<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/21/New-Project-25-2307474829.jpg" alt="Muyawarah Kubro NU di Ponpes Lirboyo Kediri menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri konflik di tubuh PBNU. (Instagram @ala_NU)" width="100%">
<figcaption>Muyawarah Kubro NU di Ponpes Lirboyo Kediri menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri konflik di tubuh PBNU. (Instagram @ala_NU)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Ishlahiyah Kediri KH. Muhibul Aman menyatakan bahwa keputusan Rapat Konsultasi Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan Mustasyar PBNU Ponpes Lirboyo, Kediri, Jawa Timur (Jatim) pada Kamis (25/12) bersifat final, sah, dan mengikat. Dia menegaskan bahwa keputusan itu harus diikuti oleh seluruh jam&rsquo;iyyah Nahdlatul Ulama. Sebab, keputusan tersebut sah secara moral, organisatoris, maupun konstitusional. Keterangan itu disampaikan oleh KH. Muhibul Aman dalam menyikapi dinamika organisasi yang berkembang pasca pertemuan kiai sepuh NU di Lirboyo. Melalui keterangan tertulis pada Sabtu (27/12), KH Muhibul Aman menjelaskan bahwa dirinya mendapat amanat sebagai moderator dalam Rapat Konsultasi tersebut. Dia menyatakan, pertemuan itu dilangsungkan dalam rangka ishlah, peneguhan adab jam&rsquo;iyyah, serta pengembalian tata kelola organisasi. Tujuannya tidak lain supaya organisasi PBNU berjalan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Nahdlatul Ulama. Sehingga tidak ada keputusan-keputusan yang melenceng dan keluar dari aturan yang sudah jelas tersebut. &rdquo;Rapat itu mempertemukan Rais Aam PBNU KH. Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf, serta dihadiri para mustasyar dan kiai-kiai sepuh Nahdlatul Ulama,&rdquo; kata KH. Muhibul Aman dalam keterangan tersebut. Musyawarah tersebut, lanjut dia, menghasilkan kesepakatan bersama yang menjadi pijakan penting untuk mengakhiri polemik dan kontroversi konflik internal NU. Keputusan dari pertemuan itu juga tegas mengembalikan kepemimpinan jam&rsquo;iyyah sesuai dengan hasil Muktamar ke-34 NU. Hasil muktamar yang dia maksud tidak lain adalah posisi KH. Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU dan KH. Yahya Cholil Staquf sebagai ketua umum PBNU. Keduanya juga diberi mandat untuk mempersiapkan dan memimpin pelaksanaan Muktamar ke-35 NU. KH. Muhibul Aman menegaskan bahwa keputusan Rapat Konsultasi Syuriyah&ndash;Mustasyar PBNU merupakan hasil musyawarah para pemangku otoritas jam&rsquo;iyyah NU yang selaras dengan Anggaran Dasar NU, persisnya aturan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang prinsip musyawarah serta kepemimpinan kolektif-kolegial. Lebih lanjut, dia menekankan, berdasar Anggaran Dasar NU Pasal 9 dan Pasal 10 serta Anggaran Rumah Tangga NU Pasal 16 dan Pasal 17 tidak dikenal mekanisme pemberhentian ketua umum PBNU maupun pengangkatan pejabat ketua umum PBNU di luar forum Muktamar. Karena itu, seluruh keputusan, pernyataan, dan tindakan sepihak yang menyatakan pemberhentian ketua umum PBNU atau pengangkatan pejabat ketua umum PBNU dinyatakan tidak sah, batal demi hukum organisasi, dan tidak memiliki legitimasi jam&rsquo;iyyah NU. &rdquo;Dengan demikian, kepemimpinan Nahdlatul Ulama hasil Muktamar ke-34 adalah kepemimpinan yang sah, legal, dan konstitusional, serta tidak pernah gugur dan tidak dapat dibatalkan oleh tindakan sepihak apa pun di luar mekanisme muktamar,&rdquo; jelasnya. Melalui pernyataan sikap itu, KH. Muhibul Aman turut menyerukan kepada seluruh warga dan struktur NU untuk menghentikan polemik, apalagi dengan narasi yang memperuncing konflik. Dia meminta semua pihak kembali kepada adab berjam&rsquo;iyyah dan menaati keputusan musyawarah. &rdquo;Setiap bentuk pengingkaran terhadap keputusan Rapat Konsultasi Syuriyah dengan Mustasyar PBNU merupakan pelanggaran adab jam&rsquo;iyyah dan tata tertib organisasi, yang pada akhirnya hanya akan merugikan Nahdlatul Ulama sendiri,&rdquo; pungkasnya.

