<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/21/New-Project-25-2307474829.jpg" alt="Muyawarah Kubro NU di Ponpes Lirboyo Kediri menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri konflik di tubuh PBNU. (Instagram @ala_NU)" width="100%">
<figcaption>Muyawarah Kubro NU di Ponpes Lirboyo Kediri menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri konflik di tubuh PBNU. (Instagram @ala_NU)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Ishlahiyah Kediri KH. Muhibul Aman menyatakan bahwa keputusan Rapat Konsultasi Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan Mustasyar PBNU Ponpes Lirboyo, Kediri, Jawa Timur (Jatim) pada Kamis (25/12) bersifat final, sah, dan mengikat. Dia menegaskan bahwa keputusan itu harus diikuti oleh seluruh jam&rsquo;iyyah Nahdlatul Ulama. Sebab, keputusan tersebut sah secara moral, organisatoris, maupun konstitusional. Keterangan itu disampaikan oleh KH. Muhibul Aman dalam menyikapi dinamika organisasi yang berkembang pasca pertemuan kiai sepuh NU di Lirboyo. Melalui keterangan tertulis pada Sabtu (27/12), KH Muhibul Aman menjelaskan bahwa dirinya mendapat amanat sebagai moderator dalam Rapat Konsultasi tersebut. Dia menyatakan, pertemuan itu dilangsungkan dalam rangka ishlah, peneguhan adab jam&rsquo;iyyah, serta pengembalian tata kelola organisasi. Tujuannya tidak lain supaya organisasi PBNU berjalan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Nahdlatul Ulama. Sehingga tidak ada keputusan-keputusan yang melenceng dan keluar dari aturan yang sudah jelas tersebut. &rdquo;Rapat itu mempertemukan Rais Aam PBNU KH. Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf, serta dihadiri para mustasyar dan kiai-kiai sepuh Nahdlatul Ulama,&rdquo; kata KH. Muhibul Aman dalam keterangan tersebut. Musyawarah tersebut, lanjut dia, menghasilkan kesepakatan bersama yang menjadi pijakan penting untuk mengakhiri polemik dan kontroversi konflik internal NU. Keputusan dari pertemuan itu juga tegas mengembalikan kepemimpinan jam&rsquo;iyyah sesuai dengan hasil Muktamar ke-34 NU. Hasil muktamar yang dia maksud tidak lain adalah posisi KH. Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU dan KH. Yahya Cholil Staquf sebagai ketua umum PBNU. Keduanya juga diberi mandat untuk mempersiapkan dan memimpin pelaksanaan Muktamar ke-35 NU. KH. Muhibul Aman menegaskan bahwa keputusan Rapat Konsultasi Syuriyah&ndash;Mustasyar PBNU merupakan hasil musyawarah para pemangku otoritas jam&rsquo;iyyah NU yang selaras dengan Anggaran Dasar NU, persisnya aturan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang prinsip musyawarah serta kepemimpinan kolektif-kolegial. Lebih lanjut, dia menekankan, berdasar Anggaran Dasar NU Pasal 9 dan Pasal 10 serta Anggaran Rumah Tangga NU Pasal 16 dan Pasal 17 tidak dikenal mekanisme pemberhentian ketua umum PBNU maupun pengangkatan pejabat ketua umum PBNU di luar forum Muktamar. Karena itu, seluruh keputusan, pernyataan, dan tindakan sepihak yang menyatakan pemberhentian ketua umum PBNU atau pengangkatan pejabat ketua umum PBNU dinyatakan tidak sah, batal demi hukum organisasi, dan tidak memiliki legitimasi jam&rsquo;iyyah NU. &rdquo;Dengan demikian, kepemimpinan Nahdlatul Ulama hasil Muktamar ke-34 adalah kepemimpinan yang sah, legal, dan konstitusional, serta tidak pernah gugur dan tidak dapat dibatalkan oleh tindakan sepihak apa pun di luar mekanisme muktamar,&rdquo; jelasnya. Melalui pernyataan sikap itu, KH. Muhibul Aman turut menyerukan kepada seluruh warga dan struktur NU untuk menghentikan polemik, apalagi dengan narasi yang memperuncing konflik. Dia meminta semua pihak kembali kepada adab berjam&rsquo;iyyah dan menaati keputusan musyawarah. &rdquo;Setiap bentuk pengingkaran terhadap keputusan Rapat Konsultasi Syuriyah dengan Mustasyar PBNU merupakan pelanggaran adab jam&rsquo;iyyah dan tata tertib organisasi, yang pada akhirnya hanya akan merugikan Nahdlatul Ulama sendiri,&rdquo; pungkasnya.

KH. Muhibul Aman tegaskan keputusan Rapat PBNU Ponpes Lirboyo Jatim final dan mengikat. Simak hasil musyawarah serta pernyataan penting.

