<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/17/xlsmart-2946211261.jpg" alt="Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (17/4). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (17/4). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mempercepat upaya menghadirkan akses internet di wilayah yang masih mengalami blankspot. Pemerintah menargetkan 2.500 desa yang belum tersentuh layanan jaringan bisa terhubung sepenuhnya pada 2026 sebagai bagian dari percepatan agenda Indonesia Digital. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerataan konektivitas menjadi dasar penting agar masyarakat desa bisa memperoleh akses pendidikan, layanan publik, dan kesempatan ekonomi yang setara. &ldquo;Kita sadari masih ada ketimpangan akses di berbagai daerah, untuk itu pembangunan di daerah-daerah tersebut akan menjadi prioritas di 2026,&rdquo; ujar Menteri Meutya dalam acara Deklarasi Arah Indonesia Digital di Jakarta Selatan, Rabu (10/12). Menurut Meutya, langkah ini merupakan lanjutan dari pembangunan infrastruktur berskala besar yang dilakukan Kementerian Komdigi pada 2023-2024, dengan tujuan menghadirkan pembangunan yang lebih inklusif. Ia juga menyoroti bahwa infrastruktur yang telah dibangun harus menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih optimal. &ldquo;Pemanfaatannya belum kita maksimalkan sesuai dengan kapasitas yang sebetulnya bisa kita dapatkan dari pembangunan infrastruktur. Teknologi berkembang, tapi dampak ekonominya, sebetulnya sudah terasa, tapi bisa kita tingkatkan dengan lebih tinggi lagi,&rdquo; tandasnya. Meutya turut menekankan pentingnya ruang digital yang memberikan kesempatan bagi masyarakat luas, pelaku usaha, hingga pemerintah untuk berkembang bersama. &ldquo;Transformasi digital harus melahirkan nilai tambah nyata bagi ekonomi dan membuka peluang bagi semua,&rdquo; tuturnya. Untuk itu, Kemkomdigi menetapkan arah pembangunan Indonesia Digital melalui tema Terhubung, Tumbuh, Terjaga, yang menggambarkan harapan terciptanya konektivitas merata, pertumbuhan ekonomi digital yang kuat, serta ruang digital yang aman. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Kementerian Komunikasi dan Digital targetkan 2.500 desa terhubung internet pada 2026 untuk pemerataan akses dan pertumbuhan ekonomi.

Komdigi Kebut Konektivitas Nasional, 2.500 Desa Ditargetkan Tersambung Internet pada 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/16/WXfum91i1poLAIuM23sBZSHUHGCmVbPYiZdzachN-1-3547447229.jpg" alt="Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melaporkan bahwa mayoritas situs judi online yang ditangani memanfaatkan infrastruktur Cloudflare. Dari 10.000 sampel situs judi online pada 1-2 November 2025, lebih dari 76 persen menggunakan layanan Cloudflare, baik untuk menyembunyikan alamat IP maupun mempercepat perpindahan domain guna menghindari pemblokiran. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, menjelaskan bahwa pendaftaran PSE tidak hanya bersifat administratif, tetapi instrumen penting untuk memastikan kedaulatan digital Indonesia serta melindungi masyarakat dalam ekosistem digital yang sehat dan bertanggung jawab. &ldquo;Tanpa status PSE yang sah, koordinasi dan penegakan terhadap konten terlarang seperti judi online jadi lebih sulit dilakukan,&rdquo; ujar Alex di Jakarta, Rabu (19/11). Alex menambahkan bahwa temuan tentang besarnya jumlah situs judi online yang berada di balik layanan Cloudflare telah disampaikan secara langsung kepada perusahaan tersebut. Komdigi juga telah memanggil Cloudflare untuk memberikan penjelasan serta meminta komitmen untuk segera mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. &ldquo;Jika sebuah platform mengabaikan notifikasi dan tetap tidak melakukan pendaftaran, maka sanksi administratif hingga pemutusan akses dapat diterapkan sesuai ketentuan perundang-undangan,&rdquo; tegasnya. Cloudflare tercatat sebagai salah satu dari 25 platform global yang diminta segera menyelesaikan proses pendaftaran PSE. Komdigi menegaskan bahwa langkah penegakan dilakukan secara proporsional, mengingat banyak layanan publik maupun komersial yang bergantung pada infrastruktur perusahaan tersebut. Kebijakan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberi kewenangan pemerintah untuk melakukan pemutusan akses terhadap konten terlarang, serta pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 (Pasal 96) dan Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 yang mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik untuk mematuhi hukum Indonesia. Komdigi menegaskan bahwa mereka tetap membuka ruang kerja sama bagi platform global selama ada komitmen terhadap kepatuhan regulasi dan perlindungan pengguna. &ldquo;Kami terbuka dan selalu siap untuk kerja sama, tapi kepatuhan kepada peraturan dan undang-undang tetap jadi garis merah. Menjaga ruang digital Indonesia tetap bersih dan aman adalah tanggung jawab bersama,&rdquo; tutupnya.

