<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari, Candra Mega SariAsisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga, Novia Herawati&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Jatu Rahendarto, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Karir&nbsp;</h1><h1>Selalu Ada yang Baru!</h1>Selamat datang di situs resmi Rekrutmen Jawa Pos&nbsp;Jawa Pos merupakan perusahaan media massa terbesar di Indonesia. Memiliki lebih dari 200 media yang tersebar di seluruh Nusantara. Berbasis di Surabaya dengan sirkulasi lebih dari 400 ribu eksemplar per hari, Jawa Pos telah menjadi media massa yang kreatif, mencetak tren baru, serta mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.&nbsp;Di 2016, Jawa Pos (PT Jawa Pos Koran) untuk kali pertama dalam sejarah membuka rekrutmen secara online. Situs resmi Rekrutmen Jawa Pos ini dapat diakses sepanjang tahun. Berbagai posisi yang tersedia dapat dilihat updatenya di situs ini. Berbagai pengumuman terkait program rekrutmen juga akan hadir. Tim rekrutmen Jawa Pos hanya akan memproses lamaran yang diajukan secara online. Let’s join us!&nbsp;Beberapa posisi telah dibuka! Buruan cek!

karir

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Muhammad Ridwan

KPK mengamankan Bupati Rejang Lebong dalam OTT di Bengkulu. Tim menangkap pelaku dan menyita uang tunai.

Sabik Aji Taufan

KPK Gelar OTT di Bengkulu, Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Diamankan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/bi-baru-10-persen-masyarakat-yang-sadar-keuangan-syariah_m_167406.jpeg" alt="Ilustrasi layanan perbankan syariah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi layanan perbankan syariah</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Industri perbankan syariah nasional terus menunjukkan kinerja impresif. Hingga Oktober 2025, total aset perbankan syariah tercatat menembus Rp 1.028,18 triliun atau tumbuh 11,34 persen secara tahunan (YoY). Capaian tersebut menjadi yang tertinggi (all time high) sepanjang berdirinya industri tersebut di Indonesia.&nbsp; Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan, OJK secara konsisten mendukung pengembangan industri perbankan syariah yang berdaya saing, resilien, serta berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kinerja positif juga tercermin dari sisi pembiayaan dan penghimpunan dana. Penyaluran pembiayaan perbankan syariah mencapai Rp 685,55 triliun atau tumbuh 7,78 persen YoY. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun mencapai Rp 820,79 triliun atau tumbuh 14,26 persen YoY. Masing-masing pencapaian tersebut juga merupakan nominal tertinggi selama bank syariah beroperasi di Indonesia.&nbsp; Sejalan dengan ekspektasi membaiknya perekonomian nasional pada akhir 2025, OJK optimistis kinerja perbankan syariah akan terus menguat hingga tutup tahun. "Berbagai pencapaian tersebut menunjukkan arah kebijakan pengembangan perbankan syariah berada di jalur yang tepat," kata Dian, dikutip Minggu (14/12). OJK, lanjutnya, terus memastikan implementasi Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027 berjalan optimal guna mendorong pertumbuhan industri yang terakselerasi dan berkelanjutan. Dian menyampaikan, penguatan struktur industri melalui kebijakan spin-off dan konsolidasi akan terus didorong sebagai katalis lahirnya bank syariah dengan skala ekonomi yang lebih memadai. Karena mayoritas Bank Umum Syariah (BUS) saat ini masih berada pada kelompok KBMI 1. Dengan skala ekonomi yang lebih besar, bank syariah dapat memperluas pembiayaan, mengembangkan model bisnis yang lebih inovatif, meningkatkan efisiensi biaya, memperkuat infrastruktur teknologi informasi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. "Skala ekonomi yang memadai akan membuat perbankan syariah semakin kontributif terhadap perekonomian nasional," ujarnya. Selain itu, OJK mendorong bank syariah agar semakin agile di tengah persaingan industri perbankan yang kian ketat. Upaya tersebut dilakukan melalui uniqueness product syariah, penguatan sinergi dengan bank induk, serta optimalisasi keuangan sosial syariah. Ketiga inisiatif tersebut diharapkan mampu memperkuat karakteristik perbankan syariah yang berorientasi pada pembangunan sosial-ekonomi, sekaligus meningkatkan inklusivitas layanan perbankan syariah bagi seluruh lapisan masyarakat. "OJK akan terus mengawal pengembangan perbankan syariah nasional kedepan untuk memastikan industri tersebut tumbuh secara berkelanjutan dan sehat, sebagai langkah menjaga stabilitas sistem keuangan nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif," imbuhnya.

