<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/06/JKT_BYD-IIMS-2026_HANUNG-HANBARA_06022026-3-318633237.jpg" alt="Sejumlah pengunjung melihat koleksi mobil listrik BYD di gelaran IIMS, Jakarta, Jumat (06/02/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pengunjung melihat koleksi mobil listrik BYD di gelaran IIMS, Jakarta, Jumat (06/02/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan bahwa kelanjutan kebijakan insentif bagi kendaraan listrik dan hybrid yang diharapkan mampu mendongkrak performa industri otomotif nasional pada 2026 hingga kini belum memiliki keputusan final. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Setia Diarta, menjelaskan bahwa skema insentif tersebut masih dibahas bersama sejumlah kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan. Karena itu, pemerintah belum dapat menyampaikan kepastian kepada publik. &ldquo;Sudah bersurat kepada Kementerian Keuangan dalam rangka supaya bisa membantu industri otomotif ini penjualannya juga membaik, (insentif) masih dalam pembahasan,&rdquo; ujar Setia saat ditemui usai pembukaan IIMS 2026 di Jakarta, dikutip Selasa (10/2). Ia menegaskan, kondisi serupa juga berlaku untuk insentif kendaraan hybrid yang hingga saat ini masih berada dalam tahap pembahasan dan belum ditetapkan secara resmi. Adapun untuk segmen Low Cost Green Car (LCGC), pemerintah memastikan keberlanjutan kebijakan Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) yang telah diterapkan sebelumnya. Melalui skema tersebut, LCGC tetap menikmati tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 3 persen yang direncanakan berlaku dalam jangka panjang hingga 2031. Meski kebijakan insentif belum menemui kepastian, Kemenperin tetap optimistis terhadap capaian pasar otomotif nasional pada tahun ini dengan target penjualan sebesar 850 ribu unit kendaraan. "Target proyeksi 850 ribu unit masih belum cukup kuat untuk menembus level 1 juta unit, sebelum masa pandemi. Seluruh stakeholder harus kita cari cara terbaik untuk bisa rebound sub-sektor industri nasional ini," ujar Menperin Agus Gumiwang di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (5/2). Sebelumnya, Kemenperin telah mengajukan usulan insentif fiskal bagi industri otomotif pada 2026. Agus menjelaskan bahwa perumusan skema insentif mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari segmen kendaraan, teknologi yang digunakan, tingkat komponen dalam negeri (TKDN), hingga jenis baterai. Agus juga menyebut adanya kemungkinan perbedaan besaran insentif untuk kendaraan listrik berdasarkan teknologi baterai yang digunakan. Menurutnya, mobil listrik dengan baterai Lithium Iron Phosphate (LFP) berpotensi menerima insentif lebih rendah dibandingkan kendaraan listrik yang memakai baterai berbasis nikel. &nbsp;

Kemenperin dan Kemenkeu masih bahas insentif mobil listrik 2026. Proyek insentif hybrid dan LCGC lanjut, target otomotif capai 850 ribu

Kemenperin Ungkap Insentif Mobil Listrik Belum Miliki Keputusan Final, Masih Dibahas dengan Kemenkeu