KH. Muhibul Aman tegaskan keputusan Rapat PBNU Ponpes Lirboyo Jatim final dan mengikat. Simak hasil musyawarah serta pernyataan penting.

Keputusan Rapat PBNU di Ponpes Lirboyo Jatim Bersifat Final dan Mengikat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/09/gus-yahya3-4231186981.jpg" alt="Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya di kantor PBNU, Jakarta, Selasa (9/12). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya di kantor PBNU, Jakarta, Selasa (9/12). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya merespons rencana digelarnya agenda pleno pada Selasa (9/12) malam. Gus Yahya menilai agenda tersebut sebagai bentuk manuver kelompok tertentu yang memiliki kepentingan. "Ya itu tadi ada yang punya kepentingan lalu membuat manuver itu biasa, ya kita lihat saja, namanya manuver," kata Gus Yahya di kantor PBNU, Jakarta. Gus Yahya menduga, pleno tersebut merupakan upaya untuk menggeser posisinya sebagai Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan, dirinya masih sah menjabat dan tetap menjalankan fungsi kepemimpinan organisasi. "Saya masih tetap dalam kedudukan saya sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNU, saya masih efektif dalam fungsi saya termasuk menggerakkan organisasi sampai ke bawah dan bahwa apapun keinginan orang untuk menghentikan saya tanpa muktamar, tanpa forum musyawarah tertinggi itu tidak mungkin bisa dieksekusi karena bertentangan dengan AD/ART dan melawan hukum," tegasnya. Menurutnya, rencana pleno tersebut bertentangan dengan aturan organisasi sehingga hasilnya tidak dapat dianggap sah. Gus Yahya menyebut, undangan pleno hanya berasal dari Syuriyah tanpa melibatkan ketua umum, yang seharusnya juga memiliki kewenangan dalam proses tersebut. "Sementara rapat Syuriyah yang lalu itu jelas, para kiai sepuh juga mengatakan dengan tegas sekali bahwa itu bertentangan dengan AD/ART, jadi ya kita lihat ini sebagai manuver saja. Apakah ada jalan keluar? Ada jangan khawatir, ada," pungkasnya.

Gus Yahya menilai rencana pleno Syuriyah untuk memilih Pj Ketua Umum PBNU bertentangan dengan AD/ART dan melawan hukum.

Gus Yahya Respons Pleno Syuriyah Pilih Pj Ketua Umum PBNU: Bertentangan dengan AD/ART!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/15/2Ed1ss5LEsRyyCDX3UkmYNhbUlT4GNp30Eg7FlhM-3315710263.jpg" alt="Sekjen PBNU sekaligus Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf. (Zalzilatul Hikmia/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekjen PBNU sekaligus Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf. (Zalzilatul Hikmia/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Gejolak yang muncul dalam organisasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) direspons oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Dia mengajak seluruh warga NU tetap menjaga kondusivitas dan hanya mengikuti informasi resmi. Hal itu disampaikan oleh Gus Ipul melalui keterangan resmi yang disampaikan kepada awak media. Dia mengimbau seluruh pengurus NU di semua tingkatan, mulai dari PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU hingga Ranting NU tetap tenang dan menjaga suasana kondusif. Menurut Gus Ipul, yang terjadi dalam organisasi PBNU saat ini adalah hal biasa. Gejolak pasca KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya diminta untuk mundur dari jabatan ketua umum (ketum) tengah ditangani sesuai dengan mekanisme internal yang berlaku. &rdquo;Ini dinamika organisasi yang sedang berjalan. Saya minta semua pengurus dan warga NU tetap tenang, tidak terbawa arus berita yang menyesatkan, dan tidak memperbesar kesalahpahaman,&rdquo; ungkap Gus Ipul dikutip pada Sabtu (22/11). Gus Ipul mengungkapkan bahwa yang penting saat ini adalah konsolidasi antara seluruh pengurus NU di berbagai tingkatan untuk menjaga ukhuwah dan menahan diri dari langkah atau pernyataan yang dapat memperkeruh keadaan. Dia menekankan agar perkembangan informasi yang diikuti hanya dari sumber resmi. &rdquo;Ikuti seluruh perkembangan hanya melalui informasi resmi yang disampaikan jajaran Syuriah PBNU. Jangan terpengaruh kabar yang tidak jelas sumbernya,&rdquo; kata dia. Gus Ipul menekankan bahwa seluruh proses organisasi PBNU saat ini berada di tangan pemilik otoritas tertinggi dalam struktur PBNU, yakni jajaran Syuriah PBNU yang dipimpin oleh Rais Aam dan 2 wakil Rais Aam. Dia mengajak semua pihak menyerahkan keputusan kepada pemegang otoritas tertinggi tersebut. &rdquo;Kita serahkan sepenuhnya kepada Rais Aam dan para wakilnya. Insya Allah semua akan diselesaikan dengan baik, proporsional, dan sesuai adab organisasi,&rdquo; ucap dia. Sebelumnya, dorongan Gus Yahya menanggalkan jabatan ketum PBNU muncul dalam Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU yang berlangsung pada Kamis (19/11) di Hotel Aston City, Jakarta. Dalam rapat yang dihadiri oleh 37 dari 53 Pengurus Harian Syuriyah PBNU tersebut disimpulkan bahwa Gus Yahya harus mundur atau diberhentikan.&nbsp; Salinan dokumen risalah rapat tersebut beredar luas di kalangan media. Total ada 5 poin dalam risalah yang ditandatangani oleh Rais Aam PBNU KH. Miftachul Akhyar tersebut. Pada poin ke-5, dituliskan bahwa Gus Yahya harus mengundurkan diri dari jabatan ketum PBNU 3 hari terhitung sejak diterimanya keputusan rapat itu.&nbsp; &rdquo;Jika dalam waktu 3 hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH. Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama,&rdquo; bunyi risalah rapat tersebut.&nbsp;

