<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="py-4"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/08/IISkzFk3xbYFKgwaIElvkzILFULhP0N5LZqy7ttN-2219591562.jpg" alt="Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah (dua dari kanan) di Jakarta. (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah (dua dari kanan) di Jakarta. (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> </div> <div class="panel mb-4">&nbsp;</div> <div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:r1e:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> JawaPos.com&nbsp;- Nilai manfaat atau hasil investasi dana haji tidak hanya dirasakan jemaah yang berangkat ke Arab Saudi. Semua calon jemaah haji (CJH) yang masih antre juga menerima nilai manfaat. Total nilai manfaat yang dibagikan ke semua CJH antre atau di daftar waiting list mencapai Rp 2,1 triliun. Informasi penyaluran nilai manfaat untuk seluruh CJH itu disampaikan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah. Dia mengatakan saat ini ada sekitar 5,4 juta orang CJH yang antre di daftar waiting list. Dia menegaskan BPKH berkomitmen menggunakan hasil investasi tidak hanya untuk mengurangi beban biaya haji jemaah yang berangkat saja, tetapi juga diberikan kepada CJH yang masih antre. Adanya uang nilai manfaat itu, otomatis menambah saldo CJH yang antre. Sebelumnya mereka sudah membayar biaya pendaftaran haji sebesar Rp 25 juta per orang. Rata-rata setiap tahun BPKH menyalurkan nilai manfaat dua kali. Nilai ini akan terakumulasi sampai dengan CJH bersangkutan terbang ke Arab Saudi. Sehingga bisa mengurangi beban saat pelunasan ongkos haji kelak. Fadlul menambahkan nilai manfaat itu tidak hanya dirasakan CJH reguler, tetapi juga untuk jemaah haji khusus yang masih antre. Perinciannya adalah Rp 1,9 triliun untuk jemaah haji reguler. Sehingga rata-rata tiap orang menerima Rp 366,2 ribu. Kemudian untuk jemaah haji khusus dialokasi USD 9,2 atau USD 72 (Rp 1,17 jutaan) untuk masing-masing CJH khusus. Fadlul menegaskan distribusi nilai manfaat itu merupakan bagian dari prinsip keadilan dan kemaslahatan yang mereka usung. Dia mengatakan BPKH dalam pengelolaan dana haji berpedoman pada prinsip profesional, transparan, dan akuntabel.&nbsp; Menurut Fadlul, nilai manfaat itu adalah bentuk konkret dari optimalisasi pengelolaan dana haji yang aman dan produktif. "Kami terus berupaya agar dana kelolaan jemaah haji dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan," katanya, Senin (8/9).&nbsp; Fadlul mengatakan manfaat pengelolaan dana haji tidak hanya dalam bentuk pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji tahun berjalan saja, tetapi juga dalam bentuk nilai manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh jemaah. Sementara itu, Anggota Badan Pelaksana BPKH Amri Yusuf mengungkapkan bahwa penyaluran nilai manfaat iti juga menjadi bukti bahwa prinsip syariah dan pengelolaan keuangan yang prudent tetap menjadi landasan utama BPKH. &ldquo;Kami pastikan bahwa nilai manfaat ini dibagikan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah," katanya. Selain itu, Amri menyampaikan, setiap CJH dapat melihat distribusi nilai manfaat itu melalui kanal digital seperti aplikasi BPKH Apps. BPKH mengajak jemaah untuk terus memantau informasi resmi melalui kanal yang disediakan. Serta memastikan data mereka telah terverifikasi dalam sistem. Seperti diketahui saat ini dana haji yang dikelola BPKH sekitar Rp 173 triliun. Dana ini terkumpul dari uang muka pendaftaran haji sebesar Rp 25 juta/jemaah. Nilai manfaat atau hasil investasi dana haji itu digunakan untuk dua keperluan, yaitu mengurangi atau subsidi biaya haji tahun berjalan.&nbsp; Misalnya tahun ini biaya riil haji Rp 89,4 jutaan per jemaah. Tetapi jemaah hanya membayar sekitar Rp 55,4 juta. Selisihnya disubsidi oleh nilai manfaat pengelolaan dana haji. Selain itu, dana haji dikembalikan ke masing-masing rekening virtual CJH yang antre. </div> </div> </div> </div>

Calon jemaah haji antre menerima nilai manfaat total Rp 2,1 triliun dari BPKH, rata-rata Rp 1,1 juta per orang, untuk subsidi biaya haji.

