<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/IMG-20200617-WA0009-01-1.jpg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono. Polri/Antara" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono. Polri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Viral sebuah pesan pendek di media sosial yang menyebut jika pada 12 Februari 2021 mendatang akan diterapkan karantina atau lockdown di DKI Jakarta. Hal itu didapat setelah diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono memastikan bahwa informasi tersebut hanya kabar bohong alias hoax. Sejauh ini, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan lockdown di wilayah mana pun.  "Tadi dapat informasi dari Kemenkes bahwa broadcast ini adalah tidak benar. Broadcast ini adalah salah," kata Argo kepada wartawan, Sabtu (6/2).  Argo memuturkan, kabar bohong semacam ini bisa berdampak negatif kepada masyarakat yang tidak mengetahui kebenaran informasinya. Jika tidak ditanggulangi dengan cepat, maka bisa terjadi kegaduhan publik.  "Memang kontennya biasa saja tapi isinya bisa bersifat menghasut, membuat fitnah dan kemudian hoax itu akan menyasar emosi masyarakat dan kemudian menimbulkan opini negatif yang mengakibatkan kegaduhan di masyarakat dan diintegrasi bangsa. Ini dampaknya dari hoax, ini sangat dikhawatirkan," jelas Argo.  Berikut isi pesan berantai yang menyebut Jokowi mengumumkan lockdown di Jakarta:  Perhatian sudah lihat atau nonton tv belum? Baru saja diumumkan oleh Jokowi bahwa mulai tanggal 12 Februari 2021 hari Jumat jam 20.00 malam sampai 15 hari, Senin pagi jam 05.00, Jakarta lockdown total tidak boleh keluar rumah sama sekali, toko semua restoran tutup, semua harus diam di rumah harus sedia bahan makanan untuk makan, untuk masak di rumah dan jangan keluar rumah karena akan ditangkap langsung di swab, didenda besar sekali. Stay at home.

Viral Presiden Jokowi Umumkan Jakarta Bakal Lockdown, Polri: Hoax!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/psbb-jakarta.jpg" alt="TERANCAM PENUH: Petugas medis membaca pasien Covid-19 ke tempat karantina pasien tanpa gejala dan pekerja migran di Wisma Atlet, Jakarta, Kamis (10/9). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TERANCAM PENUH: Petugas medis membaca pasien Covid-19 ke tempat karantina pasien tanpa gejala dan pekerja migran di Wisma Atlet, Jakarta, Kamis (10/9). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memberlakukan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) memicu pro-kontra. Pemerintah pusat ternyata tidak sepakat dengan keputusan tersebut.  Pemerintah pusat justru mementahkan ucapan Anies yang sebelumnya menyebut kapasitas rumah sakit (RS) di DKI dalam kondisi kritis. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, kapasitas fasilitas kesehatan di ibu kota masih mumpuni. ’’Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada kapasitas kesehatan yang terbatas. Pemerintah mempunyai dana yang cukup dan akan terus menambah kapasitas bed sesuai kebutuhan,’’ tegasnya dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, kemarin (10/9).  Airlangga kemarin memimpin rapat koordinasi KPCPEN bersama delapan gubernur dan para kepala daerah di DKI Jakarta dan sekitarnya. Turut hadir dalam rapat itu, antara lain, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Airlangga bahkan menjamin kapasitas kesehatan seluruh daerah, termasuk Jakarta, akan terus dioptimalkan. Dia mengatakan, pemerintah amat serius menanggulangi pandemi yang kini terjadi.  Dia juga menyebutkan bahwa para pegawai di kantor pemerintah akan tetap bekerja seperti yang diatur sebelumnya. Kegiatan produktif akan tetap dilakukan dengan protokol kesehatan ketat. Pemerintah juga menggelar operasi yustisi untuk menegakkan kedisiplinan masyarakat. ’’Hal itu sudah diputuskan dalam rapat komite bersama Wakapolri dan Wakasad,’’ urai dia. Dalam rapat tersebut juga disepakati upaya untuk menyeimbangkan penanggulangan pandemi dan pemulihan ekonomi.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/10/09/2020/jika-jakarta-tidak-psbb-lagi-begini-dampaknya/">Jika Jakarta Tidak PSBB Lagi, Begini Dampaknya</a>  Saat menghadiri rakornas Kadin, Airlangga menyebut keputusan Anies menarik rem darurat sangat berpengaruh terhadap perekonomian. ”Kalau digas atau direm mendadak itu tentu harus kita jaga confidence publik. Karena ekonomi tidak hanya fundamental, tapi juga sentimen, terutama untuk sektor capital market,” ujarnya secara virtual kemarin.  Berdasar data yang dia terima, Airlangga menegaskan bahwa salah satu yang patut menjadi perhatian utama adalah persebaran Covid-19 di transportasi umum. Karena itu, Airlangga juga meminta Pemprov DKI Jakarta meninjau kebijakan ganjil-genap. ”Karena sebagian besar dari yang terpapar, berdasar data yang ada, 62 persen di RS Kemayoran basisnya akibat transportasi umum. Ini juga sudah disampaikan ke gubernur DKI,” tegasnya.  Selain Airlangga, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan kekhawatiran PSBB akan menjadi tekanan baru bagi sektor industri yang saat ini berusaha bangkit. DKI Jakarta punya andil besar dalam kegiatan ekonomi nasional dan berdampak pada industri-industri di daerah lain. ’’Ini tentu sedikit banyak kembali memengaruhi industri manufaktur di Indonesia, apalagi nanti diikuti provinsi lain yang kembali menerapkan PSBB. Kita lihat industri yang sudah geliat ini khawatir mendapat tekanan,” ujar Agus.  