Sekjen PBNU Saifullah Yusuf mengajak warga NU untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi di tengah gejolak organisasi.

PBNU Bergejolak Setelah Gus Yahya Diminta Mundur, Gus Ipul Ajak Seluruh Warga NU Tetap Jaga Kondusivitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/11/JKT_Kick-off-Hari-Santri-2025_Salman-Toyibi_-7JPG-3944577859.jpg" alt="Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menjelang muktamar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tahun depan, gejolak muncul di tubuh salah satu organisasi Islam terbesar tersebut. Ketua Umum (Ketum) PBNU KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya diminta menanggalkan jabatannya. Dorongan itu muncul dalam Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU yang berlangsung pada Kamis (19/11) di Hotel Aston City, Jakarta. Dalam rapat yang dihadiri oleh 37 dari 53 Pengurus Harian Syuriyah PBNU tersebut disimpulkan bahwa Gus Yahya harus mundur atau diberhentikan.&nbsp; Salinan dokumen risalah rapat tersebut beredar luas di kalangan media. Total ada 5 poin dalam risalah yang ditandatangani oleh Rais Aam PBNU KH. Miftachul Akhyar tersebut. Pada poin ke-5, dituliskan bahwa Gus Yahya harus mengundurkan diri dari jabatan ketum PBNU 3 hari terhitung sejak diterimanya keputusan rapat itu.&nbsp; &rdquo;Jika dalam waktu 3 hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH. Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama,&rdquo; bunyi risalah rapat tersebut.&nbsp; Dalam poin-poin lainnya dijelaskan beberapa alasan yang menjadi dasar Gus Yahya harus mundur dari jabatan ketum PBNU. Yakni diundangnya narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) sebagai narasumber. Padahal AKN NU merupakan salah satu agenda kaderisasi tingkat tertinggi bagi Nahdlatul Ulama. Hal itu dianggap telah melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah. Selain itu, bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama. &rdquo;Rapat memandang bahwa pelaksanaan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) dengan narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional di tengah praktik genosida dan kecaman dunia internasional terhadap Israel telah memenuhi ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Fungsionaris, Pergantian Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan, yang mengatur bahwa pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan terhadap fungsionaris dikarenakan yang bersangkutan melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik perkumpulan,&rdquo; demikian bunyi poin ke-2 risalah rapat tersebut. Dalam risalah rapat yang sama juga disampaikan bahwa tata kelola keuangan di lingkungan PBNU mengindikasikan pelanggaran terhadap hukum syara, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 97-99 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berlaku. Akibatnya berimplikasi membahayakan eksistensi Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Dengan pertimbangan tersebut, seluruh peserta rapat memutuskan untuk menyerahkan pengambilan keputusan sepenuhnya kepada Rais Aam dan 2 Wakil Rais Aam PBNU. Dalam rapat bersama antara Rais Aam dan Wakil Rais Aam PBNU, dorongan Gus Yahya harus mundur diputuskan.&nbsp;

Gejolak di PBNU menjelang muktamar 2024, Gus Yahya diminta mundur dari jabatannya setelah rapat harian Syuriyah.

