<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/26/36e4dffb-3a21-493e-977f-23e7a213699f-2433271041.jpeg" alt="Dari kiri, Direktur Program dan Jaringan Jawa Pos Multimedia Emar Pasha Amangku, CEO Masjid Nusantara Pras Purworo, Host Jelajah Masjid Nusantara Adhin Abdul Hakim, Asti Yulia dari Amgala Foundation." width="100%">
<figcaption>Dari kiri, Direktur Program dan Jaringan Jawa Pos Multimedia Emar Pasha Amangku, CEO Masjid Nusantara Pras Purworo, Host Jelajah Masjid Nusantara Adhin Abdul Hakim, Asti Yulia dari Amgala Foundation.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jelajah Masjid Nusantara telah memasuki season 6 dan pada Ramadan nanti akan tayang di jaringan jawaposTV. Program yang menyuguhkan perjalanan serta perjuangan membangun masjid di pelosok nusantara tersebut diharapkan dapat menggugah masyarakat muslim untuk terus memakmurkan masjid. Launching Jelajah Masjid Nusantara Season 6 digelar pada Selasa malam (25/2) di studio jawaposTV, Graha Pena, Jakarta. Dihadiri oleh para mitra dan donatur, launching juga disertai dengan nonton bareng Jelajah Masjid Nusantara special edition. CEO Masjid Nusantara Pras Purworo mengatakan, selama 6 season sejak 2020, Yayasan Masjid Nusantara telah membangun 33 masjid. Pembangunan tersebut dilakukan di daerah pelosok yang memang masih belum banyak berdiri masjid. &ldquo;Kondisi di pelosok itu tidak sama dengan di kota-kota,&rdquo; kata Pras. Membangun masjid di pelosok juga punya tantangan tersendiri. &ldquo;Di tayangan bisa kita lihat ada lokasi yang hanya bisa dilalui dengan sepeda motor,&rdquo; ujarnya. Pras bercerita, bahkan ada daerah yang material bangunannya harus dipanggul karena bahkan motor pun tak bisa menjangkau lokasi. Pras menambahkan, secara umum Masjid Nusantara memiliki empat rumpun program. Yakni, Masjidku Kokoh yang berfokus pada pembangunan fisik. Kemudian program Masjidku Nyaman, yang berusaha memperbaiki sarana dan prasarana masjid. Kemudian Masjidku Makmur yang berfokus pada pemberdayaan. Juga program Mobile Masjid yang menyediakan menyediakan kebutuhan tempat ibadah di perkotaan untuk event-event tertentu. &ldquo;Ini semua kami lakukan dengan kolaborasi dengan banyak pihak,&rdquo; ujar Pras. Asti Yulia dari Amgala Foundation menambahkan, masih banyak daerah di pelosok yang membutuhkan masjid. &ldquo;Kami berharap makin banyak yang join baik secara personal maupun lembaga,&rdquo; ujar Asti. Dalam sambutannya, Sekjen Dewan Masjid Indonesia Dr. H Rahmat Hidayat mengatakan, upaya memakmurkan masjid bisa dilakukan dalam dua sisi. Yakni, dari aspek fisik dan aktivitas sosial. &ldquo;Setelah (masjidnya) layak adalah bagaimana agar jamaahnya makmur,&rdquo; ujarnya. Dalam launching Jelajah Masjid Nusantara Season 6, Adhin Abdul Hakim yang menjadi host bercerita banyak tentang pengalamannya turut menyaksikan pembangunan masjid di pelosok. &ldquo;Di lokasi itu full of surprises. Ada yang enggak ada air, enggak ada sekolah,&rdquo; ujar Adhin. Dia pun juga kaget ketika mendapati masih ada daerah yang belum teraliri listrik. &ldquo;Pas saya lihat map ternyata masih di Indonesia,&rdquo; kelakarnya. Dimas Ramadhan, co-host Jelajah Masjid Nusantara yang juga seorang travel content creator bercerita bahwa saat dirinya memviralkan lokasi yang tidak ada listrik bisa langsung mendapatkan penanganan. &ldquo;PLN langsung ngecek lokasi. Kemudian ada panel surya,&rdquo; ujar Dimas. Dia menambahkan, cerita perjalanan dalam Jelajah Masjid Nusantara akan berdampak untuk menggugah banyak pihak untuk membangun masjid di daerah-daerah terpencil yang membutuhkan. &ldquo;Ini adalah pengalaman saya yang tak terlupakan,&rdquo; kata Dimas. Sutradara Jelajah Masjid Nusantara Ihra Tumiwa mengatakan, selain pembangunan, yang dieksplorasi adalah perjalanannya. &ldquo;Di perjalanan ini tidak ada gimmick,&rdquo; kata Ihra. Dia pun bercerita tentang pengalaman tim yang terkena badai di perahu kecil. &ldquo;Kami 36 jam di kapal ferry, tidak maju tidak mundur,&rdquo; ujarnya. Ihra dan timnya juga pernah lewat jalan darat selama 15 hari menyusuri Sulawesi. &ldquo;Kita saling menguatkan. Sejauh apapun, sebahaya apapun, kita harus sampai ke lokasi karena di sana ada masyarakat yang sangat menginginkan masjid,&rdquo; ujarnya. Direktur Program dan Jaringan Jawa Pos Multimedia Emar Pasha Amangku mengatakan, Jelajah Masjid Nusantara memenuhi hampir semua unsur penting tayangan televisi. Mulai eksplorasi yang begitu dalam, ketokohan, serta insipirasi yang menggugah. &ldquo;Buat kami menjadi penting agar bagaimana ini bisa tersampaikan,&rdquo; ujarnya. Jelajah Masjid Nusantara juga sesuai dengan visi jaringan televisi Jawa Pos yang juga concern di daerah-daerah terdepan, terluar, dan Kami juga mengembangkan televisi-televisi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.

