<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/07/20240507165957_IMG_9433JPG-3641344399.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali resmi di tahan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/5/2024)." width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali resmi di tahan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/5/2024).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (AMA) alias Gus Muhdlor, dalam kasus dugaan korupsi pemotongan dan penerimaan uang pegawai di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, Jawa Timur. Penyidik KPK menjerat Gus Muhdlor dengan sangkaan dugaan pemerasan Pasal 12 huruf f UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan, Gus Muhdlor akan menjalani penahanan untuk 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK. Penahanan ini dilakukan, setelah penyidik KPK memeriksa Gus Muhdlor sebagai tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan tersangka AMA selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 7-26 Mei 2024 di Rutan Cabang KPK," kata Johanis Tanak dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Johanis menjelaskan, Gus Muhdlor diduga mengatur penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Gus Muhdlor merupakan tersangka ketiga dalam kasus ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, KPK telah menetapkan dua tersangka, yakni Kasubbag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati dan Kepala BPPD Sidoarjo, Ari Suryono.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menduga Ari Suryono memerintahkan Siska Wati untuk menghitung dan memotong dana insentif yang diterima pegawai BPPD. Sepanjang 2023, Siska Wati mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar Rp 2,7 miliar. Uang itu kemudian dipergunakan untuk kebutuhan pribadi Ari Suryono dan Gus Muhdlor.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014627158/usai-65-jam-diperiksa-bupati-sidoarjo-gus-muhdlor-akhirnya-ditahan-kpk">Usai 6,5 Jam Diperiksa, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Akhirnya Ditahan KPK</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait proses penerimaan uang oleh AMA, penyerahannya dilakukan langsung SW (Siska Wati) sebagaimana perintah AS (Ari Suryono) dalam bentuk uang tunai di antaranya diserahkan ke sopir AMA.</div> <div dir="auto">Setiap kali selesai penyerahan uang, SW selalu melaporkannya pada AS," ucap Johanis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menjerat ketiga tersangka itu dengan sangkaan pasal pemerasan, yakni Pasal 12 huruf f UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun dan denda Rp 1 miliar.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muhdlor Ali disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan tersangka AMA selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 7-26 Mei 2024 di Rutan

Peras ASN Sidoarjo, Gus Muhdlor Ali Terancam Hukuman Maksimal 20 Tahun Penjara

<div dir="auto">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/07/Gus-Mudhlor-ditahan-1773539089.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (rompi orange) resmi di tahan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/5/2024)." width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (rompi orange) resmi di tahan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/5/2024).</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini setelah Gus Muhdlor mengenakan rompi oranye dan menjalani pemeriksaan selama 6,5 jam sejak pukul 09.20 WIB sampai 16.25 WIB.</p> <div dir="auto">Pantauan JawaPos.com di lokasi, Gus Muhdlor keluar ruang penyidikan KPK dengan tangan diborgol. Mantan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berjalan menuruni tangga gedung merah putih KPK, menuju ruang konferensi pers.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gus Muhdlor pun terlihat menunduk saat berjalan menuju ruang konferensi pers. Ia masih mengenakan masker hitam yang dipakainya sejak datang memenuhi panggilan pemeriksaan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penahanan ini dilakukan, setelah Gus Muhdlor mangkir dua kali panggilan pemeriksaan, pada&nbsp;Jumat (3/5) dan Jumat (19/4). Kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri menyampaikan, penahanan Gus Muhdlor menyusul dua tersangka lainnya yang telah lebih dulu ditahan KPK, yakni&nbsp;Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono dan&nbsp;Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo Siska Wati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penahanan ini menyusul dua tersangka lainnya yang lebih dulu menjalani proses penahanan," kata Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014197855/kepala-bppd-sidoarjo-dicecar-penyidik-kpk-soal-pemberian-uang-insentif-gus-mudhlor-bantah-tak-terima">Kepala BPPD Sidoarjo Dicecar Penyidik KPK Soal Pemberian Uang Insentif, Gus Mudhlor Bantah Tak Terima </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penahanan dan penatapan tersangka terhadap Gus Muhdlor, Ari Suryono dan Siskawati setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di&nbsp;Kabupaten Sidoarjo, pada Kamis (25/1). Dalam OTT itu, KPK hanya menetapkan Siskawati&nbsp;tersangka kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang kepada ASN BPPD Sidoarjo.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Besaran potongan yang diterima senilai 10 sampai dengan 30 persen, sesuai dengan besaran insentif yang diterima. KPK menduga, selama 2023 penerimaan dana insentif itu berjumlah Rp 2,7 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-</div> <div dir="auto">Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Gus Muhdlor pun terlihat menunduk saat berjalan menuju ruang konferensi pers. Ia masih mengenakan masker hitam yang dipakainya sejak datang

