<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/17/1000331724-171287686.jpg" alt="Sundar Pichai, CEO Google, memimpin pengembangan model Gemini (Futurism)" width="100%">
<figcaption>Sundar Pichai, CEO Google, memimpin pengembangan model Gemini (Futurism)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Di tengah perlombaan global menguasai kecerdasan buatan generatif, Google mengungkap ancaman baru yang dinilai berpotensi menggerus fondasi bisnisnya sendiri. Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat itu menyatakan model AI andalannya, Gemini, menjadi target upaya peniruan sistematis oleh pihak luar melalui teknik yang memanfaatkan akses resmi layanan mereka. Dalam laporan terbaru Google Threat Intelligence Group (GTIG), perusahaan menyebut praktik tersebut sebagai bentuk "distilasi model", yakni teknik menyalin kemampuan model bahasa besar dengan memanfaatkan keluaran sistem melalui akses antarmuka pemrograman aplikasi (API). Google menegaskan pendekatan ini bukan sekadar pelanggaran ketentuan layanan, melainkan berpotensi masuk kategori pencurian kekayaan intelektual. Dilansir dari&nbsp;Futurism, Selasa (17/2/2026), laporan Google menyatakan, "Untuk banyak teknologi kecerdasan buatan yang model bahasa besarnya ditawarkan sebagai layanan, pendekatan ini tidak lagi diperlukan; para pelaku dapat menggunakan akses API yang sah untuk mencoba 'mengkloning' kemampuan model AI tertentu." Lebih lanjut, Google mengungkap satu studi kasus ketika sistem mereka mendeteksi penggunaan "lebih dari 100.000 perintah" yang mengindikasikan adanya "upaya untuk mereplikasi kemampuan penalaran Gemini dalam bahasa sasaran non-Inggris pada beragam jenis tugas." Temuan tersebut menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menyalin kapabilitas penalaran model tersebut di berbagai konteks dan bahasa. Sementara itu, perusahaan menyatakan sistem keamanannya mampu merespons dengan cepat. Dalam laporan tersebut ditegaskan bahwa sistem Google "mengenali serangan ini secara langsung dan segera menekan risiko yang ditimbulkannya." Dengan demikian, upaya yang terdeteksi itu dapat dikendalikan lebih dini sebelum berkembang menjadi ancaman yang lebih luas terhadap model AI mereka. Fenomena ini muncul pada fase krusial industri AI, ketika perusahaan teknologi global berlomba menemukan model monetisasi yang berkelanjutan, mulai dari langganan berbayar hingga integrasi iklan. Dengan biaya awal pengembangan model bahasa besar yang mencapai miliaran dolar AS, praktik distilasi model dinilai berpotensi memangkas hambatan masuk bagi pemain yang lebih kecil, sebagaimana terjadi pada kemunculan sejumlah model alternatif pada awal 2025. Selain itu, laporan GTIG juga mengingatkan bahwa sejumlah pihak yang terafiliasi dengan pemerintah berbagai negara memanfaatkan AI untuk mendukung operasi siber. Google menyebut kelompok yang berafiliasi dengan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, Rusia, Iran, dan Korea Utara menggunakan model AI guna meningkatkan efektivitas kampanye siber mereka. Konteks ini memperluas persoalan dari sekadar persaingan bisnis menjadi isu keamanan strategis lintas negara. Analis keamanan siber Geoffrey Li dalam wawancara dengan media teknologi menyatakan, "Teknik distilasi model memungkinkan entitas dengan sumber daya lebih sedikit untuk mempelajari logika internal AI canggih tanpa investasi besar." Menurutnya, akses API dan permintaan berulang dapat dimanfaatkan untuk memetakan pola respons model secara sistematis. Namun demikian, kritik terhadap Google juga mengemuka. Sejumlah pengamat menilai terdapat ironi ketika perusahaan yang pada tahap awal pengembangan AI memanfaatkan data publik dalam skala besar, tanpa selalu memperoleh izin eksplisit dari pemilik konten kini mempersoalkan praktik peniruan berbasis keluaran sistemnya. Mereka menyoroti bahwa isu persetujuan, hak cipta, dan kepemilikan data sejak awal memang belum sepenuhnya tertata dalam ekosistem pelatihan model bahasa besar. Perdebatan ini memperlihatkan belum matangnya kerangka hukum global yang secara tegas mengatur batas antara pemanfaatan data untuk inovasi dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Di satu sisi, perusahaan teknologi menuntut perlindungan atas model yang mereka kembangkan dengan investasi besar; di sisi lain, praktik pengumpulan data besar-besaran di masa awal pengembangan AI juga terus menjadi sorotan etis dan hukum di berbagai yurisdiksi. Dengan demikian, kasus ini bukan sekadar isu teknis, melainkan sinyal awal "perang model" AI global. Di tengah ambisi raksasa teknologi dunia menguasai masa depan kecerdasan buatan, pertarungan kini tidak hanya soal inovasi, tetapi juga tentang siapa yang berhak atas algoritma, data, dan nilai ekonomi yang dihasilkannya.

