<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/26/IMG_20240126_205019-1501179084.jpg" alt="Nikita Mirzani mendapat cibiran dari netizen disebut sebagai manusia plastik karena dianggap kerap melakukan operasi kecantikan. (Instagram @nikitamirzanimawardi_172)" width="100%">
<figcaption>Nikita Mirzani mendapat cibiran dari netizen disebut sebagai manusia plastik karena dianggap kerap melakukan operasi kecantikan. (Instagram @nikitamirzanimawardi_172)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Nikita Mirzani senang laporan dirinya atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang senilai Rp 1,3 miliar yang dibuat pada 18 Oktober 2023 di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Bali akhirnya diproses secara hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terbukti, polisi telah menaikkan kasus tersebut dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan serta ditetapkan 2 orang sebagai tersangka. Nikita Mirzani pun memberikan apresiasi karena penyidik telah bekerja dengan cepat dalam menangani laporannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya Nikita Mirzani mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Ditreskrimum Polda Bali karena sudah menangani kasus saya dengan begitu cepat," ujar Nikita Mirzani dalam unggahannya di Instagram.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014719056/petani-rumput-laut-ntt-korban-tumpahan-minyak-montara-ngadu-ke-menko-marves-luhut-binsar-pandjaitan">Petani Rumput Laut NTT Korban Tumpahan Minyak Montara Ngadu ke Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Awal mula kasus dugaan penipuan ini terjadi setelah Nikita Mirzani dihubungi oleh seseorang berinisial J pada Agustus&nbsp; 2023 menawarkan tanah yang terletak di daerah Canggu. Tanah tersebut sudah memiliki sertifikat SHM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nikita Mirzani pun tertarik sehingga sepakat untuk membeli tanah tersebut dengan harga Rp 375 juta per are. Nikita mau membeli tanah di sana seluas 15 are. Niki, sapaan akrabnya, lantas melakukan pembayaran awal sebesar Rp 1,32 miliar.&nbsp; Sisa pembayarannya sekitar Rp 2,805 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di luar dugaan setelah uang Rp 1,32 miliar dibayarkan, tiba-tiba harga tanah tersebut dinaikkan secara pihak hingga 3 kali lipat pada saat Nikita Mirzani akan melunasinya. Niki pun keberatan dan kemudian meminta uang yang telah dibayarkan untuk dikembalikan saja alias transaksi batal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014719057/5-tanda-seseorang-memiliki-kematangan-emosi-rendah-menurut-psikologi-salah-satunya-gaslighting-emosional">5 Tanda Seseorang Memiliki Kematangan Emosi Rendah Menurut Psikologi, Salah Satunya Gaslighting Emosional</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun sayangnya uang tersebut ditolak untuk dikembalikan. Akhirnya, Nikita Mirzani membuat laporan polisi ke Polda Bali atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Dilaporkan dengan Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kasus yang saya alami adalah penggelapan dan penipuan. Akhirnya, Anita dan suaminya Satya sudah ditetapkan menjadi tersangka. Bravo kepolisian Indonesia. Terima kasih Polda Bali," ucap Nikita Mirzani.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

Nikita Mirzani senang laporan dirinya atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang senilai Rp 1,3 M. Pelaku sudah ditetapkan tersangka.

Nikita Mirzani Senang Penipu Dirinya Rp 1,3 Miliar Berkedok Jual-beli Tanah Ditetapkan Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/tertipu-tanah.png" alt="MENYESAL: Nanang Agus Setiawan dan Sri Purwati membeberkan kronologi sehingga tertipu pembelian tanah kavling murah di PN Surabaya Selasa (17/1). (Allex Qomarulla/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MENYESAL: Nanang Agus Setiawan dan Sri Purwati membeberkan kronologi sehingga tertipu pembelian tanah kavling murah di PN Surabaya Selasa (17/1). (Allex Qomarulla/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rachmad Masyhuri menjual tanah kavling di Desa Junwangi, Krian, Sidoarjo. Direktur CV Karya Artha Lestari (KAL) itu membuka pameran di mal untuk menarik minat pembeli. Namun, setelah pembeli membayar lunas, tanah kavling tidak diserahkannya.  Ternyata sertifikat hak milik (SHM) tanah itu masih atas nama orang lain. Tanah tersebut juga masih berupa hamparan sawah.  Sri Purwati menjadi satu di antara tujuh pembeli yang memidanakan Rachmad. Dia tertarik membeli tanah kavling itu setelah melihat pameran di salah satu mal.  ’’Saya rencana ingin nabung aset untuk persiapan anak saya kuliah. Harganya murah. Saya ambil yang besar cuma Rp 133 juta,’’ ujar Sri saat bersaksi di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (17/1). Sri membeli tanah kavling seluas 8 x 12 meter persegi.  Setelah menyetor uang muka senilai Rp 10 juta, Sri membayar secara mengangsur. Sebagian ditransfer ke rekening Rachmad dan sebagian lagi dibayar tunai di kantor CV KAL di Jalan Bintoro, Surabaya. ’’Saat datang ke kantor, saya sempat ragu karena di kantor jualan alat-alat teknik seperti genset. Tapi, saya tetap meneruskan transaksi,’’ ungkapnya.  Namun, setelah dua tahun berlalu, tidak ada tanda-tanda tanah itu akan diserahterimakan. Saat datang ke lokasi lagi, ternyata masih berupa hamparan sawah. Sri menuntut pertanggungjawaban. Sri bersama customer lain melaporkan Rachmad ke Polda Jatim.  Korban lainnya, Nanang Agus Setiawan, juga punya pengalaman yang sama dengan Sri. Dia sudah membayar angsuran Rp 106 juta dari harga Rp 305 juta selama dua tahun. Namun, tanah yang dipesannya juga tidak pernah diserahkan. ’’Tidak ada perubahan sama sekali, masih hamparan sawah,’’ kata Nanang yang juga bersaksi.  Jaksa Ni Putu Parwati mendakwa Rachmad telah menipu tujuh customer dengan total kerugian Rp 825,5 juta. Pengacara Rachmad, Barsono, menyatakan, CV KAL sebenarnya sudah membeli tanah itu dari petani untuk dijual lagi secara kavling kepada customer. Namun, belum sempat balik nama SHM karena luasnya belum memenuhi syarat untuk menjual secara kavling. ’’Prosesnya rumit, akhirnya keburu keluar peraturan bupati yang melarang CV menjual tanah kavling di Sidoarjo,’’ kata Barsono. (gas/c17/eko)

Tujuh Customer Tertipu Tawaran Tanah Murah CV Karya Artha Lestari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/penipuan-tanah.jpg" alt="MILIK ORANG LAIN: Denah tanah kavling yang dijual oleh Eddy Sumarsono disita sebagai barang bukti. (Allex qomarullah/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MILIK ORANG LAIN: Denah tanah kavling yang dijual oleh Eddy Sumarsono disita sebagai barang bukti. (Allex qomarullah/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Henrikus Tri Yudo Dewanto menawarkan rumah di Facebook. Pria yang mengaku sebagai direktur PT Mega Buana Angkasa Puri itu memasang brosur di beranda media sosial tersebut hingga menarik minat pembeli. Namun, setelah pembeli membayar sebagian uang, rumah yang ditawarkan ternyata tidak pernah ada.  Winata adalah salah seorang pembeli yang tertipu. Dia awalnya tertarik untuk membeli satu unit rumah di Perum Green View, Menganti, Gresik, yang dipromosikan terdakwa Henrikus. Setelah berkomunikasi melalui WhatsApp dengan Henrikus, Winata sepakat untuk membeli satu unit rumah tipe 45 seluas 84 meter persegi. Harganya Rp 120 juta saat Winata bertransaksi pada Desember 2013.  Sebelum itu, Winata juga diajak Henrikus ke kantor notaris untuk menandatangani akta jual beli. Beberapa alasan yang membuat Winata tertarik membeli adalah harganya murah dan akan langsung dibuatkan sertifikat hak milik atas namanya. Terlebih, Henrikus saat menawarkan rumah tersebut cukup meyakinkan.  ’’Saya bayar cash lunak Rp 99 juta. Kekurangannya sesuai kesepakatan akan dilunasi setelah rumah siap ditempati,’’ ujar Winata saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya Selasa (10/5).  Rumah itu dijanjikan siap ditempati maksimal lima bulan setelah pembayaran. Namun, janji tersebut meleset. Rumah belum dibangun hingga batas waktu. ’’Saya dialihkan ke Perum Graha Tara Regency, disuruh menambah Rp 2 juta,’’ ucapnya.  Henrikus juga menjanjikan rumah di lokasi baru itu selesai lima bulan lagi. Janji tersebut kembali meleset. Rumah yang dimaksud memang sudah dibangun. ’’Tapi, yang ditawarkan ke saya itu sudah dijual dan dimiliki orang lain,’’ ungkapnya.  Winata kembali meminta pertanggungjawaban Henrikus. Namun, terdakwa justru banyak berkelit. ’’Alasannya, menunggu surat-surat, pengukuran, dan banyak lagi. Ada saja pokoknya alasannya,’’ tuturnya.  Winata masih bersabar selama empat tahun sebelum melapor ke polisi pada 2018. Selama itu, rumah yang sudah dibelinya tetap tidak kunjung dibangun. ’’Sebelum saya melapor polisi pada 2018, belum ada pembangunan. Lahannya masih berupa sawah milik orang lain,’’ katanya.  Jaksa penuntut umum Darwis mendakwa Henrikus telah menipu Winata. Perusahaan properti yang diklaim terdakwa sebenarnya tidak pernah ada. PT Mega Buana Angkasa Puri hanya perusahaan fiktif. Akibat penipuan itu, Winata merugi Rp 99 juta.  Henrikus yang tidak didampingi pengacara dalam persidangan tidak membantah kesaksian Winata. ’’Benar, Yang Mulia,’’ ujar Henrikus dalam sidang secara video call.

