<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Nabila-Mohamad-RK.jpg" alt="JAROT DAN NABILA. Warga Malaysia, Nabila Mohamad, bersalaman dengan Bupati Sintang, Jarot Winarno, di Pendopo Bupati, Selasa (20/8). Saiful Fuat-RK" width="100%">
<figcaption>JAROT DAN NABILA. Warga Malaysia, Nabila Mohamad, bersalaman dengan Bupati Sintang, Jarot Winarno, di Pendopo Bupati, Selasa (20/8). Saiful Fuat-RK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - NKRI harga mati! Tak hanya anak bangsa, ternyata Nabila Mohamad, warga Malaysia, tak dapat menahan titik air matanya jatuh ke pipi. Haru sangat dia menyaksikan bendera raksasa 180×40 meter berkibar di Bukit Kelam, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar). Dan dia pun menyanyikan lagu kebangsaan RI, Sabtu (17/8).  Pada Selasa (20/8), Bupati Jarot Winarno, Dandim 1205/Sintang Letkol Inf Rahmat Basuki, Staf Alhi Bupati Arbudin, menyambut kunjungan 48 orang pendaki yang berhasil membentangkan Merah Putih raksasa di Bukit Kelam. Mereka diterima di Pendopo Bupati Sintang.  Bupati Jarot mengapresiasi para pendaki dengan mengatakan, pembentangan bendara raksasa di Bukit Kelam merupakan kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Sintang.  "Namun, keberhasilan itu jangan buat kita semua berpuas diri. Ada masukan dari masyarakat Sintang bahkan dari luar juga, bendera yang dibentangkan itu kelihatan kecil dari kejauhan, meskipun ukurannya 180 x 40 meter," tuturnya, dikutip dari Rakyat Kalbar (Jawa Pos Group), Jumat (23/8).  Jarot tentu tak kecil hati. Ia meminta tahun depan Merah Putih yang dibentangkan lebih besar lagi dari sekarang. Tapi, Bupati mengingatkan masalah ukuran bendera.  Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, bahwa bendera merah putih itu berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua-pertiga) dari panjangnya.  Sementara, yang dibentangkan di Bukit Kelam berukuran 180×40 meter. Sehingga, tidak sesuai dengan perbandingan sebagai bendera.  "Nanti kedepannya, kita pasang dengan ukuran lebih besar dan tentunya harus sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya," ujarnya semangat.  Selain itu, Jarot meminta untuk ke depannya persiapan harus lebih matang lagi, agar saat sirine dibunyikan, bendera langsung terbentang secara keseluruhan. "Nanti tu jauh-jauh hari para pendaki harus sudah berada di atas memasang bendera itu. Biar begitu sirine dinyalakan, benderapun terbentang seluruhnya. Maksimal waktu paling lama setengah jam. Memang bukan pekerjaan mudah. Saya paham membentangkan merah putih raksasa sangat sulit di atas sana," katanya.  Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sintang, Jarot mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pendaki. Ini kali pertama dan langkah awal memberikan kebanggaan luar biasa bagi Kabupaten Sintang. "Insya Allah ke depannya akan lebih baik lagi, inilah yang kami sebut dari Kelam untuk Indonesia," pungkasnya.  Dari 48 pendaki pembentangan merah putih raksasa di Bukit Kelam, ada seorang perempuan asing. Dia adalah Nabila Mohamed, 28 tahun, asal Pulau Pinang (Utara Malaysia).  Nabila merasa, hal ini memberikan kesan tersendiri baginya. Dirinya bisa ikut serta dalam rombongan 48 pendaki.  Berbeda bangsa dan warga negara, Nabila mengetahui akan ada pembentangan bendera raksasa di Bukit Kelam dari posting-an Instagram temannya di Bandung, Jawa Barat, yang juga salah seorang pendaki. Dia pun kontan ingin ikut.  "Spontan saya langsung tertarik ikut. Sebelumnya saya tidak tahu tentang Bukit Kelam. Teman saya di Bandung itu namenye Deden, saye kirim message via IG. Setelah dijawab saya langsung beli tiket dari Kuala Lumpur ke Pontianak," jelas guru sekolah itu dengan logat Melayu yang kental.  Nabila baru kali pertama mengibarkan bendera di tebing batu. Bahkan bukan bendera kebangsaannya pula. Dia sangat tertarik, lantaran Bukit Kelam merupakan batu monolit terbesar di dunia.  "Sebelumnya saya pernah ikut mengibarkan bendara, tapi bukan di gunung atau bukit seperti di Kelam ini. Lokasinya di satu pulau Malaysia bagian selatan," ungkapnya.  Nabila mengakui perasaanya amat terharu saat Merah Putih tersebut berhasil dibentangkan, walapun itu bendera Indonesia. Bahkan, dirinya juga menangis saat lagu kebangsaan Indonesia dinyanyikan. Karena, momen tersebut mengingatkan dirinya akan perjuangan tokoh kemerdekaan Indonesia dan Malaysia.  "Meskipun bendera Indonesia yang dikibarkan, tapi saye nampak itu macam bendera Malaysia," ucap Nabila.  Dia merasa menyatu dengan tim pendaki. Keberhasilan tim pendaki membentangkan merah putih di puncak Tebing Kelam, itu gambaran perjuangan para pejuang kala merebut kemerdekaan dulu. Kata Nabila, betapa sakit dan pedihnya perjuangan kala itu, mendapatkan kemerdekaan perlu perjuangan yang luar biasa.  "Seperti nyawa di ujung tanduklah. Waktu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, di tepi tebing, rasanye tak bise dibayangkan. Teringat perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan sangat berat," pungkasnya.