Jelajah Masjid Nusantara telah memasuki season 6 dan pada Ramadan nanti akan tayang di jaringan jawaposTV.

Berhasil Bangun 33 Masjid, Jelajah Masjid Nusantara Season 6 Tayang di Jaringan jawaposTV

Para pemenang merupakan pilihan masyarakat Indonesia yang ditentukan berdasar parameter top of mind awareness para responden.

Jawa Pos 7 Most Popular Brand of the Year 2024 Dinilai Jadi Ajang Pembuktian Para Brand Indonesia di Kancah Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/29/82849ce9-e50a-493e-bf7b-2c574d0205c6-3540543664.jpeg" alt="GM jawaposTV Banten Nana Sutisna Amdan (kanan) menerima Anugerah Penyiaran KPID Banten 2024. Piala diserahkan oleh Sekretaris DPRD Banten Deden Apriandhi. (Sofyan Hendra/Jawa Pos?" width="100%">
<figcaption>GM jawaposTV Banten Nana Sutisna Amdan (kanan) menerima Anugerah Penyiaran KPID Banten 2024. Piala diserahkan oleh Sekretaris DPRD Banten Deden Apriandhi. (Sofyan Hendra/Jawa Pos?</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; jawaposTV menyabet dua penghargaan di Anugerah Penyiaran KPID Banten 2024. Di ajang tersebut, jawaposTV juga mendapatkan nominasi di lima kategori program televisi. Penghargaan diberikan di kategori Program Anak Televisi dan Program Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Televisi. jawaposTV juga meraih nominasi untuk kategori Program ILM Televisi, Program Hiburan Televisi, Program Talkshow Televisi, Program Religi Televisi, dan Program Berita Televisi. Ketua KPID Banten Haris H Witharja mengatakan, penghargaan tersebut diikuti lebih dari 150 lembaga penyiaran. &ldquo;Anugerah ini dilakukan setelah tujuh tahun vakum. Meskipun sempat diterpa Covid, tapi banyak lembaga penyiaran yang bertahan. Buktinya peserta Anugerah KPID,&rdquo; kata Haris saat membuka Anugerah Penyiaran KPID Banten 2024 di DPRD Provinsi Banten, Serang, Banten, Rabu malam (28/8). Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, lembaga penyiaran memiliki segmen tersendiri. Dia berharap lembaga penyiaran bisa memberikan kontribusi positif di pembangunan. &ldquo;Semua program-program harus bisa tersampaikan,&rdquo; ujar Al Muktabar. jawaposTV memenangkan kategori Program Anak Televisi lewat program &ldquo;Corat-Coret&rdquo;. Sedangkan untuk kategori Iklan Layanan Masyarakat, jawaposTV mendapatkan dua nominasi sekaligus, yakni Pencegahan Stunting dan Stop Narkoba. ILM tentang stunting berhasil menjadi pemenang. &ldquo;Kami menilai stunting dan narkoba merupakan masalah yang harus kita selesaikan bersama,&rdquo; kata Nana Sutisna Amdan, General Manager jawaposTV Banten. Sedangkan program &ldquo;Hayang Kawin&rdquo; menjadi nominasi kategori Program Hiburan Televisi. Program &ldquo;Bumi Jawara&rdquo; menjadi nominasi program talk show, &ldquo;Salafi Banten&rdquo; menjadi nominasi kategori Program Religi, dan program &ldquo;Bebeja&rdquo; menjadi nominasi kategori Program Berita Televisi.&nbsp;