<div class="mb-4 sm:mb-5"> <div class=""> <div class="rounded-lg border bg-white px-3 py-2"> <div class="mt-3 px-4"> <div> <div class="text-wrap text-center text-[15px] font-semibold text-[#000000] sm:text-[20px] md:text-[30px] lg:text-[30px]">&nbsp;</div> <div class="text-wrap text-center text-[15px] font-semibold text-[#000000] sm:text-[20px] md:text-[30px] lg:text-[30px]"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG-20230130-WA00081.jpg" alt="Arak Bali yang telah lolos izin BPOM dan dipamerkan saat perayaan Hari Arak Bali, Senin (30/1). Ni Putu Putri Muliantari/Antara" width="100%">
<figcaption>Arak Bali yang telah lolos izin BPOM dan dipamerkan saat perayaan Hari Arak Bali, Senin (30/1). Ni Putu Putri Muliantari/Antara</figcaption>
</figure> </div> <div class="text-wrap text-center text-[15px] font-semibold text-[#000000] sm:text-[20px] md:text-[30px] lg:text-[30px]">&nbsp;</div> <div class="text-wrap text-center text-[15px] font-semibold text-[#000000] sm:text-[20px] md:text-[30px] lg:text-[30px]">&nbsp;</div> <div class="text-wrap text-center text-[15px] font-semibold text-[#000000] sm:text-[20px] md:text-[30px] lg:text-[30px]">JawaPos.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) resmi memberikan izin usaha industri arak Bali kepada Pemerintah Provinsi Bali. Kebijakan ini disambut antusias Gubernur Bali Wayan Koster, karena dinilai menjadi titik terang bagi perajin dan petani arak lokal yang selama ini menghadapi kendala perizinan dan biaya tinggi.</div> </div> <div class="mt-5"> Izin usaha tersebut diserahkan dalam peringatan Hari Arak Bali ke-6 di Kabupaten Badung, Kamis (29/1) lalu. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan, izin itu akan dikelola oleh anak usaha Perumda Kerta Bali Saguna yang ditunjuk khusus untuk memproduksi minuman beralkohol khas Bali. &ldquo;Pada momen ini kami menyerahkan izin usaha industri yang nantinya akan digunakan oleh anak Perumda Kerta Bali Saguna yang ditunjuk untuk mengelola izin produksi minuman beralkohol Provinsi Bali dengan nama PT. Kanti Barak Sejahtera,&rdquo; kata Putu Juli Ardika seperti dikutip dari Antara, Jumat (30/1). Dia menegaskan, terbitnya izin usaha tersebut diharapkan muncul solusi konkret bagi lebih dari 1.472 petani dan perajin arak Bali. &ldquo;Nantinya perusahaan ini dapat berfokus untuk melakukan pembinaan petani dan perajin arak Bali mulai dari peningkatan kualitas, standarisasi, pengemasan, dan pemasaran sehingga dapat diterima oleh konsumen dan berorientasi ekspor,&rdquo; jelasnyq. Kemenperin menilai kebijakan ini sebagai upaya memaksimalkan potensi sumber daya lokal sekaligus menciptakan nilai tambah bagi produk arak Bali. Putu Juli optimistis, jika dikelola secara profesional, minuman fermentasi dan destilasi khas Bali tersebut tidak hanya menjadi simbol kebanggaan budaya, tetapi juga motor penggerak kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kemenperin juga mendorong keterlibatan pelaku industri pariwisata, seperti hotel, restoran, dan kafe, agar ikut berperan aktif memasarkan arak Bali dan brem. Atas kebijakan tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster mengaku sangat bersyukur karena perajin dan petani arak lokal kini memiliki akses yang lebih mudah dan berkelanjutan. Selama ini, sebanyak 58 merek arak Bali yang sudah legal berpita cukai harus bernaung pada perusahaan berizin dengan biaya tinggi. Dengan adanya izin usaha yang dikelola anak usaha Pemprov Bali, seluruh perajin diharapkan bisa terhimpun dalam satu payung tanpa harus menanggung biaya besar. &ldquo;Saya minta PT. Kanti Barak Sejahtera mengolah perizinan ini dalam rangka memproduksi dan melakukan peredaran, menaungi semua koperasi dan para produsen arak yang ada di Bali supaya tidak perlu lagi bernaung dari perusahaan yang berbayar banyak,&rdquo; ucapnyam Pemprov Bali berharap izin ini mampu mendorong produksi arak Bali yang lebih baik, produktif, berkualitas, dan berdaya saing, sekaligus tetap dijalankan secara bertanggung jawab. Koster juga mengungkapkan, izin usaha tersebut tidak diperoleh dengan mudah. Ia menyebut sebelumnya secara langsung mengajukan permohonan kepada Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada September 2025. Menurut Koster, izin usaha merupakan kendala terakhir dalam perjalanan panjang pengembangan industri arak Bali, sehingga kini ia merasa perjuangan tersebut hampir mencapai akhir. </div> </div> </div> </div> </div>

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) resmi memberikan izin usaha industri arak Bali kepada Pemerintah Provinsi Bali.

Kemenperin Resmi Beri Izin Usaha Arak Bali ke Pemprov, Apa Alasannya?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/19/HKI2-248012053.jpg" alt="Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri RI dan Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI). (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri RI dan Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI). (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah menegaskan kembali peran kawasan industri sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional, di tengah tekanan geoekonomi dan geopolitik global yang masih berlanjut. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai, kinerja sektor manufaktur yang terus terjaga menunjukkan potensi ekspansi industri nasional masih terbuka lebar. Pada triwulan III 2025, tingkat utilisasi industri manufaktur tercatat sebesar 59,28 persen. Indikator optimisme pelaku usaha juga terlihat dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) November 2025 yang berada di level 53,45 serta Purchasing Managers' Index (PMI) di angka 53,3. Menurut Agus, capaian tersebut tidak terlepas dari kontribusi kawasan industri sebagai pusat kegiatan produksi. "Kinerja positif industri manufaktur ini tidak terlepas dari peran kawasan industri sebagai lokasi utama kegiatan produksi," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Saat ini, Indonesia memiliki 175 perusahaan kawasan industri yang beroperasi dengan total luas lahan mencapai 98.235,59 hektare dan tingkat okupansi sekitar 58,19 persen. Kawasan-kawasan tersebut menaungi hampir 12 ribu perusahaan tenant yang menjadi tulang punggung aktivitas industri nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) triwulan III 2025 yang diolah Kementerian Perindustrian, kawasan industri beserta para tenantnya menyumbang 9,44 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dan berkontribusi 0,67 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari sisi investasi, kawasan industri mencatatkan realisasi hingga Rp6.744,58 triliun serta menyerap sekitar 2,35 juta tenaga kerja. Untuk memperkuat daya saing kawasan industri, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Kawasan Industri dan Akreditasi Kawasan Industri yang mulai berlaku pada 23 Januari 2026. Regulasi ini diarahkan untuk mendorong kawasan industri yang lebih kompetitif, tangguh, dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan payung hukum yang lebih kuat. "Kami juga tengah memperkuat kerangka regulasi melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri, agar berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi pengelola kawasan industri dapat diatasi secara komprehensif," ujar Agus. Sejalan dengan upaya tersebut, peran kawasan industri juga diperkuat dalam konteks diplomasi ekonomi. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri RI dan Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI). Ketua Umum HKI Akhmad Ma&rsquo;ruf Maulana menilai kerja sama tersebut sebagai langkah strategis untuk menyatukan diplomasi luar negeri dengan penguatan basis industri di dalam negeri. "Nota Kesepahaman ini memperkuat sinergi antara diplomasi luar negeri dan pengembangan industri nasional. Kawasan industri adalah bukti kesiapan Indonesia di mata investor global," ujarnya. Menurut Akhmad Ma&rsquo;ruf, kawasan industri menawarkan kesiapan, mulai dari ketersediaan lahan, infrastruktur, hingga ekosistem industri yang sudah berjalan. Kondisi ini membuat proses realisasi investasi dan penciptaan lapangan kerja bisa berlangsung lebih cepat. Dia juga menekankan, target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen akan lebih realistis dicapai jika investasi produktif diarahkan ke kawasan industri yang siap beroperasi. "Target pertumbuhan 8 persen membutuhkan instrumen yang siap bekerja. Kawasan industri adalah mesin pertumbuhan yang efektif karena mampu mendorong investasi, hilirisasi, dan penyerapan tenaga kerja secara cepat," tambahnya. HKI memandang peran Kementerian Luar Negeri krusial dalam mengarahkan minat investor global ke sektor dan lokasi yang benar-benar siap, sehingga diplomasi ekonomi tidak berhenti pada promosi, tetapi berujung pada realisasi investasi konkret.

