<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/koran-indopos-diputus-bersalah-oleh-dewan-pers_m_.jpg" alt="Koran Indopos diputus bersalah oleh Dewan Pers lantaran diduga memuat hoaks, yakni artikel" width="100%">
<figcaption>Koran Indopos diputus bersalah oleh Dewan Pers lantaran diduga memuat hoaks, yakni artikel</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Pers telah memutuskan Koran Indopos bersalah karena salah satu artikelnya berjudul 'Ahok Gantikan Ma'ruf Amin?'.&lrm; Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo mengatakan Koran Indopos bersalah, lantaran kabar mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menggantikan Ma'ruf Amin belum terbukti kebenarannya. "Jadi, itu patut &lrm;diduga hoaks, tapi kemudian dimuat. Jadi, kita anggap memang Indopos melakukan pelanggaran," ujar Yosep saat dikonfirmasi, Jumat (22/2). Yosep menambahkan berita itu, memang sudah dibantah oleh Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily dan fungsionaris PDIP Eva Kusuma Sundari.&nbsp;Namun, lanjutnya, meski sudah dibantah, artikel Ahok menggantikan Ma'ruf Amin tetap dimuat oleh Indopos. "Mereka sudah konfirmasi, dan ada bantahannya. Tapi ini beritanya masih dimuat lengkap dengan infografisnya," katanya. Atas dasar itu, sebagai sanksinya Koran Indopos perlu meminta maaf kepada&nbsp;TKN Jokowi-Ma'ruf Amin. Termasuk&nbsp;memuat pengakuan bahwa artikel berjudul&nbsp;'Ahok Gantikan Ma'ruf Amin?' adalah hoaks. "Sehingga kami merekomendasikan adalah meminta maaf kepada Tim Jokowi-Ma'ruf Amin. Kemudian di infografis ditempel stempel merah dengan tulisan hoaks dan diterbitkan, sambil memuat hak jawab," ungkapnya. Terpisah, Direktur Hukum TKN&nbsp;Jokowi-Ma'ruf Amin, Ade Irfan Pulungan mengaku senang karena Koran Indopos dinyataan bersalah. "Jadi, kami sangat mengapresiasi keputusan Dewan Pers ini, karena kami tidak ingin berita fitnah itu diberitakan oleh teman-teman media," katanya. Menurut Pulungan, wartawan adalah salah satu pilar demokrasi di Indonesia. Sehingga harus mengedepankan independensi dan menjunjung tinggi kebenaran. "Jadi dalam waktu dekat ini kami akan sampaikan hak jawab tentang pemberitaan yang mereka lakukan pada 13 Februari lalu, dan mereka mengakui hoaks. Sehingga bisa mengakui kesalahan merea," ungkapnya. Apabila Koran Indopos tidak meminta maaf dan memberi label artikelnya hoaks, maka TKN berencana mengambil langkah hukum melaporkan Koran Indopos ke pihak kepolisian. "Karena kami ini telah mengalami kerugian, lalu ini sudah sangat menyudutkan paslon 01," pungkasnya. &lrm;Sekadar informasi, &lrm;pada 15 Februari lalu, Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Ade Irfan Pulungan melaporkan Koran Indopos ke Dewan Pers Indonesia. Laporan itu dibuat lantaran artikel berjudul 'Ahok Gantikan Ma'ruf Amin?', telah membuat gaduh. Bahkan dikategorikan sebagai fitnah bagi pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin. "Nah, ini kami anggap sebagai fitnah besar kepada paslon kami. Karena pemilu (pencoblosan) saja belum berjalan namun sudah diberitakan seperti ini," ujar Pulungan. Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga mengaku aneh, karena artikel dari Koran Indopos ini hanya merujuk informasi viral di media sosial. Sehingga kebenarannya sangat dipertanyakan. Pada Rabu 13 Februari lalu, Koran Indopos memuat artikel berjudul Ahok Gantikan Ma'ruf Amin?'. Di dalamnya, dilampirkan&nbsp;skema mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok bakal menjadi wakil presiden Jokowi menggantikan Ma'ruf Amin dengan alasan kesehatan.