jawaposTV menyabet dua penghargaan di Anugerah Penyiaran KPID Banten 2024. jawaposTV juga mendapatkan nominasi di lima kategori.

JawaposTV Sabet Dua Penghargaan di Anugerah Penyiaran KPID Banten 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/12/jawapos-3-4261633095.jpg" alt="MarkPlus Inc kembali menghadirkan The 8th WOW Brand Festive Day 2023 dengan tema Branding for the Game Changers." width="100%">
<figcaption>MarkPlus Inc kembali menghadirkan The 8th WOW Brand Festive Day 2023 dengan tema Branding for the Game Changers.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;MarkPlus Inc kembali menghadirkan The 8th WOW Brand Festive Day 2023 dengan tema Branding for the Game Changers. Di The Westin Jakarta kemarin (11/5), acara dimeriahkan dengan berbagai sesi konferensi dan pemberian penghargaan kepada lebih dari 300 brand global. Founder &amp; Chairman MCorp Hermawan Kartajaya menyatakan, branding tahun ini semakin kompetitif dengan berfokus pada pasar Gen Z yang menantang. Konsumen generasi itu menunjukkan pola perilaku yang kritis, terbuka, dan emosional. Mereka mendorong merek-merek di Indonesia tidak hanya menghasilkan iklan yang menarik secara visual, tetapi juga memberikan nilai dan dampak yang signifikan bagi konsumen. "Brand akan menjadi kuat bila berhasil menggabungkan aspek online dengan offline guna mengukur produktivitas," ungkap Hermawan. Menyambung sesi konferensi, MarkPlus Inc memberikan penghargaan pada sejumlah brand. Pemberian penghargaan dibagi dalam beberapa sesi. Di antaranya, Indonesia Branding Campaign of the Year, Awarding WOW Influencer, Awarding Indonesia WOW Brand, dan The Inauguration of Brand for Good Club. Penghargaan menyasar industri dari berbagai sektor, termasuk media. Di kategori media cetak atau newspaper, Jawa Pos berhasil menyabet salah satu gelar champion Indonesia WOW Brand.&nbsp;(agf/c14/dio)

Founder & Chairman MCorp Hermawan Kartajaya menyatakan, branding tahun ini semakin kompetitif dengan berfokus pada pasar Gen Z.