Kawasan industri adalah mesin pertumbuhan yang efektif karena mampu mendorong investasi, hilirisasi, dan cepat menyerap tenaga kerja.

Kawasan Industri jadi Mesin Pertumbuhan dan Etalase Diplomasi Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/18/drone-summit-3300278064.jpg" alt="Indonesia Drone Summit 2025 yang di gelar di Jakarta, Senin (18/11). (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Indonesia Drone Summit 2025 yang di gelar di Jakarta, Senin (18/11). (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Upaya memperkuat ekosistem industri drone nasional semakin dipacu melalui pelaksanaan Indonesia Drone Summit 2025 yang digelar Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Forum ini menjadi ajang konsolidasi antara pelaku riset, produsen drone, lembaga sertifikasi, regulator hingga sektor pengguna untuk mempercepat integrasi teknologi drone dalam berbagai kebutuhan strategis di Indonesia. Frogs Indonesia menjadi salah satu pelaku industri yang berpartisipasi aktif sebagai dukungan terhadap penguatan rantai pasok dan kemandirian teknologi drone dalam negeri. Indonesia Drone Summit 2025 dipandang sebagai momentum penting untuk menyatukan visi jangka panjang dalam penyusunan roadmap pengembangan industri drone. Agenda diskusi menyoroti inovasi teknologi drone nasional, pengembangan mesin serta sistem navigasi otonom, hingga pemetaan tren pasar global yang terus berkembang. Sekretaris Direktorat Jenderal Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elekteonika (ILMATE) Kemenperin Sri Hastuti Nawaningsih menegaskan, pengembangan industri drone nasional tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kesiapan ekosistemnya. "Mulai dari riset, rantai pasok, pendidikan SDM hingga pemanfaatannya di sektor-sektor strategis," kata Sri saat membuka Indonesia Drone Summit 2025 di Jakarta, Senin (17/11). Data Kemenperin menunjukkan potensi pasar masih besar dengan nilai impor drone sepanjang 2024 mencapai USD 48,6 juta atau tumbuh 62,9 persen YoY. Sementara nilai ekspor tercatat USD 7,8 juta dengan pertumbuhan 174,5 persen YoY. Sementara itu, CEO Frogs Indonesia Adhitya Chandra menyampaikan, partisipasi Frogs Indonesia merupakan komitmen untuk mendorong kemandirian teknologi drone nasional melalui kolaborasi dan pemanfaatan drone di berbagai sektor, mulai dari pertanian, logistik hingga pemantauan wilayah. Dia menekankan bahwa ekosistem industri harus dibangun secara terstruktur, mulai dari riset hingga implementasi komersial, agar Indonesia mampu masuk ke peta persaingan global. "Akselerasi kolaborasi akan menciptakan rantai pasok industri drone yang lebih solid, sehingga Indonesia mampu menjadi pemain global," ujarnya. Dengan meningkatnya kebutuhan drone di berbagai sektor, pelaku industri optimistis peluang pertumbuhan pasar dalam negeri akan terus meluas sejalan dengan agenda pemerintah memperkuat daya saing industri nasional.

