<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/06/CFR-analyzer-2669602175.jpg" alt="Di RU IV Cilacap, proses pengujian kualitas BBM dilakukan dengan menggunakan Cooperative Fuel Research (CFR) Analyzer. (dok. KPI)" width="100%">
<figcaption>Di RU IV Cilacap, proses pengujian kualitas BBM dilakukan dengan menggunakan Cooperative Fuel Research (CFR) Analyzer. (dok. KPI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Bahan bakar minyak (BBM) khususnya jenis RON 92 jadi salah satu isu terhangat sepanjang tahun. Di tengah ajakan pemerintah agar masyarakat mengonsumsi BBM sesuai peruntukan - agar katanya anggaran subsidi energi tak jebol - aspek ketersediaan BBM nonsubsidi jadi problem di medio 2025. Polemik diawali dengan kelangkaan BBM jenis RON 92 di SPBU swasta, konon akibat persetujuan impor yang lambat. Berkurang drastisnya produk RON 92 di SPBU swasta pada awal tahun disebut-sebut juga imbas migrasi setelah munculnya kasus oplosan di beberapa SPBU nakal berlogo Pertamina, yang menggerus kepercayaan konsumen. Kekosongan BBM Ron 92 di SPBU swasta terjadi selama beberapa pekan lantaran alotnya negosiasi antara pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM dengan badan usaha (BU) penyedia BBM swasta. Berikut JawaPos.com rangkum dalam Kaleidoskop 2025 sektor energi. Kelangkaan BBM di SPBU Swasta pada Awal Tahun Presiden Direktur Shell Indonesia, Inggrid Siburian, menyatakan bahwa SPBU Shell sempat kehilangan stok BBM semua jenis pada Januari 2025.&nbsp; "Keterlambatan tersebut adalah karena adanya hambatan pada sisi supply atau rantai pasok. Tetapi hambatan tersebut memang merupakan kondisi yang di luar kendali kami karena yang dapat kami fokuskan adalah hal-hal yang memang dapat kami kendalikan," kata Ingrid dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, di Jakarta, Rabu, (26/2). Dia mengklaim, kondisi tersebut terjadi akibat izin impor BBM untuk 2025 yang terlambat diterbitkan oleh pemerintah. Alhasil, distribusi BBM ke SPBU Shell terhambat beberapa pekan. Namun, kelangkaan ini berhasil diatasi per 6 Februari 2025, dan pasokan mulai normal pada 11 Februari 2025. Sementara itu, Presiden Direktur PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR), Vanda Laura, mengakui beberapa SPBU BP juga mengalami kendala stok BBM akibat keterlambatan pengiriman. Proses impor yang membutuhkan waktu sekitar 40 hari dari nominasi hingga pengiriman menjadi penyebab utama. "Proses pengadaan ini memang tidak mudah. Kami membutuhkan waktu dari tahap nominasi, konfirmasi jumlah stok yang akan dibawa, mencari kapal, hingga menghadapi antrean di terminal Jakarta saat pengiriman," kata Vanda. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/17/JKT_Pasokan-BBM-Shell-Masih-Kosong_Salman-Toyibi_-1JPG-3230342336.jpg" alt="Suasana di SPBU Shell Cikini yang kosong pasokan di Jakarta, Rabu (17/9/2025). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana di SPBU Shell Cikini yang kosong pasokan di Jakarta, Rabu (17/9/2025). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; Kasus Oplosan RON 92 Pertamina&nbsp; Setelah kelangkaan BBM tersebut selesai diatasi, muncul kasus baru yang sangat menarik perhatian publik, yakni kasus oplosan RON 92 Pertamina. Kasus ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan BBM di lingkungan Pertamina, khususnya di PT Pertamina Patra Niaga.&nbsp; Praktik yang disorot terjadi pada periode 2018-2023, dimana penyidik menemukan dugaan pembelian BBM dengan spesifikasi lebih rendah dari yang tercantum dalam kontrak, namun kemudian diperlakukan dan dipasarkan seolah-olah memenuhi standar RON 92. Sejauh ini, Kejagung sendiri telah menetapkan 18 tersangka atas dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) periode 2018-2023 yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 285 triliun. Nama utamanya sendiri yakni Riva Siahaan yang sempat menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Dampak kasus ini, banyak masyarakat merasa terkejut, kecewa, bahkan dirugikan oleh kabar dugaan pengoplosan bensin RON 92 (Pertamax) dengan bahan bakar berkualitas lebih rendah. Sejumlah konsumen mengatakan mereka merasa dibohongi karena selama ini memilih Pertamax dengan harapan kualitas lebih tinggi, sementara dugaan praktik ini membuat kepercayaan terhadap BBM Pertamina turun drastis.&nbsp; Isu ini kemudian memicu keraguan publik terhadap kualitas produk Pertamina. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) bahkan menyatakan bahwa jika dugaan pengoplosan terbukti, maka hak konsumen telah dilanggar dan konsumen berhak menggugat perusahaan. Beberapa warga juga terlihat khawatir dengan proses pengolahan dan distribusi BBM di depo serta SPBU untuk memastikan kualitas yang sesuai dengan standar. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/25/JKT_Pertamina-Beri-Pasokan-SPBU-Vivo_Salman-Toyibi_-6JPG-2180814552.jpg" alt="Suasana SPBU Vivo di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat, Senin (24/11/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana SPBU Vivo di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat, Senin (24/11/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; Migrasi ke SPBU Swasta Kasus BBM oplosan ini pun berdampak signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Bagi sebagian konsumen, isu tersebut menimbulkan rasa ragu terhadap kualitas dan transparansi produk BBM Pertamina, terutama bensin RON 92 yang selama ini diposisikan sebagai produk berkualitas lebih tinggi. Keraguan itu tercermin dari perubahan perilaku konsumen. Sejumlah pengguna kendaraan memilih beralih ke SPBU swasta dengan alasan mencari alternatif yang dianggap lebih transparan dan konsisten, meskipun harga yang ditawarkan kerap lebih mahal.&nbsp; Namun, peralihan tersebut juga bersifat dinamis dan situasional. Ketika SPBU swasta mengalami keterbatasan pasokan RON 92 pada beberapa periode 2025, sebagian konsumen kembali ke SPBU Pertamina karena faktor akses dan ketersediaan. &nbsp; Tingginya Permintaan, Kelangkaaan RON 92 Serang SPBU Swasta Ketidakpercayaan publik atas Pertamina berdampak signifikan pada permintaan BBM khususnya RON 92 ke SPBU Swasta. Alhasil, SPBU Swasta mengalami keterbatasan pasokan. Pada 2025, SPBU Shell menjadi yang paling awal merasakan dampak keterbatasan pasokan bensin RON 92. Sejumlah gerai di Jabodetabek dan kota besar lain dilaporkan tidak lagi menjual Shell Super karena kendala impor dan pengaturan kuota.