<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/10/IMG_9758-1-1883597474.jpg" alt="Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan rencana kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Australia untuk bertemu PM Australia Anthony Albanese, Senin (10/11/2025). (ANTARA/Nabil Ihsan)" width="100%">
<figcaption>Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan rencana kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Australia untuk bertemu PM Australia Anthony Albanese, Senin (10/11/2025). (ANTARA/Nabil Ihsan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan awal tahun 2026 menjadi cermin rapuhnya tatanan dunia global. Kepentingan nasional yang sempit kian mendominasi, sementara hukum internasional yang selama ini menjadi fondasi stabilitas justru kerap disalahgunakan. &ldquo;Mengawali tahun 2026 kita diingatkan kembali betapa rapuhnya tatanan dunia saat ini. Kepentingan nasional yang sempit mengalahkan keamanan bersama. Hukum internasional yang selama ini menjadi pagar stabilitas dunia sering disalahgunakan melalui pendekatan yang bersifat ala carte,&rdquo; ujar Sugiono saat menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026, pada Rabu (14/1). Menurut dia, ketika aturan yang telah disepakati bersama dilanggar tanpa konsekuensi yang tegas, dampaknya tidak hanya pada satu aturan semata. Lebih jauh, yang runtuh adalah kepercayaan terhadap sistem hukum internasional dan tatanan dunia itu sendiri. &ldquo;Ketika aturan yang disepakati bersama dilanggar tanpa konsekuensi, maka yang runtuh bukan hanya satu aturan, melainkan kepercayaan terhadap aturan dan seluruh tatanan itu sendiri,&rdquo; tegasnya. Sugiono menilai, pada saat yang sama, tata kelola global yang dibentuk untuk mengelola berbagai krisis dunia juga semakin tertinggal dibandingkan realitas yang berkembang cepat. Kondisi tersebut diperparah dengan sikap sejumlah negara kunci yang justru menarik diri dari tanggung jawab dalam menjaga tata kelola global. Akibatnya, sejarah kembali berulang. Banyak negara kini bergerak dalam survival mode masing-masing demi mengamankan kepentingannya sendiri. Sugiono mengingatkan, gejala serupa pernah terjadi di masa lalu. &ldquo;Terakhir kali dunia mengalami gejala-gejala ini, Liga Bangsa-Bangsa mengalami collapse yang kemudian berujung pada pecahnya Perang Dunia Kedua,&rdquo; jelasnya. Ia membeberkan, dunia saat ini bergerak menuju kompetisi yang semakin tajam dan fragmentasi yang lebih dalam. Kondisi tersebut ditandai oleh interdependensi ekonomi yang kompleks, serta peran signifikan aktor non-negara dalam dinamika global. Sugiono menyebut tatanan global kini bergerak ke arah multiplex world order, di mana berbagai panggung kepentingan, aktor dominan, dan aturan main berjalan secara bersamaan. Kerja sama antarnegara pun semakin bersifat transaksional. &ldquo;Saat ini kita hidup di ruang abu-abu yang berbahaya, di mana batas antara perdamaian dan perang tidak tegas, dan tanpa celah untuk salah membaca situasi,&rdquo; bebernya. Menghadapi realitas tersebut, Sugiono menegaskan bahwa pilihan Indonesia menjadi semakin jelas. Ketahanan nasional yang kuat serta kapasitas untuk menentukan arah kebijakan sendiri menjadi kunci utama bertahan di tengah ketidakpastian global. &ldquo;Ini adalah realitas yang kita hadapi bersama, dan bagi Indonesia, survival adalah soal memiliki ketahanan nasional yang kuat, disertai kapasitas untuk menentukan arah kita sendiri,&rdquo; pungkasnya.

MenluSugiono ungkap awal 2026 jadi cermin rapuhnya tatanan dunia. Hukum internasional disalahgunakan, dan global semakin tidak pasti.

