<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/17/Rohingnya-di-Aceh-1881971245.jpeg" alt="Para imigran Rohingya saat mendarat di pantai Muara Tiga sebelum kemudian didorong kembali ke laut, di Aceh Utara, Kamis (16/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Para imigran Rohingya saat mendarat di pantai Muara Tiga sebelum kemudian didorong kembali ke laut, di Aceh Utara, Kamis (16/11/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Provinsi Aceh telah menjadi salah satu tujuan para pengungsi Rohingnya dari Myanmar. Para pengungsi menggunakan kapal dan menghampiri negara yang menjadi tujuan seperti Indonesia. Mengutip JawaPos.com, kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh pada Kamis (16/11) di Kawasan Kuala Pawon, Kecamatan Jangka, Bireuen dan Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara ditolak oleh masyarakat setempat. Namun, masyarakat setempat sempat memberi bantuan berupa makanan dan pakaian. Pengungsi melakukan perjalanan jauh dari tempat asalnya, Myanmar bermula dari konflik etnis yang terjadi sejak 1991. Etnis Rohingnya di Myanmar dianggap sebagai imigran ilegal dan tidak mengakuinya sebagai warga negara Myanmar. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013009626/makin-kompleks-menlu-retno-marsudi-dorong-masyarakat-internasional-soroti-kasus-kemanusiaanrohingnya">Makin Kompleks, Menlu Retno Marsudi Dorong Masyarakat Internasional Soroti Kasus Kemanusiaan&nbsp;Rohingnya</a> Etnis Rohingnya menjadi penduduk minoritas beragama Islam di Provinsi Arakhan atau kini disebut Rakhine, Myanmar. Provinsi tersebut berbatasan langsung dengan Banglades. Etnis Rohingnya merupakan keturunan campuran, Bengali lokal dan Rakhine. Pemerintah Myanmar tidak mengakui penduduk beretnis Rohingnya dikarenakan bukanlah kelompok etnis yang telah ada sebelum Myanmar merdeka pada 1948. Myanmar hanya mengakui etnis yang telah lama berada sejak kependudukan kolonial Inggris 1824 berdasarkan Undang-undang Kewarganegaraan 1982 Myanmar berlaku. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01443625/kabur-dari-penampungan-12-imigran-rohingnya-ditangkap-aparat-keamanan">Kabur dari Penampungan, 12 Imigran Rohingnya Ditangkap Aparat Keamanan</a> Selain faktor etnis, konflik yang terjadi dengan kelompok Rohingnya juga disebabkan oleh adanya ketimpangan ekonomi, agama, superioritas etnis, dan kebijakan Pemerintah Myanmar yang mengandung etnisitas. Populasi Etnis Rohingnya yang meningkat di Rakhine, menimbulkan kecemburuan oleh Etnis Rakhine. Rohingnya dianggap mengganggu dan mengurangi hak atas lahan dan ekonomi. Keberadaannya pun semakin terancam saat terjadi tindakan semena-mena seperti penjarahan, pemusnahan tempat tinggal, pembakaran masjid, dan pemerkosaan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/01415889/sekelompok-orang-bersenjata-dan-bertopeng-tembak-mati-2-pria-rohingnya">Sekelompok Orang Bersenjata dan Bertopeng Tembak Mati 2 Pria Rohingnya</a> Etnis Rakhine yang lebih dilindungi pemerintah setempat pun menjadi sasaran pelampiasan kemarahan Etnis Rohingnya yang menjadi korban perampasan tanah. Sejak saat itu konflik antar dua kelompok tersebut menimbulkan pertikaian yang berlarut-larut di Rakhine. Saat Myanmar dipimpin oleh Presiden Ne Win sejak tahun 2000, terjadi diskriminasi skala besar yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar. Saat itu, gencarnya Burmanisasi yang menerapkan model village atau perumahan yang diperuntukkan khusus bagi orang beragama Buddha seperti dari Etnis Rakhine dan etnis lainnya di Myanmar. Etnis-etnis tersebut didatangkan secara massal dan diberi kebutuhan hidup seperti bahan makanan serta rumah yang layak oleh Pemerintah Myanmar. Perumahan tersebut dibangun di lahan yang telah disita dari Etnis Rohingnya secara paksa. Tak hanya itu, pemerintah Myanmar mengubah tempat suci Rohingnya menjadi monumen bersejarah dan peninggalan Buddha seperti biara, pagoda, dan asrama bagi biksu-biksu Rakhine. Konflik antar etnis ini mencuat pada Juni-Agustus 2012 saat media internasional mulai memberitakan. Hal ini menyebabkan kemarahan Etnis Rakhine dan memuncak pada Juli 2012.&nbsp; Pembakaran terhadap perumahan yang dihuni Etnis Rohingnya serta penyerangan yang dilakukan dua kelompok ini pun terjadi.

