<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/08/nezar-8-feb-2524862727.jpg" alt="Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Artificial Intelligence (AI) disebut-sebut sebagai ancaman terhadap jurnalisme atau peran jurnalis. Dugaan itu tidak semua dapat dikatakan benar. Ada ancaman lebih besar lagi yakni, tata nilai. Dugaan itu disampaikan oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria. Dia menilai persoalan terbesar yang dihadapi jurnalisme saat ini justru terletak pada praktik pengambilan nilai karya jurnalistik tanpa mekanisme imbal balik yang adil. Konten media kerap diserap oleh platform digital dan sistem AI, kemudian disajikan ulang kepada publik dalam bentuk ringkasan. Kondisi tersebut berdampak langsung pada media yang kehilangan trafik, sumber pendapatan, serta perannya sebagai rujukan utama informasi publik. &ldquo;Ancaman terbesar jurnalisme hari ini bukan wartawan digantikan oleh artificial intelligence, tetapi nilai jurnalisme diekstraksi tanpa pengembalian yang adil kepada media,&rdquo; ujar Nezar Patria di Serang, Banten, dikutip Senin, (9/2). Nezar menilai disrupsi yang dibawa AI telah merambah seluruh mata rantai ekosistem media. Dampaknya tidak hanya dirasakan di ruang redaksi, tetapi juga memengaruhi mutu informasi yang dikonsumsi masyarakat. &ldquo;Proses jurnalistik yang berbasis verifikasi dan kerja lapangan tergerus oleh konsumsi ringkasan instan,&rdquo; katanya. Dia menekankan bahwa ringkasan yang dihasilkan mesin tidak dapat disamakan dengan produk jurnalistik. Jurnalisme menghadirkan konteks, disiplin verifikasi, serta dimensi kemanusiaan dalam setiap peristiwa yang diliput. &ldquo;Yang dibaca publik akhirnya bukan karya jurnalistik, melainkan ringkasan mesin. Di situ banyak nuansa dan kemanusiaan yang hilang,&rdquo; ujarnya. Selanjutnya, masa depan industri media bergantung pada praktik jurnalisme yang tidak dapat direplikasi oleh mesin. Liputan lapangan, investigasi mendalam, dan kisah-kisah komunitas menjadi nilai pembeda di tengah derasnya arus konten sintetis. &ldquo;Jika media hanya bergantung pada platform tanpa kekhasan, kita akan diseragamkan oleh mesin kecerdasan buatan,&rdquo; tuturnya. Atas dasar itu, pemerintah menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga keberlanjutan ekosistem informasi publik. Kebijakan mengenai hak penerbit, transparansi pemanfaatan konten oleh teknologi AI, serta prinsip kompensasi yang adil bagi industri media menjadi bagian dari arah kebijakan digital nasional. &ldquo;Langkah ini ditujukan untuk menjaga keberlanjutan jurnalisme berkualitas dan melindungi hak publik atas informasi yang utuh dan dapat dipercaya,&rdquo; tegas wakil menteri yang pernah berprofesi sebagai wartawan itu.

Artificial Intelligence (AI) disebut-sebut sebagai ancaman terhadap jurnalisme atau peran jurnalis. Dugaan itu tidak semua benar.

Ancaman Jurnalisme Bukan AI, tapi Ekstraksi dan Imbal Balik Nilai Tanpa Mekanisme yang Adil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/08/nezar-8-feb-2524862727.jpg" alt="Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria, menegaskan bahwa kehadiran Artificial Intelligence (AI) tidak serta-merta menjadi ancaman karena menggantikan peran wartawan. Menurutnya, persoalan terbesar yang dihadapi jurnalisme saat ini justru terletak pada praktik pengambilan nilai karya jurnalistik tanpa mekanisme imbal balik yang adil. Ia menjelaskan, konten media kerap diserap oleh platform digital dan sistem AI, kemudian disajikan ulang kepada publik dalam bentuk ringkasan. Kondisi tersebut berdampak langsung pada media yang kehilangan trafik, sumber pendapatan, serta perannya sebagai rujukan utama informasi publik. &ldquo;Ancaman terbesar jurnalisme hari ini bukan wartawan digantikan oleh artificial intelligence, tetapi nilai jurnalisme diekstraksi tanpa pengembalian yang adil kepada media,&rdquo; ujar Nezar Patria di Serang, Banten, dikutip Senin, (9/2). Nezar menilai, disrupsi yang dibawa AI telah merambah seluruh mata rantai ekosistem media. Dampaknya tidak hanya dirasakan di ruang redaksi, tetapi juga memengaruhi mutu informasi yang dikonsumsi masyarakat. &ldquo;Proses jurnalistik yang berbasis verifikasi dan kerja lapangan tergerus oleh konsumsi ringkasan instan,&rdquo; katanya. Ia menekankan bahwa ringkasan yang dihasilkan mesin tidak dapat disamakan dengan produk jurnalistik. Jurnalisme menghadirkan konteks, disiplin verifikasi, serta dimensi kemanusiaan dalam setiap peristiwa yang diliput. &ldquo;Yang dibaca publik akhirnya bukan karya jurnalistik, melainkan ringkasan mesin. Di situ banyak nuansa dan kemanusiaan yang hilang,&rdquo; ujarnya. Lebih lanjut, Nezar menyampaikan bahwa masa depan industri media bergantung pada praktik jurnalisme yang tidak dapat direplikasi oleh mesin. Liputan lapangan, investigasi mendalam, dan kisah-kisah komunitas menjadi nilai pembeda di tengah derasnya arus konten sintetis. &ldquo;Jika media hanya bergantung pada platform tanpa kekhasan, kita akan diseragamkan oleh mesin kecerdasan buatan,&rdquo; tuturnya. Atas dasar itu, pemerintah menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga keberlanjutan ekosistem informasi publik. Kebijakan mengenai hak penerbit, transparansi pemanfaatan konten oleh teknologi AI, serta prinsip kompensasi yang adil bagi industri media menjadi bagian dari arah kebijakan digital nasional. &ldquo;Langkah ini ditujukan untuk menjaga keberlanjutan jurnalisme berkualitas dan melindungi hak publik atas informasi yang utuh dan dapat dipercaya,&rdquo; tegas Wamenkomdigi Nezar Patria. &nbsp;

