<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/23/IMG-20250423-WA0098-2845443497.jpg" alt="Peserta mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer- Seleksi Nasional Berbasis Tes (UTBK-SNBT) di Kampus UPN Veteran. Limo, Depok, Jawa Barat, Rabu (23/4/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Peserta mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer- Seleksi Nasional Berbasis Tes (UTBK-SNBT) di Kampus UPN Veteran. Limo, Depok, Jawa Barat, Rabu (23/4/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengumuman hasil SNBP sering kali menjadi momen penuh emosi bagi banyak siswa kelas 12. Ada yang merayakan kelulusan, tetapi tidak sedikit pula yang kecewa karena harus menerima kenyataan belum berhasil lolos ke PTN impian. Perasaan kecewa tentu wajar, apalagi jika sudah mempersiapkan diri sejak lama. Namun penting untuk diingat, SNBP hanyalah satu pintu dari banyak jalur menuju perguruan tinggi negeri. Sistem seleksi masuk PTN di Indonesia memang dirancang berlapis agar siswa memiliki lebih dari satu kesempatan. Berikut tujuh opsi jalur yang bisa Anda pertimbangkan setelah tidak lolos SNBP: <h3>1. SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes)</h3> SNBT menjadi jalur utama berikutnya yang paling banyak diminati. Seleksi ini menggunakan nilai UTBK sebagai indikator utama, yang menguji kemampuan penalaran, literasi bahasa, dan matematika. Jalur ini cocok bagi Anda yang ingin menunjukkan kemampuan akademik melalui tes yang terukur dan objektif. <h3>2. Jalur Mandiri PTN</h3> Setelah SNBT, hampir semua PTN membuka jalur mandiri. Metode seleksinya beragam, mulai dari tes tulis, nilai UTBK, nilai rapor, hingga portofolio. Meski persaingan cukup ketat, kuota jalur mandiri di banyak kampus cukup besar sehingga peluang tetap terbuka. <h3>3. Seleksi Mandiri Menggunakan Nilai UTBK</h3> Beberapa kampus menyediakan jalur mandiri khusus dengan memanfaatkan nilai UTBK. Artinya, Anda tidak perlu mengikuti tes tambahan. Jalur ini sangat menguntungkan jika nilai UTBK Anda tinggi tetapi belum berhasil lolos di SNBT. <h3>4. Jalur Prestasi Non-Akademik</h3> Prestasi di bidang olahraga, seni, atau kompetisi nasional dan internasional bisa menjadi tiket masuk PTN. Banyak perguruan tinggi menyediakan kuota khusus untuk siswa berprestasi di luar akademik, membuktikan bahwa bakat dan kreativitas juga sangat dihargai. <h3>5. Jalur Kerja Sama (Kemitraan)</h3> Beberapa PTN memiliki jalur kerja sama dengan pemerintah daerah atau instansi tertentu. Jalur ini biasanya memiliki syarat khusus, seperti rekomendasi lembaga atau ikatan dinas setelah lulus. <h3>6. Sekolah Kedinasan</h3> Jika Anda ingin kuliah sekaligus memiliki peluang kerja setelah lulus, sekolah kedinasan bisa menjadi pilihan menarik. Tak sedikit sekolah kedinasan menawarkan pendidikan gratis hingga jaminan penempatan kerja. <h3>7. PTN Vokasi dan Politeknik</h3> Pendidikan vokasi kini semakin diminati karena fokus pada keterampilan praktis yang dibutuhkan industri. Lulusan politeknik dikenal memiliki tingkat serapan kerja yang tinggi, sehingga jalur ini layak dipertimbangkan. Tidak lolos SNBP bukan berarti mimpi kuliah di PTN harus berhenti. Banyak mahasiswa PTN yang akhirnya diterima melalui jalur selain SNBP, bisa jadi Anda adalah salah satunya. (*) &nbsp;

Gagal SNBP bukan akhir. Simak 7 jalur masuk PTN setelah SNBT, jalur mandiri, dan sekolah kedinasan yang bisa dicoba untuk peluang kuliah.