Usai 6,5 Jam Diperiksa, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Akhirnya Ditahan KPK

<p>&nbsp;</p> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/16/Screenshot_20240416-132906-3105697553.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (16/2)./" width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (16/2)./</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor memenuhi panggilan pemeriksaan, yang diagendakan pada Selasa (7/5) besok. KPK meminta Gus Muhdlor untuk kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan besok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami berharap Bupati Sidoarjo koperatif dan berdasarkan informasi yang kami terima, besok (7/5) bertempat di gedung merah putih KPK, Bupati Sidoarjo konfimasi akan hadir," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (6/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Ali, Gus Muhdlor mempunyai kesempatan untuk melakukan pembelaan saat proses pemeriksaan besok. Panggilan pemeriksaan besok, merupakan penjadwalan ulang setelah Gus Muhdlor tidak memenuhi panggilan penyidik, pada Jumat (3/5) dan Jumat (19/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami beri kesempatan bagi yang bersangkutan untuk menjelaskan perkaranya langsung dihadapan tim penyidik," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali mengingatkan, meski Gus Muhdlor tengah mengajukan upaya praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tidak menghentikan proses penyidikan yang tengah berjalan. Sebab, praperadilan hanya menguji administrasi formil dari proses penyidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK bidang penindakan ini pun mengancam melakukan upaya jemput paksa, apabila Gus Muhdlor tidak mengindahkan panggilan pemeriksaan penyidik. Hal itu sebagaimana diatur dalam KUHAP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagaimana ketentuan KUHAP, apabila pihak tersangka yang dipanggil secara patut dalam proses penyidikan tidak hadir dan tanpa alasan yang jelas, maka memang dapat dilakukan upaya paksa berupa penjemputan untuk dihadapkan ke depan penyidik," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad&nbsp;Muhdlor&nbsp;Ali alias&nbsp;Gus&nbsp;Muhdlor&nbsp;sebagai tersangka kasus&nbsp;baru kasus dugaan korupsi pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo. Penetapan tersangka ini setelah KPK melakukan gelar perkara untuk mempertanggung jawabkan perbuatan rasuah itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jeratan hukum terhadap&nbsp;Gus&nbsp;Muhdlor&nbsp;setelah sebelumnya KPK&nbsp;menjerat dua pihak sebagai tersangka, yakni Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono dan&nbsp;Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo Siska Wati.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK juga telah mencegah&nbsp;Gus&nbsp;Muhdlor&nbsp;ke luar negeri. Pencegahan ini dilakukan, agar&nbsp;Gus&nbsp;Muhdlor&nbsp;dapat kooperatif memenuhi panggilan penyidik KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

KPK mengimbau Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor memenuhi panggilan pemeriksaan, yang diagendakan pada Selasa (7/5).

Ancam Jemput Paksa, KPK Imbau Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Hadiri Pemeriksaan Besok