&nbsp; Kondisi ini memicu keluhan konsumen, terutama pengguna setia Shell yang terbiasa mengisi BBM non-subsidi, sekaligus memunculkan persepsi bahwa pasokan BBM swasta mulai terganggu secara serius. Setelah Shell, BP-AKR juga mengalami tekanan serupa pada pertengahan tahun. Beberapa SPBU BP dilaporkan menghentikan sementara penjualan BP 92 akibat keterbatasan stok, meski operasional SPBU tetap berjalan untuk produk lain.&nbsp; Sementara itu, SPBU Vivo turut menghadapi tantangan pasokan di beberapa wilayah, dengan laporan stok RON 92 yang tidak konsisten sepanjang 2025. Meski skalanya tidak sebesar Shell atau BP, kondisi tersebut menambah daftar SPBU swasta yang kesulitan menjaga kontinuitas pasokan. &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/19/JKT_-Konfrensi-Pers-Skema-Impor-BBM-SPBU-Swasta_Salman-Toyibi_-5JPG-2938888702.jpg" alt="Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan SPBU swasta di Jakarta, Jumat (19/9/2025). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan SPBU swasta di Jakarta, Jumat (19/9/2025). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; ESDM Tengahi Masalah Kelangkaan Sejatinya, penyedia BBM swasta telah diberikan kuota impor sebesar 110 persen dibandingkan 2024, yang berarti kuota ini telah diberikan secara normal. Hanya saja terdapat kondisi yang mana BBM yang diberikan habis sebelum 30 September, sehingga ditawarkan impor melalui Pertamina sebagai jalan keluar.&nbsp; Alhasil, Kementerian ESDM melakukan rapat bersama dengan Pertamina dan penyedia SPBU Swasta di Kementerian ESDM, Jakarta, pada Jumat (19/9). Adapun kesepakatan yang dicapai dalam rapat tersebut antara lain: 1.⁠ ⁠Badan usaha swasta setuju untuk membeli melalui kolaborasi dengan Pertamina, dalam bentuk komoditi berbasis base fuel (produk BBM yang belum dicampur aditif dan pewarna).&nbsp; 2.⁠ ⁠Melakukan pemeriksaan kualitas dengan join surveyor. 3.⁠ ⁠Terkait Harga, diatur oleh pemerintah secara fair atau tidak ada yang dirugikan, penentuan harga akan dilakukan secara terbuka atau Open Book dan disepakati bersama. 4.⁠ ⁠Secara terpisah Pertamina dan badan usaha swasta melakukan koordinasi terkait 2 hal yaitu skenario penyediaan pasokan untuk pemenuhan kebutuhan badan usaha swasta dan pembahasan terkait aspek komersial antar badan usaha tersebut untuk merealisasikan arahan Menteri ESDM dan memenuhi kebutuhan masyarakat.&nbsp; Setelah rapat selesai, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengklaim bahwa seluruh pihak SPBU swasta setuju akan keputusan impor dari Pertamina. &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/05/JKT_-BP-AKR-Beli-100000-Barel-BBM-dari-Pertamina-Patra-Niaga_Salman-Toyibi_-4-2979785527.jpg" alt="Suasana Spbu BP AKR di Depok, Jawa Barat, Senin (3/11/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana Spbu BP AKR di Depok, Jawa Barat, Senin (3/11/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> SPBU Swasta Sepakat Impor Tambahan lewat Pertamina Sempat terjadi tarik ulur kesepakatan business-to-business (B2B) antara penyedia BBM swasta dengan Pertamina. Hal ini dikarenakan adanya kandungan etanol 3,5 persen pada base fuel Pertamina yang membuat penyedia SPBU swasta berpikir dua kali. Pada awalnya, PT Vivo Energi Indonesia menyatakan komitmen untuk menyerap 40.000 barel dari impor tahap pertama tersebut. Namun, tak lama kemudian, Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar, dalam rapat bersama Komisi XII DPR pada Rabu (1/10) mengungkapkan bahwa pihaknya membatalkan niat, lantaran kandungan etanol 3,5 persen.&nbsp; Melihat hal ini, Kementerian ESDM mengatakan base fuel berjumlah 100 ribu barel BBM yang diimpor oleh Pertamina dan tiba pada 24 September itu akan diserap oleh Pertamina sendiri, setelah ditolak oleh PT Vivo karena kandungan etanol. Setelahnya, impor BBM base fuel tahap kedua tiba pada Kamis (2/10) dengan jumlah yang sama yakni 100 ribu barel. Kemudian, satu per satu SPBU swasta yang sempat tarik ulur, mencapai kesepakatan&nbsp;mengambil base fuel yang diimpor Pertamina. Hal ini diawali BP-AKR melalui PT Aneka Petroindo Raya, yang memastikan BBM dengan RON 92 atau BP 92 telah tersedia pada jaringan SPBU di Indonesia. Adapun BP 92 akan disebar di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat, serta dilakukan secara bertahap di Jawa Timur. "BP-AKR kembali menghadirkan bahan bakar berkualitas BP 92 dengan teknologi Active untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung mobilitas masyarakat. Prioritas kami jelas, BP 92 kembali tersedia dan kualitas produk yang dihadirkan konsisten terjaga. Fokus mutu ini bagian dari komitmen jangka panjang kami membangun layanan energi yang terpercaya di Indonesia," kata Vanda Laura, Presiden Direktur BP-AKR dalam keterangannya, Jumat (31/10).&nbsp; Selanjutnya, SPBU Vivo juga mulai memiliki stok dan menjual BBM RON 92 di Indonesia. Hadirnya stok BBM RON 92 di SPBU Vivo berkat terjalinnya kerja sama antara merek tersebut dengan Pertamina Patra Niaga. Dikutip dari akun Instagram resmi Vivo, SPBU swasta ini telah memiliki BBM RON 92 per Minggu (23/11). Distribusi ke jaringan SPBU mereka pun sudah dilakukan secara bertahap. Terakhir, Shell Indonesia akhirnya kembali menjual Shell Super atau RON 92 di Tanah Air. Hal ini diumumkan oleh penyedia BBM swasta tersebut pada laman resminya, shell.co.id. Shell Super sendiri akan dijual berbarengan dengan Shell V-Power Diesel yang sudah terlebih dahulu tersedia. "Terima kasih telah setia menunggu bensin Shell kembali. Shell Super mulai tersedia kembali di SPBU Shell. Selain bensin, produk BBM jenis diesel (Shell V-Power Diesel) dan layanan di Shell Select, Bengkel SPBU Shell, serta Shell Recharge tetap terus tersedia," tulis Shell Indonesia pada Minggu (7/12).

