<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/IMG-20191110-WA0013.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin memasuki tiga tahun masa kepemimpinan. Juru bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyampaikan sejumlah evaluasi terhadap rezim Jokowi-Ma'ruf tersebut.  Menurut Herzaky, kondisi ekonomi Indonesia kini semakin berat. Karena itu, Herzaky menyarankan, agar pemerintah mulai memikirkan untuk menunda proyek-proyek berbiaya besar untuk kebaikan rakyat.  "Pertama, pemerintah mesti punya fokus dan prioritas yang jelas. Anggaran terbatas, ekonomi sedang berat, rakyat banyak menjerit, karena harga kebutuhan pokok melambung, tapi penghasilan tak kunjung bertambah. Lebih baik pemerintah fokus pada program pembangunan yang berdampak langsung kepada rakyat, tunda dulu proyek-proyek yang memakan banyak anggaran, tetapi tak bermanfaat," kata Herzaky dalam keterangannya, Jumat (21/10).  Selain itu, Herzaky menyinggung soal demokrasi di Indonesia. Dia menilai, terdapat kemunduran demokrasi di era pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.  "Ada kemunduran demokrasi yang sangat signifikan dan perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Kasus peretasan, doxing dan berbagai kasus lainnya yang menimpa aktivis pro demokrasi," ungkap Herzaky.  Herzaky juga menyinggung terkait keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum. Dia menyebut ruang publik saat ini disesaki oleh berita skandal di kalangan penegak hukum, dan aparat negara, baik di media massa, maupun di media sosial.  "Seperti yang disampaikan Ketum AHY, hukum dijalankan terkesan tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Tajam ke lawan, tapi tumpul ke kawan. Padahal, mengamankan kawan politik dari proses hukum adalah 'obstruction of justice' atau menghalangi penegakkan hukum," beber Herzaky.  Oleh karena itu, Herzaky mengingatkan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin yang tersisa dua tahun lagi untuk bisa memperbaiki penegakkan hukum di Indonesia. Dia menginginkan Pemerintah menghadirkan penegakkan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu.  "Waktu tinggal dua tahun. Harapannya, penegakkan hukum dan keadilan, benar-benar bisa terwujud di negeri ini. Semoga ada keseriusan Pemerintah untuk memperbaiki penegakan hukum dan menjamin tegaknya keadilan di negeri ini untuk semua," demikian Herzaky menandaskan.

3 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Demokrat: Ada Kemunduran Demokrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ngomong-antikorupsi-gerindra-tantang-psi-buka-bukaan-siapa-bandarnya_m_.jpg" alt="Ketua Umum PSI Grace Natalie bersama Sekjennya Raja Juli Antoni di Gedung KPU. Partai anak muda ini ditantang buka-bukaan siapa konglomerat di belakangnya?" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PSI Grace Natalie bersama Sekjennya Raja Juli Antoni di Gedung KPU. Partai anak muda ini ditantang buka-bukaan siapa konglomerat di belakangnya?</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koalisi Indonesia Bersatu yang dibentuk Partai Golkar, PAN, dan PPP mendapat kritik PSI. Sekretaris Dewan Pembina PSI, Raja Juli Antoni menilai, Koalisi Indonesia Bersatu muncul dari koalisi Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).  "Menurut saya, setiap partai politik silakan saja melakukan manuver. Sah-sah saja. Bebas," kata Raja Juli dalam keterangannya, Minggu (15/5).  PSI, kata Raja Juli, berharap tidak ada koalisi lain yang dibentuk partai pendukung selain Koalisi Indonesia Maju (KIM). Semestinya, partai koalisi Jokowi-Ma'ruf fokus mengedepankan kinerjanya dalam menyelesaikan masa pemerintahan.  "Pada saat ini idealnya, partai-partai KIM setia dulu saja mendukung Pak Jokowi dengan sepenuh hati. Kasihan Pak Jokowi mengurus rakyat, jangan ditinggal. Pandemi belum selesai, recovery ekonomi baru saja berlangsung, soal minyak goreng belum tuntas," tegas Raja Juli.  Dia menegaskan, pada saatnya nanti ada waktu untuk menggalang kekuasaan 2024. Saat ini, fokus utama membantu kinerja Pemerintah Jokowi-Ma'ruf dalam menjalankan tugas pokoknya.  "Banyak sederet masalah lain. Fokus saja dulu dukung Pak Jokowi, ada waktunya menggalang koalisi untuk kekuasaan 2024," pungkas Raja Juli.  Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto melakukan silaturahmi dan pertemuan dengan Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum PPP Suharso Monoarfa di Rumah Heritage Sam Ratulangi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/5) kemarin. Pertemuan tersebut menyepakati bahwa ketiga partai ini berkoalisi dan kerja sama di Pemilu 2024 dengan nama koalisi 'Bertiga-Bersatu'.  "Jadi pertemuan ini tentu diharapkan dengan matahari ini PAN bisa berjalan, dan pohon beringin semakin tumbuh. Dan juga pertemuan kerja sama ini adalah yang diridhoi oleh Allah SWT," ujar Airlangga di Rumah Heritage Sam Ratulangi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/5) malam.