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/17/2_muh-4221617405.jpg" alt="HORMATI PROSES HUKUM: Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menyapa sejumlah jurnalis di rumah dinas setelah halalbihalal dengan ASN di Pendopo Delta Wibawa, Kabupaten Sidoarjo, Selasa (16/4)." width="100%">
<figcaption>HORMATI PROSES HUKUM: Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menyapa sejumlah jurnalis di rumah dinas setelah halalbihalal dengan ASN di Pendopo Delta Wibawa, Kabupaten Sidoarjo, Selasa (16/4).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Jumat (3/5). Kuasa hukum Gus Muhdlor, Moch Arifin menyatakan, kliennya tidak bisa hadir pemeriksaan KPK, karena masih menunggu hasil putusan gugatan praperadilan yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan hormat kami mohon pemeriksaan kepada klien kami dapatnya ditunda sampai dengan proses permohonan Praperadilan nomor 49/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," kata Arifin dalam surat keterangan yang dikirimkan ke KPK, Jumat (3/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Arifin menjelaskan, gugatan peradilan yang diajukan oleh Muhdlor untuk menggunakan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Ia pun memastikan, kliennya tidak akan melarikan diri dari kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pajak ASN itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selama proses praperadilan kami menjamin klien kami tidak akan melarikan diri," tegas Arifin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Arifin berjanji, Ahmad Muhdlor bakal hadir memenuhi panggilan pemeriksaan, setelah hadirnya putusan praperadilan PN Jaksel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami siap untuk menghadirkan klien kami di hadapan penyidik (KPK) setelah putusan praperadilan," tegas Arifin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terpisah, Kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri mengaku&nbsp;menerima surat ketidakhadiran dari Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor. Sebab,&nbsp;Gus Muhdlor sedianya menjalani pemeriksaan, pada hari ini terkait kasus dugaan korupsi pemotongan uang insentif ASN di lingkungan pemerintah daerah Sidoarjo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Penyidik KPK telah menyampaikan surat panggilannya sejak 26 April 2024 lalu. Namun hari ini (3 Mei) kami menerima surat konfirmasi dari kuasa hukumnya bahwa Ahmad Mudhlor tidak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut, tanpa disertai alasan ketidakhadirannya," ujar Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali menegaskan, pihaknya tidak bisa menerima konfirmasi ketidakhadiran yang tidak disertai alasan. Pemanggilan hari ini merupakan panggilan pemeriksaan ulang, pada Jumat (19/4) lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyidik KPK tentu tidak bisa menerima konfirmasi ketidakhadiran yang tidak disertai dengan alasan tersebut," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali mengutarakan, seharusnya pemeriksaan oleh penyidik KPK bisa menjadi kesempatan bagi terperiksa, untuk menjelaskan informasi dan keterangan yang diketahuinya, bukan justru melakukan penghindaran. Ia memahami, Gus Muhdlor saat ini tengah mengajukan upaya hukum praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, setelah ditetapkan sebagai tersangka.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penting dipahami bahwa praperadilan yang diajukan sama sekali tidak menunda ataupun menghentikan semua proses penyidikannya," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014197855/kepala-bppd-sidoarjo-dicecar-penyidik-kpk-soal-pemberian-uang-insentif-gus-mudhlor-bantah-tak-terima">Kepala BPPD Sidoarjo Dicecar Penyidik KPK Soal Pemberian Uang Insentif, Gus Mudhlor Bantah Tak Terima </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK bidang penindakan ini menegaskan, jika memang menghormati proses hukum, seharusnya Gus Muhdlor hadir sesuai panggilan tim penyidik. Bahkan, kuasa hukum seharusnya bisa berperan mendukung kelancaran proses hukum di KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kuasa Hukum seharusnya juga berperan untuk mendukung kelancaran proses hukum, bukan justru memberikan saran-saran yang bertentangan dengan norma-norma hukum," cetus Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali menegaskan, KPK tak segan menjerat pihak-pihak apabila terdapat yang menghalang-halangi proses penyidikan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu kita juga memahami, kepada pihak-pihak yang diduga melakukan perintangan ataupun penghalangan proses penyidikan,&nbsp; KPK tak segan menerapkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 UU Tipikor," pungkas Ali.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Repor</div> </div> </div> </div>

Arifin berjanji, Ahmad Muhdlor bakal hadir memenuhi panggilan pemeriksaan, setelah hadirnya putusan praperadilan PN Jaksel.

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Janji Datangi KPK Setelah Praperadilannya Diputus PN Jaksel