Warga Negara Malaysia itu Menangis saat Indonesia Raya Dinyanyikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Ahmad-Zainul-Hamdi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>DI balik kemeriahan Peringatan Ke-74 Kemerdekaan RI, rasa kita sebagai bangsa saat ini sedang terluka. Luka yang kita rasakan itu adalah karena kedukaan yang dirasakan saudara-saudara kita Papua. Bermula dari isu patahnya tiang bendera di depan asrama mahasiswa Papua di Surabaya yang terletak di Jl Kalasan (selanjutnya disebut ’’Peristiwa Kalasan’’). Seperti api yang membakar ranting kering, isu ini merembet menjadi masalah serius karena dibumbui dengan olokan ’’monyet’’ yang berbau rasis. Seketika, sentimen ke-Papua-an meledak menjadi protes rakyat. Protes masyarakat Papua membuat Kota Manokwari mencekam. Kantor DPRD terbakar. Aktivitas ekonomi nyaris lumpuh.  Tak ada kerusuhan sosial yang tidak memedihkan. Tapi, ini lebih dari sekadar kerusuhan. Ini menyangkut isu Papua. Selama puluhan tahun, Papua telah menjadi isu yang sangat sensitif, baik di dalam maupun luar negeri. Kesejahteraan penduduknya yang tidak sebanding dengan kekayaan alamnya membuat rakyat Papua selama ini merasa tidak lebih dari jajahan Indonesia. Dipadu dengan berbagai narasi sejarah yang mempertanyakan keabsahan penggabungan Papua menjadi bagian wilayah NKRI, gerakan separatisme dan tuntutan merdeka seakan tak pernah sepi di tanah Papua.  Dalam situasi seperti ini, isu pengusiran mahasiswa Papua di Malang dan olokan ’’monyet’’ di Surabaya seakan membenarkan perasaan bahwa rakyat Papua tak lebih dari ’’inlander’’ rendah di depan sang penjajah. Dalam banyak kasus, yang sering dianggap sebagai penjajah adalah orang Jawa. Perasaan yang sama pernah menghinggapi masyarakat Aceh sebelumnya. Anggapan yang tidak sepenuhnya salah jika mengingat bahwa pembangunan Indonesia bersifat Jawa-sentris.  Banyak kalangan yang melihat ’’Peristiwa Kalasan’’ di Surabaya ini sebagai bentuk rasisme manusia Jawa, khususnya arek Suroboyo, terhadap saudara sebangsanya dari Papua yang berkulit hitam. Menurut saya, penilaian ini cukup gegabah. Saya tidak mengatakan bahwa kita sebagai bangsa tidak memiliki penyakit rasisme dalam sejarah kita. Namun, sejarah rasisme di Indonesia lebih tertuju pada etnis Tionghoa daripada etnis-etnis lain yang ada di Indonesia, termasuk ke saudara-saudara kita dari Indonesia Timur yang berkulit hitam.  Setidaknya, ada dua alasan mengapa saya menganggap ’’Peristiwa Kalasan’’ sebagai bentuk rasisme orang Jawa, khususnya arek Suroboyo, terhadap orang Papua. Pertama, rasisme berbasis warna kulit hampir tidak ditemukan di Indonesia selain kepada etnis China/Tionghoa. Berbeda dengan sejarah Amerika Serikat dan Eropa yang memiliki sejarah kelam rasisme terhadap orang-orang berkulit hitam, Indonesia tidak memiliki sejarah itu.  Di Amerika Serikat (AS) dan Eropa, orang kulit hitam dianggap sebagai manusia rendah, yang proses evolusinya belum mencapai tingkat sempurna seperti manusia kulit putih. Dikaitkan dengan keyakinan terhadap teori evolusi Darwin, orang kulit hitam dianggap masih dekat ke monyet daripada manusia. Karena itu, salah satu bentuk rasisme terhadap orang berkulit hitam di Barat adalah olokan monyet. Bentuk konkret rasisme di dunia Barat dalam dunia olahraga, terutama sepak bola, adalah lemparan pisang kepada pemain kulit hitam.  Mengasosiasikan orang kulit hitam dengan monyet dan pisang bisa dikatakan sama sekali tidak ada dalam skema kesadaran kultural bangsa Indonesia. Karena itu, nyaris tidak ditemukan peristiwa rasial yang menjadikan saudara-saudara Indonesia Timur yang berkulit hitam dengan olokan monyet dan lemparan pisang. Bahkan, pengaitan kulit hitam dengan monyet dan pisang bisa dikatakan baru dikenal orang Indonesia melalui tayangan sepak bola Eropa yang banyak ditonton masyarakat Indonesia.  Ketika banyak pemain bola profesional berkulit hitam yang bermain di liga sepak bola profesional Indonesia sejak 1993, nyaris tak pernah kita temui hinaan berbau rasis terhadap mereka. Itulah mengapa kampanye ’’Kick Out Racism’’ sekalipun digelorakan FIFA di liga-liga Eropa terdengar sepi di Indonesia karena memang tidak memiliki alasan apa pun.  Kedua, di Jawa Timur memang ada gurauan yang menyangkut etnis tertentu, yaitu Dayak dan Ambon. Di masyarakat Jawa Timur, terutama di lingkungan penutur bahasa Jawa, ditemukan istilah ’’sak taek Dayak’’ yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang sangat banyak atau tak berhingga. Arti literal dari istilah ini adalah ’’sebanyak kotoran/tai orang Dayak’’.  Sekalipun demikian, penggunaan kata ’’Dayak’’ ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan suku Dayak, apalagi disadari sebagai olokan rasis yang merendahkan. Istilah ’’sak taek Dayak’’ digunakan begitu saja untuk meggambarkan jumlah tertentu yang tak terhitung saking banyaknya atau besarnya. Kurang lebih, ungkapan ’’sak taek Dayak’’ sama dengan ungkapan ’’sak haragadag’’ yang fungsi kebahasaannya sama dengan yang pertama.  Jika ada panggilan yang menggunakan warna kulit sebagai referensi, itu adalah Ambon, bukan Papua. Di Surabaya, terutama di lingkungan kelas sosial bawah, sangat biasa panggilan ’’Ambon’’ dialamatkan kepada siapa saja yang berkulit ’’hitam’’. Sering kali yang disebut ’’hitam’’ di sini adalah kulit legam, tanpa mengacu pada etnis tertentu. Panggilan ’’Ambon’’ bisa ditujukan kepada siapa saja yang berkulit legam, tak peduli sukunya apa. Karena di Surabaya banyak kita temukan orang-orang berkulit legam, banyak orang yang dipanggil ’’Ambon’’.  