<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/demo-guru.jpg" alt="INGIN BERTANYA: Perwakilan guru yang lolos seleksi PPPK menggelar aksi di sejumlah titik di Surabaya kemarin. Mereka ingin menanyakan nasib mereka karena belum kunjung mendapat SK penempatan tugas meski lolos seleksi. (Edi Susilo/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>INGIN BERTANYA: Perwakilan guru yang lolos seleksi PPPK menggelar aksi di sejumlah titik di Surabaya kemarin. Mereka ingin menanyakan nasib mereka karena belum kunjung mendapat SK penempatan tugas meski lolos seleksi. (Edi Susilo/Jawa Pos)</figcaption>
</figure><h3>PGRI dan P2G Desak Kemendikbudristek Beri Penjelasan Detail dan Solutif</h3> JawaPos.com – Sudah jatuh tertimpa tangga. Perumpamaan itu mungkin bisa mewakili nasib para guru honorer pelamar seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru 2022 saat ini. Setelah pengumuman hasil seleksi yang terus tertunda, kini tiba-tiba ribuan guru honorer pelamar seleksi PPPK guru 2022 batal penempatannya.  Pembatalan itu disampaikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui surat pengumuman Nomor: 1199/B/GT.00.08/2023.  Disebutkan bahwa terjadi perubahan status pada 3.043 pelamar prioritas 1 (P1) dari mendapatkan penempatan menjadi tidak mendapatkan penempatan. Tak banyak penjelasan yang disampaikan. Kemendikbudristek hanya mengatakan, pembatalan terjadi karena dampak proses verifikasi dari sanggahan pelamar P1.  Pada 2022, seleksi PPPK guru dilakukan dengan tiga skenario. Yakni, seleksi penempatan bagi guru lolos passing grade seleksi PPPK 2021 atau pelamar P1. Lalu, jika masih ada formasi, akan diberikan kepada pelamar kategori prioritas II (P2), yakni pelamar yang terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai eks tenaga honorer K-II (THK-II).  Setelahnya, apabila masih tersisa formasi, akan langsung diserahkan kepada pelamar prioritas III (P3). Yang masuk kategori ini ialah guru non-ASN yang tidak termasuk dalam P1 di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau setara dengan 6 semester pada dapodik.  Pengumuman tersebut tentu mengejutkan. Mengingat, pengumuman kelulusan PPPK guru 2022 baru akan dilaksanakan selambat-lambatnya 10 Maret 2023.  Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menilai, pembatalan tersebut merupakan bentuk ketidakprofesionalan kementerian penyelenggara. Sebab, secara objektif, para guru pelamar P1 telah dinyatakan lulus passing grade (PG) pada seleksi PPPK 2021. Mereka juga sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi saat akan mengikuti ujian melalui sistem seleksi calon aparatur sipil negara (SSCASN) 2021/2022.  Mirisnya lagi, berdasar janji dari pemerintah, mereka yang lulus PG akan langsung mendapatkan penempatan. ’’Tentu pembatalan ini semakin mengonfirmasi rangkaian karut-marut kebijakan seleksi guru PPPK yang sudah terjadi sejak tahun 2021,” ungkap Unifah di Jakarta kemarin (8/3).  Karena itu, dia meminta Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Nunuk Suryani mencabut surat pengumuman pembatalan penempatan 3.043 guru pelamar P1 tersebut. Nunuk juga didesak untuk turun langsung memberikan penjelasan secara terbuka, resmi, detail, lengkap, dialogis, dan solutif mengenai alasan di balik pembatalan penempatan 3.043 guru pelamar P1 itu. Sebab, dalam surat pengumuman, hal tersebut tak disampaikan dengan jelas.  Kekecewaan serupa turut disampaikan Iman Zanatul Haeri, kepala bidang advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G). Menurut dia, nasib para guru honorer pelamar P1 ini sungguh malang. Usai terombang-ambing atas kejelasan pengumuman hasil seleksi, tiba-tiba muncul kabar jika mereka batal ditempatkan.  Sebagai informasi, pengumuman P1 ini semestinya tuntas pada 2022 lalu. Namun diundur oleh panselnas sampai 2–3 Februari 2023. Janji sebatas janji, Kemendikbudristek kembali memundurkan pengumuman yang dijanjikan pada minggu ke-3 atau 4 Februari 2023. Dan lagi-lagi, batal. Pada pemberitahuan terakhir, pengumuman formasi P1 dijanjikan paling lambat besok (10/3).  "Banyak guru yang dipecat yayasan karena ikut seleksi PPPK, bahkan meninggal. Sementara itu, nasib guru setelah lulus tes juga PPPK tidak jelas, tidak ada kepastian. Makin terpuruklah nasib para guru,” imbuh Iman.

