<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/14/IMG-20260213-WA0006_3-2132005234.jpg" alt="Kebakaran lahan di Kabupaten Bengkalis Riau membuat Manggala Agni mendirikan tenda untuk pemadaman berhari-hari. (Manggala Agni/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kebakaran lahan di Kabupaten Bengkalis Riau membuat Manggala Agni mendirikan tenda untuk pemadaman berhari-hari. (Manggala Agni/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi Riau menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal itu karena kondisi saat ini sudah memasuki musim kemarau dan kejadian kebakaran sejak awal tahun sudah mencapai ratusan hektare. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Riau M Edy Afrizal mengatakan, surat keputusan penetapan status itu sudah diteken Plt Gubernur Riau SF Hariyanto. Status berlaku per Jumat (13/2) hingga 30 November 2026. &rdquo;SK penetapan status siaga darurat karhutla Provinsi Riau sudah diteken oleh Pak Plt Gubernur. Siaga darurat karhutla di Riau dimulai 13 Februari hingga 30 November 2026,&rdquo; kata Edy Afrizal seperti dilansir dari Antara di Pekanbaru. Penetapan status siaga darurat tersebut juga berdasar hasil rapat bersama instansi terkait. Mulai dari Forum komunikasi Pimpinan Daerah Riau dan juga pihak-pihak terkait lainnya. Setelah penetapan status ini pihaknya akan langsung meminta dukungan dari pemerintah pusat untuk penanganan karhutla. Hal itu berupa helikopter water bombing, patroli dan juga operasi modifikasi cuaca. &rdquo;Kami akan segera kirimkan surat ke pemerintah pusat melalui BNPB untuk meminta dukungan helikopter baik water bombing dan patroli. Termasuk juga kegiatan operasi modifikasi cuaca,&rdquo; sebut Edy Afrizal. Sebelumnya, karhutla telah meluas di Provinsi Riau pada 10 kabupaten/kota. Pihaknya mencatat karhutla pada awal 2026 dengan luasan 182,76 ha dengan 848 titik panas dan titik api sebanyak 79. Sebanyak 10 daerah yang sudah terjadi karhutla tersebut yakni Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Siak, Kampar, Pelalawan, Indragiri Hulu (Inhu), Inhil, Kuantan Singingi (Kuansing), serta Kota Dumai dan Pekanbaru. Untuk karhutla di Kota Dumai, hingga saat ini tercatat seluas 19,52 ha, Bengkalis (65,51), Kepulauan Meranti (7,90), Siak (9,55), Pekanbaru (11,58), Kampar (8,50), Pelalawan (21), Inhu (1,20), Inhil (36,50), dan Kuansing (1,50). Sementara itu Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru mendeteksi 204 titik panas di Kabupaten Bengkalis dari total 280 titik panas di Provinsi Riau berdasar pembaruan data pukul 07.00 WIB, Jumat (13/2). Prakirawan BMKG Pekanbaru Ranti Kurniati menyampaikan, selain Kabupaten Bengkalis titik panas juga ada di Pelalawan (16), Siak (11), Inderagiri Hilir (10), Kepulauan Meranti (10), Kota Dumai (9), Rokan Hilir (7), Kampar (5), serta Inderagiri Hulu dan Rokan Hulu masing-masing dua titik panas. Sementara di Pulau Sumatera terdeteksi total 329 titik panas dengan Provinsi Riau yang paling banyak. Kemudian disusul di Kepulauan Bangka Belitung 12 titik panas, Jambi (12), Kepulauan Riau (10), Aceh (7), Sumatera Utara (3), Sumatera Selatan (3), dan Sumatera Barat (2). Kebakaran lahan salah satunya terjadi di Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis. Manggala Agni Daerah Operasi Sumatera VI/Siak masih berjibaku memadamkan kebakaran lahan seluas 60 hektare. Kepala Manggala Agni Daops Sumatera VI/Siak Ihsan Abdillah mengatakan, pihaknya melakukan pemadaman sejak akhir pekan lalu. Di lahan yang terbakar itu tumbuh semak belukar, akasia, dan sawit pada tanah berjenis gambut. &rdquo;Tim melakukan penyekatan dan supaya api tidak menyebar luas diperlukan pemadaman lanjutan. Kecepatan angin tinggi yang berubah-ubah arah serta lahan kering memudahkan menjalarnya api,&rdquo; kata Ihsan Abdillah.