Gagal SNBP Bukan Akhir Segalanya, Ini 7 Jalur lain Masuk PTN yang Bisa Dicoba

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pegiat-ham-larangan-penggunaan-cadar-bentuk-diskriminasi_m_193983.jpeg" alt="Suasana kampus UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. (Dok/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Suasana kampus UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. (Dok/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos,com-Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Jogjakarta telah membuka Jalur Mandiri Prestasi sebagai alternatif seleksi masuk perguruan tinggi tanpa tes tulis. Jalur itu ditujukan bagi para lulusan SMA/sederajat yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik, termasuk para penghafal Al-Qur&rsquo;an. Seleksi dilakukan melalui wawancara daring, tanpa perlu mengikuti ujian tulis berbasis komputer. Skema ini memberikan kesempatan lebih luas bagi siswa-siswa berprestasi yang memiliki rekam jejak di bidang seni, olahraga, keagamaan, atau bidang lain yang diakui secara nasional maupun internasional. &ldquo;Jalur Mandiri Prestasi adalah bentuk penghargaan kami kepada siswa-siswa yang telah membuktikan kemampuannya, baik di panggung nasional maupun dalam menjaga nilai-nilai keislaman melalui hafalan Al-Qur&rsquo;an,&rdquo; ujar Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama UIN Sunan Kalijaga Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.A.. Ia menambahkan, kampus mendorong pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, serta berkomitmen membuka akses pendidikan bagi generasi muda dari berbagai latar belakang. &ldquo;Kami ingin mereka tumbuh dan berkembang di lingkungan akademik UIN Sunan Kalijaga yang inklusif, ilmiah, dan berkarakter,&rdquo; tambahnya. Program ini terbuka bagi lulusan tahun 2022 hingga 2025, dengan batas usia maksimal 25 tahun per 1 Juli 2025. Siswa dengan prestasi non-akademik di tingkat provinsi hingga internasional, serta penghafal Al-Qur&rsquo;an minimal 26 juz yang dibuktikan dengan syahadah, berkesempatan mengikuti seleksi ini. Pendaftaran dibuka sejak 20 Maret hingga 19 Juni 2025 melalui laman admisi.uin-suka.ac.id. Biaya pendaftaran sebesar Rp 250.000 dapat dibayarkan melalui Bank Mandiri menggunakan kode bayar 981 diikuti tanggal lahir pendaftar. Setelah pembayaran, peserta akan mendapatkan ID dan PIN untuk mengakses formulir pendaftaran. Seleksi wawancara akan berlangsung pada 24&ndash;26 Juni 2025 dan hasilnya diumumkan pada 2 Juli 2025. &rsquo;&rsquo;Mahasiswa yang lolos seleksi nantinya akan dikenakan skema Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai kemampuan ekonomi. Tersedia juga sejumlah beasiswa seperti KIP-Kuliah, Beasiswa Tahfidz, dan Beasiswa Indonesia Bangkit,&rsquo;&rsquo; urainya. (*) &nbsp;

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Jogjakarta telah membuka Jalur Mandiri Prestasi sebagai alternatif seleksi masuk PTN

UIN Sunan Kalijaga Buka Jalur Mandiri Prestasi untuk Siswa Berprestasi, Tanpa Tes Tulis   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/04/IMG-20250204-WA0082-4190102694.jpg" alt="Gedung kampus Universitas Negeri Surabaya. (Dokumentasi Jawa Pos)." width="100%">
<figcaption>Gedung kampus Universitas Negeri Surabaya. (Dokumentasi Jawa Pos).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com -&nbsp;Ada yang berbeda pada Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025 Universitas Negeri Surabaya. Ya, Unesa akan membuka jalur Mandiri Kelas internasional untuk ajaran tahun 2025/2026.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kabar ini disampaikan oleh Kepala Satuan Admisi Unesa, Sukarmin. Ia mengatakan bahwa setiap tahunnya, Universitas Negeri Surabaya menerima mahasiswa baru melalui jalur SNBP, SNBT, dan jalur Mandiri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun jalur Mandiri di Unesa terbagi lagi menjadi beberapa sub jalur. Diantaranya, Jalur Mandiri Prestasi, Jalur Mandiri Disabilitas, Jalur Mandiri Non Tes Rapor, Jalur Mandiri Non Tes UTBK, dan jalur mandiri Tes Masuk Unesa Berbasis Elektronik (TMUBK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah tahun ini, Unesa nambah satu jalur untuk mandiri, yaitu jalur mandiri kelas internasional, dan itu tidak untuk semua prodi, hanya untuk 15 prodi yang kami siapkan," tutur Sukarmin ditemui di Kampus Unesa, Selasa (4/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, kelas Internasional di Unesa dilakukan dengan menyeleksi mahasiswa baru kelas reguler, saat memasuki semester 2. Namun mulai tahun ini, kelas Internasional dilakukan sejak awal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015602365/dari-fisioterapi-hingga-teknologi-pangan-ini-22-prodi-baru-unesa-di-snbp-2025">Dari Fisioterapi hingga Teknologi Pangan, Ini 22 Prodi Baru Unesa di SNBP 2025</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi tahun ini mekanismenya mahasiswa baru yang ingin masuk kelas Internasional itu bisa mendaftar lewat jalur Mandiri. Kelasnya nanti baik bahasa, kurikulum, akan menggunakan standar global," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berikut 15 program studi di Universitas Negeri Surabaya yang membuka kelas internasional:</div> <div dir="auto">1. S-1 Manajemen Pendidikan</div> <div dir="auto">2. S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar</div> <div dir="auto">3. S-1 Akuntansi</div> <div dir="auto">4. S-1 Manajemen</div> <div dir="auto">5. S-1 Pendidikan Matematika</div> <div dir="auto">6. S-1 Biologi</div> <div dir="auto">7. S-1 Psikologi</div> <div dir="auto">8. S-1 Administrasi Publik</div> <div dir="auto">9. S-1 Hukum</div> <div dir="auto">10. S-1 Pendidikan Bahasa Mandarin</div> <div dir="auto">11. S-1 Sastra Inggris</div> <div dir="auto">12. S-1 Pendidikan Jasmani, Rekreasi dan Kesehatan</div> <div dir="auto">13. S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga</div> <div dir="auto">14. ⁠S-1 Teknik Elektro</div> <div dir="auto">15. D-4 Administrasi Negara</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mahasiswa kelas internasional ini akan menerima beberapa keuntungan. Mulai dari mengadopsi kegiatan belajar mengajar level internasional, hingga berkesempatan ikut event Pendidikan di luar negeri," tandas Sukarmin.&nbsp;(*)</div>

