<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/JakWifi.jpg" alt="Ilustrasi seorang siswa belajar secara daring dengan akses internet gratis" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seorang siswa belajar secara daring dengan akses internet gratis</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengamat tata kota Nirwono Joga mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menempatkan titik layanan internet gratis, JakWifi, mempertimbangkan lokasi prioritas di antaranya sekolah dan prasarana transportasi publik.  "Penempatan JakWifi dapat difokuskan sekolah untuk mendukung pendidikan digital, kemudian kantor untuk mempercepat pekerjaan," kata Nirwono di Jakarta, Sabtu.  Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan itu menambahkan, JakWifi juga bisa disediakan di kawasan terminal atau halte atau stasiun untuk kemudahan bertransformasi digital. Kemudian, bisa disediakan di sejumlah taman kota agar mendorong warga bermain ke taman atau ruang publik lainnya.  Selain itu, di rusunawa dan permukiman padat penduduk untuk membantu pelaku UMKM digital dan mendukung bekerja dari rumah atau "work from home" (WFH).  Nirwono menilai, layanan internet gratis JakWifi tetap dibutuhkan warga Jakarta sebagai bagian dari pelayanan umum pemerintah kepada warganya.  Di sisi lain, mendorong digitalisasi dan produktivitas kehidupan masyarakat untuk kerja kreatif, UMKM daring dan bekerja dimana saja.  Bahkan di kota-kota di negara maju dunia lainnya sudah memberikan fasilitas internet gratis. Dia menyakini Pemprov DKI Jakarta mampu karena ditopang anggaran yang cukup besar dibanding daerah lain, hingga Rp 80 triliun dalam setahun.  Anggota DPRD DKI, Dwi Rio Sambodo menambahkan, pemasangan JakWifi tidak hanya pada kuantitas namun harus tepat sasaran.  "Bisa digunakan untuk program bantuan sosial seperti Kartu Lansia Jakarta dan sebagainya. Jadi, titik pemasangannya tetap harus proporsional dan tepat sasaran," kata Rio.  Rio mengatakan, anggaran pemasangan JakWifi sebetulnya tidak hanya bersumber dari APBD tetapi bisa melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR).  Pemprov DKI Jakarta berjanji mengevaluasi jumlah titik layanan jaringan internet gratis, JakWifi guna mendukung kebutuhan masyarakat tidak mampu.  "Pertengahan tahun ini kami akan evaluasi lagi, lihat lagi tingkat penggunaan masyarakat," kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta Raides Aryanto.  Pemprov DKI mengurangi titik JakWifi yang saat ini penggunannya mayoritas dinilai lebih banyak untuk hiburan berdasarkan survei yang dilakukan jajarannya.  Dalam survei yang dilakukan pada Desember 2021, pemanfaatan JakWifi mencapai 56 persen. Kemudian pada Maret 2022 terus naik menjadi 60,9 persen.  Namun pada survei yang dilakukan pada November 2022, tercatat hanya 27,5 persen penggunaan untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ). Selebihnya, layanan JakWifi dimanfaatkan untuk kepentingan hiburan atau gim sebesar 50,7 persen.  Ia menyebutkan, anggaran bakal ditambah jika penggunaan JakWifi untuk kepentingan masyarakat dalam aktivitas belajar dan bekerja kembali tinggi.  Dia menambahkan, awalnya dinas mengajukan anggaran sekitar Rp174 miliar, namun disetujui sebesar Rp56 miliar sehingga dari 3.500 titik JakWifi dikurangi menjadi 1.263 titik.