Jawa Pos Brand Koran Paling WOW

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/diputus-bersalah-oleh-dewan-pers-ini-tanggapan-pemred-koran-indopos_m_.jpg" alt="Koran Indopos diputus bersalah oleh Dewan Pers lantaran diduga memuat hoaks, yakni artikel" width="100%">
<figcaption>Koran Indopos diputus bersalah oleh Dewan Pers lantaran diduga memuat hoaks, yakni artikel</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Pers memutus bersalah Koran Indopos karena salah satu artikel berjudul Ahok Gantikan Ma'ruf Amin?. Koran Indopos diminta untuk memuat hak jawab, meminta maaf kepada Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, serta mengakui berita sebelumnya adalah hoaks.  Pemimpin Redaksi Koran Indopos Juni Armanto mengatakan akan menjalankan hal yang sudah diputus oleh Dewan Pers. Yakni, meminta maaf ke TKN lewat pemberitaan, kemudian menempelkan label hoaks di artikel Ahok Gantikan Ma'ruf Amin?.  ‎"Ya, Indopos harus memuat hak jawab. Kemudian nanti di halaman yang sama dengan space atau ukuran yang sama, kami juga sediakan seperti itu. Termasuk dengan online. Jadi, ya kami jalankan," ujar Juni saat dihubungi, Jumat (22/2).  ‎"Ini sebenarnya kami juga bingung. Kemarin kan laporannya di cetak. Ya gitu aja sih. Tapi ternyata di online. Tapi enggak apa-apa sih. Kan nanti jadi satu paket aja. Kami ikuti keputusan Dewan Pers," tukasnya.  Sementara wartawan yang menulis itu, Juni mengaku akan memberikan sanksi. Misalnya memberi surat peringatan atau teguran karena sampai bisa memberitakan hal tersebut.  "Ya sesuai organisasi ya kami berikan sanksi. Menjalankan roda organisasi karena ini menjadi permasalahan, kami berikan peringatan aja, surat peringatan. Itu saja," katanya.  Sebelumnya, Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengatakan, Koran Indopos bersalah lantaran menyiarkan kabar mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menggantikan Ma'ruf Amin yang belum terbukti kebenarannya.  "Jadi, itu patut ‎diduga hoaks, tapi kemudian dimuat. Jadi, kita anggap memang Indopos melakukan pelanggaran," ujar Yosep saat dikonfirmasi, Jumat (22/2).  Yosep menambahkan, berita itu memang sudah dibantah oleh Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin Ace Hasan Syadzily dan fungsionaris PDIP Eva Kusuma Sundari. Namun, lanjutnya, meski sudah dibantah, artikel Ahok menggantikan Ma'ruf Amin tetap dimuat oleh Indopos.  "Mereka sudah konfirmasi dan ada bantahannya. Tapi ini beritanya masih dimuat lengkap dengan infografisnya," katanya.  Atas dasar itu, sebagai sanksinya Koran Indopos perlu meminta maaf kepada TKN Jokowi-Ma'ruf Amin. Termasuk memuat pengakuan bahwa artikel berjudul Ahok Gantikan Ma'ruf Amin? adalah hoaks.  "Sehingga kami merekomendasikan adalah meminta maaf kepada Tim Jokowi-Ma'ruf Amin. Kemudian di infografis ditempel stempel merah dengan tulisan hoaks dan diterbitkan, sambil memuat hak jawab," ungkapnya.  Terpisah, Direktur Hukum TKN Jokowi-Ma'ruf Amin Ade Irfan Pulungan mengaku senang karena Koran Indopos dinyatakan bersalah. "Jadi, kami sangat mengapresiasi keputusan Dewan Pers ini karena kami tidak ingin berita fitnah itu diberitakan oleh teman-teman media," katanya.  Menurut Pulungan, wartawan adalah salah satu pilar demokrasi di Indonesia. Sehingga harus mengedepankan independensi dan menjunjung tinggi kebenaran.  "Jadi dalam waktu dekat ini kami akan sampaikan hak jawab tentang pemberitaan yang mereka lakukan pada 13 Februari lalu, dan mereka mengakui hoaks. Sehingga bisa mengakui kesalahan mereka," ungkapnya.

