<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/02/JKT_INDONESIA-BEBAS-ODOL-DO-TAHUN-2026_HANUNG-HAMBARA_01072025-1-3905657048.jpg" alt="Sejumlah truk Over Dimensi Over Load (ODOL) melintas di jalan tol Jakarta-Tangerang, Selasa (1/7/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah truk Over Dimensi Over Load (ODOL) melintas di jalan tol Jakarta-Tangerang, Selasa (1/7/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan bakal melakukan penilangan truk bermuatan berlebih atau over dimension overloading (ODOL) melalui ETLE. Hal ini dilakukan guna mencapai target Zero ODOL pada tahun 2027 di tengah efektivitas jembatan timbang yang tak lagi bisa diandalkan karena hanya mencapai 0,3 persen. "Dari data yang kita dapatkan hanya 0,3 persen saja yang masuk ke Jembatan timbang artinya efektivitas Jembatan Timbang ini saat ini, saat ini, ini kurang efektif," &nbsp;kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan dalam media briefing di Jakarta, Kamis (21/8). Aan mengatakan sebagai gantinya, Kemenhub akan menggunakan kamera Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE untuk bisa memotret plat nomor truk ODOL. Ini dilakukan lantaran pengendalian truk ODOL menggunakan jembatan timbang justru identik dengan adanya pungutan liar (pungli). "Salah satu upaya kita untuk tetap bisa melakukan penegakan hukum terhadap truk ODOL dan untuk meminimalisir pungli tadi, kita akan melakukan satu terobosan penegakan hukum yang berbasis IT bagi kepolisian, misalnya ETLE," jelas Aan. Dia membeberkan, jika saja jembatan timbang bersifat statis. Maka, pengawasan menggunakan ETLE bisa bersifat dinamis, sehingga akan terus bisa bergerak mengikuti truk ODOL itu. Secara teknis mantan Kakorlantas Polri ini, mengatakan bahwa pengawasan truk ODOL menggunakan ETLE akan mempermudah untuk mengetahui informasi kendaraan secara detail. Mulai dari plat nomor hingga siapa pemilik kendaraan tersebut. "Nanti akan kita dapatkan data, data kendaraannya yang jelas dari kamera AFR, sehingga akan di-capture nomor polisi kendaraan tersebut, akan dikirim ke data base kita, akan diubah menjadi tag. Nanti akan ketahuan siapa pemilik kendaraan tersebut," bebernya. Selanjutnya, truk ODOL yang telah tertangkap kamera ETLE akan diverifikasi, divalidasi hingga nantinya akan dikonfirmasi kepada pemilik sesuai dengan plat nomor kendaraan. Kemudian, sebagai hukumannya bisa berupa pemblokiran STNK jika tidak membayar denda. "Kalau nanti kendaraan tersebut melakukan pelanggaran overload atau kelebihan muatan itu akan ada SOP-nya nanti. SOP-nya entah itu pemblokiran STNK atau penegakan hukuman lainnya," pungkas Aan.

Kementerian Perhubungan akan terapkan ETLE untuk penegakan hukum truk ODOL demi capai target Zero ODOL 2027.