Agenda diskusi menyoroti inovasi teknologi drone nasional, pengembangan mesin serta sistem navigasi otonom, hingga pemetaan tren pasar dunia

Industri Drone Nasional Digenjot, Indonesia Drone Summit 2025 Dorong Konsolidasi Ekosistem

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/16/Petrokimia-3984292663.jpg" alt="Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin Wiwik Pudjiastuti (tengah) dan Sekretaris Jenderal INAPLAS Fajar Budiono (kanan) dalam diskusi outlook industri petrokimia di Sentul, Bogor, Jawa Barat.(Agfi)" width="100%">
<figcaption>Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin Wiwik Pudjiastuti (tengah) dan Sekretaris Jenderal INAPLAS Fajar Budiono (kanan) dalam diskusi outlook industri petrokimia di Sentul, Bogor, Jawa Barat.(Agfi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pemerintah bersama pelaku industri sepakat bahwa penguatan sektor petrokimia menjadi fondasi penting untuk menekan ketergantungan impor dan menjaga stabilitas pasokan bahan baku bagi berbagai industri hilir. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan bahwa kebutuhan bahan baku kimia dasar di dalam negeri terus melonjak, sementara kapasitas produksi domestik belum mampu mengejar permintaan. Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin Wiwik Pudjiastuti menuturkan bahwa industri petrokimia memainkan peran strategis sebagai penyedia bahan baku plastik, serat sintetis, karet sintetis, bahan kimia fungsional, hingga komponen penting untuk industri tekstil dan farmasi. &ldquo;Kebutuhan industri petrokimia nasional terus meningkat pesat, namun kapasitas produksi dalam negeri belum mampu mengimbanginya. Ini menyebabkan ketergantungan yang sangat besar terhadap impor,&rdquo; ujarnya di Sentul, Bogor, Sabtu (15/11). Dia menyebut sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) masih menunjukkan daya tahan yang kuat dengan pertumbuhan 5,92 persen pada Triwulan III-2025, bahkan subsektor kimia dan farmasi mencatat kenaikan 11,65 persen. Kinerja perdagangan juga relatif seimbang, dengan ekspor Januari&ndash;Agustus 2025 mencapai USD 32,25 miliar, setara dengan impor sebesar USD 32,31 miliar. Investasi sektor IKFT pun meningkat signifikan hingga Rp142,15 triliun. Meski tren positif terlihat, persoalan kesenjangan pasokan bahan baku masih mencolok. Pada produk olefin seperti etilen, kekurangan pasokan mencapai 800 ribu ton meski utilisasi pabrik sudah 75 persen. Keterbatasan juga terjadi pada aromatik, terutama p-xylene, dengan gap sekitar 500 ribu ton. Dua bahan baku tersebut sangat krusial untuk industri polyester dan PET. Kekurangan terbesar terlihat pada Mono Ethylene Glycol (MEG), yang mencatat gap 400 ribu ton, sementara pasokan polimer domestik baru mampu memenuhi sekitar separuh kebutuhan plastik nasional. &ldquo;Selama gap supply-demand masih selebar ini, kita tidak punya pilihan selain mengimpor. Namun ke depan, kondisi ini harus ditekan melalui pembangunan kapasitas baru dan integrasi industri dari hulu ke hilir,&rdquo; tegas Wiwik. Dia menambahkan, terdapat sejumlah tantangan krusial seperti ketergantungan impor nafta dan LPG, integrasi refinery&ndash;petrokimia yang belum optimal, keterbatasan infrastruktur, serta kebijakan HGBT dan AGIT yang mempengaruhi industri pengguna gas. Selain itu, produk petrokimia lokal menghadapi tekanan dari negara berbiaya rendah, terutama setelah diberlakukannya perjanjian dagang seperti UAE&ndash;CEPA. Di sisi lain, roadmap jangka panjang yang disusun Asosiasi Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS) menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap substitusi impor semakin mendesak. Dalam lima tahun terakhir, Indonesia mengalami defisit besar pada komoditas petrokimia, dari 7,32 juta ton pada 2020 menjadi 10,5 juta ton pada 2024, dengan nilai mencapai USD 11 miliar. Sekretaris Jenderal INAPLAS Fajar Budiono menegaskan bahwa defisit yang terus meningkat mencerminkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan industri hilir dan kapasitas produksi hulu. &ldquo;Kondisi defisit yang kita hadapi setiap tahun menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap impor sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Industri hilir kita tumbuh pesat, sementara kapasitas hulu belum mengikuti,&rdquo; ujarnya. Roadmap Pengembangan Industri Petrokimia 2025&ndash;2045 yang disusun INAPLAS memetakan empat fase strategi, mulai dari pemulihan kapasitas pada 2025, pencapaian kecukupan pasokan domestik pada 2030, perluasan produk bernilai tambah tinggi pada 2035, hingga integrasi penuh refinery&ndash;cracker pada 2045. INAPLAS juga menyoroti prospek berkembangnya produk komposit berbasis engineering plastic, yang diprediksi menjadi material utama pesawat komersial generasi baru pada 2040. &ldquo;Integrasi refinery dan petrokimia akan memberikan keuntungan besar bagi negara. Biaya logistik turun, produk lebih kompetitif, dan kita bisa mengurangi devisa impor yang selama ini membebani neraca perdagangan,&rdquo; urai Fajar. Di tengah kebutuhan plastik nasional yang diproyeksikan mencapai 8.383 kiloton pada 2025, Indonesia diperkirakan masih harus mengimpor lebih dari 1 juta kiloton produk plastik jadi. Namun peluang daur ulang juga besar, dengan sekitar 1.772 kiloton sampah plastik yang layak diolah, di mana 1.292 kiloton telah masuk rantai recycling. Menutup paparannya, Fajar menekankan pentingnya kolaborasi menyeluruh untuk mempercepat transformasi industri petrokimia. &ldquo;Kalau kita ingin menjadi negara industri maju pada 2045, kita tidak punya pilihan selain membangun industri petrokimia yang kuat, terintegrasi, dan mandiri,&rdquo; ujarnya. Wiwik sejalan dengan pandangan tersebut. Dia menegaskan bahwa penguatan industri petrokimia adalah kunci keberlanjutan manufaktur nasional. &ldquo;Industri petrokimia adalah jantung dari banyak sektor industri. Ketika hulu kita kuat, seluruh industri hilir akan tumbuh dengan lebih kokoh dan kompetitif,&rdquo; pungkasnya.