Unesa akan membuka jalur Mandiri Kelas internasional untuk ajaran tahun 2025/2026. Namun, tidak untuk semua prodi.

Unesa Buka Jalur Mandiri Kelas Internasional, Tapi Cuma untuk 15 Prodi Ini!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/01/UNS-penerimaan-maba-1423162793.jpg" alt="Sosialisasi penerimaan mahasiswa baru Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta di Solo." width="100%">
<figcaption>Sosialisasi penerimaan mahasiswa baru Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta di Solo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta akan menerima sebanyak 10.208 mahasiswa baru pada 2024 melalui beberapa jalur penerimaan. Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan UNS Ahmad Yunus mengatakan, dari total tersebut sebanyak 8.433 mahasiswa di antaranya dari program sarjana, kemudian 330 mahasiswa dari program D4, dan 1.445 mahasiswa&nbsp;dari program D3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 48 Tahun 2022, proporsi daya tampung masing-masing jalur masuk adalah Seleksi Nasional Berdasar Prestasi (SNBP) sebanyak 20 persen, Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) sebanyak 30 persen, dan Mandiri maksimum 50 persen. Dia mengatakan, jalur SNBP ditujukan bagi siswa SMA/SMK/MA sederajat yang unggul melalui penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan rapor serta prestasi akademik dan non akademik siswa. Sedangkan jalur SNBT adalah seleksi yang berfokus pada pengukuran kemampuan penalaran dan pemecahan masalah melalui ujian tulis berbasis komputer (UTBK) yang materi ujiannya mencakup tes potensi skolastik (TPS), literasi bahasa Indonesia dan Inggris, serta penalaran matematika. &rdquo;Sedangkan seleksi mandiri diselenggarakan PTN sesuai dengan kebutuhan kompetensi masing-masing perguruan tinggi,&rdquo; kata Ahmad Yunus seperti dilansir dari Antara. Mengenai jadwal pendaftaran, dia menjelaskan, pada 14-28 Februari para siswa mulai bisa mendaftar lewat jalur SNBP. &rdquo;Dalam hal ini peran kepala sekolah dan guru sangat penting dalam membimbing siswa-siswi memilih program studi secara bijak sesuai dengan kemauan dan kemampuan anak didik,&rdquo; ujar Ahmad Yunus. Sementara itu, Kepala UPT SPMB UNS Hadiwiyono mengatakan, selain jalur SNBP dan SNBT, UNS juga membuka kesempatan bagi calon mahasiswa untuk mendaftar melalui jalur Seleksi Mandiri UNS (SM UNS). &rdquo;Seleksi Mandiri ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia,&rdquo; kata Hadiwiyono. Menurut dia, melalui jalur itu UNS memperluas kesempatan kepada calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik unggul dan berprestasi melalui tujuh jalur yaitu seleksi Mandiri Jalur Ujian (SMJU), Seleksi Mandiri Jalur UTBK, Seleksi Mandiri Jalur Kemitraan (SMJK), Seleksi Mandiri Jalur Prestasi (SMJP), Seleksi Mandiri Jalur Disabilitas (SMJD), Seleksi Mandiri Jalur Kepemimpinan Muda (SMJKM), dan Jalur Kelas Internasional (SMJKI).

UNS Surakarta akan menerima sebanyak 10.208 mahasiswa baru pada 2024 melalui beberapa jalur penerimaan. SNBP, SNBT, dan jalur Mandiri