Pengamat Dorong Penempatan JakWifi di Lokasi Prioritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/PSX_20200907_213937.jpg" alt="Seorang siswa belajar secara daring dengan akses internet gratis dari Pemprov DKI Jakarta di Kantor RW 02 Kampung Internet, Galur, Jakarta, senin (7/9/2020). Pemprov DKI Jakarta melalui program JakWifi menargetkan 9.000 titik akses internet gratis di selu" width="100%">
<figcaption>Seorang siswa belajar secara daring dengan akses internet gratis dari Pemprov DKI Jakarta di Kantor RW 02 Kampung Internet, Galur, Jakarta, senin (7/9/2020). Pemprov DKI Jakarta melalui program JakWifi menargetkan 9.000 titik akses internet gratis di selu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tak ada yang memungkiri pentingnya akses internet di era digital saat ini, utamanya akses internet gratis. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD DKI Jakarta mengkritisi berkurangnya titik-titik Jakwifi yang telah dikembangkan di era kepemimpinan Anies Baswedan sekarang ini.  Namun begitu, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo meminta agar pemasangan Jakwifi tidak hanya didasarkan pada kuantitas saja.  "Jadi, titik pemasangannya tetap harus proporsional dan tepat sasaran,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (7/1).  Selain itu, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu juga meminta agar Pemprov DKI lebih kreatif dalam mencari pendanaan untuk program Jakwifi. Tidak hanya bersumber dari APBD, tapi juga bisa melalui Tanggung jawab Sosial Perusahaan (CSR).  “Jadi apakah nanti jumlah titiknya (Jakwifi) tetap ataupun meningkat dari semula atau tidak, itu masih dalam proses di pihak eksekutif,” jelasnya.  Hal serupa disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. Ia tak menafikan bahwa program Jakwifi yang digagas di Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih penting untuk dilakukan saat ini.  "Saya pikir, saya harus objektif walaupun itu programnya Pak Anies, ketika itu bermanfaat banyak untuk masyarakat. Ya, saya harus dukung juga, gitu loh, saya nggak boleh membabi buta juga kan tetap menolak JakwiFi,” ungkapnya.  Ia juga mengatakan bahwa kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) akan merasa terbantu dengan kehadiran layanan internet gratis atau JakWiFi yang disediakan pemerintah daerah.  “Tapi ketika tidak ada akses internet yang bisa dinikmati melalui gratis itu maka yang terjadi biaya orang miskin jadi lebih mahal," tegasnya.  Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan Nirwono Joga menambahkan, pengembangan dan pemasangan JakeiFi harus melihat skala prioritas. Jika pemerintah daerah memiliki anggaran terbatas, hendaknya program difokuskan pada target sasaran yang ingin dicapai.  “Penempatan JakwiFi dapat difokuskan sekolah untuk mendukung pendidikan digital, kemudian kantor untuk mempercepat pekerjaan,” katanya.  Jakwifi juga, kata Nirwono bisa disediakan di kawasan terminal/halte/stasiun untuk kemudahan bertransformasi digital. Kemudian bisa dibangun di sejumlah taman kota agar mendorong warga bermain ke taman atau ruang publik lainnya.  “Jakwifi juga bisa dibangun di rusunawa dan permukiman padat penduduk untuk membantu pelaku UMKM digital dan mendukung wacana bekerja dari rumah atau work from home (WFH),” terangnya.  Ia menyebut bahwa di kota-kota dari negara maju dunia lainnya sudah memberikan fasilitas internet gratis. Pemerintah DKI Jakarta diyakini mampu karena ditopang anggaran yang cukup besar dibanding daerah lain, hingga Rp 80 triliun dalam setahun.  “Untuk kota-kota yang sudah menyediakan seperti Singapura, Melbourne, Tokyo, Seoul, London, Paris, New York dan itu sudah jamak menyediakan WiFi gratis di ruang-ruang publik kota seperti taman, stasiun atau terminal,” katanya.  Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Raides Aryanto menyatakan bahwa pengadaan titik-titik Jakwifi memang berkurang karena menyesuaikan anggaran yang diberikan dalam APBD 2023.  Hal itu menanggapi cuitan Eks Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) era Anies Baswedan, Tatak Ujiyati yang mengomentari titik Jakwifi sudah tak lagi gratis di beberapa titik.  "Artinya karena pengurangan anggaran, jadi kuantiti berkurang," ujarnya kepada wartawan, Selasa (3/1).  Dengan begitu, ia mencontohkan bahwa jika sebelumnya di tiap RW ada tiga titik Jakwifi, sekarang dengan anggaran yang ada hanya ada satu titik Jakwifi di satu RW. Mulanya, Diskominfotik mengusulkak anggaran Jakwifi untuk 3.500 titik, namun akhirnya hanya disetujui 1.263 titik.  "Pengurangan anggaran itu berkurang secara kuantiti, tentu yang merasa selama ini kok berkurang, alat aksesnya tentu menurun, tapi tidak hilang, tetap ada di tiap RW semua kita siapkan akses poinnya," jelasnya.  Sementara itu, Kepala Seksi Pengelolaan Jaringan dan Komunikasi Data Aditia Prana mengatakan bahwa sebelumnya anggaran yang diusulkan Diskominfotik untuk pengadaan titik Jakwifi adalah Rp 174 miliar.  "Yang disetujui kurang lebih Rp 56 miliar," tandasnya.