Beli Rumah di Menganti Lewat Facebook, Dapatnya Sawah Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/UDIN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Udin Panjaitan butuh biaya untuk menjenguk cucunya di Australia. Dia menjual tanah yang diklaim miliknya seluas 206 meter persegi di Jalan Ir Soekarno, <a href="https://www.jawapos.com/tag/surabaya/">Surabaya</a>. Namun, Udin membatalkan jual beli tersebut dan tidak mengembalikan uang muka Rp 700 juta.  ---  Sebelum berangkat ke luar negeri, pria yang ketika itu menjadi ketua tim pengurus penyelesaian eks tanah Bratang Binangun ini menandatangani akta perjanjian jual beli di <a href="https://www.jawapos.com/tag/kantor-notaris/">kantor notaris</a> Zahrullah Amrozi Johar pada 15 Desember 2018. Udin datang ke kantor notaris bersama para makelarnya, Zaenab Ernawati dan beberapa orang lainnya.  ”Saat itu pembeli belum ada. Udin bilang tidak apa-apa, yang penting dia ada dana untuk pergi ke Australia. Udin dan istrinya tanda tangan (akta perjanjian jual beli) tanpa ada pembeli,” ujar Zahrullah saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (7/4).  Harga tanah ketika itu dipatok Rp 3 miliar. <a href="https://www.jawapos.com/tag/jaksa/">Jaksa</a> penuntut umum Sulfikar dalam dakwaannya menyebut, Erna setelah itu menawarkan tanah tersebut kepada Nagasaki Widjaja. ”Zaenab Ernawati menjelaskan kepada Nagasaki telah membeli tanah milik terdakwa Udin serta sudah memberikan uang muka Rp 200 juta dengan menunjukkan dua lembar kuitansi.”  Nagasaki tertarik membeli tanah itu. Dia lantas datang ke kantor notaris Zahrullah pada 26 Desember 2018 untuk menandatangani ikatan jual beli (IJB) nomor 6 yang dibuat di hadapan notaris tersebut. Erna bersama enam makelar lain ikut datang di kantor notaris.  Sementara itu, terdakwa Udin tidak ada karena sedang di Australia. Nagasaki kemudian membayar uang muka Rp 700 juta yang sebagian ditransfer ke rekening Erna dan sebagian lain ke rekening anak terdakwa Udin.  Namun, sepulang dari Australia, Udin tidak mengakui adanya <a href="https://www.jawapos.com/tag/perjanjian-jual-beli/">perjanjian jual beli</a> tersebut. Zahrullah mengatakan, ketika itu sempat terjadi kisruh. Hingga kemudian Udin sepakat mengembalikan Rp 700 juta.  ”Selain itu, juga kerugian 50 persen dari uang muka. Mereka (Udin dan Nagasaki) sudah sepakat. Tapi, pengembalian uang dan ganti rugi tidak pernah terlaksana,” kata Zahrullah.  Pembatalan jual beli itu ternyata buntut dari dicabutnya alas hak tanah tersebut berupa Letter C/Pethok D Nomor 5415, Persil 37. S, Kelas III Kelurahan Kalijudan atas nama Udin oleh lurah setempat. Pencabutan itu dilakukan setelah lurah mengevaluasi permohonan alas hak yang diajukan Udin sebagai ketua tim pengurus penyelesaian tanah.  Hasil evaluasi ternyata menyatakan bahwa tanah itu bukan milik Udin. ”Alasannya bahwa objek tanah adalah fasilitas umum,” ucap jaksa Sulfikar.  Hingga kini Udin disebut tidak mengembalikan pembayaran uang muka dari Nagasaki. Akibatnya, Nagasaki sebagai pembeli merugi Rp 700 juta. Jaksa Sulfikar mendakwa Udin telah menipu calon pembeli tanah tersebut. Pengacara Udin, Achmad Budi Santoso, menyatakan bahwa kliennya tidak punya niat untuk menipu dan menggelapkan uang Nagasaki.  Udin diklaim sudah berniat untuk mengembalikan Rp 700 juta sebagaimana yang tercatat di surat dakwaan. Hanya, Nagasaki menolaknya. ”Dia minta lebih sampai Rp 1,6 miliar. Bagaimana kami mengembalikan itu? Jadi, ini sebenarnya urusan perdata kalau soal angka,” ujar Budi.