Pemerintah dan pelaku industri fokus pada penguatan sektor petrokimia untuk mengurangi ketergantungan impor dan memastikan stabilitas pasoka

Petrokimia: Kebutuhan Industri Meningkat, Kapasitas Produksi Dalam Negeri Belum Mampu Mengimbangi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/15/Screenshot_2025-11-15-00-01-29-927_comandroidchrome-edit-3642552661.jpg" alt="Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Pemerintah semakin tancap gas menyiapkan kelahiran mobil nasional (mobnas) pertama yang benar-benar dirancang, dikembangkan, dan diproduksi di dalam negeri. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan PT Pindad (Persero) siap untuk memproduksi dan ditargetkan bisa mulai pada tahun 2027 mendatang.&nbsp; Agus Gumiwang mengungkapkan bahwa Kemenperin dan PT Pindad telah melakukan pembahasan teknis dan konsep yang matang. Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat kemandirian industri otomotif nasional.&nbsp; Mantan Menteri Sosial ini juga menyampaikan bahwa pembahasan teknis dan konseptual antara Kemenperin dan Pindad sudah masuk tahap detail, mulai dari desain kendaraan, segmen pasar, hingga strategi harga dan layanan purna jual.&nbsp; &ldquo;Pembahasan konsep strategis demi menyiapkan dan mewujudkan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden Prabowo agar Indonesia segera memiliki mobil nasional telah kami lakukan bersama PT. Pindad,&rdquo; kata Agus Gumiwang Kartasasmita, Jumat (14/11).&nbsp; Lebih lanjut, Agus juga membeberkan bahwa kedua pihak telah mendalami aspek teknologi dan proses produksi, termasuk skema pembiayaan untuk mendukung pengembangan mobnas. Kemungkinan menggandeng mitra strategis baru pun dibahas, baik untuk memperkuat kapasitas produksi, pendanaan, maupun mempercepat transfer teknologi.&nbsp; &ldquo;Dalam penilaian kami, konsep mobnas yang disampaikan PT. Pindad dalam pertemuan sudah lengkap dan siap. Konsep mobnas tersebut mencakup banyak aspek dan dimensi yang diperlukan dalam pengembangan mobil nasional,&rdquo; bebernya.&nbsp; Sebagai pembina industri otomotif, Kemenperin memastikan dukungan penuh untuk memastikan proyek ini berjalan mulus. Bentuk dukungan itu meliputi kebijakan industri, fasilitasi teknis, dukungan teknologi, penguatan SDM, hingga penyiapan lahan dan infrastruktur industri.&nbsp; &ldquo;Kami sepenuhnya memberikan dukungan agar program ini bisa berjalan dengan baik. Bisa berupa penawaran teknis, teknologi, hingga persiapan lahan dan kebutuhan pendukung lainnya,&rdquo; sambungnya.&nbsp; Di sisi lain, Agus juga mengatakan bahwa seluruh proses persiapan saat ini berada di jalur yang tepat. Bahkan, Pemerintah optimistis mobnas akan menjadi tonggak baru sejarah otomotif Indonesia.&nbsp; &ldquo;Kami optimistis bahwa konsep mobnas yang kami bahas dengan Pindad merupakan jalan terbaik,&rdquo; tukasnya.&nbsp; &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/016812662/langkah-serius-prabowo-bangun-mobil-nasional-pakar-itb-bukan-lagi-wacana-politik">Langkah Serius Prabowo Bangun Mobil Nasional, Pakar ITB: Bukan Lagi Wacana Politik</a> Untuk diketahui, sebagai bagian dari roadmap industrialisasi nasional, pemerintah menargetkan produksi mobil nasional dapat dimulai pada 2027. Dengan konsep yang dinilai siap, dukungan lintas sektor, serta arah yang jelas dari pemerintah, Indonesia disebut semakin dekat mewujudkan mobil nasional buatan putra-putri bangsa. (*) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Pemerintah menyatakan siap produksi mobil nasional pertama yang dirancang dan diproduksi di dalam negeri, target 2027.

