<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari, Candra Mega SariAsisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga, Novia Herawati&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Jatu Rahendarto, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Karir&nbsp;</h1><h1>Selalu Ada yang Baru!</h1>Selamat datang di situs resmi Rekrutmen Jawa Pos&nbsp;Jawa Pos merupakan perusahaan media massa terbesar di Indonesia. Memiliki lebih dari 200 media yang tersebar di seluruh Nusantara. Berbasis di Surabaya dengan sirkulasi lebih dari 400 ribu eksemplar per hari, Jawa Pos telah menjadi media massa yang kreatif, mencetak tren baru, serta mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.&nbsp;Di 2016, Jawa Pos (PT Jawa Pos Koran) untuk kali pertama dalam sejarah membuka rekrutmen secara online. Situs resmi Rekrutmen Jawa Pos ini dapat diakses sepanjang tahun. Berbagai posisi yang tersedia dapat dilihat updatenya di situs ini. Berbagai pengumuman terkait program rekrutmen juga akan hadir. Tim rekrutmen Jawa Pos hanya akan memproses lamaran yang diajukan secara online. Let’s join us!&nbsp;Beberapa posisi telah dibuka! Buruan cek!

karir

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Muhammad Ridwan

KPK mengamankan Bupati Rejang Lebong dalam OTT di Bengkulu. Tim menangkap pelaku dan menyita uang tunai.

Sabik Aji Taufan

KPK Gelar OTT di Bengkulu, Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Diamankan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/1657010514251.jpg" alt="Ilustrasi lapas. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi lapas. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> KEPALA Lapas Kelas II-A Jember Hasan Basri mengungkapkan, sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait adanya indikasi peredaran gelap narkoba di Lapas Jember. Dari beberapa kali operasi penggeledahan yang dilakukan, kata dia, pihaknya belum mendapati adanya indikasi tersebut. &rdquo;Kami selalu berusaha untuk mencari (peredaran gelap narkoba, Red). Penggeledahan-penggeledahan secara rutin kami lakukan. Cuma kalau untuk peredarannya, kami belum ada (menemukan, Red),&rdquo; kata Hasan Basri saat dihubungi Jawa Pos Kamis (21/11) lalu. Meski begitu, Hasan mengakui bahwa pihaknya kerap mendapati ponsel di dalam sel tahanan. Ponsel itu diperoleh dari hasil penggeledahan yang dilakukan petugas. Hanya, Hasan belum bisa memastikan apakah ponsel-ponsel tersebut digunakan warga binaan untuk bermain judi online (judol) atau dipakai untuk transaksi narkoba. Lebih lanjut, Hasan berjanji bakal menindaklanjuti laporan terkait indikasi peredaran gelap narkoba maupun aktivitas-aktivitas terlarang lain di dalam lapas. Dia akan melakukan pengecekan untuk membuktikan kebenaran dari laporan tersebut. &rdquo;Akan saya dalami. Kami juga pernah mendapat berita-berita seperti ini dan setelah kami dalami, ternyata tidak benar,&rdquo; ungkapnya. Disinggung soal indikasi &rdquo;main mata&rdquo; antara petugas pengamanan lapas, Hasan belum bisa berkomentar lebih jauh sebelum adanya kebenaran laporan. &rdquo;Kami belum bisa memastikan bahwa laporan ini apakah benar atau tidak,&rdquo; ujarnya. Kendati demikian, Hasan tetap berterima kasih kepada masyarakat yang telah melaporkan indikasi peredaran narkotika tersebut. Dengan begitu, pihaknya bisa melakukan tindakan. Sebelumnya, Lapas Kelas II-A Tanjung Raja, Ogan Komering Ilir, dan Rutan Kelas I Jakarta Pusat atau Rutan Salemba lebih dulu menuai sorotan publik. Dampak Kebijakan Punitif Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) bahkan membuat kajian terkait persoalan tersebut pada 2019 lalu. Dari kajian itu diperoleh data bahwa modus peredaran narkotika paling banyak dilakukan dengan cara menyimpan narkotika di dalam area institusi. Baik itu institusi lapas maupun rutan. Staf LBHM Maruf Bajammal menyebut ada beberapa faktor kenapa institusi pemasyarakatan rentan menjadi lahan subur peredaran gelap narkoba. Salah satunya disebabkan adanya permintaan (demand) dari pemakai narkoba di dalam lapas. Jika ditarik lebih jauh, Maruf mengungkapkan persoalan mendasar yang menyebabkan maraknya peredaran gelap narkoba di dalam lapas. Yakni, pemberantasan narkoba yang masih menggunakan pendekatan penghukuman bagi pengguna narkoba. &rdquo;Paradigma kebijakan narkotika kita itu punitif, itu problem utamanya,&rdquo; jelas Maruf. (tyo/c6/ttg)

Kalapas Kelas II-A Jember Hasan Basri mengungkapkan, sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait adanya indikasi narkoba.