UNS Terima Sebanyak 10.208 Mahasiswa Baru pada Tahun 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/SNBP-DAN-SNBT.png" alt="Ilustrasi Seleksi Nasional berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT). (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Seleksi Nasional berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT). (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Banyak perubahan aturan dalam seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru (SNPMB) 2024. Salah satu yang mencuat adalah perubahan meliputi pendaftaran jalur seleksi yang diperketat. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Anindito Aditomo mengungkapkan, pada seleksi tahun depan, calon mahasiswa yang sudah diterima di jalur prestasi (seleksi nasional berdasarkan prestasi/SNBP) tidak bisa lagi diterima ataupun mendaftar di seleksi jalur tes (SNBT) maupun mandiri. Aturan itu juga berlaku bagi mereka yang sudah diterima dan mendaftar ulang di jalur tes tidak bisa diterima di jalur mandiri. Dia menegaskan, kebijakan tersebut dilakukan berdasar prinsip keadilan. &rdquo;Kalau kita tetap buka opsi bagi calon mahasiswa untuk mendaftar meski sudah diterima, bahkan daftar ulang, lalu mereka masih boleh coba-coba di PTN lain, artinya kita memberikan keistimewaan bagi calon mahasiswa yang punya privilese ekonomi berlebih,&rdquo; ujarnya dalam peluncuran SNPMB 2024 di kantor Kemendikbudristek kemarin (8/12). Ketika itu terjadi, yang dirugikan adalah calon mahasiswa yang nilainya di bawah cutoff atau ambang batas seleksi prestasi maupun tes. Sebab, yang tadinya dianggap full kuotanya, ternyata banyak yang meninggalkan kursi di PTN yang sudah didapatkan. Hal itu ditegaskan Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Panitia SNPMB Ganefri. Menurut dia, aturan tersebut tidak hanya berlaku untuk yang lolos di SNBP 2024, tapi juga mereka yang lolos di seleksi tiga tahun terakhir. &rdquo;Siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP 2024, SNBP 2023, dan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) 2022 tidak dapat mendaftar SNBT 2024,&rdquo; tegasnya. Wakil Ketua II Tim Penanggung Jawab SNPMB Eduart Wolok memberikan gambaran mengenai ketatnya keinginan siswa untuk bisa masuk PTN ini melalui SNBP. Pada 2023, jumlah siswa yang login untuk SNBP sebanyak 694.878. Kemudian, data final yang ikut sebanyak 663 ribu. &rdquo;Dari jumlah tersebut, yang diterima 143 ribu atau hanya 21,6 persen dari yang mendaftar. Bayangkan kalau dari kuota tersebut ada yang tidak dimasuki,&rdquo; ungkapnya. Karena itu, kebijakan baru pada 2024 adalah bentuk upaya optimalisasi kuota. (mia/c19/bay)

Banyak perubahan aturan dalam seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru (SNPMB) 2024. Bagi yang lolos jalur prestasi tidak bisa ikuti SNBT

SNPMB 2024 Lebih Ketat: Lolos Jalur Prestasi, Tak Boleh Ikut Seleksi Tulis dan Mandiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/09/snpmb-3223380548.jpg" alt="Konferensi pers tentang Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) di Kemendikbudristek, Jakarta, Jumat (8/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Konferensi pers tentang Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) di Kemendikbudristek, Jakarta, Jumat (8/12/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) tahun 2024 mengalami sejumlah perubahan. Peserta yang lulus seleksi jalur prestasi tidak bisa lagi mendaftar di jalur tes dan mandiri. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyatakan bahwa ada beberapa perubahan yang akan diterapkan dalam pelaksanaan penerimaan calon mahasiswa baru perguruan tinggi negeri (PTN) 2024. &ldquo;Perubahannya adalah peserta yang sudah diterima di jalur prestasi, tidak boleh daftar pada jalur SNBT. Yang sudah diterima di jalur SNBT tidak lagi boleh mendaftar di jalur mandiri,&rdquo; kata Kepala BSKAP Kemendikbudristek Anindito Aditomo dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (8/12) dilansir dari Antara. Dia menyampaikan bahwa perubahan yang diimplementasikan oleh panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (SNPMB BPPP) bertujuan utama menciptakan tatanan seleksi yang berkeadilan. Menurutnya, pembukaan jalur mandiri bagi mahasiswa yang sudah diterima melalui dua jalur sebelumnya dapat dianggap sebagai peluang tambahan serta memungkinkan mereka untuk mencoba-coba. &ldquo;Kalau kita tetap buka opsi bagi calon mahasiswa untuk mendaftar meskipun mereka sudah diterima dan bahkan daftar ulang di jalur prestasi dan jalur tes, kemudian mereka masih boleh untuk mencoba-coba di PTN lain mungkin prodi lain melalui jalur mandiri ini menganggap kita memberi keistimewaan kepada calon mahasiswa yang punya ekonomi berlebih,&rdquo; ungkapnya. Ia juga mengatakan, hal ini bisa merugikan calon mahasiswa yang tidak diterima karena dianggap kuota sudah penuh, padahal masih ada tempat. Kepala BSKAP ini juga menilai hal ini dapat merugikan calon siswa yang nilainya di bawah ambang batas atau cut off di jalur prestasi. &ldquo;Kita berasumsi kuota sudah penuh padahal ternyata ada cukup banyak yang kemudian tidak menggunakan kursi yang sudah mereka dapatkan itu dan harusnya bisa diisi oleh calon mahasiswa yang ada di urutan selanjutnya. Jadi ini prinsipnya bukan hanya optimalisasi kuota tetapi optimalisasi yang lebih berkeadilan,&rdquo; ujarnya. Berikut Jadwal SNBP dan UTBK-SNBT Tahun 2024: Jadwal SNBP 2024 Pengumuman Kuota Sekolah: 28 Desember 2023 Masa Sanggah Kuota Sekolah : 28 Desember 2023 &ndash; 17 Januari 2024 Registrasi Akun SNPMB Sekolah : 8 Januari &ndash; 8 Februari 2024 Registrasi Akun SNPMB Siswa: 8 Januari &ndash; 15 Februari 2024 Pengisian PDSS: 9 Januari &ndash; 9 Februari 2024 Pendaftaran SNBP: 14 &ndash; 28 Februari 2024 Pengumuman Hasil SNBP: 26 Maret 2024 Jadwal UTBK-SNBT 2024 Pembuatan Akun SNPMB : 9 Januari &ndash; 15 Februari 2024 Pendaftaran UTBK-SNBT: 21 Maret &ndash; 5 April 2024 Pelaksanaan UTBK Gelombang 1: 30 April dan 2 &ndash; 7 Mei 2024 Pelaksanaan UTBK Gelombang 2: 14 &ndash; 20 Mei 2024 Pengumuman Hasil SNBT: 13 Juni 2024 Masa Unduh Sertifikat UTBK: 17 Juni &ndash; 31 Juli 2024