Menlu Sugiono: Awal 2026 Dunia Kian Rapuh, Hukum Internasional Disalahgunakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/24/1000346079-832127034.png" alt="Ilustrasi paspor diplomatik (Dok. tmtak.co.id)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi paspor diplomatik (Dok. tmtak.co.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Paspor diplomatik adalah dokumen perjalanan khusus yang diberikan kepada individu yang menjalankan tugas diplomatik resmi atas nama negara.&nbsp; Berbeda dengan paspor biasa, paspor ini memberikan berbagai keistimewaan, termasuk akses bebas visa ke banyak negara, perlindungan hukum internasional, dan kemudahan dalam proses imigrasi. Di banyak negara, termasuk Indonesia, paspor diplomatik menjadi simbol status dan tanggung jawab tinggi dalam hubungan antarnegara. Penerima paspor diplomatik umumnya adalah pejabat tinggi negara yang terlibat langsung dalam urusan luar negeri. Di antaranya adalah presiden dan wakil presiden, menteri luar negeri, duta besar, konsul jenderal, serta pejabat kementerian yang ditugaskan secara resmi ke luar negeri untuk urusan diplomatik.&nbsp; <div dir="auto">Dalam beberapa kasus, anggota parlemen, pejabat militer, atau staf khusus yang mendampingi misi diplomatik juga bisa memperoleh paspor ini, tergantung pada kebijakan dan persetujuan dari kementerian luar negeri masing-masing negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut laporan dari Daily Mail dan Indeks Mobilitas Global, paspor diplomatik memiliki tingkat akses yang jauh lebih tinggi dibandingkan paspor biasa. Misalnya, pemegang paspor diplomatik Amerika Serikat dapat memasuki lebih dari 180 negara tanpa visa, sementara paspor diplomatik dari negara-negara seperti Singapura dan Jepang bahkan lebih unggul dalam hal akses global. Hal ini menunjukkan betapa strategisnya peran paspor diplomatik dalam memperlancar hubungan internasional dan negosiasi lintas batas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun keistimewaan ini juga datang dengan tanggung jawab yang besar. Pemegang paspor diplomatik diharapkan dapat menjaga etika, integritas, dan kepatuhan terhadap hukum internasional.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyalahgunaan paspor diplomatik, seperti untuk kepentingan pribadi atau menghindari hukum lokal, dapat berujung pada pencabutan hak istimewa dan sanksi diplomatik. Beberapa negara bahkan telah memperketat regulasi pemberian paspor diplomatik untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara global, paspor diplomatik menjadi alat penting dalam menjaga stabilitas hubungan antarnegara. Ia bukan sekadar dokumen perjalanan, melainkan representasi resmi dari negara asal pemegangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam era geopolitik yang semakin kompleks, keberadaan paspor diplomatik menjadi semakin relevan, terutama dalam misi perdamaian, negosiasi perdagangan, dan kerja sama multilateral.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan demikian, hanya mereka yang benar-benar menjalankan tugas kenegaraan yang berhak dan layak menerima paspor ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016311626/paspor-desain-merah-putih-batal-diterbitkan-pada-17-agustus-2025-alasan-efisiensi-anggaran">Paspor Desain Merah Putih Batal Diterbitkan pada 17 Agustus 2025, Alasan Efisiensi Anggaran</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Paspor diplomatik adalah dokumen perjalanan khusus untuk pejabat negara yang bertugas di luar negeri. Ini berbeda dengan paspor biasa.