Sayonara Jembatan Timbang! Kemenhub kini Bakal Tilang Truk ODOL Pakai ETLE

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/TIMBANG1.jpg" alt="Ilustrasi petugas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor operasional (UPPKB) Jembatan Timbang Ajibarang, Kabupaten Banyumas tengah melakukan peneriksaan muatan truk. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor operasional (UPPKB) Jembatan Timbang Ajibarang, Kabupaten Banyumas tengah melakukan peneriksaan muatan truk. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jembatan timbang (JT) yang kerap dikeluhkan karena disinyalir menjadi sarang pungli bakal dihilangkan. Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi menilai jembatan timbang sudah tidak efektif, dan akan menggantinya dengan weight in motion. Dudy menerangkan bahwa pihaknya memang tengah mempertimbangkan untuk menutup jembatan timbang. Hal itu karena jembatan timbang dianggap sebagai sarang pungutan liar alias pungli. Jembatan timbang juga sudah tidak lagi efektif dijadikan penyaring truk-truk obesitas alias over dimension over load (ODOL). "Kalau kami dari Kementerian Perhubungan, sudah saya sampaikan ke Pak Dirjen Darat. Langkah paling ekstrem apabila memang pungli itu, dari kami, ya jembatan timbang kita tutup," urainya kepada wartawan, Senin (18/8). Penutupan jembatan timbang sangat memungkinkan sebab saat ini Kemenhub sudah menggunakan teknologi Weight in Motion (WIM) untuk menimbang kendaraan. Penggunaan WIM untuk menimbang kendaraan atau truk bisa ditempatkan di jalan-jalan tol lewat kerja sama dengan Jasa Marga. "Kehadiran WIM juga menutup celah pungli yang selama ini selalu ada di jembatan timbang dan merugikan pelaku industri logistik," urainya. Dengan adanya teknologi Weight In Motion, lanjutnya, interaksi antara sopir dengan petugas menjadi hilang. "Sehingga kita menutup kemungkinan terjadinya pungli itu dari sisi pemeriksaan kendaraan, khususnya pemeriksaan berkaitan dengan berat kendaraan," tutur Dudy. Sementara, Peneliti Senior INSTRAN (Inisiatif Strategis Transportasi) Felix Iryantomo mengatakan, benar tidaknya tuduhan bahwa jembatan timbang menjadi sarang pungli yang paling paham adalah petugas JT dan pengemudi angkutan barang yang sering melintas dan masuk ke JT. "Saya ingat kurun waktu 40 tahun silam tepatnya tahun 1985, di mana pada waktu itu masa orde baru, Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib), Laksamana Sudomo, memerintahkan penutupan semua JT yang dioperasikan di seluruh Indonesia," ujarnya. Menurut dia, jika Menhub akan membubarkan JT dengan dalih sebagai sarang pungli, maka perlu dipertanyakan apakah selama ini sudah ada oknum petugas yang ditangkap karena melakukan pungli. "Apabila ada, apakah kepada mereka sudah dijatuhi sanksi? Hal ini sangat perlu diungkapkan agar pernyataan Menhub benar-benar didasarkan pada fakta, dan tidak justru menjadi bumerang oleh petugas di lapangan," jelasnya. Tak hanya itu, ada baiknya jika Menhub mengagendakan untuk melaksanakan perjalanan keliling Indonesia menggunakan moda jalan. Sehingga Menhub bisa betul-betul paham kondisi angkutan jalan yang merupakan urat nadi logistik dan perekonomian Indonesia. "Sangat mungkin dari perjalanan-perjalanan tersebut bisa diperoleh data atau gambaran nyata yang selama ini belum diketahui oleh Menhub," imbuhnya.&nbsp;

Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi akan menutup jembatan timbang yang dianggap sarang pungli, diganti dengan teknologi Weight in Motion.

Dinilai Kerap jadi Sarang Pungli, Menhub Dudy Purwagandhi akan Tutup Fasilitas Jembatan Timbang, Diganti Weight in Motion