Kontroversi global terkait Google yang menyatakan model AI-nya ditiru secara masif melalui praktik model extraction oleh pihak luar.

Google Sebut Teknologi AI-nya Ditiru secara Masif: Alarm Perang Model AI Global di Tengah Persaingan Monetisasi dan Keamanan Data

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/01/kapersky-1634394687.jpg" alt="UMKM sering menjadi sasaran empuk penjahat siber." width="100%">
<figcaption>UMKM sering menjadi sasaran empuk penjahat siber.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Keamanan data di Indonesia belum sepenuhnya terjamin. Jangankan masyarakat, pemerintah sebagai&nbsp;regulator pun tidak mampu menjamin keamanan data rakyat.&nbsp;Lebih parah lagi keamanan data itu malah dilakukan oleh&nbsp;Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), sebagai garda terdepan dari pemerintah untuk menjaga keamanan data masyarakat. Hal itu&nbsp;bermula dari sebuah lowongan pekerjaan (loker) yang diduga terkait dalam proses pengadaan jasa di Kementerian Komdigi pada Januari 2026. Namun,&nbsp;data pribadi para pelamar malah bocor. Kebocoran itu mendapat sorotan keras dari Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha. Dia sangat prihatinan atas kejadian tersebut. Menurut dia, lowongan pekerjaan&nbsp;Komdigi seharusnya menjadi pintu bagi talenta untuk bergabung dan berkarya. Namun berubah menjadi sorotan tajam karena dugaan celah serius dalam tata kelola keamanan data. "Kasus ini bukan sekadar soal ketidaktepatan teknis, tetapi mencerminkan paradoks bagi sebuah institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam perlindungan ruang digital di Indonesia,&rdquo; kata Pratama saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (13/2). Adapun kronologi bocornya data itu&nbsp;bermula ketika konten kreator dan peneliti teknologi, Abil Sudarman, mengunggah sebuah video di media sosial yang memperlihatkan adanya kejanggalan dalam mekanisme pendaftaran lowongan kerja di Komdigi. Dalam video itu tautan pendaftaran yang dicantumkan melalui domain resmi Komdigi justru mengarahkan pelamar ke folder Google Drive yang digunakan sebagai wadah unggahan dokumen para pelamar. Folder ini berisi beragam dokumen pribadi, mulai dari curriculum vitae (CV), Kartu Tanda Penduduk (KTP), ijazah dan transkrip nilai, surat keterangan sehat, hingga surat pengalaman kerja. Yang menjadi titik kritis adalah pengaturan akses pada folder Google Drive. Bukannya dibatasi hanya untuk panitia perekrutan, malahan seluruh folder berisi data pelamar terlihat secara terbuka. Data itu dapat diakses oleh orang yang memiliki tautan lamaran kerja. &ldquo;Artinya, data pribadi pelamar termasuk nama lengkap, nomor identitas, riwayat pendidikan, dan informasi sensitif lainnya dapat diakses satu sama lain oleh para peserta atau public yang tidak berwenang. Situasi ini memicu kengerian di kalangan netizen dan pengamat keamanan siber karena membuka peluang eksploitasi data yang seharusnya bersifat pribadi dan terlindungi,&rdquo; ungkap dia. Menurut dia, dalam konteks ini yang membuat kasus ini semakin memprihatinkan adalah posisi Komdigi sendiri dalam arsitektur digital nasional. CSIRT (Computer Security Incident Response Team) yang menjadi bagian dari Komdigi memiliki mandat untuk mengelola dan melindungi infrastruktur digital pemerintah dari ancaman siber, termasuk memastikan keamanan data pribadi warga negara. Ironisnya, insiden ini justru terjadi di bawah naungan lembaga yang seyogianya menjadi pelindung data digital masyarakat. Kendati demikian, kata Pratama,&nbsp;reaksi pemerintah tidak bisa dibilang lambat. Setelah viralnya insiden itu di media sosial dan sorotan publik makin meluas, Komdigi mengakui adanya kejadian tersebut dan menyatakan sedang melakukan investigasi internal melalui Inspektorat Jenderal serta Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital untuk mengidentifikasi akar penyebab dan pelanggaran yang terjadi. Wakil Menteri Komdigi menyebut ada indikasi kesalahan dalam penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menyebabkan celah tersebut. Lebih jauh lagi, konsekuensi internal nyata mulai dilakukan. Komdigi telah menonaktifkan tiga pejabat yang terlibat dalam proses pengadaan jasa yang berkaitan dengan loker tersebut, termasuk Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital, Ketua Tim SDM dan sejumlah staf pelaksana, sebagai bagian dari upaya klarifikasi dan penegakan akuntabilitas internal. Di tingkat legislatif, kejadian ini juga menarik perhatian Komisi I DPR. Wakil rakyat mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan sistem digital pemerintah. "Dari sudut pandang keamanan siber, kasus ini layak dijadikan cerminan serius tentang bagaimana pengelolaan data pribadi harus dilandasi oleh prinsip defensif dan sadar ancaman sejak awal perancangan (security by design),&rdquo; ungkap dia. &ldquo;Ketergantungan pada platform umum seperti Google Drive tanpa kontrol akses yang ketat dan enkripsi yang sesuai jelas bukanlah praktik yang dapat diterima untuk menangani data sensitif dalam lingkungan pemerintahan. Lebih jauh lagi, pelanggaran semacam ini berpotensi melanggar prinsip dan ketentuan dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang justru diinisiasi oleh Komdigi sendiri,&rdquo; imbuhnya. Dia menekankan, insiden &ldquo;loker viral&rdquo; ini adalah cermin dari tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memperkuat budaya keamanan digital di seluruh lini pemerintahan. Sebuah lembaga yang mempromosikan keamanan dan perlindungan data digital harus mampu menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan pada praktik internalnya sendiri. Menurutnya, hanya dengan komitmen yang kuat dan tata kelola yang matang, kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah untuk melindungi data pribadi dapat dipulihkan. &ldquo;Peristiwa ini harus menjadi momentum bagi Komdigi dan lembaga pemerintah lain untuk memperkuat fondasi keamanan digital, memastikan bahwa insiden serupa tidak terulang dan bahwa data warga negara yang rentan tetap aman dalam era digital yang semakin kompleks,&rdquo; tutupnya. &nbsp;