Apa Itu Paspor Diplomatik dan Siapa Saja yang Berhak Mendapatkannya? Ini Penjelasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/30/unnamed-2025-05-30T133705049-362078158.png" alt="Pemukiman Israel di desa Bruqin, West Bank. (Nasser Nasser/AP)" width="100%">
<figcaption>Pemukiman Israel di desa Bruqin, West Bank. (Nasser Nasser/AP)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Israel telah mengumumkan rencana pembangunan 22 permukiman baru di wilayah West Bank atau Tepi Barat. Kebijakan ini juga mencakup melegalisasi sejumlah pos pemukiman yang sebelumnya dibangun tanpa izin resmi. Dikutip JawaPos dari laman The Guardian, keputusan ini disahkan dalam pemungutan suara rahasia oleh kabinet keamanan dan diajukan oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, serta Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang juga merupakan penduduk permukiman ilegal Kedumim. Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Israel untuk memperkuat kedudukannya di West Bank, wilayah yang Israel duduki sejak "six-day war" pada tahun 1967. Israel secara sistematis telah menyatakan sebagian wilayah tersebut merupakan "tanah negara" yang pada akhirnya menghalangi warga Palestina untuk secara sah memiliki atau mengklaim lahan tersebut. Menurut Katz, pembangunan permukiman baru ini bertujuan untuk memperkuat klaim historis Israel atas wilayah yang mereka sebut sebagai Yudea dan Samaria. Ia menyebut kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk mencegah berdirinya negara Palestina yang akan membahayakan Israel. Permukiman tersebut akan dibangun di sekitar Rute 443 yang merupakan jalur strategis untuk menghubungkan Yerusalem dan Tel Aviv. Jalur ini dianggap penting untuk keamanan dan mobilitas Israel kedepannya. Sebelumnya, pemerintah Israel juga pernah membuat kebijakan untuk memperbesar wilayah pemukimannya. Juli tahunlalu, Israel menyetujui penyitaan lahan seluas 12,7 kilometer persegi di Lembah Yordan. Penyitaan lahan ini merupakan yang terbesar dalam lebih dari 30 tahun terakhir. Langkah-langkah ini mengundang kekhawatiran luas komunitas internasional, mengingat pemukiman Israel di Tepi Barat dianggap ilegal menurut hukum internasional. Banyak pihak melihat kebijakan ini sebagai ancaman serius terhadap prospek solusi&nbsp;dua negara dan perdamaian jangka panjang di kawasan tersebut. (*)

Pemerintah Israel mengumumkan rencana pembangunan 22 permukiman baru di wilayah West Bank, sekaligus melegalkan pos-pos pemukiman ilegal.

Langgar Hukum Internasional, Israel Umumkan Rencana Pembangunan 22 Permukiman Baru di West Bank

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/15/95_jokowi_ajak-menlu-2802916583.jpg" alt="FORUM PUNCAK: Presiden Joko Widodo (kanan) berjabat tangan dengan Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dalam pertemuan para Menlu ASEAN bersama mitra di Hotel Shagri-La, Jakarta, kemarin (14/7)." width="100%">
<figcaption>FORUM PUNCAK: Presiden Joko Widodo (kanan) berjabat tangan dengan Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dalam pertemuan para Menlu ASEAN bersama mitra di Hotel Shagri-La, Jakarta, kemarin (14/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan para menteri luar negeri (Menlu) ASEAN dan mitra kemarin (14/7). Dalam kesempatan itu, presiden mendorong komitmen ASEAN untuk terus memperkuat persatuan dan soliditas serta memperkukuh sentralitas dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Jokowi menyebut ASEAN tidak boleh menjadi ajang persaingan dan proksi negara mana pun. Selain itu, harus menghormati hukum internasional secara konsisten. &rsquo;&rsquo;Untuk itu, kerja sama dan dukungan nyata dari para mitra dan tamu ASEAN sangat kami harapkan,&rsquo;&rsquo; ungkapnya di Hotel Shangri-La, Jakarta. Mantan gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa ASEAN memiliki potensi yang besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kawasan dan dunia. Alasannya, ASEAN memiliki penduduk usia produktif dan kekayaan alam yang melimpah. Negara-negara ASEAN, kata Jokowi, membutuhkan pengertian, kearifan, dan dukungan dari negara-negara maju dan negara-negara sahabat. &rsquo;&rsquo;Untuk meninggalkan pendekatan zero sum dan mengambil pendekatan saling menguntungkan,&rsquo;&rsquo; tutur Jokowi. Di sela pertemuan itu, Menlu Retno Marsudi menggelar pertemuan trilateral dengan Menlu Norwegia dan sekretaris jenderal ASEAN. Pertemuan itu membahas kerja sama ekonomi, transisi energi, isu bantuan kemanusiaan Myanmar, dan pemajuan agenda terkait women, peace and security (WPS). (lyn/c6/bay)

Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan para menteri luar negeri (Menlu) ASEAN dan mitra kemarin (14/7).