Kritik Manuver Koalisi Indonesia Bersatu, PSI: Kasihan Pak Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/WhatsApp-Image-2021-10-25-at-12.11.14.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara memuji program percepatan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan pemerintah. Program ini merupakan unggulan dari 2 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.  Strategi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melibatkan berbagai pihak ihwal vaksinasi terbukti dianggap efektif menurunkan kasus Covid-19. Koordinator Pusat BEM Nusantara, Dimas Prayoga mengaku mengapresiasi program vaksinasi Covid-19 pemerintah.  Sebab, program tersebuf terbukti mampu menurunkan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia. "Strategi percepatan vaksinasi pemerintah yang berkolaborasi dengan banyak pihak berjalan baik dan mampu menjangkau luas target vaksinasi," ujar Dimas dalam keterangannya, seperti dikutip Senin (25/10).  Dimas mengatakan kolaborasi tersebut membuat Indonesia berada di peringkat kelima dunia, berdasarkan jumlah penduduk yang telah divaksin. Lalu, Indonesia juga berada di peringkat keenam berdasarkan jumlah dosis yang digunakan.  "Hal ini tidak lepas berkat kolaborasi banyak pihak, baik TNI, Polri, BIN, pemerintah daerah, pihak swasta, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan elemen masyarakat lainnya," ucap Dimas.  Selain itu, Dimas juga mengapresiasi kinerja Jokowi dalam di bidang pendidikan. Menurut dia, salah satu program pemerintah yaitu  Kartu Indonesia Pintar (KIP) berhasil mewujudkan impian masyarakat mengenyam pendidikan yang layak meski di masa pandemi sekalipun.  "Masyarakat yang umumnya menengah ke bawah bisa merasakan pendidikan dengan adanya program KIP ini," kata dia.  Di sisi ekonomi, Dimas menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ll-2021 mengalami peningkatan dibanding tahun 2020. Peningkatan itu sebanyak 7,07 persen pada tahun 2021.  “Pemulihan ekonomi di masa transisi pandemi Covid-19 era pemerintahan Jokowi berjalan baik. Adanya program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) telah membawa angin segar untuk membangkitkan sektor ekonomi Indonesia di jalur yang tepat,” tuturnya.

Kata BEM Nusantara Soal 2 Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Faldo-Maldini-Instagram.jpg" alt="Faldo Maldini - Instagram" width="100%">
<figcaption>Faldo Maldini - Instagram</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini mengatakan semua pihak tentunya punya penilaian-penilaian atas dua tahun kerja yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.  Hal ini Faldo katakan menanggapi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat yang mengkritisi capaian kerja dua tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.  "Semua pihak tentu punya penilaian. Situasi pandemi membuat kita menghadapi pilihan yang sulit, namun perlahan-lahan semua hambatan dapat kita hadapi," ujar Faldo kepada wartawan, Jumat (22/10).  Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang mengawasi jalannya pemerintahan ini. Pemerintah akan terus bekerja dengan baik bagi masyarakat Indonesia.  "Terima kasih kepada setiap pihak yang terus ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Yang jelas, kami akan bekerja sekuat tenaga di setiap waktu yang ada," katanya.  Faldo mengakui bahwa ekspektasi masyarakat besar terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin ini. Dia mengajak masyarakat untuk opitimis bahwa pemerintah bisa memperbaiki keadaan di masa sulit pandemi Covid-19 ini.  "Kami tahu betul ekspektasi terhadap pemerintah Presiden Jokowi sangat besar. Kami apresiasi setiap warga negara yang terus menjaga harapan untuk bangkit," ungkapnya.