Diputus Bersalah oleh Dewan Pers, Ini Tanggapan Pemred Koran Indopos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/koran-indopos-diputus-bersalah-oleh-dewan-pers_m_.jpg" alt="Koran Indopos diputus bersalah oleh Dewan Pers lantaran diduga memuat hoaks, yakni artikel" width="100%">
<figcaption>Koran Indopos diputus bersalah oleh Dewan Pers lantaran diduga memuat hoaks, yakni artikel</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Pers telah memutuskan Koran Indopos bersalah karena salah satu artikelnya berjudul 'Ahok Gantikan Ma'ruf Amin?'.&lrm; Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo mengatakan Koran Indopos bersalah, lantaran kabar mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menggantikan Ma'ruf Amin belum terbukti kebenarannya. "Jadi, itu patut &lrm;diduga hoaks, tapi kemudian dimuat. Jadi, kita anggap memang Indopos melakukan pelanggaran," ujar Yosep saat dikonfirmasi, Jumat (22/2). Yosep menambahkan berita itu, memang sudah dibantah oleh Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily dan fungsionaris PDIP Eva Kusuma Sundari.&nbsp;Namun, lanjutnya, meski sudah dibantah, artikel Ahok menggantikan Ma'ruf Amin tetap dimuat oleh Indopos. "Mereka sudah konfirmasi, dan ada bantahannya. Tapi ini beritanya masih dimuat lengkap dengan infografisnya," katanya. Atas dasar itu, sebagai sanksinya Koran Indopos perlu meminta maaf kepada&nbsp;TKN Jokowi-Ma'ruf Amin. Termasuk&nbsp;memuat pengakuan bahwa artikel berjudul&nbsp;'Ahok Gantikan Ma'ruf Amin?' adalah hoaks. "Sehingga kami merekomendasikan adalah meminta maaf kepada Tim Jokowi-Ma'ruf Amin. Kemudian di infografis ditempel stempel merah dengan tulisan hoaks dan diterbitkan, sambil memuat hak jawab," ungkapnya. Terpisah, Direktur Hukum TKN&nbsp;Jokowi-Ma'ruf Amin, Ade Irfan Pulungan mengaku senang karena Koran Indopos dinyataan bersalah. "Jadi, kami sangat mengapresiasi keputusan Dewan Pers ini, karena kami tidak ingin berita fitnah itu diberitakan oleh teman-teman media," katanya. Menurut Pulungan, wartawan adalah salah satu pilar demokrasi di Indonesia. Sehingga harus mengedepankan independensi dan menjunjung tinggi kebenaran. "Jadi dalam waktu dekat ini kami akan sampaikan hak jawab tentang pemberitaan yang mereka lakukan pada 13 Februari lalu, dan mereka mengakui hoaks. Sehingga bisa mengakui kesalahan merea," ungkapnya. Apabila Koran Indopos tidak meminta maaf dan memberi label artikelnya hoaks, maka TKN berencana mengambil langkah hukum melaporkan Koran Indopos ke pihak kepolisian. "Karena kami ini telah mengalami kerugian, lalu ini sudah sangat menyudutkan paslon 01," pungkasnya. &lrm;Sekadar informasi, &lrm;pada 15 Februari lalu, Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Ade Irfan Pulungan melaporkan Koran Indopos ke Dewan Pers Indonesia. Laporan itu dibuat lantaran artikel berjudul 'Ahok Gantikan Ma'ruf Amin?', telah membuat gaduh. Bahkan dikategorikan sebagai fitnah bagi pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin. "Nah, ini kami anggap sebagai fitnah besar kepada paslon kami. Karena pemilu (pencoblosan) saja belum berjalan namun sudah diberitakan seperti ini," ujar Pulungan. Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga mengaku aneh, karena artikel dari Koran Indopos ini hanya merujuk informasi viral di media sosial. Sehingga kebenarannya sangat dipertanyakan. Pada Rabu 13 Februari lalu, Koran Indopos memuat artikel berjudul Ahok Gantikan Ma'ruf Amin?'. Di dalamnya, dilampirkan&nbsp;skema mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok bakal menjadi wakil presiden Jokowi menggantikan Ma'ruf Amin dengan alasan kesehatan.