Kementerian Komunikasi dan Digital laporkan mayoritas situs judi online memanfaatkan Cloudflare, ancam sanksi administratif.

76 Persen Situs Judi Online Gunakan Cloudflare, Komdigi Desak Pendaftaran PSE

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/20/voTjJSCZ4MZH0ZTQSrGTxnWmXZmH6uKA5enNjJDZ-1-2867522516.jpg" alt="Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid. (Humas Kementerian Komdigi)" width="100%">
<figcaption>Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid. (Humas Kementerian Komdigi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kementerian Komunikasi dan Digital bekerja dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pemblokiran pada rekening yang digunakan untuk aktivitas judi online. Adapun rekening yang diblokir berjumlah 23.929 rekening. Rekening-rekening itu sendiri ditemukan berdasarkan patroli siber dan laporan masyarakat yang diterima Kementerian Komdigi. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan komitmen pemerintah dalam pemberantasan judi online yang sangat amat merugikan masyarakat. &ldquo;Kami ingin memastikan aliran dana dari aktivitas ilegal seperti judi online ini benar-benar terputus,&rdquo; kata Meutya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (14/10). Langkah ini termasuk pula bentuk langkah konkret serta kolaboratif lintas kementerian/lembaga untuk memberantas judi online dengan memutus jalur transaksi antara masyarakat bersama dengan pengelola situs judi online. Tak lupa, Meutya jugs meminta masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam melaporkan situs dan akun judi online, serta rekening yang diduga digunakan untuk judi online melalui kanal-kanal pengaduan yang tersedia. &ldquo;Kami mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi melaporkan situs, akun, atau aktivitas yang mencurigakan,&rdquo; tambah Meutya. Dalam hal ini, Kementerian Komdigi pun menyediakan sejumlah layanan aduan yang bisa digunakan masyarakat, seperti aduankonten.id untuk mengadukan konten yang terindikasi judi online, serta cekrekening.id untuk melaporkan rekening yang digunakan untuk transaksi judi online.

Kementerian Komunikasi dan Digital dan OJK memblokir 23.929 rekening judi online, minta masyarakat laporkan aktivitas mencurigakan.