Respons Istana soal Kritik PKS dan Demokrat 2 Tahun Jokowi-Ma'ruf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Agus-Harimurti-Yudhoyono-Dery-Ridwansah-11-2.jpg" alt="Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat melakukan konfrensi pers di DPP Demokrat Jakarta, Rabu (31/3/2021). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara resmi menolak Partai Demokrat hasil KLB dengan Ketua Umum Moeldoko. P" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat melakukan konfrensi pers di DPP Demokrat Jakarta, Rabu (31/3/2021). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara resmi menolak Partai Demokrat hasil KLB dengan Ketua Umum Moeldoko. P</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan partainya menyoroti tentang dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.  Kata dia, persepsi terhadap kualitas demokrasi yang menurun. Ini disuarakan banyak elemen civil society, dimana kebebasan menyatakan pendapat atau kritik yang disampaikan kepada pemerintah seringkali direspons dengan jerat hukum. Bahkan hanya sekedar mural sekalipun dikejar seolah sebagai bentuk kejahatan luar biasa.  "Semakin diperburuk lagi wajah demokrasi kita oleh sepak terjang para pendengung yang mempersekusi para pelaku kritik dan membiaskan serta mendistorsi informasi. The Economist Intelligence Unit (EIU) mencatat indeks demokrasi Indonesia pada posisi terendah dalam kurun waktu 14 tahun terakhir dengan skor 6,3 lebih rendah dibanding Timor Leste, Filipina dan Malaysia," ujar Kamhar kepada wartawan, Kamis (21/10).  Kamhar melanjutkan, persepsi pemberantasan korupsi juga sama. Revisi UU KPK yang bergulir cepat. Bahkan suara publik sama sekali tak diindahkan dan janji presiden menerbitkan Perppu hanya isapan jempol belaka.  Selain itu, adanya upaya sistematis pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin tampak nyata pada pelaksanaan tes tes wawasan kebangsaan (TWK) kepada para pegawainya yang menuai sorotan publik dan penuh kontroversi.  "Lagi-lagi pemerintah terkesan melakukan pembiaran. Janji politik saat kampanye akan memperkuat KPK bertolak belakang dengan kenyataan yang didapati. Indeks Persepsi Korupsi yang dilansir Transparency International menjelaskan nasib pemberantasan korupsi yang tidak menentu dan mengalami kemunduran. Ini menunjukan politik hukum pemerintah semakin menjauh dari agenda penguatan pemberantasan korupsi," katanya.  Kamhar menambahkan, menyoroti tentang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru. Agenda ini ibarat tersebnyunya yang tiba-tiba disajikan ke publik pasca Pilpres dan kemudian mengerucut ke Kalimantan Timur pasca pertemuan dan kesepakatan koalisi Jokowi-Prabowo.  Kata dia, publik dibuat terkejut karena sebelum Pilpres sama sekali tak ada wacana ini. Bisa dikatakan kecolongan karena tak bisa menggunakan hak politiknya secara langsung untuk mengevaluasi atau menilai ini saat Pemilu. Terpaan pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian terpukul dan daya beli masyarakat terpuruk, ternyata tak menyurutkan agenda pemindahan IKN.  "Saat rakyat lagi susah, pemerintah malah memprioritaskan penggunaan anggaran untuk IKN baru yang sifatnya tak mendesak dan masih butuh kajian lebih dalam lagi seberapa pentingnya ini dilaksanakan. Pemaksaan di waktu yang tak tepat hanya menimbulkan kecurigaan ini sebagai titipan oligarki," katanya.  "Apalagi dari sisi pembiayaan, yang hanya mengandalkan utang. Pemerintahan Jokowi tercatat sebagai pengutang terbesar sepanjang republik berdiri. Ada dua rekor sekaligus yang dipecahkan. Rekor dalam besaran jumlah utang dan rekor kecepatan waktu berutang dalam jumlah besar. Jadi agenda pemindahan IKN ini mesti dikaji ulang, dari sisi waktu ini tak tepat," tambahnnya.  Selanjutnya Kamhar menyoroti tentang pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan menggunakan dana APBN. Ini bentuk pengingkaran nyata atas pernyataan terdahulu Presiden Jokowi sendiri yang kala itu menyebut bisnis to bisnis tanpa ada pembiayaan APBN.  Karena itu, Kamhar mengeluhkan lagi-lagi ini yang disampaikan Presiden Jokowi berbanding terbalik dengan kenyataanya. Ini berpotensi besar hanya akan mengulangi ketidakcermatan dan ketidaktepatan penggunaan anggaran dalam jumlah besar untuk infrastruktur.  "Ketidaktepatan penggunaan anggaran seperti Bandara Kertajati yang menelan anggaran triliunan rupiah tapi tak berbanding lurus dengan manfaatnya terhadap perekenomian. Bisa dibilang hampir unfaedah," pungkasnya.