Industri perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan total aset mencapai Rp 1.028 triliun hingga Oktober 2025.

Industri Perbankan Syariah Terus Menguat, Aset Tembus Rp 1.028 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/21/Screenshot_2023-08-21-12-37-36-425-edit_comgoogleandroidgm-1448286716.jpg" alt="Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi" width="100%">
<figcaption>Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat industri keuangan syariah nasional terus menunjukkan pertumbuhan positif. Hingga Agustus 2025, total aset keuangan syariah Indonesia menembus angka Rp 3.050 triliun, atau tumbuh 11,3 persen secara tahunan (Year-on-Year/YoY). Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan hal tersebut dalam pembukaan Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSiS) 2025, yang digelar 6-9 November 2025 di Lippo Mall Nusantara, Jakarta. Acara ini mengusung tema "Keuangan Syariah untuk Semua, Kesejahteraan untuk Bangsa" dan diikuti oleh pelaku industri jasa keuangan syariah, asosiasi, SRO, serta kementerian dan lembaga terkait. "Industri keuangan syariah Indonesia terus mencatat pertumbuhan yang positif, dengan total aset mencapai Rp 3.050 triliun, meningkat 11,3 persen (YoY). Terdiri atas aset perbankan syariah sebesar Rp 975,9 triliun, pasar modal syariah Rp 1.896,2 triliun, dan industri keuangan nonbank syariah Rp 178,7 triliun," ungkapnya, Kamis (6/11). Friderica menegaskan, keuangan syariah memiliki peran penting dalam mendukung pemerataan ekonomi nasional. Melalui instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah, sistem keuangan syariah diyakini dapat menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil dan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. "Kemudian juga menciptakan stabilitas ekonomi tentu saja dan juga inklusivitas. Ini yang terus kita dorong," tutur Friderica. Meski terus tumbuh, Friderica menilai pengembangan industri syariah masih menghadapi empat tantangan utama yang disebut sebagai 4P, yakni Pengembangan dan inovasi produk, Penetrasi pasar, Pemerataan akses, dan Pemahaman masyarakat. "Kita perlu terus mendorong inovasi produk, memperluas jangkauan layanan, serta memperkuat edukasi agar masyarakat semakin paham dan percaya pada produk keuangan syariah," imbuhnya.

Industri keuangan syariah Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan positif dengan total aset mencapai Rp 3.050 triliun.