Koran Indopos Diputus Bersalah oleh Dewan Pers

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/demi-kesejahteraan-anak-indonesia_m_116203.jpeg" alt="Presiden Direktur Jawa Pos Koran Azrul Ananda (kiri) menyerahkan plakat kerjasama kepada Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia Gunilla Olsson (kanan) usai penandatanganan nota kesepahaman antara Jawa Pos Group dan UNICEF Indonesia di Kantor UNICEF, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Presiden Direktur Jawa Pos Koran Azrul Ananda (kiri) menyerahkan plakat kerjasama kepada Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia Gunilla Olsson (kanan) usai penandatanganan nota kesepahaman antara Jawa Pos Group dan UNICEF Indonesia di Kantor UNICEF, Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Indonesia belum lepas dari masalah yang berkaitan dengan anak dan perempuan. Guna membantu me&shy;nyelesaikan persoalan tersebut,&nbsp;Jawa Pos Group&nbsp;(JPG) sebagai jaringan media terbesar di Indonesia bekerja sama dengan United Nations Children's Fund (Unicef), badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengurusi anak-anak Komisaris Utama JPG Azrul Ananda menyambut gembira kerja sama tersebut. Sebab,&nbsp;JPG&nbsp;dan Unicef punya misi sama, yakni memberikan ruang dan kesempatan bagi generasi muda. "Filosofi&nbsp;Jawa Pos&nbsp;sendiri adalah&nbsp;power of youth. Jadi, yang utama adalah anak muda dan lebih jauh anak-anak," kata Azrul di kantor Unicef Indonesia, Jakarta, kemarin (14/3).&nbsp; JPG&nbsp;bakal menggunakan jaringan yang tersebar di seantero tanah air untuk menjalankan misi yang berorientasi pada kebutuhan anak dan perempuan. Menurut Azrul, langkah itu perlu dilakukan karena pertumbuhan 37 persen anak Indonesia tidak sesuai harapan. "Di beberapa daerah bahkan sampai 70 persen lebih," ungkapnya. Karena itu,&nbsp;JPG&nbsp;mengambil sikap untuk turut bergerak bersama Unicef.&nbsp; "Kalau JPG bekerja sendirian, mungkin ada dampaknya. Tapi, kalau bekerja sama dengan Unicef, dampaknya lebih besar lagi," terang Azrul. Seusai penandatanganan perjanjian kerja sama kemarin,&nbsp;JPG&nbsp;bakal lebih serius menggarap isu anak dan perempuan. Bukan hanya pemberitaan, tapi juga dalam berbagai kegiatan.&nbsp; Azrul optimistis banyak hal bisa dikerjakan&nbsp;JPG&nbsp;bersama Unicef. "Saya rasa kolaborasi (dengan Unicef, Red) punya harapan besar untuk masa depan Indonesia," ujarnya. Azrul berharap kerja sama tersebut berjalan sesuai rencana. "Semoga kami bisa berbuat lebih," katanya. Kepala Perwakilan Unicef Indonesia Gunilla Olsson menyatakan, kerja sama dengan&nbsp;JPG&nbsp;merupakan kolaborasi penting. Khususnya pada beberapa isu yang berkaitan dengan anak dan perempuan. Dia ingin kerja sama itu memancing masyarakat lebih peduli terhadap isu tersebut. "Serta menciptakan kesempatan agar semua anak Indonesia memiliki kehidupan yang baik," harap dia. Gunilla menyebutkan, bersama&nbsp;JPG, langkah Unicef dalam mengupayakan kesejahteraan anak Indonesia semakin kuat. Sehingga berbagai persoalan yang selama ini belum tuntas dapat diselesaikan. Misalnya ancaman kekerasan terhadap anak. "Kami ingin memastikan semua anak Indonesia mendapat hak mereka," tegasnya.&nbsp; Kepala Bidang Komunikasi dan Advokasi Publik Unicef Indonesia Michael Klaus menjelaskan, kerja sama dengan&nbsp;JPG&nbsp;berfokus pada isu anak dan perempuan. Ada empat program yang disiapkan. Di antaranya adalah program Tangkis yang beberapa tahun belakangan tayang di&nbsp;Jawa Pos. "Kami lihat&nbsp;Jawa Pos&nbsp;fokus pada hal itu," katanya. Corporate Communication Manager PT Jawa Pos Koran Lucia Cicilia mengatakan, komitmen&nbsp;JPGmendalami isu perempuan dan anak bakal ditunjukkan melalui liputan khusus yang terbit di&nbsp;Jawa Pos.Yakni setiap Kamis pada minggu pertama. "Liputannya (tayang) mulai bulan depan di koran (JPG).&nbsp;Jawa Pos TV&nbsp;mengikuti," katanya.&nbsp; Untuk sementara, kerja sama&nbsp;JPG&nbsp;dengan Unicef berlangsung satu tahun. Tapi sangat mungkin berlanjut. "Ke depan kami lihat lagi apa yang bisa dikerjakan bersama," ucap Cicilia. (syn/c9/ca)&nbsp;