Komdigi Blokir 23.929 Rekening yang Digunakan untuk Aktivitas Judi Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/06/JKT_Raker-Menkomdigi-dengan-Komisi-I-_Salman-Toyibi-08JPG-1866928991.jpg" alt="Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia Angga Raka Prabowo. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia Angga Raka Prabowo. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan Program Sekolah Rakyat. Hal ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian Sosial. Program ini dipandang sebagai contoh nyata integrasi antara pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat dibangun berdasarkan tiga prinsip utama yang diarahkan Presiden Prabowo, yaitu memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin. &ldquo;Dengan Sekolah Rakyat, mimpi-mimpi mereka terbuka. Mereka yang putus asa kini kembali punya harapan, melahirkan pemungkin-pemungkin baru. Presiden menegaskan agar kita melihat yang tidak tampak, yang grassroot, yang nyaris tidak terdengar,&rdquo; ujarnya saat bertemu Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (27/8). Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo menambahkan bahwa Sekolah Rakyat merupakan wujud integrasi lintas program pengentasan kemiskinan. &ldquo;Sekolah Rakyat adalah miniatur program integratif. Orang tuanya diberdayakan, rumahnya diperbaiki, masuk ke koperasi desa, anak dan keluarganya mendapat layanan kesehatan. Semua aspek disentuh,&rdquo; ungkapnya. Agar pelaksanaannya optimal, Wamen Angga menekankan pentingnya dukungan infrastruktur jaringan internet, khususnya di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). &ldquo;Kita akan minta data lokasi Sekolah Rakyat. Dari sana bisa dilihat siapa yang sudah memiliki jaringan, siapa yang belum. Komdigi siap bantu memastikan konektivitasnya,&rdquo; tegasnya. Selain itu, Komdigi juga akan memperkuat komunikasi publik melalui kanal digital agar manfaat Sekolah Rakyat dapat diketahui lebih luas. &ldquo;Saya melihat langsung di Bogor, ada anak pemulung yang bisa sekolah di Sekolah Rakyat. Kisah seperti ini harus diketahui publik, karena inilah wajah nyata program Presiden untuk wong cilik,&rdquo; tutur Wamen Angga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail menegaskan lima bentuk dukungan digitalisasi untuk Sekolah Rakyat, mulai dari penyediaan jaringan internet, penguatan komunikasi publik, integrasi platform dan aplikasi digital, pelatihan digital bagi guru Sekolah Rakyat, hingga pemanfaatan pusat data nasional untuk pengelolaan data program. &ldquo;Kami punya jaringan ekosistem digital, termasuk startup dan platform yang bisa dilibatkan. Jika ada kebutuhan data, Komdigi sudah menyiapkan program pusat data nasional untuk mendukung Sekolah Rakyat,&rdquo; jelas Ismail. Dengan dukungan tersebut, Komdigi berharap Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi sekolah alternatif bagi masyarakat miskin, tetapi juga gerakan digital inklusif yang berkontribusi pada pengentasan kemiskinan. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Kementerian Komunikasi dan Digital mendukung Program Sekolah Rakyat untuk pengentasan kemiskinan melalui pendidikan.

Komdigi Pastikan Dukungan Jaringan Internet dan Digitalisasi bagi Sekolah Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/20/uPqJW2yHbfRjpg9JTxWwC2tsNgLbdt1RokNmK06I-1141035810.jpg" alt="Ilustrasi platform digital. (pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi platform digital. (pixabay)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Platform digital terus berkembang dan telah melampaui fungsi komersional secara tradisional. Saat ini, platform ini telah menjadi alat penting untuk penyelenggaraan kebijakan publik.&nbsp; Oleh karenanya, diperlukan kolaborasi yang erat antara sektor swasta dan pemerintah, khususnya untuk tahap awal perancangan kebijakan. Tentunya, hal ini memungkinkan platform untuk membantu memperluas jangkauan pemerintah dalam menyediakan layanan publik kepada masyarakat, sekaligus menekan biaya implementasi untuk kedua pihak. Dalam hal ini, Sonny Hendra Sudaryana, Plt. Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), menekankan pentingnya kerja sama untuk mengintegrasikan ekosistem digital deni mendorong potensi ekonomi digital Indonesia. &ldquo;Sejumlah rencana pemerintah untuk mengakselerasi potensi ekonomi digital, antara lain regulasi pro-inovasi melalui model sandbox dan perizinan yang ramah bagi perusahaan rintisan (startup), serta dukungan bagi start-up yang dipimpin perempuan maupun yang berbasis di pedesaan,&rdquo; kata Sonny dalam diskusi panel yang diselenggarakan oleh Tech for Good Institute (TFGI) di Jakarta pada Selasa (19/8). Sementara itu, salah satu wawasan penting yang mengemuka adalah bagaimana platform digital bisa menghadirkan visibilitas yang belum pernah ada sebelumnya terhadap ekonomi informal di Indonesia.&nbsp; Sebagai contoh, platform digital mampu menghasilkan data real-time mengenai pekerja on-demand, usaha mikro, dan konsumen digital pemula. Informasi ini sebelumnya tak terlihat oleh para pembuat kebijakan. Menariknya, visibilitas ini memungkinkan pemerintah untuk merancang langkah-langkah yang lebih adaptif, seperti dukungan terarah bagi UMKM.&nbsp; Tak hanya itu, regulasi berbasis hasil dan model sandbox juga didorong demi terciptanya kebijakan yang tetap relevan dan efektif di tengah lanskap digital Indonesia yang cepat berubah.&nbsp; Pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk menguji solusi berbasis platform, belajar dengan cepat dari hasilnya, dan memperluas implementasi dari hal-hal yang telah terbukti efektif. &ldquo;Masa depan penyelenggaraan layanan publik di Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh seberapa efektif kita membangun kemitraan sektor swasta dan publik ini,&rdquo; ujar Citra Nasruddin, Direktur Program TFGI menambahkan. Menariknya, tiga bidang krusial di mana kolaborasi antara platform digital dan pemerintah juga menawarkan potensi paling menjanjikan di Indonesia, yakni: <h3>1. Pembayaran Digital &amp; Inklusi Keuangan</h3> Dompet digital serta layanan pembayaran kini membuka akses keuangan yang lebih luas bagi masyarakat. Selain itu, platform ini juga menjadi jalur efektif dalam penyaluran bantuan sosial maupun bantuan darurat. <h3>2. Logistik &amp; Layanan Last-Mile (Pengiriman Hingga Titik Akhir)</h3> Melalui jaringan logistik dan layanan pengiriman, pemerintah dapat menjangkau masyarakat di wilayah terpencil maupun pekerja sektor informal. Hal ini sangat penting terutama dalam distribusi program bantuan sosial dan penanganan keadaan darurat. <h3>3. E-commerce &amp; Akses Pasar</h3> Marketplace turut berperan besar dalam perkembangan UMKM dengan menghubungkan pelaku usaha di daerah ke pasar nasional. Selain itu, e-commerce juga mendukung industrialisasi hilir yang mendorong pertumbuhan ekonomi lebih inklusif dan merata. &nbsp; &nbsp; - &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Platform digital menjadi alat penting dalam kebijakan publik dan pengembangan ekonomi digital di Indonesia.