PDIP Dukung Jakwifi Dilanjutkan, Tapi Harus Proporsional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/PSX_20200907_213949.jpg" alt="Seorang siswa belajar secara daring dengan akses internet gratis dari Pemprov DKI Jakarta di Kantor RW 02 Kampung Internet, Galur, Jakarta, senin (7/9/2020). Pemprov DKI Jakarta melalui program JakWifi menargetkan 9.000 titik akses internet gratis di selu" width="100%">
<figcaption>Seorang siswa belajar secara daring dengan akses internet gratis dari Pemprov DKI Jakarta di Kantor RW 02 Kampung Internet, Galur, Jakarta, senin (7/9/2020). Pemprov DKI Jakarta melalui program JakWifi menargetkan 9.000 titik akses internet gratis di selu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Raides Aryanto menyatakan bahwa pengadaan titik-titik Jakwifi memang berkurang karena menyesuaikan anggaran yang diberikan dalam APBD 2023.  Hal itu menanggapi cuitan Eks Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) era Anies Baswedan, Tatak Ujiyati yang mengomentari titik Jakwifi sudah tak lagi gratis di beberapa titik.  "Artinya karena pengurangan anggaran, jadi kuantiti berkurang," ujarnya kepada wartawan, Selasa (3/1).  Dengan begitu, ia mencontohkan bahwa jika sebelumnya di tiap RW ada tiga titik Jakwifi, sekarang dengan anggaran yang ada hanya ada satu titik Jakwifi di satu RW. Mulanya, Diskominfotik mengusulkak anggaran Jakwifi untuk 3.500 titik, namun akhirnya hanya disetujui 1.263 titik.  "Pengurangan anggaran itu berkurang secara kuantiti, tentu yang merasa selama ini kok berkurang, alat aksesnya tentu menurun, tapi tidak hilang, tetap ada di tiap RW semua kita siapkan akses poinnya," jelasnya.  Sementara itu, Kepala Seksi Pengelolaan Jaringan dan Komunikasi Data Aditia Prana mengatakan bahwa sebelumnya anggaran yang diusulkan Diskominfotik untuk pengadaan titik Jakwifi adalah Rp 174 miliar.  "Yang disetujui kurang lebih Rp 56 miliar," tandasnya.  Sebelumnya, eks anggota TGUPP DKI Jakarta Tatak Ujiyati menuding Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mematikan layanan Jakwifi pada sejumlah titik. Lewat media sosial miliknya, Tatak membagikan tangkapan layar yang menampilkan narasi pemutusan layanan JakWIFI oleh Pemprov DKI Jakarta pada suatu wilayah per 1 Januari 2023.  Namun, eks TGUPP era mantan Gubernur Anies Baswedan ini tidak menyebutkan wilayah mana yang mengalami pemutusan internet gratis program Anies tersebut.  "Waduh, kok gini amat ya? Layanan internet gratis di sebagian wilayah Jakarta dihentikan," kata Tatak dalam akun Twitter @tatakujiyati, dikutip Senin, 2 Januari.  Tatak pun berasumsi bahwa dugaan penghentian operasional JakWIFI ini dilakukan karena faktor ketidaksukaan kepada Anies  "Okelah jika tidak suka Anies Baswedan. Tapi, mbok, ya jangan merugikan warga Jakarta, terutama yang miskin," cecarnya.  Tatak pun menduga Pemprov DKI dan DPRD DKI memotong alokasi anggaran JakWIFI dalam APBD tahun anggaran 2023 yang pembahasannya dilakukan setelah Anies lengser  "Nampaknya ada pemotongan anggaran Jakwifi di APBD sehingga sebagian titik wifi gratis dimatikan. Anies selesai menjabat 16 Oktober 2022 saat anggaran belum usai dibahas. Yah begitulah nasib wong cilik, diabaikan jika para penguasa tak ada yang membela," tandasnya.