Kisah Udin Disidang karena Emoh Kembalikan Uang Muka Pembelian Tanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/sidang-tanah-kavling.jpg" alt="NGAKU PEMILIK: Eddy Sumarsono mendengarkan kesaksian Bunga Beta Rahayu dalam sidang di PN Surabaya. (Allex Qomarulla/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>NGAKU PEMILIK: Eddy Sumarsono mendengarkan kesaksian Bunga Beta Rahayu dalam sidang di PN Surabaya. (Allex Qomarulla/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>PT Barokah Inti Utama memasarkan <a href="https://www.jawapos.com/tag/tanah-kavling/">tanah kavling</a> melalui brosur. Setelah ada pembeli, tanah itu ternyata masuk kawasan konservasi. Juga berstatus milik orang lain.  ---  DIREKTUR PT Barokah Inti Utama (BIU) Eddy Sumarsono menjual tanah kavling di Jalan Medokan Ayu Tambak, Rungkut. Perusahaan properti itu juga membagi-bagikan brosur hingga menarik pembeli. Namun, setelah pembeli membayar, tanah kavling yang dipasarkan tersebut ternyata bukan milik BIU. Lokasinya juga masih berupa tambak.  Jaksa penuntut umum Sulfikar dalam dakwaannya menyatakan, brosur yang dibagikan staf marketing perusahaan itu menarik minat Novan Efendi, Achmad Faris, dan Nur Soleh untuk membeli tanah kavling tersebut. Novan pada Februari 2015 membayar booking fee Rp 3 juta. Dia lantas menandatangani surat perjanjian <a href="https://www.jawapos.com/tag/jual-beli-tanah/">jual beli tanah</a> kavling. Setelah itu, membayar cicilan Rp 2.085.000 sebanyak 48 kali hingga lunas pada April 2019 senilai Rp 125,5 juta.  Faris juga sudah melunasi tanah kavling yang dipesannya seluas 90 meter persegi senilai Rp 110,500 juta. Begitu pula Nur Soleh yang sudah melunasi pembayaran senilai Rp 106 juta. Nur dan Faris juga telah menandatangani surat perjanjian jual beli. PT BIU menerangkan bahwa tanah kavling yang mereka beli itu masuk pembangunan tahap 9. Namun, proyek tanah kavling tersebut sebenarnya tidak pernah ada.  ”Novan, Faris, dan Nur pernah mengecek tanah kavling yang dibeli dari terdakwa, tetapi masih berupa tambak serta tidak ada batas-batas antara tanah kavling yang dijual terdakwa,’’ ujar jaksa Sulfikar dalam dakwaannya.  Selain itu, lokasi tanah yang ditawarkan perusahaan properti tersebut bukan di kawasan permukiman. Tidak pernah ada izin untuk mendirikan rumah di atas tanah itu. ”Tanah kavling yang dijual terdakwa masuk dalam kawasan lindung atau konservasi. Bukan termasuk lahan untuk permukiman,’’ tuturnya.  Selain itu, berdasar catatan kantor Kelurahan Medokan Ayu, tanah yang dijual terdakwa seluas 73.035 meter persegi tersebut masih milik orang lain. Tidak ada catatan yang menyebut bahwa tanah itu pernah dibeli PT BIU. ’’Tidak tercatat pada buku C Kelurahan Medokan Ayu dan tidak ada peralihan dari pihak mana pun kepada terdakwa dan PT Barokah Inti Utama,’’ katanya.  Bunga Beta Rahayu, kasir PT BIU, dalam kesaksiannya membela bosnya tersebut. Menurut dia, tanah itu sudah dibeli perusahaannya. Namun, dia mengaku tidak mengetahui langsung proses jual belinya. Dia hanya mendengar dari pengakuan Eddy. ”Waktu itu Pak Eddy membayar ke pemilik tanah melalui orang kepercayaannya,’’ ujar Bunga.  Eddy yang tidak didampingi pengacara dalam sidang di <a href="https://www.jawapos.com/tag/pn-surabaya/">Pengadilan Negeri</a> Surabaya secara video call membenarkan kesaksian Bunga dan dakwaan jaksa. Eddy bukan sekali ini disidang. Dia sebelumnya dihukum majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya selama dua tahun penjara dalam perkara lain yang sama. Eddy dinyatakan terbukti menipu empat pembeli tanah kavling.