Pemprov Riau tetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan memasuki musim kemarau dan kejadian kebakaran mencapai ratusan hektare

Pemprov Riau Tetapkan Status Siaga Darurat Karhutla

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/17/1768626218877_copy_3931x2620-4026549760.jpg" alt="Tim petugas gabungan memadamkan api yang membakar lahan mineral di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Kamis (15/1). (BPBD Kotawaringin Timur/Antara)" width="100%">
<figcaption>Tim petugas gabungan memadamkan api yang membakar lahan mineral di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Kamis (15/1). (BPBD Kotawaringin Timur/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih menerima laporan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah. Yakni Provinsi Aceh, Riau, dan Kalimantan Tengah, meski sebagian daerah masih berada pada musim hujan.&nbsp; Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, karhutla dilaporkan pertama kali terjadi di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, sejak Kamis (15/1). Hingga kini api masih belum sepenuhnya padam. Berdasar data dari Pusdalops BNPB dilaporkan kebakaran di Aceh Barat melanda lahan seluas sekitar 1,5 hektare di Gampong Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan. Tim gabungan menghadapi kendala pemadaman akibat angin kencang serta keterbatasan sumber air yang berada jauh dari lokasi kebakaran. &rdquo;Tim masih terus berjibaku melakukan upaya pemadaman dan pendinginan di lokasi terdampak,&rdquo; kata Abdul Muhari seperti dilansir dari Antara.&nbsp;&nbsp; Selain Aceh, karhutla juga terjadi di Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Siak dan Kota Dumai. Laporan BPBD setempat, pada periode 1 - 16 Januari 2026 tercatat kebakaran lahan seluas 3 hektare di Kota Dumai, dan 0,25 hektare di Kabupaten Siak. Total luas lahan terbakar mencapai 3,25 hektare. Abdul mengatakan, upaya penanganan di Riau dilakukan melalui operasi darat oleh tim petugas gabungan setempat untuk memadamkan api sekaligus mencegah meluasnya kebakaran ke area sekitar. Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah. Api melalap lahan seluas sekitar enam hektare di Desa Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, pada Kamis (15/1) siang. &rdquo;Berdasar laporan kondisi mutakhir tim gabungan telah berhasil menjinakkan kebakaran di wilayah tersebut,&rdquo; cetus Abdul Muhari. Dengan rentetan peristiwa tersebut maka BNPB mengimbau secara khusus kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla. Terutama di wilayah dengan lahan gambut dan kawasan mineral terlantar yang rawan kebakaran. Meskipun curah hujan masih terjadi di sejumlah daerah yang sebagaimana laporan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) puncak musim hujan masih akan berlangsung hingga Februari.

BNPB menerima laporan karhutla di sejumlah wilayah. Yakni Provinsi Aceh, Riau, dan Kalteng, meski sebagian daerah masih musim hujan