Ia juga mengatakan, hal ini bisa merugikan calon mahasiswa yang tidak diterima karena dianggap kuota sudah penuh, padahal masih ada tempat.

Perubahan dalam Penerimaan Calon Mahasiswa Baru PTN, Peserta yang Telah Diterima di Jalur SNBT Tak Boleh Daftar Jalur Mandiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/SNBT-1875480113.jpg" alt="Ilustrasi seleksi nasional berdasarkan tes (SNBT)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seleksi nasional berdasarkan tes (SNBT).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Total 223.217 peserta dinyatakan lulus ujian tulis berbasis komputer-seleksi nasional berdasarkan tes (UTBK-SNBT) masuk (PTN) 2023. Sayang, jumlah tersebut belum memenuhi seluruh daya tampung yang tersedia. Ketua Umum Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Mochamad Ashari menyatakan, tahun ini daya tampung UTBK-SNBT memang mengalami kenaikan daripada tahun lalu. Dari 209.811 menjadi 259.535 atau naik 23 persen jika dibandingkan dengan 2022. Kenaikan itu terjadi lantaran bergabungnya program studi untuk D-3 dalam seleksi SNPMB. Namun, kata dia, keterisian daya tampung belum mencapai 100 persen. &rdquo;Pendaftar yang diterima 223.217 orang atau hanya 85,97 persen secara keseluruhan (akademik dan vokasi, Red),&rdquo; ungkapnya dalam konferensi pers pemaparan hasil UTBK-SNBT di Jakarta kemarin. Secara lebih terperinci, daya tampung UTBK-SNBT 2023 perguruan tinggi untuk program akademik sebanyak 208.582. Sementara itu, peserta yang lolos sebanyak 185.467. Daya tampung UTBK-SNBT 2023 perguruan tinggi untuk program vokasi atau D-3 dan D-4 sebanyak 51.053. Sementara itu, peserta yang lolos sebanyak 37.750. Artinya, masih ada 14 persen kekosongan. Menurut dia, kekosongan terjadi karena ada program studi (prodi) yang tidak terpenuhi daya tampungnya atau sepi peminat. Lalu, ke mana sisa kuota tersebut? Ashari mengungkapkan, sisa kuota ini akan dikembalikan ke PTN untuk kemudian digabung dengan kuota seleksi mandiri. Penggabungan itu pun telah dilakukan sebelumnya pada sisa kuota seleksi nasional berbasis prestasi (SNBP). Setidaknya, ada sekitar 5 persen kuota sisa SNBP yang dialihkan ke UTBK-SNBT lantaran daya tampungnya tidak terisi. Ketua Pelaksana Eksekutif SNPMB Budi Prasetyo Widyobroto menambahkan, di Permendikbud 48/2022 diizinkan daya tampung dipindahkan. &rdquo;Sehingga, apabila jalur SNBP maupun SNBT belum terpenuhi, bisa semua dipindah ke jalur mandiri,&rdquo; katanya.&nbsp;(ayu/mia/c19/ttg)

Total 223.217 peserta dinyatakan lulus ujian tulis berbasis komputer-seleksi nasional berdasarkan tes (UTBK-SNBT) masuk (PTN) 2023.