Sama dengan ’’sak taek Dayak’’, panggilan itu sama sekali tidak digunakan dengan sentimen rasisme. Siapa pun yang dipanggil Ambon di Surabaya tidak akan marah. Bahkan ada orang-orang Surabaya berkulit legam yang lebih dikenal di lingkungan perkawanannya dengan panggilan ’’Ambon’’ daripada namanya sendiri. Sekalipun tidak sangat tepat, panggilan ’’Ambon’’ di Surabaya kurang lebih seperti panggilan ’’cuk’’ (dari kata ’’jancuk’’) kepada teman. Tidak ada orang Surabaya yang marah ketika dipanggil ’’cuk’’ kecuali panggilan itu diniati merendahkan, atau tidak tepat konteks.  Jadi, kalau sekarang ’’Peristiwa Kalasan’’ dinilai sebagai bentuk rasisme arek Suroboyo terhadap saudara-saudaranya dari Papua, saya kira itu kurang tepat. Kelompok pengais keuntungan inilah yang perlu disorot dalam ’’Peristiwa Kalasan’’ itu. Menyorot arek Suroboyo sebagai manusia rasis tidak memiliki dasar historis dan kulturalnya. Isu separatisme di Papua tidak bisa dilepaskan dari peristiwa ini. Separatisme dimainkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mengambil keuntungan dengan menjadikan arek Suroboyo sebagai bumpernya.  Yang mendapat keuntungan dari peristiwa ini adalah kelompok yang selama ini banyak dipertanyakan nasionalismenya karena aspirasi-aspirasi politiknya mendelegitimasi konstitusi dan sepak terjangnya sering melanggar undang-undang. Dengan memojoknya para mahasiswa Papua sebagai penentang NKRI, kelompok ini berharap mendapatkan pengakuan sebagai nasionalis sejati.  Kelompok lain yang menangguk keuntungan dari peristiwa ini adalah nasionalis-chauvinistik yang selama ini berusaha membuktikan dirinya paling memperjuangkan Indonesia. Kelompok yang kedua ini biasanya selalu mendengungkan adanya ancaman terhadap keutuhan negara, baik ancaman itu nyata maupun imajiner. Jika upaya mereka berhasil, bujet ’’perjuangan’’ akan tetap mengalir lancar ke kantongnya. (*)  *) Dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (FUF) UIN Sunan Ampel Surabaya

Dayak, Ambon, dan Arek Suroboyo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/biyanto.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>GEBYAR perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-74 Kemerdekaan RI begitu terasa di sudut-sudut kota hingga pelosok desa. Jika diamati secara saksama, perayaan HUT RI sejatinya bisa menjadi media yang efektif untuk menyemai nilai-nilai multikulturalisme. Warga bangsa lintas agama, budaya, dan etnis bergairah untuk menyambut perayaan tujuh belasan atau Agustusan. Mereka bertemu, saling bertegur sapa, dan bercanda ria meski sejatinya berbeda latar belakang sosial.  Perayaan Agustusan benar-benar menjadi semacam kuali peleburan berbagai kelompok (melting pot). Masyarakat yang heterogen terasa menjadi semakin homogen. Perbedaan antarwarga masyarakat melebur dalam berbagai bentuk kemeriahan perayaan Agustusan. Realitas ini menunjukkan bahwa Agustusan begitu bermakna untuk membumikan nilai-nilai multikulturalisme.  Multikulturalisme merupakan paham yang mengajarkan pentingnya pengakuan terhadap pluralitas budaya sehingga menumbuhkan kesiapan untuk hidup dalam kemajemukan. Meminjam istilah Abdul Mukti Ali (1989), setiap pribadi harus setuju dalam perbedaan (agree in disagreement). Apalagi realitas menunjukkan bahwa kemajemukan merupakan sebuah keniscayaan. Dalam pandang agama, kemajemukan juga dikatakan bagian dari rencana Tuhan (sunnatullah). Karena itulah, kemajemukan harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi sumber konflik sosial.  Pada konteks itulah, Will Kymlicka dalam Multicultural Citizenship (1995) menegaskan bahwa multikulturalisme meniscayakan kelompok mayoritas mengakomodasi perbedaan kelompok minoritas sehingga kekhasan mereka tetap terjaga. Multikulturalisme juga menjadi tantangan semua negara, termasuk negeri tercinta. Apalagi insiden intoleransi berlatar belakang perbedaan agama dan paham keagamaan masih terus terjadi di berbagai daerah.  Penting disadari bahwa salah satu penyebab terjadinya insiden intoleransi adalah tidak adanya kesiapan warga untuk hidup berdampingan dalam suasana yang beragam. Karena itu, perayaan Agustusan penting menjadi spirit untuk mengajak warga bangsa memahami multikulturalisme. Menurut Haryatmoko (2007), ada tiga alasan yang menjadikan multikulturalisme sangat penting.  Pertama, adanya fenomena penindasan atau penafian atas dasar etnis, budaya, agama, dan paham keagamaan. Dikotomi antara kita (ingroup, minna) dan mereka (outgroup, minhum) terus dilembagakan untuk menjauhkan kelompok minoritas dari kekuasaan. Pelembagaan diskriminasi ini dapat diamati di wilayah publik seperti pekerjaan, pendidikan, jabatan politik, dan hubungan sosial lainnya.  Kedua, istilah minoritas secara sistematis digunakan untuk memarginalkan kelompok tertentu dengan memberi label ”tidak terlalu penting” dalam berhubungan dengan kelompok mayoritas. Padahal, sebutan mayoritas dan minoritas hanya soal tempat. Di suatu daerah suatu kelompok disebut mayoritas. Sementara di daerah lain, kelompok ini dilabeli minoritas. Karena itu, kelompok mayoritas harus berempati pada minoritas.  