Wamenkomdigi Nezar Patria, menegaskan kehadiran Artificial Intelligence (AI) tidak serta-merta menjadi ancaman karena menggantikan wartawan

Wamenkomdigi Nezar Patria Ungkap Ancaman Jurnalisme Bukan AI, tapi Ekstraksi Nilai Tanpa Imbal Balik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/20/IMG_1342-2484746897.jpeg" alt="Ilustrasi menyoroti tekanan besar pada jurnalisme tradisional di era kecerdasan buatan (Dok. Futurism)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi menyoroti tekanan besar pada jurnalisme tradisional di era kecerdasan buatan (Dok. Futurism)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Dalam beberapa tahun terakhir, industri media global memasuki fase perubahan yang jauh melampaui disrupsi digital biasa. Seiring percepatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang dikembangkan dan dipopulerkan oleh ekosistem teknologi dunia, mulai dari lingkar bisnis Elon Musk hingga Sam Altman, jurnalisme kini menghadapi tekanan struktural yang menyentuh inti keberlanjutan ekonominya. Pada prinsipnya, para eksekutif media tidak memandang AI sebagai kekuatan yang akan menghapus profesi jurnalis secara total. Namun demikian, yang menjadi kekhawatiran utama adalah potensi runtuhnya model bisnis media tradisional. Dengan kata lain, jurnalisme diperkirakan tetap bertahan, tetapi tanpa sokongan trafik digital dan iklan yang selama ini menopang ruang redaksi global. Kekhawatiran itu menguat, sebagaimana tercermin dalam laporan yang dikutip Futurism, Selasa (20/1/2026), yang merujuk pada survei Reuters Institute for the Study of Journalism (RISJ). Survei terhadap lebih dari 280 pemimpin media dari 51 negara menunjukkan ekspektasi penurunan trafik situs berita rata-rata mencapai 43 persen dalam tiga tahun ke depan, sebuah proyeksi yang berpotensi mengguncang kelangsungan bisnis media. Lebih jauh, laporan RISJ menegaskan bahwa penurunan trafik sejatinya telah terjadi sebelum ledakan AI. Akan tetapi, kemunculan chatbot yang berfungsi sebagai pengganti mesin pencari mempercepat tren tersebut. Data analitik yang dikutip RISJ mencatat trafik global dari Google Search ke situs berita telah merosot 33 persen, menandai pergeseran mendasar cara publik dunia mengakses informasi. Dalam konteks itu, peneliti senior RISJ, Nick Newman, menilai industri media tengah memasuki fase akhir dari "era trafik." Kepada The Guardian, Newman menyatakan, "Tidak jelas apa yang akan datang berikutnya." Dia menambahkan, "Penerbit khawatir chatbot AI menciptakan cara baru yang lebih praktis untuk mengakses informasi, yang dapat membuat merek berita dan jurnalis tertinggal." Meski demikian, Newman menegaskan bahwa dominasi teknologi tidak sepenuhnya menentukan masa depan jurnalisme. "Platform teknologi tidak memegang semua kartu," ujarnya. Menurut Newman, "Berita yang andal, analisis ahli, dan sudut pandang tetap penting bagi masyarakat, terutama di masa penuh hoax dan ketidakpastian. Penceritaan yang kuat dan sentuhan manusia akan sulit direplikasi oleh AI." Sementara itu, tekanan finansial yang semakin berat mendorong sebagian perusahaan media mengadopsi AI secara agresif. Namun, langkah ini kerap dipandang berisiko. Teknologi yang masih rawan kesalahan faktual dinilai dapat menggerus prinsip dasar jurnalisme, terlebih ketika penerapannya beriringan dengan pemutusan hubungan kerja yang melemahkan kapasitas redaksi. Sebagai gambaran, di Amerika Serikat, The New York Times telah memanfaatkan AI untuk membantu penyusunan judul. Di sisi lain, The Washington Post sempat meluncurkan podcast berbasis AI yang dipersonalisasi. Namun, inisiatif tersebut menuai kritik tajam karena mengandung kesalahan fakta dan editorialisasi, memicu kemarahan internal serta sorotan luas dari publik. Secara keseluruhan, kondisi ini mencerminkan pesimisme yang mengakar di kalangan elite media global. Laporan RISJ mencatat hanya 38 persen pemimpin media yang optimistis terhadap masa depan jurnalisme, turun 22 persen dibandingkan empat tahun lalu. Angka tersebut menegaskan rapuhnya kepercayaan industri terhadap model bisnis yang berlaku saat ini. Pada akhirnya, untuk bertahan, para penerbit menilai jurnalisme harus kembali menegaskan keunggulan yang tidak mudah ditiru mesin. Fokus diarahkan pada liputan investigatif, pelaporan lapangan, dan kisah riil manusia, sementara berita umum dan jurnalisme layanan diperkirakan akan semakin terkomoditisasi oleh AI. Di titik inilah, jurnalisme global dipaksa menutup satu era dan membuka babak baru yang lebih sempit secara ekonomi, tetapi lebih menentukan secara nilai. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/017086540/apple-kehilangan-posisi-sentral-di-rantai-pasok-teknologi-global-di-tengah-kebangkitan-raksasa-ai-dan-cloud">Apple Kehilangan Posisi Sentral di Rantai Pasok Teknologi Global di Tengah Kebangkitan Raksasa AI dan Cloud</a>

Dampak revolusi kecerdasan buatan terhadap industri media global, yang mengancam model bisnis jurnalisme tradisional.