<p><strong>&nbsp;</strong></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/16/Screenshot_20240416-132906-3105697553.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (16/2)./" width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (16/2)./</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - 15 aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diperiksa&nbsp;Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.</p> <p>"Seluruh saksi ini hadir dan dikonfirmasi, antara lain, dugaan besaran potongan uang insentif dari tiap ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo yang kemudian dikumpulkan melalui tersangka SW untuk kepentingan tersangka AS (Kepala BPPD Kabupaten Sidoarjo) dan Bupati Sidoarjo," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (30/4).<br /><br />Para saksi tersebut menjalani pemeriksaan pada hari Senin (29/4) di Polda Jawa Timur. Sebanyak 15 ASN tersebut, yakni Ayu Wiranti, Nurul Hisbiyah, Bambang Edy Subagiyo, Mochamad Ichsan, Ruslim Dono Putro, Agus Wahyuni, Akhmad Syamsul Huda, Jazilatul Munawaroh, Fakhruddin Ahmad Busuda, M. Andi Rusdiansyah, Supriyanto, Dyah Lestariningsih, Sudibyo, Sumanto, dan Harum Nuroitah.<br /><br />KPK pada tanggal 29 Januari 2024 menahan dan menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.<br /><br />KPK selanjutnya pada hari Jumat (23/2) menahan dan menetapkan status tersangka terhadap Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono (AS) dalam perkara yang sama.<br /><br />Konstruksi perkara tersebut diduga berawal saat BPPD Kabupaten Sidoarjo berhasil mencapai target pendapatan pajak pada tahun 2023.<br /><br />Atas capaian target tersebut, Bupati Sidoarjo lantas menerbitkan surat keputusan untuk pemberian insentif kepada pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo<br /><br />Atas dasar keputusan tersebut, AS lalu memerintahkan SW untuk melakukan penghitungan besaran dana insentif yang diterima para pegawai BPPD sekaligus besaran potongan dari dana insentif tersebut yang kemudian diperuntukkan untuk kebutuhan AS dan Bupati.<br /><br />Besaran potongan antara 10 persen dan 30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014573236/usai-tak-hadiri-panggilan-pemeriksaan-dengan-alasan-sakit-bupati-sidoarjo-gugat-kpk">Usai Tak Hadiri Panggilan Pemeriksaan dengan Alasan Sakit, Bupati Sidoarjo Gugat KPK</a></strong><br /><br /><br />AS juga memerintahkan kepada SW supaya teknis penyerahan uang secara tunai yang dikoordinasi oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk di tiga bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.<br /><br />Tersangka AS juga aktif melakukan koordinasi dan komunikasi mengenai distribusi pemberian potongan dana insentif kepada Bupati melalui perantaraan beberapa orang kepercayaan Bupati.<br /><br />Khusus pada tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari ASN sejumlah sekitar Rp2,7 miliar. Penyidik KPK juga masih mendalami aliran dana terkait dengan perkara dugaan korupsi tersebut.<br /><br />Penyidikan perkara tersebut terus berjalan hingga akhirnya KPK pada hari Selasa (16/4) mengumumkan telah menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemotongan insentif pegawai pada Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.<br /><br />Atas perbuatannya para tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /><br /></p>

Seluruh saksi ini hadir dan dikonfirmasi, antara lain, dugaan besaran potongan uang insentif dari tiap ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo

15 ASN Pemkab Sidoarjo Diperiksa KPK soal Korupsi Insentif Pegawai

<p>&nbsp;</p> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/16/Screenshot_20240416-132906-3105697553.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (16/2)./" width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (16/2)./</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang panggilan pemeriksaan terhadap Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor, pada Jumat (3/5) pekan depan. Panggilan ulang pemeriksaan itu dilakukan, setelah sebelumnya Gus Muhdlor beralasam sakit, pada Jumat (19/4) lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tim penyidik telah menyiapkan penjadwalan pemanggilan ulang di hari Jumat (3/5) bertempat di gedung merah putih KPK," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (25/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK bidang penindakan itu menyatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan langsung kondisi Gus Muhdlor di RSUD Sidoarjo Barat. Berdasarkan informasi yang didapat KPK, Gus Muhdlor harus menjalani rawat jalan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Diperoleh info lanjutan bahwa kondisi yang bersangkutan sudah dapat dilakukan tindakan rawat jalan," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, KPK mengingatkan Gus Muhdlor untuk kooperatif menjalani proses hukum di KPK. Menurut Ali, jika terdapat pihak-pihak yang menghalangi, KPK tak segan menjeratnya dengan pasal 21 UU Tipikor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK tentu ingatkan lagi agar yang bersangkutan kooperatif hadir dan KPK tetap tegas jika ditemukan adanya pihak-pihak yang sengaja menghalangi maupun merintangi proses penyidikan perkara ini maka dapat diterapkan pasal 21 UU Tipikor," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor menyatakan tidak bisa menghadiri panggilan KPK, pada Jumat (19/4). Sedianya, Gus Muhdlor akan diminta keterangan terkait kasus dugaan korupsi&nbsp;pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kuasa hukum Gus Muhdlor, Mustofa Abidin&nbsp;memastikan bahwa Gus Muhdlor sangat menghormati panggilan KPK. Namun, kondisi Gus Muhdlor sedang sakit sehingga tidak bisa berangkat ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya sampaikan informasi bahwa kami semua sangat menghormati panggilan oleh KPK terhadap klien kami. Namun hari ini memang Bupati Sidoarjo tidak dapat hadir memenuhi panggilan pemeriksaan oleh KPK tersebut karena sakit,&rdquo; ujar Mustofa kepada wartawan, Jumat (19/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Mustofa, kondisi Gus Muhdlor&nbsp;</div> <div dir="auto">yang kurang sehat membuat&nbsp;</div> <div dir="auto">tidak memungkinkan untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan tim penyidik.&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Mustofa mengaku telah mengirimkan surat ke KPK untuk meminta penjadwalan ulang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dan tadi pagi kami sudah menyampaikan surat permohonan penundaan pemeriksaan kepada KPK,&rdquo; pungkas Mustofa.</div> <p>&nbsp;</p>

