<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/17/Imigrasi-4139344846.jpg" alt="Jaring WNA: Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman merilis penindakan kepada WNA selama beberapa hari. (dok.Ditjen Imigrasi)" width="100%">
<figcaption>Jaring WNA: Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman merilis penindakan kepada WNA selama beberapa hari. (dok.Ditjen Imigrasi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi memperketat pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing (WNA) di Indonesia melalui Operasi Wirawaspada yang digelar serentak pada 10&ndash;12 Desember 2025. Dari ribuan kegiatan pengawasan yang dilakukan, ratusan WNA terindikasi melanggar aturan keimigrasian. Selama tiga hari pelaksanaan operasi, Ditjen Imigrasi mencatat 2.298 kegiatan pengawasan di berbagai wilayah. Hasilnya, sebanyak 220 WNA diamankan karena diduga melakukan pelanggaran keimigrasian. &ldquo;Dari total 220 WNA yang diamankan dalam operasi serentak tersebut, lima besar kebangsaan yang paling banyak melanggar adalah Republik Rakyat Tiongkok dengan 114 orang, diikuti Nigeria 16 orang, India 14 orang, Korea Selatan 11 orang, dan Pakistan 8 orang. Detail pelanggaran yang dilakukan didominasi oleh Penyalahgunaan Izin Tinggal sebanyak 92 orang, disusul Overstay oleh 32 orang, sedangkan pelanggaran lain 34 orang,&rdquo; ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman. Selain operasi pengawasan umum, Ditjen Imigrasi juga menggelar Operasi Bhumipura Sakti Wirawasti Pertambangan yang difokuskan pada kawasan industri strategis dan aktivitas pertambangan dengan tingkat kehadiran WNA yang tinggi. Pengawasan intensif dilakukan di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Di lokasi ini, pemeriksaan keimigrasian mencakup 14.128 WNA, dengan fokus pengawasan di Pelabuhan Jetty Fatufia dan Bandara Khusus PT IMIP. Pemeriksaan dilakukan sesuai Standard Operasional Prosedur (SOP) dan melibatkan lintas instansi, termasuk Karantina dan Bea Cukai. Data perlintasan kapal di Jetty Fatufia menunjukkan tingginya mobilitas tenaga kerja asing. Pada September tercatat 142 kapal dengan 2.785 kru asing, Oktober sebanyak 136 kapal dengan 2.715 kru asing, dan November 130 kapal dengan 2.445 kru asing. Menindaklanjuti temuan tersebut, Ditjen Imigrasi memanggil tenant, kontraktor, serta WNA yang diduga melanggar ketentuan izin tinggal untuk pemeriksaan lanjutan. Pengawasan serupa dilakukan di kawasan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP). Sebanyak 26.650 WNA tercatat menjalani pemeriksaan keimigrasian di Pelabuhan Khusus Weda Bay Port dan Bandara Khusus PT IWIP, yang juga menerapkan SOP bersama Karantina dan Bea Cukai. Dalam periode November hingga Desember, tercatat 32 kapal dengan 588 kru asing melintas di pelabuhan tersebut. Sejumlah tenant, kontraktor, dan WNA yang terindikasi melanggar juga dipanggil untuk dimintai keterangan. Sementara itu, pengawasan di wilayah Bangka Belitung mengungkap aktivitas masif Kapal Isap Pasir (KIP) di perairan Pantai Rambak. Kegiatan tersebut melibatkan WNA, khususnya warga negara Thailand, yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK). Tercatat 32 badan usaha mitra dengan total sekitar 37 kapal dan 202 orang asing yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Selain di sektor kelautan, Ditjen Imigrasi juga menemukan keberadaan WNA yang dijamin oleh sejumlah mitra perusahaan dan diduga berperan aktif dalam kegiatan produksi ingot timah di PT MGR, terutama pada aspek teknis pengoperasian mesin. Terhadap temuan ini, Ditjen Imigrasi telah memanggil PT MGR, PT IMP, dan PT PSS guna mendalami dugaan pelanggaran izin tinggal. &ldquo;Kami berkomitmen untuk menindak tegas setiap pelanggaran keimigrasian demi menjaga kedaulatan dan ketertiban di wilayah Republik Indonesia. Upaya penindakan dan pemeriksaan lanjutan akan terus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan,&rdquo; tegas Yuldi. Operasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Ditjen Imigrasi untuk memastikan keberadaan dan aktivitas WNA di Indonesia berjalan sesuai ketentuan hukum, khususnya di kawasan industri dan sektor strategis nasional.