Industri Keuangan Syariah Indonesia Tumbuh 11,3 Persen hingga Agustus 2025, Aset Tembus Rp 3.050 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/18/KONTRAK-18-2468458911.jpg" alt="Ilustrasi asuransi syariah (freepik)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi asuransi syariah (freepik).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perencanaan keuangan berbasis nilai-nilai Islam, asuransi syariah kian dipandang penting sebagai bagian dari pengelolaan warisan dan wakaf.&nbsp; Tak hanya memberi perlindungan finansial bagi keluarga yang ditinggalkan, asuransi berbasis syariah juga memungkinkan manfaat santunannya dimanfaatkan untuk tujuan sosial, seperti wakaf produktif yang memberi dampak berkelanjutan bagi umat. Melalui prinsip tolong-menolong dan berbagi risiko, asuransi syariah menghadirkan solusi keuangan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Konsep ini tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi keluarga pewaris, tetapi juga membuka jalan bagi peserta untuk meninggalkan warisan bernilai ibadah, memastikan keberkahan terus mengalir bahkan setelah kehidupan berakhir.&nbsp; Sejalan dengan kebutuhan keluarga dengan perencanaan keuangan berbasis Syariah, industri asuransi jiwa Syariah juga menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan peluang besar untuk peningkatan inklusi perlindungan syariah di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahkan mencatat porsi tertanggung asuransi Syariah baru sekitar 2,8 persen dari total tertanggung asuransi, sementara Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) mencatat pertumbuhan kontribusi asuransi jiwa Syariah mendekati dua digit, yakni 9,79 persen. Hal inilah yang turut dilakukan PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk (MSIG Life) dengan memperkenalkan asuransi jiwa syariah Smile Plan Maxima Syariah atau Salamah untuk memberikan santunan asuransi 100 persen saat peserta tutup usia atau tetap hidup hingga akhir masa perlindungan.&nbsp; &ldquo;Kami memahami keluarga membutuhkan ketenangan dan kepastian atas terwujudnya rencana keuangan mereka. Melalui fitur wakaf, peserta juga dapat menyalurkan sebagian santunan untuk menghadirkan manfaat yang berkelanjutan bagi sesama,&rdquo; kata Wianto Chen, CEO &amp; President Director MSIG Life dalam keterangannya. Melalui fitur wakaf, peserta juga bisa menyalurkan hingga 45 persen dari santunan asuransi. Asuransi ini berupaya mewujudkan berbagai rencana keuangan, mulai dari pendidikan anak, ibadah, masa pensiun, warisan, wakaf, hingga kebutuhan jangka menengah lainnya. Perlindungannya pun tersedia dengan berbagai pilihan dari 18, 30 55, hingga 60 tahun dengan opsi masa bayar 3-5-10 tahun. &ldquo;Hal ini juga merupakan bagian dari proses pemisahan unit usaha Syariah (spin-off) yang sedang berjalan, sekaligus mencerminkan komitmen kami untuk berperan aktif dan berkontribusi terhadap pengembangan pasar asuransi Syariah di Indonesia,&rdquo; tukas dia. &nbsp;

Asuransi syariah semakin penting dalam perencanaan keuangan berbasis nilai-nilai Islam, memberikan perlindungan finansial dan manfaat sosial

Asuransi Syariah: Solusi Keuangan Berbasis Nilai-nilai Islam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Mirza-Adityaswara.jpg" alt="Direktur LPPI Mirza Adityaswara (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur LPPI Mirza Adityaswara (JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara mengatakan OJK terus berupaya memperkuat industri keuangan syariah, salah satunya dengan melahirkan sejumlah ketentuan yang mendukung. "Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), OJK telah mengeluarkan beberapa ketentuan untuk penguatan industri keuangan syariah," kata Mirza dalam Pertemuan Tahunan atau Ijtima&rsquo; Sanawi Dewan Pengurus Syariah XIX Tahun 2023 yang diikuti virtual di Jakarta, Jumat. Secara keseluruhan aset keuangan syariah Indonesia tumbuh mencapai Rp2.450 triliun per Juni 2023. Angka itu menunjukkan pertumbuhan sebesar 13,3 persen year on year (yoy) dengan pangsa pasar sebesar 10,94 persen terhadap total keuangan nasional. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa sektor keuangan syariah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dengan demikian, penguatan industri keuangan syariah menjadi hal penting. Di sektor perbankan syariah, telah diterbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) unit usaha syariah yang merupakan salah satu amanat dari Undang-undang P2SK. OJK juga telah menerbitkan empat Surat Edaran (SE) OJK terkait laporan bulanan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), perubahan kegiatan BPR menjadi BPRS, perubahan kegiatan usaha bank umum menjadi bank umum syariah serta produk BPRS. Mirza menuturkan dalam waktu dekat OJK akan menerbitkan ketentuan penguatan terkait tata kelola bank umum syariah dan unit usaha syariah serta ketentuan terkait manajemen risiko bank umum syariah dan unit usaha syariah. Di sektor industri keuangan non-bank (IKNB) syariah, telah terbit Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) pemisahan unit syariah perusahaan asuransi, reasuransi dan penjaminan. Untuk ketentuan penguatan sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga jasa Keuangan lainnya, terdapat tujuh ketentuan yang ditargetkan selesai pada 2023 di antaranya terkait kegiatan usaha bullion, layanan pendanaan bersama berbasis teknologi serta koperasi sektor jasa keuangan. Di sektor pasar modal syariah, juga dalam proses pengundangan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI terkait POJK penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan. "Diharapkan dengan penerbitan ketentuan dan pedoman yang kami lakukan, dapat terus memperkuat industri keuangan syariah nasional," ujar Mirza. Saat ini OJK dan Dewan Syariah Nasional sedang dalam tahap akhir untuk penyelesaian nota kesepahaman yang sekaligus dilengkapi dengan perjanjian kerjasama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terkait pengembangan dan penguatan keuangan syariah. Mirza mengatakan masih terdapat tantangan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang menyebabkan masih besarnya gap dengan industri keuangan konvensional. Tantangan tersebut berupa pangsa pasar yang relatif masih rendah, masih rendahnya literasi keuangan syariah yang berdampak pada terbatasnya laju inklusi keuangan syariah, terbatasnya diferensiasi model bisnis produk keuangan syariah, penggunaan teknologi informasi yang masih perlu ditingkatkan serta sumber daya manusia keuangan syariah yang belum optimal. Dalam menjawab tantangan itu, Mirza mengatakan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim mempunyai potensi menjadi contoh keunggulan dalam keuangan syariah. Misi itu sejalan dengan upaya untuk mendorong ekosistem keuangan yang kuat dan terdiversifikasi, dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. OJK juga telah merumuskan inisiatif strategis dan program turunan atau action plan dalam rangka mengembangkan potensi keuangan syariah yang ada di setiap sektor dan mampu menjawab tantangan industri keuangan syariah saat ini. Hal tersebut dituangkan dalam peta jalan (road map) OJK 2022-2027.