Muncul Gejolak di PBNU, Gus Yahya Diminta Tanggalkan Jabatan Ketum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/01/pelantikan-pwnu-jatim-3784249870.jpg" alt="Pelantikan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur di kompleks Universitas Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Pelantikan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur di kompleks Universitas Hasyim Asy</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya meminta semua jajaran NU untuk memperkuat konsolidasi internal pasca Pemilu serta Pilkada 2024. Gus Yahya mengemukakan bahwa momentum Pemilu dan Pilkada 2024 memang tidak bisa dihindari dan harus dilewati. Saat ini momentum itu sudah selesai dan sudah saatnya kembali berkonsentrasi untuk organisasi sehingga perlu dilakukan rekonsolidasi. &rdquo;Pemilu Presiden dan pilkada adalah momentum yang harus dilewati dan tidak bisa menghindar. Tapi harus ingat bahwa tujuan kita tidak terletak pemilu presiden, pemilu atau pilkada, tapi masa depan yang gemilang bagi NU. Setelah melewatinya sekarang waktunya kembali ke agenda organisasi yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu melakukan rekonsolidasi,&rdquo; kata KH Yahya Cholil Staquf seperti dilansir dari Antara. KH Yahya Cholil Staquf dalam pelantikan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur di kompleks Universitas Hasyim Asy'ari, Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Sabtu (30/11) malam, itu mengungkapkan bahwa telah memulai untuk konsolidasi internal dengan mengumpulkan seluruh PWNU se-Indonesia. Kegiatan tersebut juga mengeluarkan kesepakatan bersama yang juga dimuat dalam pernyataan bersama bahwa seluruh jajaran NU mulai dari PBNU, PWNU hingga pengurus ranting (tingkat desa) adalah satu. &rdquo;Kami senantiasa bersama, tidak terpisahkan, tidak mau diganggu karena kami punya tugas dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab bersama. Begitu juga dengan PWNU lain, sudah dilatih semua,&rdquo; ujar KH Yahya Cholil Staquf. Dia menegaskan, komitmen itu bukan hanya untuk kepentingan internal jamiyah NU tapi sudah menjadi bagian tekad bersama untuk berkontribusi di dalam konsolidasi nasional bangsa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. &rdquo;Kita saksikan sejauh ini Presiden kuat untuk mengupayakan konsolidasi nasional menjadi satu bangsa yang memang dibutuhkan. Karena bangsa ini ada tantangan, ada masalah yang untuk menghadapinya, mengatasinya perlu keutuhan dari seluruh energi bangsa,&rdquo; tutur KH Yahya Cholil Staquf. Terkait dengan pelantikan PWNU Jatim, Gus Yahya mengatakan bahwa pelantikan PWNU Jatim masa khidmat 2024-2029 adalah wujud pelaksanaan dari agenda fundamental yang sedang dilaksanakan PBNU. Yakni untuk validasi jajaran pengurus NU dari pusat sampai ke bawah. &rdquo;Jadi, kalau ada pengurus PWNU tidak ada yang ikut baiat, tapi mengaku pengurus berarti palsu dan ini penting karena jamiyah ini harus terus menerus dipelihara konsolidasinya,&rdquo; terang KH Yahya Cholil Staquf. Dia mengingatkan tentang pentingnya konsolidasi jamiyah, yakni konsolidasi tata kelola, konsolidasi sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya pembiayaan, serta konsolidasi agenda. PBNU mempunyai rencana strategis nasional dan nantinya diolah untuk dijabarkan sebagai bekal dari rencana strategis dari PWNU, termasuk PWNU Jatim. Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menegaskan, pelantikan dan baiat dalam organisasi itu bersifat wajib syar'i, karena pengikut Nabi Muhammad itu meski sudah masuk Islam tetap melakukan baiat kepada Rasulullah. &rdquo;Apalagi, di zaman pancaroba yang serba membalik kebenaran dan saling menyesatkan dalam narasi, karena itu Munas (musyawarah nasional) atau Rakernas (rapat kerja nasional) PBNU dan PWNU mungkin perlu merevisi klausul MLB (muktamar luar biasa) agar tidak melahirkan bughot/pemberontakan. Protes kepada negara saja maksimal tetap dengan impeach kepada presiden, bukan negara yang dibubarkan, kalau MLB itu sama saja dengan membubarkan negara,&rdquo; papar KH Miftachul Akhyar. Sementara itu, Ketua Tanfidziyah PWNU Jatim KH Abdul Hakim Mahfudz menambahkan, upaya menjaga kekompakan itu penting karena perintah agama juga sudah jelas, agar menjaga silaturahmi. Sebab, hikmah silaturahmi itu luar biasa yakni mewujudkan ketenangan, kebersamaan, dan khidmat yang lebih baik untuk masa depan. &rdquo;Presiden Prabowo sendiri yang menilai adanya paradoks di Indonesia, seperti sumber daya alam yang kaya tapi sumber daya manusia belum sejahtera, namun beliau menilai kebersamaan masyarakat itu penting untuk syarat keberhasilan dalam memanfaatkan sumber daya alam, bukan demi kepentingan pribadi, tapi persatuan, kebersamaan dan ukhuwah,&rdquo; kata Gus Kikin, sapaan akrab KH Abdul Hakim Mahfudz. Pelantikan PWNU Jatim 2024-2029 itu di bawah kepemimpinan Rais Syuriah KH Anwar Manshur dan Ketua Tanfidziyah KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin). Kegiatan tersebut dihadiri Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Rais Syuriah PBNU KH Mohammad Nuh, Katib Aam Syuriah PBNU KH Ahmad Said Asrori, Sekjen PBNU Syaifullah Yusuf, dan PWNU se-Indonesia. Acara dihadiri Penjabat Sekda Provinsi Jatim Bobby Soemiarsono dan Gubernur Jatim terpilih Khofifah Indar Parawansa serta para kader NU dari berbagai wilayah.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta semua jajaran NU untuk memperkuat konsolidasi internal pasca Pemilu serta Pilkada 2024