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/gelar-ott-tim-saber-pungli-amankan-duit-puluhan-juta_m_176425.jpeg" alt="Ilustrasi Pungli" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pungli</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Daerah Bali menyebutkan dua pegawai Dinas Perhubungan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Cekik, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, berbagi peran melakukan pungutan liar. Pungli dilakukan terhadap sopir pengangkut barang yang melintas di jembatan timbang tersebut. Kasatgas Saber Pungli Polda Bali Kombespol Arif Prapto Santoso menjelaskan, oknum pegawai negeri sipil I Gusti Putu Nurbawa dan pegawai kontrak Ida Bagus Ratu Saputra memungut sejumlah uang kepada sopir truk pengangkut barang secara tidak sah. &rdquo;Satu pelaku adalah pegawai negeri sipil dari Kementerian Perhubungan perwakilan UPPKB Cekik, Gilimanuk, dan satu pegawai kontrak dari Kementerian Perhubungan. Dua pelaku jabatannya adalah pengatur dan satu pelaksana,&rdquo; kata Arif Santoso seperti dilansir dari Antara. Dia mengatakan, kedua pelaku ditangkap atas serangkaian penyelidikan dan laporan masyarakat yang linear dengan operasi Satgas Saber Pungli pada masa Lebaran. Modus yang digunakan kedua pelaku adalah tawar-menawar kepada sopir-sopir truk pengangkut barang yang melakukan pelanggaran saat melintas di jembatan timbang tersebut untuk menghindari tilang. Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, kedua oknum pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Bali tersebut terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (11/4) di UPPKB daerah Cekik, Jembrana, yang merupakan unit pelayanan penimbangan kendaraan bermotor di daerah Gilimanuk. Menurut Arif, pungutan sejumlah uang tidak sah oleh kedua tersangka yang belum genap setahun bertugas di UPPKB Cekik Gilimanuk tersebut, umumnya ditujukan kepada sopir-sopir truk. Truk-truk itu melanggar dengan membawa barang melebihi batas kewajaran atau over tonase, kelebihan kubikasi, dan tidak membawa buku uji kendaraan bermotor (KIR). Arif menjelaskan, nominal uang yang dipungut dari para sopir tergantung jenis pelanggaran. Kisaran mulai Rp 20.000 sampai Rp 200.000. Uang hasil pungutan liar yang dilakukan kedua pelaku dari para sopir truk pengangkut barang yang melanggar, kemudian di simpan di laci meja ruang penindakan UPPKB Cekik. Setelah terkumpul, uang tersebut dihitung dan diserahkan kepada komandan regu. &rdquo;Pada saat pergantian jam bertugas, komandan regu akan membagikan uang pungutan tersebut kepada anggota dengan nominal yang berbeda-beda tergantung kebijakan sang komandan,&rdquo; terang Arif Prapto Santoso. Arif mengatakan, saat ini Polda Bali sedang melakukan serangkaian pemeriksaan lanjutan terhadap kedua tersangka. Hal itu untuk mengungkap keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut. &rdquo;Masih kami selidiki. Saat ini baru dua orang tersebut tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak lain yang terlibat. Sedang pendalaman oleh penyidik,&rdquo; tutur Arif Prapto Santoso.

Polda Bali menyebut, dua pegawai dishub berbagi peran melakukan pungutan liar terhadap sopir pengangkut barang di jembatan timbang

Polisi Sebut Dua Pegawai Dishub Berbagi Peran Lakukan Pungli di Gilimanuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/truk-ODOL-ist.jpg" alt="Sejumlah kendaraan muatan berlebih terjaring petugas di jembatan timbang di Karawang, Jawa Barat. Foto : Dokumentasi pribadi" width="100%">
<figcaption>Sejumlah kendaraan muatan berlebih terjaring petugas di jembatan timbang di Karawang, Jawa Barat. Foto : Dokumentasi pribadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Sosialisasi kebijakan zero kendaraan muatan berlebih atau Over Dimension Over Load (ODOL) belum berjalan efektif di lapangan. Bahkan sebaliknya, sopir truk "obesitas" itu memilih kucing-kucingan untuk menghindari jembatan timbang. Beragam modus dilakukan para sopir untuk menghindari jembatan timbang. Upaya mereka menghindari jembatan timbang di antaranya terpantau di sekitar jembatan timbang di wilayah Karawang, Jawa Barat. Ada puluhan truk ODOL berhenti di sepanjang sisi jalan yang akan melintasi jalan nasional. Sejumlah petugas dari Kemenhub berdiri tidak jauh dari lokasi jembatan timbang. Namun, saat hujan tiba-tiba turun, para sopir truk tiba-tiba melajukan truk mereka. Mereka memanfaatkan kondisi hujan itu untuk menghindari pemeriksaan petugas. Trik lainnya yang juga dilakukan oleh para sopir truk adalah jalan pada saat pagi hari sebelum jembatan timbang buka dan malam hari saat tutup. Seorang supir truk bernama Edi kebetulan saja melewati jembatan timbang pas saat dibuka. Dia sudah hampir seminggu berada di jembatan timbang itu karena bingung tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap muatan berlebih yang dia bawa. Dia bilang baru kali ini ditangkap di jembatan timbang. Dia mengaku sangat kebingungan untuk memindahkan muatan tanah dari truknya itu ke truk lainnya. Melihat kondisi yang dialami para sopir truk itu, membuat pengamat transportasi Djoko Setijowarno prihatin. ’’Salah satu solusinya adalah segera merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang memang memberatkan para sopir,’’ kepada wartawan Selasa (14/2). Sementara itu,  anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama, juga berpendapat serupa. Dia mengatakan kondisi yang dialami para sopir di jembatan timbang itu salah satu penyebabnya adalah payung hukum pelarangan ODOL masih belum diatur dengan baik. Dia pun menyarankan agar UU LLAJ segera direvisi. "Sampai saat ini belum ada keseriusan pemerintah untuk merevisinya," katanya. Padahal banyak masalah yang harus dibuat aturannya sehingga kebijakan pelarangan ODOL itu bisa dijalankan dengan baik tanpa merugikan semua pihak, termasuk para sopir truk. Para sopir truk seluruh Indonesia juga menyuarakan ketidakadilan yang selalu dialami mereka di lapangan terkait kebijakan pelarangan ODOL ini. Mereka meminta agar pemerintah segera merevisi UU LLAJ yang menjadi payung hukum untuk menindas mereka. "Kami meminta agar Undang-Undang ini direvisi terlebih dulu sebelum membuat kebijakan Zero ODOL. Karena, jika tidak, kami akan selalu menjadi pihak yang tertindas dalam penerapan Zero ODOL. Kesalahan akan selalu ditujukan kepada kami para sopir," ujar Koordinator Pengemudi Indonesia dan juga wilayah Sumatera Sun Naryo. Seperti diketahui, dalam pasal 307 Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 itu menyebutkan bahwa seorang pengemudi yang menggunakan kendaraan yang melebihi muatan atau ODOL itu dikenakan sanksi pelanggaran. (*)