OJK akan menerbitkan ketentuan penguatan terkait tata kelola serta ketentuan manajemen risiko bank umum syariah dan unit usaha syariah.

OJK Dukung Penguatan Industri Keuangan Syariah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Screenshot-2523.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan, aset keuangan syariah tumbuh 15 persen menjadi Rp2.375 triliun per Desember 2022. "Di dalam negeri sendiri Alhamdulillah perkembangan keuangan syariah dari tahun ke tahun juga terus meningkat," kata Friderica dalam Webinar Memperkuat Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Jakarta, Kamis (16/2).  Friderica menuturkan dengan pertumbuhan tersebut, pangsa pasar keuangan syariah Indonesia mencapai 10,69 persen dari total nilai aset keuangan Indonesia. Ia optimistis bahwa Indonesia bisa menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia, yang didukung dengan potensi pangsa pasar yang luas dan industri keuangan syariah yang semakin bertumbuh.  "Ke depan tentu sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar secara global serta jaringan industri keuangan syariah yang tersebar di seluruh wilayah, Indonesia tentu memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia," ujarnya.  Menurut dia, industri keuangan syariah Indonesia saat ini memiliki potensi dan pengembangan yang diakui secara internasional. State of Global Islamic Economy Report 2022 mencatat total aset keuangan syariah Indonesia sebesar 119,5 miliar dolar AS sehingga menempatkan Indonesia pada posisi ketujuh aset keuangan syariah terbesar di dunia.  Selanjutnya, Islamic Finance Development Indicator 2022 juga menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi ketiga dalam keuangan syariah global setelah Malaysia dan Arab Saudi. Sebelumnya, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung mengatakan saat ini perlu peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah untuk mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air.  "Perlunya perluasan edukasi dan literasi di samping tantangan lain seperti penggunaan teknologi dan digitalisasi ekonomi syariah yang juga perlu ditingkatkan untuk dapat mengakselerasi sertifikasi halal, pembiayaan syariah dan ekspor produk halal," kata Juda dalam Sharia Economic and Financial Outlook (Shefo) 2023 di Jakarta, Senin (6/2).