Insiden kebocoran data pelamar Komdigi memicu kritik tentang keamanan digital dan perlindungan data pemerintah di Indonesia.

Ironi Komdigi, Garda Terdepan untuk Keamanan Digital, Data Pelamar Kerja Malah Bocor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/16/WXfum91i1poLAIuM23sBZSHUHGCmVbPYiZdzachN-1-3547447229.jpg" alt="Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) meminta penjelasan resmi dari Meta selaku penyelenggara sistem elektronik (PSE) layanan instagram terkait isu dugaan kebocoran data pengguna dan informasi yang beredar mengenai proses reset kata sandi. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar dalam keterangannya di Jakarta, Jumat menyampaikan bahwa Meta menjelaskan proses reset kata sandi merupakan mekanisme internal yang berjalan melalui sistem resmi Instagram dan tidak membuka akses kata sandi kepada pihak lain. &ldquo;Tidak ada&nbsp;password&nbsp;pengguna yang dapat diakses atau diperoleh oleh pihak mana pun selain oleh pemilik akun itu sendiri, serta tidak ditemukan indikasi penyalahgunaan fitur reset&nbsp;password&nbsp;untuk pengambilan data oleh pihak eksternal. Proses pendalaman masih berlangsung dan hasilnya akan menjadi dasar evaluasi lanjutan,&rdquo; ujar Dirjen Alexander. Ia melanjutkan bahwa sistem resmi Instagram dan tidak membuka akses kata sandi kepada pihak lain. Sementara terkait informasi dugaan kebocoran data yang dikaitkan dengan laporan pihak ketiga, Instagram menyampaikan bahwa hingga saat ini masih dilakukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan keabsahan isu tersebut. Usai melakukan pertemuan dengan Meta, Alexander juga menegaskan bahwa pemanggilan dan klarifikasi terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) merupakan kewenangan Komdigi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. &ldquo;Pemanggilan terhadap Meta terkait isu ini merupakan bagian dari komitmen negara dalam melindungi data pribadi masyarakat dan menjaga keamanan ruang digital nasional,&rdquo; tegasnya. Komdigi mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, serta terus meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga keamanan akun digital masing-masing. Komdigi akan terus melakukan pengawasan dan mengambil langkah yang diperlukan guna memastikan keamanan sistem elektronik serta pelindungan data pribadi masyarakat Indonesia.&nbsp;

Kemkomdigi) meminta penjelasan resmi dari Meta selaku PSE layanan instagram terkait isu dugaan kebocoran data pengguna Instagram.