Pertemuan Menteri Luar Negeri se-ASEAN, Jokowi Ajak Kerja Sama Saling Pengertian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/11/sekjen2-462597926.jpg" alt="Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres&nbsp;pada Rabu (10/5) waktu setempat meminta kekerasan yang kian memanas dan menghilangkan nyawa warga sipil di Jalur Gaza, termasuk anak-anak dan perempuan agar segera dihentikan.&nbsp; Guterres&nbsp;menyebut korban jiwa pada kalangan sipil sebagai hal yang tak bisa ditoleransi. &rdquo;Dalam&nbsp;keprihatinan yang mendalam, Guterres mengikuti perkembangan terkini di Jalur Gaza, eskalasinya dan risiko jatuh korban jiwa yang lebih besar lagi,&rdquo; kata wakil juru bicara PBB Farhan Haq seperti dilansir dari Antara. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, paling sedikit 21 warga Palestina tewas dan 64 orang lainnya terluka akibat serangkaian serangan udara Israel di Jalur Gaza. &rdquo;Israel wajib mematuhi kewajiban mereka yang tercantum dalam hukum kemanusiaan internasional, termasuk harus menggunakan kekuatan secara proporsional dan mengambil segala langkah pencegahan yang perlu guna menyelamatkan warga sipil dan objek sipil ketika melancarkan operasi militer,&rdquo; ujar Haq. &rdquo;Sekjen PBB juga mengutuk peluncuran secara acak roket dari Gaza ke Israel, yang melanggar hukum kemanusiaan internasional dan sekaligus membahayakan warga sipil baik dari pihak Palestina maupun Israel,&rdquo; tambah dia. Guterres mendesak semua pihak agar sedapat mungkin menahan diri dan berusaha keras untuk segera menghentikan permusuhan. Militer Israel mengatakan serangan udara itu adalah&nbsp;bagian dari Operasi Shield&nbsp;and&nbsp;Arrow&nbsp;yang dilancarkannya. Operasi itu adalah aksi balasan terhadap tembakan roket&nbsp;dari Jalur Gaza&nbsp;menyusul kematian seorang warga Palestina yang melancarkan mogok makan di sebuah penjara di Israel pekan lalu.

Sekjen PBB Antonio Guterres kutuk serangan Israel yang melanggar hukum kemanusiaan internasional dan sekaligus membahayakan warga sipil