Hingga Akhir Desember 2022, Aset Keuangan Syariah Rp 2.375 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/OJK.jpg" alt="Ilustrasi Gedung kantor pusat Otoritas Keuangan (OJK), Jakarta. OJK mengawasi perusahaan asuransi, termasuk perusahaan asuraansi jiwa yang melakukan operasional di Indonesia." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung kantor pusat Otoritas Keuangan (OJK), Jakarta. OJK mengawasi perusahaan asuransi, termasuk perusahaan asuraansi jiwa yang melakukan operasional di Indonesia.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku, perkembangan ekonomi syariah di Tanah Air sangat pesat, bahkan telah diakui oleh lembaga internasional. Direktur Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah OJK Deden Firman Hendarsyah mengatakan, hal itu patut dibanggakan.  Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah dapat konsisten pada masa mendatang. Per November 2020, total aset keuangan syariah Indonesia -tidak termasuk saham syariah- mencapai Rp 1.770,32 triliun. Sedangkan market keuangan syariah mencapai 9,90 persen dengan keuangan konvensional mencapai 90,10 persen.  Meski demikian, Deden menyebut penetrasi industri keuangan syariah masih harus ditingkatkan. Sebab, jika dibandingkan dengan industri secara keseluruhan, industri keuangan syariah masih sangat rendah.  "Jadi secara angka nominal ini cukup besar. Tetapi memang apabila dibandingkan dengan industri secara keseluruhan, kita bisa katakan masih terbatas karena masih di bawah 10 persen," ujarnya dalam webinar bertajuk Tantangan dan Peluang Ekosistem Keuangan Syariah 2021 dan Iconomics Syariah Award 2021, Jumat (29/1).  OJK pun mencatat, terdapat beberapa tantangan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Pertama, kata dia, penetrasi masih relatif kecil. Kedua literasi dan inklusi keuangan syariah masih rendah.  Ketiga, diferensiasi model bisnis atau produk syariah masih terbatas. Keempat, adopsi teknologi belum memadai. Kelima, pemenuhan SDM belum optimal.  Dalam hal ini, Deden menambahkan, pihaknya memiliki arah kebijakan guna mendukung ekonomi dan keuangan syariah. Pertama, memperkuat dukungan infrastruktur dan pembiayaan syariah dari hulu ke hilir. Hal itu mulai dari LKM, tekfin, perbankan syariah, IKNB syariah, dan berbagai instrumen pasar modal syariah seperti saham, sukuk, reksa dana, EBA syariah, dan DIRE syariah.  Kedua, lanjutnya, mendorong lembaga jasa keuangan syariah untuk mendukung pembangunan kawasan industri halal. Hal itu dapat melalui penyediaan layanan keuangan bagi pengembangan pariwisata halal, energi terbarukan, makanan, serta farmasi dan kosmetik halal. Ketiga, mendukung pembiayaan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).  "Dengan memperluas akses keuangan syariah kepada UMKM dan dalam jangka panjang memberdayakan UMKM untuk dapat mandiri," pungkasnya.  https://www.youtube.com/watch?v=E7NIJTuiK4k  &nbsp;