Ketiga, kaum urban dan migran sering kali menjadi pihak yang dipinggirkan oleh kelompok mayoritas. Situasi ini terjadi sepanjang era otonomi daerah. Apalagi dalam banyak kasus, otonomi daerah sering disalahartikan dengan pemihakan terhadap warga pribumi (lokal). Akhirnya, terjadi diskriminasi terhadap warga pendatang. Dampaknya, rekrutmen pejabat publik tidak lagi didasarkan pada kompetensi dan rekam jejak, melainkan asal daerah, golongan, afiliasi politik, serta tim sukses.  Sebagai upaya untuk membumikan nilai-nilai multikulturalisme, penting dikemukakan pemikiran filsuf Prancis Emmanuel Levinas (1906–1995). Dalam teori tentang penampakan wajah (The face of the other), Levinas mengatakan bahwa penampakan wajah bukan bagian dari aku, bukan pula diukur dari tolok ukurku. Wajah yang lain memang berbeda dari aku. Namun, hubungan aku dengan yang lain tidak boleh melahirkan kekerasan. Kehadiran yang lain justru menumbuhkan kultur positif dalam kehidupan.  Melalui teori penampakan wajah, akan tergambar wajah yang lain. Penampakan wajah yang lain akan memungkinkan orang saling bertegur sapa serta mengundang simpati, empati, dan kekaguman. Penampakan wajah tidak pernah membiarkan orang lepas dari tanggung jawab. Setiap orang akan dihadapkan pada penampakan wajah yang mengusik sehingga harus bersikap. Wajah yang lain itu akan mengkristal dalam kesadaran seseorang. Teori Levinas jelas mengajarkan bahwa perjumpaan dengan wajah yang lain merupakan bentuk hubungan yang ditandai rasa empati dan nir-kepentingan.  Jika pandangan Levinas dibumikan, kehidupan umat akan terasa indah. Antarindividu atau kelompok tidak mudah menghakimi, apalagi menyakiti, hanya karena perbedaan agama, budaya, dan etnik. Selalu akan tergambar dalam diri sendiri wajah orang lain. Senantiasa muncul kesadaran bahwa menyakiti orang lain sama dengan menyakiti diri sendiri. Bukankah semua agama juga mengajarkan pemeluknya mencintai orang lain laksana mencintai diri sendiri?  Kini tugas pemerintah dan masyarakat adalah menciptakan sebanyak mungkin media untuk perjumpaan-perjumpaan informal antarwarga, seperti halnya perayaan Agustusan. Kegiatan dialog antariman, pergelaran seni lintas budaya, permainan olahraga, bakti sosial, dan aneka hiburan lintas etnis bisa menjadi media yang efektif untuk membumikan nilai-nilai multikulturalisme. (*)  *) Dosen filsafat Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel, wakil sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur

Agustusan dan Multikulturalisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/aris-setiawan.jpg" alt="ARIS SETIAWAN" width="100%">
<figcaption>ARIS SETIAWAN</figcaption>
</figure>HAMPIR saban tahun masyarakat menyaksikan ”parade” baju adat yang digunakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.  Sehari sebelum upacara tujuh belasan, saat berpidato di sidang bersama DPD dan DPR RI, Jokowi memakai pakaian adat Sasak. Sementara itu, tepat saat upacara Hari Ulang Tahun Ke-74 Republik Indonesia (17-8-2019), Jokowi tampil dengan mengenakan baju adat Bali. Hampir semua tamu undangan yang datang juga berlomba-lomba memakai baju adat dari berbagai daerah di Indonesia.  Pakaian adat menjadi simbol tentang keragaman Indonesia, terdiri atas berbagai suku dan etnis. Dominasi jas dan songkok hitam yang selama ini sering dijumpai pada upacara-upacara kenegaraan, hari itu tak tampak. Kita melekatkan gagasan dan wacana lewat sandang. Apa yang kita pakai akan merepresentasikan dari mana kita berasal, bagaimana karakter dan kultur yang dibangun. Karena berbusana adat berarti mencoba menunjukkan eksistensi diri dan sekaligus penguatan tentang identitas kebangsaan negeri ini.  Tak Sekadar Kain  Baju bukan semata rajutan benang yang menutupi tubuh. Baju menjadi benda eksistensial. Baju menunjukkan harga diri. Karena itu, penilaian akan seseorang sering dilakukan lewat seperangkat baju yang dikenakannya. Baju kemudian menjadi pengisahan tentang kaya dan miskin, kota dan desa, serta kuno dan kini.  Masyarakat Indonesia menempatkan sandang pada urutan pertama, diikuti pangan dan papan. Hal itu berarti bahwa baju adalah pemuliaan tentang kebijaksanaan hidup, menempatkan manusia sebagai ”manusia”, membedakan diri dengan makhluk lain. Tradisi kemudian memberikan penekanan tentang makna sandang atas nama baju adat.  Baju adat melekatkan dirinya dengan simbol-simbol dan nilai-nilai yang hakiki. Persoalan warna, bahan, dan jahitan bukanlah peristiwa yang sepele, tapi cenderung kompleks dan rigid. Kekompleksan dan kerigidan itu adalah hasil akumulatif dari perenungan dan pengembaraan makna yang panjang.  Karena itu, berbaju adat menumbuhkan kebanggan dan kecintaan. Kita dipersatukan lewat baju adat yang kita pakai. Sekat-sekat dan batas antara kaya-miskin serta tinggi-rendah, oposisi-koalisi, menjadi hilang. Dengan berbaju adat, semua setara dan seimbang. Tidak ada kalah-menang, superior-inferior, besar-kecil.  Hal itu sekaligus mendekonstruksi pandangan kaum kapitalis yang menempatkan baju sebagai pemujaan akan modernitas. Baju-pakaian atas nama zaman selalu berubah, dari bentuk dan gaya. Masyarakat mengikuti agar tidak dikata ketinggalan zaman, katrok, udik, dan ndeso.  Namun, sejatinya semua kembali pada persoalan hitung-hitungan untung rugi yang kapitalistik. Model, gaya, dan bentuk sengaja dilahirkan demi pamrih kapital. Wacana dan stereotipe dibangun lewat baju. Kita kemudian memberikan dikotomi antara yang pantas dan tak pantas untuk dipakai.  