<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:re:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/25/Penyerahan-denda-kehutanan-dan-korupsi-Dery-Ridwansah-8JPG-2709900779.jpg" alt="Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam seremoni penyerahan uang hasil penagihan denda administratif kehutanan dan penyelamatan keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam seremoni penyerahan uang hasil penagihan denda administratif kehutanan dan penyelamatan keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan menindak tegas empat jaksa yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menekankan, tidak ada toleransi bagi jaksa yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. &ldquo;Yang pasti, apa pun, saya akan tindak tegas, dan saya bersyukur dibantu oleh KPK,&rdquo; kata Burhanuddin di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12). Burhanuddin mengingatkan, seluruh jajaran Korps Adhyaksa agar senantiasa memegang teguh integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Ia menegaskan, setiap jaksa telah mengucapkan janji untuk menaati setiap peraturan sejak awal pengabdian. &ldquo;Saya mengingatkan mereka di daerah agar tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan,&rdquo; tegasnya. Diketahui, terdapat empat jaksa yang terjaring OTT KPK. Mereka di antaranya Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (Kajari HSU) Albertinus Parlinggoman Napitupulu (APN), Kepala Seksi Intelijen Kejari Hulu Sungai Utara Asis Budianto (AB), Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Hulu Sungai Utara Tri Taruna Fariadi (TAR), serta Kepala Subbagian Daskrimti Kejati Banten Redy Zulkarnaen. Para jaksa tersebut diduga terlibat dalam kasus pemerasan. Dalam perkembangannya, penanganan perkara yang melibatkan Redy Zulkarnaen dilimpahkan ke Kejaksaan Agung untuk ditangani lebih lanjut. Kejaksaan Agung kemudian menetapkan Redy Zulkarnaen sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait penanganan perkara Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selain Redy, Kejagung juga menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Herdian Malda Ksatria, dan Kasi D Kejaksaan Tinggi Banten Rivaldo Valini. Sementara itu, tiga jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (Kejari HSU) ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam proses penegakan hukum di Kejari Hulu Sungai Utara untuk Tahun Anggaran 2025&ndash;2026. </div> </div> </div> </div>

Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan menindak tegas empat jaksa yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi

Tegaskan Tak Bela Jaksa yang Terjerat OTT, Jaksa Agung: Bersyukur Dibantu KPK

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/04/WhatsApp-Image-2025-08-04-at-42452-PM-505931199.jpeg" alt="Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna." width="100%">
<figcaption>Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya buka suara pasca Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna, OTT itu berkaitan dengan kasus yang tengah ditangani oleh instansinya. Yakni pemerasan dalam perkara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam kasus itu, Kejagung menetapkan 3 orang jaksa menjadi tersangka. &rdquo;Memang benar kemarin ada Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK, diantaranya salah satunya adalah oknum jaksa dari Kejaksaan Tinggi Banten,&rdquo; ungkap Anang pada Jumat (19/12).&nbsp; Jaksa yang terjaring dalam OTT KPK berinisial RZ. Selain itu, KPK juga mengamankan 2 orang swasta berinisial DF dan MS. Ketiga tersangka tersebut sudah diserahkan oleh KPK kepada Kejagung kemarin malam (18/12). Atas langkah yang dilakukan oleh KPK, Kejagung menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Sebab, Lembaga Antirasuah dinilai telah membantu Kejaksaan melakukan bersih-bersih institusi dari praktik kotor.&nbsp; &rdquo;Ini merupakan bentuk koordinasi, sinergi, dan kolaborasi untuk membersihkan jaksa-jaksa yang bermasalah,&rdquo; terang dia.&nbsp; Namun demikian, Anang menyatakan bahwa pihaknya sudah lebih dulu melakukan penyidikan dengan menerbitkan surat perintah penyidikan pada Rabu (17/12). Tidak hanya 3 tersangka, Kejagung juga sudah menetapkan 2 orang tersangka tambahan. Keduanya merupakan jaksa dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten berinisial HMK dan RP. Sehingga total ada 3 orang jaksa yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut.&nbsp; &rdquo;Total ada 5 tersangka, terdiri dari 3 jaksa dan 2 pihak swasta,&rdquo; ucap Anang. HMK adalah jaksa yang bertugas sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Tigaraksa, RP adalah jaksa penuntut umum, dan RZ sebagai pejabat struktural di Kejati Banten. Kasus pemerasan itu bermula dari penanganan perkara tindak pidana umum terkait dengan pelanggaran UU ITE. Pelapor dalam kasus tersebut adalah seorang warga negara asing dari Korea Selatan (Korsel). Pemerasan terjadi saat penanganan perkara berlangsung. Baca Juga:&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/016971134/kpk-turut-amankan-uang-rp-900-juta-dalam-rangkaian-ott-jaksa-di-banten-dan-jakarta">KPK Turut Amankan Uang Rp 900 Juta dalam Rangkaian OTT Jaksa di Banten dan Jakarta</a> &rdquo;Pemerasan diduga terkait penanganan perkara, salah satunya agar perkara tersebut bisa P21 atau kepentingan lain,&rdquo; kata Anang. Kepentingan lain itu yang kini tengah didalami oleh penyidik. Anang memastikan bahwa pihaknya tidak akan melindungi jaksa yang kedapatan telah melakukan pelanggaran hukum. Apalagi jika tindak pidana tersebut berkaitan dengan perkara. Selama ada bukti kuat, dia tegas menyatakan, Kejaksaan akan menindak setiap jaksa nakal. &rdquo;Kami tidak akan melindungi oknum di internal kami. Selama bukti kuat, pasti akan ditindaklanjuti, termasuk jika ada keterlibatan pihak lain di atasnya,&rdquo; imbuhnya.&nbsp;&nbsp; </div>