2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Demokrat Soroti Pelemahan KPK Lewat TWK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/jokowi-ite.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hasil survei lembaga Timur Barat Riset Center (TBRC) menunjukkan Partai Golkar dinilai responden sebagai partai politik yang paling mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Berdasarkan survei yang digelar pada 26 Januari-10 Februari 2021 ini, sebesar 92,8 persen dari 1.985 responden memilih Golkar sebagai partai di legislatif yang paling mendukung program Jokowi.  Koordinator survei TBRC Johanes Romeo mengatakan, dalam surveinya, responden dari 34 provinsi di Indonesia dengan minimal berusia 17 ditanya soal parpol di DPR yang paling mendukung Jokowi-Ma'ruf. Responden dipersilakan menyebutkan lebih dari satu parpol.  "Jawaban 1.985 responden, parpol Golkar merupakan parpol yang paling mendukung program-program pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin di legislatif dengan 92,8 persen, disusul PDIP dengan tingkat dukungan 89,2 persen," ujar Romeo dalam paparan surveinya, Selasa (23/2).  Setelah Golkar dan PDIP, urutan ketiga parpol paling mendukung Jokowi adalah Nasdem dengan 79,20 persen, PKB 78,8 persen, PPP sebanyak 60,2 persen. Selanjutnya, Gerindra 50,20 persen, PAN 30,2 persen, Demokrat 18,50 persen, dan PKS 15,2 persen.  Survei juga mendapati partai berlambang pohon beringin itu dianggap responden paling bekerja keras dan konsisten membantu pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Terutama untuk memulihkan perekonomian akibat pandemi Covid-19.  Romeo menambahkan, kader Golkar dianggap oleh responden paling aktif dalam penanganan Covid-19 dan membantu masyarakat dengan program-program partai. Hal ini membuat tren suara partai yang saat ini dipimpin Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto itu naik dibandingkan hasil Pemilu 2019 lalu. Pada Pemilu 2019 lalu, Golkar berhasil meraih 17.229.789 suara atau 12.31 persen.  "Golkar memiliki tingkat keterpilihan sebesar 14,2 persen, trennya naik dibandingkan hasil Pemilu 2019," katanya.  Dari sisi keterpilihan ini, keterpilihan PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2019 justru menurun. Pada pemilu lalu, PDIP berhasil meraup 27.503.961 suara atau 19,33 persen. Namun, dalam survei TRBC kali ini, PDIP hanya memiliki tingkat keterpilihan 14,4 persen.  "Ini akibat kadernya yang tertangkap KPK," ungkapnya.  Keterpilihan merosot juga dialami Partai Gerindra yang hanya meraih 7,9 persen suara dan berada di urutan keempat di bawah Demokrat. Romeo menilai merosotnya suara keterpilihan Gerindra akibat kaderya Edhy Prabowo di eksekutif tertangkap KPK dan tidak adanya permintaan maaf langsung dari Prabowo (Ketua Umum Partai Gerindra) ketika kadernya tertangkap.  "Jadi merosotnya suara keterpilihan Gerindra akibat kadernya tertangkap KPK," tuturnya.  Survei TBRC dilakukan pada 26 Januari-10 Februari 2021 dengan melibatkan 1.985 responden dari 34 provinsi di Indonesia. Survei ini menggunakan metode teknik pusposive sampling. Margin of error sebesar +/- 2,2 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.  https://www.youtube.com/watch?v=eCybmPrxDAw

Survei: Golkar Paling Mendukung Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Reuni-212-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Peserta membawa poster anti korupsi saat aksi reuni 212 bertajuk" width="100%">
<figcaption>Peserta membawa poster anti korupsi saat aksi reuni 212 bertajuk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Presiden Joko Widodo- Wakil Presiden Ma'ruf Amin kembali dikritik terkait komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Menurut Transparency International Indonesia (TII), komitmen pemberantasan korupsi yang disampaikan pemerintah baru sebatas di atas kertas.  "Komitmen pemberantasan korupsi pemerintahan 2 periode ini patut dicatat ya masih komitmen di atas kertas karena faktanya data IPK (Indeks Persepsi Korupsi) tidak berubah banyak bahkan naiknya rata-rata tidak sampai 0,9 poin dan rata-rata di angka 37," kata Manajer Riset TII Wawan Heru Suyatmiko dalam diskusi publik "Memaknai Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2020" di Jakarta, Rabu (10/2) dikutip dari ANTARA.  