Koran Indopos Diputus Bersalah oleh Dewan Pers

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/dilaporkan-tkn-01-ke-dewan-pers-begini-klarifikasi-pimred-indopos_m_.jpg" alt="Berita Indopos yang berjudul" width="100%">
<figcaption>Berita Indopos yang berjudul</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf &lrm;Amin melaporkan Koran Indopos ke Dewan Pers. Itu terkait dengan pemberitaannya yang berjudul 'Ahok Gantikan Ma'ruf Amin?'.&lrm;&nbsp; Menanggapi itu, Pemimpin Redaksi (Pimred) harian Indopos Juni Armanto mengatakan, pada awalnya redaksi menangkap adanya kabar yang viral di media sosial, dengan isu mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajahka Purnama (Ahok) yang bakal gantikan Ma'ruf Amin apabila terpilih menjadi wakil presiden. Menurut pria yang akrab disapa Aro &lrm;itu, redaksi Indopos juga sudah meminta klarifikasi dari Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin Ace Hasan Syadzily, dan juga politikus PDIP Eva Kusuma Sundari.&nbsp; "Jadi di dalam berita itu semua isisnya membantah kabar viral tersebut. Ini sebenarnya hanya bantahan saja," ujar Aro saat dihubungi, Jumat (15/2). Aro juga menambahkan, sebenarnya grafis yang ada di Koran Indopos juga berasal dari media sosial yang sedang viral. Intinya redaksi hanya meminta klarifikasi atas isu benar atau tidaknya Ahok bakal gantikan Ma'ruf Amin. "Kita dapat grafis itu dari medsos, kita hanya mengklarifikasi ke TKN, PDIP dan juga ada pengamat," katanya. Karena itu itu Aro menduga, pelaporan Redaksi Koran Indpos ini karena TKN keberatan dengan grafis yang ditampilkan dalam artikel berjudul 'Ahok Gantikan Ma'ruf Amin?'. Padahal faktanya, Indopos hanya mengambil grafis tersebut dari media sosial yang sedang viral. Oleh sebab itu, Redaksi Koran Indopos tidak menyangka bahwa salah satu artikel yang terbit pada Rabu 13 Februari menjadi ramai diperbincangkan dan berujung pelaporan TKN Jokowi-Ma'ruf Amin ke Dewan Pers. "&lrm;Kalau sudah masuk ke Dewan Pers ya mau tidak mau kita harus menghadapi," pungkasnya. Sebelumnya, &lrm;Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Ade Irfan Pulungan melaporkan Koran Indopos ke Dewan Pers Indonesia. Karena artikel berjudul 'Ahok Gantikan Ma'ruf Amin?', telah membuat gaduh. Bahkan dikategorikan sebagai fitnah bagi pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin. "Nah ini kami anggap sebagai fitnah besar kepada paslon kami. Karena pemilu (pencoblosan) saja belum berjalan namun sudah diberitakan seperti ini," ujar Ade Irfan di Kantor Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (15/2). Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga mengaku aneh, karena artikel dari Koran Indopos ini rujukannya hanya viral di media sosial. Sehingga kebenaran rujukannya tersebut sangat ia pertanyakan. Oleh sebab itu, artikel dari Koran Indopos ini sangat merugikan paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin dan juga Tim Kampanye Nasional. Karena adanya artikel itu bisa saja membangun opini baru di masyarakat. Adapun pada Rabu 13 Februari lalu, Koran Indopos memuat artikel berjudul Ahok Gantikan Ma'ruf Amin?'. Dalam artikel tersebut dilampirkan skema mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok bakal menjadi wakil presiden Jokowi menggantikan Ma'ruf Amin dengan alasan kesehatan.&nbsp; Se&lrm;lanjutnya,&nbsp;Jokowi akan mengundurkan diri dari jabatan presiden, kemudian diangkatlah Ahok jadi orang nomor satu Indonesia. Kemudian, Ketua Umum Perindo yang juga bos dari MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Setelah itu berduet dengan Ahok memimpin Indonesia. Sementara itu soal keterkaitan kebijakan redaksi Indopos dengan JawaPos. Direksi Jawa Pos Holding Hidayat Jati menegaskan bahwa Indopos bukan bagian dari Jawa Pos. "Jawa Pos hanya memilik 16 persen melalui nama percetakan Temprina karena ditukar utang cetak," ujarnya, Jumat (15/2). Lebih lanjut dia menjelaskan, Jawa Pos&nbsp;tidak memiliki keterkaitan dengan Indo Pos. Baik dari sisi keredaksian maupun dengan manajemen umum. Sebab, keberadaan keterkaitan itu hanya berasal dari saham yang muncul karena utang cetak terhadap Temprina. "Secara struktur tidak ada kaitan. Benar-benar terpisah meski ada beberapa mantan staf Jawa Pos di sana," jelas Jati. Jati juga menegaskan, Jawa Pos selalu memegang teguh kredibilitas dan prinsip-prinsip jurnalistik termasuk kode etik. Oleh sebab itu, Jawa Pos tidak akan menghalangi upaya-upaya pencarian fakta yang dilakukan terhadap artikel Indopos tersebut.