Di balik ingar bingar baju-baju baru, kita seringkali melupakan baju adat sebagai sebuah pewarisan tradisi. Bahkan, tak jarang baju adat berhadapan dengan berbagai penilaian yang cenderung merendahkan, berkonotasi negatif, kuno, terbelakang. Memakainya memunculkan rasa minder dan malu. Sama dengan musik tradisi, memainkannya melahirkan cibiran dan sindiran.  Karena itu, memakai baju adat dalam berbagai seremonial dan upacara kenegaraan (terutama hari kemerdekaan beberapa tahun belakangan) adalah sebuah harapan baru bagi nasib hidup baju-baju adat di negeri ini agar tak melulu dianggap berpamit mati. Setidaknya, berbaju adat memberikan teladan berharga bagi generasi (milenial) negeri ini. Berbaju adat dapat memberikan penyegaran dalam kemonotonan berbusana saban hari.  Selama ini nasib hidup baju adat semata hanya menjadi gugusan wacana dan ide bagi para desainer, agar rancangannya dianggap eksentrik karena berbasis tradisi. Baju adat berpendar dalam wacana, tapi tak dapat tampil secara imanen alias mandiri.  Tak ada salahnya pula jika dapat dibentuk hari baju adat nasional, di mana setiap orang dengan berbagai latar suku dan etnis memakai baju adat versi mereka. Hal yang lebih penting adalah menggelorakan wacana dan pemikiran baru, bahwa berbaju adat adalah sebuah kebanggan diri.  Dalam deklarasi itu, kita melihat parade baju adat dipertontonkan. Tradisi memberikan penguatan untuk semakin menumbuhkan kecintaan bagi Indonesia. Hal tersebut juga menjadi semacam oase di kala akhir-akhir ini gejolak menentang pluralisme gencar terjadi. Paham-paham radikal yang berusaha menyeragamkan manusia Indonesia bermunculan, bahkan sering menggunakan agama sebagai kedok.  Oleh karena itu, menunjukkan kekayaan tradisi yang kita miliki menjadi detoksifikasi atas semua itu. Perayaan hari kemerdekaan adalah sarana aktualisasi untuk kembali mengingatkan tentang arti penting perbedaan.  Bukankah kebudayaan nasional dibangun dari puncak-puncak kebudayaan daerah yang berbeda itu? Berbaju adat, bermusik tradisi, berbahasa daerah, adalah sebentuk penghargaan bagi Indonesia dalam menjaga marwah keindonesiaan kita di hari ini.  Aris Setiawan, esasis, pengajar di ISI Surakarta

Baju Adat dan Keindonesiaan Kita

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Jokowi-upacara-17an-raka.jpg" alt="UPACARA: Salma El Mutafaqqiha Putri Achzaabi, perwakilan dari Provinsi Jawa Tengah, menerima bendera dari Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin (17/8). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>UPACARA: Salma El Mutafaqqiha Putri Achzaabi, perwakilan dari Provinsi Jawa Tengah, menerima bendera dari Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin (17/8). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tak ada alasan khusus mengapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih baju adat Klungkung, Bali, di upacara Hari Ulang Tahun Ke-74 Kemerdekaan Indonesia kemarin (17/8). Bukan karena di Pulau Dewata tersebut dia menang besar di pemilihan umum presiden lalu.  Sebatas berganti dari beberapa momen sebelumnya. "Dulu pernah Aceh, Sumatera Barat, pernah Kalimantan Selatan, pernah Sunda, Jawa, Betawi, kemudian Sasak, Bugis, pernah semua," ujarnya setelah memimpin upacara di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.  Bagi Jokowi, yang terpenting, konsep perayaan yang kembali menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia adalah pesan untuk merekatkan persatuan bangsa setelah pemilu.  Juga menjadi momentum untuk menggaungkan dan melaksanakan gerakan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Tahun ini tagline hari kemerdekaan adalah "SDM Unggul Indonesia Maju".  Menurut Jokowi, di era pemerintahan jilid kedua di bawah kepemimpinannya yang dimulai Oktober nanti, pembangunan SDM akan mulai digenjot. Mulai pemberian gizi cukup bagi bayi sejak dalam kandungan hingga peningkatan kualitas SDM manusia dewasa. "Pada tahapan menengah kita harus menyiapkan skill masa kini dan skill masa depan. Ini penting sekali," tuturnya.  Dalam upacara kemarin, Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana yang mengenakan pakaian adat Simalungun, Sumatera Utara. Sementara Menko Polhukam Wiranto mengenakan pakaian Jawa. Sedangkan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menko PMK Puan Maharani, dan Menseskab Pramono Anung kompak dengan pakaian Lampung.  Para tamu undangan juga demikian. Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan istrinya, Annisa Pohan, misalnya, memakai setelan pakaian adat Minang. Sedangkan wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin mengenakan baju adat Betawi.  Selain penampilan kostum, berbagai pertunjukan seni daerah juga dipertontonkan sebelum upacara dimulai. Misalnya kirab yang melibatkan banyak kesultanan Nusantara hingga tarian-tarian khas.  AHY termasuk yang mendukung gagasan pembangunan SDM yang dicanangkan pemerintah. "Saya tentu berharap generasi muda, seluruh rakyat Indonesia, semakin baik kehidupannya. Semakin berkualitas dan juga semakin unggul," ujarnya.  Dengan SDM yang berkualitas, lanjut AHY, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pemain di negeri sendiri, tapi juga berkiprah secara global. "Pemain global sebagai aktor yang penting dalam percaturan dunia," tuturnya.