Komdigi akan Permudah Perizinan Startup hingga Model Sandbox, Tingkatkan Akselerasi Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/17/deeeepp-4260919261.jpg" alt="Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Nezar Patria kepada wartawan di kantornya. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Nezar Patria kepada wartawan di kantornya. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan komitmennya untuk memperkuat perlindungan warga Indonesia di ruang digital sekaligus memastikan kedaulatan teknologi nasional. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria menyampaikan apresiasi atas inisiatif dari Indosat yang dinilainya sebagai bentuk kontribusi nyata sektor privat dalam memperkuat keamanan siber nasional. Menurutnya, peluncuran inisiatif ini mencerminkan keseriusan industri dalam membangun ruang digital yang aman dan bersih dari ancaman spam maupun penipuan digital (scam) yang jumlahnya terus meningkat dari waktu ke waktu. &ldquo;Inisiatif ini adalah langkah yang konkret menunjukkan komitmen yang kuat dari sektor privat dalam menjaga keamanan ruang digital kita. Tentu saja ini menjadi langkah awal untuk kolaborasi yang lebih erat antara berbagai pihak yang menjadi pemangku kepentingan terhadap amannya dan sehatnya ruang digital kita,&rdquo; ujar Nezar Patria dalam acara peluncuran AI for All: Protecting Indonesians from Spam and Scam yang digelar di Kantor Pusat PT Indosat Tbk, Jakarta Pusat, dikutip Jumat (8/8). Lebih lanjut, Wamen Nezar menyebut bahwa penipuan di ruang digital telah menjadi ancaman nyata dan sangat merugikan masyarakat. Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah, sepanjang November 2024 hingga Januari 2025, tercatat kerugian finansial akibat kejahatan siber mencapai Rp 476 miliar. Sementara itu, hingga pertengahan 2025, terdapat 1,2 juta laporan penipuan digital yang masuk ke sistem pengaduan publik. &ldquo;Angka-angka ini bukan sekadar statistik, ini adalah peringatan bahwa kita harus bertindak cepat dan bersama. Untuk itu pemerintah berkomitmen penuh menciptakan ruang digital yang aman, bersih dan terpercaya bagi seluruh masyarakat,&rdquo; tegas Nezar. Komitmen tersebut menurutnya, tidak hanya diwujudkan melalui penguatan regulasi dan literasi digital, tetapi juga melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan artifisial (AI) untuk mendeteksi dan mencegah kejahatan siber sejak dini. Ia menekankan bahwa teknologi harus digunakan sebagai alat untuk memperkuat pertahanan masyarakat dari berbagai ancaman di ruang digital. &ldquo;Teknologi seperti AI dan machine learning jangan hanya menjadi jargon dalam inovasi, tapi harus menjadi solusi nyata untuk masalah-masalah krusial semisal keamanan digital ini. Teknologi harus menjadi alat kita untuk membangun pertahanan yang lebih kuat bagi masyarakat,&rdquo; jelas Nezar. Di sisi lain, Nezar Patria juga menyinggung pentingnya kedaulatan data dan teknologi. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh menjadi korban dari kolonialisme digital dan eksploitasi data oleh kekuatan asing. Menurutnya, visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kemandirian teknologi nasional yang berbasis pada kemampuan dalam negeri. &ldquo;Ini menjadi konsen di tingkat global juga, bagaimana melindungi negara-negara yang rentan terhadap praktek pencurian dan eksploitasi data. Karena itu, inisiatif seperti AI for All harus menjadi model kolaborasi yang dapat ditiru oleh pelaku industri digital lainnya,&rdquo; pungkasnya. Pemerintah melalui Komdigi juga terus melakukan koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan aparat penegak hukum seperti Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dan mengidentifikasi pelaku spam dan scam, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. &nbsp; &nbsp;

Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan komitmennya untuk perlindungan digital warga Indonesia melalui inisiatif kolaborasi.

Komdigi Ungkap Kerugian Akibat Kejahatan Siber Capai Rp 476 Miliar, AI Diperkuat untuk Cegah Ancaman pada Ruang Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/05/TwC24OOYZmtx4qHAqI5qHYoX4ol6efv5ExhI4616-1-830385388.jpg" alt="Ilustrasi: WhatsApp di perangkat iPhone lawas. (Metro)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: WhatsApp di perangkat iPhone lawas. (Metro).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah berencana membuat aturan yang membatasi layanan dasar telekomunikasi pada platform seperti WhatsApp, Face Time, dan lainnya yang gunakan teknologi Voice over Internet Protocol (VoIP).&nbsp; Bagi yang belum tahu, teknologi ini memungkinkan panggilan suara dan multimedia (seperti video) melalui jaringan internet, tanpa melalui jaringan telepon tradisional (PSTN). Detailnya, VoIP mengubah suara menjadi data digital yang dikirim melalui internet, memungkinkan pengguna untuk bisa melakukan panggilan telepon menggunakan koneksi internet.&nbsp;&nbsp; Kemungkinan ini disampaikan langsung oleh Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi, Denny Setiawan. Dia mengungkapkan hal seperti ini telah diterapkan oleh negara seperti Uni Emirat Arab. &ldquo;Saya waktu itu pernah diskusi kita contoh di Uni Emirat atau di Arab itu WA teks boleh WA Call diblok, jadi yang basic service itu tetap tapi yang call sama video dibatasi,&rdquo; kata Denny pada diskusi &ldquo;Selular Business Forum&rdquo; di Jakarta, dikutip Jumat (18/7). Meski begitu, Denny menekankan bahwa wacana ini masih berada pada tahap awal pembahasan. Inisiatif ini dikaji untuk menemukan titik keseimbangan antara kebutuhan masyarakat akan layanan komunikasi yang terjangkau dan mudah diakses, serta beban finansial yang ditanggung operator dalam membangun infrastruktur jaringan. Selama ini, operator seluler telah menyediakan kapasitas jaringan yang besar, namun tidak memperoleh imbal balik apa pun dari layanan over-the-top (OTT). Padahal, layanan seperti panggilan video dan streaming memerlukan konsumsi bandwidth yang tinggi. Bandwidth sendiri merupakan kapasitas maksimal dari sebuah jalur komunikasi dalam mentransmisikan data per satuan waktu tertentu. Umumnya, kapasitas ini diukur dalam satuan bit per detik (bps), atau turunannya seperti Mbps dan Gbps. Di sisi lain, Denny menyatakan bahwa jika pembatasan terhadap layanan dasar telekomunikasi seperti WhatsApp tidak dapat diterapkan, maka pemerintah akan memberlakukan kewajiban penerapan Quality of Service (QoS) bagi penyedia layanan over-the-top (OTT) demi peningkatan kualitas layanan. Quality of Service sendiri merupakan sekumpulan teknologi dan metode yang digunakan untuk mengatur arus data dalam jaringan komputer. Tujuannya adalah untuk menjamin pengiriman data yang lebih efisien dan andal, serta memberikan prioritas pada jenis data tertentu. Dengan penerapan QoS, performa aplikasi-aplikasi penting seperti panggilan video atau layanan streaming dapat tetap terjaga.&nbsp; QoS sendiri membantu meminimalkan gangguan seperti kehilangan paket data (packet loss), keterlambatan (latency), dan ketidakstabilan jaringan (jitter), terutama saat kondisi jaringan sedang padat, sehingga penggunaan bandwidth menjadi lebih optimal. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Kementerian Komunikasi dan Digital tengah merancang aturan untuk membatasi layanan VoIP seperti WhatsApp dan Face Time.