Etnis Rohingnya di Myanmar dianggap sebagai imigran ilegal dan tidak mengakuinya sebagai warga negara Myanmar.

Penyebab Etnis Rohingya Tinggalkan Myanmar hingga Menjadi Imigran Gelap dan Berakhir Ditolak Warga Aceh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/BORGOL.jpg" alt="Ilustrasi komplotan bandit yang kerap beraksi melakukan pencurian motor diciduk polisi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi komplotan bandit yang kerap beraksi melakukan pencurian motor diciduk polisi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus non-tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) mengamankan enam warga negara asing asal Bangladesh yang diduga berkegiatan tidak sesuai dengan izin tinggal. Hal ini menindaklanjuti laporan masyarakat terkait kecurigaan terhadap beberapa warga negara asing yang tinggal pada salah satu unit apartemen di wilayah Jakarta Selatan.  "Petugas Imigrasi Jakarta Selatan bersama dengan anggota TIMPORA menindaklanjuti laporan dengan melakukan pengawasan keimigrasian pada unit dimaksud," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus non-TPI Jakarta Selatan Felucia Sengky Ratna dalam keterangannya, Selasa (18/10).  Ratna menjelaskan, setelah melakukan pengawasan diamankan enam warga Bangladesh berinisial AAN, MD AH, ZH, MD SI, AAZ dan MD EA yang keberadaannya di Indonesia diduga disponsori oleh PT ATI yang berlokasi di Cikarang, Kabupaten Bekasi.  Hasil pemeriksaan didapat, satu orang merupakan pemegang izin tinggal terbatas sebagai investor. Sedangkan yang lainnya, merupakan pemegang izin tinggal kunjungan dengan tujuan bisnis/wisata.  "Dari hasil pemeriksaan diperoleh keterangan bahwa satu orang atas nama AAN yang mengaku sebagai investor tidak mengetahui apapun terkait izin tinggal, tujuan serta kegiatannya di Indonesia, demikian halnya lima orang lainnya tidak memiliki tujuan dan kegiatan yang jelas selama di Indonesia," ucap Ratna.  Ratna mengungkapkan, keenam orang asing tersebut tidak melakukan kegiatan yang sesuai dengan izin tinggalnya. Menurut pengakuan bahwa kegiatan sehari-hari hanya berdiam diri di apartemen dan sesekali keluar untuk membeli makanan.  "Selain itu, kami juga menemukan bahwa salah satu dari mereka izin tinggalnya telah habis masa berlaku atau overstay. Hal ini tentunya akan kami tindak lanjuti dengan tegas untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan," ujar Ratna.  Keenam orang warga negara Bangladesh tersebut mengaku datang ke Indonesia berdasarkan ajakan dan dikoordinir oleh seorang rekannya berinisial MAH yang merupakan Direktur Utama PT ATI. Namun, setelah dilakukan pemanggilan, MAH saat ini tidak berada di Indonesia.  "Terhadap keenamnya akan dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendeportasian dan penangkalan yang akan dilaksanakan pada 19 Oktober 2022," tegas Ratna.  Mereka melanggar pasal 122 huruf (a), pasal 123 huruf (a), dan pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Amankan 6 Warga Bangladesh, Imigrasi Akan Deportasi Rabu Besok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Truk-Imigran-BBC.