Di tengah ajakan pemerintah agar masyarakat mengonsumsi BBM sesuai peruntukan, aspek ketersediaan BBM nonsubsidi jadi problem di medio 2025.

Kaleidoskop 2025: Isu BBM Oplosan hingga Lenyapnya RON 92 dari SPBU Swasta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/15/PERTAMINA-15-C-630146478.jpg" alt="Ilustrasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina /(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina /(Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aksi borong dan dugaan menimbun Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Meulaboh, ibu kota Kabupaten Aceh Barat, telah menyebabkan stok BBM di SPBU di wilayah itu kosong sepanjang Sabtu. "Kami berharap dari pihak terkait agar segera melakukan pembatasan pembelian BBM, baik itu jenis Pertalite maupun BBM non-subsidi agar kemacetan di jalan raya dan antrean BBM dapat segera berakhir,&rdquo; kata Deni Setiawan, warga Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, dikutip Minggu (7/12). Ia mengatakan dampak dari antrean di SPBU di Aceh Barat telah menyebabkan terganggunya arus lalu-lintas, karena menimbulkan kemacetan panjang di jalan raya. Pertamina dan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum, kata dia, harus hadir di setiap SPBU di Aceh Barat, untuk memutus antrean panjang BBM. Selain itu, kata Deni Setiawan, masyarakat meminta penegak hukum dan pemerintah daerah, agar dapat menindak pedagang eceran BBM yang menjual BBM kepada konsumen dengan harga di atas normal. "Berikan tindakan edukasi yang tegas kepada mereka," ucapnya. Deni juga meminta pemerintah daerah agar memberikan edukasi di setiap SPBU di Aceh Barat, agar masyarakat tidak lagi mengantre BBM karena situasi panik. &ldquo;Kepanikan ini terjadi karena ada komunikasi pemerintah yang tidak sampai ke masyarakat akibat terganggunya jaringan media sosial, sehingga kepanikan masyarakat&nbsp;nggak&nbsp;bisa dibendung,&rdquo; katanya. Deni mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima&nbsp;stok BBM mencukupi apabila pemakaian tidak berlebihan akibat efek panik. Sebelumnya&nbsp;Pertamina menegaskan&nbsp; stok BBM di wilayah Aceh pada prinsipnya terpantau cukup&nbsp;dan suplai dari terminal BBM tetap berjalan mengikuti perkembangan kondisi. Area Manager Communication, Relations &amp; CSR Pertamina Patra Niaga Sumbagut&nbsp;Fahrougi Andriani Sumampouw dalam keterangan diterima ANTARA&nbsp;menjelaskan bahwa pola distribusi dilakukan sangat dinamis. &ldquo;Tim suplai kami terus menyesuaikan rute dan waktu pengiriman mengikuti kondisi lapangan. Kami mengajak masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan harian agar layanan di SPBU,&rdquo; katanya. Komite BPH Migas Fathul Nugroho mengatakan alam kondisi bencana seperti ini&nbsp;konsumsi BBM yang wajar dari masyarakat sangat membantu agar suplai dapat dibagi secara merata. Fathul Nugroho menegaskan pentingnya menjaga ketertiban pembelian di SPBU dan meminta masyarakat menggunakan pola konsumsi BBM yang terukur sesuai kebutuhan &ldquo;Kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan atau&nbsp;panic buying. Pola konsumsi yang terukur akan mempercepat pemulihan pelayanan BBM di Aceh,&rdquo; katanya.