Tiga Ribuan Guru Pelamar P1 PPPK Batal Penempatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/PTM-surabaya4.jpg" alt="SEMANGAT BELAJAR: Guru memberikan materi di ruang kelas SDN Ketintang 1 pekan lalu. Dinas Pendidikan Surabaya akan memberlakukan aturan baru PTM dengan kapasitas 25 persen. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SEMANGAT BELAJAR: Guru memberikan materi di ruang kelas SDN Ketintang 1 pekan lalu. Dinas Pendidikan Surabaya akan memberlakukan aturan baru PTM dengan kapasitas 25 persen. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyoroti lambannya penuntasan rekrutmen guru aparatur sipil negara (ASN) kategori pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Dari 160 ribu guru yang lolos seleksi PPPK, baru 90 ribuan yang sudah menerima surat keputusan (SK) dari daerah tempat mereka bekerja.  Sorotan tersebut disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi. ’’Beberapa yang menjadi concern PGRI saat ini adalah bagaimana status dan masa depan guru sebagai garda terdepan proses belajar-mengajar,’’ urainya dalam halalbihalal PGRI di Jakarta kemarin (21/5).  Guru besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu menegaskan, masa depan dan kejelasan status guru honorer yang menjadi PPPK merupakan bagian dari peningkatan mutu pendidikan. Dia mengungkapkan, dari 160 ribuan guru honorer lolos seleksi PPPK, baru sekitar 90 ribu yang sudah mendapatkan SK sebagai PPPK. ’’Jumlah ini setara dengan 65 persennya saja,’’ tuturnya.  Unifah juga mengungkapkan, dari 193 ribu guru honorer atau non-PNS yang lulus nilai ambang batas (passing grade) seleksi PPPK, belum jelas formasinya. Unifah sangat menyayangkan kondisi tersebut. Sebab, sejak awal rekrutmen PPPK, Kemendikbudristek gembar-gembor merekrut satu juta guru honorer jadi PPPK. Tetapi, ternyata ada sekian banyak guru yang belum jelas formasinya meskipun nilainya di atas ambang batas.  Dia mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam rekrutmen guru PPPK tersebut. Unifah sangat menyayangkan belum jelasnya formasi atau tempat bekerja bagi 193 ribu guru itu. Sebab, pada kenyataannya, di sejumlah daerah banyak kasus sekolah negeri yang kekurangan guru, khususnya jenjang sekolah dasar.  Menurut Unifah, persoalan dalam rekrutmen guru PPPK tersebut terjadi di pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendikbudristek maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN). Selain itu, juga terjadi di pemerintah daerah selaku pihak yang berwenang menerbitkan SK guru PPPK. ’’Sama-sama saling melempar tanggung jawab,’’ ungkap Unifah.  Menurut dia, akar persoalan rekrutmen guru PPPK adalah anggaran. Pemerintah pusat sejak awal gembar-gembor merekrut satu juta guru PPPK. Tetapi, ternyata di pemda tidak diberikan alokasi anggaran untuk gaji dan tunjangan guru PPPK. Seperti diketahui, hak ASN kategori PPPK sama seperti PNS. Mereka berhak menerima gaji pokok, tunjangan yang melekat sebagai pegawai, serta tunjangan profesi bagi yang memenuhi syarat.  ’’Nggak ada kepastian uangnya, nggak ada kepastian kesempatan, nggak ada kepastian masa depan guru,’’ tutur Unifah. Dia berharap pemerintah pusat maupun daerah segera menyelesaikan rangkaian rekrutmen guru PPPK itu. Dengan demikian, mereka bisa segera bekerja dan mendapatkan kepastian hak-haknya.  Jawa Pos mencoba konfirmasi ke Kemendikbudristek maupun BKN soal lambatnya penerbitan SK guru PPPK tersebut. Tetapi, dari dua instansi itu belum ada jawaban. Desember 2021, BKN mengeluarkan surat tentang penuntasan penerbitan nomor induk (NI) PPPK. Proses penetapan NI PPPK dilakukan secara elektronik untuk mempercepat penerbitannya. (wan/c6/oni)