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Arus pengiriman imigran ilegal ke Inggris belum berhenti. Rabu (6/11) polisi kembali menemukan rombongan imigran gelap dalam truk. The Guardian mengungkap bahwa truk berisi 15 imigran diamankan di Wiltshire sekitar pukul 20.30 waktu setempat. Imigran yang berusia 16–30 tahun itu berasal dari <a href="https://www.jawapos.com/internasional/06/11/2019/polisi-tembakkan-peluru-tajam-10-demonstran-tewas/">Iraq</a> dan Iran. Polisi juga sempat mengamankan sopir truk yang merupakan warga Irlandia.  Salah seorang imigran sempat dilarikan ke Great Western Hospital, Swindon. Dia mengalami masalah pernapasan, tapi tidak mengancam nyawa. Sisanya langsung digelandang ke kantor polisi. Jalan yang dilewati truk berisi imigran gelap itu sempat ditutup selama empat jam.  Truk yang bermasalah itu milik Delaney International Transport yang berbasis di Glanmire, Irlandia. Sopir truk yang membawa para imigran itu Kamis malam dibebaskan tanpa dakwaan. Tapi, dia harus tinggal di Inggris hingga akhir pekan untuk kembali dimintai pernyataan.  Manajer operasional perusahaan Michael Delaney mengungkapkan, sopir yang berusia 50-an tahun itu tidak tahu apa-apa. Dia baru mengirim barang dan berencana balik ke Irlandia. Dia dari Calais ke Dover dan dalam perjalanan ke Pembroke agar bisa naik feri ke Rosslare, Irlandia.  ”Sopir itu mendengar ketukan dan berpikir bahwa bannya bocor,” ujar dia seperti dikutip Irish Times.  Dia meminggirkan kendaraannya. Saat truk berhenti, kembali terdengar suara ketukan. <a href="https://www.jawapos.com/internasional/06/11/2019/puluhan-imigran-bersembunyi-di-dalam-truk/">Truk</a> lain yang ingin membantu ikut berhenti dan mendengar ketukan yang sama. Sopir truk yang membawa para imigran itulah yang akhirnya memanggil polisi ke lokasi. Dia mengaku tak tahu bagaimana para imigran tersebut bisa ada di kontainer truk yang dikendarainya.  Sementara itu, proses identifikasi 39 jenazah yang ditemukan di dalam truk kontainer di Essex, Inggris, 23 Oktober lalu sudah kelar. Semuanya warga Vietnam. Kedutaan Besar Vietnam di London Kamis (7/11) menyatakan bahwa pihaknya kini sedang berupaya memulangkan seluruh korban secepatnya.  ”Tragedi ini telah menyebabkan keluarga korban dan penduduk Vietnam merasakan sakit yang luar biasa.” Demikian bunyi surat pernyataan yang ditulis Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc seperti dikutip Agence France-Presse.  Kepolisian Essex menyatakan, semua keluarga korban sudah diberi tahu terkait selesainya proses identifikasi tersebut. Salah satu yang sudah dikabari adalah Nguyen Dinh Gia. Putranya, Nguyen Dinh Luong, adalah salah seorang korban tewas. ”Harapan kami sekarang adalah jasadnya bisa dipulangkan secepatnya,” ujar Nguyen Dinh Gia.  Kementerian Keamanan Publik Vietnam menyatakan telah memanggil kepala enam provinsi yang kerap mengirim imigran ilegal. Yaitu, Hai Phong, Hai Duong, Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh, dan Thua Thien Hue. Para pelaku perdagangan manusia kerap mengirimkan penduduk Vietnam ke negara-negara Eropa. Rusia kerap menjadi jujukan. Namun, para imigran gelap biasanya rela menempuh perjalanan berbahaya demi bisa sampai di Inggris.