Ditjen Imigrasi menggelar Operasi Wirawaspada untuk mengawasi keberadaan WNA dan menindak pelanggaran keimigrasian.

Operasi Wirawaspada Jaring 220 WNA, Intensifkan Pengawasan di Daerah Tambang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/23/WhatsApp-Image-2024-06-23-at-130316-3388352826.jpg" alt="Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono." width="100%">
<figcaption>Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Permasalahan server Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Kominfo yang sempat terjadi tak memengaruhi pelayanan keimigrasian bagi jamaah haji debarkasi Surabaya. Pemberian tanda masuk kepada empat kloter pertama yang berisi 1.461 jamaah haji dan 20 petugas kloter berjalan lancar. &rdquo;Pelayanan keimigrasian untuk jamaah haji debarkasi Surabaya telah dilaksanakan sejak Sabtu (22/6) sore dengan baik dan lancar,&rdquo; ujar Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono, Minggu (23/6). Heni menjelaskan, Satgas Haji 2024 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya membentuk enam unit pelayanan. Masing-masing beranggota sembilan orang petugas imigrasi. Pada Sabtu-Minggu, lanjut Heni, piket dimulai dari Unit B. Tim dipimpin Yudhistira Yudha Permana, telah memberikan tanda masuk pada kloter 1-4. &rdquo;Semua jamaah haji asal Bojonegoro, hingga laporan ini dibuat sudah 1.481 jamaah yang pulang melalui debarkasi Surabaya,&rdquo; urai Heni. Heni menjelaskan, sebagai bentuk transparansi, statistik pelayanan haji 2024 embarkasi/debarkasi Surabaya dapat dipantau melalui https://adhaji.imisurabaya.id/. Terkait permasalahan server PDN, Heni menjelaskan, kendala server sudah berhasil diatasi. &rdquo;Untuk masalah server, saat ini sudah normal, pelayanan keimigrasian baik di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) di Junda maupun kantor imigrasi juga telah berjalan tanpa kendala,&rdquo; tutur Heni. Kelompok terbang (kloter) pertama Debarkasi Surabaya mendarat di Bandar Udara Internasional Juanda pada Sabtu (22/6) pukul 20.15 WIB atau lebih cepat 50 menit dari jadwal. Dilanjutkan dengan naik bus Damri, para jamaah haji asal Kabupaten Bojonegoro tiba di Asrama Haji Surabaya pada pukul 21. 40 WIB. Para jamaah berangkat dari Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah pada pukul 03.15 WAS dan transit terlebih dahulu di Bandara Kualanamu, Sumatra Utara, pada pukul 16.15 WIB untuk mengisi bahan bakar, sebelum melanjutkan perjalanan ke Bandara Juanda pada pukul 17.45 WIB. Debarkasi Surabaya akan menerima kepulangan jamaah haji sebanyak 106 kloter pada 2024. Total 39.226 jamaah, yang mana setiap kloter terdiri atas 371 orang dengan komposisi 366 jamaah haji dan 5 petugas kloter.