Ketika AI Menggerus Bisnis Media di Seluruh Dunia dan Menempatkan Jurnalisme di Titik Balik Sejarah Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/22/ilham-safutra-jawapos-BW-3034322565.jpg" alt="ILHAM SAFUTRA" width="100%">
<figcaption>ILHAM SAFUTRA</figcaption>
</figure> TIDAK dapat dipungkiri bahwa era AI banyak membuat media mengalami gejolak. Publik selama ini berkiblat ke media arus utama untuk mendapatkan informasi, kini mulai beralih platform artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. Platform AI ini menjadi mesin penyedia jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari pengguna internet. Padahal kalau disadari bahwa platform AI sebagai penyedia jawaban selama ini hanyalah entitas atau produk buatan manusia yang tidak tahu apa-apa. Platform AI kini jadi gemaran pengguna internet karena memberikan kemudahan, menjadi jalan pintas bagi manusia- manusia yang mencari sesuatu informasi. Mulai informasi receh hingga informasi berdaging sekalipun. Padahal kita tahu platform AI itu semula belum "punya" apa-apa. Kepintarannya pun didapatkan dari data-data yang diambil dari media-media arus utama sebagai penerbit/publisher. Sebelum kehadiran platform AI, media arus utama dalam platform digital selama ini hadir di mesin pencari. Informasi-informasi dari media arus utama menjadi pilihan oleh pengguna. Bahkan media arus utama atau media online berebut hadir di halaman pertama mesin pencari. Alasannya, berharap menjadi pilihan utama bagi pengguna. Cara kerja seperti itu sempat menjadi trending. Sementara, platform AI pada mulanya hanya menumpang di mesin pencari untuk bisa dicari dan dipakai oleh pengguna internet. Semula menumpang, lama-lama platform AI menjadi mesin pencari sendiri. Mirisnya lagi, mesin pencari pun menghadirkan fitur platform AI atau yang disebut AI overview. Tentu saja demi melayani kebutuhan para pengguna internet atas pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan di mesin pencari atau mesin platform AI itu. Akibatnya, pengguna sudah tidak lagi sibuk untuk mengolah data-data dari informasi yang ditampilkan mesin pencari. Semua tersedia dan sudah dikerjakan oleh platform AI sehingga pengguna tidak lagi harus beradu argumen atau beradu pilihan data mana yang tepat. Menariknya, jawaban-jawaban yang diberikan platform AI sudah sesuai kebutuhan pengguna. Situasi ini terjadi sejak 2024 hingga 2025. Dampaknya, media arus utama selama ini jadi "kiblat" atau sumber informasi mulai ditinggalkan, meskipun platform AI menyantolkan sumber data dan informasi yang diberikan itu dari media arus utama/media online. Tidak semua pengguna masuk lebih dalam ke sumber infomasi itu. Kecuali bagi mereka yang mencari verifikasi atau sadar validasi atas data atau jawaban yang diberikan AI. Pengguna seperti ini merupakan pengguna yang tidak mau keliru dalam mengolah data. Sedangkan pengguna lainnya yang jumlahnya ratusan juta tidak memedulikan validasi sumber informasi yang didapat. Mereka menyatakan dan merasa informasi yang ditampilkan platform AI sudah cukup bisa dipercaya. Dampak dari perilaku ini, pengunjung atau pembaca media online mulai berkurang. Pengguna tidak perlu lagi masuk ke lorong-lorong informasi. Bila diterminologikan, e-commerce dan pasar konvensional, kini pengunjung pasar mulai berkurang. Mereka lebih nyaman mencari dan memilih barang yang diinginkan dari rumah tanpa harus bersusah-susah ke pasar. Naik kendaraan ke pasar, masuk ke lorong-lorong pasar untuk memastikan toko yang dituju menyediakan barang yang dibutuhkan. Bila pun bertemu masih ada beberapa pekerjaan tambahan yakni memeriksa spesifikasi, warna, ukuran, dan sebagainya. Ada potensi barang yang tidak berhasil ditemukan. Sebaliknya di e-commerce mampu menghadirkan barang yang dicari dari toko-toko resmi dan spesifikasi yang ditbutuhkan. Tidak butuh waktu lama. <h3>Jurnalisme dari Ruang Redaksi</h3> Nah, apakah kehadiran jurnalisme masih dibutuhkan di tengah era AI? Bukankah semua kemauan pengguna sudah bisa dijawab oleh AI? Jurnalisme sejatinya masih dibutuhkan. Informasi sudah seperti tsunami. Semua orang bisa menyampaikan informasi, kabar, berita, dan sebagainya. Namun, informasi atau berita terverifikasi dan tervalidasi tetap lahir dari ruang redaksi. Ruang yang melakukan kerja-kerja jurnalisme dari penghimpunan informasi, data, memverifikasi data, memastikan validasi data itu sendiri hanyalah dilakukan oleh profesi jurnalis. Ruang redaksi tempat merdeka bernaungnya para jurnalis menuntut kerja-kerja kejujuran, kritis, edukatif, simpatik, penuh menjaga nilai-nilai, tidak memiliki tendesi tertentu, dan penuh pertanggungjawaban. Cara-cara kerja seperti itu sulit kiranya lahir dari luar ruang redaksi. Kerja-kerja yang penuh menguji kebenaran dan kevalidan informasi. Pada dasarnya jurnalisme kerja yang idealis yang penuh dengan pertanggungjawaban. Meskipun saat ini platform-platform media sosial bisa dimanfaatkan publik sebagai ruang berbagi informasi. Pemanfaatan itu pun melahirkan makhluk baru yang sudah menjamur beberapa tahun terakhir, yaitu homeless media. Media yang tidak diketahui di mana rimbanya, siapa jurnalisnya, dan di mana ruang redaksi yang menguji informasi yang didapat. Cara kerja seperti ini tidak salah. Buktinya, banyak informasi-informasi dari komunitas itu mendapat kepercayaan dari publik. Terlepas informasi itu mengandung hoax atau belum dapat diuji kebenarannya. Dalam gelombang AI yang terus berkembang dalam bentuk beragam wajahnya dan kebutuhan informasi yang kompleks, jurnalisme mendapat tantangan besar. Kerja-kerja jurnalisme dituntut lebih kreatif, konten-konten jurnalistik yang dilahirkan tidak lagi berada pada pakem lama. Pakem yang sekadar cukup memenuhi unsur 5W1H. Itu sudah tidak cukup lagi. Tidak ada "dagingnya". Informasi demikian sudah banjir di berbagai macam platform media sosial. Setiap akunnya bisa berperilaku atau bersikap seperti wartawan untuk sebuah warta. Jurnalisme kreatif, konstrukstif, kritis, dan edukatif masih dicari. Harapan itu hanya ada di ruang-ruang redaksi. Ruang redaksi yang sadar diri apa peran mereka sendiri. <h3>Kreativitas Media</h3> Lalu bagaimana dengan media? Media sebagai industri menempatkan&nbsp;jurnalisme&nbsp;sebagai rohnya. Elemen di dalam media tidak hanya terdapat jurnalis. Ada elemen lain yang saling mendukung sebagaimana layaknya sebuah korporasi. Media di era AI dituntut menciptakan peluang-peluang bisnis baru yang bisa maksimalkan dari menciptakan kreatif demi sebuah nilai-nilai bisnis. Media sebagai korporasi memiliki nadi dan membutuhkan darah. Nadinya di ruang redaksi, darahnya dari tim kreatif yang bisa melayani kebutuhan klien untuk mendapatkan ruang-ruang publikasi. Media yang selama ini hanya bersandar hidup dari iklan, ke depan akan tetap hidup dari iklan. Hanya saja jenis produk iklannya tidak sekadar iklan yang bentuk kotak alias banner yang hadir di bagian atas, bawah tengah, atau muncul melayang di tengah naskah artikel. Tidak lagi cukup dengan berita advetorial. Ruang-ruang itu bisa memang masih ada dan menjadi harapan. Sementara, darah-darah segar di tengah era AI tidak cukup dari saluran itu. Butuh ruang kreatif yang lebih "liar" lagi. Ruang liar yang bisa memanfaatkan sebiji beras untuk dikonversi menjadi sesuap nasi. Rasanya memang berlebihan, tetapi tidak ada yang tidak mungkin. Buktinya, AI dengan teknologinya muncul tiba-tiba bisa mengubah landskap semua lini bisnis. (*) *) Ilham Safutra, wartawan JawaPos.com