Sopir Truk Kucing-Kucingan dengan Petugas Hindari Jembatan Timbang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hindari-pungli-kantor-jembatan-timbang-didesain-transparan_m_-1.jpg" alt="Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi melakukan kunjungan ke Unit Pelaksana Penimbangan Kenderaan Bermotor (UPPKB) Way Urang, Lampung Selatan, Senin (26/11) siang." width="100%">
<figcaption>Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi melakukan kunjungan ke Unit Pelaksana Penimbangan Kenderaan Bermotor (UPPKB) Way Urang, Lampung Selatan, Senin (26/11) siang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi melakukan kunjungan ke Unit Pelaksana Penimbangan Kenderaan Bermotor (UPPKB) Way Urang, Lampung Selatan, Senin (26/11) siang. Dalam kesempatan itu, Budi pamer skema baru bentuk gedung 'Jembatan Timbang' tersebut. Secara bentuk fisik, kata Budi, desain gedung jembatan timbang yang digarap oleh kementeriannya kali ini telah dirancang dengan penuh kaca transparan. Hal ini jelas berbeda dengan bentuk fisik desain Jembatan Timbang sebelumnya yakni berkaca gelap. "Kalau orang lain mungkin (desain kaca transparan) modern dan minimalis. Bagi saya, supaya orang bisa melihat dari luar. Jadi transparansi akan kita wujudkan. Sekarang, harus terang," kata Budi dalam paparannya. Menurut dia, desain kaca gedung jembatan timbang dengan latar gelap harus mulai ditinggalkan. Pasalnya menurut Budi, desain gedung model dahulu cenderung mencerminkan bentuk yang tak transparan. Apalagi, citra jembatan timbang selalu melekat denagn pungli. Tak hanya itu, dia memastikan jembatan timbang dengan model seperti ini akan dibangun di seluruh Indonesia. Namun, pengerjaannya akan dilakukan secara bertahap. "Kita akan terbuka dan akuntable apa yang kita kerjakan. Kita pertanggung jawabkan kepada masyarakat dan ke para pengemudi, sehingga kalau ada pelanggaran over load atau dimensi itu bisa dilihat langsung," pungkasnya. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Lampung dan Bengkulu Rahman Sujana menyatakan, bahwa selama 42 hari beroperasi, Jembatan Timbang Way Urang telah menindak ribuan kendaraan yang kelebihan muatan dan kelebihan ukuran atau over dimension dan over loading (ODOL). "Sejak dibuka dan diresmikan Oktober 2018, kendaraan masuk 1.967 unit, yang tidak melanggar itu ada 592 kendaraan atau 31 persen dari total kendaraan, sedangkan&nbsp; 1.375 kendaraan atau sebanyak 69 persen dengan rincian over dimension 28 kendaraan atau sekitar 2,03 persen serta overloading sebanyak 1.375 kendaraan atau 100 persen," tutur Rahman. Jembatan timbang dengan luas lahan 19.620 meter persegi dan memiliki kapasitas platform timbangan 80 ton ini sudah dilengkapi beberapa sarana dan pra sarana penunjang seperti gedung kantor, mess pegawai, ruang genset, mushola, gudang,&nbsp; kantin, toilet, dan ruang terbuka hijau (RTH) serta lapangan parkir untuk 70 kendaraan. Namun demikian, Rahman menambahkan, saat ini Jembatan Timbang Way Urang masih membutuhkan beberapa tambahan sumber daya manusia (SDM} guna menunjang operasionalnya. Menurut Rahman, personel SDM di Jembatan Timbang Way Urang saat ini hanya 25 orang dengan rincian 17 orang ASN dan 8 orang PPNPN. Rahman berharap agar pemerintah pusat dalam hal ini Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub bisa memberikan tambahan personel menjadi 60 orang agar bisa menjalankan empat shift. Kemudian perlu percepatan pengadaan sistem informasi atau IT yang sekarang dalam proses. "Selain itu juga perlu adanya MoU dengan pihak-pihak terkait di tingkat pusat terkait e-tilang dan juga perlu adanya pengamanan dari TNI dan Polri ditambah adanya anggaran kesejahteraan untuk petugas operasional UPPPKB," pungkas Rahman.