Tak Ada Alasan Khusus Presiden Jokowi Memilih Busana Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Bendera-Merah-Putih-Sepanjang-74-Meter-di-Aliran-Sungai-Ciliwung-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Aktivis peduli lingkungan membentangkan bendera Merah Putih di aliran Sungai Ciliwung, Bojong Gede, Depok , Jawa Barat, Sabtu (17/8/2019). Membentangkan Bendera Merah Putih Indonesia sepanjang 74 Meter bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia" width="100%">
<figcaption>Aktivis peduli lingkungan membentangkan bendera Merah Putih di aliran Sungai Ciliwung, Bojong Gede, Depok , Jawa Barat, Sabtu (17/8/2019). Membentangkan Bendera Merah Putih Indonesia sepanjang 74 Meter bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo akan dilakukan secara menyeluruh. Mulai pemberian gizi cukup bagi bayi sejak dalam kandungan hingga peningkatan kualitas SDM manusia dewasa.  Di bidang kesehatan, misalnya, salah satu yang menjadi fokus penggunaan anggaran 2020 adalah menurunkan jumlah stunting. Sebagaimana diketahui, penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir.  Sekretaris Jenderal Kemenkes drg Oscar Primad menuturkan, sesuai dengan pidato presiden saat penyampaian pengantar pemerintah atas RUU tentang APBN 2020 beserta nota keuangannya di gedung DPR (16/8), percepatan penanganan stunting tahun depan diperluas ke 260 kabupaten/kota dari yang sebelumnya 160 kabupaten/kota pada 2019. Dalam RPJMN 2020-2024, kata dia, penekanan angka stunting ditargetkan menjadi 19 persen pada 2024.  Saat ini angka stunting masih tinggi. Menurut riset dasar kesehatan (riskesdas), angkanya mencapai 30,8 persen. "Upaya ini harus dilakukan dengan maksimal dengan intervensi gizi spesifik dan sensitif," kata dia seusai upacara Hari Kemerdekaan RI di gedung Kemenkes kemarin (17/8).  Strategi nasional dalam menurunkan stunting dilakukan dengan intervensi gizi spesifik atau langsung menyasar anak, terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Upaya yang dilakukan, antara lain, pemberian obat atau makanan untuk ibu hamil atau bayi berusia 0-23 bulan. Kemudian, intervensi gizi sensitif yang dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan seperti penyediaan air bersih atau sanitasi, pendidikan gizi, dan ketahanan pangan.  Strategi penurunan stunting itu, menurut Oscar, harus dilakukan dengan bersinergi yang melibatkan beberapa kementerian lembaga serta koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.  Peningkatan kualitas SDM juga dilakukan melalui perbaikan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Kemenkes akan melakukan pemerataan tenaga kesehatan. Program Nusantara sehat (NS) yang sudah berjalan dipertahankan. Selain itu, ada gerakan masyarakat hidup sehat (germas) yang dilakukan berbasis keluarga. "Kegiatan promotif preventif digiatkan," kata Oscar. Dalam RAPBN 2020, anggaran kesehatan mencapai Rp 132,2 triliun.  Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menegaskan, perbaikan layanan kesehatan juga dilakukan dengan pembenahan BPJS. "Dalam waktu dekat tentu saja akan kami cari solusi yang terbaik sesuai dengan defisitnya," ujar dia di istana kepresidenan Jakarta kemarin.  Beberapa opsi disiapkan. Salah satunya, menaikkan besaran iuran. Termasuk bagi peserta BPJS penerima bantuan iuran (PBI) yang dibayar APBN. Ada juga rencana untuk memanfaatkan dana kapitasi yang banyak mengendap di puskesmas. "Itu juga jadi salah satu opsi yang sudah kami pertimbangan," jelasnya.  Di luar dua opsi tersebut, politikus PDIP itu memastikan bahwa upaya pembenahan manajemen di internal BPJS akan dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan rekomendasi dari hasil audit BPKP belum lama ini. "Komitmen dari semua pihak harus dijalankan dan dilakukan sehingga gotong royong dalam masalah kesehatan ini," jelasnya. <h3>Dukungan Industri</h3> Sektor industri siap mendukung program peningkatan kualitas SDM. Pemerintah akan lebih intensif menggandeng pihak swasta dalam meningkatkan skill SDM melalui program vokasi dan link and match.  Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengungkapkan, para pelaku usaha menyatakan minat yang tinggi terkait pembangunan vokasi training and education. "Kami sudah melakukan assessment yang sangat menarik. Ini akan berjalan, terutama vokasi akan berjalan secara masif dan banyak perusahaan terlibat langsung vokasi," katanya.  Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebutkan, Kemenperin telah menyiapkan program pelatihan industri berbasis kompetensi. Misalnya, pelaksanaan diklat 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) yang akan membidik 35 ribu peserta. Selain itu, Kemenperin bakal memfa­silitasi sertifikasi bagi 20 ribu tenaga kerja industri.  Airlangga menambahkan, pihaknya akan terus memfasilitasi pembangunan politeknik atau akademi komunitas. Baik di kawasan industri maupun wilayah pusat pertumbuhan industri. Contohnya yang kini sedang dibangun adalah Politeknik Petrokimia Cilegon, Banten.  "Politeknik tersebut akan mendukung dua industri petrokimia baru di sana," kata Airlangga di kantor Kemenperin kemarin. Di antaranya, Lotte Chemical yang investasinya mendekati USD 4 miliar dan ekspansi Chandra Asri dengan nilai sekitar USD 4 miliar. "Jadi, ketika nanti mereka beroperasi, SDM kompeten sudah tersedia," sambungnya.  Airlangga menegaskan, Kemenperin bakal lebih rajin mengajak pelaku industri agar berpartisipasi dalam mendorong pendirian politeknik. Upaya itu akan didukung melalui penerapan super tax deduction, yakni pemberian insentif bagi industri yang melakukan dan terlibat dalam program pendidikan vokasi. "Insentif fiskal ini akan memberikan pengurangan penghasilan kena pajak bisa sampai 200 persen dari total biaya yang dikeluarkan perusahaan terhadap pelaksanaan program vokasinya," terangnya. <h3>Infrastruktur Jadi Penopang</h3> Selain peningkatan SDM, pemerintah masih memfokuskan pembangunan infrastruktur pada 2020. Itu terbukti dari alokasi anggaran infrastruktur yang naik. Dalam RAPBN 2020, besaran anggaran infrastruktur mencapai Rp 419,2 triliun.  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan dengan memberikan prioritas pada pembangunan SDM, mengundang investasi seluas-luasnya, reformasi birokrasi, serta menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran.  Beberapa hal akan menjadi fokus utama pembangunan infrastruktur. Di antaranya, meneruskan pembangunan infrastruktur dan menyambungkannya ke pusat-pusat produksi. "Yang namanya peningkatan konektivitas tidak hanya jalan tol dan jalan nasional. Tetapi, bendungan juga harus diteruskan sampai terkoneksi dengan jaringan irigasi persawahannya," jelas Basuki.  Infrastruktur PUPR menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Juga, akan mempercepat pembangunan SDM. Karena itu, diperlukan terobosan dalam pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas hasilnya. "Saat ini masyarakat yang menjadi objek pajak sangat berharap manfaat nyata dari pembangunan infrastruktur. Sebagai salah satu kementerian (dengan anggaran) terbesar yang diamanahkan, PUPR harus dapat menjalankannya dengan baik, transparan, dan akuntabel," jelasnya.