BNPB Catat Aceh, Riau, dan Kalteng, Dilanda Karhutla meski Masih Musim Hujan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/28/purbaya-karhutla-858504383.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berkunjung ke kantor Kementerian Kehutanan di Jakarta (28/10). (Humas Kemenhut)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berkunjung ke kantor Kementerian Kehutanan di Jakarta (28/10). (Humas Kemenhut)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berkunjung ke kantor Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Jakarta (28/10). Purbaya diterima langsung oleh Menhut Raja Juli Antoni. Dalam kesempatan itu, Purbaya mengenang pengalamannya dikepung asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) saat di dalam helikopter. &nbsp; Purbaya menceritakan pada 2016 lalu kasus Karhutla di Indonesia cukup besar. Dia merasakan sendiri ngerinya dikepung asap Karhutla. Dia bersyukur Kemenhut beserta pihak terkait lainnya mampu menekan angka Karhutla tahun ini. &nbsp; Purbaya menceritakan pada tahun 2016, terjadi kebakaran hutan yang besar. Purbaya beranggapan bahwa kebakaran hutan yang besar tersebut akan terus terjadi setiap tahun, sampai sekarang. &ldquo;Kita ingat 2016 ada kebakatan hutan besar-besaran. Saya naik helikopter dengan asap di sekeliling saya nggak bisa apa-apa itu ngeri banget. Saya pikir dulu, itu setiap tahun akan ada, tapi sekarang hampir nggak ada,&rdquo; jelas Purbaya. &nbsp; Namun, dia bersyukur pada tahun ini Karhutla dapat ditekan dengan baik. Dia menilai hal ini dikarenakan adanya manajemen kehutanan yang baik di bawah kepemimpinan Menhut Raja Juli Antoni. &ldquo;Artinya manajemen kehutanan sangat baik, ini saya puji dan saya perlu hargai keberhasilan Pak Menteri,&rdquo; kata Purbaya.&nbsp; &nbsp; Dalam kesempatan tersebut, Menhut Raja Juli Antoni mengatakan angka Karhutla tahun ini menurun dibandingkan tahun 2024. Dia menyebut hal ini berkat kerjasama dan kolaborasi seluruh pihak yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. &ldquo;Angka (Karhutla) di tahun 2024 angkanya 376 ribu hektare. Tahun ini turun menjadi 213 ribu hektare dan tren terus turun,&rdquo; ungkap Raja. &nbsp; Menanggapi pernyataan Raja soal luasan Karhutla yang terus turun itu, Purbaya menyebut dirinya meyakini angka karhutla akan terus jauh lebih kecil. &ldquo;Tapi yang saya lihat sih pasti lebih kecil jauh. Karena negara tetangga kita nggak protes lagi, saya kira ini indikatornya,&rdquo; tutur Purbaya.&nbsp; &nbsp; Seperti diketahui luasan Karhutla tahun ini memang turun. Upaya pengendalian Karhutla yang dilakukan diantaranya adalah pemadaman langsung. Kemudian juga lewat modifikasi cuaca atau hujan buatan. Selain itu cuaca tahun ini yang bersifat kemarau basah, juga berdampak pada menurunnya angka karhutla.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menceritakan pengalaman menegangkan saat dikepung asap karhutla dalam helikopter.

Menkeu Purbaya Ungkap Pengalaman Mengerikan, Naik Helikopter Dikepung Asap Karhutla

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/24/lYOucCS2fCanvrY1ksWazC5KOZM5tbLYTAlwyqAB-1286086910.jpg" alt="Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam pertemuan dengan Menhut Raja Juli Antoni di Mabes Polri pada Jumat (24/10). (Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam pertemuan dengan Menhut Raja Juli Antoni di Mabes Polri pada Jumat (24/10). (Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penindakan terhadap pelaku kejahatan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang tahun ini sudah mencapai 83 tersangka. Puluhan tersangka itu ditangkap karena terlibat dalam sejumlah kasus karhutla di Indonesia. Angka tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan jumlah tersangka kasus karhutla tahun lalu sebanyak 47 orang.&nbsp; Data tersebut diungkap oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo usai menerima kunjungan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada Jumat (24/10). Sigit menyampaikan bahwa meski jumlah karhutla tahun ini turun bila dibandingkan dengan tahun lalu, namun jumlah tersangka yang diproses hukum justru bertambah hampir 2 kali lipat.&nbsp; &rdquo;Tadi disampaikan oleh pak menteri bahwa jumlah kebakaran menurun, luasan lahan juga menurun, dan kami Polri juga tentunya melakukan penegakan hukum. Di tahun 2025 ini kurang lebih ada 83 tersangka karena kedapatan secara sengaja membakar (lahan). Sementara di tahun 2024 ada 47 tersangka,&rdquo; ungkap kapolri di hadapan awak media.&nbsp; Menurut Sigit, kenaikan angka penegakan hukum itu karena Polri memaksimalkan penindakan dan pencegahan karhutla. Dia menyampaikan bahwa ada beberapa modus yang kerap dilakukan oleh pelaku kejahatan karhutla. Diantaranya modus pembakaran lahan untuk kebutuhan usaha perkebunan. Tindakan itu jelas melanggar aturan. &rdquo;Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena selain dapat merusak lingkungan, tindakan tersebut juga membahayakan kesehatan dan keselamatan banyak orang,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Dalam kesempatan yang sama, Raja Juli menyampaikan bahwa angka karhutla di Indonesia turun. Dari 376 ribu hektare pada 2024 menjadi 213 ribu hektare tahun ini. Dia menilai itu tidak lepas dari langkah-langkah yang diambil oleh Jenderal Sigit dan jajaran sebagaimana arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, keterlibatan dari instansi lain seperti TNI, BNBP, dan lainnya juga membantu. &rdquo;Sehingga kerja sama yang padu itu memungkinkan kam untuk bertindak lebih cepat dan berharap ke depan tentu kolaborasi ini semakin baik,&rdquo; imbuhnya. &nbsp;