Hindari Pungli, Kantor Jembatan Timbang Didesain Transparan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dirjen-hubdar-garap-jembatan-timbang-dengan-kaca-transparan_m_-1.jpg" alt="Jembatan timbang kaca transparan di Way Urang, Lampung Selatan, usai diresmikan Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Senin (26/11)" width="100%">
<figcaption>Jembatan timbang kaca transparan di Way Urang, Lampung Selatan, usai diresmikan Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Senin (26/11)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementrian perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi melakukan kunjungan ke Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Way Urang, Lampung Selatan, Senin (26/11) siang. Dalam kesempatan itu, Budi pamer dengan skema baru bentuk gedung 'Jembatan Timbang' tersebut. Secara bentuk fisik, kata Budi, desain gedung jembatan timbang yang digarap oleh kementriannya kali ini telah dirancang dengan penuh kaca transparan. Hal ini jelas berbeda dengan bentuk fisik desain Jembatan Timbang sebelumnya yakni berkaca gelap. "Kalau orang lain mungkin (desain kaca transparan) modern dan minimalis. Bagi saya, supaya orang bisa melihat dari luar. Jadi transparansi akan kita wujudkan menyangkut masalah jembatan timbang. Sekarang, harus terang," kata Budi dalam paparannya. Menurut dia, desain kaca gedung jembatan timbang dengan latar gelap harus mulai ditinggalkan. Pasalnya menurut Budi, desain gedung model dahulu cenderung mencerminkan bentuk ketidaktransparansian. Apalagi praktik pungli pun telah di stigmakan di setiap jembatan timbang di Indonesia. Tak hanya itu, dia memastikan jembatan timbang dengan model seperti ini akan dibangun di seluruh Indonesia. Namun, pengerjaannya akan dilakukan secara bertahap. "Kita akan terbuka dan akuntable apa yang kita kerjakan. Kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat dan ke para pengemudi, sehingga kalau ada pelanggaran over load atau dimensi itu bisa dilihat," pungkasnya. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Lampung dan Bengkulu Rahman Sujana menyatakan bahwa selama 42 hari beroperasi, Jembatan Timbang Way Urang telah menindak ribuan kendaraan yang kelebihan muatan dan kelebihan ukuran atau over dimension dan over loading (ODOL). "Sejak dibuka dan diresmikan Oktober 2018, kendaraan masuk 1.967 unit, yang tidak melanggar itu ada 592 kendaraan atau 31 persen dari total kendaraan, sedangkan 1.375 kendaraan atau sebanyak 69 persen dengan rincian over dimension 28 kendaraan atau sekitar 2,03 persen serta overloading sebanyak 1.375 kendaraan atau 100 persen," tutur Rahman. Jembatan timbang dengan luas lahan 19.620 meter persegi dan memiliki kapasitas platform timbangan 80 ton ini sudah dilengkapi beberapa sarana dan pra sarana penunjang seperti gedung kantor, mess pegawai, ruang genset, mushola, gudang, kantin, toilet, dan ruang terbuka hijau (RTH) serta lapangan parkir untuk 70 kendaraan. Namun demikian, Rahman menambahkan bahwa saat ini Jembatan Timbang Way Urang masih membutuhkan beberapa tambahan sumber daya manusia (SDM} guna menunjang operasionalnya. Menurut Rahman, personel SDM di Jembatan Timbang Way Urang saat ini hanya 25 orang dengan rincian 17 orang ASN dan 8 orang PPNPN. Rahman berharap agar pemerintah pusat dalam hal ini Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub bisa memberikan tambahan personel. "Saran saya kepada Pak Dirjen bahwa di sini perlu adanya penambahan SDM sesuai SOP menjadi 60 orang agar bisa menjalankan empat shift. Kemudian perlu percepatan pengadaan sistem informasi atau IT yang sekarang dalam proses. Selain itu juga perlu adanya MoU dengan pihak-pihak terkait di tingkat pusat terkait e-tilang dan juga perlu adanya pengamanan dari TNI dan Polri ditambah adanya anggaran kesejahteraan untuk petugas operasional UPPPKB," tutup Rahman.