PBB Kutuk Serangan yang Tewaskan Warga Sipil di Gaza

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/indonesia-ramah-terhadap-hukum-internasional_m_.jpg" alt="Dalam pertemuan dengan para mahasiswa tersebut, Kemlu mengusung tema Indonesia dan Hukum Internasional. Menurutnya, Indonesia adalah negara yang ramah terhadap hukum internasional" width="100%">
<figcaption>Dalam pertemuan dengan para mahasiswa tersebut, Kemlu mengusung tema Indonesia dan Hukum Internasional. Menurutnya, Indonesia adalah negara yang ramah terhadap hukum internasional</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Angkatan Laut Iran merilis sebuah video yang menunjukan aksi dari sekelompok tentara Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) terjun di atas kapal tanker minyak Advantage Sweet tujuan Houston di Teluk Oman. Tentara IRGC itu terlihat merebut kendali kapal tanker.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Naval Forces Central Command (NAVCENT) Amerika Serikat membenarkan kapal tanker yang hendak menuju Houston dari Kuwait telah direbut paksa di perairan internasional di Teluk Oman. Kapal tanker minyak Advantage Sweet berbendera Marshall Island direbut pasukan Iran pada Kamis (27/4).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01570012/pernah-ambil-biaya-pelunasan-ini-kewajiban-jamaah-lunas-tunda-2020-2022">Pernah Ambil Biaya Pelunasan, Ini Kewajiban Jamaah Lunas Tunda 2020-2022</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Besar Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC) Kapten Marcellus Hakeng Jayawibawa mengatakan, tindakan penahanan Kapal Niaga ini harus dilihat dari berbagai sudut. Karena ada hukum internasional yang mengatur syarat penahanan kapal niaga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menurut hukum internasional, suatu negara hanya boleh melakukan penahanan kapal di perairan internasional jika kapal tersebut diduga melanggar hukum internasional atau peraturan yang diakui secara internasional," ujar Hakeng kepada wartawan, Senin (1/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/01570049/komentar-thomas-tuchel-usai-bayern-muenchen-berhasil-menggeser-borussia-dortmund">Komentar Thomas Tuchel usai Bayern Muenchen Berhasil Menggeser Borussia Dortmund</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, jika kapal niaga tersebut tidak melanggar hukum internasional atau peraturan yang diakui secara internasional, maka tindakan penahanan oleh aparat keamanan Iran dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, tindakan penahanan yang dilakukan dengan senjata lengkap dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak proporsional dan melanggar hak asasi manusia. Terutama jika tidak ada ancaman yang jelas dan nyata terhadap keselamatan dan keamanan aparat keamanan negara tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01570043/menparekraf-tingkatkan-daya-saing-pelaku-umkm-di-solo-lewat-digitalisasi">Menparekraf Tingkatkan Daya Saing Pelaku UMKM di Solo Lewat Digitalisasi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oleh karena itu, sebelum melakukan tindakan penahanan kapal niaga di perairan internasional, negara harus memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan memperhatikan hukum internasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Hakeng, dasar hukum yang mengatur tentang tindakan penahanan kapal oleh aparat keamanan suatu negara di perairan internasional adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS). UNCLOS adalah perjanjian multilateral yang mengatur hak dan kewajiban negara-negara dalam penggunaan laut dan pengelolaan sumber daya laut di seluruh dunia, termasuk perairan internasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/01570041/fakta-unik-madura-united-tunjuk-mauricio-souza-sebagai-pelatih-baru-musim-depan">Fakta Unik Madura United Tunjuk Mauricio Souza Sebagai Pelatih Baru Musim Depan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut UNCLOS, negara memiliki yurisdiksi terbatas di perairan internasional, yaitu untuk melakukan tindakan pencegahan dan penangkapan kapal yang melanggar hukum internasional atau peraturan yang diakui secara internasional. Tindakan ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang diatur dalam UNCLOS, seperti prinsip kebebasan navigasi di laut lepas dan hak untuk berlayar di laut teritorial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketentuan-ketentuan UNCLOS dan prinsip-prinsip hukum internasional lainnya ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan penahanan kapal di perairan internasional dilakukan dengan memperhatikan kepentingan seluruh negara dan masyarakat internasional serta hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi," tegas Hakeng.</div>

Angkatan Laut Iran merilis sebuah video yang menunjukan aksi dari sekelompok tentara Korps Garda Revolusi Islam  terjun di atas kapal tanker