Lahan Belum Terbeli, Kavling Sudah Dipasarkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/jual-beli-tanah.jpg" alt="LAYANAN: Petugas BPJS Kesehatan sedang melayani warga Surabaya di kantor BPJS, Rabu (2/3). (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>LAYANAN: Petugas BPJS Kesehatan sedang melayani warga Surabaya di kantor BPJS, Rabu (2/3). (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com ‒ Penerapan Instruksi Pre)si)den (Inpres) 1/2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai berjalan. Khususnya di Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang menyertakan kepesertaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/bpjs-kesehatan/">BPJS Kesehatan</a> sebagai syarat untuk jual beli. Dalam penerapan kebijakan itu, masih didapati warga yang kecele karena tidak melampirkan kartu kepesertaannya.  Hal tersebut disampaikan Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan (Kantah) <a href="https://www.jawapos.com/tag/surabaya/">Surabaya</a> II Wawas Setiawan. Sejak awal diterapkan, memang tidak ada kendala berarti yang ditemui. Hanya, masih banyak masyarakat yang kecele.  ’’Ada yang belum melengkapi berkasnya dengan kepesertaan BPJS Kesehatan yang aktif. Memang kami sudah memaksimalkan sosialisasi. Tetapi, sepertinya masih ada masyarakat yang belum mendapat informasi tersebut,” terangnya.  Meski demikian, pihaknya tidak menolak warga yang telanjur datang tanpa membawa lampiran tersebut. Pengajuan jual beli tetap diproses. Lampiran baru disampaikan saat mengambil produk pertanahan.  ’’Dalam inpres bunyinya memang menjadi syarat yang harus dipenuhi. Karena itu, kalau tidak membawa, bisa disampaikan di akhir. Termasuk bagi yang belum menjadi peserta JKN atau tidak aktif, mereka harus mengurus dulu,” ucapnya.  Proses penerbitan produk hukum hasil jual beli hanya memerlukan waktu lima hari. Wawas pun berharap pengurusan terkait kepesertaan BPJS Kesehatan bisa cepat. Dengan begitu, masyarakat yang memanfaatkan layanan di kantah bisa memperoleh layanan yang baik.  Sementara itu, Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (<a href="https://www.jawapos.com/tag/himperra/">Himperra</a>) Nurhadi mengatakan, pada prinsipnya para pengembang menerima adanya aturan tersebut. Hanya, hal itu akan menambah waktu untuk memeriksa berkas dan lainnya. Apalagi bila masyarakat yang membeli properti belum menjadi peserta.  ’’Tentu hal ini akan menambah waktu dan mempercepat cash in ke kami. Yang dulunya bisa di-acc pembelian atau KPR-nya, sekarang harus menunggu dicek kepesertaannya pada program JKN dulu. Namun, karena ini aturannya sudah jelas, kami akan melaksanakannya,” terang CEO Graha Agung Kencana Group itu.  Meski demikian, pihaknya juga tidak menampik bahwa sistem tersebut bisa diterapkan. Sebab, pembeli properti diasumsikan orang yang sudah berkecukupan. Praktis kemampuan ekonominya untuk ikut kepesertaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/bpjs-kesehatan/">BPJS Kesehatan</a> juga tidak membebani.  ’’Ini aturan yang terpaksa kami terima. Meski akan memengaruhi percepatan pembangunan pada developer, kami rasa aturan ini untuk kepentingan masyarakat secara luas juga,” paparnya.

Kecele Tak Lampirkan Kartu BPJS Kesehatan saat Urus Jual Beli Tanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/peserta-jkn-kis-bpjs-kesehatan.jpg" alt="SEMUA WAJIB PUNYA: Petugas menunjukkan kartu peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Jakarta Pusat (23/2/2022). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SEMUA WAJIB PUNYA: Petugas menunjukkan kartu peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Jakarta Pusat (23/2/2022). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jual beli tanah akan menjadi layanan pertama yang mengharuskan pemohon melampirkan kartu peserta BPJS Kesehatan. Kewajiban tersebut mulai berlaku pada 1 Maret 2022.  Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, banyak persepsi keliru atas terbitnya Inpres 1/2022. BPJS Kesehatan dituding melakukan pemaksaan kepada masyarakat untuk mengumpulkan dana iuran. ”Untuk diketahui, kondisi keuangan kami bagus meski enggak berlebih. Dana jaminan sosialnya cukup positif,” tegasnya.  Bahkan, dana jaminan sosial yang dimiliki kini bisa membiayai klaim selama 4,8 bulan ke depan. ”Padahal, untuk dibilang sehat itu kan ada (dana, Red) 1,5 bulan sebagai biaya estimasi ke depan,” sambungnya.  Dia menegaskan, inpres itu semata-mata upaya pemerintah untuk memastikan seluruh masyarakat memiliki perlindungan sosial di bidang kesehatan. Dengan demikian, ketika sakit, ada jaminan kesehatan yang dimiliki. Selain itu, inpres tersebut juga menjawab persoalan adanya warga kaya yang enggan mendaftar jaminan kesehatan nasional (JKN) dengan alasan sudah berlangganan asuransi swasta. Padahal, prinsip JKN adalah gotong royong. Yang kaya membantu yang miskin. ”Inpres ini sangat strategis dan penting untuk mengingatkan masyarakat agar tidak lupa bahwa kepesertaan JKN sifatnya wajib,” ungkapnya.  Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengatakan, memang sebagian masyarakat khawatir persyaratan baru itu akan menghambat proses di kantor pertanahan (kantah). Karena itu, Suyus mengatakan, Kementerian ATR/BPN akan lebih aktif menjelaskan kepada publik terkait penambahan syarat dalam layanan pertanahan.  Suyus menjelaskan, ada beberapa proses yang akan dijalankan Kementerian ATR/BPN. Pada 1 Maret 2022, ada dua poin utama pelaksanaan. Pertama, apabila pemohon sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan, berkasnya bisa langsung diproses. ”Apabila belum, tidak akan kita stop. Tetap kita terima dan proses. Nanti setelah kantah menyelesaikan proses layanan jual beli, baru saat itu pemohon dapat mengambil produk layanannya dengan melampirkan kartu BPJS,” terangnya.  Terkait teknis implementasi syarat baru itu, Kementerian ATR/BPN mulai menyosialisasikan tidak hanya kepada pihak eksternal, tetapi juga ke internal ATR/BPN, terutama para petugas loket di kantor pertanahan. Suyus juga menyatakan, setelah diterapkan pada Maret, akan dilakukan evaluasi agar proses prasyarat BPJS itu tidak menjadi hambatan dalam layanan publik.  Untuk tahap pertama, hanya pihak pembeli yang dikenai kewajiban melampirkan kartu BPJS. ”Penjualnya belum. Kemudian, nanti kita lihat seperti apa dampaknya. Nanti yang kita evaluasi adalah bagaimana prosesnya di seluruh Indonesia,” jelas Suyus.  Kementerian Kesehatan  Sekjen Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan, negara memiliki target kepesertaan BPJS sebanyak 89 persen pada 2024. ’’Saat ini baru 78,2 persen,’’ katanya kemarin. Data dari Kemenkes hingga akhir 2021 menyebutkan, jumlah peserta BPJS Kesehatan mencapai 214 juta orang. Kemudian, data terbaru dari BPJS Kesehatan menyebutkan bahwa jumlah kepesertaan mencapai 230 juta. Karena itu, dia yakin aturan baru tersebut tidak akan menimbulkan persoalan yang signifikan. Sebab, hampir seluruh masyarakat Indonesia sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan.  Kunta mengatakan, prinsip BPJS Kesehatan itu adalah asuransi berbasis sosial. ’’Ini adalah asuransi. Bahwa saat sehat atau tidak sakit, tetap harus terus iuran,’’ katanya. Dana yang terkumpul digunakan untuk subsidi silang pelayanan kesehatan bagi peserta yang sakit. Masyarakat miskin yang tidak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan akan dibayar oleh pemerintah. Dia mencatat, jumlah masyarakat yang iuran BPJS Kesehatannya dibayar pemerintah pusat sebanyak 83 juta orang. Kemudian, yang dibayari pemerintah daerah 37 juta orang. Sisanya adalah pekerja formal dan informal.

Mulai 1 Maret, Pembeli Tanah Harus Punya Kartu BPJS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/kapolda-nico-afinta.jpg" alt="IRJEN POL NICO AFINTA, Kapolda Jatim" width="100%">
<figcaption>IRJEN POL NICO AFINTA, Kapolda Jatim</figcaption>
</figure>MAFIA tanah adalah problem lama. Modus untuk menguasai lahan incarannya beragam. Untuk mengatasinya, tidak bisa dilakukan sendiri oleh polisi. Diperlukan peran serta instansi lain. Bukan hanya unsur penegak hukum.  Misalnya, asosiasi pengembang properti dan akademisi sebagai ahli. Masing-masing harus mempunyai komitmen yang sama.  Misi memberantas mafia tanah adalah salah satu program prioritas kami. Upayanya sejalan dengan instruksi presiden dan Kapolri. Polda Jatim beruntung mendapat dukungan penuh. Hingga terbentuk satuan tugas (satgas) khusus antimafia tanah. Di dalamnya terdapat para pihak yang berkompeten. Dengan begitu, penindakan terhadap mafia tanah bisa berjalan lebih maksimal.  Keberadaan satgas merupakan salah satu solusi untuk mencegah praktik mafia tanah. Pelakunya kini tidak memiliki ruang gerak secara bebas. Saya bisa memastikannya. Buah pembentukan satgas itu sudah terlihat. Beberapa praktik kejahatan pertanahan berhasil diungkap. Baik oleh direktorat reserse kriminal umum maupun polres jajaran. Nilai kerugian yang dilaporkan pun tidak sedikit.  Dan yang harus diingat, pengungkapan itu adalah keberhasilan satgas. Bukan polisi sendiri. Melainkan kerja sama antarinstansi.  Semangat memberantas mafia tanah tidak hanya dirasakan satgas, tapi juga masyarakat secara luas. Buktinya, hotline pengaduan mafia tanah yang dibuka beriringan dengan pembentukan satgas tidak pernah sepi.  Hotline itu juga termasuk terobosan. Fungsinya sebagai jembatan komunikasi yang memudahkan pengaduan masyarakat. Mereka bisa melakukan komunikasi awal dengan penyidik terkait masalah yang dihadapi.  