Permasalahan server PDN Kementerian Kominfo tak memengaruhi pelayanan keimigrasian bagi jamaah haji debarkasi Surabaya

Kemenkumham Jawa Timur Pastikan Jamaah Haji Debarkasi Surabaya Terlayani dengan Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/11/WhatsApp-Image-2024-01-11-at-110109-3381525892.jpg" alt="Pelayanan keimigrasian di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pasuruan." width="100%">
<figcaption>Pelayanan keimigrasian di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pasuruan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kanwil Kemenkumham Jatim terus berupaya mendekatkan pelayanan keimigrasian ke masyarakat. Salah satunya dengan membuka pelayanan keimigrasian di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pasuruan. &rdquo;Di Pasuruan memang belum pernah ada kantor atau unit pelayanan&nbsp; keimigrasian,&rdquo; ujar Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono, hari ini (11/1). Kantor imigrasi terdekat, lanjut Heni, berada di Kota Malang (Kantor Imigrasi Kelas I Malang) atau Kabupaten Sidoarjo (Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya). Sehingga, jarak yang ditempuh masyarakat cukup jauh. &rdquo;Sebelumnya, kami juga membuka unit pelayanan paspor dan unit kerja kantor imigrasi di Kabupaten dan Kota Probolinggo, tapi selama ini sudah penuh hanya untuk masyarakat Probolinggo,&rdquo; terang Heni. Diharapkan, masyarakat di daerah Kabupaten dan Kota Pasuruan bisa semakin mudah dalam memanfaatkan pelayanan keimigrasian. Terutama pelayanan penerbitan atau penggantian paspor baru. &rdquo;Kami melihat animo masyarakat Pasuruan cukup tinggi, dan berupaya merespons dengan hadir lebih dekat,&rdquo; jelas Heni. Salah satu langkah konkret adalah saat Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Galih Priya Kartika Perdhana bersilaturahmi ke Pemkab Pasuruan hari ini (11/1). Dia diterima Sekretaris Daerah Pemkab Pasuruan Yudha Triwidya Sasongko. Galih menyebutkan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang memiliki semangat yang sama dengan dibukanya layanan keimigrasian pada MPP Kabupaten Pasuruan. Menurut dia, langkah kolaboratif itu akan menimbulkan tanggapan positif bagi proses pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan. &rdquo;Tentunya masyarakat akan semakin terbantu dan pasti akan senang karena pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan semakin lengkap,&rdquo; terang Galih. Galih juga menyempatkan untuk meninjau lokasi layanan keimigrasian di MPP Kabupaten Pasuruan. Dalam peninjuaan tersebut terlihat bahwa infrastruktur dan fasilitas di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pasuruan sudah lengkap dan siap. &rdquo;Hal ini tentu menambah semangat dan keinginan untuk lebih cepat merealisasikan hadirnya pelayanan keimigrasian di Kabupaten Pasuruan dan sekitarnya,&rdquo; ucap Galih.

Kanwil Kemenkumham Jatim dukung pembukaan pelayanan keimigrasian di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pasuruan