Keputusan Rapat PBNU di Ponpes Lirboyo Jatim Bersifat Final dan Mengikat

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/31/z2_20240331_07090985-3258719657.jpg" alt="Tangkapan layar YouTube/Multimedia KH Miftachul Akhyar" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar YouTube/Multimedia KH Miftachul Akhyar</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftachul Akhyar, meminta Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengundurkan diri dari jabatannya. Permintaan itu tertuang dalam risalah rapat harian Syuriah PBNU, yang diselenggarakan di Hotel Aston City Jakarta, Kamis (20/11). Agenda rapat harian Syuriah PBNU itu dihadiri 37 dari total 53 anggota Pengurus Harian Syuriah PBNU. Risalah hasil rapat ditandatangani langsung oleh KH Miftachul Akhyar selaku pimpinan rapat sekaligus Rais Aam PBNU.&nbsp; Dalam dokumen tersebut, disebutkan bahwa keputusan permintaan pengunduran diri merupakan hasil musyawarah bersama Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam PBNU. &ldquo;Musyawarah antara Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam memutuskan: KH Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU,&rdquo; tertulis dalam risalah keputusan tersebut. Risalah itu juga menegaskan konsekuensi apabila permintaan mundurnya Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum tidak diindahkan.&nbsp; &ldquo;Jika dalam waktu 3 (tiga) hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH. Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama,&rdquo; bunyi lanjutan keputusan tersebut. Dalam surat tersebut, Gus Yahya dinilai telah melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyyah, karena mengundang narasumber yang disebut memiliki keterkaitan dengan jaringan zionisme internasional dalam program Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU). Nama yang dimaksud adalah Peter Berkowitz, akademisi yang selama ini dikenal sebagai tokoh yang memiliki pandangan pro zionis Israel. Siapa sebenarnya sosok Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar? KH Miftachul Akhyar merupakan salah satu tokoh kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) yang dikenal memiliki keteguhan moral, kesederhanaan, serta kharisma keilmuan dalam memimpin umat. Kiprahnya sebagai Rais Aam PBNU menjadikannya sosok sentral dalam arah kebijakan keagamaan NU, terutama dalam menjaga tradisi keilmuan pesantren dan etika organisasi di tengah dinamika sosial-politik nasional. Lahir pada 1953 di Surabaya, Jawa Timur, KH Miftachul Akhyar merupakan putra dari KH Abdul Ghoni, pengasuh Pondok Pesantren Tahsinul Akhlaq Rangkah.&nbsp; KH Miftachul Alhyar merupakan anak kesembilan dari tiga belas bersaudara. Lingkungan keluarga yang sangat kental dengan tradisi keulamaan menjadikannya tumbuh dalam suasana religius yang disiplin dan dekat dengan kitab-kitab turats sejak kecil. Perjalanan pendidikannya ditempuh melalui jalur pesantren dengan berpindah dari satu pusat ilmu ke pusat ilmu lain. Beberapa pesantren yang pernah ia dalami antara lain Pesantren Tambak Beras Jombang, Pesantren Sidogiri Pasuruan, hingga Pesantren Lasem di Rembang.&nbsp; Selain itu, ia juga dikenal pernah mengikuti pengajian dari ulama terkemuka, Sayyid Muhammad bin Alawi al-Makki di Malang, sebuah sanad keilmuan penting di kalangan pesantren Ahlussunnah wal Jamaah. Sejak muda, KH Miftachul Akhyar aktif dalam mengemban amanah dakwah dan pendidikan. Ia kemudian mendirikan serta mengasuh Pondok Pesantren Miftachus Sunnah di Surabaya.&nbsp; Melalui pesantren ini, ia dikenal mencetak banyak santri yang menekankan akhlak, kesederhanaan, serta pendalaman ilmu agama secara mendalam dan bertanggung jawab. Dalam organisasi NU, langkahnya dimulai dari tingkat daerah. Ia pernah menjabat Rais Syuriyah PCNU Surabaya (2000&ndash;2005), kemudian dipercaya menjadi Rais Syuriyah PWNU Jawa Timur selama dua periode (2007&ndash;2013 dan 2013&ndash;2018).&nbsp; Pengalaman tersebut menghantarkannya ke tingkat nasional hingga terpilih sebagai Wakil Rais Aam PBNU. Pada Muktamar ke-34 NU di Lampung pada 2021, ia dipilih melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) sebagai Rais Aam PBNU untuk periode 2021&ndash;2026. Selain di NU, KH Miftachul Akhyar juga pernah memimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai Ketua Umum untuk periode 2020&ndash;2025. Namun setelah diamanahkan sebagai Rais Aam PBNU, ia memilih mengundurkan diri dari jabatan tersebut sebagai bentuk komitmen moral bahwa jabatan keulamaan harus diemban dengan fokus dan ketegasan tanggung jawab. Peran penting KH Miftachul Akhyar dalam menjaga nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah menjadikannya salah satu figur kunci dalam sejarah NU masa kini.&nbsp; Sosoknya menjadi perimbangan moral di tengah dinamika organisasi terbesar umat Islam di Indonesia, sekaligus panutan keberagamaan yang mengakar pada tradisi pesantren dan akhlak keilmuan.

