<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/18/CyvuTc5TVSAxSo0H51Tt8ZSCQE9K0RAR3SSEkiI9-4241301641.jpg" alt="Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidqie memberikan sambutan dalam acara Jimly Awards. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidqie memberikan sambutan dalam acara Jimly Awards. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidqie mengingatkan kesadaran konstitusi dalam hidup berdemokrasi merupakan hal penting.&nbsp;Karena itu, Indonesia sebagai negara hukum harus berjalan beriringan untuk memperbaiki kualitas demokrasi. Pernyataan itu disampaikan Jimly dalam acara Jimly Awards bagi Pejuang Penegak Demokrasi dan Konstitusi. Menurutnya, Jimly Awards bertujuan untuk menghargai dedikasi berbagai elemen bangsa dalam menjaga konstitusi sebagai hukum dasar negara. &ldquo;Konstitusi adalah fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui penghargaan ini, kita ingin menginspirasi lebih banyak pihak untuk menghormati, menjalankan, dan melindungi konstitusi,&rdquo; kata Jimly di Jakarta, Jumat (18/4). Jimly menjelaskan, pihaknya ingin mengingatkan masyarakat untuk mampu meningkatkan kesadaran terhadap konstitusi. Karena itu, masyarakat bisa mengusulkan tokoh-tokoh yang dianggap bisa diberikan apresiasi untuk patuh terhadap nilai-nilai konstitusi. "Masyarakat bisa usulkan tokoh yang pantas jadi pejuang demokrasi dan konstitusi," ucap Jimly. Terdapat 4 kategori penerima Jimly Awards, di antaranya lembaga atau tokoh negara, pelaku usaha, aktivis dan akademisi, serta jurnalis. Adapun, kriteria penilaian meliputi konsistensi dalam menegakkan konstitusi, kontribusi nyata dan berdampak, inovasi, keberanian mempertahankan prinsip konstitusi, pengakuan publik, serta dampak jangka panjang dari kiprahnya. Dalam kesempatan itu, Jimly tak memungkiri, Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar dunia. Bahkan, terdapat&nbsp;tiga dari lima presiden dengan jumlah pemilih paling banyak di dunia berasal dari Indonesia. Ketiganya, yakni Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-7 Joko Widodo, dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, Jimly menyoroti indeks persepsi demokrasi Indonesia yang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Karena itu, &nbsp;kualitas demokrasi menjadi aspek yang perlu ditingkatkan. "Intinya kita ini punya tanggung jawab sejarah untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan kualitas negara hukum," pungkasnya.

Mantan Ketua MK Jimly Asshidqie mengingatkan pentingnya kesadaran konstitusi dalam berdemokrasi, serta memberikan penghargaan bagi pejuang.

Soroti Turunnya Indeks Demokrasi Indonesia, Eks Ketua MK Jimly Asshidqie Ingin Beri Penghargaan Bagi Pejuang Konstitusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG-20220615-WA0024.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Humas Pemprov Jatim" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Humas Pemprov Jatim</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua tahun menjelang hajatan pemilu serentak, suasana demokrasi di wilayah Jatim cukup kondusif. Itu terlihat dari naiknya indeks demokrasi Indonesia (IDI).  Kondusifnya iklim politik di provinsi ini tak terlepas dari terpenuhinya hak berpolitik warga. Selain itu, kenaikan indeks tersebut tak terlepas dari peran lembaga-lembaga di bidang politik.  Berdasar data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), IDI untuk Jatim selama 2021 mencapai 81,31 poin. Angka tersebut naik 10,6 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian itu lebih tinggi dibandingkan angka nasional yang mencapai 78,12 poin.  Gubernur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, kenaikan indeks demokrasi tersebut tidak terlepas dari terlayaninya hak-hak politik masyarakat. Selain itu, ada peran lembaga penyelenggara demokrasi seperti KPU dan Bawaslu.  ”Dua lembaga itu juga berperan aktif dalam mendorong terwujudnya demokrasi,” katanya.  Tingginya indeks demokrasi Jatim dipengaruhi beberapa aspek. Antara lain, aspek kebebasan (sebesar 88,11 poin); aspek kesetaraan (81,14 poin); dan aspek kapasitas lembaga demokrasi.  Dalam penentuan IDI, ada sejumlah indikator yang dijadikan acuan. Yang pertama, dimensi ekonomi. Itu terdiri atas pemenuhan hak-hak pekerja, antimonopoli sumber daya ekonomi, akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial, serta kesetaraan kesempatan kerja antarwilayah.  Sementara itu, dimensi politik meliputi pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kesetaraan gender, partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik, akses masyarakat terhadap informasi publik, hingga kinerja lembaga legislatif dan yudikatif.

