<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Karir&nbsp;</h1><h1>Selalu Ada yang Baru!</h1>Selamat datang di situs resmi Rekrutmen Jawa Pos&nbsp;Jawa Pos merupakan perusahaan media massa terbesar di Indonesia. Memiliki lebih dari 200 media yang tersebar di seluruh Nusantara. Berbasis di Surabaya dengan sirkulasi lebih dari 400 ribu eksemplar per hari, Jawa Pos telah menjadi media massa yang kreatif, mencetak tren baru, serta mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.&nbsp;Di 2016, Jawa Pos (PT Jawa Pos Koran) untuk kali pertama dalam sejarah membuka rekrutmen secara online. Situs resmi Rekrutmen Jawa Pos ini dapat diakses sepanjang tahun. Berbagai posisi yang tersedia dapat dilihat updatenya di situs ini. Berbagai pengumuman terkait program rekrutmen juga akan hadir. Tim rekrutmen Jawa Pos hanya akan memproses lamaran yang diajukan secara online. Let’s join us!&nbsp;Beberapa posisi telah dibuka! Buruan cek!

karir

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Muhammad Ridwan

KPK mengamankan Bupati Rejang Lebong dalam OTT di Bengkulu. Tim menangkap pelaku dan menyita uang tunai.

Sabik Aji Taufan

KPK Gelar OTT di Bengkulu, Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Diamankan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/30/benyamin-davnie2-3276484229.jpg" alt="Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie. (Muhtamimah/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie. (Muhtamimah/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kasus dugaan kekerasan verbal yang menyeret seorang guru bernama Christiana Budiyati atau Bu Guru Budi, turut mendapat atensi dari Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie. Dia mendorong agar persoalan tersebut bisa diselesaikan lewat musyawarah. Saat dikonfirmasi oleh awak media pada Jumat (301/), Benyamin menyampaikan bahwa dirinya turut prihatin ketika mendapat informasi mengenai kasus yang terjadi di wilayah Tangsel tersebut. Menurut dia, masalah itu bisa diselesaikan di luar mekanisme hukum. &rdquo;Saya prihatin dengan kejadian tersebut dan harapan saya semoga bisa ditempuh melalui musyawarah saja,&rdquo; kata dia. Kini Polres Tangsel tengah memproses hukum kasus tersebut. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, kasus itu bermula pada Agustus 2025. Berdasar pendalaman yang sudah dilakukan oleh aparat kepolisian, masalah muncul saat proses belajar-mengajar sedang berlangsung di dalam kelas. Kala itu Bu Guru Budi menasihati siswa di depan kelas. Pada momen tersebut ada pernyataan yang dinilai tidak pantas. Karena itu, Bu Guru Budi dilaporkan oleh orang tua siswa kepada pihak kepolisian. Meski sempat berlangsung ikhtiar mediasi, tidak tercapai kesepakatan. &rdquo;Sehingga bulan Desember 2025, laporan ke Polres Tangerang Selatan ditindaklanjuti,&rdquo; ungkap dia pada Rabu (28/1). Rabu pekan ini kembali dilakukan mediasi bersama kedua belah pihak untuk mengambil langkah damai melalui mekanisme restorative justice atas laporan dengan Pasal 80 Undang-Undang (UU) Perlindungan Perempuan dan Anak tersebut. Kapolres Tangsel AKBP Boy Jumalolo menyampaikan bahwa pihaknya sudah berusaha menengahi persoalan yang melibatkan seorang guru bernama Christiana Budiyati atau Bu Guru Budi. Dalam mediasi itu, dia sudah menekankan agar pelapor dan terlapor menurunkan ego demi masa depan anak. Namun demikian, harapan mediasi itu menghasilkan solusi penyelesaian secara damai tidak terlaksana. Pelapor belum bersedia mencabut laporannya meski Bu Guru Budi sudah menyampaikan permintaan maaf atas perkataan yang dia sampaikan kepada siswa yang tidak lain adalah anak pelapor. &rdquo;Pelapor mau gunakan hak jawab di media (alasan tidak mencabut laporan),&rdquo; ungkap Boy saat dikonfirmasi pada Kamis (29/1). Berdasar hasil mediasi yang difasilitasi secara langsung oleh Boy, terlapor sudah menyampaikan permintaan maaf kepada anak dan orang tua bila perkataannya menimbulkan kesedihan dan kekecewaan. Namun, dia menekankan niatnya untuk kebaikan anak. Selain itu, pelapor memutuskan untuk tetap melanjutkan laporan polisi di Polres Tangsel. Meski begitu, pelapor masih membuka ruang mediasi atau ditempuhnya mekanisme restorative justice di kemudian hari. Sehingga masih terbuka peluang masalah itu diselesaikan di luar mekanisme peradilan. &nbsp;

Kasus dugaan kekerasan verbal yang menyeret seorang guru bernama Christiana Budiyati atau Bu Guru Budi turut mendapat atensi dari Walkot