Jajaki Buka Pelayanan Imigrasi di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pasuruan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/E-VOA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Dirjen Keimigrasian Kemenkum HAM telah membuat dua terobosan baru untuk peningkatan pelayanan publik. Yakni, Electronic Visa on Arrival (E-VOA) dan Second Home Visa (pemberian visa dan izin tinggal terbatas rumah kedua).  Dua inovasi tersebut telah disosialisasikan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya kepada sejumlah pihak di Hotel Vasa Jalan HR. Muhammad, Kamis (15/12). Dengan layanan E-VOA ini, warga Negara Asing (WNA) akan semakin mudah ketika hendak mengajukan permohonan izin tinggal lebih lama di Indonesia.  Adapun, layanan Second Home Visa ditujukan untuk WNA yang hendak tinggal di Indonesia dan berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Dengan visa tersebut, WNA dapat tinggal selama 5 tahun hingga 10 tahun. Mereka pun lebih leluasa menjalankan berbagai macam kegiatan seperti investasi dan sejenisnya.  "Saat ini kami lebih ketat dalam melakukan seleksi. Kami hanya menerima WNA yang memberikan banyak manfaat kepada Indonesia terutama pada perekonomian negara," kata Chicco Ahmad Muttaqin kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, dalam rilis yang diterima Jawa Pos.  Kebijakan Second Home Visa tersebut juga sudah berjalan di beberapa negara seperti Malaysia dan Filipina. "Tapi, masih melalui beberapa pendalaman lagi untuk second home visa ini. Sebab, masih bersinggungan dengan kementerian. Karena banyak dari WNA yang menaruh uang dengan jumlah yang besar tetapi mereka juga menginginkan jaminan. Ini masih dikoordinasikan," ujarnya.  Chicco mengungkapkan, Keimigrasian sering kali disentil oleh Presiden Joko Widodo tentang pelayanan. Ada keluhan di tempat imigrasi dan pengajuan E-VOA di bank. Ada anggapan seolah-olah masalah itu tidak diatur. Karena itu, dengan E-VOA dan Second Home Visa ini diharapkan dapat mempermudah WNA untuk memiliki visa. Selain itu, mengurangi keluhan antrean.  Adapun beberapa syarat mengajukan permohonan E-VOA, yaitu mendaftarkan diri ke molina.imigrasi.go.id. Kemudian, pendaftar diwajibkan memiliki paspor diplomatik, paspor dinas, atau paspor umum yang masih berlaku selama enam bulan. Pendaftar juga wajib memiliki tiket kembali atau terusan untuk ke negara lain, surat permintaan kementerian/lembaga/instansi RI.  Lalu, surat persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi, bukti pembayaran PNBP visa kunjungan saat kedatangan sebesar Rp 500.000. Ketentuan itu sebagaimana tertulis pada lampiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2019. Pembayaran PNBP itu juga dapat dilakukan di luar Indonesia melalui fasilitas atau portal pembayaran PNBP.

Dengan E-VOA dan Second Home Visa, WNA Makin Mudah Urus Izin Tinggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2022-01-19-at-15.34.59.jpeg" alt="Menkumham Yasonna H Laoly. (Istimewa for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menkumham Yasonna H Laoly. (Istimewa for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi covid-19 belum berakhir. Apalagi varian omicron menular ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. Pengawasan pintu gerbang dan perbatasan negara menjadi sorotan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly.  “Pengawasan terhadap pintu gerbang negara dan perbatasan menjadi sesuatu yang penting. Karena tiga tahun ini pandemi Covid-19 telah melanda negeri ini," ujar Yasonna H. Laoly saat memimpin apel gabungan di Dermaga 99 Harbour Bay, Batam pada Rabu (19/1). Apel gabungan itu merupakan salah satu rangkaian acara menuju Hari Bhakti Imigrasi Ke-72.  Yasonnamengatakan,  pengawasan dan pengamanan terhadap keluar masuknya WNA maupun WNI ke dalam dan ke luar negeri menjadi bagian dari pencegahan masuknya virus covid-19. Apalagi Covid-19 memiliki beragam varian virus. Terbaru varian omicron yang masuk dari luar negeri.  Di samping pengawasan terhadap antisipasi penularan Covid-19, Yasonna mengingatkan juga kewaspadaan aparat keimigrasian di perbatasan maupun pintu gerbang negara. Sebab, di perbatasan terdapat banyak pengaruh negatif atau kejahatan yang dibawa dari luar negeri.  "Untuk itu dibutuhkan kolaborasi dan sinergi antar para penegak hukum, penjaga perbatasan, dan penjaga kedaulatan," imbuh politikus PDIP itu.  Yasonna juga menyinggung kondisi perairan Batam. Menurut dia, perairan yang berbatasan dengan negara tetangga itu memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap tindak pidana transnasional seperti penyelundupan barang dan orang. Oleh karena itu, Imigrasi tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Tim itu melibatkan stakeholder dari berbagai instansi yang terkait dengan lalu lintas dan keberadaan orang asing di Indonesia.  “Saya mengajak seluruh jajaran Kemenkumham khususnya jajaran imigrasi agar terus membuka diri, perluas wawasan dan perkuat jejaring antar instansi sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif," tandasnya.