Tentaranya Rebut Kapal Tanker, Iran Dianggap Langgar Hukum Internasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Bendera-Ukraina-Reuters.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Setelah berperang dengan Rusia hampir enam bulan, Ukraina baru bisa menyerang balik.  Dosen Hukum Internasional Universitas Airlangga Radityo Dharmaputra mengatakan, baru-baru ini Ukraina memukul mundur pasukan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin tidak bisa memobilisasi warga sipil untuk berperang.  ”Putin sampai detik ini tidak mau memobilisasi massa dalam jumlah banyak. Tidak mau mengakui kalau ini perang,” ujar Radityo Dharmaputra, pengamat politik Eropa Timur, Senin (19/9).  Masyarakat Rusia menurut dia, sampai saat ini hanya mengetahui bahwa yang terjadi di Ukraina adalah operasi spesial dan bukan perang. Sehingga Putin hanya bisa mengerahkan kekuatan militer.  ”Rusia kesulitan menambah jumlah personel dan peralatan militer. Rusia tidak membayangkan Ukraina bertahan seberani dan sekuat sekarang,” tutur Radityo Dharmaputra, dosen Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unair itu.  Putin, lanjut dia, sedang dilema di antara dua pilihan. Yakni mundur menarik pasukan atau maju dan menambah konflik.  ”Kalau mundur, dia harus mengakui operasi spesialnya gagal. Cengkeraman politik domestik (Putin) berkurang,” papar Radityo.  Di sisi lain, jika Putin memutuskan untuk maju, dia harus mengatakan bahwa ini adalah perang. Dengan demikian, dia melangkahi keinginan masyarakat Rusia yang tidak mendukung langkah itu.  ”Itu akan menjadi isu yang sangat berbeda. Dukungan masyarakatnya belum tentu ada,” ujar Radityo Dharmaputra, alumnus University of Glasgow itu.  Radityo menambahkan, Rusia tidak memiliki opsi untuk mundur. ”Sejak awal ketika memutuskan untuk perang, opsinya adalah menang,” ucap Radityo Dharmaputra.  Setelah enam bulan berperang, Rusia juga dinilai tidak mendapatkan keuntungan signifikan. Sebaliknya, Rusia mendapatkan sanksi dari berbagai negara karena perilakunya.  Di sisi lain, menurut dia, Ukraina cukup diuntungkan dengan keputusan Rusia untuk berperang. Serangan Rusia justru menjadi momentum menyatukan masyarakat Ukraina. Selain itu, popularitas Zelensky sebagai presiden Ukraina juga naik dengan adanya perang tersebut.  ”Sebelum perang, dia (Zelensky) tidak sepopuler itu. Karena perang itu pula, niat Ukraina untuk merapat dengan Uni Eropa dan NATO menguat. Sulit membayangkan Ukraina akan kembali menjadi Ukraina yang dulu,” tutur Radityo Dharmaputra.

Enam Bulan Rusia Serang Ukraina, Pengamat Sebut Putin Mulai Tersudut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/protes.jpg" alt="Nelayan Filipina melihat kapal Penjaga Pantai Tiongkok berpatroli di Beting Scarborough. Erik De Castro/ Reuters/Antara" width="100%">
<figcaption>Nelayan Filipina melihat kapal Penjaga Pantai Tiongkok berpatroli di Beting Scarborough. Erik De Castro/ Reuters/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan mendukung Filipina dalam mendesak agar Tiongkok mengakhiri tindakan provokatifnya dan menghormati hukum internasional di Laut China Selatan.  Filipina pekan lalu mengajukan protes diplomatik baru terhadap kegiatan maritim Tiongkok di dalam zona ekonomi eksklusif 200 mil (321 km) Manila. Filipina menuduh Tiongkok melakukan penangkapan ikan secara ilegal sementara kapal badan penjaga pantai Tiongkok membayangi kapal Filipina yang sedang mengangkut pasokan.  Tuduhan itu menambah lebih dari 300 pengaduan yang diajukan terhadap kegiatan Beijing di Laut China Selatan.  Deplu AS menyatakan Amerika Serikat ikut prihatin dengan Filipina.  ”Tindakan-tindakan ini adalah bagian dari kecenderungan provokasi yang lebih luas Tiongkok terhadap para pengklaim Laut China Selatan dan negara-negara lain yang beroperasi secara sah di kawasan itu,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price dalam sebuah pernyataan seperti dilansir dari Antara.  Sementara itu, Tiongkok meluncurkan kapal induk ketiganya yang diberi nama Fujian di Shanghai, Jumat (17/6). Kapal induk baru itu pertama kali diluncurkan ke laut tepat pukul 11.00 waktu setempat (10.00 WIB).  Dengan bobot lebih dari 80.000 ton, kapal induk terbaru milik Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA) itu dilengkapi dengan pelontar elektromagnetik dan perangkat penangkapan musuh. Kapal yang sepenuhnya dikembangkan di Tiongkok itu memiliki dek pendaratan pesawat yang lurus, berbeda dengan Liaoning, kapal induk pertama yang ujung deknya melengkung.  Penamaan kapal induk ketiga PLA dengan Fujian yang merupakan nama provinsi di pesisir timur Tiongkok yang menghadap ke Taiwan itu menimbulkan spekulasi dari para warganet. Mereka mengaitkan nama tersebut dengan situasi terkini di Selat Taiwan.  Dua kapal induk Tiongkok yang berdinas lebih dulu juga diberi nama provinsi. Seperti Liaoning di pesisir timur laut dan Shandong di pesisir timur.  Anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok (CPC) merangkap Wakil Ketua Komisi Militer Pusat Xu Qiliang hadir dalam peresmian tersebut. Setelah diluncurkan, kapal tersebut langsung menjalani uji tambat dan uji layar.