Dilaporkan TKN 01 ke Dewan Pers, Begini Klarifikasi Pimred Indopos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/dianggap-lakukan-fitnah-tkn-laporkan-koran-indopos-ke-dewan-pers_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Jokowi-Maruf Amin" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Jokowi-Maruf Amin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf &lrm;Amin melaporkan Koran Indopos ke Dewan Pers. Hal itu karena salah satu tulisannya sangat mendeskriditkan Ma'ruf Amin selaku cawapres dari Joko Widodo (Jokowi). Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Ade Irfan Pulungan mengatakan Koran Indopos pada Rabu 13 Februari ini yang memuat artikel berjudul 'Ahok Gantikan Ma'ruf Amin?'. "Nah ini kami anggap sebagai fitnah besar kepada paslon kami. Karena pemilu (pencoblosan) saja belum berjalan namun sudah diberitakan seperti ini," ujar Ade Irfan di Kantor Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (15/2). Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga mengaku aneh, karena artikel dari Koran Indopos ini rujukannya hanya viral di media sosial. Sehingga kebenaran rujukannya tersebut sangat ia pertanyakan. "Jadi mereka (Indopos) mengangkat artikel itu berdasarkan medsos. Jadi di mana tingkat kebenarannya," tegasnya. Oleh sebab itu, artikel dari Koran Indopos ini sangat merugikan paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin dan juga Tim Kampanye Nasional. Karena adanya artikel itu bisa saja membangun opini baru di masyarakat. "Publikasi ini merugikan kami. Karena menggiring opini publik untuk percaya. Jadi luar biasa ini fitnahnya," ungkapnya. Ade Irfan berharap Dewan Pers bisa cepat memproses karya jurnalistik yang dihasilkan oleh Koran Indopos. Karena ini menyangkut masalah Jokowi dan juga Ma'ruf Amin yang sedang berkompetisi menjadi kepala negara. Apabila nantinya Dewan Pers lambat memproses artikel dari Koran Indopos ini. Maka tidak menutup kemungkinan Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin bakal menempuh jalur hukum. "Maka kami akan tempuh jalur hukum lainnya baik itu pidana atau perdata," tegasnya. Terpisah, Tenaga Ahli Dewan Pers, Herutjahjo mengaku laporan yang dilakukan oleh Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin terhadap Koran Indopos bakal diproses. Tahap awal pengaduannya akan dianalisa terlebih dahulu. Setelah itu memanggil Koran Indopos sebagai teradu. "Rencana akan memanggil teradu dalam waktu singkat. Kami bekerja imparsial tidak memihak," katanya. Herutjahjo mengaku dalam dua pekan laporan itu bias diproses. Sehingga nantinya akan meminta klarifikasi langsung oleh Koran Indopos adanya artikel &lrm;berjudul' Ahok Gantikan Ma'ruf Amin?'. "Biasanya dalam dua Minggu apalagi ini kan berkenaan dengan pemilu," pungkasnya. &lrm;Sekadar informasi, pada Rabu 13 Februari lalu, Koran Indopos memuat artikel berjudul Ahok Gantikan Ma'ruf Amin?'. Dalam artikel tersebut dilampirkan skema mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok bakal menjadi wakil presiden Jokowi menggantikan Ma'ruf Amin dengan alasan kesehatan. Se&lrm;lanjutnya, Jokowi akan mengundurkan diri dari jabatan presiden, kemudian diangkatlah Ahok jadi orang nomor satu Indonesia. Selanjutnya Ketua Umum Perindo yang juga bos dari MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Setelah itu berduet dengan Ahok memimpin Indonesia. Berita Koran Indpos ini juga dimuat di media online Indopos.co.id pada 13 Februari 2019. Namun saat berita tersebut telah dihapus.&lrm;