KH Miftachul Akhyar merupakan salah satu tokoh kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) yang dikenal memiliki keteguhan moral, kesederhanaan

Sosok Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar yang Minta Gus Yahya Mundur dari Jabatan Ketua Umum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/31/z2_20240331_07090985-3258719657.jpg" alt="Tangkapan layar YouTube/Multimedia KH Miftachul Akhyar" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar YouTube/Multimedia KH Miftachul Akhyar</figcaption>
</figure> &nbsp; <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Saat beribadah atau salat, pernahkah Anda merasa tidak khusyuk? Jika pernah, sebenarnya apa penyebab dari tidak khusyuk-nya beribadah?</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dilansir dari laman NU Online, Minggu (31/3), Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar menjelaskan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan seseorang tidak bisa khusyuk beribadah kepada Allah SWT adalah terlampau banyak dunia yang dimiliki.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alih-alih khusyuk, bila terlalu banyak harta benda, isi pikirannya hanya soal dunia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Orang yang tak bisa khusyuk itu karena dunianya terlalu banyak," katanya saat ngaji Syarah Al-Hikam dalam YouTube Multimedia KH Miftachul Akhyar, Jum'at (29/3) lalu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menyampaikan, orang yang memiliki harta melimpah jangan dikira bakal selalu hidup enak. Bisa saja, harta-hartanya itu justru membuat hidupnya tidak tenang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014436466/simak-tips-aman-meninggalkan-rumah-saat-tarawih-di-masjid-agar-tetap-khusyuk-ketika-beribadah">Simak Tips Aman Meninggalkan Rumah Saat Tarawih di Masjid agar Tetap Khusyuk Ketika Beribadah</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, pikirannya selalu was-was akan hartanya diambil orang atau bisnisnya tidak lagi memberikan dampak ekonomi yang menjanjikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Rumahnya banyak, mobilnya banyak, pabriknya banyak, bagaimana bisa khusyu. Pikirannya ke mana-mana," ucap pengasuh Pondok Pesantren Miftachus Sunnah Surabaya ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Kiai Miftachul, pada dasarnya manusia bukan berarti tidak butuh dunia. Dunia tetap penting untuk tujuan akhirat. Namun yang perlu diingat, hidup di dunia kadang tidak selalu berpihak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/diet-fitness/014465479/menu-diet-saat-puasa-1000-kkal-yang-irit-dan-bikin-kenyang-ibadah-khusyuk-bonus-badan-ramping-saat-lebaran">Menu Diet saat Puasa 1000 kkal yang Irit dan Bikin Kenyang, Ibadah Khusyuk Bonus Badan Ramping Saat Lebaran!</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Usia manusia pun tidak bisa dikendalikan oleh diri sendiri. Manusia pada saatnya semua akan kembali kepada zat yang menciptakan yaitu Allah SWT.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Maka dari itu, orang yang diberikan Allah SWT rezeki lebih, hendaknya berbanding lurus dengan kuantitas dan kualitas yang bersumber langsung kepada sang pemberi rezeki. Sehingga, hatinya juga harus khusyu beribadah kepada Allah SWT.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau tidak punya apa-apa tidak ada yang dipikir. Itu lebih bagus. Lebih bagus lagi, pabriknya banyak, mobilnya juga banyak, rumahnya di mana-mana, tapi hatinya khusyu," tambah Kiai Miftach, sapaan akrabnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada intinya, jangan diartikan hatinya ingat akhirat, tetapi tidak ingat dunia hingga mengabaikan dunia. Urusan dunia kewajiban dan bagaimana kita menjadi pelayan dunia ini (melayani umat).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/01320720/suasana-khusyuk-salat-tarawih-di-masjidilharam-dengan-prokes-ketat">Suasana Khusyuk Salat Tarawih di Masjidilharam dengan Prokes Ketat</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ditambahkannya, dunia harus diletakkan di tangan bukan di hati. Karena, kalau di hati, ia akan terlampau cinta dunia. Berbeda ketika dunia diletakkan di tangan, pemiliknya harus siap kapan saja melepaskan dunia tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kiai Miftach juga berpesan agar setiap individu mengoreksi perubahan-perubahan yang mungkin terjadi setelah sekian lama mengerjakan berbagai ibadah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Coba dirasakan, panjenengan sudah berapa puluh tahun ibadah, puasa, shalat. Kalau usia 60 tahun, sudah berapa ibadah yang kita dilakukan. Ada tidak rasa manis dalam ibadah, ada tidak perubahan, ada tidak rasa menerima perintah itu ada nilai tambahnya?" paparnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apabila benar-benar tidak ada perubahan, maka harus ada hal yang dikoreksi. Yaitu, hatinya yang mungkin terlalu cinta terhadap dunia. Hal ini tentu bisa mengganggu kualitas ibadah kepada Allah SWT sehingga tidak pernah khusyu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada apa sebenarnya, kok selama ini masih sama saja seperti ini. Sering tidak ada nilai tambah maka, hal ini harus dicurigai," tandasnya.&nbsp;***&nbsp;</div>