Amerika Serikat Dukung Filipina di Laut China Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Ahmed-Al-Dawoody-Alfian-Rizal.jpg" alt="Ahmed Al Dawoody. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ahmed Al Dawoody. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konflik bersenjata di negara-negara muslim Timur Tengah seakan tak pernah selesai. Kambing hitamnya adalah hukum syariat yang dianggap tak manusiawi. Berikut perbincangan Ahmed Al Dawoody dengan wartawan Jawa Pos M. Salsabyl Ad'n di Surabaya, Rabu (4/9).  ---  Seberapa penting hukum Islam untuk menyelesaikan konflik bersenjata?  Di dunia ini, dasar hukum yang paling terkenal adalah civil law dari Prancis dan common law dari Inggris. Tak banyak yang menggunakan hukum Islam. Padahal, 70 persen dari negara yang sedang mengalami konflik senjata adalah negara muslim.  Seharusnya negara muslim tidak pernah mengalami konflik bersenjata yang melibatkan warga sipil. Kenapa yang terjadi sebaliknya?  Hukum Islam itu datang dari berbagai sumber dan kurun waktu. Karena itu, aturan Islam tentang konflik bersenjata terlihat saling bertentangan. Namun, semua itu sudah melalui reformasi yang selaras dengan HHI (hukum humaniter internasional). Memang, tak semua detail HHI sejalan dengan hukum perang Islam. Tapi, nilai untuk mencegah korban sipil jelas sejalan dengan hukum Islam.  Dalam hukum humaniter Islam, ada beberapa larangan yang harus ditaati semua umat Islam. Misalnya, melukai atau menewaskan warga sipil dan nonkombatan, menggunakan senjata pemusnah masal, menyerang secara membabi buta, merusak properti seperti rumah atau tanaman, melakukan mutilasi, dan memperlakukan tawanan perang secara tak manusiawi.  Semua itu seharusnya ditaati. Namun, beberapa kubu sepertinya bisa mencuci otak pengikutnya bahwa membunuh warga sipil itu halal. Bahwa melibatkan anak dan perempuan dalam perang adalah sesuatu hal yang wajar. Padahal, itu dilarang dalam agama.  Menurut Anda, pihak mana yang harus lebih dididik soal hukum humaniter Islam? Negara Barat atau para militan ekstremis?  Sebelumnya, saya ingin menegaskan bahwa peran ICRC (Komite Internasional Palang Merah) adalah menjaga mandat HHI. Kami tidak terlibat dalam upaya menciptakan perdamaian dalam konflik. Tugas kami menjaga konflik bersenjata agar tidak melibatkan warga sipil dan meringankan beban mereka. Karena itu, kami harus menjaga netralitas.  Kalau saya masih menjadi akademisi di Universitas Al Azhar, mungkin saya bisa berpendapat. Tapi, sebagai penasihat hukum ICRC, saya tak bisa. Yang bisa saya jelaskan, umat Islam bukanlah sekelompok barbar yang tak memedulikan kemanusiaan. Semua manusia dari berbagai negara, etnis, atau agama pasti punya kemanusiaan. Semua orang tahu bahwa peperangan tak seharusnya ikut membunuh perempuan, anak, atau warga sipil lainnya.  Mengatakan bahwa HHI milik Barat itu sama rasisnya dengan mengatakan umat Islam tak tahu kemanusiaan. Kami berusaha untuk mengajarkan itu kepada seluruh dunia.  Tantangan seperti apa yang Anda hadapi dan petugas ICRC lainnya untuk menerapkan HHI itu?  Oktober tahun lalu kami mengumpulkan pakar hukum humaniter dan hukum Islam untuk mencatat apa saja tantangan yang kami hadapi. Ada lima isu yang memang harus ditangani. Salah satunya, tata laku perseteruan, perlindungan jaminan kesehatan, penahanan, perlindungan anak, dan manajemen jenazah.  Banyak korban perang yang belum mendapat pemakaman yang layak. Terkadang, kami sulit mengidentifikasi jenazah yang sudah termutilasi, sedangkan pihak keluarga minta supaya korban segera dimakamkan. Banyak juga kubu dalam peperangan yang tidak menghormati tradisi dan agama korban saat mengubur. Itu termasuk salah satu tantangan terbesar kami.  Jadi, apa yang bisa dilakukan untuk menanggulangi tantangan tersebut?  Satu saja, kepatuhan. Semua negara yang telah menandatangani Konvensi Jenewa harus menghormati semua aturan tersebut. Karena penegakan HHI sangat terbatas. Hanya beberapa pasal yang ditangani Mahkamah Pidana Internasional.  Mungkin untuk konflik internasional, ICRC punya beberapa wewenang. Tapi, kalau konflik dalam negeri, kami hanya bisa mencoba merayu pihak-pihak yang terlibat. Kalau semua orang taat dengan HHI, ICRC tidak perlu terlalu ikut campur. Percaya tak percaya, mimpi ICRC adalah mengurangi karyawan. Itu berarti, konflik di dunia ini semakin berkurang.  *Ahmed Al Dawoody, Penasihat Hukum Islam Komite Internasional Palang Merah