Ketiban Durian Runtuh! Calon Jemaah Haji yang Antre Dapat Kucuran Rp 2,1 Triliun, Besarnya Sampai Rp 1,1 Juta Tiap Orang

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/25/JKT_Balik-Kerja-Bareng-BPKH-2025_SALMAN-TOYIBI-2JPG-2924227954.jpg" alt="Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah memberi keterangan saat peluncuran program" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah memberi keterangan saat peluncuran program</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melaporkan hasil investasi atau pengelolaan dana haji. Hasilnya melampaui target. Data sementara yang bersifat unaudited menyebutkan, hasil investasi dana haji 2024 mencapai Rp 11,633 triliun. Hasil investasi itu kembali ke jemaah berangkat dan yang masih antre.&nbsp; Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menegaskan pengelolaan dana haji dilakukan secara transparan, aman, dan sesuai prinsip syariah. Dia mengatakan laporan keuangan yang dipublikasikan secara berkala, menunjukkan komitmen mereka dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. "Kami sampaikan laporan keuangan sebagai bentuk keterbukaan publik. Seluruh dana haji sudah diinvestasikan secara hati-hati dan sesuai regulasi," kata Fadlul Imansyah kepada wartawan di Jakarta pada Kamis (17/4). Fadlul bersyukur karena nilai manfaat dana pengelolaan haji capai melebihi target.&nbsp;Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi 2024 (unaudited), nilai manfaat dari investasi dan penempatan dana haji tercapai 101,02 persen dari target. Yakni dari target Rp 11,515 triliun, realisasinya mencapai Rp 11,633 triliun. "Jadi melebihi target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)," katanya. Angka tersebut merupakan gabungan hasil pengelolaan investasi sebesar Rp 9,29 triliun dan penempatan di bank Rp 2,34 triliun.&nbsp; Fadlul menegaskan investasi dan penempatan di bank itu penting. Karena sebagian dana haji harus selalu disimpan dalam bentuk penempatan bank yang likuid untuk menjaga likuiditas minimum sebesar dua kali Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Ketentuan ini adalah amanah UU tentang Pengelolaan Keuangan Haji. "Oleh karena itu, tidak seluruh dana dikelola dalam instrumen investasi," tegas Fadlul.&nbsp; Dia menambahkan bahwa strategi investasi BPKH tidak hanya mengejar imbal hasil saja. Tetapi juga memperhatikan likuiditas dan keamanan dana. "Dana jemaah harus siap kapan saja dibutuhkan," tuturnya. Karena itu dana haji tetap simpan sebagian di deposito dan instrumen jangka pendek yang aman. Yaitu minimal dua kali Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau sekitar Rp 40,7 triliun.&nbsp; BPKH juga menjelaskan bahwa porsi penempatan dana di bank syariah terus ditekan agar dana bisa lebih berkembang lewat investasi lain yang tetap sesuai syariah. Pada tahun 2024, proporsinya hanya 23,75 persen. Turun dari 24,97 persen pada 2023. Selain itu, terdapat efisiensi anggaran operasional yang sisa anggarannya akan kembali ke Kas Haji. Kemudian menjadi dana kelolaan yang produktif. "Kami ini mengelola dana umat, tentu prinsip syariah dan kehati-hatian jadi prioritas utama. Di atas semua itu, kami jaga amanah jemaah agar bisa berangkat haji dengan tenang," kata Fadlul. Saat ini, laporan keuangan BPKH sedang diaudit oleh BPK. Untuk diketahui, BPKH telah 6 tahun berturut-turut mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Hasil investasi dana haji selama ini digunakan untuk kepentingan calon jemaah haji (CJH). Yaitu untuk mengurangi biaya haji, atau akrab disebut subsidi biaya haji. Selain itu juga dikembalikan ke rekening virtual jemaah yang masih antre. (wan)

BPKH laporkan hasil investasi dana haji 2024 mencapai Rp 11,6 triliun dan dikembalikan ke jamaah berangkat dan antre.