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie Dorong Penyelesaian Masalah Bu Guru Budi Lewat Musyawarah 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/berkaca-kasus-guru-budi-ini-saran-praktisi-pendidikan_m_187025.jpeg" alt="Ahmad Budi Cahyono, guru yang tewas dianiaya muridnya. Apa yang dialami Budi menjadi refleksi bagi semua pihak. Terutama terakit perlindungan para pendidik" width="100%">
<figcaption>Ahmad Budi Cahyono, guru yang tewas dianiaya muridnya. Apa yang dialami Budi menjadi refleksi bagi semua pihak. Terutama terakit perlindungan para pendidik</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tragedi meninggalnya guru kesenian SMAN I Torjun, Sampang, Jawa Timur, Achmad Budi Cahyono, Kamis (1/2), menyisakan duka mendalam, khususnya bagi dunia pendidikan Tanah Air. Publik tak habis pikir, seorang anak didik, yang semestinya memberikan rasa hormat kepada gurunya, justru sebaliknya. Hanya karena perselisihan kecil, sang murid tega menganiaya gurunya sendiri hingga menghembuskan napas terakhir. Praktisi Pendidikan, Yovita L Handini menegaskan peristiwa tragis itu harus menjadi refleksi secara menyeluruh bagi semua pemangku kepentingan di dunia pendidikan, baik guru, orang tua, pemerintah, maupun anak didik sendiri. &ldquo;Kejadian tragis itu tentu mengusik perasaan kita, bagaimana bisa terjadi seorang anak didik menganiaya gurunya? Adakah yang salah dalam dunia pendidikan kita?&rdquo; ujar Yovita kepada JawaPos.com di Jakarta, Rabu (7/2) Untuk itu, wanita lulusan University of Washington ini mengulas beberapa sudut pandang melihat persoalan tersebut. Pertama, dari segi hak-hak guru dalam mendidik, sesungguhnya terdapat kebutuhan akan perlindungan terhadap para guru. &ldquo;Pemerintah perlu memberikan perlindungan hak bagi para guru dalam mendidik dan membimbing anak didik, seperti dalam hal menegur anak didik. Setiap manusia pasti memiliki kesalahan, begitu juga seorang anak. Bagi seorang guru, menegur ada kalanya penting dalam rangka memastikan bahwa anak didik berkembang secara baik,&rdquo; ulas wanita yang juga Direktur SD Sentana Montessori Bogor, Jawa Barat itu. Sebenarnya, menurut Yovita, ada beberapa cara dalam menegur anak didik. Bisa hanya dengan menggelengkan kepala atau dengan halus menegur bahwa yang dilakukan anak didik adalah tidak tepat. &ldquo;Tetapi, jika kelakuan anak didik sudah melebihi batas, mengganggu proses belajar mengajar, atau membahayakan orang lain, maka seorang guru juga dituntut untuk dapat mengambil tindakan yang bijaksana dalam mendisiplinkan anak didik tersebut,&rdquo; jelas Yovita. Yovita berpendapat, seberapa jauh tindakan yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam mendisiplinkan anak didik perlu dibuat kejelasan peraturan. Kejadian seperti yang terjadi di Sampang bukanlah yang pertama kali. Sudah banyak guru yang harus berurusan dengan hukum karena mendisiplinkan anak didiknya di dalam kelas. &ldquo;Karena itu, kejelasan undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugasnya sangat diperlukan, sehingga guru dapat dengan tenang menjalankan tugasnya dalam rangka menciptakan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat, mandiri, kreatif, dan inovatif,&rdquo; tegas Yovita. Aspek berikutnya, menurut Yovita, bagaimana melihat hubungan guru dengan anak didik? Apakah guru melihat anak didik sebagai objek atau sebagai subjek? Guru adalah salah satu role model bagi anak-anak. Karena itu, bagaimana seorang guru harus menunjukkan hal-hal kebaikan kepada anak-anak. &ldquo;Memang, tidak dapat dipungkiri beban mengajar yang menjadi tanggung jawab seorang guru tidaklah ringan. Ditambah beban hidup para guru sebagai individu, sebagai anggota keluarga, sebagai warga masyarakat, dan juga sebagai warga negara,&rdquo; ulasnya. Para guru, lanjut Yovita, juga harus bisa belajar mendengar dan berdiskusi dengan anak didiknya. Seorang guru diharapkan untuk dapat memahami karakter individu anak didik. Dengan mengerti karakter yang berbeda-beda dari setiap anak didik, dapat membaca perubahan sikap seorang anak didik. &ldquo;Jika kita dapat membaca dan memperhatikan hal tersebut, kita dapat membantu anak didik melepaskan kegalauan mereka sedini mungkin. Hal ini diharapkan dapat mencegah terjadinya perlakuan yang merusak,&rdquo; jelasnya. Selanjutnya, Yovita menegaskan bahwa guru bukanlah pendidik yang utama. Walaupun dalam kenyataannya, orang tua mengharapkan guru sebagai pendidik yang utama. &ldquo;Perlu kita ingat bahwa keluarga adalah pendidikan yang pertama dan terutama bagi seorang anak. Peranan orang tua dalam perkembangan karakter seorang anak sangatlah penting,&rdquo; pungkas Yovita.

Berkaca Kasus Guru Budi, Ini Saran Praktisi Pendidikan

kasus guru budi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kasus guru budi

Berita Terkini

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie Dorong Penyelesaian Masalah Bu Guru Budi Lewat Musyawarah

Berkaca Kasus Guru Budi, Ini Saran Praktisi Pendidikan

Download Aplikasi JawaPos.com