Lagi, Imigran Asal Iraq dan Iran Menyusup Lewat Darat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/31-wn-bangladesh-segera-dideportasi_m_.jpg" alt="31 WN Bangladesh diamankan TNI AL di Dumai, Sabtu (28/7) lalu." width="100%">
<figcaption>31 WN Bangladesh diamankan TNI AL di Dumai, Sabtu (28/7) lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru, Riau, segera mendeportasi 31 Warga Negara (WN) Bangladesh. Pemulangan mereka akan dilakukan setelah ada keputusan dari Kedutaan Besar (Kedubes) Bangladesh. Kepala Rudenim Pekanbaru Junior Galingging mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kedubes Bangladesh di Jakarta. "Kami sudah berkoodinasi dengan Kedubes Bangladesh, memberitahukan bahwa ada warga negara mereka di sini," kata Galingging, Kamis (9/8). Adapun 31 WN Bangladesh baru saja dipindahkan ke Rudenim Pekanbaru pada Senin (6/8) lalu. Sebelumnya, mereka ditempatkan di Kantor Imigrasi Dumai setelah diamankan TNI Angkatan Laut akhir Juli lalu. "Mereka sudah diperiksa Imigrasi Dumai. Pengakuannya, mereka datang ke Indonesia tujuan berkunjung. Tetapi dalam perjalanan, mereka mencoba meninggalkan Indonesia tanpa pemeriksaan imigrasi," sebutnya. Diketahui, WN Bangladesh berangkat dari ibu kota negaranya, Dhaka. Kemudian tiba di Kuala Lumpur, Malaysia. Selanjutnya ke Jakarta sekitar 20 Juli lalu dan berkeliling hingga tiba di Dumai. Mereka diamankan di Dumai pada 28 Juli. Diduga, tujuan para WN Bangladesh yang terdiri dari 30 laki-laki dan seorang perempuan itu melewati Dumai untuk pergi bekerja ke Malaysia secara ilegal. "Pengakuan mereka ada pihak ketiga (penampung). Tapi saat diamankan tidak ditemukan," ungkap Galingging. Hasil pemeriksaan, 31 WN Bangladesh memiliki paspor yang masih berlaku hingga 2023. Artinya, paspor tersebut baru saja dibuat tahun ini. "Paspornya baru saat kami cek. Juga ada cap dari Imigrasi Indonesia. Artinya, mereka baru sekali masuk ke sini," jelas Galingging. Masih berdasarkan pemeriksaan, 11 WN Bangladesh memiliki tiket pesawat untuk kembali ke negara asal. Sedangkan 11 orang lainnya memiliki tiket kadaluwarsa. Sisanya, 9 orang tidak memiliki tiket kembali. "Untuk itu, kami beri tahu kepada Kedubes mereka. Selain itu, kami sudah komunikasi dengan airline agar tiketnya bisa digunakan untuk kembali ke negaranya. Persoalannya, tiket ke Jakarta tidak ada. Makanya kami beri tahu kepada dutanya untuk memfasilitasi," tutup Galingging.