Kemenperin dan Pindad Tancap Gas Wujudkan Mobil Nasional, Target Produksi 2027

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/11/kemenperin-cht-2504849158.jpg" alt="Pelaksana tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Pelaksana tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan keputusan pemerintah tidak menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok pada tahun 2026 akan membantu memacu daya saing industri hasil tembakau (IHT) dalam negeri. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika menyampaikan, pihaknya sudah menginventarisasi tantangan dalam memacu daya saing IHT, yakni masifnya rokok ilegal, serta kepastian regulasi tentang kandungan nikotin, tar dan bungkus rokok. &lrm;"Dengan kebijakan pemerintah tidak menaikkan cukai ini cukup membantu," ucapnya. Menurut Putu, pihaknya saat ini juga sedang mengupayakan untuk meningkatkan kontribusi sektor IHT terhadap perekonomian nasional melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib produk kertas pembentuk rokok, serta revisi Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) 72/2008 tentang Pendaftaran Dan Pengawasan Mesin Pelinting Sigaret. Selanjutnya, pembatasan importasi mesin pelinting, kertas dan filter sigaret, serta akselerasi pembangunan kawasan industri hasil tembakau (KIHT) atau sentra industri hasil tembakau (SIHT) untuk mempermudah akses pita cukai bagi industri kecil menengah (IKM). Putu menyampaikan industri ini pada semester I 2025 memberikan kontribusi cukup signifikan ke perekonomian nasional, dengan nilai ekspor mencapai USD 876 juta, dan investasi Rp 3,2 triliun. Sementara kontribusi CHT ke ekonomi mencapai Rp 216 triliun pada tahun 2024, yang sekaligus menjadi salah satu penyumbang penerimaan negara terbesar dari sektor industri. Selain itu, sektor IHT menyerap tenaga kerja sebanyak 6 juta orang dari hulu hingga hilir, mulai dari petani tembakau dan cengkeh, buruh pabrik, distributor, hingga pedagang dan eksportir. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan rencana kenaikan tarif cukai hasil tembakau atau cukai rokok batal diterapkan pada 2026. "Tahun 2026 tarif cukainya tidak kami naikkan," kata Purbaya dalam taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (26/9/2025). &lrm;Purbaya mengaku telah beraudiensi dengan pelaku industri rokok besar dalam negeri. Dalam pertemuan itu, tiap pihak saling mendengar dan memberi masukan terkait kelanjutan industri rokok, di mana Purbaya turut menanyakan terkait kebijakan tarif cukai. "Satu hal yang saya diskusikan dengan mereka, apakah saya perlu mengubah tarif cukainya tahun 2026? Mereka bilang, asal nggak diubah sudah cukup. Ya sudah, saya nggak ubah," ujar Purbaya. Meski batal menaikkan tarif cukai rokok, Purbaya menyatakan telah menyiapkan strategi lain untuk menjaga penerimaan negara sekaligus keberlangsungan industri rokok. Salah satu strategi yaitu memperluas cakupan Kawasan Industri Hasil Tembakau. Kawasan ini menyediakan fasilitas penunjang yang bisa dimanfaatkan oleh pengusaha kawasan IHT.

Kontribusi CHT ke ekonomi mencapai Rp 216 triliun pada tahun 2024, yang sekaligus menjadi salah satu penyumbang penerimaan negara terbesar

Kemenperin Bersyukur Purbaya Tak Naikkan CHT: Akan Bantu Pacu Daya Saing IHT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/15/pabrik-industri-manufaktur-Dery-Ridwansah-1JPG-3266661257.jpg" alt="Pekerja melakukan proses produksi di pabrik industri manufaktur yang berfokus pada stamping dan assembling di Tangerang, Banten, Sabtu (15/6/2024)." width="100%">
<figcaption>Pekerja melakukan proses produksi di pabrik industri manufaktur yang berfokus pada stamping dan assembling di Tangerang, Banten, Sabtu (15/6/2024).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Purchasing Managers&rsquo; Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang dirilis oleh S&amp;P Global tercatat naik dari posisi 50,4 pada September menjadi 51,2 pada Oktober 2025. Capaian ini menandai ekspansi manufaktur tiga bulan berturut-turut dan menunjukkan stabilitas momentum pertumbuhan industri nasional di tengah tekanan ekonomi global.&nbsp; Kemenperin mencatat, berdasarkan komponen pembentuk PMI, pesanan baru (new orders) naik dari 51,7 menjadi 52,3, sedangkan tingkat ketenagakerjaan meningkat dari 50,7 ke 51,3. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan pasar dan kapasitas produksi industri nasional. &nbsp; "Kita melihat adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja pada laju tercepat sejak Mei 2025. Ini sinyal baik karena aktivitas industri kembali mendorong penciptaan lapangan kerja," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan tertulis, Selasa (4/11).&nbsp; Sementara itu, output atau aktivitas produksi tetap stabil di level 50,0, menandakan pelaku industri masih menjaga keseimbangan antara kapasitas produksi dan permintaan pasar. Beberapa pelaku industri dilaporkan menggunakan stok yang ada untuk memenuhi kenaikan pesanan baru, sehingga stok barang jadi menurun tipis. &nbsp; Menperin Agus menambahkan bahwa peningkatan kinerja industri nasional di tengah tekanan global menunjukkan ketahanan sektor manufaktur Indonesia yang semakin kuat. Walaupun ekspor masih melambat akibat pelemahan permintaan di pasar utama seperti Amerika Serikat dan Eropa, kekuatan konsumsi dalam negeri menjadi motor utama pertumbuhan industri.&nbsp; Di sisi lain, Kemenperin juga terus menjaga daya saing industri melalui efisiensi produksi, peningkatan nilai tambah, serta program upskilling dan reskilling tenaga kerja industri. S&amp;P Global mencatat bahwa inflasi harga input mencapai level tertinggi dalam delapan bulan terakhir akibat kenaikan harga bahan baku, namun kenaikan harga jual oleh produsen masih terbatas. &nbsp; "Hal ini menunjukkan bahwa pelaku industri menjaga daya saing harga produk dalam negeri agar tetap kompetitif, sekaligus menahan inflasi di tingkat konsumen," jelas Menperin. &nbsp; Dalam konteks regional, PMI manufaktur ASEAN juga meningkat ke level 51,6 pada Oktober 2025. Indonesia (51,2) masih berada di zona ekspansi bersama Thailand (56,6), Vietnam (54,5), dan Myanmar (53,1). Sementara beberapa negara besar dunia, seperti Tiongkok (51,2) dan India (57,7), juga menunjukkan ekspansi terbatas, menandakan adanya stabilisasi aktivitas manufaktur global. &nbsp; Kemenperin menegaskan akan terus memantau perkembangan indikator manufaktur sebagai dasar perumusan kebijakan industri nasional. Bahkan, pihaknya optimistis sektor manufaktur akan tetap menjadi motor penggerak utama ekonomi nasional. &nbsp; "Kami optimistis sektor manufaktur akan tetap menjadi motor penggerak utama ekonomi nasional. Kemenperin terus memastikan iklim usaha kondusif, memperkuat daya saing, dan mendorong transformasi menuju industri hijau dan berkelanjutan," pungkas Agus.&nbsp;