PBNU Minta Jajaran NU Perkuat Konsolidasi Internal Pasca Pilkada 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/23/IMG-20240823-WA0005-2266063927.jpg" alt="13 bakal calon Rektor UI. (Humas UI/Antara)" width="100%">
<figcaption>13 bakal calon Rektor UI. (Humas UI/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Rektor (P3CR) menyerahkan 13 nama bakal calon rektor Universitas Indonesia (UI) yang terjaring dan tersaring kepada panitia khusus (Pansus) Pemilihan Rektor dan Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) UI. Mereka yang lolos terdiri atas 9 orang yang berasal dari internal UI dan 4 orang dari luar UI. &rdquo;Proses ini merupakan tahap penting dalam pemilihan pemimpin UI mendatang. Proses penjaringan dimulai dengan pendaftaran 17 bakal calon Rektor UI,&rdquo; kata Ketua P3CR UI Prof Dr&nbsp;Sigit Pranowo Hadiwardoyo&nbsp;seperti dilansir dari Antara di&nbsp;Kampus UI Depok, Jumat (23/8). Melalui prosedur dan kriteria yang ditetapkan MWA dan Pansus, telah dilakukan penyaringan yang ketat. Sehingga, terpilih 13 bakal calon rektor yang memenuhi syarat untuk melanjutkan ke tahap pemilihan selanjutnya. Adapun bakal calon rektor UI terjaring dan tersaring yang berasal dari internal adalah Agus Setiawan, S.Kp., M.N., D.N, dari Fakultas Ilmu Keperawatan (FIK); Prof Dr Ari Fahrial Syam dari Fakultas Kedokteran (FK);&nbsp;Prof Dr&nbsp;Ario Sunar Baskoro&nbsp;dari Fakultas Teknik (FT); Prof Dr&nbsp;Heri Hermansyah. Kemudian, Prof Kemas Ridwan Kurniawan&nbsp;dari FT; Padang Wicaksono, Ph.D., dari Program Pendidikan Vokasi; Prof Dr. Riri Fitri Sari, dari FT;&nbsp;Prof Dr Ibnu Hamad&nbsp;dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP); dan Teguh Dartanto, Ph.D., dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB). Sementara itu, bakal calon rektor dari luar UI adalah Dr. Ir. H Baskoro Abie Pandowo&nbsp;dari PT PUCO; Dr&nbsp;Iwan Adhicandra dari Universitas Bakrie;&nbsp;Prof&nbsp;Khreshna Imaduddin Ahmad Syuhada dari Institut Teknologi Bandung (ITB); dan Prof Dr&nbsp;Yuwono, pensiun PNS Dosen Universitas Sriwijaya. Ketua MWA UI Dr (H.C.) KH Yahya Cholil Staquf atau yang akrab disapa Gus Yahya mengatakan, ke-13 bakal calon rektor nanti menjalani serangkaian asesmen yang dilakukan lembaga profesional, kredibel, dan independen, yang telah ditentukan dan dipilih MWA UI. &nbsp;Proses itu untuk mengerucutkan jumlah calon menjadi 7 bakal calon rektor. Dia mengatakan, MWA UI telah menyiapkan beberapa tahap seleksi lebih lanjut untuk memilih tiga bakal calon rektor dan akhirnya terpilih Rektor UI yang baru melalui proses voting oleh MWA UI. Tim P3CR UI berharap rektor terpilih mampu mewujudkan visi dan misi UI, dengan berpedoman pada Kebijakan Umum yang telah disusun MWA UI. Selain itu, diharapkan juga rektor terpilih adalah sosok yang mampu menciptakan kepemimpinan yang efektif dan membangun super team yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. &rdquo;Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses ini dan berharap agar pemilihan Rektor UI yang baru dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang mampu membawa UI ke arah yang lebih baik,&rdquo; ujar Gus Yahya.