Komdigi Rencanakan Batasi Layanan Video Call dan Voice Call pada Aplikasi seperti WhatsApp hingga Face Time

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/11/Wamenkomdigi-Nezar-Patria-1807228306.jpg" alt="Wamenkomdigi Nezar Patria.(Nanda Prayoga/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wamenkomdigi Nezar Patria.(Nanda Prayoga/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menekankan pentingnya Indonesia untuk tidak tertinggal dalam persaingan global di bidang Artificial Intelligence (AI). Ia menilai bahwa percepatan adopsi teknologi AI di sektor manufaktur nasional menjadi langkah strategis yang harus segera diwujudkan. &ldquo;Jadi kami melihat apa yang sudah dilakukan oleh ekosistem pengembangan alat-alat elektronik yang terkait dengan IT dan seberapa jauh adopsi teknologi AI di manufaktur,&rdquo; ujarnya usai meninjau fasilitas produksi PT Sat Nusapersada Tbk di Batam, dikutip Kamis (10/7). Nezar menilai bahwa penerapan teknologi AI kini menjadi ajang persaingan utama antarnegara dan bahkan telah memicu ketegangan geopolitik, seperti perang tarif antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Ia menjelaskan bahwa negara-negara besar seperti AS, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, hingga India, saat ini tengah berlomba-lomba mengembangkan Artificial General Intelligence (AGI), yaitu bentuk AI yang mampu meniru kecerdasan manusia. &ldquo;Mereka ingin berpacu untuk mencapai superintelligence atau yang disebut dengan artificial general intelligence, suatu kemampuan AI yang sudah mirip dengan manusia,&rdquo; ungkapnya. Lebih lanjut, Nezar menyebut bahwa pemanfaatan AI tidak hanya terbatas di sektor manufaktur, melainkan juga telah meluas ke berbagai bidang lain seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, layanan keuangan, hingga pertanian. Sebagai contoh dalam dunia kesehatan, ia mengungkapkan bahwa teknologi AI kini telah memiliki kapabilitas untuk menggantikan peran radiolog dalam membaca hasil pemindaian medis. Untuk mendukung pemanfaatan teknologi AI secara maksimal, Nezar menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan peta jalan nasional AI yang disusun secara terukur dan realistis, dengan mempertimbangkan kesiapan industri dalam negeri. &ldquo;Kami melihat pentingnya satu peta jalan AI yang bisa mengukur dan kemudian mengidentifikasi masalah. Roadmap AI ini dikerjakan dengan melihat juga kemampuan manufaktur kita, industri kita, sehingga dia bisa sesuai dengan kemampuan komputasi yang tersedia,&rdquo; tandasnya. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Wamenkomdigi Nezar Patria menekankan pentingnya adopsi teknologi AI di sektor manufaktur untuk meningkatkan daya saing Indonesia.