PBNU KH Miftachul Akhyar menjelaskan salah satu faktor yang menyebabkan seseorang tidak bisa khusyuk beribadah kepada Allah SWT.

Apa Penyebab Tidak Khusyuk dalam Beribadah? Begini Penjelasan KH Miftachul Akhyar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/31/49_atur-2693644313.jpg" alt="SEPAKAT: Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf (kiri) dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (kanan) menyaksikan penyampaian keputusan Konbes NU di Jogjakarta kemarin." width="100%">
<figcaption>SEPAKAT: Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf (kiri) dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (kanan) menyaksikan penyampaian keputusan Konbes NU di Jogjakarta kemarin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di Jogjakarta menghasilkan beberapa aturan perkumpulan baru. Mulai penataan kegiatan bahtsul masail hingga inventarisasi fasilitas kesehatan di bawah bendera NU. Hasil pertemuan yang berlangsung tertutup itu disampaikan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. Dia mengatakan, secara garis besar konbes menghasilkan tiga peraturan perkumpulan. Pertama, peraturan perkumpulan tentang tata laksana keorganisasian. &rdquo;Sifatnya memperbaiki peraturan sebelumnya," ujarnya di Jogjakarta kemarin (30/1). Peraturan perkumpulan yang kedua terkait dengan fasilitas kesehatan yang ada di bawah bendera NU. Baik yang didirikan warga NU maupun pengurus NU di berbagai tingkatan. Gus Yahya mengatakan, ada ratusan fasilitas kesehatan di bawah NU. Dia menargetkan inventarisasi atau pendataan fasilitas kesehatan itu bisa selesai dalam lima tahun ke depan. Lalu, hasil konbes yang cukup strategis adalah penataan hierarki kegiatan bahtsul masail. Yahya mengatakan, bahtsul masail adalah kegiatan keagamaan yang dilakukan NU sejak dulu. &rdquo;Diatur hierarkinya mulai dari bahtsul masail tingkat desa, kabupaten, provinsi, sampai nasional," katanya. Yahya menegaskan, pengaturan hierarki itu bukan berarti pembatasan. Ketika ada persoalan keagamaan yang jadi pertanyaan umat, tetap harus diakomodasi dalam kegiatan bahtsul masail. Hanya, kegiatannya ditata. Supaya NU dapat meneguhkan posisinya sebagai pemegang otoritas keagamaan di masyarakat. Poin lain yang dihasilkan dalam pertemuan itu adalah pembentukan majelis tahkim. Gus Yahya menegaskan, majelis tahkim bukan hasil dari forum Konbes NU, melainkan hasil pembahasan PBNU. Meskipun dilaksanakan dalam forum yang sama. Lebih lanjut soal majelis tahkim dijelaskan oleh Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni. Dia mengatakan, lembaga baru itu dibentuk untuk menyelesaikan sengketa internal NU. Pembentukan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Perkumpulan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal. Amin menjelaskan, dalam rapat gabungan syuriah dan tanfidziyah Desember 2023 lalu, PBNU membentuk tim guna mendaftar nama yang diajukan untuk menjadi pengurus majelis tahkim. Mereka terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan anggota. &rdquo;Ketuanya adalah KH Miftachul Akhyar. Beliau merangkap juga sebagai anggota," jelasnya. Kemudian, sekretarisnya adalah Dr KH Abdul Ghofur Maimoen yang juga merangkap sebagai anggota. Dibantu beberapa wakil ketua, beberapa wakil sekretaris, dan beberapa anggota. Majelis tahkim ini, terang Amin, mendapatkan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perselisihan internal yang terjadi di lingkungan NU. Lebih jelas, di dalam Perkum Pasal 7, diuraikan bahwa hal tersebut berlaku untuk kepengurusan NU dan badan otonom di semua tingkatan. Amin juga menyebutkan bahwa majelis tahkim ini bersifat pasif. Artinya, persidangan majelis tahkim dilakukan saat ada permintaan penyelesaian sengketa. &rdquo;Majelis tahkim akan bersidang hanya manakala ada permohonan penyelesaian-penyelesaian sengketa atau perselisihan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berselisih dari lingkungan NU," jelasnya. (wan/c9/oni)

Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di Jogjakarta menghasilkan beberapa aturan perkumpulan baru.