Penegakan hukum terhadap kejahatan kebakaran hutan dan lahan meningkat, dengan 83 tersangka ditangkap tahun ini.

Polri Tangkap 83 Tersangka Kasus Karhutla Sejak Januari-Oktober 2025, Meningkat Dibanding Tahun Lalu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/24/fZ4mlWendrf0m7dG9wTRslZjUr3SHacQaXZAYPqm-1502142759.jpg" alt="Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berdialog dengan Menhut Raja Juli Antoni terkait dengan penanggulangan karhutla di Indonesia. (Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berdialog dengan Menhut Raja Juli Antoni terkait dengan penanggulangan karhutla di Indonesia. (Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menemui Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Jumat (24/10). Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas optimalisasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.&nbsp; Menurut Sigit, optimalisasi penanggulangan karhutla menjadi penekanan dalam pertemuan yang dilakukan bersama Menhut Raja Juli dan jajarannya. Polri berkomitmen kuat untuk membantu penanggulangan karhutla semaksimal mungkin agar tidak terus merugikan negara dan masyarakat.&nbsp; &rdquo;Saya baru saja menerima audiensi dari menteri kehutanan untuk memperkuat koordinasi dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,&rdquo; ucap Sigit kepada awak media.&nbsp; Meski saat ini Indonesia sudah mulai memasuki musim hujan dan puncak musim hujan diprediksi terjadi pada November 2025-Februari 2026, namun karhutla tetap harus diwaspadai. Khususnya pada titik-titik rawan. Apalagi cuaca panas juga masih terjadi di beberapa wilayah.&nbsp; &rdquo;BMKG juga menjelaskan saat ini masih terjadi kondisi panas ekstrem di beberapa wilayah Indonesia. Di antaranya yang terjadi di Majalengka, Surabaya, Gorontalo, Kupang, hingga Sentani,&rdquo; kata orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut.&nbsp; Merujuk hasil monitoring titik hotspot pada periode Januari-22 Oktober 2025, terdapat 2.517 titik hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi atau confidence level high. Sigit menyebut, angka itu menurun sebanyak 833 titik atau 24,8 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024. Wilayah dengan titik hotspot paling tinggi adalah Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.&nbsp; &rdquo;Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya curah hujan, kondisi cuaca kering, angin kencang yang menyebabkan penyebaran titik api dengan cepat serta karakteristik wilayah yang sebagian besar merupakan lahan gambut,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Mantan Kabareskrim Polri itu pun menyampaikan bahwa Polri bersama Kemenhut dan instansi terkait lainnya sudah melakukan langkah-langkah mitigasi untuk mengoptimalkan penanggulangan Karhutla. Tahun ini, Polri melaksanakan 27.621 kegiatan sosialisasi dan 11.949 kegiatan patroli. Sampai saat ini Polri bersama stakeholders terkait sudah membangun 4.032 embung atau kanal dan 1.457 menara pantau di beberapa wilayah rawan karhutla.&nbsp; &rdquo;Dalam menghadapi ancaman karhutla yang berpotensi mengganggu stabilitas lingkungan, &nbsp;ekonomi, dan sosial masyarakat, Polri bersama Kementerian dan Lembaga terkait berkomitmen melakukan langkah-langkah cepat, terpadu, dan berkesinambungan,&rdquo; bebernya.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Menteri Kehutanan dan Kapolri bahas penanggulangan karhutla di Jakarta, optimalkan langkah mitigasi untuk lindungi lingkungan.