Kalapas Jember Kerap Dapati Ponsel Setiap Razia Sel Tahanan, tapi Belum Bisa Pastikan untuk Judol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Menkumham-Yasonna-H-Laoly-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly bersiap mengikuti rapat kerja bersama yang diselenggarakan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/1/2020). Pada rapat tersebut Baleg membuka peluang untuk mengurangi jumlah RUU Progr" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly bersiap mengikuti rapat kerja bersama yang diselenggarakan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/1/2020). Pada rapat tersebut Baleg membuka peluang untuk mengurangi jumlah RUU Progr</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly mengancam oknum yang melakukan pungutan liar (pungli) terhadap warga binaan pemasyarakatan. Pernyataan ini disampaikan Yasonna, menanggapi adanya dugaan pungli terhadap warga binaan yang menjalani asimilasi dan integrasi.  "Instruksi saya jelas, terbukti pungli saya pecat. Instruksi ini sudah saya sampaikan secara langsung lewat video conference kepada seluruh Kakanwil, Kadivpas, Kalapas, dan Karutan," kata Yasonna dalam keterangannya, Kamis (16/4).  Yasonna meminta, masyarakat berani melaporkan oknum nakal tersebut kepadanya melalui berbagai saluran yang tersedia, atau melalui jajaran di Ditjen Pemasyarakatan untuk memudahkan proses penindakan. Dia pun menjamin, data pelapor akan dirahasiakan.  Politikus PDI Perjuangan ini mengaku, jajaran Kemenkumham sudah melakukan investigasi dan menerjunkan tim ke daerah untuk menelusuri dugaan pungli tersebut.  "Namun investigasi belum menemukan adanya pungli. Kalau ada yang tahu, tolong laporkan. Supaya mudah, silakan sampaikan lewat pesan di Instagram dan Facebook fan page saya," tegasnya.  Yasonna mengaku, sudah memberikan lima instruksi terkait pengeluaran warga binaan yang menjalani asimilasi dan integrasi. Pertama, tidak boleh ada pungutan liar, karena prosesnya gratis. Instruksi kedua, proses pengeluaran warga binaan asimilasi dan integrasi tidak boleh dipersulit.  Menurutnya, mereka yang menjalani program ini adalah warga binaan yang sudah menjalani 2/3 masa hukuman, tidak menjalani subsider, bukan napi korupsi atau bandar narkoba atau kasus terorisme, berkelakuan baik selama dalam tahanan, dan ada jaminan dari keluarga.  "Instruksi ketiga adalah memastikan warga binaan memiliki rumah asimilasi yang jelas untuk memudahkan pengawasan dan program berjalan dengan baik," ungkap Yasonna.  Keempat, seluruh warga binaan yang menjalani asimilasi dan integrasi tetap dibina dan diawasi berkala karena datanya lengkap hingga alamat tinggal. Pengawasan dilakukan dengan koordinasi Kepolisian serta Kejaksaan. "Instruksi kelima, warga binaan harus diedukasi oleh petugas pemasyarakatan agar terhindar dari Covid-19," urai Yasonna.  Adapun alasan memberikan asimilasi dan integrasi pada warga binaan, karena untuk menyelamatkan mereka dari ancaman menyebarnya Covid-19. Pasalnya, kondisi di dalam Lapas dan Rutan sudah kelebihan kapasitas sehingga sulit menerapkan protokoler pencegahan Covid-19.  "Ini karena kemanusiaan. Tidak ada yang bisa menjamin Covid-19 tidak masuk ke dalam lapas atau rutan, karena ada petugas yang punya aktivitas di luar dan kita tidak pernah tahu jika dia membawa virus itu ke dalam lapas," ungkap Yasonna.  Dia menegaskan, kebijakan memberikan asimilasi dan integrasi pada warga binaan di Lapas serta Rutan over kapasitas juga dilakukan atas rekomendasi PBB untuk seluruh dunia. Selain Indonesia, negara-negara lain juga membebaskan napi untuk mencegah penyebaran Covid-19 di dalam lapas.  Di antaranya Amerika Serikat, California membebaskan 3.500 napi, New York membebaskan 900 napi, Haris County 1.000 napi, Los Angeles 600 napi, serta Federal 2.000 napi.  Kemudan Italia membebaskan 3.000 napi, Inggris &amp; Wales membebaskan 4.000 napi, Iran membebaskan 85.000 napi dan 10.000 tahanan politik, Bahrain membebaskan 1.500 napi, Israel 500 napi, Yunani 15.000 napi, Polandia 10.000 napi, Brazil 34.000 napi, Afganistan 10.000 napi, Tunisia 1.420 napi, Kanada 1.000 napi, dan Perancis membebaskan lebih dari 5.000 napi.  "Sekali lagi, ini karena alasan kemanusiaan karena kondisi di dalam lapas dan rutan sudah sangat kelebihan kapasitas dan kondisi di dalam lapas akan sangat mengerikan jika tidak melakukan pencegahan penyebaran Covid-19," pungkasnya.