Hasil Konbes NU di Jogja, Atur Bahtsul Masail hingga Bentuk Majelis Tahkim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/19/konbes-nu-3855384940.jpg" alt="BUKA MUNAS-KONBES NU: Presiden Joko Widodo bersama, dari kanan, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Ketua DPR Puan Maharani, dan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar." width="100%">
<figcaption>BUKA MUNAS-KONBES NU: Presiden Joko Widodo bersama, dari kanan, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Ketua DPR Puan Maharani, dan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Acara pembukaan&nbsp;Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar (Munas dan Konbes) NU di Pesantren Al Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur,&nbsp;dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo.&nbsp; &nbsp; Sepanjang pidatonya kemarin (18/9), Jokowi sama sekali tidak menyinggung politik. Termasuk urusan pilpres atau Pemilu 2024. Dia lebih sering menyebut soal pengorganisasian SDM NU di seluruh Indonesia dan sejumlah negara. Jokowi juga menyebut bahwa pemerintah menyambut baik inisiatif PBNU untuk membentuk Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU). Jokowi menilai inisiatif itu penting untuk meningkatkan kualitas keluarga Indonesia. Utamanya bagi para nahdliyin di level akar rumput. Sementara itu, dalam tausiahnya, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar beberapa kali menyinggung soal Pemilu 2024. "Sepertinya ada yang dinanti. Instruksi menghadapi tahun politik. Kira-kira disampaikan apa nggak ya?" kata ulama asal Surabaya itu. Kiai Miftah lantas menyampaikan hasil muktamar PBNU di Solo beberapa tahun lalu. Pada momen itu diputuskan bagaimana NU harus menjaga jarak dengan semua partai politik. "Ini ada yang lupa, kalau NU itu harus menjaga jarak. Kura-kura dalam perahu. Pura-pura tidak tahu," ucapnya, disambut tawa para peserta. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf juga tidak banyak menyinggung soal Pemilu 2024 dalam pidatonya. (wan/lum/bry/lyn/c18/oni)

Acara pembukaan Munas dan Konbes NU dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Sepanjang pidatonya, Jokowi sama sekali tidak menyinggung p

Rais Aam Tegaskan PBNU Berjarak dengan Semua Parpol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/21/WhatsApp-Image-2023-04-21-at-192600-346556437.jpg" alt="Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf/Gus Ipul (kiri) bersama Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf/Gus Ipul (kiri) bersama Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Surabaya Masa Khidmat 2023-2024, resmi dilantik. Pelantikan dilakukan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar di Gedung PCNU Surabaya, Jalan Bubutan. KH Miftachul mengatakan, Nahdlatul Ulama (NU) lahir di Surabaya. Begitu juga dengan resolusi jihad, juga lahir di Gedung PCNU Surabaya. Kala itu dihadiri tokoh besar nasional. &rdquo;Sehingga PBNU berharap, pengurus definitif bisa membangkitkan dan mengembalikan marwah ormas Islam terbesar di Nusantara ini. Harapan PBNU sangat besar, PC NU Surabaya bisa bangkit,&rdquo; tutur Kiai Miftachul. Menurut dia, beberapa dekade, peran NU di Surabaya tidak begitu tampak. Justru terlihat tertidur. Karena itu, dia mendorong, kepengurusan definitif, terus berjuang. Supaya NU tidak seperti tertidur. &rdquo;Maka, kita ingatkan dengan sejarah kelahirannya, juga 10 November,&rdquo; tutur KH Miftachul. &rdquo;Kalau tidak ada resolusi jihad tidak akan terjadi, atau mungkin Indonesia tidak merdeka,&rdquo; tambah Kiai Miftachul. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan, pengurus definitif harus bisa melaksanakan tugas jam'iyah secara terukur. Di samping itu, Gus Ipul yang juga menjabat sebagai Wali Kota Pasuruan itu meminta agar pengurus melakukan konsolidasi ke akar rumput. Dia berharap PCNU Surabaya tidak disibukkan dengan urusan yang tidak semestinya. &rdquo;Misalnya urusan pilkada, politik, dan lain sebagainya,&rdquo; imbuh Gus Ipul. &nbsp; &nbsp;

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Surabaya Masa Khidmat 2023-2024, resmi dilantik di Gedung PCNU Surabaya, Jalan Bubutan