Menhut Raja Juli Temui Kapolri Listyo Sigit, Bahas Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/24/SGV0UfCm5wE6GxkleGFTpKxvpvTRY5XIOYzAXMN4-3705075240.jpg" alt="Menko Polkam Djamari Chaniago berbincang dengan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto di Kantor Kemenko Polkam pada Rabu (24/9). Keduanya sepakat membubarkan Desk Karhutla dan Satgas Karhutla. (BNPB)" width="100%">
<figcaption>Menko Polkam Djamari Chaniago berbincang dengan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto di Kantor Kemenko Polkam pada Rabu (24/9). Keduanya sepakat membubarkan Desk Karhutla dan Satgas Karhutla. (BNPB)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menerima kunjungan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto di Kantor Kemenko Polkam pada Rabu (24/9). Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas progres penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Sebagai menko yang belum lama dilantik oleh Presiden Prabowo, Djamari menghaturkan terima kasih atas kedatangan Suharyanto ke kantornya. Dia juga mengapresiasi kinerja BNPB bersama instansi terkait lainnya dalam penanggulangan karhutla. Menurut Djamari, persoalan tersebut harus ditangani bersama-sama. &rdquo;Sinergi pusat dan daerah, termasuk peran masyarakat, harus terus diperkuat. Ini bagian dari ketahanan negara,&rdquo; kata dia. &nbsp; Atas arahan yang disampaikan oleh Djamari, Suharyanto menyatakan bahwa pihaknya melaksanakan penanggulangan karhutla &nbsp;berdasar pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 dan Keputusan Kemenko Polkam Nomor 29 Tahun 2025. Dengan bekal regulasi tersebut, BNPB memegang peran kunci sebagai penanggung jawab tertib pelaksanaan Desk Karhutla yang melibatkan banyak instansi. &rdquo;Sinergi ini penting agar setiap kementerian dan lembaga bergerak selaras, tidak jalan sendiri-sendiri,&rdquo; kata dia.&nbsp; Sejauh ini, Suharyanto menyampaikan bahwa situasi karhutla 2025 di 6 provinsi prioritas sudah terkendali. Itu semua berkat kerja sama lintas sektor. Operasi udara, operasi darat, dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci keberhasilan dalam penanggulangan karhutla belakangan ini.&nbsp; Dengan kondisi yang relatif aman, Djamari sebagai menko polkam memutuskan membubarkan Desk Karhutla dan Satgas Karhutla. Untuk pengendalian selanjutnya, dia menyerahkan kembali kepada masing-masing kementerian dan lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam penanggulangan karhutla. Termasuk untuk bersiap menghadapi potensi ancaman El Nino yang diperkirakan terjadi pada 2027.&nbsp; &rdquo;Kami sepakat dengan apa yang menjadi arahan menko polkam. Kalau kita tidak bersiap sejak sekarang, risiko kebakaran bisa kembali besar,&rdquo; imbuh Suharyanto. &nbsp; &nbsp;

Menko Polkam Djamari Chaniago bertemu dengan Kepala BNPB Suharyanto untuk membahas penanggulangan karhutla.

Kepala BNPB Lapor Progres Penanggulangan Karhutla, Menko Polkam Bubarkan Desk dan Satgas Karhutla