Sementara itu, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto ikut menyoroti dampak PSBB terhadap distribusi barang yang berpotensi terganggu. Mendag meminta jalur distribusi di setiap wilayah yang memberlakukan PSBB tetap berjalan. ”Karena PDB kita 50 persen konsumsi. Kalau distribusi ini tidak lancar, PDB kita akan terganggu,” tegas Mendag.  Di tengah memanasnya tensi antara Airlangga dan Anies, Jubir Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito memberikan penjelasan teknis. Berdasar kenaikan kasus selama empat pekan terakhir, terutama di DKI Jakarta, memang perlu pembatasan yang lebih ketat. ’’Bahkan, kalau perlu dilakukan pembatasan sosial berskala mikro (level RT/RW) karena informasi dan datanya bisa lebih spesifik,’’ terangnya di kantor presiden kemarin.  Pembatasan secara mikro akan membuat pencatatan menjadi lebih baik. Dengan begitu, tracing, testing, dan treatment juga bisa lebih baik. Tentunya dengan target utama daerah-daerah berzona merah.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/09/09/2020/anies-cabut-masa-transisi-mulai-14-september-berlakukan-psbb-total/">Anies Cabut Masa Transisi, Mulai 14 September Berlakukan PSBB Total</a>  Menurut Wiku, PSBB Jakarta seharusnya menjadi pelajaran bersama bagi semua pihak tanpa terkecuali. ’’Pembatasan aktivitas ini sudah seharusnya kita lakukan bersama sejak awal supaya bisa menekan kasus positif dan kematian,’’ ujarnya.  Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta terus melanjutkan rencana pemberlakuan PSBB mulai 14 September mendatang. Saat ini pemprov bersama jajaran forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) masih merumuskan aturan detailnya.  Sebelum merampungkan regulasi PSBB, Pemprov DKI berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah penyangga Jakarta. Koordinasi tersebut meliputi, antara lain, pembatasan keluar masuk Jakarta, kapasitas angkutan umum, bioskop, mal, dan tempat hiburan lain.  ’’Regulasi (PSBB) sedang disusun, nanti disampaikan. Pelan-pelan kami selesaikan dulu soal makronya, hal-hal yang prinsip dulu, substansinya dulu. Ini terus kami koordinasikan dengan pemerintah pusat,’’ ujar Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta kemarin (10/9). Dia menegaskan, pada prinsipnya pemprov sangat memperhatikan petunjuk dari pemerintah pusat. ’’Kalau keinginan pemerintah daerah kan sudah disampaikan,’’ ujar Riza.  Terkait tanggapan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut anjloknya indeks harga saham gabungan (IHSG) dipicu pengumuman PSBB oleh DKI, Riza tidak menampik. Menurut dia, pemberlakuan kembali PSBB dipicu persebaran Covid-19 yang semakin tidak terkendali. Angka kematian meningkat serta ketersediaan tempat tidur di RS hampir penuh. ’’Kami mengutamakan keselamatan warga di Jakarta yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Kemudian juga sebagaimana arahan Pak Presiden bahwa kita mengutamakan keselamatan warga. Itu prioritas pemerintah pusat dan pemerintah DKI,’’ tegasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Nae0xZO2jhg

Tolak PSBB Mikro, Jakarta Ngotot Lockdown

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Mufida-komisi-IX-DPR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menyetujui permintaan Gubernur DKI Jakarta untuk menerapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Permohonan itu disetujui setelah pasien positif Covid-19 di Jakarta hampir menembus angka 1.500.  Gubernur DKI Anies Baswedan pun mengumumkan akan mulai memberlakukan PSBB pada Jum’at 10 April 2020. Kendali penuh penanganan pandemi corona (Covid-19) kini berada di tangan Gubernur.  "Untuk itu, saya mengajak seluruh masyarakat di Jakarta mematuhi arahan Gubernur DKI demi keselamatan bersama. Pandemi ini harus kita hadapi bersama,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, Rabu (8/4).  Menurut Mufida, Gubernur DKI Jakarta sudah mengharapkan kebijakan yang lebih membatasi lalu lintas dan pergerakan masyarakat sejak beberapa pekan lalu.  "Alhamdulillah akhirnya sekarang bisa dapat izin melaksanakan PSBB. Semoga bisa membantu memutus mata rantai penyebaran Covid-19," katanya.  Untuk itu, lanjut Mufida, Gubernur DKI Jakarta dan jajarannya harus mengambil langkah cepat dan taktis. Mufida mendukung Gubernur DKI Jakarta menggunakan kewenangannya, mengambil langkah berani untuk menyelamatkan jutaan warga DKI Jakarta  "PSBB, bisa diberlakukan secara optimal. Sebenarnya saya berharap dilakukan semi karantina wilayah untuk titik-titik episentrum di Jakarta. Tapi gak papa, kita coba PSBB ini, walau kebijakan ini sebagian besar relatif sudah dilaksanakan. Bedanya, PSBB lebih kuat secara kebijakan, tidak lagi bersifat imbauan," ungkapnya.  Untuk mengantisipasi penambahan jumlah pasien Covid-19, menurut Mufida, maka aset-aset Pemda berupa gedung dapat diefektifkan untuk menampung Orang Dalam Pemantauan (ODP) serta Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang tidak memungkinkan melakukan isolasi mandiri.  "Betapa banyak keluarga-keluarga yang rumahnya sempit, rumah petak kontrakan atau rumah susun. Jika ada di antara mereka yang masuk kategori ODP atau PDP, tentu jika sampai harus melakukan isolasi mandiri di tempat sendiri, akan sangat riskan bagi anggota keluarga dan lingkungannya," ungkapnya.  Mufida juga mendukung juga, jika Pemprov DKI membuat ingin shelter communal dengan tata letak dan perlengkapan yang dibutuhkan.  "Ini bisa disinergikan, misal dengan memanfaatkan GOR atau Balai Rakyat milik Pemprov untuk menjadi shelter-shelter communal tersebut," tuturnya.  