P3CR serahkan 13 nama bakal calon rektor UI yang terjaring dan tersaring kepada Pansus Pemilihan Rektor dan Ketua MWA UI

Universitas Indonesia Loloskan 13 Nama Bakal Calon Rektor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/20/IMG-20240819-WA0013_4-1358545627.jpg" alt="Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf bersama Wakil Ketua Rais Aam PBNU KH Anwar Iskandar. (Willi Irawan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf bersama Wakil Ketua Rais Aam PBNU KH Anwar Iskandar. (Willi Irawan/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mendesak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mengembalikan kepemimpinan ulama di partai tersebut. &rdquo;Kami tadi melaporkan kepada kiai sepuh yang hadir dari seluruh Indonesia, dan kemudian para kiai secara penuh memerintahkan kepada kami untuk melanjutkannya ikhtiar-ikhtiar itu sampai sungguh-sungguh bisa tercapai agregasi dari aspirasi para kiai itu, yaitu dikembalikannya kepemimpinan ulama dalam PKB,&rdquo; kata KH Yahya Cholil Staquf seperti dilansir dari Antara usai pertemuan antara PBNU dengan Rais Aam dan kiai sepuh di Kantor PCNU Kota Surabaya, Senin (19/8). Gus Yahya, sapaan KH Yahya Cholil Staquf mengatakan, upaya itu akan terus dilakukan sampai aspirasi dari PBNU ke PKB itu benar-benar terwujud. Mandat dari kiai adalah bahwa kami harus terus berikhtiar dan tidak boleh berhenti sampai berhasil. Sementara itu, Wakil Ketua Rais Aam PBNU KH Anwar Iskandar mengatakan, langkah yang diambil tersebut merupakan upaya untuk memperbaiki hubungan antara NU dan PKB. Langkah-langkah yang dilakukan dalam memperbaiki hubungan NU dan PKB adalah sebuah langkah organisatoris yang didasari atas berbagai fakta-fakta sejarah, yang dilakukan sebelum partai itu dilahirkan. &rdquo;Yaitu, dimulai dari aspirasi para kiai-kiai dari seluruh Indonesia yang waktu itu berkumpul di Jatim di Langitan, Jateng di Rembang, Jabar di Buntet dan menyampaikan aspirasinya kepada PBNU agar PBNU mendirikan partai,&rdquo; imbuh KH Anwar Iskandar. Aspirasi tersebut waktu itu, lanjut dia, ditindaklanjuti PBNU dengan membentuk Tim 5 yang diketuai KH Ma'ruf Amin. Tim itu kemudian melahirkan konsep yang akhirnya menjadi PKB, dan dideklarasikan pengurus besar yang deklaratornya antara lain adalah KH Ilyas Ruchiyat, KH Muchith Muzadi, KH Bisri Mustofa, dan KH Abdurrahman Wahid. Selain itu, dia juga mengingatkan, PBNU waktu itu menginstruksikan PWNU seluruh Indonesia beserta pimpinan cabangnya agar memfasilitasi terbentuknya PKB di seluruh Indonesia. Partai tersebut kemudian dibekali AD/ART dan nilai-nilai moral. &rdquo;Keterangan saya ini artinya, menguatkan sebuah realitas bahwa hubungan antara NU dengan parpol yang namanya PKB ini adalah sebuah hubungan kesejarahan, hubungan organisatoris hubungan ideologis dan lain-lain. Sehingga kalau ada orang yang sekarang mengatakan, tidak ada hubungan PKB dengan NU, itu sebuah pertanyaan ahistoris yang tidak bisa diterima sebuah realitas kehidupan,&rdquo; tutur KH Anwar Iskandar. Saat ini, tegas dia, telah ada penyimpangan, yakni menghilangkan kepemimpinan ulama yang telah diamanatkan founding father terdahulu. Sehingga akhirnya, peran ulama menjadi hilang dan dalam keputusan-keputusan strategis partai tidak ada peran ulama mengambil keputusan, semua diambil alih Ketum. &rdquo;Penyimpangan ini tentu tidak boleh terjadi, karena memang fitrah atau PKB dibuat itu aslinya adalah untuk memberi wadah kepada parah ulama menyalurkan aspirasi politik,&rdquo; ucap KH Anwar Iskandar.