Dirjen Hubdar Garap Jembatan Timbang Dengan Kaca Transparan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dirjen-hubdar-garap-jembatan-timbang-dengan-kaca-transparan_m_.jpg" alt="Jembatan timbang kaca transparan di Way Urang, Lampung Selatan, usai diresmikan Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Senin (26/11)" width="100%">
<figcaption>Jembatan timbang kaca transparan di Way Urang, Lampung Selatan, usai diresmikan Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Senin (26/11)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementrian perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi melakukan kunjungan ke Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Way Urang, Lampung Selatan, Senin (26/11) siang. Dalam kesempatan itu, Budi pamer dengan skema baru bentuk gedung 'Jembatan Timbang' tersebut. Secara bentuk fisik, kata Budi, desain gedung jembatan timbang yang digarap oleh kementriannya kali ini telah dirancang dengan penuh kaca transparan. Hal ini jelas berbeda dengan bentuk fisik desain Jembatan Timbang sebelumnya yakni berkaca gelap. "Kalau orang lain mungkin (desain kaca transparan) modern dan minimalis. Bagi saya, supaya orang bisa melihat dari luar. Jadi transparansi akan kita wujudkan menyangkut masalah jembatan timbang. Sekarang, harus terang," kata Budi dalam paparannya. Menurut dia, desain kaca gedung jembatan timbang dengan latar gelap harus mulai ditinggalkan. Pasalnya menurut Budi, desain gedung model dahulu cenderung mencerminkan bentuk ketidaktransparansian. Apalagi praktik pungli pun telah di stigmakan di setiap jembatan timbang di Indonesia. Tak hanya itu, dia memastikan jembatan timbang dengan model seperti ini akan dibangun di seluruh Indonesia. Namun, pengerjaannya akan dilakukan secara bertahap. "Kita akan terbuka dan akuntable apa yang kita kerjakan. Kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat dan ke para pengemudi, sehingga kalau ada pelanggaran over load atau dimensi itu bisa dilihat," pungkasnya. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Lampung dan Bengkulu Rahman Sujana menyatakan bahwa selama 42 hari beroperasi, Jembatan Timbang Way Urang telah menindak ribuan kendaraan yang kelebihan muatan dan kelebihan ukuran atau over dimension dan over loading (ODOL). "Sejak dibuka dan diresmikan Oktober 2018, kendaraan masuk 1.967 unit, yang tidak melanggar itu ada 592 kendaraan atau 31 persen dari total kendaraan, sedangkan 1.375 kendaraan atau sebanyak 69 persen dengan rincian over dimension 28 kendaraan atau sekitar 2,03 persen serta overloading sebanyak 1.375 kendaraan atau 100 persen," tutur Rahman. Jembatan timbang dengan luas lahan 19.620 meter persegi dan memiliki kapasitas platform timbangan 80 ton ini sudah dilengkapi beberapa sarana dan pra sarana penunjang seperti gedung kantor, mess pegawai, ruang genset, mushola, gudang, kantin, toilet, dan ruang terbuka hijau (RTH) serta lapangan parkir untuk 70 kendaraan. Namun demikian, Rahman menambahkan bahwa saat ini Jembatan Timbang Way Urang masih membutuhkan beberapa tambahan sumber daya manusia (SDM} guna menunjang operasionalnya. Menurut Rahman, personel SDM di Jembatan Timbang Way Urang saat ini hanya 25 orang dengan rincian 17 orang ASN dan 8 orang PPNPN. Rahman berharap agar pemerintah pusat dalam hal ini Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub bisa memberikan tambahan personel. "Saran saya kepada Pak Dirjen bahwa di sini perlu adanya penambahan SDM sesuai SOP menjadi 60 orang agar bisa menjalankan empat shift. Kemudian perlu percepatan pengadaan sistem informasi atau IT yang sekarang dalam proses. Selain itu juga perlu adanya MoU dengan pihak-pihak terkait di tingkat pusat terkait e-tilang dan juga perlu adanya pengamanan dari TNI dan Polri ditambah adanya anggaran kesejahteraan untuk petugas operasional UPPPKB," tutup Rahman.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/belum-memenuhi-persyaratan-jembatan-timbang-di-jateng-mangkrak_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Empat jembatan timbang di wilayah Provinsi Jawa Tengah belum dioperasikan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Empat jembatan timbang di wilayah Provinsi Jawa Tengah belum dioperasikan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Empat jembatan timbang di wilayah <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/01/08/2018/lebihi-ketentuan-bank-indonesia-ancam-cabut-izin-merchant" target="_blank">Provinsi Jawa Tengah</a> belum dioperasikan. Belum terpenuhinya syarat yang ditetapkan Kementerian Perhubungan menjadi alasannya. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Satrio Hidayat mengatakan, pengoperasian seluruh jembatan timbang di Jawa Tengah sifatnya baru sebagai proyek uji coba atau percontohan saja. "Kami sudah serahkan ke Dirjen Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan. Kalau yang beroperasi per 1 Agustus ini cuma di Jabar dan Jatim. Jateng belum karena belum memenuhi syarat, jadi sifatnya pilot project," katanya saat dihubungi, Rabu (1/8).&nbsp; Keempat jembatan timbang di Jawa Tengah yang dimaksud itu meliputi di Sarang, Kabupaten Rembang, Wanareja, Kabupaten Cilacap, Subah, Kabupaten Batang, dan Klepu, Kabupaten Semarang. Dari empat lokasi tersebut, menurut Satriyo, hanya Jembatan Timbang di Sarang yang bisa dikatakan hampir memenuhi syarat. Sedangkan tiga sisanya masih dalam proses pengkajian.&nbsp; "Syaratnya jembatan timbang harus mempunyai gudang untuk bongkar muat barang. Di Jateng belum memenuhi semua. Seperti di Sarang yang besar itu juga belum, di Subah, Batang juga. Mungkin akan beroperasi setelah Agustus," jelasnya.&nbsp; Ia menerangkan perlunya pemenuhan syarat itu gudang bongkar muat itu. Ini menjadi penting, terutama ketika ada pengemudi nakal yang ketahuan membawa beban berlebih di kendaraanya. "Dalam aturannya, truk yang muatannya melebihi seratus persen dari ketentuan yang berlaku akan disuruh bongkar di situ. Kalau tidak ada gudang, kita mau taruh mana barang barang itu?" ungkapnya.&nbsp; Namun, untuk keamanan barang, Satriyo mengungkap tak ada petugas di jembatan timbang yang menjaga. Sehingga, pihak pengangkut diminta mengawasi sendiri muatannya. "Karena pilihanya kembali ke asal dan dibongkar di sana," katanya.