Komdigi Dorong Industri Manufaktur Segera Adopsi AI, Contohkan AS hingga Tiongkok yang Telah Berlomba-lomba Kembangkan AGI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/05/WhatsApp-Image-2025-05-05-at-114329-AM-3583420431.jpeg" alt="Proses verifikasi identitas seseorang mengunakan Orb pada World. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Proses verifikasi identitas seseorang mengunakan Orb pada World. (Nanda Prayoga/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tools for Humanity selaku perusahaan yang mendirikan protokol open source, World, di Indonesia akhirnya buka suara terkait pembekuan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) layanan mereka oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). World sendiri merupakan sebuah platform yang mampu mendeteksi identitas manusia melalui bola mata. Dalam kesempatannya, Tools for Humanity mengatakan, operasi mereka kini telah dihentikan sementara sembari mendalami perihal persyaratan izin yang telah dibekukan. &ldquo;World telah menghentikan sementara layanan verifikasi di Indonesia secara sukarela dan saat ini tengah mencari kejelasan terkait persyaratan izin dan lisensi yang relevan,&rdquo; kata Tools for Humanity dalam keterangannya kepada JawaPos.com, Senin (5/5). Mereka berharap agar bisa terus melanjutkan dialog konstruktif dan suportif yang telah terjalin selama setahun terakhir dengan pemerintah. Jika memang terdapat kekurangan ataupun kesalahpahaman terkait perizinan, maka Tools for Humanity akan menindaklanjutinya. Menurutnya, teknologi baru seperti World memang sering kali disambut oleh skeptisisme dan kekhawatiran sebelum akhirnya diterima oleh masyarakat luas dan pemangku kepentingan. Bahkan, perangkat populer seperti ponsel, mobil, dan komputer pun sempat mendapat reaksi keras saat pertama kali diperkenalkan. &ldquo;Tetapi seiring waktu, terbukti membawa manfaat besar bagi masyarakat. Hal ini yang menjadi alasan Tools for Humanity (TFH), sebagai perusahaan yang membangun protokol World, sangat berhati-hati dalam memperkenalkan World di Indonesia,&rdquo; ungkap dia. Mereka juga menegaskan, sebelum meluncurkan layanan sejatinya telah melakukan edukasi berkelanjutan dan mendalam dengan pemerintah, termasuk memastikan kepatuhan terhadap seluruh regulasi yang berlaku dan menginformasinya kepada masyarakat melalui acara publik. Tools for Humanity juga mengungkapkan bahwa mereka hanya memanfaatkan teknologi untuk memverifikasi keunikan individu di era kecerdasan buatan atau AI di saat maraknya pencurian identitas dan deep fake.&nbsp; &ldquo;Proses ini dilakukan tanpa menyimpan data pribadi siapa pun, dan sebaliknya, kami menyerahkan kendali penuh atas informasi tersebut kepada sang pengguna. Informasi ini tidak dapat diakses oleh World maupun pihak kontributor seperti Tools for Humanity,&rdquo; tutupnya. Sebagai informasi, Kementerian Komdigi membekukan sementara TDPSE layanan Worldcoin dan WorldID. Langkah ini diambil setelah adanya laporan aktivitas mencurigakan mengenai kedua layanan milik pembuat ChatGPT, Sam Altman, ini. "Pembekuan ini merupakan langkah preventif untuk mencegah potensi risiko terhadap masyarakat. Kami juga akan memanggil PT Terang Bulan Abadi untuk klarifikasi resmi dalam waktu dekat," kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar di Jakarta Pusat, Minggu (4/4). Berdasarkan penelusuran awal, PT Terang Bulan Abadi yang merupakan mitra Worldcoin untuk Indonesia tampak belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan tidak memiliki TDPSE sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, layanan Worldcoin tercatat menggunakan TDPSE atas nama badan hukum lain, yaitu PT Sandina Abadi Nusantara. &nbsp;

Tools for Humanity menjelaskan pembekuan layanan World oleh pemerintah, harapan untuk dialog, dan pentingnya teknologi baru.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kementerian Komdigi RI

Berita Terkini