Pengelolaan Dana Haji 2024 Bukukan Hasil Investasi Rp 11,6 Triliun, Dikembalikan ke Jamaah Berangkat dan Antre

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/25/HAJI-2023-F-215463108.jpg" alt="Ilustrasi ibadah Haji." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah Haji.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perbedaan pendapat antarulama kembali terjadi. Kali ini menyangkut pemanfaatan hasil investasi dana haji untuk jemaah lain. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengumumkan bahwa skema tersebut haram. Namun, para ulama yang hadir di forum Mudzakarah Perhajian 2024 di Bandung mengatakan sebaliknya. Mereka menyebut hukumnya ibahah atau boleh. Sebelumnya memang muncul kekhawatiran bahwa fatwa MUI tersebut membuat biaya haji yang harus ditanggung calon jemaah haji (CJH) melonjak tajam. Sebab, selama ini biaya tanggungan jemaah disubsidi dari hasil investasi dana haji. Pada haji 2024, misalnya, jemaah hanya membayar sekitar Rp 56 juta. Padahal, biaya riil haji hampir Rp 95 juta. Jika hasil investasi dana haji jemaah lain tidak boleh digunakan untuk jemaah yang berangkat, mereka akan membayar biaya haji mendekati angka riil. Sebab, jumlah hasil investasi dana haji yang masuk ke virtual account tiap jemaah tidak besar. Hasil Mudzakarah Perhajian 2024 juga menyebutkan, pembagian persentase hasil investasi dana haji harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan. Baik bagi jemaah yang berangkat maupun yang antre. Pembagian juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Dengan begitu, ada jaminan dana haji masih tetap bisa membiayai jemaah ke depan. Khusus terkait pemanfaatan hasil investasi dana haji itu, forum Mudzakarah Perhajian merekomendasikan tiga hal. Pertama, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melakukan terobosan investasi sehingga hasilnya semakin maksimal. Kedua, BPKH dan Kemenag melakukan penghitungan yang cermat dalam menggunakan hasil investasi dana haji. &rdquo;Rekomendasi ketiga adalah pemerintah memberikan nilai manfaat (hasil investasi) yang proporsional,&rdquo; kata KH Aris Ni&rsquo;matullah, salah seorang ulama peserta Mudzakarah Perhajian, kemarin (10/11). Dia mengatakan, pembagian itu harus proporsional bagi jemaah yang berangkat tahun berjalan dan jemaah yang antre. Kemudian merumuskan formulasi pembagian yang ideal secara bertahap ke depan (tadriji). Hewan Dam Selain itu, Aris menjelaskan hasil pembahasan mengenai penyembelihan hewan dam. Seperti diketahui, mayoritas jemaah haji Indonesia adalah haji tamatuk yang wajib menyembelih hewan kurban. Pemerintah berkeinginan hewan dam tersebut bisa disembelih di Indonesia. Meski demikian, jemaah tetap membayar dam tersebut saat di Saudi. &rdquo;Penyembelihan hewan dam di luar tanah haram (Makkah dan Madinah), termasuk di Indonesia, hukumnya boleh atau sah,&rdquo; terang Aris. Dia mengatakan, peserta forum Mudzakarah Perhajian merekomendasikan supaya pemerintah menyusun panduan penyembelihan hewan dam tersebut. Selain itu, Aris berharap pemerintah gencar menyosialisasikan hasil Mudzakarah Perhajian itu kepada calon jemaah haji saat sesi manasik. (wan/c19/oni)

Pemanfaatan hasil investasi dana haji untuk jemaah lain menemukan fakta baru. Hasil Mudzakarah Perhajian 2024 dinyatakan boleh.