Indeks Demokrasi di Jatim Meningkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/FGD1.jpg" alt="Diskusi kelompok tentang Indeks Demokrasi Indonesia yang diselenggarakan Kebangpol Propinsi Bali. Adi Lazuardi/Antara" width="100%">
<figcaption>Diskusi kelompok tentang Indeks Demokrasi Indonesia yang diselenggarakan Kebangpol Propinsi Bali. Adi Lazuardi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2020 Provinsi Bali menurun 3,78 titik dibandingkan pada 2019. Kini tercatat sebesar 77,59 walau capaian IDI Bali pada 2020 masih berada pada kategori sedang.  ”Penurunan nilai IDI Bali pada 2020 dipengaruhi turunnya nilai aspek lembaga demokrasi. Aspek ini menurun 23,52 poin. Sementara itu, dua aspek lain meningkat, yakni aspek hak-hak politik meningkat 0,69 titik dan aspek kebebasan sipil meningkat 6,27 titik,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Dewa Putu Mantera, saat membuka diskusi kelompok terfokus IDI di Propinsi Bali, Selasa (24/5).  ”IDI bukanlah untuk mengevaluasi kinerja pemerintah, meskipun hasilnya bisa dimanfaatkan untuk menjadi suplemen dalam menyusun pembangunan politik agar terjadi peningkatan kualitas demokrasi sehingga wajah demokrasi di Provinsi Bali dapat mengalami perbaikan,” tambah dia.  Dia menjelaskan, Indeks Demokrasi Indonesia adalah ukuran tingkat perkembangan demokrasi Indonesia dengan menilai dinamika demokrasi yang terjadi di tingkat provinsi. IDI dirancang untuk memberikan gambaran dengan jelas mengenai naik turunnya kualitas demokrasi di daerah.  ”IDI juga sebagai alat untuk mengukur kualitas demokrasi suatu provinsi yang di dalamnya menilai kondisi dan dinamika demokrasi yang telah terjadi selama satu tahun,” terang Dewa Putu Mantera.  Dia menambahkan, penggunaan metode baru dalam menilai IDI pada 2021 berdasar tiga aspek dan 27 indikator. Yakni aspek kebebasan (tujuh indikator), aspek kesetaraan (tujuh indikator), dan kapasitas lembaga demokrasi (delapan indikator).  ”Metode pengumpulan data IDI tetap menggunakan triangulasi yaitu kombinasi antara metode pengumpulan kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang satu akan memvalidasi data yang di dapat dengan metode lain,” terang Dewa Putu Mantera.

Indeks Demokrasi di Bali Menurun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/JK-PMI-1.jpg" alt="Ketua PMI M. Jusuf Kalla. Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua PMI M. Jusuf Kalla. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memberikan kritikan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam sebuah acara, JK menyinggung bagaimana caranya mengkritik namun tidak ditangkap polisi.  Juru Bicara Jusuf Kalla (JK) Husain Abdullah menyatakan, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini menyampaikan pandangan dalam acara Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pandangan JK berpatokan pada hasil survei Economist Intelligent Unit (EIU) dimana indeks demokrasi di Indonesia menurun.  "Pak JK pun menjelaskan akar masalahnya, diantaranya mahalnya biaya demokrasi di Indonesia. Untuk menjadi anggota parlemen atau kepala daerah butuh biaya yang tinggi. Sesudah kontestasi berlangsung, seorang politisi perlu mengembalikan investasinya. Saat itulah terjadi penurunan kualitas demokrasi. Ketika kualitas demokrasi menurun, terjadilah korupsi, kata Pak JK," ujar Husain kepada JawaPos.com, Senin (15/2).  Sementara mengenai kalimat JK yang menyebutkan bagaimana caranya mengkritik pemerintahan namun tidak dipanggil polisi. Husain menjelaskan dalam pelaksanaan demokrasi perlu check and balance.  "Apa yang disampaikan Pak JK sesuatu yang perlu dibenahi agar kualitas demokrasi di Indonesia meningkat," katanya.  Husain mengatakan, yang disampaikan oleh JK bukan untuk membuat gaduh suasana ataupun memanas-panasi keadaan. JK hanya ingin kualitas demokrasi di Indonesia semakin baik.  "Saya kira pertanyaan Pak JK tidak perlu membuat gerah. Kalau bertanya saja membuat gerah, bagaimana pula kalau dikritik?" tanyanya.  "Jadi, sebaiknya apa yang disampaikan Pak JK ditanggapi secara konstruktif agar apa yang ingin dicapai pemerintah, rakyat menyampaikan kritiknya secara baik dan benar sementara pemerintah menerimanya sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat, atau fungsi check and balance berjalan," ungkapnya.  Sebelumnya, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan bahwa demokrasi harus dapat menjaga kepentingan dan hak-hak rakyat. JK menilai masalah utama dalam demokrasi disebabkan oleh mahalnya demokrasi itu sendiri.  Alhasil, demokrasi tidak berjalan baik. Karena demokrasi mahal, maka kemudian menimbulkan kebutuhan untuk pengembalian investasi.  "Maka di situlah terjadinya penurunan demokrasi, sebaliknya korupsi jadi naik," ujar JK.  JK juga menegaskan pentingnya check and balance dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Karena, perlu ada kritik dalam pelaksanaan sebuah demokrasi.  "Harus ada check and balances, ada kritik dalam pelaksanaannya. Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, Presiden mengumumkan 'silakan kritik pemerintah.' Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita," ujarnya.  https://youtu.be/NKqt4klq7e0