Rain Aam PBNU Minta PCNU Surabaya Jangan Tertidur Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221107-WA0018.jpg" alt="Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengunjungi Ponpes Miftachus Sunnah menemui KH Miftachul Akhyar. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengunjungi Ponpes Miftachus Sunnah menemui KH Miftachul Akhyar. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Umum Partai GerindraPrabowo Subianto bersilaturahmi ke Pondok Pesantren (Ponpes) Miftachus Sunnah di Jalan Kedung Tarukan, Surabaya, Minggu (6/11) malam. Menteri Pertahanan itu tiba di Ponpes Miftachus Sunnah pukul 19.00 WIB.  Prabowo disambut Pengasuh Ponpes Miftachus Sunnah yakni KH Miftachul Akhyar (Kiai Miftach). Prabowo yang hadir bersama pengurus Gerindra itu pun diterima di kediaman Kiai Miftach. Pertemuan itu berjalan tertutup dan berlangsung selama kurang lebih 60 menit.  Prabowo tidak banyak memberi penjelasan soal pertemuannya dengan Kiai Miftach. Dia mengatakan pertemuan itu hanya sebatas silaturahmi. ”Saya sudah kenal lama, kita menyambung silaturahmi,” tutur Prabowo.  Dia mengatakan, pertemuan itu bukan urusan minta restu soal Pilpres 2024. Apalagi dirinya sudah menyatakan maju sebagai Calon Presiden 2024. ”(Soal Pilpres) ya tidak, namanya silaturahmi. Saya sudah hubungan lama dengan beliau, saya kira itu ya,” kata Prabowo.  Ditanya soal pertemuan sebagai penjajakan awal untuk meminta dukungan di Pilpres 2024, Prabowo menjawab santai. ”Nanti lah kalau Pilpres itu,” tutur Prabowo sambil tertawa.  Sementara itu, Kiai Miftach menyatakan, pertemuannya dengan Prabowo sebatas silaturahmi. Sudah lama dia mengenal Prabowo.  ”Silaturahmi biasa, karena kenal dengan saya sudah lama, jadi sudah lama gitu,” ujar Kiai Miftach.  Kiai Miftach menyatakan, Prabowo sudah lama tidak berkunjung ke Ponpes Miftachus Sunnah. Beberapa kali direncanakan, namun tidak terlaksana, hingga baru terealisasi Minggu (6/11).  ”Lama beliau tidak ke sini, dua kali sempat mau ke sini, tapi tidak jadi, dan hari ini disempatkan. Tadi beliau dari Rembang,” jelas Kiai Miftach.  Kiai Miftach secara singkat menceritakan bahwa dia adalah sosok yang sering dibawa Prabowo terkait NU. ”Ke-NU beliau mengaku di mana-mana saya yang menasbih, menilai, itu pengakuan beliau,” ucap Kiai Miftach.  Rais Aam PBNU menyebut pertemuannya dengan Prabowo sangat gayeng dan menyenangkan. ”Akrab, hampir satu jam. Banyak menu kambing tadi, nasi mandi, kambing itu (yang disuguhkan ke Prabowo),” terang Kiai Miftach.  Turut hadir, Ketua DPD Gerindra Jatim Anwar Sadad. Dia menyatakan, pertemuan antara Prabowo dengan Kiai Miftach berjalan sangat gayeng.  ”Pertemuan ini sebatas silaturahmi, Pak Prabowo sudah lama mengenal Kiai Miftach. Keduanya sangat akrab dan sangat gayeng,” kata Gus Sadad.  Meski Prabowo jarang menemui Kiai Miftach, Sadad menyebut chemistry keduanya sangat baik. Dia menyebut seperti tidak ada jarak antara keduanya.  ”Walau Pak Prabowo dengan kesibukannya sebagai menteri, beliau sangat menghormati Kiai Miftach, dan sudah menganggap sebagai tokoh NU panutan beliau,” jelas Gus Sadad.  Disinggung apakah pertemuan itu membahas Pilpres 2024, Gus Sadad menyebut belum pada saatnya membahas hal tersebut.  ”Ini kan sebenarnya pertemuan yang tertunda pada saat Idul Fitri 2022, kala itu Pak Prabowo hendak silaturahmi dengan Kiai Miftach, namun belum kesampaian. Hari ini (6/11), Pak Prabowo secara khusus ingin bersilaturahmi dengan beliau, tidak ada misi apa-apa selain silaturahmi,” ujar Gus Sadad.  Dalam kunjungan itu, Prabowo didampingi Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani, Ketua OKK DPP Gerindra Prasetyo Hadi, Waketum DPP Gerindra Gus Irfan dan Sugiono. Selain itu, hadir juga sejumlah pengurus Gerindra Jatim di antaranya Ketua DPD Gerindra Jatim Anwar Sadad, Sekretaris Gerindra Jatim Kharisma Febriansyah, Bendahara DPD Gerindra Jatim M. Fawait, dan Wakil Ketua DPD Gerindra Jatim Chusni Mubarok.