Komdigi Minta Penjelasan Meta soal Keamanan Data Pengguna Instagram

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/03/synnex-2585111822.jpg" alt="Cohesity dan Synnex Metrodata siap lindungi data Indonesia dengan AI. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Cohesity dan Synnex Metrodata siap lindungi data Indonesia dengan AI. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang sangat cepat menimbulkan berbagai dampak. Salah satunya mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap solusi keamanan dan pengelolaan data yang kuat.&nbsp; Dengan diberlakukannya UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) serta penerapan standar keamanan siber NIST, berbagai organisasi di sektor pemerintahan, keuangan, telekomunikasi, dan kesehatan kini membutuhkan solusi menyeluruh yang tak hanya mematuhi ketentuan regulasi, tetapi juga mampu meningkatkan efisiensi operasional bisnis. Melihat hal ini, perusahaan keamanan dan manajemen data berbasis AI asal Amerika Serikat (AS), Cohesity, melakukan ekspansi di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, perusahaan ini menjalin kemitraan dengan PT Synnex Metrodata Indonesia, sebuah distributor solusi teknologi. Aliansi keduanya memberikan nilai signifikan di seluruh ekosistem teknologi, termasuk dukungan pemasaran dan penjualan untuk penetrasi pasar yang cepat, serta percepatan adopsi solusi keamanan dan manajemen data di berbagai industri.&nbsp; Selain itu, PT Synnex Metrodata Indonesia akan menyediakan dukungan komprehensif mulai dari pra-penjualan, hingga pemberdayaan mitra. Dengan kemitraan ini pula, keduanya hadir dengan momentum yang tepat saat organisasi Indonesia tengah memprioritaskan investasi keamanan data. "Kolaborasi kami akan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan manajemen data berbasis AI kelas dunia dan memastikan kepatuhan penuh terhadap regulasi di Indonesia," kata Lie Heng, Director of PT Synnex Metrodata Indonesia dalam keterangannya, Senin (3/11). Melalui kemitraan ini, organisasi di Indonesia akan memperoleh akses ke rangkaian lengkap solusi berbasis AI dari Cohesity yang berfokus pada tiga pilar utama, yaitu: Perlindungan Data: Platform Cohesity Data Cloud menghadirkan perlindungan data tingkat perusahaan dengan solusi seperti Cohesity DataProtect dan Cohesity NetBackup. Keduanya merupakan sistem pencadangan dan pemulihan generasi baru yang memberikan perlindungan menyeluruh di lingkungan hybrid maupun multi-cloud, memastikan kelangsungan bisnis dan pemulihan data secara cepat. Keamanan Data: Pengguna dapat meningkatkan ketahanan terhadap serangan siber dan mempercepat proses respons serta pemulihan melalui solusi Cohesity FortKnox, layanan penyimpanan berbasis SaaS yang memberikan perlindungan data berlapis terhadap ancaman digital. Cohesity juga meluncurkan FortKnox on-premise untuk memenuhi kebutuhan organisasi dengan kebijakan kedaulatan data yang ketat. Wawasan Data: Dengan Cohesity Gaia, asisten penemuan pengetahuan berbasis AI untuk perusahaan, organisasi dapat menelusuri dan menganalisis data dengan lebih cepat, efisien, dan hemat biaya guna mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih cerdas. Fitur terbarunya meliputi antarmuka pencarian yang lebih intuitif, perlindungan otomatis untuk data sensitif, serta dukungan multibahasa yang kompatibel dengan lingkungan cloud maupun on-premises. Sementara itu, Cohesity Gaia hadir sebagai inovasi pertama di industri yang mampu mengungkap potensi tersembunyi dari data tersimpan dengan menggabungkan kecerdasan buatan generatif, model bahasa besar (LLM), serta teknologi pencarian informasi berbasis AI.&nbsp; Melalui integrasi terbarunya dengan Microsoft 365 Copilot, perusahaan kini dapat memanfaatkan data cadangan secara langsung untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dan mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih cerdas. Inovasi ini menandai perubahan besar, di mana fungsi pencadangan dan pemulihan kini berevolusi menjadi sumber insight strategis bagi bisnis. "Indonesia merepresentasikan salah satu pasar yang paling dinamis dan berkembang pesat di Asia Tenggara," kata Lim Hsin Yin, Vice President, Sales &ndash; ASEAN, Cohesity.&nbsp; Adapun Cohesity juga telah meluncurkan Cohesity Aspire Partner Program, kerangka kerja baru dan terpadu yang dibangun untuk lanskap mitra modern, yang bertujuan untuk terlibat dengan mitra di seluruh Indonesia untuk mendorong profitabilitas dan membuka aliran pendapatan baru, sambil memberikan solusi yang aman dan terpercaya yang dapat diandalkan oleh pelanggan kami.

Cohesity melakukan ekspansi di Indonesia dengan menghadirkan solusi keamanan dan manajemen data berbasis AI melalui kemitraan dengan Synnex.