Kesepakatan Ulama dalam Mudzakarah Perhajian 2024, Hasil Investasi Dana Haji Boleh untuk CJH Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/hari_ini_cjh-gelombang-2.jpg" alt="SELESAI UMRAH: Calon jemaah haji di Indonesia menyeberang jalan di kawasan Mahbas, Makkah, setelah beribadah di Masjidilharam kemarin. (NAUFAL WIGI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SELESAI UMRAH: Calon jemaah haji di Indonesia menyeberang jalan di kawasan Mahbas, Makkah, setelah beribadah di Masjidilharam kemarin. (NAUFAL WIGI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dinilai belum maksimal dalam menjalankan investasi dana haji. Akibatnya, nilai manfaat yang mereka kucurkan untuk subsidi atau membantu beban biaya haji belum terlalu besar. BPKH pun diminta lebih serius lagi dalam menginvestasikan dana haji.  ”Itu memang butuh upaya-upaya (investasi) yang lebih serius dari BPKH,” ujar Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin setelah mengikuti Muhasabah dan Istighotsah Doa Keselamatan Bangsa di Kabupaten Cianjur kemarin (19/2).  Dia mengakui, di dalam UU 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, investasi dana haji yang dilakukan BPKH harus menguntungkan dan aman. Selama ini BPKH berinvestasi di sukuk atau surat berharga syariah negara (SBSN).  Menurut Ma’ruf, investasi di sukuk memang aman karena dijamin negara. Namun, jenis investasi itu belum maksimal untuk urusan imbal hasil atau return of investment. Sebab, di sukuk sudah ada takaran bunganya. Sebagaimana diketahui, rata-rata bunga sukuk atau SBSN di kisaran 5–6 persen per tahun.  Karena itu, Ma’ruf menuturkan, di BPKH perlu ada ahli-ahli investasi untuk menganalisis atau memetakan usaha investasi apa saja yang menghasilkan return lebih tinggi, tetapi tetap memenuhi aspek keamanan.  Menurut Wapres, usaha investasi BPKH juga bisa dijalankan di Arab Saudi yang terkait dengan layanan haji. Misalnya, transportasi atau travel. Kemudian, usaha investasi pada layanan pemondokan atau perhotelan, katering, dan lainnya. ”Ahli-ahli investasi di situ (BPKH) harus bisa menangkap (peluang investasi layanan haji, Red). Saya harapkan itu,” katanya.  Pada kesempatan itu, Ma’ruf juga menyampaikan harapannya agar kualitas pelayanan haji tahun ini tetap terjaga. Sebab, tahun ini kuota haji kembali normal. Yaitu, sebanyak 221 ribu jemaah haji khusus dan reguler. Jumlah itu hampir dua kali lipat kuota haji tahun lalu.  Dalam kesempatan lain, anggota BPKH Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan Amri Yusuf menjelaskan usaha investasi BPKH selama ini. Dia mengakui bahwa portofolio investasi didominasi sukuk dan penempatan deposito. Penempatan di deposito dilakukan untuk menjamin likuiditas. Saat ini dana haji yang ditempatkan di deposito sekitar Rp 45 persen. Investasi di sukuk mencapai 70 persen.  Dia menjelaskan, UU tentang Pengelolaan Keuangan Haji mengatur investasi langsung. Bahkan, BPKH bisa melakukan investasi langsung maksimal 30 persen dari total dana haji. Hanya, dari regulasi juga, BPKH belum bisa melakukan investasi langsung secara maksimal. Saat ini investasi langsung mereka masih berupa kepemilikan saham di Bank Muamalat. BPKH menguasai 78,45 persen saham Bank Muamalat.  Amri menegaskan, usaha investasi di BPKH tidak bisa disamakan dengan lembaga keuangan swasta. Untuk investasi langsung, misalnya, Badan Pelaksana BPKH harus minta persetujuan kepada Dewan Pengawas BPKH. Proses itu tentu membutuhkan waktu akibat birokrasi. ”Saya setuju UU Pengelolaan Keuangan Haji diubah,” katanya.

Wapres Minta BPKH Lebih Serius Kelola Dana Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Wakil-Ketua-KPK-Nurul-Ghufron-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, (20/1/2022). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, (20/1/2022). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan, berdasar hasil mitigasi risiko dan kajian terhadap tata kelola penyelenggara haji, pihaknya meminta Kemenag dan BPKH menindaklanjuti rekomendasi yang belum terlaksana.  Salah satu saran yang dimaksud berkaitan dengan harmonisasi aturan. Yakni, UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dengan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.  ”KPK merasa perlu hadir untuk membantu dari sisi kebijakan dan regulasi atas mata anggaran ibadah haji yang masih bisa diefisienkan,” kata Ghufron melalui keterangan tertulis kemarin.  Secara umum, Ghufron menyebut bahwa rekomendasi KPK diharapkan bisa menjadi pertimbangan Kemenag dan BPKH dalam memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji. Rekomendasi itu menjadi pelengkap upaya KPK mendampingi implementasi rencana aksi perbaikan yang dilaksanakan Kemenag dan BPKH pada 2020 hingga 2022.  Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menambahkan, hubungan kelembagaan antara BPKH dan Kemenag juga perlu diharmonisasi. Hanya, dia tidak menjelaskan lebih detail mengenai harmonisasi kelembagaan itu.  Selain isu harmonisasi, Pahala menyebut ada masalah penempatan dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/investasi-dana-haji/">investasi dana haji</a> yang terlalu optimal. Hal itu mengakibatkan perolehan nilai manfaat menjadi belum maksimal.  Dia juga mengatakan, pemilihan bank penerima setoran-biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS-BPIH) yang mengelola nilai manfaat berpotensi rawan korupsi lantaran tidak semuanya melalui proses lelang. ”Tetapi, berdasar permohonan BPS-BPIH,” ujarnya.