Dalam mempercepat proses tracing dan mapping orang-orang terpapar Covid-19, Mufida menekankan pentingnya tes massal yang cepat dan akurat hasilnya.  "Pemprov DKI diharapkan memasifkan test berbasis Polymerase Chain Reaction (PCR), agar segera dapat diambil tindakan yang cepat dan tepat sesuai status hasil tes, karena rapid test terbukti kurang efektif," katanya.  Sementara itu, soal rencana Pemprov mengalokasikan bantuan untuk pekerja harian dan penduduk miskin, juga harus dikawal dan dipastikan berjalan dengan baik. Sebab, warga Jakarta yang terdampak secara ekonomi juga harus dipikirkan oleh Pemprov dan juga Pemerintah Pusat.  "Prediksinya bisa lebih dari 3 juta warga DKI yang harus mendapat bantuan. Pemerintah Pusat harus ikut berkontribusi dalam pelaksaan PSBB dan dampaknya bagi msyarakat. Inilah saat yang tepat pemerintah pusat membuktikan Negara hadir melindungi rakyat,” pungkasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Ubklm5TS3UE  https://www.youtube.com/watch?v=NO-5qH4LcbQ  https://www.youtube.com/watch?v=94WJSEI0jiY

DKI Bakal Terapkan PSBB, DPR Ajak Warga Patuhi Arahan Gubernur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Anies-Baswedan-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Calon Presiden dari Partai Nasdem saat pidato dalam Perayaan HUT ke-11 Partai NasDem di Jakarta, Jumat (11/11/2022). HUT ke-11 mengangkat tema" width="100%">
<figcaption>Calon Presiden dari Partai Nasdem saat pidato dalam Perayaan HUT ke-11 Partai NasDem di Jakarta, Jumat (11/11/2022). HUT ke-11 mengangkat tema</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menyikapi jumlah kasus Covid-19 yang terus bertambah, Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk melakukan karantina wilayah. Permohonan izin sudah diajukan dengan bersurat ke pemerintah pusat. Pemprov menganggap kebijakan physical distancing atau pembatasan sosial berskala besar yang sudah dilaksanakan belum memberikan dampak signifikan.  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuturkan, pengajuan itu disampaikan karena kewenangan karantina wilayah ada pada pemerintah pusat. ”Kami di Jakarta memang mengusulkan itu, menyampaikan surat terkait itu. Dan di dalam usulan kami ada beberapa sektor yang harus tetap berkegiatan,” kata Anies di balai kota kemarin (30/3). Sektor yang dia maksud meliputi energi, pangan, kesehatan, komunikasi, dan keuangan.  Anies terus mengimbau warga Jakarta untuk tidak mudik atau melakukan perjalanan ke luar kota. Menurut dia, kewenangannya sebatas itu, memberikan imbauan. Sebab, ketetapan hukum ada pada pemerintah pusat. Dengan tujuan itu, Anies meminta pemerintah pusat menghentikan operasional layanan semua bus antarkota antarprovinsi (AKAP), antar-jemput antarprovinsi (AJAP), dan pariwisata dari dan ke luar Jakarta.  ”Poin utamanya, Jakarta adalah epicenter. Dan kami berharap apa yang sekarang terjadi di Jakarta tidak menyebar ke seluruh Indonesia. Karena itulah, langkah-langkah pembatasan dilakukan,” terangnya.  Saat ini tercatat, sudah ada 78 <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/30/03/2020/283-pasien-dikubur-dengan-protap-covid-19-potensi-kasus-di-dki-9-430/">kasus meninggal karena Covid-19</a> di Jakarta. Dia menyebutkan, angka itu sejatinya jauh lebih besar karena kasus dipantau bukan hanya dari dinas kesehatan, tetapi juga Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI. ”Sejak 6 Maret, terjadi pemakaman dengan menggunakan protap Covid-19 sebanyak 283 kasus,” terang dia.  Protap pemakaman yang dia maksud, antara lain, membungkus jenazah dengan plastik, menggunakan peti, dan memakamkan kurang dari empat jam setelah kematian. Selain itu, petugas menggunakan alat pelindung diri (APD).  Menurut dia, dari 283 kasus tersebut, tidak semua disebut meninggal akibat Covid-19 karena beberapa hal. Salah satunya, hasil tes belum keluar. ”Ini menggambarkan bahwa situasi di <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/30/03/2020/ekonomi-terdampak-lockdown-tapi-hanya-jangka-pendek/">Jakarta amat mengkhawatirkan</a>. Karena itu, saya benar-benar meminta kepada seluruh masyarakat Jakarta, jangan pandang angka ini sebagai angka statistik. Itu adalah warga kita yang bulan lalu sehat, bulan lalu bisa berkegiatan. Mereka punya anak, istri, saudara. Dan ini semua harus kita cegah pertambahannya dengan secara serius melakukan pembatasan,” katanya.  Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo membenarkan bahwa pihaknya mengeluarkan surat untuk menghentikan operasional layanan semua bus AKAP, AJAP, dan pariwisata di wilayah DKI Jakarta. Dalam surat itu juga disebutkan, penghentian tersebut berlaku mulai kemarin pukul 18.00.  Namun, surat yang dikeluarkan sebagai tindak lanjut keputusan kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tidak jadi dilaksanakan. ”Karena surat dari BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Red) belum diterbitkan,” ujar Syafrin.  Juru bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan Kementerian Perhubungan membatalkan kebijakan itu. ”Sesuai arahan dan Menko Maritim dan Investasi (Luhut Binsar Panjaitan) selaku Plt Menhub, pelarangan operasional ditunda dulu sambil menunggu kajian dampak ekonomi secara keseluruhan,” katanya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/cegah-mudik-e1585566650195.