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf desak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mengembalikan kepemimpinan ulama di partai tersebut

PBNU Desak PKB Kembalikan Kepemimpinan Ulama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/14/IMG-20240813-WA0019-96546607.jpg" alt="Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf. (Willi Irawan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf. (Willi Irawan/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH&nbsp;Yahya Cholil Staquf&nbsp;segera mengundang Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar untuk membahas PKB. Itu setelah dia mendapat mandat dari Rais Aam PBNU KH&nbsp;Miftachul Ahyar. &rdquo;Ya nanti kalau perlu kita undang Pak Muhaimin Iskandar,&rdquo; kata Gus Yahya seperti dilansir dari Antara di kediaman Rais Aam KH&nbsp;Miftachul Ahyar&nbsp;di Pondok Pesantren Miftachussunnah, Surabaya. Gus Yahya menjelaskan, PBNU&nbsp;mengundang Muhaimin Iskandar untuk berbicara dengan KH&nbsp;Anwar Iskandar dan KH Amin Said&nbsp;Husni&nbsp;(tim panitia khusus bentukan&nbsp;PBNU) mengenai adanya mandat Rais Aam&nbsp;PBNU untuk memperbaiki&nbsp;PKB. &rdquo;Segera, ini kan berkeputusan sebetulnya. Ini kan sebetulnya kemarin ada jeda sedikit karena kiai-kiai mengundang untuk pertemuan di Jombang,&rdquo; ujar KH&nbsp;Yahya Cholil Staquf. Gus Yahya menegaskan, NU bukan mau mencampuri keputusan politik atau operasi politik atau apa pun yang dilakukan PKB. Sebab, NU&nbsp;tidak lagi campur tangan dalam politik praktis. Akan tetapi, menurut dia, NU ingin mengupayakan agar ada perbaikan-perbaikan di dalam PKB. Sehingga kembali pada desain awal sebagaimana dulu yang dijanjikan ormas tersebut. &rdquo;Ya sekarang Dewan Syuro ndak ada kewenangan sama sekali. Nah, ini kan sudah sama sekali berbeda dari desain awal ketika NU mendirikan,&rdquo; ujar KH&nbsp;Yahya Cholil Staquf. Menurut Gus Yahya, upaya yang dilakukan sebagai langkah untuk mengartikulasikan kepentingan-kepentingan dari para kiai dan warga NU yang menjadi konstituen PKB. &rdquo;Kalau mereka menolak ya tanggung sendiri risiko politiknya. Ini kan soal begitu saja. Ini mekanisme normal, kalau sampean belajar ilmu politik itu normal saja begitu,&rdquo; tutur KH&nbsp;Yahya Cholil Staquf.