Yasonna Ancam Pecat Kalapas yang Terbukti Pungli ke Napi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/lapas-langkat.jpeg" alt="Usai kericuhan di Lapas Langkat, (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Usai kericuhan di Lapas Langkat, (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Langkat Sumatera Utara, Bachtiar Sitepu dinonaktifkan dari jabatannya. Hal ini dilakukan pasca kerusuhan di lapas tersebut yang mengakibatkan sejumlah napi kabur pada Kamis (16/5).  "Sementara itu kepala Lapas Narkotika Langkat dinonaktifkan," ungkap Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sri Puguh Budi Utami dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (18/5).  Selanjutnya kepala lapas narkotika Langkat akan dijabat oleh pelaksana harian Muhammad Tavip. Di sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan Bimbingan dan Teknologi Informasi Kantor Wilayah KemenkumHAM Sumatera Utara.  Dampak dari kerusuhan ini, disebutkan sekitar 50 narapidana kabur. Oleh sebab itu Utami meminta masyarakat ikut berperan aktif, dengan melaporkan apabila melihat tahanan berkeliaran.  "Segera hubungi Kepolisian atau lapas dan rutan terdekat, jika anda mengetahui keberadaan narapidana yang melarikan diri." Jelasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/dirjen-PAS-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Sebelah kanan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sri Puguh Budi Utami. (Dok JawaPos.com)  Saat mengunjungi lapas Langkat, pada Jumat (17/5), Utami langsung mendengarkan aspirasi dari seluruh narapidana. Ia juga mengapresiasi narapidana yang tetap bertahan tertib kembali masuk ke dalam blok saat kerusuhan berlangsung.  "Kami di sini sebagai pembina dan anda-anda yang akan dibina. Mari kita bekerjasama menjalankan peran kita untuk kebaikan bersama," imbuhnya.  Dia juga berjanji akan memprioritaskan layanan terbaik untuk narapidana. Serta melakukan pendalaman kasus terhadap cara petugas lapas memperlakukan tahanan. "Segera dilakukan investigasi mendalam terkait semua kebijakan dan perlakuan pihak lapas," tegas Utami.  Sebelumnya, kerusuhan di lapas langkat pecah pada Kamis (16/5). Peristiwa diduga dipicu oleh penemuan narkoba jenis sabu oleh petugas lapas. Setelah itu petugas langsung berkoordinasi dengan Polres Langkat yang langsung menindaklanjuti dengan pemeriksaan. Hal inilah yang diduga memprovokasi sejumlah narapidana melakukan perlawanan serta berujung pada pemberontakan hingga menjebol pintu Lapas Langkat. Ditambah lagi jumlah petugas yang tidak seimbang dengan jumlah hunian.  Rusuh mulai terjadi saat polisi sedang melakukan pemeriksaan terhadap narapidana yang terlibat peredaran narkoba. Saat kerusuhan terjadi, jumlah penghuni lapas langkat berdasarkan sistem data base pemasyarakatan (SDP) adalah 1635 orang dari kapasitas seharusnya untuk 915 orang.