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/10/manggala-agni-864226080.jpg" alt="Mangala Agni tampil sebagai garda terdepan dalam mengendalikan karhutla. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mangala Agni tampil sebagai garda terdepan dalam mengendalikan karhutla. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Kementerian Kehutanan mencatat telah melaksanakan 2.076 operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di 23 provinsi hingga 2 September 2025. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kelestarian 95,5 juta hektare hutan Indonesia. &ldquo;Sejak kuartal pertama 2025, kami sudah berkoordinasi dengan tim daerah untuk manajemen pencegahan, pemadaman, dan penanganan pascakejadian. Tim Manggala Agni terus berjaga pada periode krisis ini, dan kami akan memperkuat posisinya sebagai garda terdepan lewat strategi jangka panjang berbasis regulasi, kelembagaan, dan inovasi teknologi,&rdquo; kata Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan, Dwi Januanto. Dwi menjelaskan, penguatan peran Manggala Agni dibagi dalam tiga fase. Jangka pendek (2025&ndash;2027) fokus pada optimalisasi patroli dan percepatan respons darurat, jangka menengah (2028&ndash;2035) pada revitalisasi peralatan, drone, dan satelit, sedangkan jangka panjang (2036&ndash;2045) diarahkan pada integrasi kecerdasan buatan dan kelembagaan permanen. Hingga Juli 2025, luas karhutla tercatat 95.056 hektare, turun 11.602 hektare dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Penurunan ini dicapai meski petugas menghadapi kendala seperti lahan gambut dengan api bawah tanah, keterbatasan air, akses sulit, serta cuaca ekstrem. &ldquo;Pemadaman karhutla di tiap daerah punya tantangan berbeda, mayoritas disebabkan aktivitas manusia, baik untuk pembukaan lahan maupun kelalaian. Karena itu, strategi kami menitikberatkan pada fase pra-krisis hingga pascakarhutla melalui rehabilitasi lahan, pemetaan area terbakar, dan penegakan hukum,&rdquo; kata Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan, Thomas Nifinluri. Menurutnya, pelibatan masyarakat menjadi kunci pengendalian karhutla. Hingga kini, terdapat 2.100 personel Manggala Agni di 34 daerah operasi serta 10.225 anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) di 32 provinsi yang aktif melakukan patroli, membuat sekat bakar, hingga membuka lahan tanpa bakar. Data aplikasi Sipongi+ Kementerian Kehutanan mencatat 1.796 hotspot per 4 September 2025, dengan sebaran terbanyak di Kalimantan Barat (500 titik). Untuk mengantisipasi potensi karhutla, pemerintah menyiapkan patroli terpadu, kolaborasi masyarakat, hingga operasi modifikasi cuaca (OMC). Kementerian Kehutanan menargetkan penurunan luasan karhutla sebesar 2 persen per tahun dari baseline 2019 seluas 1,64 juta hektare. &ldquo;Peningkatan kolaborasi lintas sektor melalui Tim Supervisi Pengendalian Karhutla menjadi kunci. Ini bukan hanya soal menekan angka kebakaran, tapi menjaga masa depan hutan Indonesia,&rdquo; tegas Dwi Januanto. (*)

Kementerian Kehutanan mencatat telah melaksanakan 2.076 operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di 23 provinsi hingga 2 Sept

Terus Perkuat Peran Kelembagaan Manggala Agni untuk Mengendalikan Karhutla

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/12/menhut-karhutla-riau-2576202818.jpg" alt="Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni (kanan) rapat bersama BMKG dan BNPB terkait kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Jakarta (12/8). (Humas Kemenhut)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni (kanan) rapat bersama BMKG dan BNPB terkait kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Jakarta (12/8). (Humas Kemenhut)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus digenjot. Khusus di Provinsi Riau saja, sebanyak 55 orang ditetapkan jadi tersangka. Presiden Prabowo Subianto meminta kasus karhutla di Indonesia harus nol alias tidak ada sama sekali.&nbsp; Perkembangan penanganan karhutla itu disampaikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di kantor BMKG pada Selasa (12/8). Dalam kesempatan itu Raja memantau langsung karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dia bersyukur pada 12 Agustus angka dan titik Karhutla terkendali.&nbsp; Raja mengatakan kasus karhutla dilaporkan lebih lengkap. "Angkanya sangat baik, per 12 Agustus ini Sulut (Sulawesi Utara) berada pada posisi titik yang aman terkendali," kata Raja. Tapi Kemenhut, BMKG, dan BNPB sepakat mengumumkan kepada masyarakat, Gubernur, Pangdam, dan Kapolda untuk tetap siaga sampai akhir September. Karena cuaca hujan masih variatif. Sampai dengan September, kawasan langganan karhutla seperti Riau Kalsel, Kalteng dan Kalbar harus tetap hati-hati. Dalam rapat itu, Raja menyebutkan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian dan evaluasi terhadap penanganan Karhutla. Beberapa arahan Prabowo adalah menekan angka karhutla sampai nol. Jadi, tidak boleh adanya asap yang berdampak ke negara lain. Serta penegakan hukum atas kasus karhutla dengan tegas. Arahan Prabowo itu telah dikerjakan bersama dengan BMKG, BNPB dan masyarakat secara baik.&nbsp; "Bisa kita kontrol ketika ada asap ada yang melintas batas ke Malaysia, Singapura, dan sebagainya. Ketiga penegakan hukum, di Riau itu sudah 55 orang menjadi tersangka," ungkapnya. Kombinasi penanganan karhutla lewat udara, darat, dan partisipasi masyarakat perduli api, menjadi modal menekan angka karhutla.&nbsp; Dalam kesempatan yang sama, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyampaikan terima kasihnya kepada Menhut Raja Antoni atas koordinasi yang telah dilakukan untuk menangani karhutla. "Kita dapat melakukan langkah-langkah antisipasi," jelasnya. Dwikorita mengatakan kajian dan prediksi cuaca dari BMKG jadi dasar operasi modifikasi cuaca. Lewat pemantauan secara berkala oleh BMKG, bisa diprediksi titik mana saja yang berpotensi mudah terbakar dan memicu karhutla. Kemudian di lokasi tersebut dilakukan upaya pencegahan sejak dini.