Jurnalisme di tengah era platform artificial intelligence (AI) sangat menantang. Perannya bisa tergantikan AI, jika jurnalisme tidak sadar.

Media dari Ruang Redaksi ke Ruang "Liar"

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/10/Screenshot-2025-09-10-163515-3504794738.png" alt="Jake Gyllenhaal dan Riz Ahmed in Nightcrawler (Dok. IMDb)" width="100%">
<figcaption>Jake Gyllenhaal dan Riz Ahmed in Nightcrawler (Dok. IMDb)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Nightcrawler mengangkat kisah gelap di balik jurnalisme sensasional yang mengabaikan etika demi mengejar tayangan eksklusif di malam hari. Cerita ini mengeksplorasi obsesi, ambisi, dan batas moral seorang pria yang rela menembus peraturan demi mendapatkan berita yang paling dramatis. Film Nightcrawler adalah drama kriminal thriller buatan Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2014. Film ini disutradarai oleh Dan Gilroy dan diproduseri oleh Tony Gilroy, Jake Gyllenhaal, Jennifer Fox, David Lancaster, serta Michel Litvak. Jake Gyllenhaal berperan sebagai Louis "Lou" Bloom, karakter utama yang memanfaatkan kekosongan moral industri media. Ia didampingi oleh Rene Russo sebagai Nina Romina, Riz Ahmed sebagai asisten Rick, serta Bill Paxton yang memerankan videografer veteran Joe Loder. Nightcrawler memulai pemutaran perdananya di Festival Film Internasional Toronto pada tanggal 5 September 2014, lalu dirilis secara luas di Amerika Serikat pada 31 Oktober 2014. Durasi film ini mencapai 117 menit dengan anggaran sekitar 8,5 juta dolar AS dan meraih pendapatan kotor 38,7 juta dolar AS. Kisah dimulai ketika Lou Bloom, pencuri ulung pengangguran, ditangkap mencuri di sebuah lokasi konstruksi. Setelah menyerang penjaga keamanan dan menjual barang curiannya, Lou pulang dengan rasa frustasi karena sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Dalam perjalanan pulang, Lou menyaksikan kecelakaan mobil dan bertemu Joe Loder, seorang videografer lepas yang menjual rekaman insiden kriminal kepada stasiun berita lokal. Melihat peluang, Lou memutuskan meninggalkan dunia kriminal dan menjadi "nightcrawler" dengan membeli kamera dan pemindai radio polisi menggunakan uang hasil gadai sepeda curian. Setelah beberapa kali gagal, Lou akhirnya sukses merekam pembajakan mobil yang fatal. Cuplikan ini dibeli oleh stasiun KWLA 6 di bawah arahan direktur berita malam, Nina Romina, yang haus akan rekaman kekerasan demi menaikkan rating siaran pagi mereka. Seiring permintaan meningkat, Lou mempekerjakan Rick sebagai asisten untuk mempercepat proses liputan. Rick membantunya menyiapkan peralatan dan melakukan segala cara untuk sampai di lokasi kejadian pertama, termasuk membongkar dan memindahkan mayat demi dramatisasi visual. Ambisi Lou semakin melangit. Ia membeli mobil sport berkecepatan tinggi dan kamera berresolusi tinggi, bahkan meneror Nina untuk memenuhi permintaan seksual sebagai syarat eksklusivitas siaran. Tekanan ini menggambarkan bagaimana media dan sumber berita dapat saling memanipulasi demi keuntungan pribadi dan profesional yang semu. Nightcrawler tak sekadar thriller kriminal, melainkan kritik tajam terhadap etika jurnalistik di era televisi 24 jam. Film ini mempertanyakan dimana batas antara laporan objektif dan eksploitasi tragedi demi rating tinggi. Penampilan Jake Gyllenhaal sebagai Lou Bloom menuai pujian kritis. Transformasi fisik dan psikologisnya yang menyeramkan menjadikan karakter ini salah satu antihero paling ikonik di dekade ini. Sinematografi Robert Elswit memanfaatkan pencahayaan kota Los Angeles di malam hari untuk menciptakan atmosfer tegang. Komposisi musik karya James Newton Howard menambah ketegangan setiap kali Lou mengendus kesempatan jurnalistik di lokasi kejadian. Nightcrawler berhasil meraih skor tinggi di berbagai platform: IMDb mencatat rating 7.8/10, Rotten Tomatoes mencapainya 95%, dan Metacritic memberi skor 76/100. Kesuksesan ini membuktikan resonansi cerita mengenai etika kontra ambisi di ranah media modern. Bagi penggemar thriller dengan nuansa psikologis dan kritik sosial, Nightcrawler wajib masuk daftar tonton. Film ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memancing perdebatan tentang tanggung jawab media dan batasan moral manusia dalam mengejar ambisi.

Nightcrawler mengangkat kisah gelap di balik jurnalisme sensasional yang mengabaikan etika demi mengejar tayangan eksklusif di malam hari.