"Kami berharap dari pihak terkait agar segera melakukan pembatasan pembelian BBM, baik itu jenis Pertalite maupun BBM non-subsidi," harapnya

Panic Buying dan Aksi Timbun Picu Kelangkaan BBM di Aceh Barat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/01/Screenshot_20250130_180342_Instagram-4179674019.jpg" alt="Ilustrasi: Armada bus PO SAN. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Armada bus PO SAN. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) membuat perusahaan bus rute antarkota antarprovinsi (AKAP) kebingungan membuat keputusan diskon atau program menarik penumpang baru. Situasi itu dialami PO SAN yang saat ini melayani banyak rute ke sejumlah daerah di Tanah Air. PO SAN masih kebingungan untuk memberikan diskon libur panjang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Direktur PO SAN Kurnia Lesani Adnan mengungkap bahwa kelangkaan BBM terjadi di Bengkulu sejak beberapa waktu belakangan. Dampak kondisi itu sangat besar karena BBM menjadi komoditas yang sangat vital. "Tantangan PO SAN saat ini di BBM, banyak waktu kami habis karena harus antre untuk dapat BBM," kata Kurnia Lesani Adnan (Sani) saat berbincang dengan&nbsp;JawaPos.com dan sejumlah media lain di Bengkulu. Dia menyebut waktu sopir banyak tersita karena harus mengantre panjang di SPBU Bengkulu. Selain itu, pengisian BBM juga dibatasi dan menghadirkan ketidakpastian untuk ekosistem bisnis.&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/23/bos-po-san-1967151851.jpg" alt="Direktur PO SAN Kurnia Lesani Adnan menyarankan agar solar dikhususkan (Abdul Rahman/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur PO SAN Kurnia Lesani Adnan menyarankan agar solar dikhususkan (Abdul Rahman/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Dampak dari langkanya BBM di Bengkulu terkadang berakibat pada molornya jadwal keberangkatan dari jadwal telah diterapkan hingga membuat para sopir harus ekstra siaga jangan sampai kehabisan BBM di tengah jalan. Di tengah kelangkaan BBM terutama solar di Bengkulu saat ini, PO SAN menyarankan agar solar sebaiknya diperuntukkan untuk kendaraan yang melayani transportasi umum terlebih dahulu. Jika hal ini diterapkan, Kurnia Lesani Adnan yang kerap disapa Sani sangat optimismis kelangkaan BBM solar di Bengkulu akan teratasi karena terjadi penghematan besar-besaran. "Subsidi solar untuk kendaraan umum saja di tengah kelangkaan BBM saat itu. Kalau itu diterapkan akan menghemat sampai 85 persen," kata Kurnia Lesani Adnan.

Kelangkaan BBM di Bengkulu berdampak pada PO SAN, menghambat diskon libur panjang Natal dan Tahun Baru 2026.