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/dirjen-PAS-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Pasca Kerusuhan, Kalapas Langkat Dinonaktifkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/viral-video-lapas-jadi-tempat-pesta-sabu-ini-kata-kalapasnya_m_-1.jpg" alt="Video viral pesta Sabu di Lapas Pematangsiantar, Sumatera Utara." width="100%">
<figcaption>Video viral pesta Sabu di Lapas Pematangsiantar, Sumatera Utara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pesta narkoba kembali terjadi di sebuah penjara. Sebuah video yang diduga warga binaan Lapas Kelas II A Pematangsiantar, Sumatera Utara, menunjukan tengah berpesta sabu-sabu di dalam sel&nbsp;beredar di media sosial. Rekaman berdurasi satu menit itu pun langsung bikin&nbsp;geger. Dalam video tersebut, terlihat salah seorang pria yang tidak mengenakan baju tengah duduk diduga sambil menghisap sabu-sabu. Sementara di sekitar orang itu, ada juga sejumlah pria yang melakukan aktivitas, mulai dari bermain ponsel hingga saling bercengkerama satu sama lain. Menanggapi video yang sudah beredar luas itu, Kalapas kelas II A Pematangsiantar Porman Siregar mengaku terkejut. Saat dikonfirmasi, Senin (26/11), Kalapas yang baru menjabat itu mengatakan, akan menelusuri orang-orang yang terekam dalam video tersebut. &ldquo;Saya pun terkejut melihat video itu. Saya tidak terima. Saya akan menelusuri dulu siapa yang ada di dalam video tersebut,&rdquo; ucapnya dari seberang telepon seperti dilansir Metro Siantar (Jawa Pos Group). Porman mengungkapkan, program pemberantasan narkoba di Lapas yang dipimpinnya menuai beragam tanggapan. Menurutnya, ada sejumlah pegawai yang tidak menyukai program tersebut, sehingga ia menekankan harus menelusurinya. &ldquo;Saya juga sudah sampaikan bahwa musuh terbesar saya yaitu orang yang berseragam sama dengan saya,&rdquo; pungkasnya. Porman menyinggung kegiatan pemeriksaan urine yang digelar Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Simalungun terhadap para pegawai Lapas. Hasilnya, seluruh pegawai yang diperiksa menunjukkan hasil negatif. Namun meskipun begitu, Porman tetap tidak menghilangkan dugaan pegawainya yang &lsquo;bermain&rsquo;. &ldquo;Memang hasilnya negatif, tapi tetap saja saya tidak langsung percaya begitu saja bahwa tidak ada anggota saya yang berkhianat,&rdquo; tegasnya. Selain itu, masih kata Porman, dugaan lain bahwa kasus tersebut cara seseorang agar menjatuhkan nama baiknya. Itu diduganya setelah ia memindahkan salah seorang warga binaan ke Lapas Kelas I Tanjunggusta Medan. &ldquo;Pernah saya pindahkan warga binaan ke Lapas Tanjunggusta Medan, jadi saya menduga ada unsur sakit hati,&rdquo; ujarnya.