Kemitraan Cohesity dan Synnex Metrodata Tingkatkan Keamanan Data di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/21/telco-api-2243802153.jpg" alt="Telco API Alliance bentukan tiga opsel besar di Indonesia. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Telco API Alliance bentukan tiga opsel besar di Indonesia. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tiga operator besar Indonesia, Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), dan XLSMART, resmi meluncurkan inisiatif bersama bernama Telco API Alliance.&nbsp;Langkah ini diyakini menandai upaya strategis industri telekomunikasi dalam memperkuat ekosistem digital nasional sekaligus menghadirkan standar keamanan baru bagi pengguna layanan seluler. Melalui aliansi ini, ketiga operator menyepakati penerapan protokol Telco API berbasis standar internasional CAMARA. Standardisasi ini diyakini akan mempermudah integrasi jaringan operator dengan berbagai aplikasi digital, sekaligus menciptakan ekosistem yang lebih aman, inklusif, dan efisien. Peningkatan ancaman digital seperti pembajakan nomor, penipuan daring, hingga peretasan akun membuat perlindungan konsumen menjadi hal mendesak.&nbsp;Dengan Telco API Alliance, operator telekomunikasi tidak hanya berfokus pada penyediaan konektivitas, tetapi juga membangun lapisan keamanan tambahan yang bisa dimanfaatkan pengembang aplikasi maupun pelaku bisnis. "Kolaborasi ini wujud semangat maju bersama membangun ekosistem digital nasional yang berdaya dan berkelanjutan, terutama dalam perlindungan dari kejahatan digital," ujar Direktur Planning and Transformation Telkomsel, Wong Soon Nam. Sementara itu, Director and Chief Business Officer IOH, M Danny Buldansyah, menekankan bahwa langkah ini sejalan dengan misi memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui teknologi.&nbsp; Adapun Director &amp; Chief Enterprise Strategic Relationship Officer XLSMART, Andrijanto Muljono, menilai aliansi ini sebagai katalis untuk melahirkan solusi digital baru yang lebih aman dan inklusif. Dalam tahap awal, Telco API Alliance akan meluncurkan enam solusi digital. Sebagian besar difokuskan untuk meningkatkan keamanan pelanggan dari peretasan dan penipuan.&nbsp; Salah satunya adalah layanan yang memungkinkan operator memverifikasi status keaktifan nomor pelanggan dan memvalidasi perangkat melalui nomor serta jaringan. Aliansi ini juga menyiapkan mekanisme deteksi dini terhadap upaya pembajakan kartu SIM (SIM Swap), serta kemampuan melacak lokasi perangkat dalam radius geografis tertentu.&nbsp; Tidak hanya itu, ada pula solusi untuk memverifikasi nomor yang sudah berganti kepemilikan agar tidak disalahgunakan, serta sistem analisis real-time untuk mendeteksi potensi penipuan dalam transaksi keuangan digital. Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari inisiatif GSMA Open Gateway yang telah disepakati sejak Februari 2024. Inisiatif global tersebut dirancang untuk mempermudah pengembang aplikasi mengakses jaringan operator secara aman, sehingga inovasi layanan digital dapat tumbuh lebih cepat. Dengan terbentuknya Telco API Alliance, Indonesia menjadi salah satu negara yang serius mendorong kolaborasi lintas operator demi menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, tangguh, dan kompetitif di kancah internasional.

Telco API Alliance, inisiatif tiga operator Indonesia, tingkatkan keamanan digital dan integrasi aplikasi.

Telkomsel, Indosat, dan XL Bentuk Telco API Alliance untuk Perkuat Keamanan Digital Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/17/synology-2-3890788595.jpg" alt="Country Manager Synology Inc, Clara Hsu. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Country Manager Synology Inc, Clara Hsu. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kebutuhan akan keamanan data meningkat di segala sektor, tak terkecuali jasa keuangan. Di industri keuangan saat ini, data menjadi elemen vital&mdash;tidak hanya untuk operasional harian, tetapi juga untuk memenuhi standar regulasi yang terus berkembang serta ekspektasi nasabah terhadap layanan yang aman dan andal. Atas dasar itu, PT MNC Finance menjalin kerja sama strategis dengan Synology untuk memodernisasi dan memusatkan infrastruktur IT. Kerja sama ini dibangun sebab, dengan 45 cabang,&nbsp;MNC Finance menghadapi tantangan dalam mengelola sistem data yang tersebar, menjaga konsistensi prosedur backup, dan melindungi informasi keuangan yang sensitif. &nbsp; "Solusi Synology menghadirkan fitur penyimpanan dan backup yang optimal, dirancang untuk memenuhi kebutuhan serta kepatuhan terhadap regulasi di industri keuangan saat ini. Kami puas dengan perlindungan data yang telah berjalan, serta hasil optimal yang selaras dengan standar keamanan dan performa kami," ujar Kepala Divisi TI, MNC Finance, Agung Yanuarianto, melalui keterangan tertulisnya Kamis (17/7). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/016130572/incar-efisiensi-goto-financial-migrasi-data-ke-alibaba-cloud">Incar Efisiensi, GoTo Financial Migrasi Data ke Alibaba Cloud</a> &nbsp; Setelah melakukan diskusi dengan unit bisnis lain di bawah MNC Group yang telah lebih dulu mengadopsi solusi Synology, MNC Finance menerapkan infrastruktur terpusat dengan Synology RackStation sebagai repositori data utama serta untuk replikasi lintas lokasi. MNC Finance juga mengadopsi solusi Active Backup for Business dari Synology untuk mencadangkan beberapa mesin virtual dan server fisik secara terpusat. Solusi ini bersifat satu kali beli tanpa biaya lisensi tahunan, dan mampu menghemat ruang penyimpanan hingga 61 persen (dari 20,4 TB menjadi hanya 7,8 TB) berkat teknologi deduplikasi canggih. Efisiensi ini tidak hanya memberikan penghematan biaya, tetapi juga membuka peluang bagi MNC Finance untuk mengembangkan infrastruktur secara berkelanjutan tanpa peningkatan beban operasional. Untuk mendukung kolaborasi internal dan berbagi file secara aman, MNC Finance juga mengimplementasikan Synology Drive sebagai solusi private cloud. Dikombinasikan dengan Synology Office Suite, karyawan kini dapat meng-edit dokumen secara bersamaan dalam waktu nyata, meningkatkan produktivitas tanpa mengabaikan perlindungan data sensitif sesuai regulasi industri keuangan. &nbsp; "Lembaga keuangan dituntut untuk menjaga integritas data, memastikan sistem tetap tersedia, dan mematuhi regulasi yang ketat&mdash;semuanya harus dilakukan secara efisien," ujar Country Manager Synology Inc, Clara Hsu.