PTN Diperbolehkan Alihkan Sisa Kuota UTBK-SNBT ke Jalur Mandiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG_20230222_142942.jpg" alt="Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bali menyita ratusan dokumen terkait dengan pengelolaan dana sumbangan pengembangan institusi (SPI) Universitas Udayana. Rolandus Nampu/Antara" width="100%">
<figcaption>Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bali menyita ratusan dokumen terkait dengan pengelolaan dana sumbangan pengembangan institusi (SPI) Universitas Udayana. Rolandus Nampu/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi Bali terus mendalami modus lain dalam kelanjutan penyidikan dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi (SPI) seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Universitas Udayana. Termasuk fokus penggunaan dana yang dipakai tiga pejabat yang telah menjadi tersangka.  Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Ade T. Sutiawarman menyatakan, berdasar surat keputusan Rektor Universitas Udayana, pungutan SPI hanya untuk fakultas-fakultas favorit.  ”Sesuai dengan ketentuan, penarikan SPI itu kan sesuai dengan dasar hukumnya berdasar keputusan rektor. Dari sekian fakultas dalam keputusan rektor, ada satu fakultas yang seharusnya tidak dilakukan pungutan, kemudian uangnya masuk. Kami juga meneliti penggunaannya,” kata Ade T. Sutiawarman seperti dilansir dari Antara.  Penghitungan dan penelitian terhadap penggunaan dana SPI atau uang pangkal tersebut, kata Ade, hingga kini dilakukan tim auditor dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, tidak dijelaskan secara detail terkait dengan penggunaan dan aliran dana oleh tiga tersangka, yakni IKB, IMY, dan NPS.  ”Mereka diduga ikut berperan terjadinya pungutan atau pengenaan uang SPI tanpa dasar kepada calon mahasiswa dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru seleksi jalur mandiri Universitas Udayana tahun akademik 2018/2019 sampai tahun akademik 2022/2023,” terang Ade T. Sutiawarman.  Ade menyebutkan, jumlah kerugian dari dugaan pungutan liar oleh tiga pejabat Universitas Udayana mencapai Rp 3,8 miliar. Akumulasi lebih dari 300 mahasiswa yang masuk Universitas Udayana melalui jalur mandiri.  ”Rata-rata pungutan kepada sejumlah mahasiswa tersebut mencapai Rp 10 juta. Kalau hitungan mulai 2018 sampai 2023 jumlahnya cukup lumayan, ya. Ini auditor kami masih bekerja. Kami bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk meneliti hal tersebut,” ujar Ade T. Sutiawarman.  Dia memperkirakan jumlah tersebut akan bertambah seiring dengan perkembangan penyelidikan terhadap dokumen-dokumen seputar pengelolaan dana SPI. Pihaknya mendalami modus lain dari penggunaan dana SPI Universitas Udayana selain memungut tanpa dasar kepada mahasiswa di fakultas yang tidak diatur dalam keputusan rektor.  ”Memang sehubungan dengan laporan masyarakat yang kami terima, ada beberapa hal terkait dengan penerimaan keuangan tersebut. Ada beberapa hal (modus) di antaranya tadi (memungut SPI tanpa dasar),” papar Ade.  Ade menjelaskan, penyidik Pidana Khusus Kejati Bali memantapkan alat bukti serta keterangan saksi dan ahli, untuk mengungkap secara terang apa yang menjadi pokok perkara dalam kasus dugaan korupsi dana SPI. Pemeriksaan lanjutan terhadap ketiga pejabat Rektorat Universitas Udayana yang telah ditetapkan sebagai tersangka tinggal menunggu jadwal.  ”Kami masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, melengkapi alat bukti, sehubungan dengan penetapan tersangka yang sudah kami lakukan. Tersangka sudah dijadwalkan untuk pemeriksaan,” ucap Ade.  Sementara itu, Universitas Udayana Bali tetap kooperatif mendukung penegakan hukum, khususnya pengungkapan kasus dugaan korupsi dana SPI seleksi penerimaan mahasiswa baru seleksi jalur mandiri.  Juru Bicara Rektor, Putu Ayu Asty Senja Pratiwi mengatakan, Universitas Udayana memberikan layanan hukum bagi tiga pejabatnya yang berstatus tersangka dalam perkara korupsi dana SPI tersebut.