Hukum Islam Tak Pernah Salahi Hukum Internasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/indonesia-ramah-terhadap-hukum-internasional_m_.jpg" alt="Dalam pertemuan dengan para mahasiswa tersebut, Kemlu mengusung tema Indonesia dan Hukum Internasional. Menurutnya, Indonesia adalah negara yang ramah terhadap hukum internasional" width="100%">
<figcaption>Dalam pertemuan dengan para mahasiswa tersebut, Kemlu mengusung tema Indonesia dan Hukum Internasional. Menurutnya, Indonesia adalah negara yang ramah terhadap hukum internasional</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Luar Negeri RI melakukan kegiatan Diplomacy Festival atau DiploFest pada 18-19 Desember di beberapa Universitas di Bandung. Salah satunya di Universitas Kristen Maranatha dengan narasumber Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Damos Dumoli Agusman. Dalam pertemuan dengan para mahasiswa tersebut, Kemlu mengusung tema Indonesia dan Hukum Internasional. Menurutnya, Indonesia adalah negara yang ramah terhadap hukum internasional. "Indonesia menggunakan hukum internasional untuk perjuangannya dan kepentingan nasional," ujar Damos. DiploFest merupakan kegiatan yang digagas Kementerian Luar Negeri sebagai bentuk pengejawantahan visi Nawacita Presiden Joko Widodo melalui Diplomasi Membumi untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk rakyat serta langsung bisa dirasakan. Melalui Diplofest, Kementerian Luar Negeri secara khusus berupaya mengenalkan tugas-tugas diplomat Indonesia di berbagai negara dan organisasi internasional kepada kalangan muda sebagai generasi penerus pelaku diplomasi di masa depan. &ldquo;Melalui acara ini diharapkan masyarakat, terutama generasi muda, sebagai aset diplomasi bangsa dapat mengetahui upaya-upaya yang sudah dilakukan Kemlu dalam turut serta melindungi, menyejahterakan, dan mencerdaskan bangsa, serta berpartisipasi aktif menjaga perdamaian dunia,&rdquo; tutur Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Cecep Herawan.

Indonesia Ramah terhadap Hukum Internasional

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hukum internasional

Berita Terkini