Lembaga keuangan dituntut untuk menjaga integritas data, memastikan sistem tetap tersedia, dan mematuhi regulasi yang ketat.

Keamanan Data Makin Krusial di Industri Jasa Keuangan, MNC Finance Gandeng Synology

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/03/Screenshot_20250103_154011_Freepik-506300334.jpg" alt="Ilustrasi seseorang menahan kantuk saat remote working. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seseorang menahan kantuk saat remote working. (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Banyak ibu rumah tangga kini memilih jalur baru dalam berkarier. Setelah memiliki anak atau merasa tak lagi cocok dengan sistem kerja konvensional, mereka mulai beralih menjadi pekerja jarak jauh. Baik sebagai freelancer maupun full-time remote worker. &ldquo;Fenomena ini semakin terlihat belakangan ini, karena dorongan kuat dari para ibu untuk tetap dekat dengan keluarga, tapi di sisi lain mereka ingin tetap produktif dan tidak menyia-nyiakan ilmu yang sudah diperoleh,&rdquo; ujar dosen manajemen sumber daya manusia FEB Universitas Airlangga Dr Tri Siwi Agustina SE MSi. Menurut Siwi, pilihan menjadi remote worker bukanlah bentuk mundur dari dunia kerja, melainkan penyesuaian. &ldquo;Ada banyak ibu rumah tangga yang dulunya memang berpendidikan tinggi, punya pengalaman kerja. Mereka hanya mengganti bentuk berkaryanya. Eksistensi mereka tetap ada, meski tidak lagi masuk kantor setiap hari,&rdquo; tuturnya. Bahkan, lanjut Siwi, ada lulusan perguruan tinggi yang sejak awal memang memilih menjadi pekerja lepas atau membangun karier secara mandiri berbasis digital. &ldquo;Mereka tidak melamar ke mana-mana, tapi langsung mengambil proyek. Mereka ini tetap profesional, saya menyebut mereka sebagai self-worker,&rdquo; imbuh Siwi. Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari pergeseran sistem kerja global. Sejak pandemi COVID-19, banyak perusahaan mulai mengenal fleksibilitas kerja jarak jauh. Sebagian bahkan menawarkan sistem hybrid atau full remote sejak proses rekrutmen awal. &ldquo;Pandemi kemarin itu momentum pembelajaran besar. Ternyata banyak pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah. Setelah itu, didorong lagi oleh isu efisiensi perusahaan. Maka remote working jadi solusi win-win,&rdquo; ungkap Siwi. Dunia kerja pun ikut beradaptasi. Banyak profesi kini bisa dijalankan tanpa harus datang ke kantor, misalnya penulis, desainer, penerjemah, atau pengajar daring. &ldquo;Yang penting bisa setor hasil, berkomunikasi virtual, dan profesional,&rdquo; katanya. Menurut Siwi, remote working juga memberikan peluang besar karena lebih inklusif. &ldquo;Tak ada batasan usia, gender, status, bahkan penampilan fisik. Selama seseorang punya skill dan bisa dipercaya, maka bisa berkarya,&rdquo; ujarnya. Namun, di balik semua fleksibilitas itu, tantangan tetap ada. Salah satu yang paling krusial adalah komunikasi dan kolaborasi. Karena tak bertemu langsung, miskomunikasi bisa terjadi, bahkan konflik bisa muncul tanpa disengaja. &ldquo;Tantangan lain adalah manajemen waktu. Karena bekerja dari rumah, kita dituntut lebih disiplin. Jangan sampai pekerjaan molor tanpa kabar. Itu bisa merusak kepercayaan klien,&rdquo; kata Siwi. Untuk itu, perlu sadar batas kemampuan. Apalagi kalau menerima banyak orderan, risiko burn out bisa meningkat. Risiko lain terkait keamanan data. Karena bekerja secara daring, pekerja remote harus paham tentang jaringan yang aman, penyimpanan dokumen yang terenkripsi, dan menghindari jebakan kejahatan siber. &ldquo;Jangan sampai kita lengah, lalu data klien bocor, atau kita sendiri jadi korban penipuan digital. Profesionalisme juga mencakup cara menjaga privasi dan keamanan data,&rdquo; tegas Siwi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/016069461/7-tips-merawat-remote-keyless-agar-awet-dan-tidak-mudah-rusak">7 Tips Merawat Remote Keyless agar Awet dan Tidak Mudah Rusak</a> Untuk sukses di dunia kerja remote, Siwi menekankan pentingnya kombinasi soft skill dan hard skill. Disiplin, kemampuan adaptasi, komunikasi tulis yang baik, hingga cara menolak klien dengan sopan, semua itu masuk ranah penting soft skill. Dari sisi teknis, ibu rumah tangga yang ingin serius bekerja jarak jauh wajib melek teknologi dan alat kerja digital. &ldquo;Kemampuan digital marketing juga perlu. Karena kita perlu promosi diri. Orang tak tahu jasa kita kalau kita tidak bisa menyampaikannya,&rdquo; tambahnya. Siwi juga menyarankan para pekerja remote untuk terus mengembangkan diri dan mau belajar hal baru. &ldquo;Kalau sudah banyak klien, tak ada salahnya membangun tim. Rekrut teman, beri mereka kesempatan, dan bersama-sama bisa berkembang. Itu justru jauh lebih bermanfaat dan bisa memperluas jaringan,&rdquo; pungkasnya.