Dianggap Lakukan Fitnah, TKN Laporkan Koran Indopos ke Dewan Pers

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/08/1530_18404_MENGUNDURKAN-DIRI.jpg" alt="MUNDUR: Bakal calon wakil bupati yang diusung koalisi PDI Perjuangan, PKB dan Nasdem, Rastawiguna (sebelah kanan), menyerahkan surat pengunduran diri ke KPU Indramayu, Sabtu (22/8)." width="100%">
<figcaption>MUNDUR: Bakal calon wakil bupati yang diusung koalisi PDI Perjuangan, PKB dan Nasdem, Rastawiguna (sebelah kanan), menyerahkan surat pengunduran diri ke KPU Indramayu, Sabtu (22/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Bakal calon wakil bupati Indramayu, Jawa Barat yang diusung koalisi PDI Perjuangan, PKB dan Nasdem, Rastawiguna mengundurkan diri. Padahal, penetpan calon bupati Indramayu sedianya dilangsungkan Senin (24/8). &nbsp; Surat pengunduran diri tersebut disampaikan langsung Rastawiguna kepada Ketua KPU Indramayu, M Hadi Ramdlan, Sabtu (22/8). Alasan pengunduran diri bakal calon wakil bupati pendamping Toto Sucrantono ini karena tidak mendapat restu keluarga. Rastawiguna juga menyampaikan ucapan terima kasih dan maaf kepada partai pengusung dan masyarakat yang sudah mendukung dirinya untuk maju sebagai calon wakil bupati. &ldquo;Alasan saya semata-mata karena tidak mendapat restu dari keluarga, sehingga terpaksa mengundurkan diri dari pencalonan,&rdquo; ujar wakil Bendahara Umum DPP PKB ini. Terkait ketiga partai yang telah mengusung dirinya sebagai calon wakil bupati, Rasta mengaku sudah berkoordinasi dengan pengurus PDIP dan Nasdem. Sehingga tidak ada masalah. Bahkan menurutnya, PKB justru sudah sepakat untuk mengundurkan diri setelah melalui rapat yang dilakukan Jumat (21/8) malam. &ldquo;Sebelum menyampaikan surat pengunduran diri ke KPU, saya sudah melakukan kordinasi dengan pengurus PDIP dan Nasdem dengan menyampaikan pemberitahuan,&rdquo; ujarnya. Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu Sirojudin saat dikonfirmasi menyebutkan, pengunduran diri H Rastawiguna baru disetujui oleh PKB saja. Sementara pasangan Toto Sucartono-Rastawiguna diusung koalisi PDI Perjuangan, PKB, dan Nasdem. &ldquo;Kami akan segera melakukan konsultasi dengan DPD dan DPP Partai. Karena mereka yang merekomendasikan pasangan Toto-Rasta, dan rekomendasi itu berpasangan bukan satu orang. Jadi silakan saja mengundurkan diri, dan saya yakin KPU punya aturannya,&rdquo; ujarnya.&nbsp;&nbsp; Sekretaris DPD Nasdem Kabupaten Indramayu Hatta juga megatakan hal serupa. &ldquo;Yang memberikan rekomendasi agar kami mendukung pasangan Toto-Rasta itu kan DPP. Jadi kami juga menunggu petunjuk dari DPP,&rdquo; ujarnya. Sementara Ketua KPU Indramayu M Hadi Ramdlan mengaku terkejut atas mundurnya H Rastawiguna dari pencalonan. Karena sedianya KPU sudah mengagendakan penetapan pasangan bakal calon bupati pada Senin (24/8). (oet/JPG) &nbsp;

Ini Alasan Rastawiguna, Mengundurkan Diri dari Pencalonan Pilkada Indramayu

indopos

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#indopos

Berita Terkini

Koran Indopos Diputus Bersalah oleh Dewan Pers

Dilaporkan TKN 01 ke Dewan Pers, Begini Klarifikasi Pimred Indopos

Dianggap Lakukan Fitnah, TKN Laporkan Koran Indopos ke Dewan Pers

Ini Alasan Rastawiguna, Mengundurkan Diri dari Pencalonan Pilkada Indramayu

Download Aplikasi JawaPos.com