Sinopsis Film Nightcrawler: Lou Bloom dan Etika yang Terkubur di Balik Kamera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/01/Ninik-Rahayu-2449647540.jpg" alt="Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Perkembangan teknologi digital yang pesat telah membawa media massa ke dalam era disrupsi berganda. Dari perubahan model bisnis iklan hingga efisiensi dalam produksi konten, industri media kini menghadapi tantangan besar, terutama dengan hadirnya kecerdasan buatan (AI). Jika tidak mampu beradaptasi dan berinovasi, banyak media yang akan kesulitan bertahan. Isu tersebut menjadi fokus utama dalam Konvensi Nasional Media Massa 2025 yang digelar di Hall Dewan Pers, Jakarta, pada Kamis (20/2). Acara ini bertujuan membangun kesadaran bersama antara insan pers, pemerintah, dan platform digital mengenai tantangan serta peluang yang muncul akibat disrupsi digital. &ldquo;Konvensi ini diniatkan untuk membangun kesadaran bersama antara masyarakat pers di negeri ini dengan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan platform digital, mengenai tantangan dan peluang disrupsi berganda yang dihadapi media massa,&rdquo; ujar Tri Agung Kristanto, Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Dewan Pers, yang juga menjadi Ketua Panitia Konvensi. Ia berharap diskusi dalam konvensi ini dapat menghasilkan pemahaman dan strategi bersama agar industri media tetap berkembang dan saling menguntungkan dalam satu ekosistem yang solid. &ldquo;Jika kondisi ini bisa terwujud, maka jurnalisme berkualitas, jurnalisme yang mencerahkan, dan jurnalisme yang memberdayakan publik bisa terwujud,&rdquo; tambahnya. Industri Pers di Tengah Ancaman Disrupsi Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, dalam sambutannya menyoroti kondisi industri pers yang saat ini tidak dalam situasi menguntungkan. Ia mengungkapkan bahwa media massa tidak lagi menjadi sumber utama masyarakat dalam mencari berita, sementara 75 persen iklan nasional kini dikuasai platform digital global dan media sosial. &ldquo;Selain itu, efisiensi anggaran di sejumlah kementerian juga berdampak pada industri media. Mau tidak mau, insan pers harus memutar otak agar industri media tetap bisa bertahan di tengah badai yang seakan tak berhenti,&rdquo; ujarnya. Menurut Ninik, media harus mampu melihat peluang baru di tengah disrupsi, sekaligus meningkatkan kualitas pemberitaan agar tetap relevan di mata publik. Pembahasan di Konvensi: Masa Depan Media dan AI Konvensi Nasional Media Massa 2025 ini terbagi dalam dua sesi diskusi utama. Sesi pertama membahas dampak disrupsi digital terhadap ekosistem media, dengan menghadirkan para pelaku industri dan akademisi. Pembicara dalam sesi ini antara lain: &bull; Hary Tanoesoedibjo, Executive Chairman MNC Group &bull; I Made Sunarsa, Komisioner KPI &bull; Ignatius Haryanto, akademisi dari Universitas Multimedia Nusantara Sesi kedua lebih menitikberatkan pada hubungan media massa dengan teknologi dan platform digital. Para pembicara dalam sesi ini antara lain: &bull; Dr. Dini Fronitasari, Wakil Sekjen Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial Indonesia (Korika) &bull; Zulfiani Lubis, Pemimpin Redaksi IDNTimes.com &bull; Suprapto Sasro Atmojo, Ketua Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas Para pembicara sepakat bahwa media harus membangun hubungan yang setara dengan platform digital untuk mempertahankan jurnalisme berkualitas. Selain itu, strategi diversifikasi pendapatan dan pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan industri media. Jurnalisme Berkualitas Tetap Jadi Prioritas Di tengah tantangan yang semakin kompleks, media dituntut untuk kembali berpegang pada prinsip-prinsip jurnalisme yang netral, independen, dan berbasis fakta. Transparansi dalam penyusunan berita juga menjadi kunci agar media tetap dipercaya oleh masyarakat. Era disrupsi memang membawa tantangan besar, tetapi juga membuka peluang bagi media untuk bertransformasi. Dengan komitmen terhadap inovasi, kualitas berita, dan kerja sama yang kuat antara media dan platform digital, industri pers masih bisa bertahan dan berkembang di masa depan.

Konvensi Nasional Media Massa 2025 bahas disrupsi AI, tantangan jurnalisme, dan strategi bertahan di era digital yang terus berubah.

Media Massa Hadapi Disrupsi Berganda, Konvensi Nasional 2025 Dorong Sinergi Ekosistem

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/21/WhatsApp-Image-2024-05-21-at-102901-1513895533.jpg" alt="Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Muhaimin Iskandar bersama jurnalis." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Muhaimin Iskandar bersama jurnalis.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Muhaimin Iskandar berharap revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat dan insan media. UU Penyiaran harus mampu mengatasi tantangan jurnalisme dalam ruang digital tanpa mengancam kebebasan berekspresi. Gus Imin (sapaan Muhaimin Iskandar) paham betul pentingnya kebebasan berpendapat bagi masyarakat dan pers. Dia pernah bekerja sebagai jurnalis ketika menjabat kepala litbang salah satu tabloid pada 1993 dan tempatnya bekerja tersebut mengalami pemberedelan di zaman Orde Baru. &rdquo;Pers adalah salah satu pilar demokrasi. Jika kebebasan pers dibatasi, artinya kita juga mengekang demokrasi. Maka dari itu, saya titipkan 8 agenda perubahan kepada presiden terpilih Pak Prabowo. Yang isinya dengan tegas meminta agar kualitas demokrasi diperkuat sekaligus menjamin kebebasan pers. Kebebasan pers pada dasarnya adalah kontrol untuk hal yang lebih baik,&rdquo; kata Gus Imin. &rdquo;Sejauh ini revisi UU Penyiaran masih berupa draf. Artinya, masih ada waktu untuk menyerap dan mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat dan teman-teman media,&rdquo; lanjut dia. Melarang penyiaran program investigasi, misalnya, sama saja dengan membunuh jurnalisme. Mengingat kabar-kabar pendek seperti breaking news atau info viral relatif sudah diambil alih media sosial, jurnalisme sangat diandalkan dalam melahirkan informasi yang panjang, lengkap, dan mendalam. &rdquo;Mosok jurnalisme hanya boleh mengutip omongan jubir atau copy paste press release? Ketika breaking news, live report, bahkan berita viral bisa diambil alih media sosial, investigasi adalah nyawa dari jurnalisme hari ini,&rdquo; tegas Muhaimin Iskandar. Gus Imin pun menjelaskan, pelarangan penyiaran program investigasi dalam draf RUU Penyiaran pada dasarnya mengebiri kapasitas paling premium dari insan pers. Sebab, tidak semua bisa melakukan investigasi. Gus Imin mengambil contoh program Buka Mata dari Narasi TV, program Bocor Alus dari Tempo, atau film dokumenter Dirty Vote yang tayang di kanal YouTube Watchdoc. Ketika dirilis, Dirty Vote mampu memberikan perspektif dan informasi penting yang dibutuhkan publik dalam kontestasi Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024. &rdquo;Dirty Vote, Buka Mata, dan Bocor Alus, adalah salah satu produk jurnalisme investigasi yang mampu memenuhi kebutuhan publik akan informasi yang kredibel. Karya-karya seperti itu justru perlu kita dukung karena akan membawa kebaikan bagi bangsa. Sama halnya dengan karya-karya kreatif lain yang hanya dapat muncul jika diberi ruang kebebasan,&rdquo; tutur Gus Imin. Di sisi lain, sosok yang berhasil memimpin PKB meraih peningkatan kursi legislatif di Pemilihan Umum 2024 tersebut memahami pentingnya kemampuan masyarakat dalam memilah berita yang kredibel di tengah gempuran banjir informasi melalui media sosial dan berbagai platform penyiaran. &rdquo;Revisi UU Penyiaran harus mampu melindungi masyarakat dari hoaks dan misinformasi yang semakin merajalela tanpa mengamputasi kebebasan pers. Masyarakat juga berhak untuk (memiliki) akses terhadap informasi yang seluas-luasnya. Tidak boleh ada sensor atas jurnalisme dan ekspresi publik,&rdquo; ucap Gus Imin. (c9/xav)