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> KURANGI GERBONG: Penumpang memasuki KA di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Minggu (29/3). Mulai 1 April PT KAI membatalkan semua keberangkatan KA dari Stasiun Pasar Senen maupun Stasiun Gambir. (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)  Surabaya Siapkan Karantina Wilayah  Di Surabaya, ada rencana pembatasan akses kendaraan ke dalam kota. Pemkot sudah mendirikan 19 pos di batas kota dengan kabupaten sekitar, yakni Gresik, Sidoarjo, dan Bangkalan. Pos batas itu akan dijaga 24 jam nonstop oleh petugas dari dinas perhubungan, satpol PP, linmas, hingga polsek setempat.  Pos perbatasan tersebut akan menjadi semacam benteng untuk mengecek kendaraan yang masuk ke Surabaya. Kendaraan pribadi dengan pelat nomor bukan L akan diperiksa. Bila tak ada keperluan mendesak seperti urusan medis, logistik, BBM, hingga layanan publik, kendaraan itu tak diizinkan masuk.  Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Irvan Wahyudrajad mengungkapkan bahwa pihaknya sudah bersiap melakukan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/31/03/2020/karantina-wilayah-serang-tunggu-instruksi-pemerintah-pusat/">karantina wilayah</a>. ”Karena meningkatnya penderita korona sehingga Bu Wali Kota memerintahkan untuk pembatasan masuk kota,” kata Irvan saat ditemui kemarin (30/3).  Mungkin dalam waktu dekat rencana kebijakan tersebut direalisasi. Bisa jadi pekan ini. Tapi, semua itu menunggu instruksi lebih lanjut dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Gubernur Jakarta Anies Baswedan Tetap Ingin Karantina Wilayah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/melihat-keakraban-jokowi-anies-saat-meninjau-pelican-crossing_c_232742.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Istana Kepresidenan secara tegas menolak surat permintaan karantina wilayah atau lockdown dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Karena, Presiden Joko Widodo lebih menginginkan Pemerintah Daerah dapat menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan darurat sipil.  "Tidak diterima, itu otomatis ditolak. Walaupun ada kebijakan, sebenarnya bisa dikerjakan nanti oleh pemda dengan istilah isolasi terbatas. Ada tingkat RT, RW, desa/kelurahan dengan kebijakan Gubernur, misalnya," kata juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman dikonfirmasi, Selasa (31/3).  Fadjroel menyampaikan, pada tingkat wilayah dengan skala nasional maupun provinsi untuk melakukan karantina wilayah harus persetujuan Presiden. Namun, Presiden Jokosi tak menginginkan adanya karantina wilayah selevel nasional maupun provinsi. "Yang dibahas saat ini PSBB pendisiplinan hukum saja," ujar Fadjroel.  Alasan Jokowi tak menginginkan lockdown, kata Fadjroel, tak ingin Indonesia bernasib sama seperti India dan Italia. Pasalnya, keputusan lockdown di kedua negara tersebut justru memicu keributan sosial. "Presiden melihat kalau karantina wilayah itu dengan kasus India, kasus Italia, itu ternyata menimbulkan kekacauan sosial. Kalau tidak direncanakan secara terukur," ujar Fadjroel.  Oleh karena itu, kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan darurat sipil merupakan kewenangan yang ditempuh kepala negara untuk menekan curva penyebaran virus korona atau Covid-19. Maka dari itu, Pemerintah Daerah harus lebih mensosialisasikan kebijakan jaga jarak aman atau physical distancing. "Oleh Pak Jokowi ditambah dengan pendisiplinan hukum melalui maklumat Kapolri," jelas Fadjroel.  Anies Surati Jokowi  Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, pihaknya telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menerapkan karantina wilayah atau lockdown di ibu kota. "Keputusan mengenai karantina wilayah itu ada di kewenangan pemerintah pusat. Kami di Jakarta memang mengusulkan itu," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Senin (30/3).  Anies menerangkan, dalam usulan tersebut dia menyampaikan bahwa setidaknya ada 5 sektor yang harus tetap beroperasi meskipun lockdown diterapkan. Yakni sektor energi, pangan, kesehatan, komunikasi dan keuangan.  "Kalau langkah, kita menyiapkan semua skenario. Hari-hari ini kita mengatur itu semua termasuk menyusun distribusi logistik untuk masyarakat," tukasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=pdIbQlpYKeQ  https://www.youtube.com/watch?v=OjsObdDou8Y  https://www.youtube.com/watch?v=TfbKyiq7PyM

Ini Alasan Jokowi Tolak Permintaan Anies Lockdown Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Vitalia-Sesha-Narkoba-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya memastikan belum ada keputusan lockdown atau karantina wilayah di DKI Jakarta di tengah pandemi Covid-19. Sesuai maklumat Kapolri Jenderal Pol Idham Azis pun sampai saat ini masih sebatas social distancing.  Oleh karena itu, kepolisian menerapkan langkah preventif berupa imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan perkumpulan di masa darurat. Polisi secara rutin akan melakukan patroli agar maklumat tersebut dilaksanakan.  "Kita patroli ke tempat-tempat yang sering berkumpul keramaian untuk kita kasih imbau secara persuasif, segera membubarkan diri, atur jarak sebaiknya di rumah," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (30/3).  Dia menjelaskan, cara ini merupakan langkah untuk memutus penularan korona. Oleh karena masyarakat diminta menjalankannya. Bagi yang membandel, sanksi hukum akan diberikan. "Apabila masyarakat kita sampaikan dan tidak mau mengindahkan petugas di situ, kita lakukan tindakan tegas terukur," ucap Yusri.  "Arti kata bahwa ada aturan yang mengatur di undang-undang nomor 6, nomor 4 di KUHP Pasal 212, 216 dan 218. akan kita berlakukan tindakan tegas dan terukur," tandasnya.