31 WN Bangladesh Segera Dideportasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sembunyi-di-hutan-silinsing-31-wn-bangladesh-ditangkap_m_231357.jpg" alt="Puluhan WNA asal Bangladesh diamanka Lanal Dumai." width="100%">
<figcaption>Puluhan WNA asal Bangladesh diamanka Lanal Dumai.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 31 Warga Negara Asing (WNA) asal Bangladesh diamankan TNI AL. Penangkapan dilakukan di hutan pesisir pantai Desa Silinsing, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Riau, Kamis (26/7) lalu. Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Dumai Kolonel Laut (E) Yose Aldino mengatakan, 31 WNA terdiri atas 30 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka diduga akan dikirim ke Malaysia secara illegal melalui jalur laut. "Awalnya, unit intel menerima informasi dari masyarakat tentang rencana pengiriman WNA Banglades dari Desa Silinsing. Mereka akan dikirim menuju Malaysia," kata Yose, Sabtu (28/7). Menindaklanjuti informasi tersebut, dua unsur patroli yang terdiri dari Sea Reder 1 dan Sea Rider 2 melaksanakan penyekatan di Perairan Selinsing. Tepatnya antara Pulau Rupat dengan Pulau Bengkalis. Kemudian tim darat yang terdiri atas personel Unit Intel Lanal Dumai melakukan pengintaian di sekitar Hutan Silinsing, Jalan Raya Dumai Pakning, Kecamatan Medang Kampai. "Setelah diadakan patroli laut selama dua hari di sekitar Perairan Silinsing antara Pulau Rupat dengan Pulau Bengkalis, tim Sea Rider 1 melihat sebuah speed boat melintas dengan kecepatan tinggi menuju darat Desa Silingsing," ujar Yose. Selanjutnya, kedua tim Sea Rider melakukan pengejaran terhadap speed boat itu. Namun mereka berhasil kabur ke arah laut lepas. Pengintaian dilanjutkan tim darat dengan melakukan penyisiran ke hutan di Desa Silinsing. "Tim menemukan puluhan WNA Banglades yang disembunyikan di Hutan Silinsing," ungkap Yose. Para WNA berada pada posisi titik koordinat 1&deg;40'08.3"N 101&deg;42'32.9"E, atau sekitar 100 meter dari bibir pantai. "Sebagai tindak lanjut, personel Lanal Dumai melakukan koordinasi dengan pihak imigrasi Dumai dan bersama-sama menuju ke lokasi yang dimaksud," ucap Yose. Setibanya di lokasi dan melakukan pengecekan, puluhan WNA kemudian dibawa ke Mako Lanal Dumai. Tujuannya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian mereka diserahkan ke pihak Imigrasi Dumai. Pencekalan WNA itu untuk menjaga keamanan serta keselamatan di perairan Lanal Dumai. Karena saat ini situasi perairan masih cukup ekstrem, sehingga membahayakan untuk diseberangkan. "Terlebih mereka diseberangkan dengan menggunakan speed boat yang tidak layak. Karena belum tentu speed tersebut memiliki alat keselamatan seperti Life Jacket. Sehingga dapat membahayakan jiwa penumpang maupun pengguna laut lainnya," pungkas Yose.

Sembunyi di Hutan Silinsing, 31 WN Bangladesh Ditangkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/07/bermimpi-ke-spanyol-imigran-mengais-makanan-dari-pembuangan-sampah_c_0_226451.jpg" alt="Para imigran berada di tempat pembuangan akhir sampah di Maroko" width="100%">
<figcaption>Para imigran berada di tempat pembuangan akhir sampah di Maroko</figcaption>
</figure>

Bermimpi ke Spanyol, Imigran Mengais Makanan dari Pembuangan Sampah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/muslim-rohingya-yang-terdampar-di-bireuen-tak-miliki-dokumen-apapun_m_206395.jpeg" alt="Tim United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia berkomunikasi dengan sejumlah warga Rohingya yang ditempung SKB, Cot Gapu, Bireuen, Sabtu (21/4)." width="100%">