Viral Video Lapas Jadi Tempat Pesta Sabu, Ini Kata Kalapasnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/viral-video-lapas-jadi-tempat-pesta-sabu-ini-kata-kalapasnya_m_.jpg" alt="Video viral pesta Sabu di Lapas Pematangsiantar, Sumatera Utara." width="100%">
<figcaption>Video viral pesta Sabu di Lapas Pematangsiantar, Sumatera Utara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pesta narkoba kembali terjadi di sebuah penjara. Sebuah video yang diduga warga binaan Lapas Kelas II A Pematangsiantar, Sumatera Utara, menunjukan tengah berpesta sabu-sabu di dalam sel&nbsp;beredar di media sosial. Rekaman berdurasi satu menit itu pun langsung bikin&nbsp;geger. Dalam video tersebut, terlihat salah seorang pria yang tidak mengenakan baju tengah duduk diduga sambil menghisap sabu-sabu. Sementara di sekitar orang itu, ada juga sejumlah pria yang melakukan aktivitas, mulai dari bermain ponsel hingga saling bercengkerama satu sama lain. Menanggapi video yang sudah beredar luas itu, Kalapas kelas II A Pematangsiantar Porman Siregar mengaku terkejut. Saat dikonfirmasi, Senin (26/11), Kalapas yang baru menjabat itu mengatakan, akan menelusuri orang-orang yang terekam dalam video tersebut. &ldquo;Saya pun terkejut melihat video itu. Saya tidak terima. Saya akan menelusuri dulu siapa yang ada di dalam video tersebut,&rdquo; ucapnya dari seberang telepon seperti dilansir Metro Siantar (Jawa Pos Group). Porman mengungkapkan, program pemberantasan narkoba di Lapas yang dipimpinnya menuai beragam tanggapan. Menurutnya, ada sejumlah pegawai yang tidak menyukai program tersebut, sehingga ia menekankan harus menelusurinya. &ldquo;Saya juga sudah sampaikan bahwa musuh terbesar saya yaitu orang yang berseragam sama dengan saya,&rdquo; pungkasnya. Porman menyinggung kegiatan pemeriksaan urine yang digelar Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Simalungun terhadap para pegawai Lapas. Hasilnya, seluruh pegawai yang diperiksa menunjukkan hasil negatif. Namun meskipun begitu, Porman tetap tidak menghilangkan dugaan pegawainya yang &lsquo;bermain&rsquo;. &ldquo;Memang hasilnya negatif, tapi tetap saja saya tidak langsung percaya begitu saja bahwa tidak ada anggota saya yang berkhianat,&rdquo; tegasnya. Selain itu, masih kata Porman, dugaan lain bahwa kasus tersebut cara seseorang agar menjatuhkan nama baiknya. Itu diduganya setelah ia memindahkan salah seorang warga binaan ke Lapas Kelas I Tanjunggusta Medan. &ldquo;Pernah saya pindahkan warga binaan ke Lapas Tanjunggusta Medan, jadi saya menduga ada unsur sakit hati,&rdquo; ujarnya.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kalapas-perempuan-didemo-napi-warga-binaan-kembalikan-uang-kami_m_.jpg" alt="Ilustrasi: KapalasPerempuan Batam didemo narapidana. Mereka minta uangnya dikembalikan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: KapalasPerempuan Batam didemo narapidana. Mereka minta uangnya dikembalikan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ratusan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II-A Baloi, Batam, menggelar demo Kamis (11/10). Mereka meminta Kalapas mengembalikan uang milik napi yang sempat dikutip untuk uang koperasi. Mereka juga meminta pemberlakuan uang asli dalam transaksi di koperasi LPP. Demonstrasi dilakukan selepas para napi mengikuti kegiatan kerohanian. Bahkan, beberapa napi masih menggunakan mukena saat demo. "Kembalikan uang kami," teriak napi yang berada di baris terdepan. "Kami mau uang cash. Jangan yang lain. Kami mau uang kami dikembalikan," teriak napi lainnya. Melihat para napi tiba-tiba melakukan demo, para sipir dan petugas keamanan langsung bergerak. Pintu dijaga dan sebagian di antaranya masuk ke lapangan tempat para napi demo. Mereka langsung menenangkan para napi. Seorang petugas menyebut aksi serupa sebelumnya pernah terjadi. Tuntutannya sama. Petugas tersebut mengatakan, selama ini memang diterapkan kebijakan soal transaksi di koperasi dengan menggunakan uang "mainan". Uang tersebut hanya bisa digunakan untuk belanja di koperasi lapas. Awalnya, semua berjalan normal. Tetapi, kemudian ada masalah karena terdapat besaran biaya yang diduga tidak bisa dipertanggungjawabkan petugas koperasi. Kalapas Perempuan Kelas II-A Baloi Mulyani tidak memungkiri bahwa demo tersebut terkait dengan tuntutan para napi mengenai uang mereka. Saat ini ada lebih dari 250 napi perempuan di LPP Batam. ''Ini akan kami rapatkan dengan struktur LPP dulu,'' ujarnya.&nbsp;

Kalapas Perempuan Didemo Napi, Warga Binaan: Kembalikan Uang Kami

kalapas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kalapas

Berita Terkini

Kalapas Jember Kerap Dapati Ponsel Setiap Razia Sel Tahanan, tapi Belum Bisa Pastikan untuk Judol

Yasonna Ancam Pecat Kalapas yang Terbukti Pungli ke Napi

Pasca Kerusuhan, Kalapas Langkat Dinonaktifkan

Viral Video Lapas Jadi Tempat Pesta Sabu, Ini Kata Kalapasnya

Viral Video Lapas Jadi Tempat Pesta Sabu, Ini Kata Kalapasnya

Kalapas Perempuan Didemo Napi, Warga Binaan: Kembalikan Uang Kami

Download Aplikasi JawaPos.com