Husain Abdullah Sebut Pemerintah Tak Perlu Gerah Dengar Kritik JK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jakarta-dinobatkan-sebagai-provinsi-dengan-indeks-demokrasi-terbaik_m_.jpg" alt="Wiranto memberikan penghargaan kepada 4 prov dengan penilian IDI baik" width="100%">
<figcaption>Wiranto memberikan penghargaan kepada 4 prov dengan penilian IDI baik</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis buku Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dalam rentang waktu 2009-2017. Hasilnya diketahui penilaian demokrasi bangsa angkanya naik turun, di kategori sedang, atau di level penilaian 60-80. Kepala BPS, Kecuk Suharyanto mengatakan IDI pada 2017 mengalami peningkatan dari dari 2016 lalu. Dari angka 70,09 naik menjadi 72,11. Hal ini dianggapnya sebagai angin segar bagi perkembangan demokrasi Indonesia. "Pada 2017 angka IDI 72,11 dengan angka ini kehidupan demokrasi di Indonesia masih di level sedang dibanding 2016 ada peningkatan di sana tentunya kabar ini menggemberikan," ujar Kecuk di Grand Sahid Hotel Jalan Jenderal Sudirman Jakarta, Kamis (13/12). Kecuk menerangkan, dari 34 provinsi di Indonesia tidak ada satupun yang mendapat penilaian IDI berkategori buruk. Kebanyakan berada di level sedang. "Sebaliknya, dari 34 provinsi baru ada 4 Indeks Demokrasi Indonesia berkategori baik nilainya di atas 80, di mana posisi pertama DKI Jakarta," imbuhnya. Di posisi kedua ditempati Daerah Istimewa Jogyakarta, disusul provinsi Kalimantan Utara, dan di posisi empat ada Kepulauan Bangka Belitung. Peningkatan IDI di 2017 terjadi karena peningkatan di dua aspek demokrasi. Yaitu aspek kebebasan sipil yang meningkat akibat ada kebebasan berkeyakinan. Dan aspek kedua ada kebebasan dari perbuatan diskriminasi. Selain itu aspek lembaga demokrasi juga ikut meningkat signifikan. Ditandai dengan naiknya peran DPRD, peran partai polilitik dan peran birokrasi pemerintah. Namun, dalam meningkatnya IDI nyatanya ada pula aspek yang mengalami penurunan. Yaitu pada aspek hak politik. Hal ini menjadi catatan penting mengingat Indonesia akan masuk tahun politik 2019. "Kita mesti waspada karena Aspek hak-hak politik justru menurun," kata Kecuk. IDI 2017 juga masih menyisakan indikator buruk. Yaitu masih adanya ancaman dengan kekerasan untuk menghambat kebebasan pendapat, masifnya demonstrasi bersifat kekerasan, masifnya rekomendasi DPRD kepada eksekutif, dan belum transparansinya APBD oleh Pemda. Sebagai informasi, IDI merupakan indikator komposit yang disusun berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat. Komponen IDI terdiri dari 3 aspek, 11 variabel dan 28 indikator. IDI mulai disusun sejak 2009 bekerjasama dengan BPS dengan Kemenko Polhukam, Bappenas, Kemendagri dan di bantu dengan tenaga ahli.

Jakarta Dinobatkan Sebagai Provinsi dengan Indeks Demokrasi Terbaik

indeks demokrasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#indeks demokrasi

Berita Terkini

Soroti Turunnya Indeks Demokrasi Indonesia, Eks Ketua MK Jimly Asshidqie Ingin Beri Penghargaan Bagi Pejuang Konstitusi

Indeks Demokrasi di Jatim Meningkat

Indeks Demokrasi di Bali Menurun

Husain Abdullah Sebut Pemerintah Tak Perlu Gerah Dengar Kritik JK

Jakarta Dinobatkan Sebagai Provinsi dengan Indeks Demokrasi Terbaik

Download Aplikasi JawaPos.com