70 Ribu Guru Lolos PPPK Belum Terima SK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kembali-dianiaya-siswanya-pgri-usulkan-uu-perlindungan-guru_m_188864.jpeg" alt="Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi. Hilmi Setiawan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi. Hilmi Setiawan/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rekrutmen guru ASN kategori pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menyisakan persoalan. Sebab, banyak guru tetap yayasan yang ditarik ke sekolah negeri setelah dinyatakan lolos seleksi PPPK. Karena itu, pihak yayasan selaku pengelola lembaga pendidikan swasta meminta para guru tersebut dikembalikan ke tempat mengajar semula.  Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi menyayangkan penarikan guru-guru tetap yang lolos seleksi PPPK ke sekolah negeri. Dia menuturkan, rekrutmen PPPK sejatinya digunakan untuk menuntaskan persoalan guru honorer di sekolah negeri. ”Pertama, fenomena ini menunjukkan bahwa guru-guru di sekolah swasta itu berkualitas,” katanya di Jakarta tadi malam (10/1).  Unifah menegaskan, niat awal seleksi PPPK adalah menuntaskan persoalan guru honorer di sekolah negeri. Dengan kondisi saat ini, tutur dia, rekrutmen guru PPPK tidak menyelesaikan persoalan. Pihaknya tidak keberatan jika guru-guru mereka lolos menjadi PPPK. Tetapi, dia meminta mereka dikembalikan ke sekolah tempat mengajar sebelumnya.  Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Ki Saur Panjaitan XIII menyampaikan sudah menggelar audiensi dengan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek akhir pekan lalu. Dalam pertemuan itu pihaknya meminta guru tetap yayasan yang lolos seleksi PPPK tetap ditempatkan di sekolah asal. Sebab, guru yang lolos PPPK tetap mendapatkan hak kesejahteraannya dari pemerintah. Dari sisi yayasan, keberadaan guru-guru tersebut akan meningkatkan mutu sekolah.  ”BMPS mengalami kerugian karena kehilangan guru-guru terbaik, berpotensi, dan tersertifikasi,” katanya. Kerugian itu muncul karena selama ini yayasan sudah melakukan pembinaan dengan baik. Padahal, mencari guru baru tidak mudah dan butuh waktu. Jika guru-guru tetap ditarik ke sekolah negeri, dia khawatir kegiatan pembelajaran di sekolah swasta terhenti. (wan/c9/oni)

Yayasan Protes Penarikan Guru yang Lolos PPPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kembali-dianiaya-siswanya-pgri-usulkan-uu-perlindungan-guru_m_188864.jpeg" alt="Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi. Hilmi Setiawan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi. Hilmi Setiawan/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi menyebut bahwa revolusi mental adalah roh dari pendidikan. Guru sebagai tenaga pendidik memiliki peran sentral sebagai aktor penggerak revolusi mental itu sendiri.  Dalam revolusi mental, guru berperan untuk mengubah karakter yang fixed mindset ke growth mindset. "Semua menuntut perubahan. Melalui revolusi mental kita belajar bagaimana harus bergotong royong, sekaligus memiliki kemandirian, dan mengintegrasikan nilai baik lainnya," kata Unifah.  PGRI berkolaborasi dengan Kemenko PMK dalam workshop “Sekolah Pelopor Gerakan Nasional Revolusi Mental” pada Rabu (29/9) lalu secara virtual.  “Guru harus menjadi pelopor, guru harus jadi contoh, teladan, dan kita semua berusaha berjalan ke arah sana,” sambung Unifah.  Sekjen PGRI Dudung Abdul Qodir berharap revolusi mental dapat dicapai dari sekolah pelopor gerakan nasional revolusi mental. Nilai-nilai dari revolusi mental pun dapat dikembangkan kehidupan sehari-hari. Contohnya, melibatkan kerja sama yang baik antara pengawas, kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat di lingkungan sekolah.  "Perilaku warga sekolah haruslah mencerminkan nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong, serta terlihat melalui gerakannya perubahan untuk lebih melayani, bersih, tertib, mandiri, bersatu," imbuhnya.  Sementara itu, Deputi Bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK Didik Suhardi menjelaskan, revolusi mental merupakan titah presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.  "Untuk melaksanakan dan mengarahkan revolusi mental secara terencana dan sistematis sesuai dengan tujuannya, Revolusi Mental masuk dalam Prioritas Nasional pada RPJMN Tahun 2020-2024," kata Didik Suhardi.  Gerakan itu, kata kata Didik, untuk mengubah cara pikir, cara kerja dan cara hidup bangsa Indonesia yang mengacu nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong berdasarkan Pancasila yang berorientasi pada kemajuan dan kemoderenan.  "Kemudian siapa sasaran Gerakan Nasional Gevolusi Mental (GNRM) ini, yakni, penyelenggara negara, media, dunia usaha, masyarakat umum dan tentunya dunia pendidikan. Lima lini ini menjadi sasaran strategis dalam membumikan revolusi mental," tegasnya lagi.