Pada 28 Januari 2021 lalu TII merilis IPK Indonesia pada 2020 mengalami penurunan yaitu melorot 3 poin dari skor 40 pada 2019 menjadi 37 pada 2020. Peringkat Indonesia juga ikut menurun yaitu dari peringkat 85 pada 2019 menjadi 102 dari 180 negara yang ikut disurvei.  Skor IPK dari 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih. IPK 2020 tersebut bersumber pada 9 survei global dan penilaian ahli serta para pelaku usaha terkemuka untuk mengukur korupsi di sektor publik di 180 negara dan teritori yang dilakukan pada periode Oktober 2019 - Oktober 2020.  "Yang perlu dicatat memang kemudahan berusaha dalam rezim pemerintahan Presiden Jokowi pada 6 tahun terakhir perlu diapresiasi, tetapi meninggalkan sektor penegakan hukum juga tidak bagus untuk upaya pemberantasan korupsi karena perbaikan iklim usaha harus diimbangi dengan situasi politik hukum yang kondusif," tutur Wawan.  Dalam 25 tahun pencatatan IPK Indonesia diketahui bahwa pada 2008, skor IPK Indonesia adalah 26, selanjutnya 28 (2009), 30 (2010), 30 (2011), 32 (2012), 32 (2013), 34 (2014), 36 (2015), 37 (2016), 37 (2017), 38 (2018) dan 40 (2019).  "Skor IPK pada 2016 dan 2017 sama di angka 37 dan juga masih tahun yang sama pemerintahan Presiden Jokowi, dan selanjutnya naik 1 poin pada 2018 dan 2 poin pada 2019 yang dapat dilihat pada tahun-tahun tersebut upaya berbagai pihak dalam pemberantasan korupsi masih giat, UU KPK masih baik, proses pemilihan komisioner KPK belum dipengaruhi kepentingan besar," ungkap Wawan.  Namun pada 2019, UU KPK berubah dan ditambah masa-masa pemilihan komisioner KPK tampak dalam uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR hanya kandidat komisioner yang menyetujui revisi UU KPK yang terpilih.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/28/01/2021/ipk-indonesia-merosot-icw-kebijakan-pemberantasan-korupsi-tak-jelas/">IPK Indonesia Merosot, ICW: Kebijakan Pemberantasan Korupsi Tak Jelas</a>  "Artinya melihat 5-6 tahun belakangan kenaikan IPK tidak signifikan yaitu sejak 2015 berada di skor 36, lalu 2016 adalah 37, pada 2017 masih 37, pada 2018 adalah 38 dan pada 2019 naik ke 40 namun pada 2020 turun 37," ucap Wawan.  Untuk meningkatkan skor IPK, menurut Wawan perlu ada perubahan signifikan yang cepat dan terukur.  "Dua hal yang menjadi catatan perubahan signifikan ini, misalnya, bagaimana pelaku usaha sebagai responden survei masih melihat korupsi di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif kepolisian dan militer jadi perbaikan dengan reformasi birokrasi, penegakan hukum perbaikan demokrasi dan perbaikan parpol berpengaruh ke IPK," ujar Wawan.  Cara selanjutnya adalah dengan memastikan peran serta warga negara dalam setiap pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pemberantasan kroupsi.  "Berbagai upaya revisi undang-undang yang meninggalkan peran serta masyarakat juga memperburuk IPK, seperti terjadi dalam revisi UU KPK, UU Mahkamah Konstitusi, UU Minerba dan lainnya," ungkap Wawan.  Tidak ketinggalan faktor pandemik COVID-19 dimana terjadi pelonggaran aturan tapi malah dapat menjadi bumerang, misalnya, dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dalam suap pengadaan bantuan sosial pada akhir 2020.  "Korupsi bansos oleh Mensos jadi pukulan telak yang menunjukkan bahwa pelonggaran aturan dan menjauhkan partisipasi publik malah menciptakan korupsi. Pemerintah harus memastikan adanya akses warga secara partisipatif dalam upaya pemberantasan korupsi sepanjang pandemik, semua program pemulihan ekonomi harus dijamin bebas korupsi," tutur Wawan menambahkan.  Di ASEAN, Singapura menjadi negara yang dinilai paling tidak korup (skor 85), diikuti Brunei Darussalam (60), Malaysia (51), Timor Leste (40). Namun Indonesia masih di atas Vietnam dan Thailand (skor 36), Filipina (34), Laos (29), Myanmar (28), Kamboja (21).  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ENNPTlvM9TQ