Demi Kesejahteraan Anak Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/64870_83973_Rokok-pabrik.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.Com - Ratusan massa yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) berunjuk rasa di depan gerbang Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (16/11). Mereka menggelar aksi untuk sekaligus mendesak DPR menuntaskan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan, sekaligus meminta proteksi dari serbuan tembakau impor. Ketua Departemen Antar Lembaga APTI Yudha Sudarmaji saat berorasi menyatakan, RUU Pertembakauan sudah masuk program legislasi nasional (proglegnas) 2015-2016 sejak bulan Juli. RUU ini diharapkan bisa memperbaiki regulasi industri tembakau yang pro-petani lokal. &nbsp;&ldquo;Proses ini sangat lamban. Kami butuh perlindungan segera,&rdquo; ujar Yudha. Aksi para petani tembakau itu pun mengundang simpati dari sejumlah anggota DPR. Ada Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Subagyo, anggota Fraksi Partai Golkar M Misbakhun, anggota Fraksi PKB Abdul Kadir Karding dan Ketua Fraksi Hanura DPR Dossy Iskandar Prasetyo . Sejumlah anggota DPR saat menemui para petani tembakau yang berunjuk rasa di depan gerbang Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (16/11). Foto: Istimewa for JPNN.Com Misbakhun yang juga anggota Baleg DPR mengatakan, dirinya sebagai salah satu inisiator RUU Pertembakauan merasa punya kewajiban untuk menuntaskannya. Anggota DPR dari daerah pemilihan Pasuruan dan Probolinggo itu menegaskan, berpihak kepada petani tembakau sudah menjadi komitmennya dan beberapa anggota DPR lainnya. &ldquo;Petani harus dilindungi, hak hidupnya harus dilindungi oleh undang-undang. Jadi RUU Pertembakauan ini harus dituntaskan dan harus segera diselesaikan,&rdquo; katanya di depan ratusan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI). Menurut Misbakhun, petani tembakau juga punya hak mempertahankan dan mengembangkan penghasilan mereka. Karenanya, kata anggota Komisi XI DPR itu, RUU Pertembakauan merupakan salah satu cara untuk menjamin kelangsungan petani tembakau. &ldquo;Dan kami berpihak pada petani tembakau,&rdquo; tegasnya. Selain itu Misbakhun juga menjanjikan akan membantu para petani dalam menolak ratifikasi Konvensi Internasional Pengendalian Tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Sebab, katanya, konvensi itu akan semakin menyulitkan petani tembakau di tanah air. Menurut Misbakhun, upaya mengadang FCTC adalah dengan meloloskan RUU Pertembakauan. &ldquo;Sebelum ada undang-undang yang melindungi petani tembakau, kita sepakat menolak FCTC,&rdquo; tegasnya.(jpnn/jpg)

Tolak Konvensi Antitembakau, Janji Kebut RUU Pertembakauan

jawapos

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jawapos

Berita Terkini