<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/03/60_kalau-4133965345.png" alt="PENGHUBUNG ANTAR PELABUHAN: Suasana bongkar muat di Pelabuhan Tahuna, Kepulauan Sanghine (27/11)." width="100%">
<figcaption>PENGHUBUNG ANTAR PELABUHAN: Suasana bongkar muat di Pelabuhan Tahuna, Kepulauan Sanghine (27/11).</figcaption>
</figure> </h3> <h3>Kalau Pakai Feri, dari 50 Ton Ikan, Hanya 24 Ton Yang Terkirim</h3> Disparitas harga bahan pokok dengan kota besar bisa ditekan, biaya pengiriman juga dapat dihemat, dan jumlah muatan bisa ditambah. PT Pelni pun terus berupaya menambah jadwal pelayaran kapal yang menjadi bagian dari program tol laut. TAUFIQ ARDYANSYAH, Tahuna --- KEPULAUAN Sangihe hanya sepelemparan batu dari Filipina. Jadi, tak mengherankan kalau jiran Indonesia itu jadi alternatif tiap kali warga setempat menghadapi suatu kendala. Misal, stok sembilan bahan pokok (sembako). Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Sangihe Rifai Mahdang menyebut beberapa waktu lalu sempat ada permintaan pasokan sembako dari kepulauan di utara Sulawesi Utara itu. &rdquo;Waktu itu, belum ada kapal tol laut. Kapal perintis pun masih proses lelang,&rsquo;&rsquo; ungkap Rifai kepada rombongan media, termasuk Jawa Pos, yang diundang PT Pelni ikut dalam kunjungan ke Tahuna, ibu kota Kabupaten Kepulauan Sangihe, akhir November lalu (27/11/2023). Pagi itu, Kapal Logistik Nusantara II tengah bersandar di Pelabuhan Tahuna. Kapal tersebut salah satu kapal yang berdinas dalam program tol laut yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada November 2015. Program tersebut merupakan konsep pengangkutan logistik via laut. Program itu bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Indonesia. Kapal itu singgah di Sangihe sekali dalam sebulan. Bagi para pelaku usaha kecil dan menengah, kedatangan kapal tersebut sangat berarti. Sebab, mereka tidak perlu mengeluarkan bujet mahal untuk mengirim barang ke berbagai kota di Indonesia. &rsquo;&rsquo;Saya bisa menghemat biaya pengiriman,&rsquo;&rsquo; ujar Husiyo Hadinoto, salah seorang pelaku usaha arang di Tahuna. Pria yang akrab disapa Yoyo itu sudah menekuni bisnis tersebut selama lima tahun. Setiap bulan, dia mengirim arang sebanyak 3&ndash;4 kontainer. Per kontainer beratnya mencapai 11 ton. &rdquo;Biaya ekspedisi per kontainernya Rp 5 juta sampai Rp 6 juta. Sebelum ada tol laut, selisih harga lebih mahal Rp 2 jutaan,&rsquo;&rsquo; ujar pria asal Madiun, Jawa Timur, itu. Steven Ang, pengusaha ikan di Tahuna, juga menyebut kuantitas barang yang bisa dikirim via tol laut jadi lebih banyak. Andi Wahyu Haris, pegawai yang bekerja di perusahaan ikan milik Steven, menambahkan bahwa sebelum ada tol laut, ikan-ikan dikirim melalui kapal feri. Dalam sebulan, perusahaan hanya bisa mengirim 24 ton ikan. Jumlah pengiriman itu tidak sebanding dengan hasil produksi perusahaan. &rdquo;Dalam sebulan, kami bisa memproduksi 50 ton. Jadi, ada 26 ton yang ditinggal,&rsquo;&rsquo; ungkap Wahyu. Rifai menambahkan, tol laut juga membuat disparitas harga bahan makanan pokok di Kepulauan Sangihe tidak terlalu jauh dengan kota besar seperti Manado, ibu kota Sulawesi Utara. Bahkan, pilihan bahan makanan pokok di Kepulauan Sangihe kini semakin beragam. &rdquo;Contohnya, beras. Dulu, hanya ada beberapa jenis beras di sini. Sekarang beras premium sudah ada di sini. Sebelum ada tol laut, pilihan masyarakat terbatas,&rsquo;&rsquo; ujar Rifai. Meski bukan berarti dalam perjalanannya program itu tanpa kritik. Ekonom Faisal Basri, misalnya, pada akhir 2019 pernah menyebut tol laut tak terlampau berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Tapi, Kementerian Perhubungan menjawab kritik tersebut dengan mengatakan bahwa program itu sangat dibutuhkan sejumlah daerah. Di wilayah-wilayah seperti Kepulauan Sangihe, transportasi laut memang sangat diandalkan. Baik untuk antar jemput orang maupun barang. Dalam kunjungan ke Kepulauan Sangihe, Manajer Penjualan Nonkomersial PT Pelni Achmad Deshariradian Tamzak juga mendapat banyak masukan dan aspirasi dari para pelaku usaha. Salah satunya soal penambahan jadwal pengiriman barang. Para pelaku usaha berharap jadwal pengiriman barang di Kepulauan Sangihe ditambah dari sekali dalam sebulan menjadi dua kali dalam sebulan. Permintaan itu, kata Tamzak, bukan sesuatu yang mudah diwujudkan. Tapi, PT Pelni terus berupaya untuk meningkatkan jadwal pelayaran. Tamzak menjelaskan, dalam satu kali trip menuju Sangihe, diperlukan waktu 30&ndash;33 hari. Artinya, dalam setahun sepanjang 2023, hanya ada sebelas trip ke Sangihe. &rdquo;Lama, sebab ada penambahan rute ke Pelabuhan Nunukan (Kalimantan Utara). Pada 2024, Kapal Logistik Nusantara II tidak lagi ke Nunukan. Sehingga bisa mengurangi waktu sampai lima hari,&rdquo; katanya. Artinya, lanjut dia, yang tadinya butuh waktu 33 hari diupayakan menjadi 27&ndash;28 hari. &rdquo;Dengan begitu, di 2024, kami bisa mengejar 12&ndash;13 trip (ke Sangihe),&rsquo;&rsquo; jelas Tamzak. Rifai berharap, siapa pun yang menjadi presiden tahun ini, tol laut masih dilanjutkan. Kalau tidak, warga di kepulauan yang jauh dari pusat pemerintahan dan perekonomian seperti Sangihe akan sangat terdampak. &rdquo;Jangan lupa kalau Filipina lebih dekat dengan sini. Jadi, ini bisa berdampak terhadap urusan kedaulatan," katanya. (*/c6/ttg)