Jakarta Belum Lockdown, Polri Tetap Satroni Warga yang Masih Berkumpul

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/pemerintah_1.jpg" alt="MUDIK: Stasiun Tawang, Semarang, dipenuhi calon penumpang KA. Beberapa penumpang dari Jakarta juga untuk turun di stasiun ini. (NUR CHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)" width="100%">
<figcaption>MUDIK: Stasiun Tawang, Semarang, dipenuhi calon penumpang KA. Beberapa penumpang dari Jakarta juga untuk turun di stasiun ini. (NUR CHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Imbauan untuk tidak pulang kampung pada musim Lebaran tahun ini juga disuarakan oleh dua ormas Islam besar, yakni NU dan Muhammadiyah. Keputusan pemerintah yang menetapkan darurat wabah Covid-19 hingga 29 Mei atau 5 hari pasca-Idul Fitri perlu didukung untuk mencegah meluasnya persebaran virus.  Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PB NU Robikin Emhas mengatakan, virus korona berbahaya karena tiga hal. Di antaranya, kecepatan persebarannya dan gejala yang bisa tidak terdeteksi oleh orang yang terinfeksi.  Selain itu, ketidaktahuan orang yang terinfeksi membuat mereka menjadi carrier (pembawa) dan tanpa sadar menyebarkan virus ke tempat dan orang lain.  Menurut dia, seorang muslim harus bersikap adil dan proporsional. Baik dari aspek akidah, ibadah, maupun muamalah.  Dalam kondisi saat ini, papar dia, penetapan masa darurat pasti berdasar pertimbangan dan perhitungan yang matang. Karena itu, semua pihak harus bersama-sama mendisiplinkan diri dan memutus mata rantai persebaran Covid-19. Hal itu dilakukan dengan tidak mudik Lebaran tahun ini.  Silaturahmi Idul Fitri, lanjut dia, tetap bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi seperti video call. ”Lebaran di tengah virus korona daring saja,” ujar pria asal Gresik itu.  Menurut dia, sikap disiplin untuk tetap di rumah dan menjaga jarak fisik dalam situasi saat ini sangat membantu penanggulangan persebaran Covid-19. Sebaliknya, memaksakan diri mudik justru bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain, termasuk keluarga. ”Kita tidak pernah tahu di tengah perjalanan menuju kampung halaman bisa saja tanpa sadar terjadi kontak fisik dengan orang yang terpapar Covid-19,” tegas Robikin.  Senada, Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menuturkan, silaturahmi merupakan salah satu wujud akhlak mulia dan sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. ”Afdalnya, silaturahim dilakukan dengan saling berkunjung, memberi hadiah, dan berjabat tangan,” kata dia.  Namun, dalam situasi tertentu, misalnya karena keadaan, jarak, dan kesempatan, hal itu dapat dilakukan dengan cara yang berbeda. Baik menggunakan media surat, surat elektronik (e-mail), telepon, video call, maupun cara-cara yang lain. Yang jelas, inti silaturahmi adalah saling mendoakan, berbagi suka-duka, dan membantu meringankan beban atau masalah.  Menurut pengajar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu, mudik adalah tradisi masyarakat Indonesia sebagai bentuk silaturahmi. Namun, dalam ajaran Islam, papar dia, menyelamatkan kehidupan jauh lebih penting daripada melaksanakan tradisi yang mengandung risiko keselamatan.  Karena itu, jika tidak benar-benar mendesak, sebaiknya masyarakat tidak mudik pada Lebaran tahun ini. ”Silaturahim dapat dilaksanakan dengan cara lain, pada waktu yang lain, apabila situasi sudah membaik dan aman,” tandasnya.

Menyelamatkan Kehidupan Lebih Penting daripada Tradisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Vitalia-Sesha-Narkoba-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus memastikan Surat Telegram (TR) terkait penutupan akses jalan ke DKI Jakarta hanya sebatas untuk simulasi. TR tersebut ditujukan kepada seluruh Polres di Jakarta untuk hadir dalam rapat koordinasi apabila lockdown diterapkan di ibu kota.  Oleh karena itu, Polres diminta memberikan peta pengamanan daerah-daerah yang akan ditutup ketika ada kebijakan tersebut. Simulasi ini meliputi dari aspek terkecil hingga yang terberat.  "Intinya polisi nggak mau underestimate ya. Polisi harus siap apapun yang terjadi sampai yang terberat, berdasarkan kebijakan pemerintah," kata Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (30/3).  Yusri memastikan, kebijakan di Jakarta saat ini di tengah pandemi Covid-19 masih sebatal social distancing dan physical distancing. Namun, polisi harus bersiap diri apabila status tersebut nantinya dinaikan oleh pemerintah menjadi karantina wilayah.  "Polisi sudah siap apa dan siapa berbuat apa. Masing-masing polres apa yang harus dia lakukan, di bawah kendali polda, ini lah yang akan kita lakukan dalam simulasi ini," jelasnya.  Kendati demikian, Yusri tak menjelaskan jumlah pintu masuk yang akan ditutup jika lockdown diterapkan di Jakarta. Dia mengaku simulasi tidak digelar langsung di lapangan.  "Simulasi ini kita lakukan di Polda, bukan di lapangan. Ini makanya kita meminta data masing-masing polres. Dari data polres ini dikumpulkan dan kita rapatkan hari ini," pungkasnya.  Sebelumnya, Polda Metro Jaya tengah menyiapkan upaya penutupan akses keluar masuk ibu kota Jakarta ditengah mewabahnya virus korona atau Covid-19. Beredarnya telegram Kapolda Metro Jaya Nomor STR/414/III/OPS.2./2020 tertanggal 28 Maret 2020 tentang penutupan jalur tol yang keluar maupun masuk ke Jakarta, ditegaskan hal itu hanya melakukan simulasi.