KPK Soroti Investasi Dana Haji dan Pemilihan Bank Penerima Setoran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/masjidilharam-jemaah.jpg" alt="JELANG PUNCAK HAJI: Umat Islam dari berbagai negara melaksanakan tawaf di Masjidilharam (5/7). Besok (8/7) semua jemaah akan melaksanakan wukuf di Padang Arafah. (AFP)" width="100%">
<figcaption>JELANG PUNCAK HAJI: Umat Islam dari berbagai negara melaksanakan tawaf di Masjidilharam (5/7). Besok (8/7) semua jemaah akan melaksanakan wukuf di Padang Arafah. (AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah memaparkan perkembangan pengelolaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/dana-haji/">dana haji</a>. Saldo dana haji per 31 Desember 2022 adalah Rp 166,01 triliun. Naik dibandingkan posisi 31 Desember 2021 yang tercatat Rp 156,79 triliun.  Kemudian, hasil investasi dana haji pada 2022 tercatat Rp 10,08 triliun. Capaian hasil investasi itu di atas target yang dipatok Rp 9,07 triliun. Namun, catatan hasil investasi 2022 sedikit lebih rendah jika dibandingkan periode 2021 yang membukukan hasil Rp 10,52 triliun. ’’Jadi, memang kalau secara umum kami sampaikan, seluruh dana kelolaan haji dan dana abadi umat dikelola secara optimal,’’ paparnya. Dia mengatakan, persentase imbal hasil atau yield 6,28 persen dalam satu tahun bersih tanpa dipotong pajak.  Fadlul melanjutkan, BPKH kembali menjajaki peluang investasi langsung. Khususnya investasi layanan terkait perhajian. Misalnya, layanan hotel, katering, dan transportasi jamaah haji selama di Saudi. Tujuan investasi langsung itu bukan hanya untuk menghasilkan return pengelolaan dana haji, tapi juga efisiensi pengelolaan haji. Dengan demikian, <a href="https://www.jawapos.com/tag/biaya-haji/">biaya haji</a> bisa ditekan. ’’Singkat cerita, beban biaya haji ke depan semakin menantang,’’ ujarnya.  Karena itu, diperlukan terobosan pengelolaan dana haji untuk meningkatkan nilai manfaat atau hasil investasi. Dia menegaskan bahwa BPKH sebagai juru bayar. Ketetapan biaya haji kewenangan Kemenag bersama DPR. <h3>Pelunasan Biaya Haji di Kisaran Rp 44 Juta</h3> Calon jamaah haji tahun ini harus mulai menyiapkan dana dalam jumlah cukup besar untuk melunasi ongkos naik haji. Pasalnya, Kementerian Agama (Kemenag) resmi mengusulkan biaya haji 2023 sebesar Rp 98,8 juta. Komponen pembiayaan yang ditanggung jamaah (direct cost) mencapai Rp 69,1 juta per orang.  Dengan setoran awal Rp 25 juta, maka setiap jamaah tinggal membayar pelunasan sekitar Rp 44 juta.  Usulan biaya menunaikan rukun Islam kelima itu disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada rapat bersama Komisi VIII DPR di Jakarta kemarin (19/1). Usul Kemenag itu akan dibahas lebih dulu dengan Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) antara pemerintah dan DPR. Perkiraannya, angka final biaya haji bakal ditetapkan bulan depan.  Yaqut mengatakan, secara umum, usulan biaya haji tahun ini hanya naik sedikit ketimbang tahun lalu. BPIH atau biaya riil haji tahun lalu mencapai Rp 98,379 juta. Sementara itu, usulan BPIH tahun ini Rp 98,893 juta atau naik Rp 514 ribuan.  Yang membedakan, tahun lalu porsi biaya yang ditanggung jamaah (biaya perjalanan ibadah haji/bipih) hanya Rp 39,886 juta. Biaya haji dari hasil pengelolaan dana haji di BPKH sebesar Rp 58,493 juta. Jika dipersentasekan, tahun lalu jamaah membayar 40,54 persen. Sisanya sebanyak 59,46 persen berasal dari hasil pengelolaan dana haji di BPKH.  Kebijakan pemerintah tahun ini sebaliknya. Tahun ini porsi jamaah lebih besar, yaitu 70 persen. Subsidi atau pembiayaan dari BPKH hanya 30 persen. Akibatnya, tahun ini Kemenag mengusulkan biaya haji yang dibayar jamaah (direct cost) sebesar Rp 69,1 juta atau hampir dua kali lipat dari tahun lalu. Sementara itu, pembiayaan dari BPKH hanya Rp 29,7 juta. ’’Kebijakan ini diambil dalam rangka menyeimbangkan antara dana jamaah dan keberlanjutan BPKH,’’ kata Yaqut.  Kebijakan memperbesar porsi pembiayaan langsung diambil dengan mempertimbangkan likuiditas dana haji pada tahun-tahun mendatang. Pemerintah tidak ingin porsi pembiayaan haji dari BPKH terlalu besar, bahkan melebihi 50 persen.  Biaya langsung yang dibebankan kepada jamaah haji nantinya murni untuk tiket pesawat sebesar Rp 33,97 juta. Kemudian, sebagian sewa hotel Makkah dan Madinah Rp 18,7 juta dan Rp 5,6 juta. Lalu, living cost atau uang saku Rp 4 juta, visa Rp 1,2 juta, dan biaya layanan masyair Rp 5,5 juta.  Kemenag mengusulkan pengurangan biaya living cost untuk jamaah haji. Tahun lalu setiap jamaah ketika sudah masuk asrama haji menerima uang saku 1.500 riyal. Tahun ini jamaah diusulkan menerima uang saku 1.000 riyal.  Sepanjang hari kemarin, Kemenag menggelar dua kali rapat dengan Komisi VIII DPR. Sebelum usulan biaya haji, rapat membahas evaluasi haji 2022 dan persiapan haji 2023. Pada rapat tersebut, Menag menyampaikan jadwal atau rencana perjalanan haji (RPH) 2023. Sesuai jadwal yang ditentukan, jamaah mulai masuk asrama haji pada 23 Mei. ’’Kemudian, kloter 1 jamaah haji gelombang pertama diterbangkan menuju Madinah pada 24 Mei,’’ terangnya. Lalu, kloter 1 jamaah haji gelombang kedua mulai terbang menuju Jeddah pada 8 Juni.  Puncak haji, yaitu wukuf di Arafah, dilakukan pada 27 Juni. Setelah itu, jamaah mulai dipulangkan ke tanah air dari Jeddah pada 4 Juli. Kemudian, pemulangan dari Madinah mulai 19 Juli. Misi pemulangan jamaah haji berjalan sampai 2 Agustus.  Yaqut kembali mengingatkan bahwa tahun ini kuota haji kembali normal. Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221 ribu orang. Kuota tersebut dibagi untuk haji reguler sebanyak 203.320 orang dan haji khusus 17.680 orang. Sementara itu, kuota petugas haji tahun ini ada 4.200 orang.  Dia menyatakan, Kemenag mengusulkan skema baru dalam pembagian kuota haji. Yakni, menggunakan skema proporsional berdasar lamanya antrean haji. Namun, dengan skema baru tersebut, bakal ada provinsi yang kuota hajinya berkurang. Sebaliknya, ada provinsi yang kuota hajinya bertambah. Dia mencontohkan, dengan skema baru itu, kuota haji di Jawa Barat berkurang 8.458 orang. Sementara itu, kuota haji di Jawa Timur bertambah 7.923 jamaah.