Bus AKAP Bingung Siapkan Program Diskon Natal dan Tahun Baru, Ini Penyebabnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/21/SPBU-BP-Dery-Ridwansah-2-4108868920.jpg" alt="Pengendara sepeda motor melintas di SPBU BP, Jakarta, Kamis (18/9/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pengendara sepeda motor melintas di SPBU BP, Jakarta, Kamis (18/9/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah mengklaim bahwa kekosongan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di seluruh SPBU swasta di tanah air akibat pergeseran atau shifting pola konsumsi BBM masyarakat, dari BBM subsidi ke non subsidi. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), Todotua menyampaikan bahwa kondisi ini situasional. Terlebih baru terjadi pertama kali sejak puluhan tahun SPBU swasta ada di Indonesia. "Karena memang ini kan situasional. Situasional adanya shifting atau pertumbuhan demand yang shifting dari subsidi ke non-subsidi. Sehingga berimpact terhadap angka penjualannya mereka yang lain," kata Todotua Pasaribu dalam konferensi pers di Kantornya, Selasa (7/10). Lebih lanjut, Wamen Todotua juga membeberkan bahwa pergeseran konsumsi ini terjadi khususnya pada BBM dengan kadar oktan atau RON 92. Namun hal itu, kata dia masih bisa ditutupi oleh stok BBM impor PT Pertamina (persero) yang masih tersedia. "Selama ini kan sebenarnya bisnis ini (SPBU swasta) kan sudah dibuka dari tahun 2004 ya. Dan rata-rata seperti Shell sudah mulai dari tahun 2005 sebenarnya dalam bisnis ini. Tetapi memang tahun ini ada pergerakan shifting itu tadi," ujar Todotua. Meski ada dampak situasional, Todotua memastikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk selalu memberi kepastian kepada para pelaku usaha. Salah satunya dengan kebijakan kuota impor yang akan dimatangkan oleh Kementerian ESDM untuk realisasi pada tahun 2026. "Sehingga ini ada penyesuaian juga dalam kebijakan dari pemerintah. Tetapi kita bisa pastikan dan kami juga Kementerian Investasi juga melihat ini bahwa oke, ini ada suatu kepastian yang nanti akan kita bisa addres kepada para pelaku usaha," tutur Todotua. &ldquo;Situasionalnya tahun ini memang ada pergerakan dan tadi juga sudah diyakinkan dari Dirjen Migas bahwa memang ini lagi diramu sehingga strateginya di tahun 2026 itu dipastikan akan jauh lebih baik,&rdquo; tukasnya. Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berpotensi menambah kuota impor Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk badan usaha pengelola SPBU swasta pada tahun 2026. Dirjen Minyak dan Gas Bumi ESDM Laode Sulaeman menyampaikan, penambahan kuota impor dilakukan sebagai salah satu antisipasi pemerintah agar kelangkaan BBM di SPBU tidak terjadi lagi pada masa mendatang. "Yang disiapkan ya kita sudah tahu kejadian hari ini jangan sampai terjadi lagi. Itu aja. Kan ada kejadian begini," kata Laode.

Kekosongan stok BBM di SPBU swasta akibat pergeseran konsumsi dari subsidi ke non-subsidi, pemerintah berkomitmen atasi masalah ini.

Pemerintah Sebut Kelangkaan BBM di SPBU Swasta Imbas Pergeseran Konsumsi dari BBM Subsidi ke Non Subsidi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/07/todotua-pasaribu-1497720316.jpg" alt="Wakil Menteri Investasi, Todotua Pasaribu. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Investasi, Todotua Pasaribu. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu mengakui bahwa kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga pembatasan impor membuat rencana ekspansi bisnis SPBU swasta terhambat. Hal ini sebagaimana disampaikannya usai menggelar Rapat Pembahasan Kuota Impor BBM SPBU Swasta bersama dengan Dirjen Migas ESDM Laode Sulaeman, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati dan Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar di kantornya, Selasa (7/10). "Bahwa itu (ekspansi bisnis SPBU swasta terhambat) terpengaruh ada. Tetapi kan ini kan bicara long short planning ke depannya. Saya rasa juga para pelaku usaha setelah Shell, BP, apa semuanya mereka bukan short planning akan melihat," ujar Todotua Pasaribu. Terlebih, kata Todotua, bisnis SPBU swasta di Tanah Air sudah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu. Sehingga, dengan adanya permasalahan ini, pihaknya menyebut hanya masalah situasional saja. Dalam hal ini terkait dengan pertimbangan kuota impor BBM SPBU swasta yang dinilai kementerian teknis, yakni ESDM telah melampaui dari batasnya hingga mencapai 110 persen. "Bahwa memang perkembangan dari industri ini kan kita sudah melalui puluhan tahun. Nah situasional yang ada ini sepanjang negara atau pemerintah bisa memberikan kepastian saya pikir nggak ada masalah dengan itu," ujarnya. Meski begitu, Todotua menilai pemerintah sudah memberi kepastian kebijakan kepada pihak swasta. Seperti halnya kesepakatan B2B antara PT Pertamina (Persero) dan SPBU swasta untuk rentang beberapa bulan di tahun ini. Hingga kemudian, menurutnya Kementerian ESDM yang sedang menggodok perihal kuota impor SPBU swasta untuk realisasi tahun 2026. "Kan bagi para pelaku usaha kan yang penting adanya kepastian kebijakan,&nbsp;policy-nya nanti seperti apa ya kan. Situasionalnya tahun ini memang ada pergerakan dan tadi juga sudah diyakinin dari Dirjen Migas bahwa memang ini lagi diramu sehingga apa namanya strategi-nya di tahun 2026 itu dipastikan akan jauh lebih baik," ungkap Todotua. Di sisi lain, Wamen Investasi ini juga menyampaikan bahwa sejumlah SPBU swasta ini sudah berencana untuk melakukan ekspansi di berbagai lini industri lain. Salah satunya Petrokimia sebagaimana akan dilakukan oleh ExxonMobil. "Kayak seperti Exxon beberapa bulan yang lalu mereka juga pernah mengutarakan untuk masuk ke dalam industri petrokimia. Shell industri-industri yang lain ini juga karena cycle ini kan bukan hanya di SPBU aja. Tetapi kita berharap bahwa isu ini bisa dikelola lebih baik sehingga tidak terlalu berdampak," pungkasnya.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menyebut kelangkaan BBM hambat ekspansi SPBU swasta.