Soal Simulasi Lockdown Jakarta, Yusri: Polisi Tak Mau Underestimate

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/lockdown-1.jpg" alt="BATASI AKSES: Jalan di kompleks alun-alun yang menuju Stasiun Kereta Api Tegal ditutup. Pemkot Tegal menerapkan lockdown lokal untuk mencegah menyebarnya virus korona. (SYAMSUL FALAQ/RADAR TEGAL)" width="100%">
<figcaption>BATASI AKSES: Jalan di kompleks alun-alun yang menuju Stasiun Kereta Api Tegal ditutup. Pemkot Tegal menerapkan lockdown lokal untuk mencegah menyebarnya virus korona. (SYAMSUL FALAQ/RADAR TEGAL)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selain mencegah persebaran virus korona, lockdown atau karantina wilayah memiliki pengaruh di bidang ekonomi. Ekonom Indef Bhima Yudhistira menuturkan, jika lockdown diberlakukan di Jakarta, ada beberapa hal yang harus dipikirkan.  "Kalau lockdown, kita menanggung beban yang makin berat. Yang paling kena dampak adalah kelas menengah ke bawah, terutama yang penghasilannya harian," ujarnya kepada Jawa Pos Jumat (27/3). Bhima memandang roda ekonomi tentu akan berhenti seketika. Karena itu, pemerintah harus mengantisipasi beberapa hal. Salah satu yang paling penting adalah ketersediaan pangan.  Dia mencontohkan kebijakan pemerintah India ketika memberlakukan lockdown. "India berani melakukan lockdown karena pemerintahnya mengalokasikan 3,5 kali lipat kebutuhan pangan mereka. Jadi, ada bantuan konkret dari pemerintah untuk memastikan stok pangan terjangkau," tuturnya.  Menurut Bhima, jika benar pemerintah memberlakukan lockdown, kebijakan itu terbilang terlambat. Sebab, banyak pemda yang terlebih dahulu memberlakukan lockdown di wilayah masing-masing. "Kalaupun terpaksa lockdown, ya seharusnya dilakukan secara nasional. Karena kan pemda sudah melakukan sendiri dan kepala daerahnya sudah banyak yang kena (korona) juga," jelasnya.  Analis pasar modal Hans Kwee menyatakan, banyak investor global yang menilai pemerintah Indonesia bertindak lambat dalam menangani Covid-19. Kebijakan work from home tidak efektif. Malah semakin membuat ketidakpastian ekonomi di tanah air. Tak ayal, banyak investor global yang mencabut modal dan aset mereka. ’’Kita melihat masyarakat bawah masih santai saja. Anggapan mereka tidak kerja, ya tidak makan. Dengan begitu, tidak dimungkiri persebaran Covid-19 masih akan terus terjadi,’’ ucap pria yang juga menjadi direktur Anugerah Mega Investama itu.  Hans menilai, pemerintah Indonesia harus bertindak tegas dengan melakukan lockdown per wilayah. Mengorbankan aktivitas ekonomi tidak berjalan setidaknya selama dua minggu. Selama itu pula, kebutuhan masyarakat sepenuhnya ditanggung. Harapannya, pemerintah lebih berfokus memutus rantai persebaran virus tersebut. "Memang keputusan yang berat. Pemerintah tidak hanya memikirkan kesehatan, juga ekonomi dan sosial. Tapi, harus dikorbankan demi virusnya tertanggulangi. Jujur, saya mulai grogi rupiah melemah mendekati Rp 17 ribu," ujar Hans.  Dia juga menilai, sekuat apa pun BI melakukan intervensi, hasilnya akan sia-sia. Sebab, tidak ada yang bisa menghalangi siapa pun investor untuk keluar dari pasar Indonesia. "Pemerintah harus berpikir, jika pasar menginginkan lockdown, kira-kira bisa atau tidak. Berapa biaya yang harus ditanggung, bagaimana logistiknya," bebernya. Hans mengingatkan, Indonesia tidak boleh sampai seperti Italia yang seluruh negaranya lockdown.  Ekonom Bank Permata Josua Pardede menuturkan, jika memutuskan lockdown, pemerintah harus mendasarkan pada data outbreak dan tingkat kematian yang valid. Artinya, perlu dipastikan bahwa tingkat kematian tinggi terhadap seluruh populasi warga DKI Jakarta. "Karena kalau rasio kematian saat ini hanya mempertimbangkan pasien yang terpapar Covid-19, sepertinya kesimpulannya agak misleading. Pemerintah harus mendorong seluruh masyarakat melakukan tes Covid-19," beber Josua kepada Jawa Pos.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/cegah-mudik-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> SIMULASI: Akses masuk tol Karang Tengah Barat 2 Tangerang yang sempat ditutup polisi. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)  Seandainya wabah Covid-19 semakin buruk dan memaksa pemerintah melakukan lockdown menyeluruh, tentu dampaknya signifikan terhadap perekonomian dalam jangka pendek. Khususnya pada kuartal I 2020. Meski demikian, dengan lockdown, penanganan Covid-19 lebih cepat. Dampak negatif terhadap perekonomian juga tidak berkepanjangan.  Ketersediaan logistik untuk masyarakat perlu dipastikan. Setidaknya sampai masa lockdown selesai. Keputusan pemerintah menonaktifkan kegiatan di seluruh sektor memang sulit. ’’Kalau outbreak di Indonesia cukup pesat dengan tingkat kematian yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara lain, menurut saya, keputusan lockdown perlu diambil,’’ ucap pria yang juga menjabat vice president economist Bank Permata itu.  Namun, lanjut Josua, diperlukan pertimbangan lain untuk melakukan lockdown agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Selain data rasio kematian dan suspect, diperlukan pertimbangan efek psikologis dari keputusan lockdown tersebut.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Ih32bn8a9tk  https://www.youtube.com/watch?v=rrs_qit19fE  https://www.youtube.com/watch?v=uR_5CM0imGE