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar berharap revisi UU Penyiaran mampu atasi tantangan jurnalisme tanpa mengancam kebebasan berekspresi

Dorong Pemerintah Jamin Kebebasan Pers, Gus Imin Sebut Revisi UU Penyiaran Harus Serap Aspirasi Masyarakat dan Insan Media

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/21/Jokowidodo-2098241596.jpg" alt="Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada wartawan usai menghadiri acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2024, di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (20/2/2024). (ANTARA/Yashinta Difa)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada wartawan usai menghadiri acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2024, di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (20/2/2024). (ANTARA/Yashinta Difa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Presiden RI, Joko Widodo telah mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau juga yang dikenal Publisher Rights. Ia mengatakan Perpres tersebut bertujuan untuk mendukung produk jurnalisme yang berkualitas. Mengutip Antara, Jokowi pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2024, Selasa (21/2), mengatakan, pengesahan Perpres Publisher Rights telah melalui perdebatan panjang. Wacana Perpres Publisher Rights telah menjadi perhatian penting pemerintah sejak HPN tahun lalu. "Prosesnya memang sangat panjang, banyak perbedaan pendapat dan saya tahu ini melelahkan bagi banyak pihak, sulit sekali menemukan titik temu dan sebelum menandatangani saya juga betul-betul mendengarkan aspirasi dari rekan-rekan pers," katanya. Berbagai aspirasi tersebut pun direspons pemerintah dengan memperhatikan berbagai implikasi yang timbul dari adanya Perpres Publisher Rights di Indonesia. &ldquo;Setelah mulai ada titik kesepahaman mulai ada titik temu, ditambah lagi dengan Dewan Pers yang mendesak terus perwakilan perusahaan pers dan perwakilan asosiasi media juga mendorong terus, akhirnya kemarin saya menaikkan Perpres tersebut," ujarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014172952/hari-pers-nasional-2024-ketum-pwi-ajak-pelihara-dan-lestarikan-mangrove-kekayaan-indonesia">Hari Pers Nasional 2024 Ketum PWI Ajak Pelihara dan Lestarikan Mangrove Kekayaan Indonesia</a> Jokowi pun mengatakan perpres tersebut bukan untuk mengatur konten pers akantetapi mengatur hubungan bisnis antara perusahaan pers dan platform digital untuk mewujudkan jurnalisme berkualitas. "Perpres ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengurangi kemerdekaan, kebebasan pers. Saya tegaskan bahwa Publisher Rights lahir dari keinginan dan inisiatif insan pers," katanya. Dalam Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tersebut kerjasama platform digital dengan perusahaan pers diatur dalam Pasal 7. Dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan kerjasama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers dituangkan dalam perjanjian. Pasal 7 ayat (2) menyatakan kerjasama dimaksud berupa lisensi berbayar, bagi hasil, berbagi data agregat pengguna berita dan/atau bentuk lain yang disepakati. Sedangkan pada pasal 7 ayat (3) dinyatakan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pembagian pendapatan atas pemanfaatan berita oleh perusahaan platform digital yang diproduksi perusahaan pers berdasarkan perhitungan nilai keekonomian. Perpres juga mengatur mengenai penyelesaian sengketa sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi, dalam hal terjadi sengketa antara perusahaan platform digital dengan perusahaan pers, para pihak secara sendiri-sendiri atau bersama dapat mengajukan upaya hukum di luar peradilan umum dalam bentuk arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014130996/pwi-pusat-dan-kip-mantapkan-kerja-sama-bidang-informasi">PWI Pusat dan KIP Mantapkan Kerja Sama Bidang Informasi</a> Sedangkan Pasal 8 ayat (2) menyatakan penyelesaian sengketa dilaksanakan secara independen sesuai ketentuan undang-undang. Selain itu perpres juga mengatur kewajiban perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas salah satunya dengan tidak memfasilitasi komersialisasi konten berita yang tidak sesuai undang-undang. Perpres juga mengatur pembentukan sebuah komite oleh Dewan Pers yang menangani kerja sama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers. Komite tersebut bertugas memastikan pemenuhan kewajiban perusahaan platform digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas. Komite terdiri dari perwakilan Dewan pers, kementerian dan pakar di bidang layanan platform digital yang tidak terafiliasi dengan perusahaan platform digital atau perusahaan pers. Pendanaan komite bersumber dari organisasi pers, perusahaan pers, bantuan negara dan bantuan lain sesuai ketentuan undang-undang. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Ch Bangun, mengatakan, pihaknya menyambut baik perpres tersebut dan dapat memberikan manfaat bagi kondisi bisnis perusahaan media. "Kalau perusahaannya nanti membaik secara ekonomi dengan hadirnya Perpres itu, kami tentu sebagai organisasi wartawan menyambut baik ini karena tentu nantinya ada perbaikan kualitas (hidup) pada wartawan," katanya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013698940/momen-prabowo-lepaskan-pin-dinas-kemhan-saat-diundang-sebagai-capres-oleh-pwi">Momen Prabowo Lepaskan Pin Dinas Kemhan Saat Diundang sebagai Capres oleh PWI</a> Ia berharap perusahaan media mendapatkan kesepakatan yang dapat menjadi bentuk apresiasi terhadap produksi berita dan berpengaruh baik kepada bisnis media karena saat ini banyak platform digital melakukan praktik kurang imbang kepada perusahaan media. "Kalau nanti ada ikatan-ikatan baik itu untuk satu perusahaan atau berkelompok konten-konten mereka dibayarkan kan bagus," kata Hendry. Sambutan baik juga diberikan oleh pengamat dan akademisi di bidang media dan jurnalisme Universitas Padjajaran, Dadang Rahmat Hidayat. Ia mengatakan Perpres Publisher Rights dapat mempertahankan semangat dan kualitas jurnalisme di Indonesia. "Saya kira ini penting juga supaya media, khususnya konten jurnalisme, itu juga mendapatkan apresiasi yang relatif baik gitu, ya, karena supaya mereka juga dengan apresiasi yang baik terhadap produknya bisa mendorong kualitas jurnalisme itu sendiri," ujarnya. Ia menuturkan keberlangsungan media dan kualitas produk jurnalistik saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Ia berharap dengan adanya Perpres Publisher Rights bukan hanya mewujudkan jurnalisme berkualitas dan keberlangsungan saja melainkan juga profesionalisme. &ldquo;Juga menjadi bagian dari upaya untuk mengoptimalkan profesionalisme kerja jurnalistik, profesionalisme kerja jurnalis," harapnya. &nbsp;***