KPK mengingatkan Gus Muhdlor untuk kooperatif menjalani proses hukum di KPK. Jika terdapat pihak-pihak yang menghalangi, maka bisa dijerat

KPK Panggil Ulang Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Jumat Pekan Depan

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/16/Screenshot_20240416-132906-3105697553.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (16/2)./" width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (16/2)./</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Ahmad Muhdlor atau yang akrab disapa Gus Muhdlor mengajukan gugatan pra peradilan, terkait status penetapan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini dilakukan Gus Mudhlor, usai dirinya memilih tak memenuhi panggilan pemeriksaan tim lembaga antirasuah.<br /><br />"Iya betul (mengajukan permohonan praperadilan) dengan registrasi nomor perkara 49/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL," kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel)&nbsp;Djuyamto dikutip dari Antara, Rabu (24/4).<br /><br />Ia mengatakan bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh Gus Muhdlor tersebut terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh KPK.<br /><br />Atas pengajuan gugatan tersebut, pihak pengadilan pun akan melakukan persidangan pertama akan pada hari Senin (6/5) dengan agenda pembacaan permohonan. Persidangan dijadwalkan berlangsung dari jam 09.00 WIB di ruang sidang 03.<br /><br />"Praperadilan ini dipimpin oleh Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Radityo Baskoro," katanya.<br /><br /><br /><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014197855/kepala-bppd-sidoarjo-dicecar-penyidik-kpk-soal-pemberian-uang-insentif-gus-mudhlor-bantah-tak-terima">Kepala BPPD Sidoarjo Dicecar Penyidik KPK Soal Pemberian Uang Insentif, Gus Mudhlor Bantah Tak Terima </a></strong><br /><br />Sebelumnya, kuasa hukum Bupati Sidoarjo, Mustofa Abidin menyatakan akan mengajukan gugatan praperadilan soal penetapan kliennya sebagai tersangka oleh KPK dalam perkara pemotongan insentif pegawai di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.<br /><br />"Ada beberapa hal lain yang akan ditempuh melalui upaya hukum, termasuk praperadilan nantinya," ujar Mustofa.<br /><br />Gus Muhdlor mengaku menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan setelah penetapan dirinya sebagai tersangka oleh penyidik KPK.<br /><br />"Secara umum kami menghormati segala keputusan yang dikeluarkan oleh KPK," katanya di Sidoarjo, Selasa (16/4).,<br /><br />KPK mempersilakan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mengajukan gugatan praperadilan terkait penetapan tersangka terhadap dirinya oleh KPK.<br /><br />"Masalah beliau mau mengajukan praperadilan atau tidak, itu hak beliau yang dijamin oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam KUHAP," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak.</p>

"Iya betul (mengajukan permohonan praperadilan) dengan registrasi nomor perkara 49/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL," kata Humas PN Jaksel

Usai Tak Hadiri Panggilan Pemeriksaan dengan Alasan Sakit, Bupati Sidoarjo Gugat KPK