Belum Memenuhi Persyaratan, Jembatan Timbang di Jateng Mangkrak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jaring-truk-obesitas-3-jembatan-timbang-jadi-pilot-project_m_228511.jpg" alt="Ilustrasi truk overload." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi truk overload.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menerapkan aturan pelarangan angkutan overdimensi pada 1 Agustus 2018. Sebab biaya perbaikan jalan menelan biaya fantastis sebanyak Rp 43 triliun. Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, skema kemenhub akan mengoperasikan tiga jembatan timbang sebagai proyek uji coba atau percontohan agar nantinya dapat memberikan performa yang baik. "Pilot Project untuk percontohan supaya nanti (jembatan timbang) yang lain seperti itu performanya, baik SDM, sistem, teknologi informasi, pengawasan, serta sarana dan prasarananya," ujarnya di Hotel Fairmont Jakarta, Selasa (17/7). Adapun ketiga jembatan timbang yang akan menjadi pilot project mulai 1 Agustus 2018 yaitu UPPKB Losarang, Indramayu, Jawa Barat, UPPKB Balonggandu, Karawang, Jawa Barat dan UPPKB Widang, Tuban, Jawa Timur.&nbsp; Budi menambahkan, pihakanya telah melakukan sosialisasi dengan mengumpulkan para pelaku barang, kawasan industry, Aptrindo, Organda, Karoseri sudah kami sampaikan dan bahkan kepada truk-truk yang lewat di jembatan timbang sudah kami berikan brosur. "Kalau bentuk pelanggarannya adalah over dimensi, pelakunya adalah orang yang menyuruh apakah dia pemilik truk, ataukah dia karoseri. Tapi kalau over load, penanggungjawabnya adalah pengusahanya bukan pengemudi," tandasnya.