Wamen Investasi Akui Kelangkaan BBM hingga Pembatasan Impor Hambat Ekspansi Bisnis SPBU Swasta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/07/dirjen-migas-1605825061.jpg" alt="Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi ESDM, Laode Sulaeman, Selasa (7/10). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi ESDM, Laode Sulaeman, Selasa (7/10). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berpotensi menambah kuota impor Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk badan usaha pengelola SPBU swasta pada tahun 2026. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi ESDM, Laode Sulaeman menyampaikan penambahan kuota impor dilakukan sebagai salah satu antisipasi pemerintah agar kelangkaan BBM di SPBU tidak terjadi lagi pada masa mendatang. "Yang disiapkan ya kita sudah tahu kejadian hari ini jangan sampai terjadi lagi. Itu aja. Kan ada kejadian begini," kata Laode Sulaeman saat ditemui di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Jakarta Selatan, Selasa (7/10). Meski ada potensi untuk menambah kuota impor, terkait besaran dan detailnya ia tak bisa menyebutkannya secara gamblang saat ini. "Ada, kemungkinan selalu ada (kuota impor SPBU swasta naik). Cuman kalau saya ngomong sekarang kan saya salah. Saya kan belum ngitung. Kemungkinannya ada," ujar Laode. Kendati demikian ia memastikan bahwa tahun ini, tidak ada penambahan kuota impor untuk SPBU swasta. Lantaran, sudah melampaui 110 persen dan telah disepakati untuk pengadaan stok dengan berkolaborasi bersama PT Pertamina (Persero). "Kalau tahun ini kita kan sudah ada langkah kolaborasi. Kenapa kita mau ngomongin itu lagi," tuturnya. Sebelumnya, sejumlah badan usaha pengelola SPBU swasta, seperti Shell, ExxonMobil hingga Bp-AKR rupanya telah melayangkan surat kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di tengah isu kelangkaan serta pembatasan kuota impor BBM yang menyebabkan kehabisan stok. Surat tersebut dilayangkan keterkaitannya mengenai kepastian dan kelangsungan investasi di tanah air. Salah satu yang mengalami kelangkaan adalah PT Shell Indonesia selaku pengelola SPBU Shell menyampaikan bahwa stok seluruh jenis gasoline atau bensin akan habis pada Kamis (2/10) malam. President Director &amp; Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian menyebut di 5 SPBU itu pihaknya hanya menjual BBM jenis Diesel. Sedangkan untuk jenis produk gasoline seperti RON 92 sudah mengalami kelangkaan sejak Agustus 2025.&nbsp; "Kalau dilihat sampai saat ini, kami hanya menjual diesel tetapi kalau untuk BBM jenis bensin bisa dikatakan hampir seluruh dari SPBU kami sudah mengalami situasi stock out," kata Inggrid dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (1/10).&nbsp; "Saat ini yang ada mungkin tidak ada sampai 10 bapak dan ibu, hanya sekitar 5 SPBU yang kalau kami melihat besok malam (malam hari ini) mungkin juga sudah habis. Jadi memang kami benar-benar mengalami stock out, kelangkaan untuk BBM jenis bensin," imbuhnya. Tak hanya Shell, sejumlah SPBU swasta lain juga mengalami kehabisan BBM. Meliputi SPBU Vivo, SPBU ExxonMobil, SPBU Bp-AKR dan AKR Corporindo.

Kementerian ESDM berpotensi menambah kuota impor BBM untuk SPBU swasta pada tahun 2026 sebagai antisipasi kelangkaan.