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/16/Screenshot_20240416-132906-3105697553.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (16/2)./" width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (16/2)./</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor menyatakan tidak bisa menghadiri panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Jumat (19/4). Sedianya, Gus Muhdlor akan diminta keterangan terkait kasus dugaan korupsi&nbsp;pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kuasa hukum Gus Muhdlor, Mustofa Abidin&nbsp;memastikan bahwa Gus Muhdlor sangat menghormati panggilan KPK. Namun, kondisi Gus Muhdlor sedang sakit sehingga tidak bisa berangkat ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya sampaikan informasi bahwa kami semua sangat menghormati panggilan oleh KPK terhadap klien kami. Namun hari ini memang Bupati Sidoarjo tidak dapat hadir memenuhi panggilan pemeriksaan oleh KPK tersebut karena sakit,&rdquo; kata Mustofa kepada wartawan, Jumat (19/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Mustofa, kondisi Gus Muhdlor&nbsp;</div> <div dir="auto">yang kurang sehat membuat&nbsp;</div> <div dir="auto">tidak memungkinkan untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan tim penyidik.&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Mustofa mengaku telah mengirimkan surat ke KPK untuk meminta penjadwalan ulang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dan tadi pagi kami sudah menyampaikan surat permohonan penundaan pemeriksaan kepada KPK,&rdquo; tegas Mustofa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor, pada Jumat (19/4). Gus Muhdlor akan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini (19/4) bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan salah satu pihak terkait dalam perkara ini, atas nama Ahmad Muhdlor Ali (Bupati Sidoarjo periode 2021-sekarang)," ucap kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri, Jumat (19/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Panggilan pemeriksaan ini, merupakan yang pertama setelah orang nomor satu di Kabupaten Sidoarjo itu ditetapkan sebagai tersangka. KPK pun langsung mencegah Gus Muhdlor untuk tidak bepergian ke luar negeri setelah menyandang status tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014555050/kpk-panggil-bupati-sidoarjo-gus-muhdlor-ali-terkait-kasus-dugaan-korupsi-pemotongan-insentif-asn">KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Ali Terkait Kasus Dugaan Korupsi Pemotongan Insentif ASN</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Ali menjelaskan, pencegahan itu dilakukan terhitung untuk enam bulan ke depan. Hal ini setelah KPK mengirimkan surat pencekalan ke luar negeri terhadap Gus Muhdlor kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk itu diperlukan adanya pengajuan cegah pada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI untuk enam bulan pertama agar yang bersangkutan tetap berada di wilayah Indonesia," pungkas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Reporter:&nbsp;</div> </div>

Saya sampaikan informasi bahwa kami semua sangat menghormati panggilan oleh KPK terhadap klien kami.

Beralasan Sakit, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Minta KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan

<div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1796734337992284854" data-legacy-message-id="18ef485c63c6dab6"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":1av" class="ii gt"> <div id=":1aw" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/16/Screenshot_2024-02-16-14-23-21-987_comgoogleandroidgm-edit-1061793094.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (16/2)" width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (16/2)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor, pada Jumat (19/4). Gus Muhdlor akan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini (19/4) bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan salah satu pihak terkait dalam perkara ini, atas nama Ahmad Muhdlor Ali (Bupati Sidoarjo periode 2021-sekarang)," kata kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (19/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Ali Fikri belum menjelaskan secara rinci apa yang akan didalami terhadap Gus Muhdlor. Panggilan pemeriksaan ini, merupakan yang pertama setelah orang nomor satu di Kabupaten Sidoarjo itu ditetapkan sebagai tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejauh ini, Gus Muhdlor belum memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Gus Muhdlor berencana mengajukan upaya hukum praperadilan sebagaimana diutarakan kuasa hukumnya, Mustofa Abidin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Selaku warga negara yang baik beliau (Muhdlor Ali) menghormati keputusan KPK. Kami juga beberapa pekan sebelumnya telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dan saat ini tengah mempersiapkan upaya hukum," ucap Mustofa, Selasa (16/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mustofa menjelaskan, upaya hukum yang bakal dilakukan termasuk praperadilan dan beberapa petunjuk lain, termasuk akan mempersoalkan barang bukti senilai Rp 69 juta yang dianggap kecil jika melibatkan kepala daerah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada saat OTT barang bukti yang diungkapkan KPK terbilang sangat kecil jika perkara ini ditangani oleh KPK dan ada beberapa hal lain yang akan ditempuh melalui upaya hukum, termasuk praperadilan nantinya," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mustofa enggan berpikir bahwa penetapan terdangka Gus Muhdlor bermuatan politis. Ia menyatakan, masih melakukan komunikasi dengan tim hukum lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang jelas OTT itu terjadi sebelum digelarnya pemilu, masalah itu bermuatan politis atau tidak kami belum berani memutuskan," ujar Muatofa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014555037/abu-vulkanik-gunung-ruang-ganggu-penerbangan-bandara-sam-ratulangi-masih-ditutup">Abu Vulkanik Gunung Ruang Ganggu Penerbangan, Bandara Sam Ratulangi Masih Ditutup</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor memastikan, dirinya sangat menghormati dan akan mengikuti segala keputusan yang dikeluarkan KPK. Terkait upaya hukum praperadilan, ia menyerahkan sepenuhnya kepada tim kuasa hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang jelas proses ini kami hormati karena ini negara hukum banyak jalan yang akan ditempuh kami mohon doanya," pungkas Gus Muhdlor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Hari ini (19/4) bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan salah satu pihak terkait

