<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/25/Airlangga-Hartarto-Diperiksa-12-Jam-di-Kejagung-Dery-Ridwansah-1-2380258547.jpg" alt="Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai diperiksa terkait saksi kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah Crude Palm Oil (CPO) di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai diperiksa terkait saksi kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah Crude Palm Oil (CPO) di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Jawaban Airlangga Hartarto atas 46 pertanyaan yang diajukan dalam pemeriksaan akan didalami Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk membuat kasus izin ekspor crude palm oil (CPO) terang benderang. Mereka menjamin penanganan kasus tersebut bakal murni berlandasan alat bukti. &rdquo;Setelah pemeriksaan (Airlangga), kami melakukan evaluasi dan pendalaman. Dikaitkan dengan keterangan yang lain,&rdquo; kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung Kuntadi di Jakarta kemarin (25/7). Airlangga, menteri koordinator bidang perekonomian sekaligus ketua umum Partai Golkar, diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi selama 12 jam pada Senin (24/7) lalu. Pemeriksaan Airlangga itu berbarengan dengan desakan munaslub di partai yang dia pimpin. Kuntadi menambahkan, pendalaman juga dilakukan Kejagung untuk mengetahui keputusan-keputusan yang diambil dalam rangka mengatasi kelangkaan minyak goreng. Selain itu, penyidik JAM Pidsus Kejagung perlu mencari tahu pihak mana saja yang turut menikmati kerugian negara dalam kasus tersebut. Termasuk penyebab peristiwa yang membuat Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group dijadikan tersangka. &rdquo;Apakah ketiga perusahaan turut menimbulkan kerugian negara atau menikmati kerugian negara, kenapa itu bisa terjadi? Itu yang hendak kami dalami,&rdquo; beber Kuntadi. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan bahwa partainya akan memberikan bantuan hukum kepada Airlangga. (far/syn/c9/ttg)

Jawaban Airlangga Hartarto atas 46 pertanyaan yang diajukan dalam pemeriksaan akan didalami Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk membuat kasus i

Partai Golkar Pastikan Ada Mekanisme Bantuan Hukum untuk Airlangga Hartarto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/24/Airlangga-Hartarto-Dery-Ridwansah-9JPG-3095099414.jpg" alt="Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai diperiksa Kejaksaan Agung Jakarta, Senin (24/7/2023)." width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai diperiksa Kejaksaan Agung Jakarta, Senin (24/7/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akhirnya mendatangi kantor Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) kemarin (24/7). Airlangga tiba di Gedung Bundar sekitar pukul 08.30 untuk menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi crude palm oil (CPO). Pemeriksaan Airlangga baru berakhir sekitar pukul 21.00. Dengan demikian, Ketua Umum Partai Golkar itu diperiksa selama lebih dari 12 jam. Setelah menemui penyidik, Airlangga menyampaikan, dirinya sudah menjawab seluruh pertanyaan. Ada 46 pertanyaan yang diajukan penyidik. Semua pertanyaan sudah dijawab. &rdquo;Sudah dijawab dengan sebaik-baiknya,&rdquo; kata dia. Airlangga tidak memerinci pertanyaan dan jawaban tersebut. Menurut dia, hal itu sudah menjadi ranah penyidik. &rdquo;Hal-hal lain tentunya nanti penyidik yang akan menyampaikan atau menjelaskan,&rdquo; tambahnya. Direktur Penyidikan JAM Pidsus Kejagung Kuntadi membenarkan keterangan Airlangga. Dia menyebutkan, penyidik Kejagung memang mengajukan 46 pertanyaan. Meski demikian, pihaknya belum bisa membuka substansi dan materi pemeriksaan tersebut. Sebab, hal tersebut sangat teknis. Selain itu, Kuntadi menyatakan bahwa penyidikan masih tahap awal. Yang jelas, pihaknya mendalami temuan fakta baru yang muncul dalam persidangan sebelumnya. &rdquo;Dalam proses persidangan telah kami temukan fakta-fakta hukum baru yang menurut kami perlu untuk didalami,&rdquo; beber dia. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana menyampaikan bahwa pemeriksaan Airlangga dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan penyidik. &rdquo;Yang digali terkait dengan kebijakan, terkait dengan pelaksanaan kebijakan, terkait dengan evaluasi kebijakan,&rdquo; ungkap dia kepada awak media. Pemeriksaan Airlangga masih berhubungan dengan tiga tersangka korporasi yang sudah diproses hukum oleh Kejagung. Tiga korporasi itu adalah Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Tiga korporasi tersebut sudah dijadikan sebagai tersangka oleh penyidik pada JAM Pidsus Kejagung. Sebelumnya, Airlangga sempat dipanggil Kejagung pada Selasa (18/7) pekan lalu. Namun, dia tidak datang tidak alasan yang jelas. (far/syn/c19/c7/oni)

Penyidik Kejagung memang mengajukan 46 pertanyaan. Meski demikian, pihaknya belum bisa membuka substansi dan materi pemeriksaan tersebut.