Kejati Bali Fokus Dalami Penggunaan Dana SPI Universitas Udayana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG-20230212-WA0079_1.jpg" alt="Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bali menyita ratusan dokumen terkait pengelolaan dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dari gedung Rektorat Universitas Udayana Bali. Rolandus Nampu/Antara" width="100%">
<figcaption>Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bali menyita ratusan dokumen terkait pengelolaan dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dari gedung Rektorat Universitas Udayana Bali. Rolandus Nampu/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi Bali menyatakan, kasus dugaan korupsi pengelolaan dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) seleksi jalur mandiri senilai Rp 3,8 miliar di Universitas Udayana (Unud) itu berasal dari penerimaan 320-an mahasiswa baru.  ”Ada pungutan yang seharusnya tidak bisa dipungut dari mahasiswa. Angka ini berdasar angka validasi data dan alat bukti berupa transaksi dan didukung pendapat ahli, lalu kami mendata kerugian mencapai Rp 3,8 miliar. Ini kurang lebih terdiri dari 320-an lebih mahasiswa yang dirugikan,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Bali A. Luga Harlianto seperti dilansir dari Antara di Denpasar, Bali, Senin (13/2).  Menurut Luga, rata-rata pungutan SPI atau biasa dikenal dengan istilah uang pangkal untuk mahasiswa tahun akademik 2018/2019 sampai dengan tahun akademik 2023-2023 mencapai Rp 10 juta. Angka tersebut kemungkinan akan bertambah seiring dengan perkembangan pemeriksaan saksi-saksi dan keterangan ahli.  ”Angka Rp 3,8 miliar ini terus bergerak ya. Artinya yang sudah tervalidasi dari dokumen yang ada. Masih banyak dokumen lain. Rata-rata mahasiswa ini dibebankan untuk memberikan dana SPI sejumlah Rp10 juta,” terang Luga Harlianto.  Luga menjelaskan, modus yang digunakan tiga tersangka korupsi yang telah ditetapkan penyidik Kejati Bali adalah dengan menetapkan sejumlah uang yang seharusnya tidak dipungut kepada mahasiswa baru. Mereka masuk melalui seleksi jalur mandiri.  Penetapan sejumlah uang tersebut dilakukan berdasar peran yang dimiliki para tersangka. Ketiganya ikut terlibat dalam panitia penerimaan mahasiswa baru seleksi jalur mandiri Universitas Udayana.  Ketiganya diduga ikut berperan menyebabkan terjadinya pungutan atau pengenaan uang SPI tanpa dasar kepada calon mahasiswa dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru seleksi jalur mandiri Universitas Udayana.  ”Satu modus perbuatan yang secara nyata ditemukan penyidik Kejaksaan Tinggi Bali dengan barang bukti yang optimal menemukan adanya penerimaan dari pungutan SPI dari mahasiswa yang seharusnya tidak dipungut,” tutur Luga Harlianto.  Luga mengatakan dugaan korupsi dalam kasus SPI Universitas Udayana terjadi di fakultas yang seharusnya tidak bisa dibebankan untuk memberikan SPI. Saat ini, penyidik sedang memeriksa dokumen terkait keterlibatan pihak lain dalam pengelolaan dana SPI di Universitas Negeri terbesar di Bali dan Nusa Tenggara itu. Kasus tersebut terjadi dalam suatu lembaga yang bekerja dengan sistem kerja yang melibatkan banyak pihak termasuk kewenangan yang ada pada tiga tersangka, pejabat yang bekerja di Rektorat Universitas Udayana.  ”Setelah kami tetapkan tersangka, kemudian meminta keterangan saksi kembali. Kami akan mengerucutkan peran, ingin melihat sejauh mana peran dari tersangka ini sehingga tergambar siapa saja lagi yang terlibat atau bersama-sama dengan ketiga tersangka,” terang Luga.  Ketiga pejabat Universitas Udayana Bali yang telah ditetapkan sebagai tersangka berinisial IKB, IMY, dan NPS. Mereka tidak ditahan penyidik Kejati Bali karena tidak menemukan adanya dugaan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya.  ”Penyidik dapat saja menggunakan kewenangan sesuai ketentuan Undang-Undang untuk melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka jika tersangka berusaha menghilangkan alat bukti, melarikan diri atau mengulangi perbuatannya,” ucap Luga Harlianto.