Ekonomi Terdampak Lockdown, tapi Hanya Jangka Pendek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/cegah-mudik.jpg" alt="KURANGI GERBONG: Penumpang memasuki KA di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Minggu (29/3). Mulai 1 April PT KAI membatalkan semua keberangkatan KA dari Stasiun Pasar Senen maupun Stasiun Gambir. (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>KURANGI GERBONG: Penumpang memasuki KA di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Minggu (29/3). Mulai 1 April PT KAI membatalkan semua keberangkatan KA dari Stasiun Pasar Senen maupun Stasiun Gambir. (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana karantina wilayah atau lockdown Jakarta tinggal menunggu persetujuan presiden. Dari sisi persiapan, semua instansi sudah menyatakan siap. Bahkan, Polda Metro Jaya kemarin (29/3) telah menyusun simulasi penutupan semua akses masuk Jakarta.  Hal itu terungkap dalam telegram Kapolda Metro Jaya bernomor STR/414/III/OPS.2/2020. Dalam surat itu disebutkan, Kabagops Polda diminta membuat rencana pengamanan penutupan jalan atau alih jalur kendaraan keluar masuk Jakarta. Penutupan diberlakukan di jalan tol, arteri, hingga jalan kampung. Dalam telegram itu juga disebutkan, penutupan jalan akan dilakukan bersama TNI dan Jasa Marga.  Kabagops diminta segera menyiapkan rencana pengamanan.  Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Yusri Yunus menjelaskan, telegram tersebut masih sebatas rencana. ”Rencana untuk simulasi,” ujarnya.  Simulasi itu bertujuan untuk memastikan kelancaran karantina wilayah. Selama ini belum dikenal dengan mendalami apa itu karantina wilayah. Karena itu, dengan simulasi tersebut, polda akan siap bila pemerintah memutuskan karantina wilayah. ”Artinya, ini wujud antisipasi polda, ya dengan simulasi,” terang Yusri.  Telegram tersebut ditujukan agar setiap Kabagops di tiap polres membuat rencana pengamanan. Mereka juga diminta memetakan akses keluar masuk hingga data personel masing-masing. ”Nah, telegram ini minta data-data itu ke polres,” ucapnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin.  Menurut Yusri, apa pun keputusan pemerintah, polda siap menjalankannya. ”Semua menunggu keputusan ya,” tutur mantan Kabidhumas Polda Jawa Barat tersebut.  Sementara itu, Korlantas Polri hingga kemarin belum membuat rencana pengamanan penutupan akses. Kabagops Korlantas Polri Kombespol Benyamin mengatakan, Korlantas sifatnya hanya mendukung polda bila karantina wilayah diberlakukan di DKI Jakarta.  Namun, jika sudah ada keputusan karantina wilayah, Korlantas segera membuat rencana pengamanan. ”Kami tetap menunggu keputusan dulu,” ujar anggota Polri yang ahli dalam pengaturan lalu lintas mudik itu.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/cegah-mudik-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> SIMULASI: Akses masuk tol Karang Tengah Barat 2 Tangerang yang sempat ditutup polisi. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)  Sebelumnya, Benyamin mengatakan bahwa pihaknya sedang menunggu instruksi pemerintah. Apakah akan ada larangan mudik atau sekadar imbauan. ’’Kebijakan Polri akan mengikuti pemerintah,” jelasnya. Bila mudik dilarang, korlantas akan menyiapkan skenario berupa pemblokadean akses di DKI Jakarta. Semua akses akan ditutup dengan mengerahkan polres dan polsek. Mulai tol, jalan nasional, hingga jalan tikus yang mengarah ke luar Jakarta. ’’Polsek bisa menutup itu,” terangnya.  Bukan hanya Polri yang bersiap dengan karantina Jakarta. PT Kereta Api Indonesia (KAI) juga mulai mengurangi jadwal keberangkatan kereta. Ada 28 KA jarak jauh yang keberangkatannya dibatalkan mulai lusa hingga 1 Mei. KA tersebut memiliki jadwal keberangkatan dari Stasiun Gambir, Pasar Senen, dan Jakarta Kota.  Kepala Humas PT KAI Daop 1 Eva Khairunisa menyatakan, pembatalan itu merupakan langkah antisipasi untuk menekan persebaran Covid-19. ”Meski terdapat beberapa pengurangan jadwal, (PT KAI) Daop 1 Jakarta memastikan bahwa jarak antar penumpang di dalam kereta tetap akan diatur oleh petugas,” ucapnya.  