Presiden RI, Joko Widodo telah mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024, PWI beri tanggapan.

Tanggapan PWI dan Pengamat Usai Presiden Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights yang Atur Platform Digital dan Pers

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/jokowi-HPN-antara.jpg" alt="Tangkap layar Youtube Sekretariat Presiden - Presiden Joko Widodo mengetikkan tulisan HPN menggunakan mesin ketik tua, saat menghadiri acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023, di Deli Serdang, Sumatra Utara, Kamis (9/2/2023). ANTARA/Rangga P" width="100%">
<figcaption>Tangkap layar Youtube Sekretariat Presiden - Presiden Joko Widodo mengetikkan tulisan HPN menggunakan mesin ketik tua, saat menghadiri acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023, di Deli Serdang, Sumatra Utara, Kamis (9/2/2023). ANTARA/Rangga P</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut dunia pers saat ini sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja karena semakin banyaknya media informasi digital yang mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme autentik.  Demikian disampaikan Joko Widodo dalam sambutannya pada acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2023, di Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (9/2).  ’’Pada Peringatan Hari Pers Nasional sekarang ini saya ingin mengatakan bahwa dunia pers tidak sedang baik baik saja. Saya ulang, dunia pers sedang tidak baik-baik saja,” kata Presiden di Deli Serdang, Kamis.  Dia menyampaikan dulu isu utama dunia pers adalah kebebasan pers. Tetapi saat ini isu utama dunia pers menurut Presiden sudah bergeser. ’’Dulu isu utama dunia pers adalah kebebasan pers. Sekarang apakah isu utamanya tetap sama? Menurut saya sudah bergeser. Karena kurang bebas apalagi kita sekarang ini,” jelas Presiden.  Dia menyampaikan pers sekarang ini mencakup seluruh media informasi yang bisa tampil dalam bentuk digital. Semua orang bebas membuat berita sebebas-bebasnya. Joko Widodo menilai permasalahan utama dunia pers saat ini adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab.  Dia mencontohkan kini masyarakat kebanjiran berita dari media sosial dan media digital lainnya, termasuk platform-platform asing yang umumnya tidak memiliki redaksi atau dikendalikan artificial intelligence, di mana algoritma raksasa digital cenderung mementingkan kepentingan sisi komersial saja.  ’’Algoritma raksasa digital cenderung mementingkan kepentingan sisi komersial saja dan hanya akan mendorong konten-konten recehan yang sensasional. Sekarang ini banyak sekali, dan mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme autentik. Ini yang kita akan semakin kehilangan,” ujarnya.  Kepala Pemerintahan mengatakan, hal semacam itu tidak boleh mendominasi kehidupan masyarakat. Dia mengatakan media konvensional yang beredar saat ini semakin terdesak dalam peta pemberitaan. Oleh karena itu, Presiden menyampaikan Rancangan Peraturan Presiden yang mengatur tentang platform digital dan perusahaan pers harus segera diselesaikan.  Presiden pada kesempatan itu menyampaikan Selamat Hari Pers Nasional 2023 kepada seluruh insan pers di Tanah Air. Joko Widodo mengucapkan terima kasih kepada insan pers nasional atas kontribusi kepada bangsa dan negara sejak zaman perjuangan kemerdekaan hingga saat ini. (*)