TII: Komitmen Pemberantasan Korupsi Pemerintah Masih di Atas Kertas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/edhy-prabowo.jpg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/3). (zaking)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/3). (zaking)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (25/11) dini hari. Edhy dan istrinya yang juga anggota Komisi V DPR RI, Iis Edhy Prabowo, beserta pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ditangkap tim satuan tugas KPK di Bandara Soekarno-Hatta pukul 01.23 WIB. Edhy dan sejumlah pihak yang diamankan diduga terlibat korupsi penetapan izin ekspor benih lobster atau benur. KPK turut mengamankan barang bukti berupa debit ATM dalam operasi senyap tersebut. "Tadi, malam Menteri KKP diamankan KPK di Bandara Soekarno-Hatta saat kembali dari Honolulu, yang bersangkutan diduga terlibat korupsi dalam penetapan izin export baby lobster," kata Ketua KPK Firli Bahuri kepada wartawan, Rabu (25/11). Edhy Prabowo merupakan menteri pertama pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo periode II yang ditangkap dalam operasi senyap KPK. Untuk diketahui, karier Edhy Prabowo dimulai pada 1991, ketika berhasil diterima menjadi anggota Akabri di Magelang, Jawa Tengah. Namun kariernya di militer hanya bertahan dua tahun. Edhy dikeluarkan karena terkena sanksi dari kesatuan. Edhy lantas merantau ke Jakarta dan diperkenalkan dengan Prabowo Subianto yang kala itu masih berpangkat Letkol dan menjabat Dangrup III TNI AD. Kemudian, Edhy dibiayai Prabowo mengenyam pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Moestopo. Saat Prabowo mendirikan Partai Gerindra, Edhy lantas mendaftarkan diri untuk menjadi calon legislatif dan bertarung di dapil kampung halamannya, yakni Dapil Sumatra Selatan II. Edhy Prabowo terpilih menjadi anggota DPR RI pada periode 2009-2014. Dia bertugas di Komisi VI DPR RI yang membidangi perdagangan, perindustrian, koperasi, dan BUMN. Pada periode 2014-2019, Edhy pun kembali terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019 dari Fraksi Gerindra. Kariernya lantas mulus hingga menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Indonesia Maju pada Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Jejak Karier Edhy, Menteri Pertama di Periode II Jokowi yang Kena OTT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/buka_sumbat_1.jpg" alt="Joko Widodo-Ma" width="100%">
<figcaption>Joko Widodo-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah menginjak satu tahun. Selama satu tahun, keduanya memprioritaskan pembangunan untuk SDM unggul.  Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji pun memberikan tanggapannya terkait kinerja 1 tahun Jokowi-Ma'ruf di dunia pendidikan. Program pembangunan SDM unggul dinilainya sebagai program yang sangat tepat, karena harus diakui bahwa saat ini bangsa Indonesia belum menjadi bangsa yang unggul dibandingkan dengan yang lain. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk membuktikan hal tersebut adalah dari skor PISA (Programme for International Student Assessment).  PISA adalah studi internasional tentang prestasi literasi membaca, matematika, dan sains siswa sekolah berusia 15 tahun yang menjadi patokan dunia pendidikan internasional.  Sejak PISA pertama kali diluncurkan di tahun 2000, Indonesia belum pernah sekalipun menunjukkan keunggulannya. Pada PISA tahun 2018 yang lalu, untuk literasi, Indonesia mendapatkan skor 371 sedangkan rerata negara-negara OECD (Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi) mendapatkan skor 487.  Indonesia mendapatkan skor 379 untuk numerasi dibandingkan rerata negara-negara OECD di 489. Dan untuk sains Indonesia mendapatkan skor 396 sedangkan rerata negara-negara OECD di 489.  "Kondisi saat ini SDM Indonesia jauh dari kata unggul karena berada jauh dibawah rata-rata negara lain," kata dia, Rabu (21/10).  Padahal literasi dan numerasi inilah yang membuat lemahnya kemampuan siswa Indonesia untuk belajar. Jika tidak mampu membaca, dalam kajian Bank Dunia dibahasakan functionally illiterate alias bisa membaca tetapi tidak paham makna dari apa yang dibaca, maka SDM Indonesia tidak mampu untuk belajar apapun. Tidak mampu belajar artinya bukanlah SDM yang unggul.  Data dari PISA tersebut dapat dijadikan titik awal program pembangunan SDM Indonesia alias titik jemput kalau menggunakan aplikasi Gojek. Sayangnya hal tersebut tidak pernah sekalipun disebutkan dalam penyusunan program-program pendidikan Indonesia.  