Prabowo Silaturahmi ke Kiai Miftach, Disebut Bukan untuk Pilpres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/174-ppp.jpg" alt="Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa (kiri) bersilaturahim ke Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar (tegah) di Kompleks Pondok Pesantren Miftachus Sunnah Jalan Kedung Tarukan, Surabaya. Fiqih Arfani/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa (kiri) bersilaturahim ke Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar (tegah) di Kompleks Pondok Pesantren Miftachus Sunnah Jalan Kedung Tarukan, Surabaya. Fiqih Arfani/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa melakukan kunjungan silaturahim ke Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftachul Akhyar. Mereka membahas keumatan bangsa.  ”Saya bersilaturahim ke beliau dan berbagi pandangan,” ujar Suharso Monoarfa seperti dilansir dari Antara saat bersilaturahmi ke kediaman Kiai Miftachul Akhyar di Kompleks Pondok Pesantren Miftachus Sunnah Jalan Kedung Tarukan, Surabaya, Jawa Timur.  Suharso yang juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas berbincang soal Indonesia. Termasuk membicarakan terkait kepemimpinan nasional yang bagus ke depan.  Selain itu, kedatangan Suharso Monoarfa juga untuk mendapat masukan dari Kiai Miftachul Akhyar terkait keislaman sekaligus berguru dan mengetahui pandangan untuk menegakkan syariat. Disinggung pembahasan terkait agenda politik, Suharso membantah.  Menurut dia, NU adalah ormas Islam terbesar dan aset bangsa. Sehingga, harus dijaga serta dihormati.  Dalam pandangannya, Suharso Manoarfa menegaskan, pihaknya enggan menjadikan NU sebagai alat politik. ”NU milik nasional, aset bangsa. Saya kira dengan apa yang telah dicanangkan harus dihormati. Bagaimana kita sesama umat yang sama-sama punya basis pemilih umat itu tidak berhadap-hadapan. Tapi justru saling memperkaya,” kata Suharso Monoarfa.  Sementara itu, Rais Aam PBNU Kiai Haji Miftachul Akhyar menegaskan, PPP memiliki tugas untuk merawat umat Islam. Salah satunya di NU.  ”Kan kita punya umat yang besar ini juga kewajiban PPP untuk merawat umat itu. Kalau merawat dengan baik maka otomatis baik,” tutur KH Miftachul Akhyar.  Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut juga mengaku bersama Suharso Manoarfa yang datang beserta beberapa pengurus pusat berbicara soal kepemimpinan, keumatan bangsa. ”Kita bisa menaikkan kualitas. Tidak ada bicara politik, hanya bicara pemimpin, umat, bagaimana umat makin cerdas,” kata Kiai Miftah, sapaan akrab KH Miftachul Akhyar.

Ketum PPP Silaturahmi ke Rais Aam PBNU Bahas Keumatan Bangsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/tampil-perdana.jpg" alt="Miftachul Akhyar (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Miftachul Akhyar (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com ‒ Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar akhirnya resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) kemarin (9/3).  Dilansir dari nu.or.id, pengunduran diri itu diumumkan Kiai Miftach saat memberikan pengarahan dalam Rapat Gabungan Syuriah-Tanfidziyah PBNU di kampus Unusia Parung, Bogor, Jawa Barat, kemarin sore.  Miftach menyatakan, pertimbangan utama pengunduran dirinya tetap sama, yakni saran dari dewan formatur (AHWA) yang telah memilih dirinya sebagai rais aam PBNU.  ’’Saat ahlul halli wal aqdi (AHWA) Muktamar Ke-34 NU menyetujui penetapan saya sebagai rais aam, ada usulan agar saya tidak merangkap jabatan. Saya langsung menjawab sami’na wa atho’na (kami dengar dan kami patuhi, Red). Jawaban itu bukan karena ada usulan tersebut, apalagi tekanan,’’ ujar Kiai Miftach sebagaimana dikutip nu.or.id.  Rais syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur 2007‒2015 itu menceritakan proses pemilihan dirinya sebagai ketua umum MUI pada akhir November 2020. Hampir dua tahun sebelumnya, kata Kiai Miftach, dirinya dirayu dan diyakinkan untuk bersedia jadi ketua umum MUI. ’’Semula saya keberatan, tapi kemudian saya takut menjadi orang pertama yang berbuat bidah di dalam NU. Karena selama ini rais aam PBNU selalu menjabat ketua umum MUI,’’ jelasnya.  Kiai Miftach menambahkan, saat ini dirinya merasa bidah itu sudah tidak ada lagi. Jadi, dia berkomitmen untuk merealisasikan janji di hadapan majelis ahlul halli wal aqdi dengan mengajukan pengunduran diri dari jabatan ketua umum MUI.  Kabar mundurnya Kiai Miftach tersebut dibenarkan sejumlah pimpinan di MUI pusat. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI Zainut Tauhid Sa’adi menuturkan bahwa dirinya mengetahui mundurnya Miftach dari pemberitaan media. ’’Sudah agak lama saya (tidak) komunikasi dengan beliau. Jadi cukup kaget juga mendengarnya,’’ kata Zainut yang juga wakil menteri agama itu tadi malam (9/3).  Zainut mengatakan belum mengikuti perkembangan lebih jauh di internal MUI. Khususnya di jajaran pengurus harian yang selama ini di bawah komando Kiai Miftach. Dia juga mengatakan belum bisa memberikan komentar lebih lanjut soal posisi ketua umum MUI selanjutnya dipimpin oleh siapa. Apakah dari wakil ketua umum yang naik atau ada mekanisme lain.  Pergantian ketua umum MUI di tengah jalan pernah terjadi pada 2014. Saat itu Ketua Umum MUI Sahal Mahfudz meninggal dunia pada 24 Januari 2014. Posisi dia kemudian digantikan Din Syamsuddin yang kala itu menjadi wakil ketua umum MUI. Sementara itu, saat ini posisi wakil ketua umum MUI diisi tiga orang. Yaitu, Anwar Abbas, Marsudi Syuhud, dan Basri Bermanda.