OJK Sebut 5 Tantangan dalam Pengembangan Industri Keuangan Syariah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/melantai-di-bursa-efek-indonesia-bri-syariah-bidik-dana-rp-1-triliun_m_193551.jpeg" alt="Ilustrasi Bank BRI Syariah, salah satu bank syariah anggota HImbara yang akan dimerger selain Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bank BRI Syariah, salah satu bank syariah anggota HImbara yang akan dimerger selain Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mengungkapkan masih rendahnya literasi masyarakat terhadap keuangan syariah menjadi tantangan pengembangan keuangan syariah Indonesia secara keseluruhan  Direktur Eksekutif KNEKS Ventje Rahardjo mengatakan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah menjadi peranan kunci dalam peningkatan indutri lembaga jasa keuangan syariah kedepannya.  “Berbagai stakeholder bersama-sama juga dengan KNEKS meluncurkan brand ekonomi syariah pada minggu lalu sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran terkait ekonomi dan keuangan syariah,” ujarnya dalam webinar bertajuk Tantangan &amp; Peluang Ekosistem Keuangan Syariah 2021 dan Iconomics Syariah Award 2021, Jumat (29/1).  Ventje menuturkan, terkait perbankan syariah, tantangan lainnya diantaranya, kurangnya permodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha. Serta, belum optimalnya pemanfaatan produk dan jasa keuangan syariah oleh pemerintah.  “Keterbatasan produk dengan harga yang kurang kompetitif, dan orientasi lebih terfokus pada pasar retail,” imbuhnya.  Sementara, untuk tantangan pasar modal syariah, lanjutnya, yakni peran sukuk korporasi dan saham syariah yang masih belum optimal. Dalam hal ini, penerbitan sukuk terutama sukuk korporasi dan jumlah investor yang masih minim, pasar sekunder belum likuid, dan terdapat ketidakpastian terkait aspek perpajakan untuk struktur akad tertentu dalam penerbitan sukuk.  Sedangkan tantangan pada dana sosial keagamaan, diantaranya regulasi yang belum spesifik mengatur wakaf tunai untuk diinvestasikan pada aset tetap seperti real estat, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dan penyaluran dana sosial keagamaan, dan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dana sosial keagamaan.  "Perlunya penguatan struktur manajemen lembaga pengelolaan dana sosial keagamaan," tuturnya.  Terakhir, terkait tantangan keuangan mikro syariah, Ventje menambahkan, ketidakcukupan modal dan terbatasnya sumber pendanaan, lemahnya sistem teknologi informasi dan manajemen, dan kurangnya efektivitas dalam sistem pengawasan.

Ini Sederet Tantangan Industri Keuangan Syariah Di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menteri-Keuangan-Sri-Mulyani-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Industri keuangan syariah di tanah air mencatat pertumbuhan kinerja yang menggembirakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, hingga September 2020, total aset keuangan syariah mencapai Rp 1.710,16 triliun. Jumlah yang fantastis itu bahkan belum termasuk nilai saham syariah. Ani, sapaannya, menyebutkan, nominal itu setara dengan USD 114,64 miliar dengan market share mencapai 9,69 persen. Dia memerinci, total aset itu, antara lain, aset perbankan syariah sebesar Rp 575,85 triliun, industri keuangan bukan bank yang syariah sebesar Rp 111,44 triliun, dan pasar modal syariah sebesar Rp 1.022,87 triliun. "Yang cukup menarik dalam kondisi yang sangat menekan akibat Covid-19, intermediasi perbankan nasional cenderung mengalami penurunan, sedangkan kinerja perbankan syariah cenderung stabil dan tumbuh lebih tinggi dibandingkan bank konvensional," ujarnya melalui virtual conference Selasa (29/12). Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, jumlah aset perbankan syariah naik 10,97 persen jika dibandingkan dengan konvensional yang sebesar 7,7 persen. Artinya, pertumbuhan aset perbankan syariah lebih tinggi. Demikan juga dengan dana pihak ketiga (DPK) dari keuangan syariah mencapai 11,56 persen. Naik tipis jika dibandingkan dengan DPK konvensional 11,4 persen. Sementara itu, transaksi saham syariah pada periode Januari–Juni 2020 naik 26 persen jika dibandingkan dengan periode tahun lalu. Transaksi saham syariah pada 2020 adalah sebanyak 633 ribu, naik dari tahun lalu yang sebanyak 501 ribu transaksi. Volume transaksi saham juga naik 57 persen, dari 3,9 miliar saham di 2019 menjadi 6,2 miliar saham di 2020. Secara umum, industri keuangan syariah tumbuh mengesankan selama tiga dasawarsa atau sejak berdirinya bank syariah pada 1992. Namun, Ani berharap kualitas industri syariah bisa meningkat dan memiliki daya saing, terutama dari sisi sumber daya manusia (SDM). Dari hitungannya, setiap tahun ada 40 ribu lebih lulusan dari pendidikan ekonomi dan keuangan syariah. Jumlah yang besar itu jika tidak dibarengi dengan kualitas yang mumpuni akan menimbulkan persoalan. Dengan demikian, dia ingin lulusan tersebut memiliki kompetensi teknis yang sesuai dan dibutuhkan industri. "Tidak sedikit SDM yang diambil bahkan dari lembaga keuangan konvensional. Karena mereka paham industri, paham konsumen, dan memiliki pengalaman memadai," imbuh dia. Terpisah, Abra P.G. Talattov, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), menilai, penggabungan usaha (merger) tiga bank syariah pelat merah menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk akan menunjang pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah. Tantangannya adalah harus melakukan penetrasi lebih. "Merebut dalam tanda kutip segmen pasar nasabah bank konvensional," kata Abra secara virtual kemarin. Begitu pula kualitas layanan dan infrastruktur yang perlu ditingkatkan. Keputusan pemerintah menggabungkan tiga bank syariah itu mendorong jumlah aset menjadi lebih gemuk. Praktis, bank syariah BUMN juga naik kelas. Dari sebelumnya kelas BUKU II naik jadi BUKU III. "Masuk jajaran 10 bank terbesar di Indonesia," imbuhnya. Abra berharap Bank Syariah Indonesia berdaya saing untuk merebut pasar bank konvensional di luar 6 persen sehingga dapat meningkatkan market share 15 sampai 18 persen dalam tiga tahun ke depan. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar mestinya menjadi modal. Dari sisi potensi, sumber dana yang besar. Misalnya, haji, umrah, dan pensiun itu. ASET LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Perbankan: Rp 575,85 triliun Industri keuangan nonbank: Rp 111,44 triliun Pasar modal: Rp 1.022,87 triliun Total: Rp 1.710,16 triliun Sumber: Kementerian Keuangan https://www.youtube.com/watch?v=dAqq38KaCHo