Centre for Education Economics, sebuah organisasi riset pendidikan dari Inggris, dalam Annual Research Digest 2017-2018, memuat kajian tentang sistem pendidikan Indonesia yang berjudul, '15 years of education in Indonesia: rising enrolment and flat learning profiles (Beatty, Berkhout, Bima, Coen, Pradhan, Suryadarma)'.  Dijelaskan dalam kajian tersebut, selama 15 tahun tidak ada perkembangan dalam mutu pendidikan Indonesia yang disebabkan karena sikap komplasen (puas) bangsa Indonesia terhadap dunia pendidikan. Semua orang menganggap semuanya baik-baik saja, padahal kalau jika kita melihat hasil PISA, kondisi Indonesia berada pada posisi yang sangat memprihatinkan.  Program-program pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan dalam kajian tersebut dikatakan juga cenderung tidak berubah, alias itu-itu saja tetapi anggarannya ditambah terus. Istilah yang dipakai dalam kajian tersebut adalah BAUWMM (Business as Usual with More Money) alias kegiatan yang sama dengan anggaran yang lebih banyak.  "Bagaimana dengan program pendidikan di setahun belakangan ini? Kita mendengar adanya program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, Program Organisasi Penggerak (POP), penghapusan Ujian Nasional (UN), dan penyederhanaan kurikulum, yang dicanangkan oleh Kemendikbud. Apakah itu semua adalah inovasi-inovasi baru?," imbuhnya.  Kemudian, dia juga mempertanyakan apa perbedaannya program Mendikbud sekarang dengan sekolah inti, rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI), dan sekolah rujukan yang merupakan program Mendikbud pada periode-periode sebelumnya. Begitu juga dengan program guru inti, guru pembelajar, dan pengembangan keprofesian bekelanjutan (PKB) untuk guru, kemudian juga dengan EBTANAS dan Ujian Nasional yang sekarang berganti menjadi Asesmen Nasional. Kata dia, itu semua hampir sama.  "Kurikulum yang selalu berganti bersamaan dengan pergantian Mendikbud sepertik kurikulum berbasis kompetensi (KBK), kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), Kurikulum 2013, revisi Kurikulum 2013, dan penyederhanaan kurikulum," tutur dia.  Dia juga menyinggung Program Merdeka Belajar sendiri belakangan diketahui merupakan merk dagang sebuah perusahaan asing yang kebetulan menjadi penasihat Mendikbud, di mana mereka juga menjalankan konsep yang sama dengan POP di tahun 2019 lalu dengan nama KOP (Komunitas Organisasi Pendidikan) yang sebenarnya programnya tidak jauh berbeda dengan MGMP Reborn milik Kemendikbud di periode sebelumnya.  "Sekilas terlihat bahwa tidak ada inovasi baru pada program Kemendikbud, semuanya sebatas ganti nama saja, dan tentunya memakan anggaran lebih banyak. Contoh untuk Ujian Nasional tahun 2020 ini anggarannya Rp 200 miliar sedangkan untuk Asesmen Nasional tahun depan anggaran melonjak menjadi Rp 1,4 triliun," tambahnya.  Padahal, banyak pihak yang berharap banyak kepada Mendikbud Nadiem Makarim, seorang milenial dengan latar belakang pendiri perusahaan start-up digital sukses. Harapannya, demi membuat banyak perubahan dalam dunia pendidikan Indonesia sebagai tulang punggung program pembangunan SDM unggul.  Jika Jokowi-Ma'ruf mengharapkan perubahan dari kualitas SDM menjadi unggul, maka program-program pendidikan harus berubah secara substansi bukan sekedar ganti nama saja. Untuk itu diperlukan evaluasi yang menyeluruh, obyektif, dan transparan terhadap program-program pendidikan yang sedang berjalan maupun yang telah berhenti. "Evaluasi ini bukan bertujuan mencari siapa yang salah melainkan untuk mencari solusi masalah," ucapnya.  Setelah evaluasi, dibutuhkan penyusunan blue print dan peta jalan pendidikan Indonesia yang jelas titik awalnya dan tujuan akhir, waktu yang dibutuhkan, serta biaya yang diperlukan agar tujuan tersebut tercapai. Dalam kondisi pandemi seperti saat ini, sepertinya momentum waktu yang tepat untuk memanggil putra-putra terbaik bangsa, para tokoh dan pakar pendidikan untuk bersama-sama mencurahkan pikiran dalam menyusun cetak biru pendidikan Indonesia.  "Jangan sampai hal yang sangat penting demi masa depan bangsa ini, disusun oleh kelompok elitis secara tertutup yang pastinya akan menimbulkan kecurigaan dari masyarakat. Setahun telah berlalu, masih banyak hal yang perlu dibenahi tetapi tidak ada kata terlambat. Bersama kita bisa membangun SDM Unggul-Indonesia Maju," pungkasnya.