Hasil Investasi Dana Haji Meningkat, Kini BPKH Kelola Rp 166,01 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/masjidilharam-jemaah.jpg" alt="JELANG PUNCAK HAJI: Umat Islam dari berbagai negara melaksanakan tawaf di Masjidilharam (5/7). Besok (8/7) semua jemaah akan melaksanakan wukuf di Padang Arafah. (AFP)" width="100%">
<figcaption>JELANG PUNCAK HAJI: Umat Islam dari berbagai negara melaksanakan tawaf di Masjidilharam (5/7). Besok (8/7) semua jemaah akan melaksanakan wukuf di Padang Arafah. (AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo melantik Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan anggota BPKH periode 2022–2027 kemarin (17/10). Pelantikan tersebut berdasar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101/P Tahun 2022 pada 14 Oktober 2022.  Seusai pelantikan, Ketua Dewan Pengawas BPKH Firmansyah N. Nazaroedin menyampaikan bahwa pihaknya akan berupaya mengelola dana keuangan haji dengan sebaik-baiknya. ”Sesuai dengan good corporate governance dan segala macam harus dapat dipertanggungjawabkan. Sistem dan prosedurnya harus baik,” katanya.  Terpisah, anggota BPKH Harry Alexander mengatakan, pengurus yang baru akan memaksimalkan pendapatan melalui investasi. Targetnya 30 persen. ”Dalam penempatan investasi tentu investasi harus lebih besar,” ujarnya.  Dalam investasi dana haji, BPKH akan memperkuat dengan payung hukum. Pihaknya bakal berkoordinasi dengan DPR. ”Agar kerangka hukum jauh lebih kuat, lebih aman, dan tentu ujungnya adalah untuk kesejahteraan jemaah haji,” tuturnya.  Jenis investasi yang dipilih adalah 30 persen deposito dan 70 persen investasi lain. Untuk menentukan jenis investasi dan portofolio, dia akan berdiskusi dengan DPR, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, dan beberapa stakeholder lain.  Anggota BPKH Amri Yusuf menambahkan, dalam menginvestasikan dana nasabah, akan dilihat banyak faktor. Jika kondisi ekonomi makro positif, investasinya pun akan lebih agresif. ”Kalau ekonominya sedang konsolidasi, kita juga harus ekstrahati-hati. Ini portofolio (investasi) harus kita sesuaikan dengan kondisi,” ujarnya.  Yang penting buat BPKH adalah return dan keamanan dana. Sebab, yang digunakan adalah dana jemaah. BPKH tak mau sembrono dalam mengelolanya.  ”Misi kita kan ada tiga, yakni meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji, membuat operasional haji itu menjadi lebih efisien, kemudian meningkatkan kemaslahatan umat,” terang Yusuf.  Disinggung mengenai besaran biaya haji, Yusuf tak mau langsung menjawab. Dia menyatakan masih mencari formulasi yang tepat.