PMI Manufaktur Indonesia naik menjadi 51,2 pada Oktober 2025, menandai ekspansi industri di tengah tekanan ekonomi global.

PMI Manufaktur RI Oktober 2025 Naik ke Level 51,2, Sinyal Baik Aktivitas Industri Bergeliat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/07/vokasi-755905915.jpg" alt="Ilustrasi mahasiswa vokasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi mahasiswa vokasi</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat dua capaian positif dari penyelenggaraan pendidikan vokasi industri. Di satu sisi, minat generasi muda untuk menempuh pendidikan di kampus vokasi Kemenperin terus meningkat tajam. Di sisi lain, tingkat serapan kerja lulusan mencapai angka yang sangat tinggi, menandakan keberhasilan penerapan pendidikan vokasi berbasis kompetensi dan kolaborasi erat dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Tahun ajaran 2025 mencatat animo pendaftar meningkat 21,33 persen, dengan rasio penerimaan mencapai 1:18,2, dibandingkan 1:15 pada tahun sebelumnya. Berdasarkan data Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin, sebanyak 82.655 pendaftar mengikuti seleksi penerimaan di 11 politeknik dan 2 akademi komunitas binaan Kemenperin. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut tren positif tersebut sebagai bukti meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap mutu pendidikan vokasi industri. "SDM industri yang unggul adalah SDM yang mampu berkompetisi di kancah global. Kenaikan animo pendaftar ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran generasi muda bahwa pendidikan vokasi adalah jalan strategis untuk berkontribusi dalam pembangunan industri nasional," ujar Agus. Agus menegaskan, pendidikan vokasi menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan industri nasional. Melalui integrasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan industri, lulusan tidak hanya siap bekerja, tetapi juga mampu berinovasi serta menjadi motor penggerak sektor manufaktur. Sementara itu, dari sisi keluaran pendidikan, Kemenperin berhasil mencatat tingkat serapan lulusan mencapai 88 persen pada 2024. Dari total 3.118 lulusan program vokasi (SMK, politeknik, dan akademi komunitas), sebanyak 2.731 orang telah bekerja di industri, sedangkan sisanya melanjutkan studi, berwirausaha, atau masih dalam proses penerimaan kerja. "Tingkat serapan yang tinggi menunjukkan bahwa lulusan vokasi Kemenperin memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional," tambah Agus. Kepala BPSDMI Masrokhan menambahkan, meningkatnya minat pendaftar dan serapan lulusan menjadi indikator penting keberhasilan sistem pendidikan vokasi industri. "Serapan lulusan menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan pendidikan. Data ini menjadi dasar bagi kami untuk terus memperkuat sinergi pendidikan dan industri agar semakin relevan dengan kebutuhan dunia kerja," urainya. Dia menjelaskan, keberhasilan tersebut tidak lepas dari strategi Kemenperin dalam memperkuat model pembelajaran berbasis praktik 12 bulan di industri, yang menjadi daya tarik utama calon mahasiswa. Selain itu, kerja sama dengan industri terus diperluas agar lulusan memiliki pengalaman kerja nyata sebelum memasuki dunia profesional. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri Wulan Aprilianti Permatasari menegaskan bahwa peningkatan animo dan serapan kerja lulusan mencerminkan keberhasilan ekosistem vokasi yang dibangun Kemenperin. "Kami terus menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan teknologi industri terkini, seperti digitalisasi manufaktur, otomasi, dan energi hijau. Tujuannya agar lulusan pendidikan vokasi Kemenperin benar-benar siap menghadapi tantangan industri masa depan," ujarnya.