Saat ini volume penumpang juga tidak sepadat di waktu normal. Untuk stasiun keberangkatan di area Daop 1 Jakarta, rata-rata terdapat penurunan hingga 70 persen. ”Calon penumpang yang terdampak pembatalan KA pada kurun waktu tersebut dapat mengajukan pengembalian bea tiket secara penuh 100 persen di luar bea pesan,” katanya. Pada pembatalan kali ini, PT KAI tidak mengalihkan penumpang ke perjalanan KA lainnya.  Sementara itu, pantauan Jawa Pos, Stasiun Gubeng, Surabaya, kemarin tampak lengang. Padahal, biasanya ada ratusan orang yang berebut keluar gerbong. Menurut data PT KAI Daop 8, angka kedatangan turun drastis. Jika biasanya mencapai 8.000–9.000 orang per hari, saat ini hanya 20–25 persennya. ”Jumlah penumpang yang turun hanya berkisar 2.000 sampai 3.000 orang,” ujar Humas PT KAI Daop 8 Suprapto. Jumlah itu pun merupakan data kedatangan dari 32 kedatangan KA yang masih beroperasi.  Hingga kemarin, total ada 18 perjalanan KA yang dibatalkan. Pembatalan tersebut berkaitan dengan upaya pencegahan merebaknya Covid-19. Dari jumlah kereta yang dibatalkan itu, ada beberapa yang terhubung dengan zona merah daerah Covid-19 seperti Jakarta. Total ada tujuh kereta yang perjalanannya berakhir di Stasiun Gambir dan Pasar Senen. ”Beberapa kereta lain juga kami perpendek perjalanannya,” ujar Suprapto.  Meski banyak perjalanan yang dibatalkan, masih ada dua kereta relasi Surabaya–Jakarta yang tetap memberikan pelayanan, yakni kereta Argo Anggrek dan Dharmawangsa. ”Memang pengurangan perjalanan kereta yang kami lakukan akan bertahap dan sistematis. Sambil melihat perkembangan kondisi Covid-19,” katanya.  Karena pembatalan dan pengurangan kapasitas kereta hingga separo tersebut, PT KAI Daop 8 memberikan layanan pengembalian 100 persen untuk penumpang. Hingga kemarin tercatat ada 44.400 orang yang menerima refund. Jumlah itu diprediksi bertambah seiring dengan perpanjangan masa darurat korona.  Selain itu, pemeriksaan penumpang diperketat. Penumpang yang suhu badannya di atas 38 derajat Celsius dilarang naik. ”Tiket kereta yang bersangkutan maupun pengantar akan kami kembalikan penuh,” jelasnya.  Dewan Gubes FKUI Surati Jokowi  Desakan untuk me-lockdown Jakarta juga sempat disampaikan Dewan Guru Besar (Gubes) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) kepada Presiden Jokowi. Dalam surat yang beredar viral itu, presiden diminta menerapkan local lockdown di Jakarta. Cara itu dianggap bisa meminimalkan persebaran virus korona.  Ketua Dewan Gubes FKUI Prof dr Siti Setiati SpPD dalam suratnya menyebutkan bahwa local lockdown atau karantina wilayah dapat memutus rantai penularan infeksi. Hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Karantina wilayah disarankan dilakukan selama minimal 14 hari di provinsi-provinsi yang menjadi episentrum persebaran Covid-19 atau daerah lain dengan berbagai pertimbangan.  Menurut Siti, karantina wilayah akan memudahkan negara dalam menghitung kebutuhan sumber daya untuk penanganan di rumah sakit. Pelaksanaan local lockdown dilakukan dengan melibatkan lintas sektor dan pemerintah daerah. Namun, sesuai ketentuan, pemerintah juga harus menanggung hajat hidup warga Jakarta selama masa lockdown.  Para guru besar FKUI bahkan mencantumkan perhitungan kebutuhan seandainya lockdown diberlakukan di Jakarta selama dua minggu. Total dana yang harus dikeluarkan pemerintah mencapai Rp 4 triliun. Pemerintah dianggap mampu menanggung dana sebesar itu. Sebab, total penerimaan pajak negara sampai November 2019 saja mencapai Rp 1.312,4 triliun.  Update Kasus Korona  Jumlah kasus pasien terinfeksi Covid-19 terus bertambah. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengungkapkan, pada periode 28 Maret hingga 29 Maret 2020, terdapat penambahan 130 orang positif. Dengan demikian, total pasien positif menjadi 1.285 orang.  ”Hingga hari ini kami sudah memeriksa 6.500 sampel. Penambahan kasus positif ini menggambarkan masih ada penularan di tengah masyarakat,” kata Yuri (sapaan Achmad Yurianto) kemarin.  Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mencatat, sebanyak 5.816 orang telah mendaftar sebagai relawan Covid-19 terhitung sejak Rabu (25/3) hingga Sabtu (28/3) pukul 17.00 WIB. Dari 5.816 itu, kebanyakan mendaftar untuk tenaga nonmedis, yakni 4.008 orang. Sedangkan untuk relawan medis dan tenaga medis sebanyak 1.808 orang.  Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) Dandi Prasetia menjelaskan, para relawan tersebut mendaftar dari berbagai wilayah di Indonesia. Terbanyak dari Jawa Barat, yakni 1.445 orang. ”Terbanyak kedua dari DKI Jakarta, yakni 1.384 orang,” katanya. Berikutnya dari Jawa Timur 559 orang, Banten 402 orang, dan Jawa Tengah 348 orang.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Ih32bn8a9tk  https://www.youtube.com/watch?v=rrs_qit19fE  https://www.youtube.com/watch?v=uR_5CM0imGE

Cegah Pesebaran Covid-19, Jakarta Siap-siap Karantina Wilayah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Jakarta Lockdown

Berita Terkini