Kiai Miftach: Diminta Tidak Rangkap Jabatan, Saya Sami’na wa Atho’na

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/jangankan_mui.jpg" alt="AKOMODATIF: Ketua Umum PBNU Gus Yahya (kiri) dan Rais Aam Kiai Miftach (tengah) saat mengumumkan ke pengurusan PBNU di Jakarta kemarin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>AKOMODATIF: Ketua Umum PBNU Gus Yahya (kiri) dan Rais Aam Kiai Miftach (tengah) saat mengumumkan ke pengurusan PBNU di Jakarta kemarin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Struktur baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah diumumkan. Banyak yang masih rangkap jabatan. Termasuk Rais Aam KH Miftachul Akhyar yang hingga kini masih menjabat ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bagaimana sikap Kiai Miftach? Berikut petikan wawancara dengannya.  ---  Banyak pengurus baru PBNU yang masih memegang jabatan di tempat lain. Bahkan, ada beberapa yang masih berstatus kepala daerah. Bagaimana Kiai melihat hal tersebut?  Yang dilarang rangkap jabatan sepengetahuan saya hanya rais aam dan ketua umum. Baik itu di parpol maupun jabatan politik lainnya.  Kalau selain dua itu, masih diperbolehkan. Karena ada pertimbangan manfaat bagi organisasi. Jadi, kalau mereka masih merangkap jabatan, ada manfaat yang kembali (pada organisasi, Red). Beda halnya dengan rais aam dan ketua umum. Kalau rangkap jabatan, bagaimana dia bisa bekerja?  Bagaimana secara aturan organisasi?  Pada AD/ART ataupun hasil muktamar Jombang maupun Lampung, tidak ada larangan.  Ada harapan dari dewan AHWA agar rais aam PBNU tidak rangkap jabatan. Sementara Kiai masih berstatus ketua umum MUI.  Sebagaimana yang sering saya katakan, saya ini cuma sekadar menjalankan amanah. Rangkap jabatan dengan MUI memang tidak dilarang di AD/ART. Tapi, memang ada permintaan (untuk tidak rangkap jabatan, Red). Jawaban saya waktu itu sami’na wa atho’na (saya dengar dan saya patuh, Red). Sekarang bagaimana selanjutnya, terus kapan, terserah (musyawarah pengurus syuriah, Red) saja.  Apakah siap melepas jabatan ketua umum MUI?  Jangankan diminta melepas jabatan ketua umum MUI. Jabatan rais aam saja, kalau diminta, akan saya lepas. Kami buat gampang saja. Tapi, ada pertimbangan yang agak panjang di MUI. Nantinya takut merembet sampai ke jenjang bawah. Bukan hanya kasus (saya, Red) ini. Nanti dari pusat sampai merembet ke bawah. Padahal, AD/ART-nya tidak melarang. Tapi, kalau saya intinya seperti itu. Sami’na wa atho’na.  Tapi, banyak juga yang meminta Kiai tidak melepas MUI?  Intinya, di sini ada dua etika. Pada dasarnya rangkap jabatan tidak melanggar peraturan. Tapi, ini soal etika. Satu, etika menyangkut kesediaan saya sami’na wa atho’na untuk tidak rangkap jabatan (pada sidang AHWA muktamar ke-34, Red). Jadi, ini bagaimana etikanya.  Di sisi lain, juga ada permintaan beberapa pengurus wilayah (PWNU) dan permintaan dari internal MUI sendiri agar saya tetap (menjabat ketua umum, Red). Ini ada dua etika yang harus kita pertimbangkan. Sama-sama tidak melanggar AD/ART. Tapi, kita menimbang mana yang lebih aslah, bermanfaat dan lebih berguna.

Kiai Miftach: Jangankan MUI, Rais Aam pun Saya Lepas jika Diminta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#KH Miftachul Akhyar

Berita Terkini