Kejati Sebut Dugaan Korupsi SPI Unud Timpa Ratusan Mahasiswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Wakil-Ketua-KPK-Nurul-Ghufron-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron saat memenuhi panggilan Komnas Ham, Jakarta, Kamis (17/6/2021). Kedatangan pimpinan KPK itu untuk memenuhi panggilan Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran HAM pada proses Tes Wawasan Kebangsaan" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron saat memenuhi panggilan Komnas Ham, Jakarta, Kamis (17/6/2021). Kedatangan pimpinan KPK itu untuk memenuhi panggilan Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran HAM pada proses Tes Wawasan Kebangsaan</figcaption>
</figure>Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Jalur Mandiri Universitas Lampung  JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji mendalami praktik titip-menitip mahasiswa baru (maba) di Universitas Lampung (Unila). Pendalaman dilakukan untuk menelisik sejauh mana peran nama-nama politisi dan pejabat yang ramai-ramai menitipkan kolega atau keluarganya untuk berkuliah di kampus tersebut.  ”Pihak-pihak (politisi dan pejabat, Red) ini sudah dipanggil (di tahap penyidikan, Red),” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kemarin (1/12). Dalam catatan mantan Rektor Unila Karomani, lebih dari lima politikus di DPR dan pejabat pemerintahan menitipkan maba di kampus negeri terbesar di Lampung itu.  Selain Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, ada Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto, anggota komisi II dari Fraksi Nasdem Tamanuri, anggota komisi X dari Fraksi PKB M. Khadafi, Penjabat (Pj) Bupati Mesuji Sulpakar, hingga Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad. Sebagian nama itu pernah dipanggil KPK di tahap penyidikan. Di antaranya, Utut, Tamanuri, dan Sulpakar.  Ghufron menegaskan bahwa nama politisi dan pejabat yang muncul di persidangan dengan terdakwa Andi Desfiandi (penyuap Karomani) tersebut sudah disampaikan kepada penyidik KPK. Meski begitu, pihaknya belum sepenuhnya mendalami keterlibatan mereka. Sebab, informasi terkait titip-menitip tersebut baru sepihak dari Karomani atau sebatas keterangan yang belum menjadi fakta hukum. ”Itu (informasi dugaan titip mahasiswa oleh pejabat dan politisi, Red) baru menjadi keterangan dan informasi saja,” terang mantan dekan Fakultas Hukum Universitas Jember tersebut. ”Kecuali kemudian didukung alat bukti lain, dengan saksi yang lain, baru menjadi fakta hukum,” imbuhnya.  Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto memastikan bahwa pihaknya bakal mengusut tuntas keterlibatan pejabat dan politisi yang terseret dalam kasus suap penerimaan maba jalur mandiri di Unila. Hanya, pengusutan itu harus dibarengi alat bukti yang mendukung pemberian dan penerimaan suap. ”Karena ada yang mengaku menerima, tapi yang memberi (suap) tidak (mengaku, Red). Tanpa ada keterangan saksi lain atau petunjuk-petunjuk lain, itu (konstruksi suap, Red) masih kurang,” tutur perwira tinggi (pati) polisi berpangkat Irjen tersebut.  Karyoto berpendapat, praktik titip-menitip maba itu masih wajar jika kedua pihak saling mengenal. Dalam konteks ini adalah pihak rektorat dan pejabat atau politisi. Namun, Karyoto menegaskan, titip-menitip itu akan bermasalah jika menjadi komoditas yang diperjualbelikan.  Dikonfirmasi terpisah, Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dikti Ristek) Kemendikbudristek Nizam meminta kasus di Unila tak digeneralisasi. Sebab, yang terjadi dalam kasus tersebut adalah penyelewengan oknum yang memanfaatkan seleksi mandiri dalam seleksi masuk PTN. ”Penyelewengan oknum yang memanfaatkan seleksi mandiri untuk memperkaya diri,” ujarnya.  Padahal, lanjut dia, dalam aturan jelas disampaikan bahwa seleksi masuk PTN tak boleh dilakukan untuk tujuan komersial. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi maupun permendikbud.  Dia pun menampik alasan perubahan seleksi masuk PTN yang dilakukan Kemendikbudristek terkait adanya dugaan penyelewengan di jalur mandiri. Terutama, kasus OTT rektor Unila. Nizam menegaskan, rencana perubahan seleksi masuk PTN direncanakan sejak akhir 2020. Hanya, waktu peluncurannya berdekatan dengan kasus OTT sehingga membuat banyak pihak salah persepsi. ”Bukan karena OTT Unila. Banyak yang salah sangka,” katanya.  Sementara itu, ditemui di Jakarta, Rektor Universitas Negeri Gorontalo Eduart Wolok mengamini adanya upaya pihak-pihak tertentu yang titip saat ada seleksi masuk PTN. Dia pernah mengalami dan menolak titipan-titipan tersebut.  ”Sering (nolak, Red). Kalaupun ada rekomendasi dari pejabat dan sebagainya, tapi tidak lolos passing grade dan syarat yang diberikan ya tentu nggak bisa kita loloskan. Kita sampaikan, fair saja,” tegasnya.  Proses seleksi mahasiswa baru di PTN, menurut dia, sengaja dibagi menjadi tiga kategori dengan tujuan masing-masing. Seleksi nasional berbasis prestasi dan tes dilaksanakan untuk memberikan kesempatan menyeluruh kepada siswa untuk masuk PTN. Sedangkan seleksi mandiri yang menjadi kewenangan rektor dilaksanakan agar pihak PTN bisa melakukan afirmasi terhadap kondisi dan dinamika di masing-masing daerah yang beragam.  Jalur mandiri juga dibutuhkan untuk subsidi silang. Mereka yang mampu bisa menyubsidi temannya yang kurang mampu. ”Pemerintah mewajibkan untuk menampung 20 persen mahasiswa kurang mampu. Faktanya, banyak PTN yang menampung lebih dari itu,” paparnya.  Dia mengakui, seusai kejadian OTT rektor Unila, Majelis Rektor PTN (MRPTN) dan Forum Rektor Indonesia (FRI) bekerja sama dengan KPK melakukan langkah-langkah untuk lebih menjaga transparansi pengelolaan dan proses seleksi di PTN.

KPK Cari Bukti Keterlibatan Pejabat-Politisi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jalur mandiri

Berita Terkini