Ketua PGRI: Revolusi Mental Itu Roh Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kembali-dianiaya-siswanya-pgri-usulkan-uu-perlindungan-guru_m_188864.jpeg" alt="Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi. Hilmi Setiawan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi. Hilmi Setiawan/Jawa Pos</figcaption>
</figure>KETUA Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi punya asupan khusus untuk menjaga gaya hidup sehatnya. Dia rutin mengonsumsi beras shirataki. ”Saya sudah lima bulan mengonsumsi beras shirataki,” kata guru besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tersebut kemarin (5/5).  Selama ini beras shirataki yang dikonsumsi adalah produk impor. Dia beli sekitar Rp 200 ribu per kilogram.  Menurut informasi yang dia terima, beras itu rendah kalori atau minim karbohidrat. Juga, tidak memicu kolesterol. Beras itu efektif mendorong kandungan kolesterol dalam tubuh terbuang lewat urine.  Unifah bersyukur sekarang sudah ada produk beras shirataki dalam negeri. Bahkan dibuat anak-anak SMK. ”Saya sangat mendukung,” ujarnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/12/11/2020/tanpa-pembenahan-infrastruktur-digitalisasi-pendidikan-sulit-terwujud/">Tanpa Pembenahan Infrastruktur, Digitalisasi Pendidikan Sulit Terwujud</a>  Dia menjelaskan, beras shirataki terbuat dari umbi iles-iles atau umbi porang. Bahan baku beras shirataki impor sejatinya berasal dari Indonesia, kemudian diekspor. Lalu, kembali masuk ke Indonesia dalam bentuk beras shirataki siap olah.

Unifah Rosyidi Rutin Konsumsi Beras Shirataki

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/sekolah-libatkan-komite.jpg" alt="Petugas PMI menyemprotkan cairan disinfektan di SMPN 139,Jakarta, Selasa (9/6/2020). Penyemprotan tersebut sebagai persiapan jelang dimulainya aktivitas kegiatan belajar mengajar kembali di sekolah tersebut setelah memasuki masa transisi Pembatasan Sosial" width="100%">
<figcaption>Petugas PMI menyemprotkan cairan disinfektan di SMPN 139,Jakarta, Selasa (9/6/2020). Penyemprotan tersebut sebagai persiapan jelang dimulainya aktivitas kegiatan belajar mengajar kembali di sekolah tersebut setelah memasuki masa transisi Pembatasan Sosial</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kemendikbud diminta proaktif melakukan kajian dan asesmen tentang kesiapan sekolah menyambut tatanan kenormalan baru. Hal itu terkait dengan wacana pembukaan kembali sekolah, terutama memasuki tahun ajaran baru, pada masa new normal.  Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Irman Yasin Limpo menyatakan, ada sejumlah hal yang harus menjadi catatan ketika ingin kembali membuka sekolah. Dimulai penelitian dan pengkajian awal tentang kesiapan. Terutama guru dan siswa yang akan terdampak langsung. ”Kajian tersebut harus dilakukan oleh lembaga independen serta kredibel, bukan oleh pemerintah semata,” ujarnya kemarin (9/6).  Kemudian, keputusan untuk mengaktifkan kembali sekolah wajib melibatkan komite sekolah dengan kehadiran orang tua di atas 50 persen. Dengan demikian, tidak ada keputusan sepihak. Mengingat, pembukaan sekolah di tengah pandemi cukup berisiko.  Apabila Kemendikbud masih gamang soal pengaktifan kembali sekolah, pihaknya merekomendasikan untuk mengoptimalkan penggunan sistem daring dalam kerangka homeschooling. Skenario itu dapat dilakukan selama satu semester. ”Hentikan DAK sarana dulu di sekolah. Fokus pada sistem pengembangan homeschooling dan pecegahan Covid di sekolah,” tegasnya.  Selain itu, dia mendorong Kemendikbud segera menyederhanakan kurikulum dengan melakukan perubahan-perubahan yang cukup mendasar. Dia mengakui, pada masa pandemi, capaian akademik tidak menjadi fokus utama. Siswa didorong untuk memahami kompetensi dasar dan belajar dari situasi yang dihadapi saat ini.  