Disparitas harga bahan pokok dengan kota besar bisa ditekan, biaya pengiriman juga dapat dihemat, dan jumlah muatan bisa ditambah.

Melihat dari Dekat Kedatangan Kapal Logistik ke Kepulauan yang Sepelemparan Batu dari Filipina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/shipping-line.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Potensi ekspor nasional dan Jatim belum maksimal tahun lalu. Permasalahannya adalah logistik jalur laut.  Tahun ini, kendala yang sama masih menghantui. Pelaku usaha menyebutkan, biaya pelayaran internasional tinggi bakal bertahan lama jika pemerintah tak mengambil tindakan.  Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jatim Hengky Pratoko mengatakan, dunia pelayaran dan logistik internasional memang karut-marut selama dua tahun terakhir. "Kami benar-benar menyayangkan kebijakan yang dibuat oleh shipping line internasional selama pandemi. Hubungan rekanan yang terjalin seakan sia-sia," ujarnya kepada media di Surabaya kemarin (19/1).  Tahun ini, beberapa perusahaan mengaku sudah mendukung ketersediaan kontainer dengan melakukan repositioning (pemindahan) peti kemas kosong ke pelabuhan di Indonesia. Dia mencatat ada pemindahan 8 ribu peti kemas kosong ke Jakarta dan 400 peti kemas ke Surabaya.  Namun, hal itu tidak menjadi obat tepat karena populasi kapal rute internasional dari Indonesia belum pulih. "Mereka memindahkan kontainer kosong paling hanya butuh USD 200–300 (Rp 2,8 juta–Rp 4,3 juta) per kontainer. Tapi, sampai saat ini, pengusaha masih harus membayar belasan ribu USD untuk mengirimkan barang ke negara tujuan," tuturnya.  Hengky menyebutkan, tarif freight dari Indonesia masih tinggi. Misalnya, rata-rata biaya pengiriman Indonesia ke Eropa mencapai USD 25 ribu per kontainer setara 40 kaki persegi (FEU).  Padahal, ongkos Asia ke Eropa sebenarnya sudah turun dari USD 23 ribu per FEU menjadi USD 11,9 ribu per FEU. Saat normal, tarif rata-rata pelayaran antarsamudra biasanya mencapai USD 2 ribu per kontainer setara 20 kaki persegi (TEU).  Menurut Hengky, upaya pemerintah berkomunikasi dengan main line operators (MLO) percuma. Sebab, MLO hanya bertindak sebagai perwakilan. Pemerintah seharusnya mencari jalan diplomasi sehingga perusahaan pemilik kapal benar-benar bisa menurunkan tarif.  "Kalau perlu, pemerintah Indonesia bisa melaporkan pelayaran nakal ke World Trade Organization (WTO) karena diduga melakukan bisnis dengan tidak adil," ucapnya.  Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Jatim Isdarmawan Asrikan mengungkapkan, eksportir tertekan karena situasi yang terjadi saat ini. Karena itu, pertumbuhan ekspor tidak optimal lantaran tekanan ongkos logistik.  "Tahun lalu dan tahun ini seharusnya pertumbuhan kinerja ekspor bisa mencapai 25 persen. Tapi, karena tekanan ongkos logistik, daya kompetitif kami berkurang dan tahun ini mungkin hanya tumbuh 10 persen," paparnya.  EKSPOR JATIM LIMA TAHUN TERAKHIR  Tahun | Nilai  2017 | USD 19,61 miliar  2018 | USD 20,38 miliar  2019 | USD 20,28 miliar  2020 | USD 19,21 miliar  2021 | USD 22,78 miliar  Sumber: BPS Jatim

Tarif Freight Masih Mencekik, Pengusaha Minta Pemerintah Intervensi

kapal logistik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kapal logistik

Berita Terkini

Melihat dari Dekat Kedatangan Kapal Logistik ke Kepulauan yang Sepelemparan Batu dari Filipina

Tarif Freight Masih Mencekik, Pengusaha Minta Pemerintah Intervensi

Download Aplikasi JawaPos.com