Kementerian Perindustrian mencatat peningkatan animo pendaftar pendidikan vokasi dan tinggi serapan kerja lulusan.

Animo Meningkat, Lulusan Vokasi Bakal Langsung Diserap Dunia Industri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/01/hendri-arif-1726379004.jpg" alt="Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief. (istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com -&nbsp;Peningkatan aktivitas produksi manufaktur berhasil menahan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) bulan September di zona ekspansif dengan indeks sebesar 53,02 persen. Meskipun mengalami perlambatan tipis sebesar 0,53 poin dibandingkan Agustus 2025 yang berada di angka 53,55, capaian IKI September 2025 lebih tinggi 0,54 poin (year on year) dibandingkan periode 2024 yakni sebesar 52,48. "Dari seluruh sektor yang kami analisis, yakni 23 subsektor industri, bahwa pada bulan Agustus lalu untuk indeks variabel produksi sebagian besar subsektor industri mengalami kontraksi, dengan rincian 19 subsektor yang kontraksi dan 4 subsektor yang ekspansi," ujar Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief di Jakarta, Selasa lalu (30/9). Febri menambahkan, pada September 2025, variabel produksi mengalami kenaikan signifikan. Terdapat 12 subsektor industri yang mengalami ekspansi, sedangkan yang kontraksi hanya 11 subsektor yang berada di posisi kontraksi. "Ini artinya, aktivitas produksi meningkat, karena juga adanya demand yang tinggi. Produksi yang membaik ini juga didukung karena faktor ketersediaan bahan baku dan teknologi," tambahnya. Ada delapan subsektor industri yang mengalami kenaikan status produksi dari kontraksi bulan Agustus 2025 menjadi ekspansif pada bulan September 2025. Kedelapan subsektor di antaranya, industri pengolahan tembakau, barang dari kulit dan alas kaki, industri kayu, serta industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia, dan lain-lain. Kenaikan status produksi pada delapan subsektor tersebut disebabkan faktor seasonal industrinya, meningkatnya permintaan dan berkurangnya persediaan sehingga delapan subsektor itu mengalami kenaikan level produksi dari kontraksi ke ekspansif. Febri pun menjelaskan, perlambatan IKI ikut dipengaruhi oleh turunnya indeks variabel pesanan dan persediaan produk, meskipun masih dalam zona ekspansi. Variabel pesanan berada di level 53,79, didorong oleh permintaan domestik yang relatif stabil, meskipun turun 3,59 poin dibanding bulan Agustus 2025 sebesar 57,38. Sementara itu, variabel persediaan produk turun 1,18 poin menjadi 55,86 pada bulan September 2025, masih berada pada zona ekspansi mencerminkan terserapnya stok dengan meningkatnya pesanan. Meskipun mengalami peningkatan sebesar 5,01 poin, namun produksi masih dalam zona kontraksi yaitu 49,85. "Kontraksi pada variabel produksi sudah berlangsung selama empat bulan terakhir. Namun perbaikan signifikan pada bulan September memberi sinyal awal pemulihan. Hal ini menunjukkan pelaku usaha mulai meningkatkan aktivitas, meski dengan langkah hati-hati karena ketidakpastian permintaan," urai Febri. Pada IKI September 2025, sebanyak 21 subsektor industri yang mengalami ekspansi memiliki kontribusi sebesar 97,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Industri Pengolahan Nonmigas triwulan II 2025. Terdapat dua subsektor dengan nilai IKI tertinggi adalah industri pencetakan dan reproduksi media rekaman (KBLI 18) serta industri minuman (KBLI 11), didorong oleh kebijakan pemerintah yang menambah optimisme para pelaku usaha. Sementara itu, dua subsektor yang mengalami kontraksi adalah industri komputer, barang elektronik dan optik (KBLI 26) serta jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan (KBLI 33). "Beberapa perusahaan sedang mengerjakan kontrak existing karena proyek jasa reparasi membutuhkan durasi pengerjaan yang relatif panjang yang menyebabkan penyerapan jasa reparasi tidak langsung terlihat dalam satu periode, sehingga pada bulan berjalan terlihat stagnan atau menurun," ungkapnya. Meskipun nilai IKI pada bulan September 2025 melambat, optimisme pelaku usaha justru meningkat. Tingkat optimisme terhadap kondisi enam bulan mendatang meningkat menjadi 69,6 persen dari 68,1 persen di Agustus, sementara pesimisme turun menjadi 6,1 persen dari 6,6 persen pada bulan Agustus. "Kami menilai tren ekspansi ini tetap harus dijaga dengan kebijakan pro-industri yang konsisten. Penurunan bunga acuan baik oleh The Fed maupun BI membuka ruang bagi industri untuk mengakses pembiayaan industri serta mengoptimalkan investasi dan memperluas pasar. Namun di sisi lain, stabilitas politik, nilai tukar, dan dukungan fiskal akan sangat menentukan daya saing industri kita ke depan," papar Febri.

Analisis terhadap perkembangan Indeks Kepercayaan Industri dan dampaknya terhadap sektor bisnis di Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kemenperin

Berita Terkini