Kebakaran hutan di Riau seret 55 orang jadi tersangka, Prabowo perintahkan penanganan karhutla harus nol.

Kasus Kebakaran Hutan di Riau Seret 55 Orang jadi Tersangka, Prabowo Perintahkan Angka Karhutla Harus Nol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/09/Screenshot_2025-08-09-14-22-14-258_comandroidchrome-edit-141466539.jpg" alt="Petugas Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memasang papan peringatan di lahan kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah tempat. (Humas Kemenhut)" width="100%">
<figcaption>Petugas Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memasang papan peringatan di lahan kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah tempat. (Humas Kemenhut)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang asapnya sampai ke Malaysia beberapa waktu lalu, menyeret banyak perusahaan atau korporasi. Total ada sepuluh korporasi yang disegel, kemudian dilanjutkan ke proses hukum. Kasus paling banyak terjadi di Provinsi Riau.&nbsp; &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/016411601/head-to-head-pemain-kunci-dewa-united-fc-vs-malut-united-fc-sihir-alexis-messidoro-siap-hentikan-yance-sayuri">Head to Head Pemain Kunci Dewa United FC vs Malut United FC: Sihir Alexis Messidoro Siap Hentikan Yance Sayuri!</a> Berdasarkan rekapitulasi Kementerian Kehutanan (Kemenhut), operasi pemadaman Karhutla dilakukan sebanyak 1.689 kali. Di sisi lain sebanyak 10 korporasi telah disegel dan dalam proses penyelidikan. Kemudian ada 2 perusahaan dikenakan sanksi administratif. Sementara itu terdapat 8 pihak non-korporasi juga menjalani proses serupa dan 1 pihak non-korporasi telah memasuki tahap penyidikan di Tahura Sultan Syarif Hasyim Riau.&nbsp; Tindakan penyegelan dilakukan di berbagai wilayah. Seperti di Kalimantan Barat terhadap enam pihak meliputi FWL, CMI, DAS, HKI, MTI, dan UKIJ. Kemudian di Riau terhadap tiga entitas, yaitu DRT, RUJ, SAU. Lalu di Jambi terhadap satu entitas, yaitu SH. Berikutnya di Sumatera Selatan terhadap satu entitas yaitu PML. Serta di Bangka Belitung terhadap satu entitas yaitu BRS.&nbsp; Berdasarkan catatan penegakan hukum, sebaran kasus per provinsi meliputi 7 kasus di Kalimantan Barat, 10 kasus di Riau, 1 kasus di Jambi, 1 kasus di Sumatera Selatan, dan 1 kasus di Sumatera Utara. Data ini menunjukkan luasnya cakupan operasi penindakan yang dilakukan. Sekaligus menegaskan keseriusan Kemenhut dalam menutup ruang gerak pelaku pembakaran hutan di seluruh Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut Dwi Januanto menegaskan, tidak ada toleransi bagi pelaku pembakaran hutan. "Siapapun yang terbukti bersalah akan diproses hukum sesuai peraturan yang berlaku, tanpa pandang bulu," katanya Sabtu (9/8).&nbsp; Dwi mengatakan kebakaran hutan bukan hanya merusak ekosistem dan menghilangkan keanekaragaman hayati. Tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Kemudian mengancam kesehatan warga akibat asap, serta menyumbang terhadap perubahan iklim.&nbsp; "Oleh karena itu, kami memandang penegakan hukum yang tegas sebagai langkah mutlak untuk memberikan efek jera," tandasnya. Sehingga bisa melindungi sumber daya alam bangsa, serta memastikan keberlanjutan hutan bagi generasi mendatang.&nbsp; Kemenhut kembali mengimbau seluruh pihak, baik perusahaan maupun individu, untuk mematuhi aturan dan menghindari praktik pembukaan areal kerja dengan cara membakar. Baginya kebakaran hutan tidak hanya mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi. Tetapi juga mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat luas. (wan)&nbsp;