Airlangga Diperiksa Kejagung 12 Jam Terkait Dugaan Korupsi Izin Ekspor CPO di Kemendag

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/19/Kepala-Pusat-Penerangan-Hukum-Kejaksaan-Agung-Ketut-Sumedana-Dery-Ridwansah-3-157632073.jpg" alt="Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana konferensi pers." width="100%">
<figcaption>Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana konferensi pers.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memenuhi panggilan pemeriksaan Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (24/7). Airlangga diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng periode 2021-2022. Airlangga tiba sekitar pukul 08.25. Mengenakan pakaian batik berwarna cokelat. Ketua Umum Partai Golkar itu hanya mengacungkan jempol dan menyapa awak media. "Selamat pagi," ucap Airlangga sambil berjalan memasuki ruang pemeriksaan Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung. Pemeriksaan terhadap Airlangga pada hari ini merupakan penjadwalan ulang. Sebelumnya dipanggil pada Selasa (18/7) lalu, tetapi tidak hadir. Kejaksaan Agung hari itu menunggu Airlangga hingga pukul 18.00. Namun, Airlangga tak hadir tanpa memberikan keterangan. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana sebelumnya menyatakan pihaknya akan menggali pengetahuan Airlangga terkait prosedur kebijakan ekspor dan impor CPO. Materi pemeriksaan itu akan digali berdasaekan pengetahuan Airlangga sebagai Menko Prekonomian. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/24/menko_2-1497911745.jpeg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. ANTARA/HO-KLIP Kemenko Perekonomian/aa." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. ANTARA/HO-KLIP Kemenko Perekonomian/aa.</figcaption>
</figure> "Terkait dengan yang sudah terbukti dengan perkara sebelumnya, dan juga terkait dengan prosedur kebijakan, serta terkait ekspor impor CPO, ini yg akan kita dalami ke beliau," ucap Ketut, Selasa (18/7). Dalam kasus ini, Korps Adhyaksa telah menetapkan tiga perusahaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah CPO dan turunannya. Ketiga tersangka korporasi itu yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas Group. Kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp 6,47 triliun. Perkara ini juga turut menyeret lima orang pelaku yang proses sidangnya sudah inkracht atau berkekuatan hukum tetap. &nbsp;

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memenuhi panggilan pemeriksaan Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (24/7).