Eks TGUPP Anies Kritisi Jakwifi yang Mati, Ini Penjelasan DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/jumlah-anggota-kini-tanpa-batas-gembong-manfaat-tgupp-apa_m_.jpg" alt="Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono" width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menarik ucapannya soal program Jakwifi di era eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah proyek kosong yang tidak jelas manfaatnya. Saat ini ia mengakui bahwa ternyata Jakwifi tersebut mempunyai efek positif untuk warga Jakarta.  "Ternyata manfaatnya (Jakwifi) juga lumayan bagus di tengah-tengah masyarakat," ujarnya kepada wartawan, Rabu (28/12).  Gembong mengatakan bahwa saat mengatakan program tersebut tidak berguna adalah karena saat itu tak mengetahui titik-titik adanya Jakwifi itu.  "Kita semua enggak ada yang tahu, wong jualan angin ini. Alokasi anggaran kita cukup besar untuk Jakwifi ini," ungkapnya.  Namun begitu, setelah diketahui, Anggota Komisi A itu mengaku meminta agar Pemprov DKI melanjutkan program di era Anies tersebut. Apalagi dengan anggaran yang dikucurkannya sudah cukup besar.  "Yang kita dorong Jakwifi untuk pemukiman padat dan kumuh itu harus menjadi titik prioritas Pemprov DKI Jakarta," jelasnya.  Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan Rp 275 miliar untuk program Jakwifi pada 2023. Anggaran itu diusulkan dalam rancangan APBD tahun anggaran 2023 yang dibahas dalam rapat bersama Komisi A DPRD DKI di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat.  Selain menganggarkan tambahan dana untuk penambahan titik-titik Wifi di DKI Jakarta, pemprov juga mengusulkan anggaran sebesar Rp 171,6 miliar untuk pengembangan aplikasi JAKI. Namun begitu, usulan untuk penganggaran program Jakwifi mendapatkan penolakan dari DPRD.  “Saya rekomendasi, pimpinan. Terkait Jakwifi dari sejak awal program ini diluncurkan sampai sekarang, saya minta data foto di mana-mana saja enggak ada,” ujar Anggota Komisi A DPRD DKI Syarifudin, Selasa (15/11).  Syarifudin mengatakan bahwa tiap dirinya melakukan pemantauan ke lapangan, banyak warga yang tidak tahu program untuk warga mendapatkan akses internet gratis tersebut.  “Jadi penambahan tahun 2023, saya rekomendasi dihapus aja, pimpinan,” katanya.

Gembong Tarik Ucapan Soal Jakwifi era Anies Proyek Kosong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/ROUTER.jpg" alt="Ilustrasi: Router Wifi. (Tom" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Router Wifi. (Tom</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan Rp 275 miliar untuk program Jakwifi pada 2023. Anggaran itu diusulkan dalam rancangan APBD tahun anggaran 2023 yang dibahas dalam rapat bersama Komisi A DPRD DKI di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat.  Selain menganggarkan tambahan dana untuk penambahan titik-titik Wifi di DKI Jakarta, pemprov juga mengusulkan anggaran sebesar Rp 171,6 miliar untuk pengembangan aplikasi JAKI. Namun begitu, usulan untuk penganggaran program Jakwifi mendapatkan penolakan dari DPRD.  "Saya rekomendasi, pimpinan. Terkait Jakwifi dari sejak awal program ini diluncurkan sampai sekarang, saya minta data foto di mana-mana saja enggak ada," ujar Anggota Komisi A DPRD DKI Syarifudin, Selasa (15/11).  Syarifudin mengatakan bahwa tiap dirinya melakukan pemantauan ke lapangan, banyak warga yang tidak tahu program untuk warga mendapatkan akses internet gratis tersebut.  "Jadi penambahan tahun 2023, saya rekomendasi dihapus aja, pimpinan," katanya.  Alih-alih untuk menambah titik Jakwifi yang tidak banyak orang mendapatkan manfaatnya, ia mengusulkan agar anggaran penambahan titik Jakwifi dialihkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).  "BLT BBM (sekarang) kebagian 1 RT paling Rp 7-10 (juta). Mending alihin ke situ, dampaknya lebih (signifikan)," tegasnya.  Lebih jauh lagi, Syarifudin mengatakan bahwa program Jakwifi yang saat pandemi dapat diandalkan untuk anak-anak yang sekolah dari rumah, kini sudah tidak relevan lagi.  "Sementara Jakwifi sebetulnya program untuk sekolah yang dirumahkan," pungkasnya.

Pemprov DKI Usul Anggaran Rp 275 M untuk Jakwifi, DPRD Minta Dihapus

Jakwifi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Jakwifi

Berita Terkini

Pengamat Dorong Penempatan JakWifi di Lokasi Prioritas

PDIP Dukung Jakwifi Dilanjutkan, Tapi Harus Proporsional

Eks TGUPP Anies Kritisi Jakwifi yang Mati, Ini Penjelasan DKI

Gembong Tarik Ucapan Soal Jakwifi era Anies Proyek Kosong

Pemprov DKI Usul Anggaran Rp 275 M untuk Jakwifi, DPRD Minta Dihapus

Download Aplikasi JawaPos.com