<figcaption>Tim United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia berkomunikasi dengan sejumlah warga Rohingya yang ditempung SKB, Cot Gapu, Bireuen, Sabtu (21/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 79 warga muslim Rohingya yang terdampar di Kabupaten Bireuen, Aceh diketahui tak memiliki dokumen apapun. Sehingga mereka dianggap sebagai imigran ilegal yang masuk ke wilayah Indonesia. "Sementara ini, hasil pemeriksaan kami seluruhnya imigral ilegal karena tidak memiliki dokumen. Baik identitas diri maupun dokumen perjalanan," ujar Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Kota Lhokseumawe Yahya Ansari kepada awak media di Sanggar Kegiatan Belajar(SKB) Cot Gapu, Bireuen, Sabtu (21/4). Yahya mengatakan, setelah para Rohingya ini dievakuasi dan dibawa dari pantai Kuala Raja mereka langsung diperiksa. Baik sisi kesehatan, identitas diri dan dokumen lainnya yang dianggap perlu. Namun pemeriksaan belum dilakukan secara mendetail. "Tindakan kita pertama melakukan periksaan kesehatan, pendataan, kita foto dan kita ambil sidik jarinya. Pemeriksaan belum dilakukan secara mendalam karena terkendala bahasa. Mereka tidak bisa berbahasan Inggris," ungkapnya. Dia menyebutkan, data terakhir para etnis Rohingya ini semuanya berjumlah 79 orang. Rincinnya 44 lelaki, 27 perempuan dan delapan orang anak-anak dan selurunya nama mereka sudah dicatat. "Sudah kita kantongi nama-namanya. Ini hanya nama sementara, belum nama pasti. Karena tidak ada dokumen pendukung apapun. Identitasnya tidak ada sama sekali," imbuhnya. Lebih lanjut Yahya menerangkan, pihaknya hingga kini belum mengetahui sampai kapan mereka akan berada di SKB, Cot Gapu, Bireuen. Belum ada rencana dan informasi yang diperoleh untuk direlokasi ke Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe. "Karena kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe tidak memiliki tempat memadai, untuk sementara mereka ditempatkan di SKB. Unruk relokasi kami belum membahas itu. Nanti kita koordinasikan lagi dengan instansi terkait," imbuh dia Puluhan Rohingya yang terdampar di bibir Pantai Kuala, Raja ini hingga kini belum diketahui pasti tujuan awalnya mereka meninggalkan dan melarikan diri dari negaranya. "Hingga kini belum diketahui sacara pasti. Informasinya belum A1," tandasnya. Selain Imigrasi Kelas II Lhokseumawe, pendataan juga sudah dilakukan pihak United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia dari Medan, Sumatera Utara (Sumut) yang datang langsung ke SKB, Cot Gapu, Bireuen tempat para manusia kapal ini ditampung untuk sementara. JawaPos.com sudah berusaha memintai keterangan dari UNHCR namun mereka enggan memberikan penjelasan dan keterangan apapun. Sebab mereka beralasan penjelasan terkait etnis Rohingya ini harus satu pintu dan seizin atasan meraka.

Muslim Rohingya yang Terdampar di Bireuen Tak Miliki Dokumen Apapun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/masuk-sebatik-tanpa-paspor-pas-lintas-batas-8-warga-malaysia-digiring_m_202355.jpeg" alt="Delapan warga Malaysia diamankan petugas Imigrasi, Jumat (6/4)." width="100%">
<figcaption>Delapan warga Malaysia diamankan petugas Imigrasi, Jumat (6/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Delapan orang warga Malaysia memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yaitu Pulau Sebatik tanpa membawa dokumen resmi, pada Jumat (6/4). Kedelapan orang itu masing-masing berinisial SH (38), SA (31), EAH (33), AB (23), AS (57), MK (31), (DU) 35, (AHU) 38. Rencananya mereka akan menghadiri undangan event motor cross di Sebatik. Namun, lantaran tak mengantongi paspor-pas lintas batas, kedelapan orang itupun akhirnya ditahan di wilayah Aji Kuning, Kecamatan Sebatik, lalu digiring ke Kantor Imigrasi di Nunukan untuk diperiksa lebih lanjut. Kepala Seksi Lalulintas