Program Pemerintah: Peningkatan Kualitas SDM di Semua Sektor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Ganjar-Pranowo-Istimewa.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, membuat masyarakat terhibur dan tertawa girang. Itu setelah ratusan masyarakat melihat aksi Ganjar mengikuti perlombaan dalam memperingati Hari Ulang Tahun ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia, Sabtu (17/8). Ganjar bermain futsal yang tidak biasa, yakni menggunakan sarung dengan satu sarung diisi dua orang.  Lawannya pun bukan sembarangan. Tim lawan tanding Ganjar dalam acara lomba memperingati HUT ke-74 Kemerdekaan RI itu adalah emak-emak asal Perumahan Puri Delta Asri 2 Cangkiran, Kecamatan Mijen Kota Semarang.  Jelas saja, Ganjar dan timnya yang berjumlah enam orang tidak mampu melawan kehebatan emak-emak yang begitu antusias bermain. Beberapa kali, aksi emak-emak itu membuat Ganjar dan timnya kerepotan. Sejumlah rekan satu tim Ganjar sampai berjatuhan di lapangan karena sulit menendang bola. Mereka pun harus menyerah dengan skor tipis 0-1.  "Suasananya meriah sekali, saya capek, ngos-ngosan. Tapi semua itu hilang melihat kebahagiaan masyarakat yang luar biasa ini," kata Ganjar usai bermain.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Ganjar-Pranowo-1-Istimewa.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, mengikuti perlombaan HUT ke-74 RI dengan bermain futsal sarung melawan emak-emak, Sabtu (17/8) (Istimewa for JawaPos.com)  Ganjar pun mengakui kekalahan timnya dari emak-emak hebat itu. Dia pun langsung memberikan hadiah kepada emak-emak tersebut hadiah uang tunai Rp 3 juta.  "Ternyata bapak-bapak kalah lawan emak-emak hebat ini. Karena emaknya hebat, saya kasih hadiah Rp 3 juta," kata Ganjar. "Yeeee...alhamdulillah, terimakasih bapak," jawab emak-emak kompak.  Tak lupa Ganjar berpesan kepada masyarakat untuk terus berolahraga. Momen peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia saat ini adalah momen tepat untuk menjalin persatuan melalui olahraga.  "Olahraga terus, rayakan Kemerdekaan Indonesia dengan guyub, rukun, dan gembira. Jangan lupa untuk selalu tolong menolong, gotong royong, saling hormat menghormati, dan bekerjasama. Merdeka!," pekik Ganjar disambut pekikan yang sama oleh masyarakat.  Kehadiran Ganjar di kampung tersebut begitu dielu-elukan masyarakat. Seolah tak percaya, seorang gubernur hadir ikut merayakan hari Kemerdekaan Indonesia di kampungnya. Sontak saja, masyarakat berebut untuk berfoto bersama. Dengan sabar, Ganjar melayani permintaan masyarakat untuk berselfie ria.  "Ternyata lebih ganteng aslinya daripada di televisi. Pak Gubernurku gaul banget," ucap Lestari,30, salah satu warga.  Ganjar yang datang mengenakan sepeda motornya memang tampak gagah. Apalagi, kaos lengan panjang bertatonya membuatnya tampil semakin gaul, lengkap dengan jaket klub motor yang didirikannya, Bandiyem Klub Montoran.  "Tidak menyangka seorang gubernur mau ke tempat kami dan berbagi kebahagiaan dengan kami. Sangat merakyat dan benar-benar seorang pemimpin idaman," kata Widodo, warga lain.

Futsal Sarung Lawan Emak-Emak, Aksi Gubernur Jateng Bikin Ngakak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/WhatsApp-Image-2019-08-17-at-12.09.53.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Republik Indonesia, berbagai perlombaan digelar di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Mulai dari karnaval pakaian adat daerah dan magic street, lomba kelereng, lomba joget bareng, lomba makan kerupuk, ondel-ondel, musik tradisional, tari tradisional hingga pameran Jeep Willys.  Senior Manager Of Branch Communication and Legal, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Febri Toga Simatupang mengatakan seluruh perlombaan dan sajian pertunjukan tersebut tersebar di Terminal 1, 2 dan 3 dan telah tiga tahun digelar secara berturut-turut.  “Perlombaan fun games ini sudah tiga tahun terakhir secara berturut-turut kami selenggarakan. Tradisional games tetap kita gelar agar para calon penumpang yang sedang menunggu boarding, tetap tidak kehilangan momemtum pesta rakyat,” ujar Febri, Sabtu (17/8) dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com.  Dirinya melanjutkan, PT Angkasa Pura II (Persero) selaku pengelola bandara menginginkan para penumpang memiliki pengalaman khusus saat berada di Bandara Soekarno-Hatta dengan momentum hari kemerdekaan. Termasuk juga memberikan kejutan berupa merchandise.  “Kami memberikan kejutan kepada penumpang saat berada di Bandara Soekarno-Hatta untuk mendapatkan kado kemerdekaan atau merchandise. Lomba-lomba yang kami gelar ini selain untuk memperingati perjuangan para pahlawan juga sebagai pengingat kita saat masa kecil dahulu ketika Agustusan,” sambungnya.  Peserta fun games pun berhak mendapat hadiah atas partisipasinya bagi yang turut memeriahkan acara.  “Sajian acara ini sebagai bagian untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Sepertinya tahun-tahun sebelumnya, sambutan baik dan rasa senang serta bangga selalu disematkan para pengguna jasa kepada PT Angkasa Pura II (Persero) yang rutin menggelar rangkaian kegiatan menarik,” tutup Febri.