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf segera mengundang Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar untuk membahas PKB

PBNU Segera Undang Muhaimin Iskandar Bahas PKB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/05/PBNU-1871401371.jpg" alt="Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf baru saja bertandang ke RSUP Dr Sardjito Jogjakarta pada Jumat (4/8) untuk membesuk budayawan Cak Nun." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf baru saja bertandang ke RSUP Dr Sardjito Jogjakarta pada Jumat (4/8) untuk membesuk budayawan Cak Nun.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf baru saja bertandang ke RSUP Dr Sardjito Jogjakarta pada Jumat (4/8) untuk membesuk budayawan Cak Nun. Dilansir dari Radar Jogja (Jawa Pos Group), Gus Yahya, sapaan akrabnya, datang dengan didampingi oleh Sekjen PBNU Saifullah Yusuf sekitar pukul 14.00 WIB dan keluar dari RS Sardjito pada pukul 16.30 WIB. Usai bertemu dengan istri Cak Nun, Novia Kolopaking dan keluarga lainnya, Gus Yahya pun mengungkapkan tentang kondisi tokoh yang baru saja dibesuknya itu. &ldquo;Alhamdulillah kondisi Cak Nun terus membaik. Kita doakan untuk kesembuhan beliau,&rdquo; kata Gus Yahya, dikutip pada Sabtu (5/8). Sementara Cak Nun sendiri baru saja dipindahkan ruang perawatannya dari ICU ke kamar rawat inap biasa, tepatnya di kamar paviliun rumah sakit. Pemilik nama asli Emha Ainun Najib itu sebelumnya dikabarkan tak sadarkan diri, dan dibawa ke RS Sardjito Jogjakarta pada 7 Juli 2023 lalu. Hampir sebulan menjalani perawatan, kondisi Cak Nun dikabarkan terus menunjukkan perkembangan baik.

“Alhamdulillah kondisi Cak Nun terus membaik. Kita doakan untuk kesembuhan beliau,” kata Gus Yahya, dikutip pada Sabtu (5/8).

Sambangi RSUP Dr Sardjito, Ketum PBNU Ungkap Kondisi Cak Nun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/20/WhatsApp-Image-2023-05-20-at-215720-3903848293.jpg" alt="Ketua PBNU KH Yahya Cholil Staquf." width="100%">
<figcaption>Ketua PBNU KH Yahya Cholil Staquf.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf kaget melihat semangat para kader dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Surabaya pada halalbihalal bersama Polrestabes Surabaya, Sabtu (20/5). KH Yahya Cholil Staquf memastikan, seluruh nakhoda dan anggota PCNU Surabaya solid dan satu barisan. Kekompakan PCNU Surabaya terlihat sangat apik. &rdquo;PCNU Surabaya ini kan dilantik pada 29 Ramadan. Insya Allah, semua dapat lailatur qadar,&rdquo; terang KH Yahya Cholil Staquf. Pria yang akrab disapa dengan Gus Yahya itu menyatakan, ikatan nahdliyin dengan para anggota polisi di Surabaya juga terasa harmonis. Untuk kali pertama, lanjut gus asal Rembang Jawa Tengah itu, harmonisasi terasa kental di Surabaya antara NU dengan Polrestabes. Dia mengingatkan, NU adalah thoriqoh. Ada dua thoriqoh jalan yang harus dipahami. Yakni, jalan keagamaan dan kemasyarakatan. &rdquo;Jalan keagamaan itu ya jalan NU. Orang NU itu harus qunut, kalau nggak qunut di subuhan ya bulan thoriqoh NU,&rdquo; ungkap KH Yahya Cholil Staquf. &rdquo;Thoriqoh yang paling mendasar adalah beragama mengikuti ulama. Ngelakoni agama tidak jalan sendiri atau berpikir sendiri,&rdquo; tambah KH Yahya Cholil Staquf, pria kelahiran 16 Februari itu. Sebelumnya, ribuan jamaah Nahdlatul Ulama (NU) dan Pengurus Cabang NU Surabaya halalbihalal dengan Polrestabes Surabaya. Para jamaah berkumpul di halaman belakang Polrestabes Surabaya. Beberapa acara di antaranya, pembacaan ayat suci Alquran oleh Sayyid Maqdir Zulfikar Basyaiban, hingga hadrah ishari. Hadir Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf dan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masa Khidmah 2022-2027 Saifullah Yusuf. Ketua PCNU Umarsyah HS mengatakan, diperkirakan ada 3.000 warga nahdliyin berkumpul di Mapolrestabes Surabaya. Halalbihalal dilakukan untuk melestarikan tradisi NU di Bulan Syawal. &rdquo;Kegiatan halalbihalal juga untuk menjaga ketenteraman di tengah-tengah kondisi perpolitikan di Indonesia,&rdquo; tutur Umarsyah.

Ketua PBNU KH Yahya Cholil Staquf kaget melihat semangat para kader dan PCNU Surabaya pada halalbihalal bersama Polrestabes Surabaya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kh yahya cholil staquf

Berita Terkini