Sri Mulyani Sebut Aset Keuangan Syariah Tembus Rp 1.710,16 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menteri-Keuangan-Sri-Mulyani-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menyebut industri keuangan syariah Indonesia masih berpotensi mengalami pertumbuhan. Sebab, tiga dasawarsa terakhir sejak bank syariah pertama di Indonesia didirikan, sektor ini terus diminati.  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, per September 2020 total aset keuangan syariah di luar saham syariah telah mencapai Rp 1.710,16 triliun atau USD 114,64 miliar dengan market share 9,96 persen. Adapun aset keuangan syariah ini terdiri dari aset perbankan syariah Rp 575,85 triliun, industri keuangan bukan bank Rp 111,4 triliun, dan pasar modal syariah Rp 1.022 triliun.  Sri Mulyani mengatakan, potensi industri syariah terlihat dari perbankan syariah yang saat ini masih mencatatkan hal positif di tengah tekanan pandemi Covid-19. Di sisi lain, intermediasi perbankan nasional cenderung mengalami penurunan.  "Kinerja perbankan syariah justru stabil dan tumbuh tinggi dibanding perbankan konvensional," ujarnya acara Sharia Business and Academic Sinergy, Selasa (29/12).  Sri Mulyani memaparkan, hingga September 2020 aset perbankan syariah justru tumbuh 10,97 persen lebih tinggi jika dibandingkan perbankan konvensional yang hanya 7,7 persen. Kemudian dana pihak ketiga (DPK) tercatat tumbuh 11,56 persen lebih tinggi dari bank konvensional yang tumbuh sebesar 11,49 persen.  Sementara, jika dilihat dari pembiayaan, industri tumbuh 9,42 persen, ini jauh lebih tinggi karena kredit pada perbankan konvensional hanya 0,55 persen. "Ini artinya industri perbankan syariah memiliki posisi yang stabil dan loyalitas dari keseluruhan ekosistemnya," pungkasnya.  Menurut dia kinerja perbankan syariah ini bisa menjadi jembatan dan modal awal Indonesia untuk mengembangkan ekosistem syariah yang berkualitas baik.  https://www.youtube.com/watch?v=Dv-Jo6Q4caE  &nbsp;

Sri Mulyani Ungkap Bukti Industri Keuangan Syariah Terus Tumbuh

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#industri keuangan syariah

Berita Terkini