Berkaca pada pengalaman, upaya mencegah praktik mafia tanah harus maksimal. Berbagai langkah nyata harus dijalankan. Bukan hanya dengan angan-angan. Sebab, mafia tanah juga tidak diam. Mereka terus mencari cara agar aksi jahatnya terlaksana.  Terkait modus kejahatan, modelnya tidak hanya satu atau dua cara yang pernah terbongkar. Salah satunya dengan memalsukan dokumen persyaratan untuk permohonan sertifikat hak milik. Seolah ada tanda tangan pemilik lahan. Padahal, tidak ada sama sekali.  Modus lain, mengaku kehilangan sertifikat lahan milik orang tua yang sudah meninggal. Anaknya membuat laporan polisi. Padahal, lahan sudah dijual. Jika proses pengajuannya lolos, otomatis terdapat sertifikat ganda di lahan yang sama.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/24/05/2021/tersangka-mafia-tanah-surabaya-dijemput-paksa-polisi/">Tersangka Mafia Tanah Surabaya Dijemput Paksa Polisi</a>  Praktik seperti itu tidak bisa dibiarkan. Masyarakat menjadi korbannya secara langsung. Terlebih, lahan adalah aset dengan nominal tinggi. Nilai taksiran kerugiannya dipastikan tidak sedikit.  Satgas antimafia tanah tidak akan pernah berhenti beroperasi. Masa penugasannya tidak dibatasi waktu. Mereka pasti mengambil tindakan ketika mengendusnya. Tidak hanya memproses pelaku utama, tapi juga para pembantu kejahatan.  *) Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Hasti Edi Sudrajat

Hasil Kerja Sama Antarinstansi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/POLICE-LINE.jpg" alt="Ilustrasi police line. (Adnan Reza Maulana/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi police line. (Adnan Reza Maulana/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure><h3>Ungkap Pemalsu Sertifikat hingga Jual Beli Fiktif</h3> JawaPos.com – Polda Jawa Timur dan jajaran punya gawe memburu mafia tanah. Sejumlah kasus penguasaan tanah tanpa prosedural sudah diungkap satgas antimafia tanah. Nilai kerugian mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.  Salah satunya penggelapan sertifikat lahan senilai Rp 225 miliar. Agung Wibowo, tersangkanya, ditangkap di Solo. Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Gatot Repli Handoko mengatakan, tersangka tidak hanya dijerat pasal tentang penipuan atau penggelapan. Namun juga pemalsuan dokumen dan tindak pidana pencucian uang. ”Unsur pidana yang ditemukan diproses,” ujarnya kemarin (13/6).  Upaya itu, kata dia, adalah bukti komitmen Polda Jatim memberantas mafia tanah. ”Barang buktinya tidak hanya dokumen terkait penipuan. Namun juga aset tersangka yang diduga berasal dari pencucian uang,” jelasnya.  Gatot menambahkan, aset tersangka sudah disita. Di antaranya, Jeep Wrangler Sport, Toyota Fortuner, Toyota Yaris, dan uang Rp 1,5 miliar. Juga Honda PCX, Honda Vario, dan Yamaha N-Max. Kemudian tiga sertifikat tanah, tiga ponsel, dan belasan keris.  Modusnya, Agung mengaku bisa membantu korban menjual lahan seluas 97,4 hektare. Syaratnya, dia harus memegang sertifikat asli. Untuk meyakinkan korban, Agung memberikan cek senilai Rp 225 miliar. Dalihnya sebagai jaminan bahwa tanah pasti akan terjual. Agung juga mengundang mereka ke rumah untuk melihat tumpukan uang di lemari. Jumlahnya disebut Rp 6 miliar. Agung mengaku uang yang ternyata palsu itu adalah komisi yang pernah didapatkan dari klien lain.  Korban yang percaya kemudian menyerahkan sertifikat kepada pelaku. Namun, saat jatuh tempo pencairan cek, bank menyebut cek itu kosong. Korban meminta kembali sertifikatnya. Ternyata sertifikat yang diterimanya palsu. Sertifikat yang asli digadaikan Rp 43,7 miliar.  Satgas Antimafia Tanah Jogo Suroboyo (Samata Joyo) Polrestabes Surabaya juga mengungkap praktik mafia tanah di Kecamatan Tandes, Surabaya. Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Djerman Prasetyawan, Samsul Hadi, dan Subagiyo. Nama terakhir merupakan oknum pegawai negeri sipil (PNS) di Gresik. Menurut polisi, ketiganya bekerja sama untuk menguasai lahan seluas 1,7 hektare di kawasan Manukan.  Kapolrestabes Surabaya Kombespol Johnny Eddizon Isir menyatakan, para tersangka merancang penyerobotan lahan itu dengan matang. Mereka menjalankan sejumlah rencana secara bertahap. Mulai membuat ikatan jual beli palsu hingga mengajukan gugatan rekayasa yang para pihaknya sudah diatur sedemikian rupa.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/24/05/2021/tersangka-mafia-tanah-surabaya-dijemput-paksa-polisi/">Tersangka Mafia Tanah Surabaya Dijemput Paksa Polisi</a>  Objek gugatannya tanah milik orang lain yang sama sekali tidak terkait dengan penggugat maupun tergugat. Gugatan itu dimenangi salah satu pihak. ”Putusannya dipakai untuk melengkapi berkas permohonan penerbitan sertifikat,” tuturnya.

