesuksesan program ini. "Kami minta seluruh kepala bidang PAIS/Pakis/Pendis di Kanwil Kemenag Provinsi untuk mengawal proses pelaksanaan PPG PAI kali ini agar lancar dan sukses dalam meningkatkan kompetensi Guru PAI kita," pungkas doktor lulusan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu. (*)

Guru pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah umum dituntut untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitasnya saat mengajar peserta didik.

PPG untuk Tingkatkan Kompetensi dan Profesionalitas Guru PAI di Sekolah Umum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/15/WhatsApp-Image-2024-05-15-at-114721-3757529891.jpeg" alt="Rapat Koordinasi, Pelaksanaan, Pengembangan, Tata Kelola dan Layanan Direktorat PAI Kemenag di Kota Bekasi, Selasa (14/5) malam." width="100%">
<figcaption>Rapat Koordinasi, Pelaksanaan, Pengembangan, Tata Kelola dan Layanan Direktorat PAI Kemenag di Kota Bekasi, Selasa (14/5) malam.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Era digital menuntut adaptasi yang cepat bagi semua kalangan. Begitu juga terhadap guru, terutama guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Peran guru PAI di sekolah sangat strategis, yakni membentuk karakter peserta didiknya. Nah, pembentukan karakter peserta didik di tengah era digital ini menuntut guru sangat luwes dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Menurut Staf Khusus Menteri Agama RI (Stafsus Menag) Wibowo Prasetyo, guru PAI harus memberikan keteladanan terhadap nilai-nilai spiritual, kepribadian, dan kepemimpinan. Jika itu ditanamkan, maka akan menjadi modal kuat membangun generasi bangsa lebih kokoh ke depan. &ldquo;Kuncinya, guru PAI harus siap terus meningkatkan kompetensinya dan lebih adaptif terhadap zaman. Sekarang ini era begitu cepat berubah, kalau kita tidak luwes maka akan tertinggal," ujar Wibowo di Jakarta pada Rabu (15/5). Sebelumnya, Wibowo menyampaikan pandangan itu juga dalam rapat Direktorat PAI Kementerian Agama (Kemenag) di Kota Bekasi, Selasa (14/5) malam. Rapat itu terkait Koordinasi, Pelaksanaan, Pengembangan, Tata Kelola dan Layanan. "Digitalisasi di PAI adalah keharusan karena sudah menjadi tuntutan dunia,&rdquo; sambung Wibowo. Wibowo mengungkapkan, guru PAI memiliki posisi strategis, karena setiap hari berinteraksi dengan para anak didik yang mayoritas merupakan generasi Z. Kelebihan generasi Z itu sebagai pengguna aktif internet. Mereka sangat terbuka, toleran, cepat menerima informasi, kritis, multitasking, interaktif dan ambisius. Di sisi lain, generasi Z memiliki kecenderungan lemah dalam hal memverifikasi informasi. Imbasnya, mereka mudah menyerap berbagai informasi tanpa menyadari bahwa apa yang mereka terima hoaks atau tidak. &ldquo;Di sinilah peran strategis guru PAI agar menjadi penjernih atas berbagai kabar hoaks, termasuk yang berkaitan dengan isu-isu agama," ungkapnya menegaskan. Penjernihan itu, sambungnya, agar anak diri terhindar dari kesalahan dalam beragama. Generasi Z ini harus kita kawal karena pada 2030 mendatang sebagian mereka bakal memegang peranan penting di negara ini. Wibowo mengapresiasi Direktorat PAI yang kini telah membuat peta jalan (roadmap) dalam rangka menata pembelajaran agama Islam menjadi lebih berkualitas dan tepat sasaran. Program Satu Data untuk Semua dan Digitalisasi yang masuk dalam peta jalan itu mengindikasikan PAI ke depan akan lebih bersinggungan dengan pemanfaatan kemajuan teknologi. Direktur PAI Kemenag M Munir menjelaskan, selain mendorong digitalisasi, pihaknya juga akan terus meningkatkan kompetensi dan kualifikasi terhadap guru serta pengawas PAI. Karir maupun kesejahteraan guru dan pengawas juga menjadi perhatian agar mereka lebih fokus dalam bertugas. Program penguatan moderasi beragama juga terus dikembangkan. Antara lain, membangun ekosistem di tingkat sekolah sampai perguruan tinggi. Demikian pula budaya religius di sekolah juga diperkuat.

Era digital menuntut adaptasi yang cepat bagi semua kalangan. Begitu juga terhadap guru, terutama guru Pendidikan Agama Islam (PAI).

Selain Adaptif, Guru PAI Harus Jadi Penjernih di Era Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/11/JKT_Sidang-Isbat_MIFTAHUL-HAYAT-08-3186410343.jpeg" alt="Mentri Agama Yaqut Cholil Qoumas memberikan keterangan hasil Sidang Isbat di Gedung Kementrian Agama Republik Indonesia, Jakarta, Minggu (10/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Mentri Agama Yaqut Cholil Qoumas memberikan keterangan hasil Sidang Isbat di Gedung Kementrian Agama Republik Indonesia, Jakarta, Minggu (10/3/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabar baik juga datang dari Kemenag. Anggaran Rp 66 miliar untuk insentif guru pendidikan agama Islam (PAI) non-ASN (aparatur sipil negara) mulai dicairkan. Anggaran tersebut diperuntukkan guru PAI non-ASN yang tidak mendapatkan kucuran tunjangan hari raya (THR). Sebab, guru PAI yang mendapatkan kucuran THR adalah ASN kategori PNS dan PPPK. Menag Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, total ada 22 ribu guru PAI non-ASN yang memenuhi kriteria mendapatkan insentif tersebut. Data mereka terekam pada sistem Administrasi Guru Agama (Siaga) milik Kemenag. Menag mengatakan, penyaluran insentif bagi guru PAI non-ASN itu adalah langkah alternatif penyetaraan kesejahteraan guru yang belum menerima THR. Plt Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Abu Rokhmad menjelaskan, penyaluran insentif guru PAI non-ASN dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama disalurkan pada Januari&ndash;Juni 2024. Tahap kedua diberikan pada Juli&ndash;Desember 2024. &rsquo;&rsquo;Saat ini kita cairkan untuk enam bulan pertama,&rsquo;&rsquo; katanya. (idr/syn/mia/wan/han/c7/ttg)

Kabar baik juga datang dari Kemenag. Anggaran Rp 66 miliar untuk insentif guru pendidikan agama Islam (PAI) non-ASN mulai dicairkan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#guru pai

Berita Terkini