Namun, hal itu tidak bisa berjalan maksimal karena tidak ada acuan dan parameter yang spesifik dari Kemendikbud. Begitu pula sistem penilaian kinerja kegiatan belajar-mengajar dengan pembelajaran jarak jauh.  Sementara itu, analis kebijakan publik Wahana Visi Indonesia Tira Maya Malino menyatakan, dari data hasil jajak pendapat suara anak-anak dapat diketahui bahwa sekolah merupakan tempat yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan belajar dari rumah. Selain wadah bagi anak-anak untuk membangun relasi pertemanan, proses belajar-mengajar di sekolah lebih dipilih daripada belajar dari rumah. ”Kembali ke sekolah adalah saat yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak. Maka, pemerintah perlu merencanakan sejak jauh hari mengenai skenario kembali ke sekolah,” ujarnya.  Tira meminta pemerintah melihat kebijakan di negara Eropa seperti Denmark dan Norwegia. Pemerintah Denmark menyarankan sekolah memberikan prioritas kepada siswa yang akan lulus secara bertahap. Di sana, protokol diberlakukan bagi sekolah dengan mengatur tempat duduk terpisah jarak 2 meter dan membuka jendela ventilasi untuk mematuhi pedoman jarak sosial. ”Norwegia juga menerapkan prinsip bertahap dengan membuka kelas siswa yang lebih senior, kemudian diikuti bertahap siswa dari kelas yang lebih kecil seiring dengan penurunan tingkat penularan virus korona,” ungkapnya. Selain itu, sekolah dibagi menjadi beberapa kelas dan dikelompokkan tidak lebih dari 15 siswa.  Plt Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud Hamid Muhammad tidak berkomentar banyak soal rencana pembukaan sekolah tersebut. Sebab, belum ada keputusan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. ”Sampai saat ini belum ada keputusan dari gugus tugas. Kita masih menunggu hal tersebut,” ujarnya singkat.  Namun, Kabiro Kerja Sama dan Humas Kemendikbud Evi Mulyani memastikan bahwa tahun ajaran baru dimulai bulan depan. ’’Tahun ajaran baru di Indonesia ini seperti tahun-tahun sebelumnya, dimulai di Senin ketiga Juli,’’ terang dia.  Namun, itu tidak berarti kegiatan belajar-mengajar akan langsung dilakukan secara tatap muka di sekolah. Nanti proses belajar-mengajar tetap menggunakan sistem jarak jauh. Baik online maupun lewat televisi dan radio.  Pihaknya masih harus mengkaji secara komprehensif dan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tentang proses belajar siswa. ’’Kami mengutamakan kesehatan dan keselamatan insan pendidikan,’’ lanjutnya. Baik siswa, guru, maupun orang tua.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=0B3YaKIPQZ0  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=RsW-wwi_NxY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ubXCKYerBGU

Aktifkan Sekolah Wajib Libatkan Komite dan Orang Tua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/yuni-shara-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>YUNI Shara, 47, terpilih sebagai Tokoh Perempuan PGRI Penggerak Perubahan. Gelar itu disematkan Ketua Umum Perempuan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi. ’’Terima kasih. Menjadi berat buat saya, di mana saya harus bisa lebih baik lagi,’’ katanya di sela konferensi kerja nasional PGRI di Golden Boutique Hotel, Jakarta, Jumat lalu (21/2).  Pemberian gelar duta itu tak terlepas dari langkah Yuni mengadopsi sebuah TK di Kota Batu. Dia mengaku prihatin melihat TK yang hampir ambruk dan ditutup. Yuni memutuskan mengontrak sebuah bangunan untuk TK tersebut. Saat ini sudah berjalan normal tujuh tahun. ’’Namanya PAUD Permata Cahaya Abadi,’’ sebutnya.  Menurut Yuni, guru memang pahlawan tanpa tanda jasa. ”Jasa guru bakal dikenang seumur hidup oleh muridnya,” pungkasnya.