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Ali Terkait Kasus Dugaan Korupsi Pemotongan Insentif ASN

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/16/Screenshot_20240416-132906-3105697553.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (16/2)./" width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (16/2)./</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mempermasalahkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor yang akan mengajukan upaya hukum praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan&nbsp;korupsi pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo. KPK memastikan, siap menghadapi gugatan praperadilan Gus Muhdlor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami hargai upaya permohonan praperadilan tersangka dimaksud. Kami siap hadapi," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (17/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai kontrol atas kerja penyelesaian perkara oleh penyidik KPK maka hal tersebut dapat diajukan sebagai hak tersangka," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali menegaskan, upaya hukum praperadilan merupakan pengujian persidangan hanya persoalan syarat formil administrasi penyidikan saja. Sehingga sudah tentu bukan substansi perkara. Ia menekankan, substansi perkara akan diuji di pengadilan Tipikor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK bidang penindakan itu menegaskan, praperadilan juga tidak menghentikan proses penyelesaian penyidikan. KPK juga akan memeriksa Gus Muhdlor, pada Jumat (19/4) mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sesuai informasi yang diperoleh, telah dijadwalkan pemanggilan terhadap yang bersangkutan untuk hadir di gedung KPK pada Jumat, 19 April 2024," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Ali mengingatkan Gus Muhdlor untuk kooperatif menjalani proses hukum di KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami ingatkan tersangka kooperatif hadir sesuai jadwal tersebut, agar ada kesempatan langsung menjelaskan duduk persoalan perkara dimaksud dengan jelas dihadapan penyidik KPK," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor menyatakan, akan menempuh upaya hukum praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu disampaikan kuasa hukum Gus Muhdlor, Mustofa Abidin merespons jeratan hukum terhadap kliennya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait hal tersebut selaku warga negara yang baik beliau (Muhdlor Ali) menghormati keputusan KPK. Kami juga beberapa pekan sebelumnya telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dan saat ini tengah mempersiapkan upaya hukum," ucap Mustofa kepada wartawan, Selasa (16/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mustofa mengutarakan, upaya hukum yang bakal dilakukan termasuk praperadilan dan beberapa petunjuk lain, termasuk akan mempersoalkan barang bukti senilai Rp 69 juta yang dianggap kecil jika melibatkan kepala daerah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014545084/kpk-cegah-bupati-sidoarjo-gus-muhdlor-ke-luar-negeri-usai-menyandang-status-tersangka">KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri Usai Menyandang Status Tersangka</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada saat OTT barang bukti yang diungkapkan KPK terbilang sangat kecil jika perkara ini ditangani oleh KPK dan ada beberapa hal lain yang akan ditempuh melalui upaya hukum, termasuk praperadilan nantinya," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mustofa enggan berpikir bahwa penetapan terdangka Gus Muhdlor bermuatan politis. Ia menyatakan, masih melakukan komunikasi dengan tim hukum lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang jelas OTT itu terjadi sebelum digelarnya pemilu, masalah itu bermuatan politis atau tidak kami belum berani memutuskan," pungkas Mustofa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Kami hargai upaya permohonan praperadilan tersangka dimaksud. Kami siap hadapi," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gus mudhlor

Berita Terkini