Polda Jatim Bongkar Mafia Tanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/WhatsApp-Image-2021-05-17-at-21.21.21-1.jpeg" alt="Korban Nasuchah (kiri) dan Sulhan (tengah) bersama pengacara Rahadi Sri Wahyu Jatmika. Adil Adam Irsyadi/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Korban Nasuchah (kiri) dan Sulhan (tengah) bersama pengacara Rahadi Sri Wahyu Jatmika. Adil Adam Irsyadi/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sepasang suami istri Sulhan dan Nasuchah ditipu tetangganya yang kini menjadi terdakwa, Khilfatil Muna dan Yano Oktavianus Labert. Khilfatil dan Yano saat ini ditahan di Polrestabes Surabaya.  Kejadian itu bermula pada 17 Desember 2016. Saat itu, Nasuchah didatangi Khilfatil Muna yang ternyata punya maksud meminjam sertifikat rumah milik Nasuchah untuk diagunkan di bank.  Sebelumnya nama sertifikat milik almarmhun ayah Nasuchah, Achyat dipecahkan di Notaris Lydia Masidah. Sebelum meninggal, Achyat berdasar surat keterangan waris telah meninggalkan harta peninggalan rumah tersebut kepada 5 anaknya dan dipecah menjadi 3 sertifikat.  Dalam surat tersebut, Nasuchah memiliki hak tanah dan rumah seluas 127 meter persegi di Jalan Gunung Anyar Tengah. Masing-masing saudaranya telah mengambil bagian. Namun, Nasuchah belum mengambil haknya karena belum memiliki uang. Sertifikat itu masih ada di notaris Lydia Masidah.  Khilfatil kemudian datang menemui korban. Dia membujuk Nasuchah untuk mengambil sertifikat di notaris dengan memberi uang Rp 12,5 juta.  ”Selanjutnya sertifikat itu dijadikan jaminan modal pinjaman ke bank. Dia berjanji 4 bulan akan dikembalikan,” ujar Nasuchah saat bersaksi di Pengadilan Negeri Surabaya pada Senin (17/5).  Nasuchah juga dijanjikan mendapatkan uang Rp 25 juta saat pinjaman cair. Segala angsuran dan bunga akan ditanggung Khilfatil.  Nasuchah kemudian menebus sertifikat miliknya di notaris dengan biaya Rp 12,5 juta. Khilfatil kemudian menghubungi Anis Fatul Laela yang kini masih buron. Anis berperan sebagai penghubung dengan terdakwa dua Yano Oktafianus Labert.  ”Keduanya kemudian bertemu. Anis sampaikan ke Yano kalau Nasuchah bersedia memberikan sertifikatnya seolah-olah sebagai pinjaman bank. Padahal akan dijual oleh Khilfatil dan Anis Rp 400 juta,” kata jaksa I Gede Willy Pramana.  Yano lalu mencari pembeli tanah tersebut. Dia kemudian bertemu dengan pembeli Joy Sanjaya. Yano mengatakan sertifikat tersebut tidak bermasalah dan pembayaran lewat rekeningnya karena Nasuchah tidak memiliki rekening.  Menurut jaksa, setelah uang Rp 400 juta diterima Yano, Khilfatil mengajak Nasuchah menuju notaris Eni Wahyuni. Awalnya, korban mengira Khilfatil mengajak ke notaris untuk mengurusi pinjaman bank. Namun, sesampainya di sana korban kaget karena ternyata yang terjadi justru perjanjian jual beli.  ”Korban juga diperintahkan mengosongkan rumahnya. Hal itu membuat Nasuchah bingung karena dia tidak mengetahui apapun. Yano kemudian memberi uang Rp 400 juta kepada Anis,” ujar jaksa Willy.  Setelah menerima uang, Anis memberi jatah Rp 25 juta kepada Khilfatil. Terdakwa sempat memberi uang Rp 25 juta kepada Nasuchah, namun uang itu ditarik kembali.  ”Katanya mau pinjem sebentar saja. Tapi ditarik lagi sama dia,” ucap Nasuchah.  Namun, sampai sekarang Nasuchah tidak menerima uang sepeserpun. Dia juga kehilangan hak atas rumahnya.

Ditipu Tetangga, Pasangan Suami-Istri  Kehilangan Rumah dan Tanah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jual beli tanah

Berita Terkini