Yuni Shara Terpilih Jadi Tokoh Perempuan PGRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Guru-Honorer-Rangga-Metropolitan-JPG.jpg" alt="Guru Honorer Rangga Metropolitan JPG" width="100%">
<figcaption>Guru Honorer Rangga Metropolitan JPG</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketentuan baru penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk gaji guru honorer ibarat buah simalakama. Di satu sisi, alokasi dana BOS untuk gaji guru honorer ditingkatkan dari maksimal 15 persen menjadi 50 persen.  Di sisi lain ada syarat lain, guru honorer yang bisa mendapatkan gaji dari dana BOS wajib memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).  Berdasar data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) per 18 Desember 2019, jumlah guru honorer yang memiliki NUPTK ada 708.963 orang. Jumlah ini setara dengan 47 persen jumlah guru honorer yang mencapai 1.498.344 orang. Artinya, ada sekitar 789 ribu guru honorer belum memiliki NUPTK sehingga tidak berhak menerima gaji dari dana BOS.  Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi menyambut baik adanya sejumlah penyederhanaan dalam penyaluran dana BOS. Begitu juga peruntukan dana BOS untuk gaji guru honorer yang mencapai 50 persen. "Bisa untuk membantu kesejahteraan kawan-kawan guru honorer," kata Unifah Rosyidi di sela Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PGRI yang digelar di Jakarta 21-23 Februari.  Unifah mengatakan, petunjuk teknis atau juknis penggunaan dana BOS untuk gaji guru honorer harus diperbaiki. Sebab, syarat wajib memiliki NUPTK bagi honorer untuk bisa mendapatkan gaji dari dana BOS sulit dipenuhi. Alasannya, untuk bisa mendapatkan NUPTK, seorang guru wajib mendapatkan surat keputusan (SK) dari pemerintah daerah (pemda). "Sedangkan SK dari pemda itu sudah distop. Tidak boleh," katanya.  Menurut Unifah saat ini pemda tidak mudah mengeluarkan SK untuk guru honorer karena ada peraturan pemerintah (PP) 48/2005 yang melarangnya. Unifah menegaskan masih banyak guru honorer yang belum ber-NUPTK.  Di dalam aturan yang lama, mereka masih bisa mendapatkan gaji dari dana BOS. Sebab tidak diatur ketentuan wajib memiliki NUPTK. Meskipun nominal gaji yang diterima kecil, karena dibatasi maksimal 15 persen dari dana BOS. Untuk itu, dia menegaskan aturan wajib memiliki NUPTK bagi guru honorer supaya bisa menerima gaji dari dana BOS itu untuk direvisi. "Kalau tidak, itu bisa menimbulkan problem baru," pungkas guru besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu.