ESDM Berpotensi Tambah Kuota Impor BBM Swasta Tahun Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/03/spbu-swasta-3685551420.jpg" alt="Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman, di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (3/10). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman, di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (3/10). (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memanggil pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta guna membahas terkait belum dilakukannya pembelian base fuel dari bahan bakar minyak (BBM) impor yang disediakan oleh Pertamina. Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, pertemuan itu akan dilakukan hari Jumat ini di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM sekitar pukul 15.30 WIB. "Di Kantor Migas, jadi mungkin kita tunggu saja nanti sore ya. Info yang lebih pasti lagi mengenai kesepakatan yang ada," kata Laode ditemui di Kantor Kementerian ESDM, di Jakarta, Jumat siang (3/10). Di menyampaikan, pihaknya akan bertemu dengan para pengusaha SPBU dalam rangka negosiasi menuju kesepakatan antarbadan usaha. "Ini kesepakatan tersebut saya akan dapatkan secara lengkap pada saat rapat nanti sore pukul 15.30 WIB," ujarnya. Sebelumnya, Menteri ESDM&nbsp;Bahlil Lahadalia menyatakan SPBU swasta Shell, Vivo, British Petroleum (BP), dan Exxon Mobil menyetujui untuk membeli stok BBM tambahan dengan skema impor melalui Pertamina. Langkah tersebut untuk mengatasi kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta, seperti Shell dan BP, yang telah terjadi sejak Agustus 2025. Menurut Bahlil, dari kesepakatan tersebut, SPBU swasta mengajukan beberapa syarat dalam skema impor tambahan BBM lewat kolaborasi dengan Pertamina, yaitu BBM yang dibeli merupakan BBM murni (base fuel) yang nantinya akan dilakukan pencampuran di tangki SPBU masing-masing. Akan tetapi, hingga saat ini, belum ada SPBU swasta yang membeli base fuel dari Pertamina.

Laode menyampaikan, pihaknya akan bertemu dengan para pengusaha SPBU dalam rangka negosiasi menuju kesepakatan antarbadan usaha.

Belum Ada yang Mau Ambil Base Fuel Diimpor Pertamina, ESDM kembali Kumpulkan Pengelola SPBU Swasta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/20/JKT_-Konfrensi-Pers-Skema-Impor-BBM-SPBU-Swasta_Salman-Toyibi_-7JPG-3829632225.jpg" alt="Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (tengah) bersama Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung dan perwakilan SPBU swasta memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan SPBU swasta di Jakarta, Jumat (19/9/2025). (Salman Toyi" width="100%">
<figcaption>Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (tengah) bersama Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung dan perwakilan SPBU swasta memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan SPBU swasta di Jakarta, Jumat (19/9/2025). (Salman Toyi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia merespons gugatan perdata terhadap dirinya yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Jakpus) imbas kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta. "Ya, kami menghargai proses hukum," ucap Bahlil ketika ditemui di sela-sela rapat Koordinasi Persiapan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 di Kantor BKPM, Jakarta, Rabu (1/10). Gugatan terhadap Bahlil terdaftar dalam sistem PN Jakpus pada Senin (29/9) dengan nomor perkara 648/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. Selain Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, pihak tergugat dalam perkara perdata tersebut adalah PT Pertamina (Persero) dan PT Shell Indonesia. Gugatan tersebut didaftarkan oleh seorang warga sipil bernama Tati Suryati. Dalam pokok perkaranya, Tati menyampaikan secara rutin melakukan pengisian di SPBU yang dikelola oleh Shell Indonesia. Kemudian, pada 14 September 2025, Tati menemukan bahwa bahan bakar yang biasa ia beli tidak tersedia di SPBU Shell. Sulitnya menemukan BBM di SPBU Shell menyebabkan Tati menggugat ketiga pihak tersebut. &nbsp; Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan SPBU swasta Shell, Vivo, bp, dan Exxon Mobil menyetujui untuk membeli stok BBM tambahan dengan skema impor melalui Pertamina. Langkah tersebut untuk mengatasi kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta, seperti Shell dan bp, yang telah terjadi sejak Agustus. Menurut Bahlil, dari kesepakatan tersebut, SPBU swasta mengajukan beberapa syarat dalam skema impor tambahan BBM lewat kolaborasi dengan Pertamina, yaitu BBM yang dibeli merupakan BBM murni (base fuel) yang nantinya akan dilakukan pencampuran di tangki SPBU masing-masing. Akan tetapi, berdasarkan pertemuan kedua antara Pertamina dengan badan usaha swasta pada Selasa (23/9), beberapa perusahaan masih memerlukan waktu untuk melakukan koordinasi dengan kantor pusat global masing-masing.

Gugatan terhadap Bahlil terdaftar dalam sistem PN Jakpus pada Senin (29/9) dengan nomor perkara 648/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst.