Banyak ibu rumah tangga kini memilih jalur baru dalam berkarier. Setelah memiliki anak atau merasa tak lagi cocok dengan sistem kerja.

Remote Working Penuh Risiko Burnout dan Keamanan Data

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/28/Tanpa-judul-1-2621510117.png" alt="Ilustrasi hybrid cloud (Dok. iStockphoto)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi hybrid cloud (Dok. iStockphoto)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com &ndash; Teknologi hybrid cloud kini semakin banyak dipakai oleh perusahaan karena fleksibilitasnya yang tinggi. Sistem ini menggabungkan dua jenis layanan cloud, yaitu cloud privat (yang dikelola langsung oleh perusahaan) dan cloud publik (yang disediakan oleh pihak ketiga). Tapi, di balik kenyamanannya, ada risiko besar yang harus diwaspadai, terutama soal keamanan data dan aturan hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu masalah utama dalam penggunaan hybrid cloud adalah menjaga data tetap aman saat berpindah antara cloud privat dan publik. Jika tidak dilindungi dengan baik, data bisa bocor atau disalahgunakan. Banyak kebocoran terjadi karena enkripsi tidak diterapkan dengan benar atau karena sistem akses terlalu longgar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/016051998/fleksibilitas-dan-skalabilitas-cloud-hybrid-kunci-adaptasi-bisnis-di-era-digital">Fleksibilitas dan Skalabilitas Cloud Hybrid, Kunci Adaptasi Bisnis di Era Digital</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Masalah semakin rumit ketika perusahaan harus mematuhi regulasi pemerintah. Di Indonesia, misalnya, data pelanggan di sektor keuangan, kesehatan, dan pemerintahan harus disimpan sesuai aturan. Jika data disimpan di luar negeri tanpa pengawasan yang ketat, perusahaan bisa dianggap melanggar hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ancaman tak hanya datang dari luar. Karyawan yang memiliki akses tanpa pengawasan juga bisa menjadi celah keamanan. Untuk itu, perusahaan harus rajin melakukan audit dan memantau aktivitas pengguna agar tidak ada pelanggaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Perusahaan bisa mulai dengan membangun sistem keamanan hybrid cloud yang kuat. Gunakan metode autentikasi dua langkah, bagi jaringan menjadi beberapa bagian (segmentasi), dan terapkan prinsip Zero Trust, yaitu tidak langsung mempercayai siapa pun, bahkan dari dalam perusahaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, penting untuk memilih penyedia cloud yang jujur dan patuh pada standar keamanan internasional seperti ISO 27001, GDPR, atau PCI-DSS. Kerja sama yang baik dengan penyedia layanan sangat penting agar semua aturan dan perlindungan bisa berjalan maksimal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengelolaan hybrid cloud bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal budaya kerja. Karyawan perlu dilatih tentang keamanan siber, dan perusahaan harus punya aturan yang jelas soal pengelolaan data. Dengan pendekatan yang menyeluruh, hybrid cloud bisa menjadi solusi masa depan yang aman dan andal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/016055954/tekan-biaya-operasional-dengan-strategi-cloud-hybrid-yang-cerdas">Tekan Biaya Operasional dengan Strategi Cloud Hybrid yang Cerdas</a></div>

Teknologi hybrid cloud kini semakin banyak dipakai oleh perusahaan karena fleksibilitasnya yang tinggi.