dan Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Nunukan Jumiyo mengatakan, ketika melapor ke Pos Imigrasi Sungai Pancang, mereka tidak dapat menunjukkan paspornya. "Hanya (menunjukkan) identitas warga Malaysia saja, dan tidak melalui pemeriksaan keimigrasian oleh pejabat imigrasi,&rdquo; kata Jumiyo dikutip dari Radar Tarakan (Jawa Pos Grup), Sabtu (7/4). Jumiyo menuturkan, mereka diduga melanggar Pasal 133 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sementara itu, lima unit kendaraan roda dua yang dibawa, saat ini sudah diserahkan ke pihak Bea dan Cukai. Dari informasi yang dihimpun, kedelapan warga Malaysia ini ingin mengikuti event motor cross yang diselenggarakan di Pulau Sebatik mulai 6 hingga 8 April 2017. Mereka diundang panitia pelaksanaan untuk meramaikan race tambahan. Kendati demikian, warga Malaysia tersebut tidak membawa dokumen resmi masuk ke Indonesia. Demikian pula dengan kendaraan yang ingin digunakan bertanding. Saat dikonfirmasi, ketua panitia penyelenggara Saharuddin membenarkan mengundang peserta dari Tawau, Malaysia. Namun, ia menambahkan, undangan tersebut hanya bersifat pribadi tanpa sepengetahuan panitia, alias tidak resmi. &ldquo;Ketika masih rapat pembentukan panitia itu kami memang menyampaikan secara pribadi juga kepada peserta di Tawau. Kalau memang mau ke masuk (Sebatik) maka segera dikoordinasikan dengan Imigrasi,&rdquo; jelas Saharuddin ketika dihubungi. Namun, sejak pemberitahuan tersebut disampaikan, tidak ada jawaban dari pihak penghubung&nbsp; di Tawau, Malaysia. Mereka hanya menyampaikan jika harus ke Sebatik, maka kemungkinan proses masuknya agak rumit dan mereka tidak bisa datang. Apalagi, di Tawau juga sedang ada kegiatan yang sama. &ldquo;Tapi, kami kaget mereka datang. Jadi, kami juga bingung. Kedatangan mereka ini di luar dari sepengetahuan panitia resmi,&rdquo; katanya.

Masuk Sebatik Tanpa Paspor-Pas Lintas Batas, 8 Warga Malaysia Digiring

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/5-muslim-rohingya-terdampar-di-perairan-aceh_m_202128.jpeg" alt="Warga Rohingya di Myanmar." width="100%">
<figcaption>Warga Rohingya di Myanmar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak lima orang muslim Rohingya ditemukan terobang-abing di perairan Aceh. Mereka menggunakan boat tanpa motor. Kelima etnis Rohingya itu terdiri atas tigan pria dan dua perempuan. Adalah Mursyidik, 28; M Ilyas, 33; Kamal Husen, 8; Syamimah, 15; Mominah, 20. Informasi dihimpun JawaPos.com, kelimanya ditemukan nelayan dengan Kapal Kurnia King pada Senin (2/4) lalu sekitar pukul 20.00 WIB. Posisi penemuannnya berada sekitar 176 mil dari Kuala Idi Rayeuk, Desa Blang Geulumpang, Kecamatan Idi Rayeuk, Aceh Timur, Aceh. Mereka diperkirakan sudah terobang-ambing beberapa hari di perairan Aceh. Kini, akhirnya lima muslim Rohingya itu bisa menepi dan dibawa ke Aceh Timur. Setibanya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Idi Rayeuk, Aceh Timur, kelimanya langsung diboyong menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Timur menggunakan mobil ambulance Dinas Kesehatan (Dinkes). Mereka selanjutnya dicek kondisi kesehatannya. Hingga saat ini belum diketahui secara jelas penyebab etnis Rohingnya bisa terdampar sampai ke Aceh. Hingga berita ini diturunkan, JawaPos.com belum memperoleh keterangan resmi dari pihak terkait di Aceh Timur. Pada Mei 2015, peristiwa serupa juga pernah terjadi. Sebanyak empat kapal yang mengangkut sedikitnya 500 orang etnis Rohingya terdampar di perairan Kabupaten Aceh utara, Minggu (10/05). Keempat kapal yang sejatinya menuju Malaysia.

5 Muslim Rohingya Terdampar di Perairan Aceh

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#imigran gelap

Berita Terkini