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna, OTT itu berkaitan dengan kasus yang tengah ditangani oleh instansinya

Kejagung Sebut Sudah Lebih Dulu Tetapkan Tersangka Tiga Jaksa yang Sempat Ditangkap KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Barbuk-OTT-Nyoman-Dery-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Dalam operasi kedap yang dilakukan di wilayah Provinsi Jogjakarta, tim menangkap beberapa aparat penegak hukum di lungkungan korps adhyaksa.  Berdasarkan informasi yang dihimpun, Tim KPK menangkap oknum jaksa di lingkungan Kejaksaan Negeri Jogjakarta. Selain menangkap oknum jaksa, Tim lembaga antirasuah juga turut mengamankan sejumlah pihak lain dari swasta yang diduga terlibat perkara suap menyuap.  "Ya ada kegiatan OTT di Jogja. Ada sekitar 4 orang yang diamankan dan sejumlah uang," terang juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi JawaPos.com, Senin (19/8) malam.   Lebih lanjut kata Febri, terkait OTT tersebut, pihaknya mengamankan sejumlah uang senilai Rp 100 juta yang diduga sebagai pelicin oknum jaksa terkait tugasnya sebagai TP4D (Tim Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah).  Saat ini, para pihak yang diamankan tengah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 1x24 jam, guna ditentukan status hukumnya. Usai diperiksa, nantinya para pihak yang diamankan akan dibawa ke kantor lembaga antirasuah di Jakarta.

KPK Tangkap Jaksa di Kejari Jogjakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/anak-buahnya-kena-ott-kpk-jaksa-agung-itu-hanya-oknum_m_148240.jpeg" alt="Jaksa Agung HM Prasetyo saat menggelar konferensi pers beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung HM Prasetyo saat menggelar konferensi pers beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Madura, Jatim, berinisial RI. Selain itu, penyidik KPK juga mengangkut Bupati Pamekasan berinisial AS. Mereka ditangkap karena melakukan praktik suap untuk penyelesaian sebuah kasus. Menyikapi hal itu, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo enggan berandai-andai. "Tentu ini menjadi atensi kami, kami akan koordinasi dengan KPK untuk memastikan OTT itu. Jangan berandai-andai dulu, kalaupun iya jangan digenaralisir, itu hanya oknum," terangnya ketika dikonfirmasi, Rabu (2/8). Sebelumnya KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Rabu (2/8). Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi awak media. "Ya, benar ada kegiatan OTT tim di daerah Jawa Timur. Terkait dengan perkara hukum," kata Febri ketika dikonfirmasi. Menurut Febri, tim satgas KPK menangkap beberapa orang. Dan hingga kini, tim masih memeriksa para pihak terjaring OTT tersebut. "Sebagian masih dalam proses pemeriksaan. Kami belum bisa sampaikan informasi rinci karena tim masih di lapangan," imbuhnya. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, sekitar pukul 12 WIB tadi, para pihak yang ditangkap telah selesai menjalani pemeriksan, dan tengah dalam perjalanan menuju bandara Juanda, untuk diterbangkan ke kantor KPK Jakarta. Sebelumnya, KPK menangkap Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan berinisial RI. Pejabat aparatur korps adyaksa ini ditangkap sekitar pukul 07.25 WIB di wilayah Pamekasan, Madura, Jatim. ''Yang ditangkap jaksa lagi, Kajari Pamekasan,'' kata sumber internal JawaPos.com.

Anak Buahnya Kena OTT KPK, Jaksa Agung: Itu Hanya Oknum

jaksa di ott

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jaksa di ott

Berita Terkini

Tegaskan Tak Bela Jaksa yang Terjerat OTT, Jaksa Agung: Bersyukur Dibantu KPK

Kejagung Sebut Sudah Lebih Dulu Tetapkan Tersangka Tiga Jaksa yang Sempat Ditangkap KPK

KPK Tangkap Jaksa di Kejari Jogjakarta

Anak Buahnya Kena OTT KPK, Jaksa Agung: Itu Hanya Oknum

Download Aplikasi JawaPos.com