Airlangga Hartarto Penuhi Panggilan Kejagung Terkait Kasus Izin Ekspor CPO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/EKSPOR-SIDOARJO-1.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan apresiasi penghargaan kepada Pemkab Sidoarjo sebagai salah satu Kabupaten yang mendukung pertumbuhan ekspor Jawa Timur. Penghargaan diterima oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor pada Selasa, (1/11/2022" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan apresiasi penghargaan kepada Pemkab Sidoarjo sebagai salah satu Kabupaten yang mendukung pertumbuhan ekspor Jawa Timur. Penghargaan diterima oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor pada Selasa, (1/11/2022</figcaption>
</figure>JawaPos.com - East Java Export Festival (EJEF) adalah ajang untuk meningkatkan promosi dan citra produk ekspor Jawa Timur. Di sektor perdagangan, Jawa Timur tumbuh 6,9%, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional, yakni 5,6%. Capaian ekspor non migas Jawa Timur untuk periode September tumbuh 11,17%.  Hal itu menandakan bahwa sektor perdagangan luar negeri atau ekspor memberikan dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Salah satu daerah yang dianggap memberikan kontribusi bagi peningkatan ekspor Jatim adalah Kabupaten Sidoarjo.  Sidoarjo termasuk daerah penyokong ekspor Jawa Timur, atas kontribusinya itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan apresiasi penghargaan kepada Pemkab Sidoarjo sebagai salah satu Kabupaten yang mendukung pertumbuhan ekspor Jawa Timur. Penghargaan diterima oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor pada Selasa, (1/11/2022) di Novotel Samator, Surabaya.  Kegiatan EJEF 2022 yang dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa itu juga menyiapkan pelayanan konsultasi, informasi regulasi serta kebijakan perdagangan luar negeri. Khofifah juga memberikan apresiasi kepada para pelaku usaha ekspor, instansi dan tokoh pendukung ekspor di Jawa Timur.  Pada kesempatan itu Gubernur Khofifah melepas ekspor senilai USD 1,46 juta di 4 negara, yaitu Jepang, Belanda, Chile dan Korea Selatan. Pemprov Jatim komitmen mendukung perusahaan yang berkeinginan merambah pasar luar negeri dengan memfasilitasi eksportir.  "Melalui pelepasan ini harapannya memberikan semangat bagi pelaku usaha di Jawa Timur, bahwa ekspor mudah dan dapat dilakukan oleh siapa saja," ujar Khofifah.  Khofifah juga menekankan bahwa potensi ekspor harus terus didorong dari berbagai sektor dan komoditas. Upaya itu dilakukan untuk memperluas jaringan usaha dan terjalinnya kolaborasi bisnis bagi pelaku usaha.  Sementara Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor usai menerima penghargaan menyampaikan, Pemkab Sidoarjo sebagai daerah industri dan kawasan perdagangan serta sebagai kota UMKM senantiasa terus mendukung program peningkatan ekspor Jawa Timur. Hal itu kata Gus Muhdlor sesuai dengan programnya yakni UMKM Naik Kelas.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/EKSPOR-SIDOARJO-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Termasuk juga mendukung peningkatan ekspor yang dilakukan industri menengah dan besar, seperti PT. Sekar Laut Tbk dengan produk Kripuk Finna dan sambal Uleg yang di ekspor ke Belanda, PT. Santos Jaya Abadi (Kopi Kapal Api) di ekspor ke Korea Selatan, dan PT. Insera Sena yang memproduksi sepeda merk Polygon yang di ekspor ke Jepang dan Chile.  "Pemkab Sidoarjo komitmen mendukung peningkatkan ekspor terhadap industri perdagangan besar, menengah maupun UMKM. Pemkab juga mendukung mereka yang berkeinginan untuk ekspansi menembus pasar global," ujar Gus Muhdlor.  Gus Muhdlor juga menyampaikan bahwa, bentuk komitmen yang dilakukan Pemkab Sidoarjo yakni dengan memastikan kemudahan dalam proses perizinan maupun fasilitasi kepada para eksportir.  "Pada prinsipnya kami memberikan kemudahan, membantu fasilitasi dalam proses izin ekspor," katanya.  Saat ini pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 5,74%, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional 5,4%. Pertumbuhan ekonomi ini kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Dr. Ir. Drajat Irawan, dibangun dari variabel investasi, belanja konsumsi, belanja pemerintah serta ekspor dan impor.  "Variabel ekspor dibangun dari PDRB yang 30, 31 perindustrian, Perdagangan 18,42%, ini berarti PDRB Jawa Timur sesungguhnya 48% lebih atau hampir 50% itu dari industri dan perdagangan baru kemudian pertanian 11,95 dan lainnya 39,22 ini mengindikasikan betapa peran industri dan perdagangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus ekspor sangat penting," jelasnya.  Pada gelaran EEJF tahun ini dilakukan pengukuhan terhadap 36 desa devisa yang tersebar di kabupaten/kota di Jawa Timur. Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan MOU antara Pemprov Jatim, LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) dan gabungan pengusaha ekspor di Jawa Timur.

Bupati Gus Muhdlor Menjamin Kemudahan Izin Bagi Eksportir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pernah-dilarang-2-perusahan-tambang-kantongi-izin-ekspor-lagi_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali memberikan izin ekspor kepada dua dari empat perusahaan tambang yang sebelumnya dicabut izinnya. Sementara itu dua lainnya masih dicabut izinnya lantaran belum menunjukkan progres pembangunan smelter. Adapun dua perusahaan yang sudah diberikan izin lagi yakni PT Integra Mining Nusantara, perusahaan yang berada di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara ini memproduksi nikel. Kemudian PT Modern Cahaya Makmur, perusahaan ini satu wilayah dan memproduksi tambang yang sama. "Mereka sudah diberikan izin ekspor lagi sekitar bulan November," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (4/12). Sementara itu, dua lainnya yang telah dicabut izinnya yakni PT Lobindo Nusa Persada, perusahaan yang ada di Kepulauan Riau ini memproduksi Bauksit. Satu lagi yakni PT Surya Saga Utama, perusahaan yang memproduksi nikel dan berada di Bombana, Sulawesi Tenggara. "Sementara yang dua Surya Saga dan Lobindo karena masa rekomendasi ekspornya berakhir otomatis dia tidak bisa ekspor. Tapi Surya Saga sudah melakukan progress pembangunan smelter," tuturnya. Meski demikian, Kementerian ESDM tidak menutup kemungkinan untuk diberikan kembali izin ekspor. Dengan catatan, perusahaan telah memenuhi kewajiban pembangunan smelter dan mengajukan izin ekspor. "Kalau dia ngajuin boleh sebagai perpanjangan. Tapi harus memenuhi target 90 persen. Kalau pembangunan smelter tidak bisa sesuai harapan artinya dia melanggar komitmen. Saat ini belum ada sanksi administrasi," pungkasnya.