Investasikan Dana Haji, BPKH Perkuat Payung Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pelunasan-onh-tahap-1-ditutup-kuota-haji-reguler-tersisa-15044-kursi_m_210060.jpeg" alt="ILUSTRASI JAMAAH HAJI - Batam Pos" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI JAMAAH HAJI - Batam Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selain menginvestasikan dana umat, juga menyiapkan anggaran untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat dan usaha mikro, kecil, dan menenagah (UMKM).  “Salah satu investasi yang kami lakukan melalui PNM (PT Permodalan Nasional Madani (Persero)), yang disalurkan untuk membantu UMKM dan keluarga-keluarga prasejahtera,” kata Anggota BPKH Bidang Investasi Beny Wicaksono, Kamis (10/6).  BPKH dalam mengalokasikan dana untuk UMKM melalui program Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Syariah dan Pembinaan Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) Syariah.  Beny mengklaim, penggunaan dana haji untuk kredit mikro telah mendapat persetujuan dari anggota BPKH maupun dewan pengawas. Hal itu bagian dari komitmen BPKH agar penggunaan dana haji dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.  Adapun penerima alokasi dana haji adalah masyarakat yang berkelompok. Seperti, ibu-ibu produktif memiliki jiwa enterpreneur, jiwa care terhadap ekonomi keluarga, peduli terhadap kesehatan dan ibadah.  Benny mengakui saat ini investasi memang tergerus oleh pandemi. Namun demikian, investasi dana haji yang dilakukan oleh BPKH masih tergolong aman. Ada beberapa instrumen yang dilakukan. Antara lain, investasi langsung ke emas yang cukup menjanjikan.  “Selain itu, mayoritas investasi dilakukan BPKH juga menyasar surat berharga syariah negara (SBSN), Sukuk Korporasi, dan Surat Berharga Korporasi,” tuturnya.  Dia menambahkan, investasi yang paling baik saat ini untuk BPKH memang SBSN. Bila diperlukan, BPKH bisa menjual SBSN tersebut dengan harga yang cukup menarik.  Dari hasil investasi tersebut, imbal hasil pun beragam. Untuk syariah, mencapai 4 persen lebih, dan surat berharga proyeksinya mencapai 7,5 persen hingga 8 persen.  “Bila kami ambil rata-rata imbal hasil dari semua instrument tersebut di angka 5 persen,” jelas Benny.  Dia meyakini angka 5 persen dalam investasi bukan angka yang cukup baik. Oleh karena itu BPKH juga memasang strategi lain agar imbal hasil ke depannya terus meningkat.  Beny Wicaksono menegaskan, menginvestasikan dana haji adalah bentuk tanggung jawab dari BPKH dalam menutupi subsidi penyelenggaraan ibadah haji.  “Kami harus menyediakan sekitar Rp 7 sampai Rp 8 triliun dalam satu tahun. Lalu kami juga harus membayar virtual account yang tahun lalu kami anggarkan Rp 2 triliun untuk jamaah,” terangnya.  Strategi lain yang dilakukan BPKH adalah mencari portofolio yang paling aman dengan cara masuk ke sektor riil. “Kami sudah memitigasi risikonya, sektor yang aman disasar seperti PLN, SMF, Perbankan Syariah di CIMB Niaga, Pegadaian, dan PNM untuk program Mekar, dan Ulam,” katanya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/05/06/2021/cjh-bisa-tarik-uang-pelunasan-biaya-haji/">CJH Bisa Tarik Uang Pelunasan Biaya Haji</a>  Benny sangat bersyukur, melalui UU Cipta Kerja bahwa investasi tertentu BPKH tak perlu dikenakan pajak. Sukuk misalnya. "Dulu kami dikenakan pajak 15 persen dan kini menjadi 0 persen."