Jaring Truk Obesitas, 3 Jembatan Timbang Jadi Pilot Project

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/musim-mudik-2018-141-jembatan-timbang-jadi-rest-area_m_209355.jpeg" alt="ILUSTRASI Sebanyak 141 jembatan timbang di seluruh Indonesia bakal dialihfungsikan menjadi rest area bagi para pemudik saat musim mudik Lebaran tahun 2018." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Sebanyak 141 jembatan timbang di seluruh Indonesia bakal dialihfungsikan menjadi rest area bagi para pemudik saat musim mudik Lebaran tahun 2018.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 141 jembatan timbang di seluruh Indonesia bakal dialihfungsikan menjadi rest area bagi para pemudik saat musim mudik Lebaran tahun 2018. Semua jembatan timbang rencananya akan ditutup mulai H-7 Idul Fitri. Menurut Kepala Sub Direktorat Angkutan Barang, Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Deni Kusdiana, langkah ini dilakukan untuk menambah fasilitas tempat istirahat para pemudik yang datang dari berbagai daerah. "Karena posisi di tahun 2017 tidak semua dioperasikan lantaran ada pengalihan aset ke kemenhub. Maka pada saat masa angkutan Lebaran akan dipakai untuk rest area," ungkap Deni saat ditemui di Lawangsewu, Rabu (2/5). Untuk mendukung alih fungsi itu, Deni menyebutkan, pihaknya bakal menutup semua jembatan timbang mulai H-7 sampai H+7 Lebaran. Ia mengatakan, pengoperasian angkutan barang saat arus mudik dipastikan bakal berhenti total sedari H-4 sampai H+1 Lebaran. Pemberhentian pengoprasian angkutan barang itu dimaksudkan demi mengurangi beban jalan selama puncak mudik. "Kecuali yang angkutan sembako, masih diberi kompensasi untuk beroperasi dalam tenggat waktu tertentu," tegasnya. Ia menambahkan, pihaknya kini juga sudah memetakan rute jalur alternatif sepanjang ruas jalan Jakarta, Semarang sampai Surabaya. Ia berharap jalur alternatif dapat dimanfaatkan para pemudik supaya titik kemacetan tidak bertumpu pada jalur tol. "Kami akan meninjau seluruh prasarana dalam waktu dekat. Dari yang daerah rawan kecelakaan khususnya jalur yang curam dan terjal juga sudah berkoordinasi dengan kepolisian. Itu jadi kawasan antisipasi kecelakaan dan personel Polri rencanayanya akan di poskan di situ," tandasnya.

Musim Mudik 2018, 141 Jembatan Timbang Jadi Rest Area

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jembatan timbang

Berita Terkini

Sayonara Jembatan Timbang! Kemenhub kini Bakal Tilang Truk ODOL Pakai ETLE

Dinilai Kerap jadi Sarang Pungli, Menhub Dudy Purwagandhi akan Tutup Fasilitas Jembatan Timbang, Diganti Weight in Motion

Polisi Sebut Dua Pegawai Dishub Berbagi Peran Lakukan Pungli di Gilimanuk

Sopir Truk Kucing-Kucingan dengan Petugas Hindari Jembatan Timbang

Hindari Pungli, Kantor Jembatan Timbang Didesain Transparan

Dirjen Hubdar Garap Jembatan Timbang Dengan Kaca Transparan

Dirjen Hubdar Garap Jembatan Timbang Dengan Kaca Transparan

Belum Memenuhi Persyaratan, Jembatan Timbang di Jateng Mangkrak

Jaring Truk Obesitas, 3 Jembatan Timbang Jadi Pilot Project

Musim Mudik 2018, 141 Jembatan Timbang Jadi Rest Area

Download Aplikasi JawaPos.com