Pandemi Belum Berakhir, Pengawasan Pintu Gerbang Negara Jadi Sorotan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Pembuatan-Pasport-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Petugas imigrasi melayani pemohon, calon pembuat passport saat pelayanan passport keliling di Plaza Semanggi, Jakarta, Selasa (19/11/2019). Imigrasi Jakarta Pusat Gelar Layanan Paspor Keliling. Kantor imigrasi kelas 1 Jakarta Pusat menggelar pelayanan pas" width="100%">
<figcaption>Petugas imigrasi melayani pemohon, calon pembuat passport saat pelayanan passport keliling di Plaza Semanggi, Jakarta, Selasa (19/11/2019). Imigrasi Jakarta Pusat Gelar Layanan Paspor Keliling. Kantor imigrasi kelas 1 Jakarta Pusat menggelar pelayanan pas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Regulasi izin tinggal bagi turis digital nomad belum diatur secara eksplisit dalam UU Keimigrasian. Akibatnya, keberadaan mereka di Bali, khususnya di daerah-daerah spot bule seperti di Canggu, menjadi bias. Padahal, orang asing yang menjadi pengembara digital itu mempunyai karakteristik berbeda dengan wisatawan asing pada umumnya.  Belum adanya kepastian hukum bagi pengembara digital asing tersebut menggugah Wahyu Taufiq dan kawan-kawan untuk membuat petisi dalam jaringan (daring) berjudul Indonesian Government: Create a Remote Worker Visa to Boost Digital &amp; Creative Economy. Petisi itu sudah ditandatangani 3.306 orang pada Jumat (5/2).  Dalam petisi tersebut, Wahyu mengungkapkan bahwa pekerja jarak jauh (remote workers) dan pengembara digital (digital nomad) merupakan demografi yang berkembang saat ini. Bahkan, mereka menjadi populasi baru yang terus meningkat secara global. ”Lebih dari 4,8 juta orang Amerika menyatakan diri sebagai digital nomad,” kata Wahyu.  Data yang diungkap Wahyu merujuk pada hasil riset MBO Partners State of Independence pada 2018. Lembaga asal Amerika itu berfokus terhadap isu ketenagakerjaan.  Wahyu menuturkan, sudah saatnya Indonesia membuat regulasi visa digital nomad. Dia mencontohkan negara Estonia yang mulai memberlakukan visa digital nomad pada 1 Agustus tahun lalu. Visa itu melegalkan pengembara digital untuk tinggal di Estonia selama setahun. ”Sekarang ini dunia going to digital dan selama pandemi itu makin masif,” jelas pria kelahiran Bali tersebut.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/wisata-dan-kuliner/07/02/2021/kampung-turis-canggu-dan-potret-kerja-digital-nomad/">Kampung Turis Canggu dan Potret Kerja Digital Nomad</a>  Bersama kawan-kawannya, Wahyu sempat membuat kajian tentang penerapan visa digital nomad. Dalam kajian yang diperoleh dari penelitian kualitatif tersebut diketahui, 150 orang asing di Indonesia yang melabeli dirinya sebagai digital nomad adalah pemilik usaha online. Di antaranya, digital marketing, cybersecurity, dan data sciences. ”Ada juga yang mengaku sebagai pekerja remote,” ungkap pria 28 tahun tersebut.  Wahyu menyatakan, belum adanya regulasi visa digital nomad merupakan kerugian bagi negara. Sebab, penghasilan para bule yang diperoleh dari bisnis online jarak jauh belum bisa ditarik pajak. ”Padahal, 64 persen responden (digital nomad asing) dengan senang hati membayar pajak kalau ada imbalan visa (digital nomad),” terangnya.  Dia menjelaskan, visa pekerja remote dan digital nomad bisa menjadi sumber pemasukan bagi negara jika pemerintah menerapkan skema pajak bagi orang asing yang mengajukan visa digital nomad. ”Ngurus visa kerja itu tidak gampang dan mahal. Makanya, kita perlu regulasi baru (untuk izin tinggal digital <a href="https://www.jawapos.com/tag/nomaden/">nomaden</a>),” tutur founder Yayasan Digital Nomad Indonesia tersebut.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/wisata-dan-kuliner/07/02/2021/workcation-boleh-asal/">Workcation Boleh, asal…</a>  Dia berharap pemerintah mau merancang regulasi baru agar ada kepastian hukum bagi digital nomad. ”Untuk sektor pajak, ini (visa digital nomad) berpotensi besar. Apalagi, GDP (gross domestic product) Indonesia itu paling besar dari tourism,” jelasnya.  Penasihat Yayasan Digital Nomad Indonesia Ichi Yamada menegaskan, regulasi digital nomad tidak berarti harus mendewakan orang asing. Menurut dia, akses warga lokal untuk mendapatkan pengetahuan tambahan tentang bisnis digital juga terbuka lebar jika ada regulasi yang jelas terkait dengan pengembara digital. ”Kita perlu regulasi yang bisa menciptakan win-win solution,” tuturnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=S4aUdYYybLU