Pernah Dilarang, 2 Perusahan Tambang Kantongi Izin Ekspor Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terapkan-sistem-digital-durasi-proses-izin-ekspor-jadi-1-jam_m_199549.jpeg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah berupaya mendongkrak investasi di dalam negeri dengan mempersingkat durasi pengurusan izin ekspor. Bahkan prosesnya juga didigitalkan. Menteri Keuangan (Menkeu) <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/24/198711/sri-mulyani-sebut-rasio-utang-sudah-turun-sejak-jadi-menkeu-era-sby" target="_blank">Sri Mulyani</a> menyebutkan, ada empat ketentuan terkait dengan kepabeanan dan cukai yang disederhanakan. Untuk izin kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) misalnya, pemerintah memangkas durasi waktu dari sebelumnya 30 hari kerja menjadi satu jam saja. Selain itu, <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/27/199436/presiden-jokowi-perizinan-berbelit-dokumen-berjibun-itu-kuno" target="_blank">izin</a> tempat penimbunan barang dipangkas dari yang awalnya sepuluh hari menjadi sejam. Kemudian, izin nomor pokok pengusaha barang kena cukai pun kena pangkas. Dari yang semula butuh waktu 30 hari, ke depan cukup menjadi 3 hari saja. "Kami juga mengurangi jumlah <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/11/195099/obral-perizinan-modus-oknum-kepala-daerah-untuk-mulus-biayai-pilkada" target="_blank">izin</a> di kawasan berikat dari yang tadinya 45 izin operasional sekarang disederhanakan hanya jadi 3 izin," ujarnya di hadapan ribuan pengusaha pengguna kepabeanan di PT Samick Indonesia, Cileungsi, Bogor, kemarin (27/3). Menkeu menambahkan, dengan sejumlah deregulasi itu, pihaknya optimistis bisa mendongkrak jumlah ekspor dan investasi tahun ini. Menurut dia, sejumlah langkah tersebut merupakan turunan atas tantangan yang disampaikan presiden kepada menteri-menterinya untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Presiden Joko Widodo mengapresiasi sejumlah terobosan Kementerian Keuangan. Pemangkasan waktu yang bisa ditekan dari hitungan minggu hingga bulan menjadi hitungan jam adalah hal yang sesuai dengan keinginan zaman. "Sudah nggak musimnya lagi kita ngurus izin lari ke meja sana, lari ke meja sini, lari ke meja sini. Ini apa-apaan? Sampai ngisi kertas berpuluh-puluh halaman," katanya.&nbsp;

Terapkan Sistem Digital, Durasi Proses Izin Ekspor Jadi 1 Jam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/amnt-dapat-perpanjangan-izin-ekspor_m_112225.jpeg" alt="Ilustrasi pertambangan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pertambangan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT, dulu Newmont Nusa Tenggara) telah mendapat perpanjangan izin ekspor dari pemerintah. Rekomendasi ekspor sebelumnya dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 17 Februari 2017. Selanjutnya, Kementerian Perdagangan mengeluarkan izin ekspor konsentrat tembaga dengan jumlah ekspor 675.000 WMT. Presiden Direktur AMNT Rachmat Makkasau mengungkapkan, pihaknya sangat menghargai kerja sama dengan pemerintah untuk menyelesaikan proses permohonan rekomendasi dan perpanjangan izin ekspor konsentrat dari Batu Hijau. ''AMNT segera melanjutkan kegiatan ekspor dan meneruskan operasi tambang di Batu Hijau secara normal,'' katanya. Rachmat menambahkan, pemberian perpanjangan izin ekspor konsentrat tersebut diharapkan juga bisa membantu menggerakkan roda perekonomian daerah setempat. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) optimistis perundingan pemerintah dengan PT Freeport Indonesia (PT FI) tidak akan berlangsung terlalu lama. Sebab, pembahasan dengan anak usaha Freeport McMoran, perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu, hanya melanjutkan perundingan terdahulu pada 2015. ''Mudah-mudahan bisa selesai. Tidak ada masalah yang rumit benar sebenarnya,'' ujar JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, kemarin (24/2). Meski begitu, Indonesia tetap akan memprioritaskan kepentingan dalam negeri. Khususnya soal perhitungan pajak yang tentu lebih tinggi dan perluasan lapangan kerja dalam negeri. ''Lebih banyak memberikan komponen dalam negeri untuk perkembangan Freeport,'' imbuh dia. Di samping itu, pemerintah akan mengakomodasi kepentingan Freeport. Terutama yang berkaitan dengan investasi lebih baik bagi perusahaan tambang emas dan tembaga itu. ''Kepentingan ini sedang dirundingkan,'' ungkapnya.(dee/jun/c5/sof)

AMNT Dapat Perpanjangan Izin Ekspor

izin ekspor

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#izin ekspor

Berita Terkini