Jokowi Sebut Dunia Pers sedang Tak Baik-Baik Saja, Begini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/leak-kustiyo.jpg" alt="Leak Kustiyo" width="100%">
<figcaption>Leak Kustiyo</figcaption>
</figure><h3>(71 Tahun Jawa Pos)</h3> &nbsp;  SENJA kala koran yang mendengung sejak kira-kira sepuluh tahun lalu di Amerika, gelombangnya bersambut di sini dan kian membesar gaungnya dalam lima tahun terakhir. Bukan hanya pengamat media yang menyuarakan detik-detik datangnya ajal media cetak. Para pelaku di industri koran pun ikut meyakini kematian dirinya bakal segera tiba.  Bahkan, tak sedikit pemimpin koran yang yakin bahwa semua ini adalah ”wis wayahe” alias sudah saatnya. Saatnya koran mati.  Koran yang menyuarakan optimisme dianggap sebagai sikap denial terhadap sebuah keniscayaan yang tidak ikhlas menghadapi kematian. Pelaku di industri media cetak kurang menunjukkan sikap tertantang untuk mempertahankan dunianya, tapi malah sebaliknya: goyah iman. Pelaku media cetak, yang mestinya menjadi garda depan penjaga nyawa industri surat kabar, pun ikut-ikutan menjadi peramal kematian koran yang sangat meyakinkan.  Apa saja media yang gencar menyuarakan ”Senja Kala Kematian Surat Kabar”? Silakan buka arsip Mbah Google. Jawa Pos, maaf, terus terang absen. Kami merasa kurang elok jika ikut-ikutan memperkuat wacana senja temaram koran menuju azan Magrib langit gelap itu. Bukan soal kami alergi mati. Tapi, ada dorongan kuat agar Jawa Pos harus hidup terus, bahkan dalam keabnormalan zaman seperti sekarang sekalipun! Bukan sekadar hidup untuk hidup, tapi untuk fungsi luhur media, yang harus dijaga langgeng.  Koran mati itu hal biasa. Belum ada medsos, belum ada Covid pun, deretan brand koran banyak yang tinggal nama, kini. Yang ironis adalah kenapa banyak sekali orang koran yang mudah setuju dengan kematian industrinya sendiri hanya gara-gara zaman berubah.  Zaman akan senantiasa berubah, media mestinya selalu ada di antaranya. Medium penyampai informasi tidak akan pernah mutlak bentuknya. Semua platform punya kelebihan dan kekurangannya. Sebaiknya tak usah berlebihan dalam mengagung-agungkan jenis platform baru. Sekarang baru dirasa mendesak agar Facebook ikut bertanggung jawab dalam membanjirnya ujaran kebencian di bumi ini, dan perusahaan-perusahaan besar dunia sedang mengancam menghentikan kerja samanya.  Kalau di zaman digital koran kehilangan daya tarik, apa saja hal-hal yang kemudian menjadi tidak menarik dari diri koran sekarang? Apakah karena koran berbentuk lembaran kertas dan tidak touch screen? Ataukah karena isinya: sikapnya, perspektifnya, kualitas jurnalistiknya, independensinya, etiknya?  Kalau karena medsos koran ditinggalkan pembaca lalu mati, medsoslah kambing hitam keruntuhan media cetak itu. Tapi, kalau koran gagal berkreasi dan melakukan inovasi, lalu pembaca pergi, berarti internal koranlah penyebab senja kala itu.  Nah, kalau karena jurnalismenya yang memburuk dan konten koran menjadi tidak menarik lalu surat kabar sirna, penyebab yang ini kurang diakui para penanggung jawab surat kabar, bahwa diri koran sendirilah pemicunya.  Hari ini, ketika Jawa Pos menapaki usianya yang ke-71 tahun, zaman sedang dalam perangai yang jauh lebih sulit dibanding situasi sepuluh tahun lalu. Bedanya, sulit yang dialami koran sekarang ini adalah kesulitan yang juga dialami banyak industri. Bukan hanya perusahaan media cetak, tapi juga industri otomotif, bisnis properti, mal, penerbangan, wisata, dan rumah makan, semua pontang-panting menghadapi guncangan pandemi. Trompet senja kala kematian koran campur baur dengan kegaduhan senja kala industri-industri lainnya.  Seperti apa pontang-panting Jawa Pos? Agak tidak mudah menjelaskan bagaimana menghadapi gelombang besar yang menggulung sejak lima tahun terakhir. Tapi, kurang lebihnya, seperti yang para pelaku berbagai industri rasakan sekarang ini.  Rasanya? Bagi Jawa Pos, sudah biasa-biasa saja. Media harus terus memiliki kepercayaan diri agar tetap mampu memberi perspektif independen dari lanskap yang lebih tinggi. Rasa sulit sekarang ini harus sudah menjadi rasa normal biasa. Pers harus bermata elang dengan perspektif sudut pandang komprehensif dari atas. Koran tidak boleh hanya punya sudut pandang mata cacing, kelejotan dan mengeluh.  Pemimpin, di tengah pandemi, terlebih pemimpin media, seperti terus diingatkan oleh Ketua Dewan Pers M. Nuh, tidak boleh mengidap rabun jauh. Jika pelaku surat kabar kehilangan optimisme dan daya pandang jauhnya, Covid-19 akan dengan cepat menyempurnakan kematian koran. Lalu dipulasara tanpa upacara. Keterpurukan ekonomi karena wabah virus, yang kita tidak tahu bakal menjadi separah apa nanti ke depan, memang mengancam banyak perusahaan koran gulung kertas.  Apa kunci selamat koran dari pandemi?  Salah satunya: hentikan perang harga yang tidak sehat. Masyarakat harus diajak untuk sadar harga informasi. Antara yang gratis bercampur hoax dan yang beretika-bertanggung jawab harus ada bedanya. Di mana bedanya? Di harga.  Ini bukan nasihat, tapi ini sikap teguh Jawa Pos selama ini. Penting untuk disadari semua pelaku surat kabar. Jawa Pos hingga hari ini tak pernah tergiur untuk menjual dan mengecer korannya di bawah harga pokok produksi.  Kalau koran dijual dengan harga asal-asalan dengan pertimbangan: ah, kan bisa disubsidi dengan pemasukan iklan.., inilah awal senja kala. Yang terlupakan dari manajemen koran seperti ini adalah, kalau ekonomi suram dan aktivitas promosi tiba-tiba berhenti karena sulitnya ekonomi, koran kehilangan tumpuan hidup satu-satunya.  Terima kasih kami yang setinggi-tingginya kepada seluruh pembaca Jawa Pos, yang paham betul bahwa informasi yang baik harganya memang harus baik. Harga langganan Jawa Pos memang tidak bisa di bawah 100 ribu rupiah sebulan. Mahal? Tidak. Ini demokrasi pasar koran yang sehat.  Jawa Pos harus panjang umur. Dengan jurnalisme yang terus kami perbaiki akurasinya, keberimbangan, independensi, dan etiknya. Masyarakat paham betul bahwa mutu pers sangat penting untuk kukuhnya sendi-sendi kehidupan kita semua, sendi Indonesia!  Terima kasih kami untuk para pelanggan semua pembaca koran. Selalu ada yang baru! (*)

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jurnalisme

Berita Terkini

Ancaman Jurnalisme Bukan AI, tapi Ekstraksi dan Imbal Balik Nilai Tanpa Mekanisme yang Adil