Digugat Konsumen Shell Gara-gara BBM Langka, Menteri ESDM Bahlil: Kami Hargai Proses Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/01/tangki-bbm-2133333327.jpg" alt="ILUSTRASI Tangki BBM Pertamina." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Tangki BBM Pertamina.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Achmad Muchtasyar mengungkap alasan di balik enggannya SPBU swasta menyerap BBM base fuel milik PT Pertamina (Persero). Salah satunya terkait kandungan etanol pada produk tersebut. "Isu yang disampaikan kepada rekan-rekan SPBU ini, adalah mengenai konten. Kontennya itu ada kandungan etanol," kata Muchtasyar dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI bersama Kementerian ESDM mengenai Pasokan BBM untuk SPBU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10). Muchtasyar membeberkan bahwa terkait etanol sebetulnya masih diperkenankan dengan kandungan tak lebih dari batas maksimal yang ditetapkan sebesar 20 persen. Ia mengklaim bahwa base fuel milik Pertamina memiliki kandungan sebesar 3,5 persen. "Nah ini yang membuat kondisi teman-teman SPBU swasta untuk tidak melanjutkan pembelian karena ada konten etanol tersebut," bebernya. Achmad juga menyampaikan bahwa kandungan etanol sebesar 3,5 persen tersebut masih dalam batas ambang yang diperbolehkan pemerintah.&nbsp;Adapun kabar baiknya, kargo dari MT Sakura memastikan bahwa 100 MB yang menjadi muatannya itu ditemukan secara pemeriksaan laboratorium ada etanol 3,5 persen. Terkait hal itu, Muchtasyar menyampaikan bahwa SPBU swasta berniat untuk melakukan negosiasi pada kargo selanjutnya. Ia pun memastikan, persoalan seluruh SPBU swasta yang belum melakukan deal terkait pengadaan base fuel tak lain karena terkendala masalah konten. "Teman-teman SPBU swasta berkenan jika nanti pada kargo selanjutnya siap bernegosiasi. Ini bukan masalah kualitas, tapi masalah konten. Kontennya ini aman bagi karakteristik spesifikasi produk masing-masing, karena beda merek beda spesifikasi," jelasnya.

SPBU swasta enggan menyerap BBM Pertamina karena kandungan etanol, negosiasi kargo diharapkan bisa dilakukan.

Wadirut PPN Buka-bukaan Alasan SPBU Swasta Ogah Serap BBM Base Fuel Milik Pertamina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/18/A5JPG-3982458843.jpg" alt="ILUSTRASI. Pengendara mengisi BBM di SPBU Shell di Kawasan Rawamanggun, Jakarta, Rabu (17/9/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Pengendara mengisi BBM di SPBU Shell di Kawasan Rawamanggun, Jakarta, Rabu (17/9/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Fenomena kelangkaan BBM pada penyedia BBM non-subsidi atau swasta di Indonesia menimbulkan sejumlah kecemasan. Ini dikarenakan persepsi konsumen yang meyakini bahwa produk BBM dari SPBU swasta yang mereka gunakan lebih bersih alias rendah sulfur. Masyarakat pun khawatir, apa dampaknya jika kendaraan mereka tiba-tiba digelonggong BBM yang memiliki kandungan sulfur yang tinggi. Melihat hal ini, pengamat otomotif, Yannes Martinus Pasaribu, menjelaskan apa yang terjadi jika kendaraan bermotor yang awalnya terbiasa menggunakan BBM dengan sulfur rendah, lalu beralih ke BBM yang memiliki sulfur tinggi.&nbsp; Menurutnya, kendaraan bermotor tersebut akan mengalami beragam perubahan, seperti tenaga yang terasa berkurang hingga mesin yang lebih gampang panas. "Jika motor modern awalnya pakai BBM sulfur rendah lalu beralih ke sulfur tinggi, maka secara akumulatif, tenaganya akan terasa berkurang, akselerasi tersendat, bensin terasa jadi lebih boros dan mesin lebih panas akibat penumpukan kerak di injektor," kata Yannes saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (28/9). Tak hanya itu, aroma asap knalpot juga akan tercium aroma belerang. Yannes menekankan, Jika hal ini dibiarkan dan berlangsung lama, maka knalpotnya akan berkarat dan keropos lebih cepat. "Terutama di bagian dalamnya, mesin mulai susah dihidupkan, sering mati mendadak akibat penyumbatan di nozzle injektornya dan butuh pembersihan intensif," jelasnya. Di sisi lain, BBM yang memiliki kandungan sulfur tinggi juga berdampak pada lingkungan sekitar. Menurutnya, BBM yang tinggi kandungan sulfur akan menghasilkan polusi udara yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Bahkan, BBM ini juga akan memberikan dampak negatif kepada kendaraan bermotor jika digunakan pada kendaraan Euro 4 ke atas yang memakai mesin aluminium alloy ringan dan alat penyaring polusi di knalpot.&nbsp; "Jika memakai BBM sulfur tinggi, saat mesin hidup, akan terbentuk asam sulfat yang merusak komponen mesin (seperti piston) dan mengikis alat penyaring polusinya. Akibatnya, emisi gas buang jadi lebih kotor, mesin boros, dan cepat panas. Bahkan sekali isi pun bisa menyumbat injektor," tukasnya.

Fenomena kelangkaan BBM non-subsidi di Indonesia memaksa masyarakat menggunakan BBM dengan kandungan sulfur tinggi, berisiko bagi kendaraan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kelangkaan BBM

Berita Terkini