Belum Miliki NUPTK, 789 Ribuan Guru Honorer Terancam Tak Gajian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/JKT-1-MENDIKBUD-HARI-GURU-2019-FED-10.jpg" alt="Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (kedua kanan) didampingi istri Franka Franklin (kedua kiri) berjoget bersama peserta upacara peringatan Hari Guru Nasional 2019 di halaman Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Senayan, Jakarta, Senin (25/1" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (kedua kanan) didampingi istri Franka Franklin (kedua kiri) berjoget bersama peserta upacara peringatan Hari Guru Nasional 2019 di halaman Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Senayan, Jakarta, Senin (25/1</figcaption>
</figure><div>JawaPos.com - Pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dalam peringatan Hari Guru Nasional yang naskahnya telah tersebar beberapa hari lalu menuai banyak respons positif. Namun, dari kacamata organisasi guru, yang dibutuhkan saat ini adalah kebijakan konkret. Bukan sekadar pidato yang indah.</div> <div></div> <div>Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menyatakan, guru tidak bisa hanya dipidatokan bahwa guru adalah profesi mulia yang sangat penting untuk mendidik anak bangsa.</div> <div></div> <div>”Tidak butuh seperti itu. Yang kami butuhkan adalah kebijakan yang nyata,” tegasnya kemarin (25/11).</div> <div></div> <div>Kenyataannya, tidak sedikit masalah dalam sektor pendidikan di tanah air. Misalnya, kekurangan guru. Sekitar 52 persen guru di Indonesia adalah guru honorer. Gaji yang diterima sangat terbatas. Akibatnya, para guru tersebut tidak sejahtera.</div> <div></div> <div>Unifah menyadari bahwa sebenarnya tidaklah etis membahas masalah gaji. Namun, suka tidak suka, itu adalah bagian dari profesionalisme yang melekat. ”Dikatakan, guru adalah yang menciptakan bibit unggul yang mengubah masa depan. Tapi, bagaimana caranya mau menciptakan generasi unggul kalau gurunya tidak selesai dengan dirinya sendiri? Ini harus menjadi perhatian para pengambil keputusan,” ungkap perempuan 57 tahun tersebut.</div> <div></div> <div>Unifah menyatakan, pidato Nadiem berisi langkah-langkah yang sudah diperjuangkan PGRI selama ini. Mulai penyederhanaan birokrasi, kemerdekaan profesi guru, serta pembelajaran siswa. ”Kami ada program seperti school-based management yang memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk mengembangkan dirinya,” katanya.</div> <div></div> <div>Artinya, Mendikbud sebenarnya berada dalam satu frekuensi dengan PGRI. Namun, semua itu membutuhkan aksi. Mendikbud harus turun langsung. Misalnya, harus tegas memotong alur birokrasi yang sekiranya lamban. ”Regulasi yang tidak mendukung ruang gerak kreasi guru harus segera di-cut (dipangkas),” tegas Unifah.</div> <div></div> <div>Sementara itu, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo menyoroti kemerdekaan belajar yang disampaikan Nadiem serta permintaan perubahan yang dimulai dari guru. Menurut dia, perubahan dari bawah, khususnya dari kalangan guru, memang bagus. Namun, praktiknya sulit diwujudkan. Dalam beberapa urusan teknis, guru tidak merdeka. ”Misalnya, dalam menyusun RPP (rencana proses pembelajaran, Red),” katanya.</div> <div></div> <div>Heru yang juga kepala SMPN 52 Jakarta menyatakan pernah memeriksa RPP guru yang ternyata sangat tebal. Itu belum termasuk tugas administrasi seperti pengisian rapor atau evaluasi dan sejenisnya. Menurut dia, guru tidak bisa merdeka atau leluasa dalam urusan-urusan teknis seperti itu.</div> <div></div> <div>Misalnya, guru membuat RPP sesuai dengan keinginannya. Kemudian, saat diperiksa kepala sekolah, model tersebut dinilai tidak cocok dengan panduan yang sudah ditetapkan. Belum lagi ketika nanti diperiksa pengawas sekolah atau Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP).</div> <div></div> <div>Heru menegaskan, banyak urusan teknis yang membutuhkan komando dari pusat. Mendikbud sebagai regulator harus membuat regulasi teknis yang bisa memerdekakan guru. Seruan supaya guru bisa memulai perubahan tidak bisa berjalan tanpa dilandasi regulasi atau petunjuk teknis.