Regulasi Visa Digital Nomad Akan Menguntungkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/09/5141_22322_BULE-INGGRIS-LANGGAR-UU-IMIGRASI.jpg" alt="DAKWAAN: Dua Warga Negara Inggris, Niel Richard Goerge Bonner (Kanan) dan Rebecca Bernadette Margaret Prosser (Kiri) mendengarkankan pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Batam, Senin (28/9)." width="100%">
<figcaption>DAKWAAN: Dua Warga Negara Inggris, Niel Richard Goerge Bonner (Kanan) dan Rebecca Bernadette Margaret Prosser (Kiri) mendengarkankan pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Batam, Senin (28/9).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua warga negara Inggris Richard George Bonner dan Rebecca Bernadette Margaret menjalani proses sidang pertamanya di Pengadilan Negeri Batam, Kepuluan Riau, Senin (28/9). Keduanya didakwa melanggar Undang-undang (UU) Keimigrasian.&nbsp; &nbsp; Kedua terdakwa didampingi satu orang penerjemah bahasa dan empat orang penasihat hukum (PH) saat menghadapi persidangan dengan Hakim Ketua Wahyu Prasetyo Wibowo didampingi Hakim Anggota Budiman dan Juli Handayani. Sementara Bani I Ginting selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU). &nbsp; Dalam dakwaan yang dibacakan JPU, kedua terdakwa yang berniat melakukan pembuatan film dokumenter itu, tidak memiliki izin. &quot;Sesuai hal itu, terdakwa dinyatakan melanggar UU Keimigrasian RI,&quot; ucap Bani. Diketahui, Niel George Bonner berperan sebagai juru kamera dan produser. Sedangkan Rebecca sebagai asisten produser dalam pembuatan film dokumenter yang bertemakan tentang perompakan di daerah Belakang Padang, Batam. &quot;Keduanya disebut sebagai karyawan lepas atau freelance di Wall to Wall Company,&quot; lanjut Bani. Sementara itu, PH menyatakan tidak mengajukan eksepsi dan lanjut ke sidang pembuktian. Karena kedua terdakwa di tahan sudah terbilang cukup lama dari bulan Mei. Sidang pun dilanjutkan Kamis (1/10) pagi. Salah satu PH terdakwa, Aristo yang ditemui Batam Pos (Jawa Pos Group) usai sidang menyampaikan, eksepsi tidak perlu lagi dilakukan. Lantaran kedua kliennya hanya melanggar UU Keimigrasian, bukan perbuatan pidana berat. &quot;Ini kan masalahnya tentang etika pers, di dalam dakwaan juga tidak begitu jelas pemaparannya. Dewan pers yang sangat dibutuhkan untuk hadir di persidangan ini. Jadi eksepsi tidak perlu lagi karena hanya memperlambat proses persidangan, bagus langsung ke sidang pembuktian saja. Kita ingin kasus ini segera selesai,&quot; ungkapnya. (cr15/JPG)

2 Warga Asal Inggris Didakwa Melanggar UU Keimigrasian RI

keimigrasian

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#keimigrasian

Berita Terkini