Satu Tahun Kinerja Jokowi-Ma'ruf, Ini PR di Dunia Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/KONFERENSI-PERS-JOKOWI-MARUF-AMIN-DERY-RIDWANSAH-4.jpg" alt="Presiden-wakil presiden terpilih Jokowi dan Ma" width="100%">
<figcaption>Presiden-wakil presiden terpilih Jokowi dan Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada 20 Oktober 2020 pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin berusia satu tahun. Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati menyampaikan pandangannya terkait dengan kinerja pemerintah di bidang ekonomi selama satu tahun ini.  “Secara umum, kami menilai bahwa kinerja Pemerintah dalam bidang ekonomi masih kurang memuaskan. Sehingga berdampak pada tidak optimalnya pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 Ayat 1,” papar Anis dalam keterangannya, Selasa (20/10).  Ketidakberhasilan pemerintah mencapai target-target ekonominya ini, menjadi catatan tidak baik terhadap kinerja pemerintah selama satu tahun ini. “Ketidakberhasilan yang demikian menjadi indikator tidak tercapainya janji-janji politik pemerintah selama masa kampanye,” katanya.  Pada bagian lain, kegagalan tersebut menunjukkan pemerintah tidak mampu memenuhi ekspektasi rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan. “Bahkan, Indonesia semakin dekat dengan jebakan negara berpendapatan menengah,” tambahnya.  Anis menyampaikan bahwa Fraksi PKS mencatat ketidakberhasilan mencapai target pertumbuhan ekonomi diantaranya karena struktur ekonomi nasional terus bergantung pada sektor konsumsi. Porsi konsumsi rumah tangga terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2019 mencapai 56,62 persen, meningkat dari 55,76 persen pada 2018. “Hal ini menunjukkan ekonomi nasional semakin rapuh karena bergantung pada daya beli,” katanya.  Anis memberikan saran untuk peningkatan kinerja pemerintah ke depan di bidang ekonomi. Pertama, Anis menekankan, pemerintah harus meningkatkan efektivitas program-program penciptaan lapangan kerja.  Sepanjang Agustus 2019, jumlah pengangguran di Indonesia naik menjadi 7,05 juta orang. Angka ini semakin bertambah dengan adanya kasus-kasus PHK dan pekerja di rumahkan, atau matinya sektor usaha kecil akibat pandemi Covid-19.  Kedua, menurut Anis, pemerintah harus berusaha menurunkan angka kemiskinan yang meningkat pada situasi pandemi Covid-19. Pemerintah harus memperkuat Jaring pengaman sosial, stimulus, dan kebijakan ekonomi yang fokus menurunkan tingkat kemiskinan.  Pemerintah harus bekerja keras agar tidak terjadi lonjakan jumlah penduduk miskin. Pengurangan kemiskinan secara umum mengalami perlambatan di mana pada periode 2009-2014 setiap tahunnya kemiskinan rata-rata berkurang 0,58 persen, sedangkan pada era Pemerintahan Jokowi hanya berkurang 0,26 persen per tahun. “Kami menilai penurunan angka kemiskinan bergerak lebih lamban,” kata Anis.  Dengan guncangan pandemi Covid-19, kinerja pengurangan kemiskinan pemerintah akan semakin berat. Di satu sisi harus memperbaiki angka ketertinggalan kemiskinan rata-rata per tahun, disisi lain mengatasi melonjaknya angka kemiskinan akibat Pandemi Covid-19.  Ketiga, Anis menyarankan agar pemerintahan lebih proaktif dan progresif dalam menyelesaikan permasalahan ketimpangan. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang lebih spesifik untuk mengatasi ketimpangan.

Catatan PKS Soal Kegagalan 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jokowi maruf amin

Berita Terkini