Waspada! Ini Risiko Hybrid Cloud dan Cara Menghadapinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/27/Tanpa-judul-8-2082373015.png" alt="Ilustrasi blockchain (Dok. iStockphoto)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi blockchain (Dok. iStockphoto)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Teknologi blockchain semakin mendapatkan perhatian sebagai solusi unggulan dalam menjaga keamanan data di berbagai sektor digital. Studi terbaru menunjukkan bahwa blockchain mampu memastikan integritas data, memfasilitasi pembagian informasi secara aman, serta meningkatkan transparansi proses digital. <div dir="auto">Salah satu keunggulan utama blockchain adalah sifatnya yang immutable atau tidak dapat diubah. Setiap data yang tersimpan di dalam jaringan blockchain bersifat permanen dan tahan terhadap manipulasi. Hal ini menjadi kunci penting dalam menjaga keaslian dan konsistensi informasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/016067712/blockchain-solusi-baru-untuk-menjaga-keamanan-data-di-era-digital">Blockchain, Solusi Baru untuk Menjaga Keamanan Data di Era Digital</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, blockchain mendukung sistem secure sharing yang memungkinkan data dibagikan secara terenkripsi antar pengguna atau organisasi. Dengan cara ini, pertukaran data bisa berlangsung dengan aman dan efisien tanpa mengorbankan kerahasiaan informasi sensitif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Transparansi juga menjadi fitur penting dari blockchain. Semua perubahan data dapat dilacak secara real-time oleh pihak-pihak yang memiliki akses, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan data.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam penelitian yang menganalisis berbagai literatur dan wawancara dengan pakar blockchain, ditemukan bahwa teknologi ini mampu membangun kepercayaan antara para pengguna digital. Blockchain membuktikan secara teknis bahwa data dikelola dengan aman dan transparan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Manfaat blockchain dapat dirasakan di banyak bidang, mulai dari keuangan, logistik, hingga layanan kesehatan dan pendidikan. Dengan sistem yang mencatat setiap transaksi secara permanen dan terbuka, risiko kecurangan dan manipulasi data bisa ditekan secara signifikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, para ahli juga mengingatkan bahwa implementasi blockchain memerlukan pendekatan yang hati-hati dan persiapan matang. Aspek teknis dan regulasi harus diperhatikan agar teknologi ini bisa berjalan optimal dan sesuai kebutuhan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meskipun bukan solusi instan, blockchain menawarkan fondasi yang kuat untuk membangun sistem digital yang lebih aman dan terpercaya. Keberhasilan pemanfaatannya tergantung pada kesiapan teknologi dan dukungan dari seluruh pihak terkait.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/016046862/sistem-file-dan-arsitektur-os-fondasi-tersembunyi-keamanan-data">Sistem File dan Arsitektur OS, Fondasi Tersembunyi Keamanan Data</a></div>

Di tengah meningkatnya kebutuhan keamanan data, blockchain hadir sebagai inovasi yang bukan hanya menjanjikan.

Blockchain Dinilai Efektif Tingkatkan Keamanan Data yang Transparan, Tak Bisa Diubah, dan Aman Dibagikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/27/Tanpa-judul-5-1-607991118.png" alt="Ilustrasi sistem e-government. (istockphoto.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sistem e-government. (istockphoto.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Seiring meningkatnya ketergantungan pada platform digital dalam administrasi publik, kekhawatiran terhadap keamanan data dalam sistem e-government pun ikut melonjak. Di balik kemudahan layanan online, terdapat ancaman serius yang mengintai integritas dan kerahasiaan data milik negara. Dilansir dari journal.ypidathu.or.id, sistem e-government saat ini kian kompleks dan menyimpan berbagai informasi sensitif, mulai dari data kependudukan hingga informasi kebijakan strategis. Namun, peningkatan digitalisasi ini juga membuat sistem lebih rentan terhadap serangan siber. Pelanggaran data dan akses tidak sah menjadi isu yang tak bisa lagi dianggap sepele. Menurut berbagai laporan, serangan terhadap sistem pemerintahan tidak hanya mengincar data pribadi warga, tetapi juga dapat mengganggu layanan publik vital. Dalam beberapa kasus, sistem informasi pemerintah daerah bahkan lumpuh akibat serangan ransomware yang memanfaatkan celah keamanan. Salah satu tantangan terbesar dalam e-government adalah menjamin bahwa data tidak dimodifikasi secara ilegal atau dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Infrastruktur pusat data tradisional masih sangat tergantung pada titik-titik sentral, yang apabila diserang, bisa menyebabkan gangguan besar. Selain itu, kurangnya transparansi dalam pengelolaan data publik juga memunculkan kekhawatiran masyarakat. Di tengah tuntutan akan layanan yang cepat dan akurat, pemerintah ditantang untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi dan perlindungan informasi. Masalah ini diperparah dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Teknik peretasan modern mampu menyusup tanpa terdeteksi dan mencuri data dalam hitungan detik. Jika tidak diantisipasi dengan tepat, kebocoran data bisa berdampak besar terhadap kepercayaan publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keamanan data bukan lagi isu teknis semata, melainkan menyangkut stabilitas dan legitimasi institusi pemerintahan. Maka dari itu, perlindungan data dalam sistem e-government harus menjadi prioritas utama dalam agenda transformasi digital nasional. Para ahli teknologi informasi mulai mencari pendekatan baru yang lebih kuat dan tahan terhadap manipulasi. Salah satu teknologi yang kini dilirik adalah blockchain yang diyakini mampu menjadi solusi jangka panjang terhadap masalah keamanan data digital di sektor pemerintahan. (*)

Kekhawatiran terhadap keamanan data dalam sistem e-government ikut melonjak mudahnya mengakses layanan administrasi publik.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#keamanan data

Berita Terkini