HUT Ke-74 RI, Bandara Soetta Bikin Lomba Menarik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/WASI-bendera.jpg" alt="REKOR DUNIA: Wanita Selam Indonesia (WASI) memecahkan rekor dunia dengan mengibarkan bendera terbesar di dasar laut. Selain bendera besar, anggota WASI lainnya juga membawa bendera yang lebih kecil. (WASI for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>REKOR DUNIA: Wanita Selam Indonesia (WASI) memecahkan rekor dunia dengan mengibarkan bendera terbesar di dasar laut. Selain bendera besar, anggota WASI lainnya juga membawa bendera yang lebih kecil. (WASI for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wanita Selam Indonesia (WASI) memberikan kado unik untuk hari ulang tahun ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia. Yakni, rekor baru dunia versi Guinness World Records untuk pengibaran bendera di dasar laut. Kado itu dilakukan oleh para penyelam pada 1 hingga 3 Agustus lalu di dasar Teluk Manado, Sulawesi Utara (Sulut). Dari kawasan Megamas, WASI mengebarkan bendera Merah Putih seluas 1.014 meter persegi.  Ketua WASI Tri Tito Karnavian menyatakan, pemecahan rekor tersebut sebagai hadiah ulang tahun ke-74 dari WASI untuk Republik Indonesia. “Semoga apa yang kami lakukan tak hanya sebatas rekor ini, akan ada banyak kontribusi lain dari WASI untuk Indonesia. Kami berharap semua orang mau melakukan yang terbaik bagi bangsanya,” kata istri Kapolri Jendral Tito Karnavian itu usai upacara bendera 17 Agustus di Istana Negara, Sabtu (17/8).  Dari laman Guiness World Records, WASI diganjar tiga penghargaan. Pertama, pada 1 Agustus untuk aksi bergandengan tangan di bawah air terpanjang. Kedua, pada 3 Agustus untuk rekor dunia scuba diving terbanyak yang melibatkan 3.131 orang. Rekor ketiga juga pada 3 Agustus, yakni membentangkan bendera terbesar di bawah air.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/WASI-bendera-2-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> BENDERA JUMBO: Wanita Selam Indonesia (WASI) saat menyiapkan bendera berukuran besar untuk dikibarkan di dasar laut. (WASI for JawaPos.com)  Lebih lanjut Tri mengungkapkan, ada perjalanan panjang yang harus WASI lalui untuk memecahkan rekor tersebut. Paling tidak, pihaknya menyiapkan waktu hingga satu tahun. Mulai dari pembuatan bendera raksasa yang dikerjakan pengrajin lokal asal Bitung. Lantas, menentukan besaran bendera yang akan dikibarkan.  “Semula kami hanya akan mengibarkan bendera seluas 500 meter seperti yang dilakukan WASI ketika memecahkan rekor MURI 2018 lalu. Namun, ada masukan dari Guinness World Records bahwa pengibaran bendera harus sesuai standar yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan aturan tersebut, maka kami membuat bendera berukuran 26 x 39 meter. Kami juga mengibarkan bendera dengan ukuran 1.014 meter persegi tersebut di Teluk Manado,” tambah Tri.  Untuk diketahui, berdasarkan UU no 24 Tahun 2009 Pasal 4 ayat 1, ukuran bendera yang harus dipenuhi adalah bentuk segi empat dengan ukuran lebar dua pertiga dari ukuran panjang.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/WASI-bendera-3-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> GEMBIRA: Selebrasi Wanita Selam Indonesia (WASI) usai berhasil mengibarkan bendera merah putih yang memecahkan rekor dunia. (WASI for JawaPos.com)  Ketika disinggung soal motivasi memecahkan rekor tersebut, Tri mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki banyak sekali potensi pariwisata laut yang indah. Objek wisata itu membentang dari Sabang sampai Merauke. WASI ingin semua itu dikenal oleh dunia luar.  WASI merupakan organisasi selam di Indonesia yang didirikan tahun 2018. Meskipun usianya masih terbilang muda, namun organisasi ini telah berhasil memecahkan 1 rekor nasional versi MURI pada 2018 dan 3 rekor dunia versi Guinness World Records pada Agustus 2019.

Wanita Selam Indonesia Beri Kado Pengibaran Merah Putih di Dasar Laut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Hasto-Konpers-Kongres-Dery-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - ‎Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengingatkan kepada para kader partai berlogo banteng bahwa Indonesia didirikan sebagai bangsa pemimpin. Hal itu disampaikan Hasto saat menjadi inspektur upacara kemerdekaan ke-74 RI di Lapangan Blok S, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8).  Upacara kemerdekaan ini diikuti ribuan kader dan simpatisan partai berlangsung khidmat dan meriah. Terlihat warna merah dan hitam warna khas PDIP dominan di lapangan. "Kita diingatkan Bung Karno sebelum membacakan proklamasi. Bung Karno menyampaikan, kini tiba saatnya bagi kita sebagai bangsa untuk meletakkan nasib tanah air di atas kaki kita sendiri. Karena itu, hanya dengan semangat kokohnya, ini jadi inspirasi cita-cita kemerdekaan yang sangat luar biasa," kata Hasto.  Menurut Hasto, semangat Bung Karno itu juga yang membangun tatanan kehidupan bebas dari penjajahan secara global. Bilang Karno juga yang kerap mengampanyekan persaudaraan dunia dan menentang penjajahan yang tertuang dalam Konferensi Asia Afrika. "Ini adalah tatanan dunia baru bahwa kemerdekaan hak segala bangsa," kata Hasto.  Gerakan Nonblok yang digagas Bung Karno membuktikan bahwa pendiri bangsa itu sudah menciptakan Indonesia sebagai bangsa pemimpin. Bung Karno, kata Hasto, tidak ingin bergabung dengan Blok Barat dan Blok Timur karena keduanya gerakan imperialisme. "Gerakan Nonblok itu bukan di posisi netral, tapi berpihak pada kesetaraan dunia," tegas Hasto.  Oleh karena itu, Hasto meminta para kader PDIP memahami sejarah itu dan menerapkannya dalam sendi-sendi kehidupan. Hasto juga meminta amanah rakyat terhadap kemenangan dua periode PDIP harus dijaga dengan baik.  "Ini semangat bahwa kesinambungan berkelanjutan. Ibu Mega, Presiden Kelima RI kita melewati perjuangan dari arus bawah. Kemudian pemerintahan Bapak Jokowi sebagai kader PDIP. Karena itu, Bu Mega berpesan kemerdekaan harus sadar dengan sejarah," jelas dia.  Pria asal Yogyakarta ini juga mengingatkan pentingnya peningkatan sumber daya manusia di lingkungan PDIP. Dia juga sudah memerintahkan Djarot Saiful Hidayat dan Basuki Tjahaja Purnama untuk meningkatkan kualitas kader partai berlambang banteng moncong putih itu.  "Tadi Pak Ahok dan Pak Djarot bercerita, bukan hanya perjuangan tetapi bagaimana menyejahterakan kader-kader. Pak Ahok akan bantu pergerakan ekonomi anggota ini. PDIP harus menggembleng dengan ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu komunikasi, politik, SDM harus mumpuni. Keterampilan seluruh lini, terutama yang dibutuhkan rakyat, harus kita majukan," jelas Hasto.

HUT ke-74 RI, PDIP Tegaskan Indonesia adalah Bangsa Pemimpin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#HUT ke-74 Kemerdekaan RI

Berita Terkini