Kementerian Kehutanan segel sepuluh perusahaan akibat kebakaran hutan, dengan penindakan terbanyak di Riau. Penegakan hukum dilakukan

Imbas Karhutla Sepuluh Perusahaan Disegel, Penindakan Paling Banyak di Provinsi Riau

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/08/9177a660-4ff3-4bd3-ad24-8f4d5568a5fc-594759757.jpeg" alt="Kapolri Listyo Sigit Prabowo. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Listyo Sigit Prabowo. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Mempawah, Kalimantan Barat, pada Jumat (8/8/2025). Dalam tinjauan tersebut, Kapolri menyampaikan bahwa jumlah hotspot atau titik api di wilayah Kalbar terus mengalami penurunan signifikan. Hal itu disampaikan usai mendengarkan laporan penanganan karhutla yang disampaikan di Gedung BPPTD Mempawah. Berdasarkan data yang diterimanya, perkembangan jumlah titik api dari bulan Juni hingga Agustus menunjukkan tren yang semakin membaik. &ldquo;Kemarin, masih ada hotspot kurang lebih 32 kalau tak salah. Selama dua hari terakhir terus menurun dan modifikasi cuacanya saya lihat juga berhasil. Ini tentu sangat membantu pemadaman titik-titik api yang ada,&rdquo; ujar Sigit. Ia menegaskan, pengelolaan karhutla di Kalbar sudah berjalan baik berkat sinergi lintas sektor. Kolaborasi antara Polri, TNI, BNPB, BMKG, instansi daerah, relawan, dan masyarakat disebut telah solid dalam menanggulangi kebakaran lahan. &ldquo;Sudah ada pembagian tugas yang jelas. Satgas darat bertugas saat awal muncul api. Saat kondisi memburuk, satgas udara turun dengan water bombing, dan dibantu modifikasi cuaca ketika awan memungkinkan dibuat hujan,&rdquo; kata Sigit menjelaskan. Selain strategi teknis pemadaman, Sigit juga menyoroti pentingnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pembukaan lahan. Ia mengakui adanya kearifan lokal dalam praktik tersebut, tetapi mengingatkan bahwa aturan tetap harus ditegakkan. &ldquo;Mungkin saya mengimbau karena memang juga masih ada kearifan lokal untuk membuka lahan, tolong untuk aturan yang ada agar dipatuhi. Harus ada garis pembatas dan diawasi sampai selesai agar tidak merembet dan terbakar,&rdquo; tegasnya. Kapolri berharap edukasi kepada masyarakat terus digencarkan agar mereka memahami risiko membuka lahan dengan cara dibakar. Menurutnya, metode pembakaran tak lagi relevan karena menimbulkan kerusakan dan risiko yang besar. &ldquo;Namun tentunya imbauan kita adalah sebaiknya membuka lahan tidak perlu dengan membakar. Ini harus terus disampaikan agar masyarakat lebih peduli terhadap dampaknya,&rdquo; imbuh Sigit. Sebelum mengakhiri kunjungan, Kapolri menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen yang tergabung dalam satgas karhutla Kalbar. Ia menyebut sinergi yang telah terbentuk perlu dipertahankan hingga musim kemarau berakhir. &ldquo;Terima kasih atas kerja keras seluruh tim tergabung dalam satgas karhutla. Karena ini menjadi perhatian dari Bapak Presiden, saya minta kekompakan tim terus dijaga. Mudah-mudahan kita bisa lalui musim kemarau hingga akhir Agustus nanti dan kebakaran hutan betul-betul bisa dikendalikan,&rdquo; tutup Kapolri.

Kapolri puji sinergi satgas karhutla Kalbar, ungkap titik api terus menurun dan dorong edukasi soal larangan membakar saat buka lahan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#karhutla

Berita Terkini