</div> <div></div> <div>”Kembali pada tadi, tidak mungkin guru melakukan perubahan untuk guru. Sebab, guru melakukan perubahan terkait administrasi,” jelasnya.</div> <div></div> <div>Intinya, Heru meminta Nadiem membuat regulasi atau payung hukum supaya guru bisa berubah. Tanpa payung hukum tersebut, guru tetap akan berjalan sesuai dengan prosedur selama ini.</div> <div></div> <div>Sementara itu, pada upacara Hari Guru Nasional di Kemendikbud kemarin, Nadiem menyampaikan pidatonya dalam sebuah film pendek yang ditayangkan pada videotron besar. Isinya persis dengan naskah yang sudah di-share ke mana-mana itu. Para peserta upacara dan guru yang hadir bersorak dan menyambut dengan tepuk tangan.</div> <div></div> <div>Setelah upacara, Nadiem mengungkapkan, reformasi pendidikan tanpa pergerakan guru tidak akan berarti. Karena itu, dia menyebutkan, guru adalah profesi yang mulia sekaligus tersulit. Menteri termuda Kabinet Indonesia Maju tersebut juga menyerukan kemerdekaan belajar.</div> <div></div> <div>”Apa itu artinya merdeka belajar? Unit pendidikan, yaitu sekolah, guru, dan murid, punya kebebasan. Kebebasan untuk berinovasi. Kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Itu mungkin yang akan kita terus bantu,” jelas Nadiem.</div> <div></div> <div>Namun, saat ditanya soal rencana kebijakan dan program konkret dari pidato tersebut, mantan bos Gojek itu tidak menjawab detail. ”Macam-macam. Dari pidato saya kan bisa dilihat garis besarnya. Detailnya masih kami sisir dengan tim Dirjen, stafsus, eselon I. Peraturan apa yang bisa disederhanakan,” ujarnya. (han/wan/far/c5/fal)</div>

Guru Butuh Kebijakan Konkret Mendikbud Nadiem Makarim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/fhk2-pgri-kritik-pedas-rencana-silatnas-honorer-di-bandung_m_.jpg" alt="ILUSRASI HONORER Aksi Honorer K2 mendesak pemerintah segera mengangkat menjadi PNS." width="100%">
<figcaption>ILUSRASI HONORER Aksi Honorer K2 mendesak pemerintah segera mengangkat menjadi PNS.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengungkapkan bahwa banyak guru honorer yang tidak lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Pemicunya, nilai ambang batas (passing grade) yang terlalu tinggi.  Merujuk Peraturan Menteri PAN-RB 4/2019, nilai ambang batas seleksi PPPK yang ditetapkan adalah 65 poin. Nilai tersebut bersifat kumulatif dari tiga kelompok ujian. Yakni, kelompok ujian kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/pgri-pancasila-semakin-jauh-dari-sekolah_m_133936.jpeg" alt="Ketua Umum PGRI Unifah Rosydi. (Jawa Pos Photo)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PGRI Unifah Rosydi. (Jawa Pos Photo)</figcaption>
</figure> Ketua Umum PGRI Unifah Rosydi. (Jawa Pos Photo)  Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi menjelaskan, banyak guru honorer yang sudah lolos sertifikasi. Namun, mereka gagal mencapai passing grade saat mengikuti seleksi PPPK. ''Keinginan kami, pengangkatan PPPK berdasar kebutuhan daerah. Kemudian, paling tidak mempertimbangkan masa kerja mereka,'' kata Unifah setelah bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla kemarin (20/5).  Selain menyinggung pengangkatan PPPK bagi kalangan guru honorer, dalam pertemuan dengan Wapres, pihaknya membahas pemikiran PGRI terkait pembangunan sumber daya manusia (SDM) ke depan.  Sementara itu, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Muhammad Ridwan menuturkan, 70,28 persen peserta seleksi PPPK tahap pertama 2019 berhasil memenuhi ambang batas. Jumlah tersebut termasuk para guru honorer.  Dia mengatakan, seleksi PPPK tersebut merupakan kesempatan ketiga bagi para guru honorer. ''Sebelumnya mereka ikut seleksi pada 2013 dan 2018,'' tuturnya. Khususnya, bagi guru honorer yang usianya masih di bawah 35 tahun.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/pgri-pancasila-semakin-jauh-dari-sekolah_m_133936.jpeg" alt="Ketua Umum PGRI Unifah Rosydi. (Jawa Pos Photo) " width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PGRI Unifah Rosydi. (Jawa Pos Photo) </figcaption>
</figure>

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ketua pgri

Berita Terkini