Kelola Dana Haji, BPKH Alokasikan Anggaran untuk Bantu UMKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gunakan-prinsip-syariah-tahun-depan-dana-haji-mulai-diinvestasikan_m_207859.jpeg" alt="Ilustrasi: Pemerintah mulai menginvestasikan dana haji pada 2019 mendatang." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pemerintah mulai menginvestasikan dana haji pada 2019 mendatang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemanfaatan dana haji untuk investasi mulai dikonkretkan pemerintah. Rencananya, pada 2019 dana yang dikumpulkan dari para calon jamaah haji (CJH) akan diinvestasikan di Arab Saudi dan dalam negeri. Khusus untuk dalam negeri menganut prinsip syariah. Hal itu mengemuka dalam rapat terbatas tentang pengelolaan dana haji di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (26/4). "Kami sudah menyampaikan dan Pak Menag setuju bahwa 2019 kita akan melakukan investasi," kata Ketua Badan Pelaksana Badan Pengelola <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/11/11/167837/ini-syarat-sebuah-bank-boleh-kelola-dana-haji" target="_blank">Keuangan Haji</a> (BPKH) Anggito Abimanyu. Dia menjelaskan, ada dua <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/23/176960/mui-restui-jokowi-pakai-dana-haji-jumlahnya-fantastis" target="_blank">investasi</a> yang akan digelontorkan melalui dana haji. Yakni, investasi di Arab Saudi dan di dalam negeri. Di Saudi, investasi difokuskan ke hal-hal yang mengarah pada efisiensi biaya dan kenyamanan jamaah. Misalnya terkait dengan penginapan, katering makanan, hingga transportasi. "BPKH bisa melakukan kontrak-kontrak (penginapan, katering, transportasi) jangka panjang. Tentu dari sisi biaya akan lebih murah," imbuhnya. Terkait dengan selisih harga yang bisa diefisiensi, dia belum bisa memastikan. Sebab, itu akan bergantung pada kesepakatan yang dicapai dengan penyedia jasa. Hal yang sama berlaku terhadap besaran investasi yang dialokasikan ke Arab Saudi. Namun, dia memastikan bahwa <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/26/199139/ekonomi-syariah-harus-jadi-lokomotif-perekonomian-indonesia" target="_blank">investasi</a> di Saudi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang menguntungkan. Untuk investasi di dalam negeri, Anggito menjelaskan, pemerintah sudah melakukan penandatanganan dengan PINA (Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah). Saat ini menteri PPN/kepala Bappenas masih memilah proyek-proyek investasi apa saja yang bisa menggunakan dana haji. "Yang itu (syaratnya) optimal dan aman menggunakan prinsip syariah," kata dia.&nbsp;

Gunakan Prinsip Syariah, Tahun Depan Dana Haji Mulai Diinvestasikan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#investasi dana haji

Berita Terkini